GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PINDAH DARI DAN KE INSTANSI DI LUAR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi akan pegawai dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya penerimaan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari dan ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu mengatur Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang Pindah dari dan ke instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur ;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977, Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 141) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambaham Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 4737); Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135) ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PINDAH DARI DAN KE INSTANSI DI LUAR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur; 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur; 4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur; 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur; 6. Pegawai Pindahan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dipindah tugas keluar Pemerintah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah tugas ke lingkungan Pemerintah Provinsi; 7. Pegawai Titipan adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Pemerintah Provinsi dengan alasan tertentu dan bekerja dalam jangka waktu tertentu atau sebaliknya; 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 9. Kompetensi Teknis adalah Kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing.


3

BAB II PENERIMAAN PEGAWAI PINDAHAN Pasal 2 Pegawai Pindahan meliputi : a. Pegawai Pindahan dari luar Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi; dan b. Pegawai Pindahan dari Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas keluar Pemerintah Provinsi. Pasal 3 Penerimaan Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan tenaga profesional yang belum mencukupi sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD di Iingkungan Pemerintah Provinsi. Pasal 4 (1) Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukan Calon Pegawai Negeri Sipil); b. Memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian pengalaman sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;

dan

c. Diusulkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Instansi Asal; d. Belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Instansi Asal dan tidak dalam proses peradilan/penyidikan; e. DP-3 sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik; f. Memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi melalui tes pengukuran kompetensi; g. Telah mengikuti tes psikologi; h. Lulus tes kesehatan oleh lembaga yang telah ditunjuk; i. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar; j. Tidak mempunyai tanggungan hutang dengan lembaga keuangan/Bank disertai dengan surat pernyataan Pejabat Pembayar Gaji; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

4

k. Mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui BKD. (2) Pelaksanaan pengukuran kompetensi dan tes psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf 9 ditetapkan oleh Kepala BKD. Pasal 5 Tata cara penenmaan Pegawai Pindahan dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi, sebagai berikut : a. Berdasarkan usulan tertulis pimpinan instansi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BKD meneliti kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan peraturan dan sesuai formasi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi ; b. Apabila lulus seleksi administrasi, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengikuti tes pengukuran kompetensi, tes kesehatan, dan tes psikologi ; c. Hasil tes sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai bahan pertimbangan perpindahan ke Pemerintah Provinsi. Pasal 6 Pegawai Pindahan dari Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas keluar Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukan Calon Pegawai Negeri Sipil) ; b. Mengajukan usulan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Instansi Asal, ditujukan kepada Gubernur melalui BKD; c. Belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Instansi Asal dan tidak dalam proses peradilan/penyidikan ; d. DP-3 sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik. Pasal 7 Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi teknis/fungsional tertentu yang formasinya sangat terbatas, secara prinsip tidak diperkenankan untuk pindah tugas keluar Pemerintah Provinsi kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti suami. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

5

BAB III PENERIMAAN PEGAWAI TITIPAN Pasal 8 Pegawai Titipan terdiri atas : a. Pegawai Titipan dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi yang akan ditempatkan di Pemerintah Provinsi ; dan b. Pegawai Titipan dari Pemerintah Provinsi yang akan ditempatkan ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi. Pasal 9 Pegawai Titipan dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi yang akan ditempatkan di Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus memenuhi persyaratan : a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukan Calon Pegawai Negeri Sipil) ; b. Mengajukan usulan permohonan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang ; dan c. Belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Instansi Asal dan tidak dalam proses perad ilan/penyid ikan. Pasal 10 Pegawai Titipan dari Pemerintah Provinsi yang akan ditempatkan keluar Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus memenuhi persyaratan : a. Mengajukan usulan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Instansi Asal, ditujukan kepada Gubernur melalui BKD; b. Adanya rekomendasi dari Instansi yang dituju; c. DP-3 sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik; d. Tidak sedang dalam masa ikatan Dinas setelah selesai menjalani tugas belajar; e. Tidak sedang dalam atau menjalani proses hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan; f. Melampirkan fotocopy sah Surat Keputusan Pangkat terakhir; g. Melampirkan bukti-bukti otentik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengikuti penugasan suami/istri; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

6

Pasal 11 BKD melakukan verifikasi atas usulan Pegawai Titipan dari luar Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, digunakan sebagai dasar pertimbangan penempatan. Pasal 12 Tata cara pengajuan Pegawai Titipan dari Pemerintah Provinsi yang akan ditempatkan keluar Pemerintah Provinsi, sebagai berikut : a. Pegawai Titipan mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung ; b. Atas permohonan Pegawai Titipan, atasan langsung dari Pegawai Titipan, meneruskan permohonan tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian ; c. Permohonan Pegawai Titipan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat Pembina Kepegawaian meneruskan kepada Instansi yang dituju ; d. DP-3 sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik ; e. Tidak sedang dalam masa ikatan Dinas setelah selesai menjalani tugas belajar ; f. Tidak sedang dalam atau menjalani proses hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan ; g. Tidak sedang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu; h. Jangka waktu Pegawai Titipan yang bertugas keluar Pemerintah Provinsi paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 13 Hak Pegawai Titipan sebagai berikut : a. Pegawai Titipan dari luar Pemerintah Provinsi yang akan ditempatkan di Pemerintah Provinsi menjadi tanggung jawab Instansi Asal; b. Pegawai Titipan dari Pemerintah Provinsi yang akan ditempatkan keluar Pemerintah Provinsi, hak kepegawaiannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi ; c. Jangka waktu Pegawai Titipan yang bertugas keluar Pemerintah Provinsi paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.


7

Pasal 14 Kewajiban Pegawai Titipan sebagai berikut : a. Pegawai Titipan dari luar Pemerintah Provinsi yang akan ditempatkan di Pemerintah Provinsi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian di Pemerintah Provinsi ; dan b. Pegawai Titipan dari Pemerintah Provinsi yang akan ditempatkan keluar Pemerintah Provinsi wajib mengirimkan laporan kehadiran Pegawai Titipan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 18 April 2011 DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl 18 - 4 - 2011 No. 29 Th 2011 / E1


GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

8

GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents