GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG IZIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengatur izin belajar dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. MEMUTUSKAN : Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN BELAJAR DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. 3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan izin belajar. 5. Pembina Pendidikan Izin Belajar adalah Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Kepala

Badan

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKO adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPO adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian. 9. Izin belajar adalah izin yang yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 10. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. 11. Ujian Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang menjadi prasyarat kenaikan pang kat pilihan berdasarkan ijazah yang dimilikinya. BAB II PEMBERIAN IZIN BELAJAR Pasal 2 Izin belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan atau sedang mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

3

Pasal 3 (1) Gubernur berwenang menerbitkan Surat Izin Belajar. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendelegasikan kepada : a. Kepala BKD, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan sampai dengan jenjang Strata Dua (S2) atau yang sederajat; b. Sekretaris Daerah, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan Doktor. Pasal 4 Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dengan ketentuan: a. Program studi yang ditempuh bukan merupakan program pendidikan jarak jauh, kecuali yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Jadwal kuliah bukan merupakan kelas sabtu-minggu ; c. Kegiatan atau program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi (minimal peringkat B) BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) ; d. Kegiatan pendidikan tidak mengganggu jam kerja (pelaksanaan tugas kedinasan) ; e. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Gubernur ; f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin. BAB III PROSEDUR PENGAJUAN IZIN BELAJAR Pasal 5 (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar, harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kepada Gubernur melalui pimpinan instansinya. (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. Surat pengantar dari instansi/SKPD yang bersangkutan ; b. Formulir pengajuan izin belajar ; c. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

4

d. Foto Copy DP 3 tahun terakhir dengan kriteria minimal "baik" yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan ; e. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6000,- yang menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan tentang izin belajar; f. Dattar uraian pekerjaan yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat eselon II SKPD yang bersangkutan ; g. Dattar Riwayat Hidup ; h. Jadwal pendidikan/perkuliahan ; dan i. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima/sedang menempuh studi di lembaga tersebut. (3) Surat Izin Belajar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), apabila berkas pengajuan izin belajar telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Seleksi BKD BAB IV UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH Pasal 6 (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan mengikuti ujian kenaikan pangkat. (2) Ujian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja golongan ruang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ; (3) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil meliputi: a. Pegawai Negeri Sipil pangkat juru (I/c) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) ; b. Pegawai Negeri Sipil pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) yang memiliki ijazah D II atau setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) ; c. Pegawai Negeri Sipil pangkat Pengatur (II/c) yang memiliki ijazah Strata Satu (S 1) atau setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) ; d. Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda (III/a) yang memiliki ijazah Strata Dua (S2) atau setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) ; e. Pegawai Negeri Sipil pang kat Penata Muda Tingkat I (III/b) yang memiliki ijazah Strata Tiga (S3) dapat dinaikan pengkatnya menjadi Penata (III/c). Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

5

(4) Pengajuan ujian kenaikan pang kat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Surat Izin Belajar dan telah memperoleh Ijazah pada saat menjadi Pegawai Negeri Sipil ; b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil diwajibkan memiliki surat Keterangan dari pejabat berwenang yang mempunyai maksud dan tujuan sarna dengan izin belajar ; c. Tahun kelulusan tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun sebelum berlakunya peraturan ini. Pasal 7 (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD. Pasal 8 Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah SMP meliputi : a. Tes Bakat Skolastik (TBS) ; b. Tes Skala Kematangan (TSK) ; c. Tes Pengetahuan Umum (TPU) ; b. Bahasa Inggris. Pasal 9 Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka untuk persyaratan izin pengakuan gelar akademik dan sebutan profesional secara kedinasan diharuskan melampirkan foto copy sah izin belajar; (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan program strata dua (S2) atau setingkat, sepanjang tidak melebihi pangkat atasan langsung dapat diusulkan kenaikan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

6

pangkat regulernya ke pangkat golongan ruang Pembina (IV/a) kecuali Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional khusus ; (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan program Strata tiga (S3) atau setingkat, sepanjang tidak melebihi pang kat atasan langsung dapat diusulkan kenaikan pangkat regulernya ke pangkat golongan ruang Pembina (IV/b) kecuali Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional khusus ; (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan apabila : a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; c. Bersedia dan sanggup ditempatkan pada semua Instansi/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan ; d. Lulus ujian seleksi oleh lembaga yang ditentukan oleh Pembina Pendidikan tugaslizin belajar. (5) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, surat pemberian izin belajar yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku. Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BKD. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 13 Oktober 2011 DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl 13 - 10 - 2011 No. 72 Th 2011 / D

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO 7