“Guarding meritocracy, creating world-class civil service”
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
TRANSFORMASI MANAJEMEN ASN ARAH TRANSFORMASI BIROKRASI DAN PENGELOLAAN SDM APARATUR
2025 2018
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
DYNAMIC GOVERNANCE
2013 RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY MANAJEMEN SDM
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL
2
KONDISI KUALITAS TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA (2016) NEGARA RANK SKOR
PERINGKAT DAYA SAING NASIONAL (2016-2017) NEGARA RANK SKOR
PERINGKAT INDEKS PERSEPSI KORUPSI (2015)
PERINGKAT INDEKS EFFEKTIVITAS PEMERINTAH 2015
NEGARA RANK SKOR NEGARA RANK
SKOR
SING
2
85,05
SING
2
5,72
SING
8
85
SING
1
100
MALY
23
78,11
MALY
25
5,16
MALY
54
50
MALY
32
77
THAI
46
72,53
THAI
34
4,64
THAI
76
38
THAI
78
66
VIET
82
63,83
INDO
41
4,52
INDO
88
36
PHIL
96
58
INDO
91
61,52
PHIL
57
4,36
PHIL
95
35
VIET
100
55
PHIL
99
60,40
VIET
60
4,31
VIET
112
31
INDO
121
46
Kualitas Tata Kelola Sektor Publik Indonesia masih tertinggal diantara Negara ASEAN, dan perlu transformasi mendasar untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pencapaian sasaran pembangunan 3
KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN ASN
PRESIDEN RI •
Pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN.
Kementerian PAN & RB • • •
Perumusan dan penetapan kebijakan, Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
BKN • •
KASN
LAN • •
Penelitian dan pengkajian kebijakan manajemen ASN, Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan & pelatihan ASN
Penyelenggaraan manajemen ASN Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN )
•
•
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen SDM (dgn rekomendasi mengikat) untuk menjamin perwujudan sistem merit Pengawasan penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN 4
MANAJEMEN ASN BERDASARKAN PRINSIP MERIT • Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. • Meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. • Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. 5
SISTEM MERIT Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
9 PRINSIP MERIT 1. melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil; 2. memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan setara; 3. memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi; 4. menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat; 5. mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien; 6. mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil berdasarkan kinerja yang dihasilkan; 7. memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara; 8. melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh politis yang tidak pantas/tepat; 9. memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
6
6
JENIS JABATAN ASN
7
KOMPOSISI ASN BERDASARKAN JABATAN
8
KATEGORI JABATAN PIMPINAN TINGGI • Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. • Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. • Penyetaraan di masa transisi: – JPT utama, setara dengan Kepala LPNK – JPT madya, setara eselon Ia dan Ib – JPT Pratama, setara eselon II 9
SELEKSI JPT SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF SEBAGAI PELAKSANAAN SISTEM MERIT
10
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI • SIFAT DASAR PENGISIAN: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • SELEKSI: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN; • PROSES PENGISIAN JABATAN: • Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional, • Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota. 11
YANG DAPAT MENDUDUKI JPT • JPT diisi dari PNS melalui seleksi terbuka dan kompetitif. • JPT Utama dan Madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS, dengan persetujuan Presiden dan melalui seleksi terbuka dan kompetitif. • JPT di lingkungan instansi tertentu dapat diisi oleh Prajurit TNI dan anggota POLRI (tanpa mereka kehilangan status sebagai Prajurit TNI atau POLRI). • JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. 12
PERENCANAAN SELEKSI • Penyusunan rencana pelaksanaan seleksi yang menjelaskan: -
Nama jabatan dan deskripsi tugas jabatan yang akan diisi Syarat administrasi, kualifikasi dan/ atau kompetensi Metode seleksi Susunan Panitia Seleksi (Pansel) Jadwal pelaksanaan
• Koordinasi dengan KASN untuk memastikan proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 13
PEMBENTUKAN PANSEL
14
KRITERIA ANGGOTA PANSEL • Berintegritas tinggi dan mempunyai rekam jejak yang baik; • Kompeten, yaitu mempunyai pengetahuan di bidang manajemen SDM dan/ atau bidang tugas jabatan yang akan diisi; • Tidak diskriminatif; • Netral dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik • Tidak melamar untuk jabatan yang akan diisi dan/ atau tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang sedang mengikuti seleksi. 15
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
16
METODE SELEKSI Seleksi terdiri dari: • Seleksi administrasi guna memastikan kesesuaian syarat administrasi • Uji Kompetensi dengan menggunakan: – Assessment Center – Quasi Assessment Center, atau – Metode yang lebih sederhana namun objektif.
