GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

5. Peraturan

-2-

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2016; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D).

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016.

Pasal 1

-3-

Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah pengawasan internal guna menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Peraturan Gubernur ini, berfungsi sebagai: a. pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jawa Timur; b. pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar strategis dan bermanfaat; c. alat kontrol dalam menyelaraskan program pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan lain, guna mencegah tumpang tindih pemeriksaan.

Pasal 3 Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4 Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 5

-4-

Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 Pebruari 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd

Dr. H. SOEKARWO

-5-

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 10 Pebruari 2016 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 9, SERI E.

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 9 TAHUN 2016 TANGGAL : 10 PEBRUARI 2016 TENTANG : KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016.

A. PENDAHULUAN Pembinaan dan Pengawasan adalah proses kegiatan pengawasan internal Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Timur dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, guna memberi masukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menetapkan kebijakan yang memadai, melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan. Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundangan lainnya yang mengamanatkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/ Kota se Jawa Timur. Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.

B. URAIAN KEGIATAN

-2-

B. URAIAN KEGIATAN Kegiatan Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi : 1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan: a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. Reviu atas Rencana Kerja Anggaran; c. Reviu atas Laporan Keuangan; d. Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; e. Evaluasi Satuan Pengendalian Internal; f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian; h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial; i. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; j. Pemeriksaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan; dan k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur Jawa Timur. 2. Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan penyelenggaran pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota: a. Mengawal reformasi birokrasi, antara lain : 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 2) Evaluasi periodik triwulanan pelaksanaan reformasi birokrasi; 3) Pembangunan Zona Integritas; 4) Pengendalian Gratifikasi; 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 6) Penanganan pengaduan masyarakat; 7) Penguatan Whistle Blowing System (Sistem Pelaporan Anggaran); 8) Penanganan conflict of interest (benturan kepentingan); dan 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). b. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya; dan c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP). 3. Kegiatan penunjang pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota: a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan; b. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan; c. Koordinator bidang pengawasan; dan d. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur Jawa Timur. C. SUMBER

-3-

C. SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENGAWASAN 1. Jabatan Fungsional Auditor Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/ 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Adapun pengawasan auditor meliputi : a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja; b. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan; c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu; d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan; f. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi; g. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu; h. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan; i. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain; j. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan; k. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); dan l. Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain). 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang pengangkatannya berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Adapun tugas pokok P2UPD, meliputi : a. Pengawasan

-4-

a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi: 1) Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan; dan 2) Pelaksanaan atas urusan pemerintahan. b. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi: 1) Pengawasan atas rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah; dan 2) Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. c. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi: 1) Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi; dan 2) Pengawasan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa. d. Pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi: 1) Pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah; dan 2) Pengawasan atas pengaduan masyarakat. e. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi: 1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan; 2) Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; 3) Evaluasi daerah otonomi baru; 4) Evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa; dan 5) Evaluasi laporan akuntabilitas. 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya. D. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT 1. Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; 2. Kepala SKPD/Unit Kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan selambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan; 3. Wakil Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja.

E. PENUTUP

-5-

E. PENUTUP Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd

Dr. H. SOEKARWO