Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima...
GERAKAN SOSIAL PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Tentang Hegemoni pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung) Dodi Hermanto, Bartoven Vivit Nurdin & Bintang Wirawan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung Abstract This article is based on a research aiming to study the street vendors’ social movement in the city of Bandar Lampung, particularly in Bambu Kuning market, by using the Marxist conflict perspective. The Bandar Lampung municipal policy to sweep the street vendors has caused them to resist. This research is qualitative, using observation technique, participative observation, in-depth interviews, and library research for data collecting. There are five important discoveries in the research; 1) street vendors movement, in Marxist conflict perspective, is a resistant act both openly and closely or latent. 2) Sweeps by Bandar Lampung municipality, which is based on public agreement on certain values such as bylaws Perda No 8 Tahun 2000 which aims at the street vendors, is a form of hegemony. 3) Movement by the street vendors, both openly and latently, which is perceived as a resistance in this research, is a counter hegemony. 4) Hegemony, resistance, negotiation, and compromise are indispensable things in a conflict between the ruling class and the subject class. 5) In Bambu Kuning market, there are people who control the street vendors as well as subordinated by the Bandar Lampung municipality. They are the market thugs usually called preman. Their position in the Bambu Kuning case is in “grey area” or not clear; representing none of both the street vendors and the municipality. Key words: social movement, street vendors, hegemony, resistance Pendahuluan Kota-kota di Indonesia pada umumnya memiliki persoalan dengan ruang publik, seperti persoalan parkir yang memakan tempat berlebihan ataupun memakan bahu jalan, masalah menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL), kemacetan lalu lintas, papan reklame yang berserakan, dan penggunaan ruang publik yang kumuh (Hariyono, 2007). Seperti halnya kota-kota di Indonesia, Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung memiliki persoalan yang lazim ada di perkotaan seperti pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, pengemis dan anak jalanan, serta aksiaksi penggusuran dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Namun masalah utama yang ada di Bandar Lampung yaitu masalah pedagang kaki lima yang keberadaannya mulai diperhitungkan semenjak Indonesia dilanda 46
krisis ekonomi tahun 1998. Penertiban dan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kerap diwarnai bentrok fisik antara polisi pamong praja dengan pedagang kaki lima. Untuk melegalkan penertiban tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung kemudian membuat sebuah peraturan daerah yang ditujukan kepada pedagang kaki lima. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan peraturan daerah tersebut maka pedagang kaki lima dilarang berjualan pada fasilitas publik seperti halnya di trotoar. Berikut ini pasal yang mengatur tentang ketertiban umum yang menyangkut masalah keberadaan pedagang kaki lima. Perda Nomor 8 tahun 2000 pada bab III
Vol. X No.1 Th. 2011 tentang larangan mempergunakan fasilitas umum, Pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 tertulis jelas: 1. Dilarang mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan atau bangunan yang menghadap pada jalan umum oleh pedagang kaki lima atau usaha lainnya kecuali pada tempattempat yang ditentukan atau ditunjuk oleh walikota. 2. Dilarang mempergunakan pasar atau bangunan komplek pertokoan yang tidak bertingkat atau lantai 1 (satu) sebagai tempat bermukim. 