GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

Indonesia Nomor 5188); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusunawa yang dibiayai APBN dan APBD; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 Seri D); 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

2

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. 5. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu Iingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satu kesatuan yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan sistem sewa dan digunakan secara terpisah untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 6. Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Rusunawa yang dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. 7. Penghuni adalah perorangan yang melakukan perjanjian sewa menyewa untuk bertempat tinggal dalam Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 8. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian. 9. Harga sewa adalah jumlah atau nilai dalam bentuk uang sebagai pembayaran atas penghunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu.


3

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pedoman Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan Rusunawa, agar dilaksanakan seoptimal mungkin untuk dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. (2) Pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat dan menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya; b. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang; c. memenuhi kebutuhan untuk kepentingan berguna bagi kehidupan masyarakat; dan d. menunjang pelaksanaan kesejahteraan masyarakat.

program

lainnya

yang

pembangunan

dan

BAB III PENGELOLAAN Pasal 3 (1) Pengelolaan dan pemanfaatan Rusunawa dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin. (2) Pengelolaan Rusunawa dilakukan oleh Dinas. (3) Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membentuk Tim Pengelola Rusunawa dengan Keputusan Kepala Dinas. (4) Dinas harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun terhadap kondisi fisik Rusunawa. Pasal 4 (1) Rusunawa tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun. (2) Penghuni Rusunawa, dilarang mengubah dan atau menambah bentuk fisik Rusunawa yang dihuni.


4

BAB IV PENYEWAAN Pasal 5 (1) Penghunian Rusunawa dilakukan dengan cara penyewaan. (2) Pelaksanaan penyewaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi yang diwakili oleh Dinas dengan pihak penghuni yang bersangkutan. (3) Perjanjian sewa menyewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun. (4) Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur. Pasal 6 (1) Jangka waktu penyewaan Rusunawa ditetapkan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Untuk melakukan perpanjangan waktu penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghuni harus sudah mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu penyewaan habis. Pasal 7 (1) Tarif sewa Rusunawa Gunungsari ditetapkan sebagai berikut : a. untuk hunian/kamar type 34 : 1. Lantai I (dasar) sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan; 2. Lantai II sebesar Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) per bulan; 3. Lantai III sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan; 4. Lantai IV sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan 5. Lantai V sebesar Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) per bulan. b. untuk penggunaan kios/pertokoan didalam Rusunawa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. (2) Tarip sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

5

Pasal 8 (1) Gubernur dapat memberikan keringanan tarif sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Keringanan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan, pembayaran secara mengangsur dan/atau pembebasan tarif sewa. Pasal 9 (1) Pelaksanaan pembayaran sewa Rusunawa dilakukan oleh penghuni ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Bendahara Penerimaan Dinas. (2) Ketentuan waktu pembayaran sewa Rusunawa diatur dalam surat perjanjian sewa menyewa. Pasal 10 (1) Untuk dapat menghuni Rusunawa, calon penghuni harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan : a. surat pernyataan kesanggupan penghunian Rusunawa;

mentaati

ketentuan

b. asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar; c. asli dan foto copy Kartu Keluarga atau daftar Keluarga yang disahkan oleh Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) lembar; d. pas foto sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6; dan e. surat keterangan bekerja dan berpenghasilan tetap dari tempat bekerja atau RT/RW/Kelurahan setempat. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (3) Permohonan yang memenuhi syarat tetapi petak/ruang dalam Rusunawa sudah penuh, maka permohonan tersebut menjadi prioritas untuk dapat menghuni apabila sewaktu-waktu terdapat petak/ruang yang kosong/siap huni. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Kepala Dinas harus memberikan jawaban tertulis kepada pemohon.


6

Pasal 11 (1) Perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan oleh Dinas; (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: a. penghuni menyuruh orang lain untuk menghuni atau memindahtangankan pada orang lain yang tidak berhak; b. penghuni tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa menyewa dan surat pernyataan yang dibuat; dan/atau c. penghuni tidak membayar 3 (tiga) bulan berturut-turut dan kepada yang bersangkutan sudah diberi peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 3 hari. (3) Format perjanjian sewa menyewa dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran. Pasal 12 Dalam hal dilakukan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Penghuni harus meninggalkan mengosongkan rumah yang dihuni dengan biaya sendiri selambatlambatnya 1 (satu) minggu setelah perjanjian sewa menyewa dibatalkan tanpa tuntutan dalam bentuk apapun. Pasal 13 Apabila perjanjian sewa menyewa telah dinyatakan tidak berlaku atau telah dibatalkan dan penghuni belum meninggalkan atau belum mengosongkan Rusunawa dimaksud selama batas waktu yang telah ditentukan dan telah diberikan surat peringatan maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu, tidak diindahkan maka dilakukan pengosongan paksa. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.