• Penyusunan makalah dan wawancara • Penelusuran rekam jejak (self assessment, uji publik, survey, dll) 17
TAHAPAN PENGISIAN JPT UTAMA DAN JPT MADYA Tahap
Kegiatan
Oleh
1
Persiapan: a. Penyiapan rencana seleksi b. Koordinasi dengan KASN
PyB
2
Pembentukan Paniitia Seleksi
PPK
3
Pengumuman Penerimaan Lamaran
Panitia Seleksi
4
Seleksi: 1) Seleksi administrasi 2) Test kompetensi 3) Penelusuran rekam jejak
Panitia Seleksi dibantu Tim Assessor
5
Penetapan dan Penyampaian 3atau lebih Calon Terbaik Ke PPK
Panitia Seleksi
6
Penetapan dan pengajuan 3 calon terbaik ke Presiden
PPK
7
Penetapan PPT
Presiden 18
PENGISIAN JPT UTAMA & MADYA Pembentukan Pansel
Koordinasi
KASN
Pelaksanaan Seleksi
Rekomendasi 3-5 nama calon PPT
Penetapan 3 nama calon PPT oleh PPK
Pengajuan 3 nama calon PPT
Penetapan PPT oleh Presiden 19
TAHAPAN PENGISIAN JPT PRATAMA Tahap
Kegiatan
Oleh
1.
Persiapan: a. Penyiapan rencana seleksi b. Koordinasi dengan KASN
PyB
2.
Pembentukan Paniitia Seleksi
PPK
3.
Pengumuman Penerimaan Lamaran
Panitia Seleksi
4.
Seleksi: 1) Seleksi administrasi 2) Test kompetensi 3) Penelusuran rekam jejak
Panitia Seleksi dibantu Tim Assessor
5.
Penetapan Dan Penyampaian 3 Calon Terbaik Ke PPK
Panitia Seleksi
6.
Penetapan Pengangkatan PPT Pratama
PPK 20
PENGISIAN JPT PRATAMA
Koordinasi
KASN
Pembentukan Pansel
Pelaksanaan Seleksi
Rekomendasi 3 nama calon
Penetapan PPT oleh PPK
Catatan: Untuk jabatan Sekda Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan PPK berkoordinasi dengan Gubernur 21
PENGGANTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI • Pasal 116:
– PPK dilarang mengganti PPT selama dua tahun terhitung sejak pelantikan PPT, kecuali PPT tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. – Penggantian PPT Utama dan Madya sebelum dua tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.