3. Dilarang mempergunakan halaman parkir pada komplek pasar/pertokoan/plaza untuk tempat mirip atau menetap kendaraan atau gerobak dagangan. Peraturan daerah inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bagi pemerintah kota Bandar Lampung untuk melegalkan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang ada di lingkungan pasar maupun trotoar-trotoar jalan wilayah Kota Bandar Lampung. Tetapi konsentrasi pengawasan dan tindakan penertiban oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tentu saja diarahkan kepada daerah-daerah yang menjadi pusat aktivitas pedagang kaki lima yaitu, mengarah pada wilayah Pasar Bambu Kuning yang jumlah pedagang kaki limanya sekitar 686 pedagang (Lampung Post, 18 Oktober 2008). Tetapi langkah penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung justru mendapat perlawanan dari pedagang kaki lima. Hal ini menyiratkan sebuah pesan bahwa pedagang kaki lima pun memiliki kekuatan untuk melawan penguasa. Aksi-aksi protes atau demonstrasi, tetap berjualan di tengah ancaman penertiban dan penggusuran, serta para pedagang kaki lima melebur menjadi satu ke dalam sebuah wadah organisasi menjadi tanda bahwa mereka yang dinamakan pedagang kaki lima mempunyai kekuasaan yaitu kekuasaan untuk melakukan perlawanan baik secara terbuka maupun secara laten inilah yang peneliti sebut sebagai gerakan sosial. Gerakan sosial atau gerakan kemasyarakatan merupakan tindakan yang tak terlembaga (noninstitutionalised) yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat (Mirsel, 2004). Dari asumsi-asumsi di atas maka penelitian ini mengkaji tentang gerakan sosial pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung
dalam perspektif konflik marxisme yang meliputi proses hegemoni dan resistensi di antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan pedagang kaki lima yang berada di Pasar Bambu Kuning. Perspektif konflik marxisme yang digunakan dalam studi ini dikarenakan studi marxisme lebih menempatkan pengalaman pelaku-pelaku manusia di pusat analisis adalah berkenaan dengan konsep kelas yang hadir dalam masyarakat itu sendiri (Scott, 2000). Sehingga bagi peneliti ada sebuah relevansi jika studi ini dilakukan melalui pendekatan dan analisis konflik marxisme karena apa yang dilakukan oleh pedagang kaki lima merupakan yang peneliti anggap sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap kelas berkuasa yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis gerakan sosial yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung yang ditinjau dari perspektif konflik marxisme. (2) Menganalisis power dan powerless di antara negara, local government (Pemerintah Kota Bandar Lampung), dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu kepada strategi penelitian, seperti observasi pastisipatif, dan wawancara mendalam, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi mengenai masalah sosial empiris yang hendak dipecahkan (Filstead, 1970 dalam Chadwick dkk, 1991). Setting penelitian ini yaitu Pasar Bambu Kuning yang merupakan pasar terbesar yang ada di Kota Bandar Lampung. Informan dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning yang dipilih sesuai dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengamatan, observasi partisipatif, wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil dan Pembahasan A. Perspektif Konflik Marxisme Marxisme merupakan sebuah teori ilmiah tentang masyarakat dan tindakan untuk mengubahnya; dan ini berarti tema-tema utama yang harus disampaikan Marxisme adalah kisah-kisah perjuangan umat manusia, laki-laki dan perempuan, untuk membebaskan dirinya dari bentuk-bentuk penindasan dan penghisapan 47
Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima... (Eagleton, 2002). Marxisme menempatkan pengalaman pelaku-pelaku manusia di pusat analisis karena berkenaan dengan konsep kelas itu sendiri (Scott, 2000). Scott menguraikan bahwa kelas tidak membicarakan secara tuntas ruang penjelasan total mengenai aksi-aksi manusia. Menurut Marx pelaku utama perubahan sosial bukanlah individu-individu tertentu, melainkan kelas-kelas sosial (Suseno, 2000). Karena itu kita hanya dapat memahami sejarah dengan segala perkembangan yang terjadi apabila kita memperhatikan kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang harus diperhatikan bukan hanya kelas macam apa yang ditemukan, melainkan bagaimana struktur kekuasaan di antara mereka. Sehingga akan terlihat jelas bahwa dalam setiap masyarakat terdapat kelas-kelas yang berkuasa dan dikuasai. Penjelasan mengenai perspektif konflik marxisme yang dikemukakan oleh Eagleton, Scott, dan Magnis-Suseno sama-sama merujuk kepada sebuah pendekatan dalam menganalisis suatu permasalahan dengan menjadikan kelaskelas sosial; yang di dalamnya terdapat manusia sebagai pelaku daripada kelas sosial tersebut, sebagai bahan analisis dari hadirnya permasalahan yang menimpa umat manusia seperti penindasan, penghisapan, ketimpangan dalam hubungan-hubungan produksi yang melahirkan struktur ekonomi masyarakat (basis ekonomi dan superstruktur ekonomi), serta hadirnya ideologi yang menjadi alat legitimasi kelas berkuasa. Perspektif konflik marxisme melihat manusia adalah subjek dari kelas-kelas sosial, dan kelas-kelas sosial adalah subjek daripada perubahan sosial. Itulah inti dari perspektif konflik marxisme. Perspektif konflik marxisme yang dimaksud dalam penelitian ini tentu saja suatu pendekatan serta cara pandang untuk memahami dan menganalisis aktivitas pedagang kaki lima sebagai salah satu subjek dari kelas sosial, serta subjek daripada perubahan sosial di Kota Bandar Lampung. Selain itu, perspektif konflik marxisme menjadi pisau analisis untuk memahami gerakan sosial pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning. B. Hegemoni, Negosiasi dan Kompromi Hegemoni merupakan nama yang oleh Gramsci diberikan kepada proses dominasi ideologi (Scott, 2000). Gagasan sentral di 48
baliknya adalah pernyataan bahwa kelas yang berkuasa mendominasi tidak hanya alat-alat produksi fisik, melainkan alat-alat produksi simbolis. Definisi hegemoni merujuk pada suatu keadaan di mana mereka yang sedang berkuasa, bisa dalam bentuk negara, kaum pemilik modal, ataupun kelas elit lainnya, berhasil memobilisasi persetujuan umum atas suatu nilai (sering kali disebut sebagai ideologi) yang dipromosikan sebagai ukuran kepatutan (Santoso, 2004). Hegemoni dengan demikian adalah penjelasan rasional dari apa yang sering disebut sebagai kesadaran semu atau mistifikasi; sebuah alasan mengapa kontradiksi materi di kalangan masyarakat kapitalis tidak mampu membangkitkan perjuangan kelas. Di Pasar Bambu Kuning peneliti menemukan hal-hal yang disebut sebagai hegemoni. Katakanlah ide-ide normatif tentang larangan berjualan pada fasilitas publik seperti trotoar, bahu jalan atau pinggir jalan yang kemudian dimanifestasikan ke dalam sebuah aturan yang bernama Peraturan Daerah No 8 Tahun 2000 yang melarang seseorang untuk berjualan pada fasilitas publik, yang sudah barang tentu diproduksi oleh negara. Hal tersebut peneliti anggap sebagai suatu nilai atau ideologi yang harus disepakati semua pihak, dan pada kenyataannya memang disepakati. Penetrasi ideologi dalam bentuk nilainilai, seperti larangan berjualan pada fasilitas publik seperti trotoar dan pinggir jalan, adanya penertiban dan penggusuran, kendatipun sejauh ini berhasil memperoleh persepsi sebagai sesuatu yang bisa diterima di tingkat ide, faktanya cenderung dilanggar di tingkat praktis. Jika yang terjadi adalah pedagang kaki lima tetap berjualan dengan seribu alasan seperti alasan mencari nafkah atau sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk mendapat penghidupan yang layak, maka dalam pandangan peneliti sudah tidak jelas lagi siapa yang melakukan hegemoni, dan siapa mengalami hegemoni; atau malah pengertian hegemoni itu sendiri sudah kabur. Membayangkan hegemoni sebagai suatu proses dominasi yang mutlak berlaku di manapun, rasanya bukan saja terlalu menyederhanakan persoalan, akan tetapi juga cenderung memposisikan masyarakat sebagai sebuah entitas yang tidak berkemampuan, atau malah meletakan mereka sejajar dengan seekor keledai yang begitu saja menurut kemauan tuannya. Atau hal-hal yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tersebut merupakan
Vol. X No.1 Th. 2011 counter hegemoni atau hegemoni tandingan yang ditujukan kepada kelas berkuasa dan rasanya penulis lebih sepakat kepada kata counter hegemoni atas tindakan pedagang kaki lima tersebut. Tetapi ada hal yang luput dipikirkan oleh Gramsci, yakni kemungkinan timbulnya kompromi politis dalam sebuah hegemoni. Jika ide dasar tentang hegemoni terpusat pada bentuk politisasi aspek normatif oleh mereka yang berkuasa, Pada kenyataannya oleh kelaskelas yang dikuasai politisasi itu juga ditanggapi secara politis. Negosiasi dan kompromi dilakukan oleh mereka yang dikuasai yang dalam konteks ini pedagang kaki lima pun melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan harapan bahwa kebijakan yang dikeluarkan bukan lagi penertiban dan penggusuran. Hal inilah yang sebenarnya luput dari pandangan Gramsci. Dengan kata lain, hegemoni tidak selalu melahirkan sebuah resistensi tetapi akan memunculkan kemungkinan kompromi politis yang bisa menguntungkan kelas berkuasa dan kelas dikuasai. C. Kekuasaan Paling sederhana, kekuasaan diartikan sebagai suatu hubungan sosial antara dua agen, yang pas dan berguna jika kita sebut (dalam istilah aslinya), “principal” dan “subaltern”. Principal adalah agen teratas dalam hubungan kekuasaan, sedangkan subaltern adalah agen yang berada di bawahnya. (Fedyani, 2005. Tulisan tidak diterbitkan, makalah untuk bahan kuliah di Departemen Antropologi UI). Dalam penelitian ini maka Pemerintah Kota Bandar Lampung dikategorikan sebagai agen principal atau agen teratas sedangkan pedagang kaki lima merupakan subaltern yang kegiatan-kegiatannya seringkali dipengaruhi oleh aktivitas principal. Namun ada hal yang menarik dari hasil penelitian bahwa pedagang kaki lima dalam realitanya mampu melakukan perlawanan baik secara terbuka maupun secara latent kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Adanya perlawanan dari pedagang kaki lima memiliki kesesuaian dengan pernyataan bahwa “...kekuasaan tersebar di dalam masyarakat, bukan terbatas pada organisasi yang berdaulat saja (1975 dan 1976 dalam Fedyani, 2005. Tulisan tidak diterbitkan, makalah untuk bahan kuliah di Departemen Antropologi UI)”.
Jika penertiban dan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebuah kuasa dari kelas berkuasa, maka aksi-aksi pedagang kaki lima dalam rangka perlawanan haruslah diakui bahwa pedagang kaki lima pun yang dalam analisis Marx dikategorikan sebagai kelas yang dikuasai dalam realitanya mempunyai kekuasaan untuk melawan. Uraian-uraian perlawanan yang telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya adalah suatu bukti bahwa kekuasaan tersebar dalam masyarakat, dapat dimiliki oleh siapapun, baik yang dinamakan kelas berkuasa yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun kelas dikuasai yaitu pedagang kaki lima. Tetapi dalam kasus pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning menunjukan bahwa ada kelompok yang di satu sisi melakukan penguasaan terhadap satu kelompok, namun di sisi lain mereka pun tersubordinasi atau berada dalam kuasa kelas berkuasa. Mereka adalah bandit pasar yang peneliti namakan sebagai preman pasar. Tetapi dalam aktivitasnya para preman lebih banyak berinteraksi dengan pedagang kaki lima daripada dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Mereka kerap meminta uang keamanan kepada pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning.
Sumber: Analisis hasil penelitian D. Resistensi Resistensi adalah tindakan yang ditujukan untuk melawan dan menguasai hubungan 49
Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima... kekuasaan yang tidak setara, sebagai hal yang berbeda dari konsep otonomi relatif, yaitu pihak yang tidak berdaya biasanya menyingkir atau menghindar dari realitas penindasan (Saifuddin, 2005). Dalam analisis peneliti, aktivitas pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning yang sehari-hari tetap dengan menggunakan fasilitas publik semisal trotoar dan pinggir jalan mempunyai makna sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Memang jarang yang menangkap makna daripada pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar padahal jika diuraikan lebih dalam maka strategi perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima selaku kaum yang dikuasai ternyata mampu memainkan peran yang cukup baik sehingga mereka tetap bisa berjualan walau ancaman penertiban dan penggusuran berada dalam benak mereka. Lebih jauh lagi ketika akan ada penertiban dan penggusuran, pedagang kaki lima yang mengetahui akan hal itu memilih untuk tidak berjualan, dan berjualan lagi tiga hari kemudian. Bukankah hal semacam ini menjadi pertanda bahwa pedagang kaki lima memiliki cara perlawanan tersendiri agar mereka tetap bisa bertahan. Inilah resistensi, jika boleh dikatakan perlawanan pedagang kaki lima di kawasan lingkar cincin Pasar Bambu Kuning bersifat laten dan berlangsung setiap hari dan setiap kali akan ada penertiban dan penggusuran. E. Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima Sztompka (2005) memberikan definisi bahwa gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka. Dalam konteks penelitian ini, setidaknya ada catatan kritis untuk definisi yang diberikan oleh Sztompka khususnya mengenai tindakan yang tidak terlembaga. Hasil penelitian menunjukan bahwa beragam tindakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning dapat dikategorikan sebagai tindakan yang terlembaga secara formal. Adanya aksi terbuka semisal demonstrasi, hearing dengan anggota DPRD Kota Bandar Lampung, kunjungan ke media cetak lokal Lampung merupakan suatu bukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima merupakan tindakan yang terlembaga. Jika kita mengacu kepada uraian Scott, maka kita akan menemukan sebuah persamaan atas apa yang dilakukan pedagang kaki lima 50
yaitu perlawanan sehari-hari yang bersifat informal dan tidak terbuka serta perlawanan pedagang kaki lima yang bersifat formal, terorganisir serta sistematis. kita dapat melihat beragam tindakan pedagang kaki lima yang tidak terlembaga seperti berdagang dengan berpindah-pindah tempat untuk menghindari penertiban dan penggusuran, berjualan kembali setelah dilakukan penertiban dan penggusuran, maupun tindakan yang spontanitasnya tinggi seperti terjadinya bentrok fisik antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja pada saat terjadi penertiban dan penggusuran. Dari uraian di atas, maka gerakan sosial pedagang kaki lima merupakan tindakantindakan atau bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima secara terbuka; formal, sistematis dan terorganisir, serta secara tidak terbuka atau laten; perlawanan sehari-hari yang bersifat informal, sering tidak terbuka dan pada umumnya berkenaan dengan hasil yang dapat dirasakan secara langsung yang dalam penelitian ini disebut sebagai resistensi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan sosial pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning, yaitu: 1. Keberadaan pedagang kaki lima selalu diusik oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terutama setelah adanya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Perda No. 8 Tahun 2000 menjadi senjata ampuh bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan penertiban dan kebijakan terhadap pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung khususnya di kawasan Pasar Bambu Kuning. Bagi pedagang kaki lima Perda No 8 Tahun 2000 sangat merugikan maka itu, pedagang kaki lima melakukan perlawanan secara terbuka meminta agar perda tersebut ditinjau ulang. 2. Adanya kebijakan penertiban dan penggusuran yang jelas-jelas merugikan pedagang kaki lima membuat pedagang kaki lima harus bertindak baik secara terbuka dan tidak terbuka atau laten untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan penertiban dan penggusuran. 3. Pembangunan Bambu Kuning Square (BKS) dan Bambu Kuning Trade Center (BTC) yang bagi pedagang kaki lima pembangunan kedua tempat tersebut tidak
Vol. X No.1 Th. 2011 menandakan keberpihakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning yang mem-punyai modal yang terbatas. 4. Permintaan tempat yang layak bagi pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga pedagang kaki lima merasa perlu untuk melakukan berbagai tindakan yang dapat membantu mereka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Faktor-faktor tersebut memaksa pedagang kaki lima melakukan perlawanan terhadap kelas yang berkuasa yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung. Strategi perlawanan pedagang kaki lima walaupun sebagai kelas dikuasai, namun mempunyai khas tersendiri khususnya perlawanan yang bersifat laten. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima mampu membuat mereka tetap bertahan sampai dengan saat ini. Hal ini menunjukan bahwa kekuasaan memang tersebar di dalam masyarakat dan tidak hanya dimiliki oleh kelas berkuasa. Simpulan Ada lima hal penting dalam temuan penelitian gerakan sosial pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning, yaitu: (1) Gerakan sosial pedagang kaki lima dalam perspektif konflik marxisme merupakan tindakan perlawanan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima baik secara terbuka maupun secara tidak terbuka atau laten. (2) Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui berbagai persetujuan umum atas suatu nilai seperti Perda No 8 Tahun 2000 yang ditujukan kepada pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai suatu hegemoni. (3) Perlawanan dari pedagang kaki lima baik yang bersifat terbuka dan yang bersifat laten yang dalam penelitian ini disebut sebagai resistensi merupakan suatu counter hegemoni. (4) Hegemoni, resistensi, negosiasi dan kompromi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu konflik antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. (5) Di Pasar Bambu Kuning ada orang-orang yang di satu sisi menguasai pedagang kaki lima dan di sisi lain mereka pun tersubordinasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Mereka merupakan bandit pasar
yang disebut sebagai preman. Posisi preman dalam kasus di Bambu Kuning menjadi “abuabu” atau tidak jelas karena mereka berada di antara pedagang kaki lima dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Akhirnya, kajian ini berupaya menyumbangkan suatu aspek studi marxisme khususnya mengenai hegemoni dan resistensi. Walaupun studi ini mengakar kepada Gramsci dan Scott, namun kajian ini berusaha melakukan kritik teoritis yang tentu saja akan memperkaya khasanah marxisme itu sendiri. Hal lainnya yang penting dalam kajian gerakan sosial pedagang kaki lima tentu saja mengenai konsep pembangunan pasar yang seharusnya mengedepankan aspek kerakyatan dan keadilan sehingga masalah sosial, ekonomi dan politik dapat diminimalisir. Daftar Rujukan Chadwick, Bruce A dkk. 1991. Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial. Semarang: IKIP Semarang Press Eagleton, Terry. 2002. Marxisme dan Kritik Sastra. Jakarta: DESANTARA Hariyono, Paulus. 2007. Sosiologi Kota Untuk Arsitek. Jakarta: PT Bumi Aksara Mirsel, Robert. 2004. Teori Pergerakan Sosial. Yogyakarta: Insist Press Saifuddin, Acmad Fedyani. 2005. Antropologi Kontemporer; Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma. Jakarta: Kencana Saifuddin, Acmad Fedyani. 2005. Tulisan tidak diterbitkan, makalah untuk bahan kuliah di Departemen Antropologi UI. Scott, James C. 2000. Senjatanya Orangorang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani, Terj. A. Rahman Zainudin, Sayogyo, Mien Joebhaar. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia Santoso, Hery. 2004. Perlawanan Di Simpang Jalan: Kontes Harian di Desa-desa Sekitar Hutan di Jawa. Yogyakarta: DAMAR Suseno, Frans Magnis. 2000. Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis Ke Perselesihan Revisionisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Sztompka, Piotr. 2005. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada. 51