7

Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pada tanggal 27 Mei 2011

Tgl 27 - 5 - 2011 No. 36 Th 2011 / D

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO


8

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR

: 36 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 MEI 2011 I. FORMAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUSUNAWA PERJANJIAN SEWA PENGHUNIAN RUANG/PETAK RUSUNAWA .................. JL. ......................... SLOK ..... LANTAI .... NO. .... NOMOR: 020/...... .I... ...120.... Pada hari ini ............ tanggal ............ bulan ......... tahun .................., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama

:

............................

N.I.P

:

............................

Alamat J I.

:

.................................

Jabatan

:

Pengelola Rusunawa ............. JI. ....................................., berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tanggal ..................... Nomor ...................

yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2.

Nama

:

... ...... ..............

Tempat/TgI Lahir

:

.......................

Pekerjaan

:

.........................................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian sewa penghunian ruang/petak Rusunawa .................. JI. ................ BLok ..... Lantai .... No. ...., dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal - pasal di bawah ini : Pasal 1 (1) PIHAK PERTAMA memberikan izin untuk menempati / menghuni 1 (satu) ruang/petak Rusunawa ................... JI. ................ Blok ..... Lantai .... No. .... kepada PIHAK KEDUA dengan cara sewa; (2) Jangka waktu sewa penghunian ruang/petak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ......... 20... dan berakhir pada tanggal ... ....... 20....;


9

(3) Atas sewa penghunian ruang/petak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar : a. uang sewa keseluruhan sebesar Rp. ..........,.. (...............), yang dibayar tiap bulan sebesar Rp. .............,... (...............) paling lambat tanggal ....bulan berkenaan ke Sendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum membayar, akan dikenakan denda sebesar 5 % setiap hari keterlambatan, dan b. biaya pemakaian Iistrik dan air yang dipergunakannya setiap bulan langsung ke PLN dan PDAM sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 2 (1) Perjanjian sewa penghunian ruang/petak ini tidak mengubah status kepemilikan bangunan ruang/petak Rusunawa dimaksud, sehingga tetap merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2) PIHAK KEDUA selaku penyewa hanya dapat mempergunakan ruang/petak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk tempat tinggal sendiri maupun bersama keluarga dan tidak untuk kepentingan lainnya. Pasal 3 Selama masa sewa penghunian ruang/petak, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk : a. menjaga keutuhan dan kebersihan, memelihara dan merawat ruang/petak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) beserta sarana dan prasarana yang ada di dalamnya; b. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat Pengelola Rusunawa apabila sewaktu-waktu memasuki area ruang/petak yang disewakan tersebut dalam rangka memeriksa kelayakan dan kepatuhan penggunaannya; dan c. tunduk dan patuh terhadap seluruh tata tertib serta ketentuan penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa yang ditetapkan pengelola. Pasal 4 Selama masa sewa penghunian ruang/petak, PIHAK KEDUA berhak untuk : a. menggunakan ruang/petak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) beserta sarana dan prasarana yang ada di dalamnya untuk tempat tinggal; b. menambah/membangun sekat tidak permanen di dalam ruang/petak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1); c. memperoleh jasa layanan perbaikan sarana dan prasarana, berupa : 1. Perbaikan jaringan Iistrik dan air, dan 2. Perbaikan kunci dan engsel pintu/jendela.