• Pasal 117:
– JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun. – JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN. 22
Kinerja PPT Pasal 118 • PPT harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan Pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • PPT yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjijkan dalam waktu satu tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya. • Dalam hal PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. • Berdasarkan hasil uji kompetensi, PPT dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan lebih rendah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 23
PENGAWASAN PENGISIAN JPT • Jabatan yang akan diisi (Pertimbangkan pasal 116 dan Pasal 118) • Standar kompetensi dan persyaratan jabatan • Susunan Pansel dan biodata anggota (45-55) • Metoda/proses seleksi • Jadwal pelaksanaan seleksi 24
KOORDINASI DENGAN KASN PPK menyampaikan rencana proses pelaksanaan pengisian JPT ke KASN KASN melakukan pengawasan berdasarkan laporan maupun atas inisatif sendiri Dalam pengisian JPT Utama dan Madya, KASN dapat memberi rekomendasi kepada PPK dalam hal: Pembentukan Pansel; Pengumuman jabatan lowong; Pelaksanaan seleksi; dan Pengusulan nama calon. Dalam pengisian JPT pratama, KASN juga dapat memberi rekomendasi dalam hal: Pembentukan Pansel; Pengumuman jabatan lowong; Pelaksanaan seleksi, dan; Pengusulan nama calon; penetapan calon; dan pelantikan. Rekomendasi KASN bersifat mengikat KASN menyampaikan laporan hasil pengawasan ke Presiden 25
BEBERAPA ISU SEPUTAR PENGISIAN JPT (pengalaman KASN)
Instansi tidak mau melakukan seleksi terbuka karena: a. b. c. d.
PP pelaksana UU ASN belum ditetapkan; Dana tidak tersedia/mahal Sulit mencari assessment center/assessor Ingin mengisi jabatan dalam waktu singkat
Melakukan seleksi terbuka, namun proses bermasalah:
a. Pansel tidak kompeten, kurang netral, dan/atau mempunyai hubungan dekat dengan pelamar b. Persyaratan jabatan diskriminatif dan membatasi hak kelompok tertentu untuk ikut seleksi c. Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran terlalu singkat d. Metode seleksi kurang obyektif dan bobot terlalu besar diberikan pada wawancara e. Proses seleksi kurang transparan f. Yang dipilih PPK untuk mengisi JPT tidak masuk 3 nama yang diusulkan Pansel atau tidak ikut seleksi g. Penolakan DPRD atas 3 nama calon Sekretaris DPRD hasil seleksi. 26
BEBERAPA ISU SEPUTAR PENGISIAN JPT (lanjutan)
• Keengganan pegawai untuk melamar sehingga pelamar kurang dari 3 orang untuk satu jabatan • Pemberhentian PPT yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun, namun PPK tidak dapat membuktikan ybs: – melanggar ketentuan UU, – sudah tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, atau – tidak memenuhi target kinerja;
• Mutasi antar jabatan setingkat yang tanpa proses seleksi/ uji kompetensi sehingga kurang menjamin kesesuaian kompetensi • Mutasi yang terlalu sering tanpa didasarkan alasan yang kuat. • Pengisian JPT oleh PPK yang berstatus incumbent menjelang pilkada (kaitannya dengan UU 8/2015) • Penggantian JPT oleh Penjabat / Plt Kepala Daerah • Pengisian Kepala SKPD yang menangani kependudukan dan catatan sipil 27
PENGAWASAN PROSES SELEKSI • Pengawasan proaktif & reaktif • Memberikan peringatan & reaksi terhadap metoda dan proses • Memberikan endorsement, menolak hasil seleksi • Rapat Pra-TPA bersama Sekretariat Kabinet menjamin legalitas proses pengisian JPT 28
SANKSI ATAS PELANGGARAN • Berdasarkan hasil pengawasan, KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada PPK yang melanggar sistem merit serta ketentuan peraturan perundangundangan. • Saksi dapat berupa:
– Peringatan – Teguran – Revisi, pencabutan, pembatalan penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran – Hukum disiplin untuk PyB – Sanksi untuk PPK 29
TINDAK LANJUT ATAS KEPUTUSAN KASN Ada pelanggaran
Hasil pengawasan KASN
Tidak ada pelangaran
Keputusan KASN: pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN
PPK dan PyB wajib menindaklanjuti
Ditindaklanjuti
Tidak Ditindaklanjuti
KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap PPK dan PyB yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundangundangan.
Sanksi sebagaimana dimaksud berupa: a. peringatan; b. teguran; c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30
30
Terima Kasih
31
