GERAKAN SOLIDARITAS LSM KALIMAS SURABAYA STUDI TENTANG: SENGKETA LAHAN ANTARA WARGA KALIMAS BARU DENGAN PT.KAI DAN PT

Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 272-282

GERAKAN SOLIDARITAS LSM KALIMAS SURABAYA STUDI TENTANG: SENGKETA LAHAN ANTARA WARGA KALIMAS BARU DENGAN PT.KAI DAN PT.PELINDO III1 Muhammad Ardha Mulyono (071013038)2 Abstrak Penelitian ini mengkaji mengenai Konflik antara warga Kalimas Baru dengan pihak PT. KAI dan PT.PELINDO III. Dinamika dalam penelitian ini berawal dari rencana pembongkaran terhadap pemukiman Kalimas Baru guna menindak lanjuti proyek pembangunan jalur ganda dari Pemerintah Pusat. Untuk menanggapi konflik tersebut maka LSM KALIMAS Surabaya membawa payung solidaritas guna menyatukan warga Kalimas Baru, organisasi luar, lembaga negara serta pemerintah. Peluang atau kesempatan politik, struktur mobilisasi dan proses pembingkaian adalah aspek – aspek yang mempengaruhi dinamika gerakan sosial dalam Gerakan Solidaritas LSM KALIMAS Surabaya. Kata Kunci: Sengketa Lahan, LSM KALIMAS Surabaya, Gerakan Sosial Abstract This research reviewing about conflict between Kalimas Baru people with PT. KAI and PT. PELINDO III. The Dynamic in this research originated from demolition plan toward Kalimas Baru settlement to follow up the construction of double track from central government. To respond to these conflict, the KALIMAS NGO Surabaya bring umbrella of solidarity to bring Kalimas Baru people, other organization, state agencies and government together. Opportunity or political chances, mobilization structure and framing process are aspects that affect the social movement dynamic in solidarity movement of KALIMAS NGO Surabaya. Keywords: Land Disputes, KALIMAS NGO Surabaya, Social Movement

1

Judul penelitian ini merupakan hasil dari penelitian skripsi penulis. Penulis merupakan mahasiswa S1 Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga angkatan 2010. Email : [email protected] 2

272


Pendahuluan Konflik antara warga Kalimas Baru dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III yang tercatat dengan HPL atas nama PELINDO III No 1/K Kel. Perak UtaraSurabaya Tanggal 23-09-1988, berawal ketika pada tahun 2011 PT.KAI dan PT.PELINDO III berencana melakukan penggusuran terhadap tempat tinggal penduduk yang berada di daerah Kalimas Baru Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan guna menindak lanjuti terkait dengan rencana proyek Pemerintah Pusat yang akan segera mengadakan pembangunan jalur ganda rel kereta api. Rencana penggusuran tersebut kemudian tertunda karena keluarnya Resume Hasil Rapat Koordinasi Tentang Penggusuran Warga Kalimas Baru dengan PT.KAI pada Hari Rabu Tanggal 6 April 2011 yang ditandatangani oleh Alfan Khusaeri ST selaku Wakil Ketua Komisi A dan lima Anggota Komisi A lainnya. Setelah setahun proyek pembangunan jalur ganda tidak berjalan, ditahun 2012 pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III akhirnya memutuskan untuk meralisasikan pembongkaran terhadap 31 rumah warga yang berada di Kalimas Baru. Konflik antara pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III dengan warga Kalimas Baru kembali memanas di awal tahun 2013. Setelah penggusuran yang dilakukan Pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III di tahun 2012, pada tanggal 14 januari 2013 dan 31 januari 2013 pihaknya memberikan surat edaran rencana penggusuran kembali tempat tinggal kepada warga Kalimas Baru. Surat edaran untuk warga tersebut dimaksudkan agar warga Kalimas Baru segera mengosongkan tempat tinggal mereka. LSM Kalimas Surabaya merupakan wadah yang dibentuk oleh warga kalimas baru pada tanggal 7 juni 2011. Wadah yang dijadikan forum berkumpul warga tersebut merupakan tindak lanjut dari warga ketika ditahun 2011 pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III berencana melakukan penggusuran terhadap tempat tinggal mereka. Dalam hal ini membuktikan sekali lagi bahwa resistensi politik berbasis isu pertanahan masih sangat kuat. Kelompok-kelompok NGO(Non-Government Organisation) yang bekerja untuk isu-isu pertanahan dan isu-isu tentang kaum miskin di kota (As’ad Said Ali,2012:27). Dalam buku Deliar Noer yang bertajuk Pengantar ke Pemikiran Politik, The Liang Gie memaparkan bahwa ilmu politik adalah sekelompok pengetahuan teratur yang membahas gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat (The Liang Gie, 1965:47 dalam Deliar Noer). Konteks gejala dalam kehidupan masyarakat pada penelitian ini di alami oleh warga Kalimas Baru, dimana warga Kalimas Baru mendapat tekanan penggusuran dari PT.KAI dan PT.PELINDO III selaku Perusahaan Negara yang memiliki tanggung jawab terhadap lahan yang hingga sekarang ini masih menjadi sengketa. Melihat dari fenomena LSM KALIMAS (Kesatuan Lintas Masyrakat) Surabaya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sudut pandang gerakan sosial politik. LSM KALIMAS Surabaya yang terbentuk sebagai wadah dari warga Kalimas Baru merupakan sebuah gambaran awal atas usaha dari warga untuk melahirkan sebuah gerakan guna merespon tindakan dan rencana pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III yang mengklaim sebagai pemilik tanah berdasarkan HPL atas nama PELINDO III No 1/K Kel. Perak Utara-Surabaya Tanggal 23-09-1988. Berdasarakan permasalahan diatas, maka Rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini ada dua yakni bagaimana strategi dan bentuk perlawanan

273


LSM KALIMAS Surabaya terhadap kebijakan penggusuran dari PT.KAI dan PT.PELINDO III atas pemukiman Kalimas Baru, serta bagaimana dinamika perjalanan gerakan sosial LSM KALIMAS Surabaya dalam pembelaan terhadap warga Kalimas Baru atas sengketa lahan dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III. Landasan Teori Dalam menganalisis hasil temuan data yang diperoleh, penulis menggunakan teori gerakan sosial politik yang lebih mengacu kepada strategi perlawanan gerakan sosial dan dinamika gerakan sosial. Strategi Perlawanan Gerakan Sosial Setidaknya terdapat variasi strategi yang memuat gari besar pengertian dan kaidah umum strategi gerakan sosial sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut: 1) Strategi Pelapisan (Layerring). Menurut Fowler strategi ini sangat sesuai untuk organisasi gerakan sosial yang beroperasi di negara-negara yang membatasi aktivitas otonom di luar pemerintah. Pelapisan adalah pengembangan penyediaan pelayanan yang berorientasi kesejahteraan yang sebenarnya berisikan metode dan aktivitas yang berorientasi pemberdayaan dan tranformasi sosial. 2) Strategi Advokasi. Menurut Suharko, tidak dimungkiri bahwa strategi advokasi atau yang biasa disebut pendamping ini merupakan strategi utama yang digunakan oleh kalangan NGO baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Strategi advokasi seringkali digunakan untuk mendesakkan perubahan sosial, seperti mereformasi tata pemerintahan yang demokratis, melindungi sumber daya alam atau lingkungan, memajukan pembangunan berkelanjutan, menciptakan dan memelihara perdamaian di daerah-daerah rawan konflik, dan sebaginya dengan bantuan berbagai organisasi lain. 3) Keterlibatan kritis (Critical Engagement). Menurut Suharko, berbagai organisasi gerakan sosial, terutama NGO berupaya mengombinasikan strategi advokasi dengan strategi pelapisan ketika menghadapi pemerintah atau agen-agen negara lainnya (parlemen, badan-badan yudikatif dan militer). Meskipun kerjasama antara NGO dengan pemerintah lebih lazim dalam aktivitas penyediaan pelayanan umum, namun dalam rangka mempengaruhi dan mengubah kebijakan publik, NGO bisa mengkombinasikan strategi kerjasama dan advokasi. (Suharko, 2006:11-14). Dinamika Gerakan Sosial Tiga faktor yang dapat mempengaruhi dinamika gerakan sosial: 1) Peluang atau kesempatan politik. Menurut Sydney Tarrow peluang atau kesempatan politik dapat muncul apabila terdapatnya kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai harapan dari masyarakat atau pemerintah tidak menjalankan kebijakan dengan semestinya, dimana ada perilaku menyimpang yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan suatu kelompok. Kebijakan pemerintah yang demikian dapat memberikan peluang bagi hadirnya suatu gerakan sosial melalui kemampuannya memberi peluang bagi terjadinya isu-isu dan konsekuensi – konsekuensi khusus tertentu yang ditimbulkannya (Soenyono, 2005:35). 2) Proses pembingkaian. Proses pembingkaian menurut David Snow dapat diartikan sebagai upaya-upaya strategis secara sadar oleh kelompok-kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolekif (Suharko, 2006:9). 3) Struktur Mobilisasi. Gerakan sosial dikatakan memiliki sebuah kekuatan apabila gerakan sosial tersebut memiliki koneksi sebanyak mungkin

274


selama gerakan tersebut dapat membangun dan mempertahankan jaringan komunikasi dengan pihak luar. Menurut Anders Uhlin, kekuatan suatu gerakan sosial akan bisa kuat apabila ada kelompok elit atau intelektual, ada LSM, dan aktivis mahasiswa, serta kelompok elit ini mengembangkan kontak dengan organisasiorganisasi yang lebih luas dan lebih berorientasi massa (Soenyono, 2005:43). Metodologi Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan prosedur analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kalimas Baru Keluarahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisian tugas akhir perkuliahan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan September 2013 hingga bulan Februari tahun 2014. Subjek penelitian ini tertuju pada aktor – aktor yang menggagas serta terlibat lansung dalam Gerakan Solidaritas LSM KALIMAS Surabaya. Peneliti dalam prosedur pengumpulan data melakukan wawancara secara lansung dengan informan yang mendapat rekomendasi dari rekan peneliti (Antok). Antok merupakan anggota dan menjadi salah satu perwakilan dari GMNI Surabaya yang berperan aktif membantu perjuangan LSM KALIMAS Surabaya dalam kasus sengketa lahan dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III. Peneliti pertama – tama dibawa oleh Antok menuju rumah Ketua RW 01 yang ada di kawasan pemukiman Kalimas Baru, didalam rumah tersebut peneliti diperkenalkan kepada Santoso selaku ketua RW 01 Kalimas Baru. Peneliti juga meminta ijin kepada Ketua RW 01 untuk melakukan penelitian di kawasan pemukinan Kalimas Baru. Setelah itu Antok memperkenalkan peneliti kepada Agus Trimarsono selaku Ketua LSM KALIMAS Surabaya dan dalam penelitian ini Agus Trimarsono dijadikan informan utama oleh peneliti. Agus Trimarsono kemudian memperkenalkan peneliti dengan sesepuh atau tokoh masyarakat yang ada di kawasan pemukiman Kalimas Baru yakni Abdul Goni, kemudian peneliti juga diperkenalkan dengan pendiri LSM KALIMAS Surabaya yakni Waluyo Seno dan Heru Supriyanto dan yang terakhir peneliti diperkenalkan dengan Basuki selaku Pembina LSM KALIMAS Surabaya dan Joko.S selaku kordinator massa. Peneliti juga diperkenalan dengan anggota inti dari LSM KALIMAS Surabaya oleh Agus Trimarsono. Dalam prosedur pengumpulan data, peneliti lebih mengutamakan data utama dalam penelitian ini. Data utama atau data primer didapat peneliti dari hasil wawancara secara mendalam dengan Ketua LSM KALIMAS Surabaya, Ketua RW 01 Kalimas Baru, Pendiri LSM KALIMAS Surabaya, Pembina LSM KALIMAS Surabaya, Kordinator Massa serta tokoh masyarakat yang ada di kawasan pemukiman Kalimas Baru. Strategi dan Bentuk Perlawanan LSM KALIMAS Surabaya Di tahun 2011 PT.KAI dan PT.PELINDO III berencana untuk melakukan penggusuran, namun pada saat yang bersaman masyarakat Kalimas Baru mendesak Pemerintah Surabaya dan DPRD Surabaya untuk turun menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Masyarakat Kalimas Baru mengancam akan melakukan bentrokan fisik dan mengganggu kegiatan operasional PT.KAI dan PT.PELINDO III apabila tidak ada

275


pihak pemerintah yang membantu mereka. Akibat desakan dari masyarakat Kalimas Baru, DPRD Surabaya Komisi A mengeluarkan Resume Hasil Rapat Koordinasi Tentang Penggusuran Warga Kalimas Baru Dengan PT.KAI pada hari Rabu, 6 April 2011. Resume tersebut ditandatangi oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya yakni Alfan Khusaeri T dan lima anggota DPRD Surabaya Komisi A. Hasil keputusan tersebut berisi: 1) Persoalan status tanah antara PT.KAI dan Pellindo III yang tercatat dengan HPL atas nama Pellindo III No 1/K Kel. Perak Utara – Surabaya tanggal 23 – 09 – 1988, akan diselesaikan ditingkat Kementerian BUMN. 2) PT.KAI tidak melakukan tindakan apapun termasuk pengukuran dan penggusuran serta ktifitas yang dapat meresahkan warga sebelum persoalan terkait dengan nomer 1 diatas diselesaikan. 3) Warga tidak melakukan tindakan anarkis dan demo yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional PT.KAI. Awal terbentuknya LSM KALIMAS Surabaya digagas oleh Waluyo Seno dan Heru Supriyanto, kedua aktor tersebut mengusulkan kepada ketua RW 01 Kalimas Baru, seluruh ketua RT yang termasuk dalam RW 01, Karang Taruna, dan Toko Masyarakat untuk segera membentuk suatu wadah yang bisa menyatukan semua warga Kalimas Baru. Usul tersebut diterima oleh semua elemen yang ada di Kalimas Baru guna menghindari warga bertindak secara sendiri – sendiri. Tahun 2012 pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III melanggar isi resume yang dikeluarkan Komisi A DPRD tahun 2011 tentang penggusuran warga Kalimas Baru, PT KAI dan PT.PELINDO III tetap melakukan penggusuran terhadap tempat tinggal yang berada di RT 3. Wilayah yang berhasil digusur oleh PT.KAI dan PT.PELINDO III pada tahun 2012 merupakan rumah dinas dari PT.KAI dan ditempati oleh warga Kalimas Baru yang bekerja pada PT.KAI. Disaat penggusuran, terjadi bentrokan fisik antara LSM KALIMAS Surabaya bersama sejumlah warga Kalimas Baru yang menolak penggusuran dengan petugas PT.KAI, aparat Polisi serta Satpol PP dan sejumlah preman bayaran yang disewa pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III. 31 bangunan tempat tinggal berhasil dibongkar dalam penggusuran tersebut, PT.KAI dan PT.PELINDO III terpaksa menghentikan proses penggusuran untuk mencegah bentrokan semakin meluas dikarenakan LSM KALIMAS Surabaya sengaja menarik bantuan massa dari luar untuk menghalangi penggusuran tersebut. Setelah penggusuran yang terjadi pada tahun 2012, LSM KALIMAS Surabaya pada tanggal 14 September 2012 mengambil tindakan dengan mengumpulkan seluruh warga Kalimas Baru untuk mendatangi DPRD Surabaya dan Balai Kota Surabaya. Tindakan tersebut mendapat perhatian dari DPRD Surabaya, Komisi A yang mewakili DPRD Surabaya coba mengundang pihak – pihak yang bersangkutan (dalam hal ini LSM KALIMAS Surabaya, PT.KAI, dan PT.PELINDO III) untuk hadir dan membahas bersama – sama guna penyelesaian masalah sengketa lahan yang telah terjadi dari tahun 2011. Undangan hearing tersebut berlangsung pada tanggal 25 September 2012 diruang rapat Komisi A DPRD Surabaya. Hearing yang difasilitasi oleh Komisi A DPRD Surabaya tersebut berlangsung panas dimana PT.KAI dan PT.PELINDO III dianggap sangat arogan oleh LSM KALIMAS Surabaya karena pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III tetap memaksakan

276


penggusuran rumah warga Kalimas Baru terus dilaksanakan. Menurut penjelasan Ketua DPRD Surabaya yakni Wishnu Wardhana bahwa HPL tahun milik PT.PELINDO II dan HGB milik PT.KAI dikatakan cacat hukum karena tidak mungkin tanah tersebut keluar HGB dan HPL karena warga memiliki sertifikat IPEDA didasari Perpu No.56/1961 atau setara Petok D. Ditahun 2013 PT.KAI melayangkan surat edaran no.JB.312/I/3/K.D 8-2013. Surat tersebut berisi himbauan kepada seluruh warga Kalimas Baru untuk segera meninggalkan tempat tinggalnya karena PT.KAI dan PT.PELINDO III akan melakukan penggusuran kembali. Penggusuran tersebut beracu pada pelaksanaan UU 23/2007 tentang perkeretaapian, PP 56/2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 tahun 2000 tentang jalur kereta api. PT.KAI dan PT.PELINDO III berencana secepatnya akan merealisasikan proyek pembangunan jalur ganda. Surat tersebut dilayangkan 2 kali, yang pertama pada tanggal 14 Januari 2013 dan yang kedua pada tanggal 31 Januari 2013. Untuk merespon hal tersebut, LSM KALIMAS mengadakan forum dengan warga dimana nantinya nantinya LSM KALIMAS Surabaya akan membentuk gerakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat, lembaga hukum, lembaga negara dan pemerintah. Mereka semua nantinya akan berada dalam satu payung yakni “Gerakan Solidaritas”. Gerakan ini nantinya diharapkan akan membawa perubahan atas nasib warga Kalimas Baru. Gerakan Solidaritas ini merupakan gerakan yang penggabungan kekuatan luar yang memiliki tujuan yang sama untuk memenangkan gugatan warga Kalimas Baru atas tempat tinggal mereka. Element – element yang tergabung didalam gerakan ini adalah element yang benar – benar memperjuangkan kepentingan LSM KALIMAS Surabaya dengan berlandaskan rasa solidaritas dan tidak ada maksud tertentu dibelakangnya. Dari forum tersebut, warga Kalimas Baru semakin percaya bahwa LSM KALIMAS Surabaya benar – benar memperjuangkan nasib mereka. Apabila dihadapkan dengan teori Strategi Pelapisan dari Fowler, maka LSM KALIMAS Surabaya telah berkontribusi dalam memberikan pelayanan guna menjaga kesejahteraan hidup bagi warga Kalimas Baru. Menjadi wakil dari warga Kalimas Baru dalam sengketa lahan ini merupakan salah satu bentuk upaya dari LSM KALIMAS Surabaya dalam menciptakan tranformasi sosial, dimana LSM KALIMAS Surabaya berusaha mengubah pandangan semua warga Kalimas Baru yang pada awalnya tidak berani berhadapan lansung dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III namun setelah tergabung didalam LSM KALIMAS Surabaya, warga dengan berani mau bersama – sama berjuang melawan ketertindasan yang mereka dapati dari konflik tersebut. LSM KALIMAS Surabaya mengunakan bukti – bukti untuk menyakinkan warga Kalimas Baru agar bisa bergabung didalam keanggotaan. Bukti tersebut menjadi gambaran dimana PT.KAI dan PT PELINDO III memang berlaku sewenang – wenang terhadap nasib warga Kalimas Baru. Dibulan Mei 2013 gabungan organisasi masyarakat dan warga Kalimas Baru mendatangi gedung DPRD Surabaya, sekitar pukul 14.00 aksi dimulai menurut penjelasan Basuki R selaku kordinator massa kepada peneliti. Gabungan organisasi masyarakat dan warga Kalimas Baru membawa spanduk dan alat peraga untuk menggelar aksi didepan Gedung DPRD Surabaya. Dalam aksi tersebut, Agus Trimarsono turun lansung untuk memimpin jalannya aksi. Aksi berlangsung selama ±

277


1,5 jam. Aksi gabungan organisasi masyarakat merupakan bentuk solidaritas dan keprihatinan atas persoalan yang dihadapi LSM KALIMAS Surabaya dan warga Kalimas Baru. Organisasi dan lembaga yang tergabung payung solidaritas yakni GMNI, PRD, SAKERA, OPSI, SBSI,LMND, LBH KAI Jawa Timur, LBH Surabaya, Transparancy Centre. Menurut Suharko, Strategi Advokasi atau disebut pendamping sering digunakan oleh kelompok gerakan sosial untuk mendesakkan perubahan sosial yang bertujan melindungi aspek – aspek tertentu dengan melibatkan banyak pihak luar yang memiliki visi dan misi sama. Disini dapat dikatakan bahwa LSM KALIMAS Surabaya berhasil menggalang kekuatan dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi luar serta mampu menyatukannya didalam satu payung yakni gerakan solidaritas. Kerjasama ini lebih tertuju untuk melindungi warga Kalimas Baru serta mendesak pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III untuk menghentikan penggusuran. LSM KALIMAS Surabaya selain mengajak kerjasama dengan sejumlah organisasi dan lembaga – lembaga yang bergerak dalam penyediaan perlindungan hukum bagi masyarakat, juga berusaha untuk bisa bekerjasama dengan pihak Pemerintah yang ada di Kota Surabaya seperti Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya. Setelah aksi gabungan organisasi masyarakat dan warga Kalimas Baru yang diadakan didepan gedung DPRD Surabaya, LSM KALIMAS Surabaya mendapat bantuan dari Ketua DPRD Surabaya yakni Wishnu Wardhana, Ketua Komisi A yakni Armudji, serta seluruh Anggota Komisi A DPRD Surabaya. Pada tanggal 10 Februari 2014, Komisi VI DPR RI, Komisi A DPRD Surabaya, Dirjen Pekeretaapian, Badan Pertanahan Nasional (Sebagai fasilitator) mengadakan rapat kordinasi dan hearing membahas sengketa lahan antara warga Kalimas Baru dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III di ruang rapat DPRD Surabaya Komisi A. Dalam rapat kordinasi dan hearing tersebut pihak – pihak yang bersengketa (dalam hal ini masyarakat Kalimas Baru dengan pihak PT.KAI serta PT.PELINDO III) besepakat untuk menyelesaikan konflik sengketa lahan yang telah terjadi semenjak tahun 2011. Menurut Suharko, Keterlibatan Kritis menjelaskan bahwa kelompok atau organisasi sosial sering melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah. Meski bentuk kerjasama yang sering terjadi adalah dalam aktivitas penyediaan pelayanan umum, tetapi tidak jarang terdapat kelompok atau organisasi sosial bekerjasama dengan Pemerintah dalam upaya melakukan penekanan terhadap lembaga dan agen negara. Dapat disimpulkan bahwa usaha terakhir yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya dengan mengajak kerja sama pihak pemerintah cukup efektif dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan Kalimas Baru. Keinginan dari masyarakat Kalimas Baru untuk memperoleh sertifikat atas tempat tinggal mereka serta bisa tinggal dalam suasana aman dan terbebas dari berbagai macam bentuk tekanan yang selama ini mereka dapati saat konflik berlangsung telah tercapai. Dengan lahirnya kesepakatan untuk berdamai dari pihak – pihak yang bersengketa maka permasalahan sengketa lahan antara masyarakat Kalimas Baru dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III telah terselesaikan. Dinamika Perjalanan Gerakan Sosial LSM KALIMAS Surabaya

278


Kurangnya perhatian khusus dari pemerintah pada awal – awal munculnya konflik antara warga Kalimas Baru dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III berdampak pada terealisasinya penggusuran di tahun 2012 yang berdasarkan penjelasan Santoso selaku ketua RW 01 Kalimas Baru, dimana 31 rumah tergusur dan ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Dari penggusuran ditahun 2012 yang pada akhirnya menimbulkan kesurutan dari gerakan LSM KALIMAS karena sebagian warga mengalami trauma dari kejadian tersebut, serta semakin tidak yakin bahwa LSM KALIMAS akan berhasil menghadapi pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III. Peluang atau kesempatan politik dapat muncul apabila terdapatnya kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai harapan dari masyarakat atau pemerintah tidak menjalankan kebijakan dengan semestinya, dimana ada perilaku menyimpang yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan suatu kelompok. Sydney Tarrow menjelaskan, kebijakan pemerintah yang demikian dapat memberikan peluang bagi hadirnya suatu gerakan sosial melalui kemampuannya memberi peluang bagi terjadinya isu – isu dan konsekuensi – konsekuensi khusus tertentu yang ditimbulkannya (Soenyono, 2005:35). Kebijakan Perkeretaapian yang tertuang dalam UU 23/2007 tentang Perkeretaapian, PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 tahun 2000 tentang jalur kereta api telah menjadikan peluang dan kesempatan politik bagi pihak PT.KAI Surabaya dan PT.PELINDO III untuk merealisasikan kebijakan pembangunan proyek jalur ganda atau double tarck serta melakukan pembongkaran bangunan tempat tinggal milik warga Kalimas Baru. Setelah penggusuran terjadi ditahun 2012 tindakan yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya dinilai cukup efektif oleh warga Kalimas Baru. Pertama – tama LSM KALIMAS Surabaya menggalang massa dari warga Kalimas Baru yang menolak penggusuran, dengan dengan hal tersebut LSM KALIMAS Surabaya dapat memperhitungkan seberapa besar jumlah dukungan yang mereka peroleh dari warga Kalimas Baru itu sendiri. Kemudian LSM KALIMAS Surabaya berusaha untuk membuat yakin warga Kalimas Baru bahwa PT.KAI dan PT.PELINDO III memang bertindak sewenang – wenang terhadap nasib mereka, dimana berawal ketika LSM KALIMAS Surabaya membangun tembok pembatas wilayah yang kemudian oleh pihak PT.KAI di bulan Februari 2013 tembok pembatas tersebut dirubuhkan. Selanjutnya dibulan Maret 2013 LSM KALIMAS Surabaya melakukan aksi dalam upaya blow – up atas tindakan PT.KAI dan PT.PELINDO III yang sengaja mengirim tim negosioator yakni NIIC INDEPENDEN untuk menghasut warga menerima besaran ganti rugi dan segera meninggalkan kawasan Kalimas Baru. Aksi tersebut mengundang perhatian dari DPRD Surabaya yang kemudian melakukan sidak pada tanggal 10 Maret 2013 untuk melihat kondisi pemukiman dan warga Kalimas Baru setelah pembongkaran tembok pembatas yang dilakukan pihak PT.KAI. Setelah sidak dari anggota Komisi A DPRD Surabaya, LSM KALIMAS Surabaya kembali meyakinkan seluruh warga asli Kalimas Baru yang menolak penggusuran untuk bergabung dan mendukung LSM KALIMAS Surabaya. Dalam menyatukan warga Kalimas Baru, LSM KALIMAS menemui beberapa kendala karena banyak warga yang trauma dengan proses pembongkaran yang dilakukan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III. Namun dengan tindakan pembuktian dari LSM

279


KALIMAS Surabaya, warga semakin sadar bahwa pihak PT.KAI dan PT.PELINDO berlaku sewenang – wenang terhadap mereka. Menurut David Snow proses pembingkaian dapat diartikan sebagai upaya – upaya strategis secara sadar oleh kelompok – kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolekif (Suharko, 2006:9). Pembuktian dari LSM KALIMAS Surabaya adalah upaya mereka dalam meyakinkan warga Kalimas Baru agar mau bergabung dan berjuang bersama – sama didalam satu wadah yakni LSM KALIMAS Surabaya. Wadah tersebut juga menjadi tempat untuk menyatukan pemahaman bersama serta menggabungkan kekuatan dari warga Kalimas Baru yang menolak tempat tinggalnya digusur dalam menghadapi tindakan dari pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III yang berlaku sewenang – wenang. Selanjutnya LSM KALIMAS Surabaya mencoba untuk lebih mencari dukungan massa yang lebih besar dengan bekerja sama pada pihak organisasi – organisasi luar, lembaga negara dan pemerintah. LSM KALIMAS Surabaya mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai organisasi luar seperti GMNI, PRD, LMND, SAKERA, OPSI, SBSI, Transparancy Centre, LBH KAI, LBH Surabaya. Dibulan mei 2013 diadakan aksi gabungan, dimana aksi gabungan tersebut berjalan efektif dan berhasil mendesak pemerintah menyelesaikan permasalahan sengeketa Lahan Kalimas Baru. Seperti yang telah disampaikan peneliti sebelumnya diatas. Konflik sengketa lahan Kalimas Baru antara warga Kalimas Baru dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III dapat diselesaikan setelah diadakan hearing pada tanggal 10 februari 2014. Dalam hearing tersebut pihak – pihak yang bersengketa sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan konflik yang telah terjadi dari tahun 2011. Dalam konflik tersebut juga melahirkan kesepakatan seperti yang telah dijelaskan peneliti diatas bahwa PT.KAI dan PT.PELINDO III tidak akan menggusur semua tempat tinggal warga Kalimas Baru tetapi hanya menggusur rumah dinas PT.KAI yang ada di RT 03. daerah tersebut yang nantinya akan dibangun fasilitas yang diperuntukkan guna menujang kegiatan operasional PT.KAI dan PT.PELINDO III. Dalam struktur mobilisasi, Anders Uhlin menjelaskan bahwa kekuatan suatu gerakan sosial akan bisa kuat apabila ada kelompok elit atau intelektual, ada LSM, dan aktivis mahasiswa, serta kelompok elit ini mengembangkan kontak dengan organisasi – organisasi yang lebih luas dan lebih berorientasi massa (Soenyono, 2005:43). Keterlibatan pihak luar yakni GMNI, PRD, LMND, SAKERA, OPSI, SBSI, Transparacny Centre, LBH KAI, LBH Surabaya, Pemerintah dan Lembaga Negara Lainnya telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan selama LSM KALIMAS Surabaya mengadakan gerakan sosial dalam upaya mendesak pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III untuk menghentikan penggusuran terhadap pemukiman Kalimas Baru. Kemampuan LSM KALIMAS Surabaya dalam membangun jaringan dengan pihak luar dan mempertahankan jaringan yang mereka miliki menjadi dasar utama keberhasilan perjuangan mereka. Selama perjuangan yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya, terjaganya hubungan baik dengan pihak luar telah membantu mereka dalam upaya penyelesaian sengeketa lahan dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III.

280


Kesimpulan : LSM KALIMAS Surabaya menerapkan tiga strategi dalam upaya menyelesaikan permasalahan sengketa lahan Kalimas Baru dengan PT.KAI dan PT.PELINDO. Hal pertama yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya adalah menerapkan Strategi Pelapisan yang terjadi disaat wadah tersebut mulai dibentuk sebagai wakil dari warga Kalimas Baru. Wadah ini kemudian mengadakan forum rutin bersama warga Kalimas Baru, dimana dalam forum tersebut LSM KALIMAS berusaha untuk lebih meyakinkan warga Kalimas Baru dengan bukti – bukti yang menujukkan kesewenang – wenangan dari pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III terhadap nasib warga Kalimas Baru. Dari bukti tersebut warga Kalimas Baru semakin yakin kepada LSM KALIMAS, bahwa wadah tersebut memang dibentuk guna memberikan pelayanan serta menjaga kesejahteraan hidup bagi warga Kalimas Baru. Hal kedua yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya adalah menerapkan Strategi Advokasi, dimana LSM KALIMAS Surabaya selanjutnya menggunakan koneksi – koneski yang dimiliki dengan berbagai organisasi luar untuk bekerja sama guna mendukung mereka dalam menyelesaikan sengketa lahan Kalimas Baru. Upaya dari LSM KALIMAS tidak sia – sia setelah GMNI, PRD, LMND, SAKERA, OPSI, SBSI, LBH KAI Jawa Timur, LBH Surabaya, Tranparancy Center bersedia mendukung dan membantu mereka. Dimana dari kerjasama tersebut, mereka memperoleh perhatian dari pemerintah setelah mengadakan aksi gabungan dibulan Mei 2013. Hal ketiga yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya adalah menerapkan Keterlibatan Kritis, dimana LSM KALIMAS Surabaya mencoba bekerjasama dengan pihak pemerintah dan lembaga negara. Ikut andilnya Ketua DPRD Surabaya yaitu Wishnu Wardhana, DPRD Surabaya Komisi A, PT.KAI Pusat, Dirjen Perkeretaapian dan DPR RI Komisi VI dalam penyelesain masalah sengketa lahan Kalima Baru merupakan bentuk kerjasama LSM KALIMAS Surabaya dengan pihak Pemerintah dan Lembaga Negara. Dari tiga strategi yang diterapkan LSM KALIMAS Surabaya, pada tanggal 10 Februari 2014 konflik sengketa lahan Kalimas Baru dapat terselesaikan setelah melalu proses hearing terakhir yang diadakan oleh DPR RI Komisi VI, DPRD Surabaya Komisi A, PT.KAI Pusat, Dirjen Perkeretaapian (Sebagai pihak fasilitator). Dinamika LSM KALIMAS Surabaya dikatakan mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Surutnya perjalanan LSM KALIMAS Surabaya disaat munculnya peluang atau kesempatan politik dari PT.KAI dan PT.PELINDO III yang menggunakan dalih “proyek pembangunan jalur ganda dari pemerintah pusat dan regulasi perkeretaapian” untuk melakukan penggusuran terhadap tempat tinggal yang berdiri pada kawasan Kalimas Baru. Selain itu, terdapat konflik antara warga asli Kalimas Baru, dengan warga yang bekerja pada pihak PT.KAI. Warga asli Kalimas Baru dari awal selalu menolak penggusuran, namun warga yang bekerja pada pihak PT.KAI menerima rumahnya digusur karena takut akan kehilangan pekerjaan. Pasangnya perjalanan LSM KALIMAS Surabaya ditandai dengan upaya – upaya pembuktian dari LSM KALIMAS Surabaya dalam meyakinkan warga Kalimas Baru agar bergabung dan berjuang bersama – sama didalam satu wadah. Pada tahap ini terdapat upaya pembingkaian dari LSM KALIMAS Surabaya untuk menyatukan pemahaman warga Kalimas Baru didalam satu wadah. Selajutnya LSM KALIMAS Surabaya melibatkan pihak luar seperti organisasi masyarakat, aktivis, lembaga bantuan hukum, Pemerintah dan Lembaga Negara untuk membantu mereka

281


menyelesaikan konflik sengketa lahan Kalimas Baru. Peluang atau kesempatan politik, struktur mobilisasi dan proses pembingkaian adalah aspek – aspek yang mempengaruhi dinamika gerakan sosial menurut Doug McAdam.

Daftar Pustaka Buku: Noer, Deliar. 1965, Pengantar ke Pemikiran Politik, Dwipa, Medan. Said Ali, As’ad. 2012, Ideologi Gerakan Pasca Reformasi, gerakan-gerakan sosial-politik dalam tinjauan ideologis, LP3ES.2012, Jakarta. Soenyono. 2005, Teori-teori Gerakan Sosial, Suatu Perbandingan dari Berbagai Perspekstif, Yayasan Kampusina, Surabaya. Suharko. 2006, Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia, Program Penguatan Simpul Demokrasi bekerja sama dengan AVERROES PRESS, Malang.

282

GERAKAN SOLIDARITAS LSM KALIMAS SURABAYA STUDI TENTANG: SENGKETA LAHAN ANTARA WARGA KALIMAS BARU DENGAN PT.KAI DAN PT

Recommend Documents