10

d. menggunakan lahan parkir yang disediakan oleh PIHAK KESATU, maksimal 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dan 2 (dua) unit kendaraan roda 2; e. menggunakan fasilitas olahraga yang disediakan oleh PIHAK KESATU sesuai jadwal yang ditentukan oleh Pengelola/kesepakatan bersama Penghuni Rusunawa; dan f.

menggunakan lobby untuk menerima tamu kepentingan dan kenyamanan penghuni lain.

dengan

tetap

memperhatikan

Pasal 5 Selama masa sewa penghunian ruang/petak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk : a. memindahtangankan, mengkomersilkan, menjaminkan atau melakukan transaksi dalam bentuk apapun terhadap ruang/petak sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 ayat (1) kepada pihak lain; b. mengalihkan hak sewa atas ruang/petak atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada Pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; c. mengurangi, menambah dan merubah bentuk fisik ruang/petak maupun bangunan Rusunawa beserta prasarana lainnya; d. menggunakan lorong Rusunawa untuk kegiatan yang dapat kenyamanan penghuni lain atau merusak kebersihan lingkungan;

mengganggu

e. menempatkan barang-barang pada lorong Rusunawa; f. menempatkan kendaraan di luar tempat parkir yang disediakan oleh PIHAK KESATU; dan g. menggunakan fasilitas listrik dan air dari fasilitas umum termasuk masjid untuk kepentingan pribadi. Pasal 6 Apabila PIHAK KEDUA selama masa sewa penghunian ruang/petak berlangsung tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini serta mengambil langkah-Iangkah pengamanan atas ruang/petak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) secara sepihak dan semua risiko serta segala akibat yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 7 Apabila karena sesuatu hal PIHAK KEDUA tidak meneruskan sewa penghunian ruang/petak hingga waktu sewa berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan/atau terjadi pemutusan sewa, maka PIHAK KEDUA harus melunasi atau memenuhi kewajiban membayar uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a dan huruf b sampai bulan yang bersangkutan.


11

Pasal 8 (1) Pada saat jangka waktu sewa penghunian ruang/petak berakhir, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA ruang/petak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dalam keadaan kosong berikut fasilitas lain yang berada di dalamnya berfungsi dan terawat dengan baik. (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah tanggal berakhirnya masa sewa penghunian ruang/petak PIHAK KEDUA belum mengembalikan ruang/petak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA, maka pada kejadian tersebut PIHAK KEDUA dianggap telah memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA yang tidak boleh dihentikan sebelum tujuan kuasa itu tercapai, dan PIHAK PERTAMA berhak memindahkan kuasa itu kepada pihak lain untuk dengan segala cara mengosongkan serta menguasai apa yang disewakan tersebut, bila perlu tanpa izin PIHAK KEDUA untuk mengeluarkan segenap penghuni maupun barang-barangnya tanpa atau dengan bantuan pihak yang berwajib. Demikian Perjanjian Sewa Penghunian Ruang/Petak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani diatas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.................................

.................................. ............................... NIP. ..................................


12

II FORMAT SURAT PERNYATAAN SURAl PERNYATAAN Pada hari ini ......................... tanggal................................ bulan........................ tahun.......... Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

No. KTP

:

Tempat/Tgl lahir

:

Pekerjaan Status

:

Alamat

:

Selaku pemohon / calon penghuni Rusun ................................................................... dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. a. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar sewa unit dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku. b. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar uang rekening untuk pembayaran utilitas (air, listrik, gas) dan lain-lain berdasar peraturan yang berlaku. 2. Bahwa saya setuju jangka waktu sewa unit hunian selama 2 (dua) tahun 3. Bahwa saya setuju unit hunian tersebut akan dihuni sebanyak anggota yang seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan nama-nama penghuni sbb: No.

Nama

Umur

Hubungan dgn penyewa

Keterangan

1. 2. 3. 4.


13

4. Bahwa selama menjadi penghuni Rusunawa saya beserta keluarga / penghuni yang menjadi tanggung jawab saya tersebut butir 3 diatas akan selalu mematuhi segala ketentuan Tata tertib yang telah ditetapkan. 5. Bahwa saya dan seluruh keluarga / penghuni yang menjadi tanggung jawab saya adalah benar dan sesungguhnya berkelakuan baik. 6. Bahwa bilamana dikemudian hari saya dan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab saya, ternyata : a. Melanggar ketentuan tata tertib penghunian dan / atau b. Tidak mentaati kewajiban membayar uang sewa (menunggak) dan / atau / c. Terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan saya tersebut diatas, maka pengelola berhak melakukan pengosongan ruang/petak yang saya tempati sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dibuat diatas kertas bermaterai cukup. Yang membuat pernyataan 6000

(nama calon penghuni)

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl 27 - 5 - 2011 No. 36 Th 2011 / D


GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

14

GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents