PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/6/PBI/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/147/KEP/DIR TANGGAL 12 NOVEMBER 1998 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa sesuai dengan program pembangunan ekonomi nasional maka perlu didorong peningkatan penyaluran kredit usaha kecil; b. bahwa sesuai dengan kondisi beberapa daerah tertentu yang mengalami gejolak yang berpengaruh kepada kondisi ekonomi,
perlu
diupayakan
langkah-langkah
untuk
pemulihan kondisi perekenomian daerah tertentu dimaksud; c. bahwa dari sisi jumlah dan diversifikasi debitur maka risiko kredit untuk penyaluran kredit usaha kecil memiliki risiko sistemik yang rendah; d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dalam Peraturan Bank Indonesia;
Mengingat…
-2-
Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31;
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
3472),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3511);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/147/KEP/DIR TANGGAL 12 NOVEMBER 1998 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF.
Pasal I …
-3-
Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, sebagai berikut: 1. Mengubah ketentuan Pasal 1, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing. 2. Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar Bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif. 3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk : a. pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA); b. pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang.
4. Surat…
-4-
4. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga Komersial (Commercial Paper), Sertifikat Reksadana, dan Medium Term Note. 5. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lainnya berupa giro, call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan, dan penempatan lainnya. 6. Penyertaan adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit. 7. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontijensi (Off Balance
Sheet)
yang
terdiri
dari
warkat
penerbitan
jaminan,
akseptasi/endosemen, irrevocable Letter of Credit (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, penjualan Surat Berharga dengan syarat repurchase agreement (repo), standby L/C, dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang mempunyai risiko Kredit. 8. Risiko Kredit untuk transaksi derivatif adalah nilai pasar (mark to market value) dari seluruh perjanjian/kontrak yang menjanjikan keuntungan yang belum dapat terealisir namun secara potensial dapat menjadi kerugian Bank apabila pihak lawan wanprestasi. 9. Usaha Kecil adalah usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Kredit…
-5-
10. Kredit Usaha Kecil yang selanjutnya disebut dengan KUK adalah Kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja yang diberikan dalam Rupiah dan Valuta Asing kepada nasabah Usaha Kecil dengan plafon keseluruhan maksimum sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha produktif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 11. Daerah Tertentu adalah daerah-daerah yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dan pada saat ini ditetapkan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Maluku, Propinsi Papua, Kabupaten Sambas di Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur di Propinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Poso di Propinsi Sulawesi Tengah. 12. Kredit Kepada Daerah Tertentu adalah Kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja kepada daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 11, yang diberikan dalam Rupiah dan Valuta Asing kepada nasabah Usaha Kecil dengan plafon keseluruhan maksimum sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk membiayai usaha produktif.” 2. Mengubah ketentuan Pasal 8, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 8 Penggolongan kualitas Aktiva Produktif untuk: a. KUK dan penyediaan dana lain sampai dengan jumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan b. Kredit Kepada Daerah Tertentu, didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.” Pasal II …
-6-
Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 September 2002 GUBERNUR BANK INDONESIA,
SYAHRIL SABIRIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 91 DPNP
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/6/PBI/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/147/KEP/DIR TANGGAL 12 NOVEMBER 1998 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
I. UMUM Sesuai dengan program pembangunan ekonomi nasional maka perlu ditingkatkan pengembangan usaha kecil. Salah satu cara untuk mengembangkan usaha kecil adalah dengan mempermudah akses usaha kecil terhadap kredit perbankan. Peningkatan volume kredit usaha kecil pada gilirannya diharapkan dapat lebih meningkatkan pengembangan usaha kecil. Dari sisi risiko, penyaluran kredit usaha kecil oleh lembaga perbankan memiliki risiko yang lebih kecil ditinjau dari sisi jumlah dan diversifikasi debitur. Selain dari itu, sejalan dengan konsep negara kesatuan Republik Indonesia, maka terdapat beberapa daerah tertentu yang memerlukan perhatian khusus yang antara lain disebabkan adanya permasalahan keamanan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Bank Indonesia memandang perlu untuk menyesuaikan cakupan penyaluran kredit dan transaksi sejenis kepada usaha kecil dan kepada daerah tertentu.
II. PASAL …
-2-
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Perubahan pengertian ini akan disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Usaha Kecil. Angka 10 Perubahan pengertian ini akan disesuaikan dengan perubahan ketentuan …
-3-
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kredit Usaha Kecil. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan letter of credit. Pasal 8 Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan dan pembukaan letter of credit. Perhitungan batas pemberian fasilitas penyediaan dana berlaku baik untuk debitur individual dan debitur grup serta untuk seluruh fasilitas yang diterima.
Pasal II Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4223
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/6/PBI/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/147/KEP/DIR TANGGAL 12 NOVEMBER 1998 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
I. UMUM Sesuai dengan program pembangunan ekonomi nasional maka perlu ditingkatkan pengembangan usaha kecil. Salah satu cara untuk mengembangkan usaha kecil adalah dengan mempermudah akses usaha kecil terhadap kredit perbankan. Peningkatan volume kredit usaha kecil pada gilirannya diharapkan dapat lebih meningkatkan pengembangan usaha kecil. Dari sisi risiko, penyaluran kredit usaha kecil oleh lembaga perbankan memiliki risiko yang lebih kecil ditinjau dari sisi jumlah dan diversifikasi debitur. Selain dari itu, sejalan dengan konsep negara kesatuan Republik Indonesia, maka terdapat beberapa daerah tertentu yang memerlukan perhatian khusus yang antara lain disebabkan adanya permasalahan keamanan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Bank Indonesia memandang perlu untuk menyesuaikan cakupan penyaluran kredit dan transaksi sejenis kepada usaha kecil dan kepada daerah tertentu.
II. PASAL …
-2-
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Perubahan pengertian ini akan disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Usaha Kecil. Angka 10 Perubahan pengertian ini akan disesuaikan dengan perubahan ketentuan …
-3-
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kredit Usaha Kecil. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan letter of credit. Pasal 8 Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan dan pembukaan letter of credit. Perhitungan batas pemberian fasilitas penyediaan dana berlaku baik untuk debitur individual dan debitur grup serta untuk seluruh fasilitas yang diterima.
Pasal II Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4223
