GERAKAN ORGANISASI PEREMPUAN INDONESIA DALAM BINGKAI SEJARAH (Sebuah Analisis atas Gerakan Feminisme) Mursidah* Abstract: Feminism movement comes forward in various parts of the world, including in Indonesia. This movement pictures a woman in the position of the oppressed, and sistematically subordinate and ideologically imprisoned. In order to release from the oppression, then, it has emerged in the history of some women’s movement in Indonesia, in which women have moved forward and more focused in the improvement of the social position of women in marriage and family, and to improve the skills as a housewife by improving the education and the teaching as accompanied by an increase in skill. Kata kunci: Feminisme, Organisasi Perempuan dan sejarah gerakan
PENDAHULUAN Dalam perjalanan sejarahnya, ide feminisme ternyata muncul di berbagai penjuru dunia dan punya berbagai corak yang masing-masing menawarkan analisisnya tentang sebab dan pelaku penindasan kaum perempuan. Meski berbeda-beda, pada dasarnya feminisme sampai kini masih sepakat bahwa diperlukan perjuangan untuk mencapai kesetaraan harkat perempuan dengan laki-laki, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Sampai kini dikenal beberapa aliran besar feminisme antara lain feminisme Marxis, feminisme Sosialis, 1 feminisme liberal, dan ekofeminisme. Di Indonesia pada abad 20, organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal bagi kaum perempuan. Selain itu juga, reformasi hukum yang berperspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis. Saat ini, feminisme umumnya mengacu pada semua usaha yang mencoba untuk mengakhiri subordinasi. Catatan sejarah kita sudah menyaksikan bagaimana perempuan Indonesia telah berorganisasi dan mengadakan berbagai aksi. Gerakan perempuan Indonesia tumbuh dan berkembang sejak masa kolonial (penjajahan) seiring dengan berdirinya organisasi-organisasi perempuan. Dalam perjalanan sejarah, perempuan pernah menjadi aktor yang vokal ditengah gelanggang politik dan sekaligus menjadi ibu dan istri yang “baik” selama perjuangan anti kolonial. Dua peranan ini dapat berpadu dalam praktiknya, karena perempuan harus memainkan peranan politik justru agar supaya menjadi ibu yang baik (dari rakyat dan bangsa Indonesia), dan istri yang baik (sebagai pembantu laki-laki dalam perjuangannya). Dalam sejarah Indonesia, perjuangan wanita sudah muncul sejak abad ke-19, seiring dengan berkembangnya gerakan-gerakan politik masyarakat dalam menghadapi kekangan kolonial. Sebut saja dalam * Mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 1 Nur Amin Samhuri, “Feminisme Sosialis: Apa? Bagaimana? Dan Mengapa Kita Harus Menolak Feminisme Borjuis?”, (Materi Pendidikan Politik Perempuan yang dibawakan dalam DIKPOL Perempuan Mahardika), Medan, 5 Januari 2007, hal. 1.
46
MUWÂZÂH , Vol. 4, No. 1, Juli 2012
gerakan itu seperti Christina Martha Tiahahu dari Maluku (1817-1819); Nyi Ageng Serang dari Jawa Tengah pada sekitar pertengahan abad XIX; Cut Nyak Dien dan Cut Meutia di dalam perang Aceh (1873-1904); dan juga RA Kartini (1879-1904); Dewi Sartika (1884-1947); Maria Walenda Maramis (1872-1924), Nyi Ahmad Dahlan (1872-1936), Rasuna Said (1901-1965). Gerakan perempuan yang terjadi pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-20 banyak memusatkan perhatiannya pada upaya memperoleh ruang publik yang lebih luas dengan keterlibatan perempuan di dalam wilayah politik dan ekonomi, maka belakangan ini tuntutan yang memuncak dan meluas adalah penghilangan batasan wilayah publik dan pribadi dalam masalah perempuan. Gerakan perempuan yang terjadi saat ini lebih kritis memandang asal-usul munculnya penindasan terhadap mereka. Menurut Syahfitri Anita dalam artikelnya yang berjudul “Gerakan Perempuan: Kajian Teoritis”, wacana gerakan perempuan yang dihadirkan sejak awalnya merupakan suatu usaha untuk mengangkat posisi perempuan. Ini berangkat dari asumsi bahwa peran perempuan dalam kehidupan masyarakat atau ranah kebijakan publik di berbagai belahan dunia dari waktu ke waktu terus berkembang, khususnya di Indonesia. Perkembangan ini tentunya mengarah kepada terciptanya ruang yang memberikan kesetaraan bagi perempuan 2 baik secara individual maupun perempuan sebagai komponen masyarakat. Hubungan politik antara perempuan dan laki-laki menjadi berubah secara mendasar ketika Indonesia telah merdeka. Hal itu antara lain karena tidak adanya lagi musuh bersama, sehingga laki-laki cenderung mengklaim bidang politik sebagai bidang mereka sendiri, dan perempuan lebih diposisikan untuk berperan di bidang sosial. Gerakan perempuan seperti gerakan feminisme memandang perempuan sampai saat ini selalu dalam posisi tertindas, subordinat secara sistem dan terpenjara secara ideologis. Kelahiran gerakan pembebasan perempuan merefleksikan perubahan struktural dalam kehidupan sebagian besar perempuan. Gerakan feminis berhasil membangun karakter sosial atas situasi kaum perempuan dan mendapatkan pengakuan gender perempuan. Gerakan pembebasan perempuan merupakan gerakan yang heterogen 3 dengan berbagai teori dan pandangan politik yang berbeda. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah dan mengkaji bagaimanakah sejarah perkembangan gerakan organisasi perempuan di Indonesia sebagai gerakan feminisme? PEMBAHASAN Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia menceritakan beberapa nama perempuan yang disebutkan sebagai tokoh-tokoh perempuan yang ikut berjuang bersama rakyat dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan kita dari tangan kolonialisme. R. A Kartini umumnya disebut-sebut sebagai tokoh perempuan pada zamannya, dan yang paling terkenal. Kartini (1897-1904) dinilai sebagai salah satu perintis kemerdekaan Indonesia, karena pemikirannya untuk melawan kolonialisme Belanda yang dianggapnya sebagai sumber penderitaan rakyat. Selama hidupnya, Kartini dikenal sebagai seorang tokoh 4 yang berjuang memajukan kaum perempuan. Namun, jauh sebelum tokoh emansipasi Kartini berjuang, telah muncul usaha untuk memikirkan pendidikan untuk perempuan. Tetapi usaha awal ini berasal dari lingkung individu dan dari golongan bangsawan . Misalnya usaha dari keluarga Keraton Pakualam di Yogyakarta yang mendidik gadis-gadisnya untuk belajar di sekolah Belanda dengan tujuan agar mereka 5 dapat bekerja di berbagai lapangan. Pemikiran Kartini banyak mengilhami gerakan perjuangan perempuan sesudahnya. Kartini mempunyai cita-cita untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan dan kemiskinan. Ia melihat pen2 Syahfitri Anita, Gerakan Perempuan: Tinjauan Sejarah (Sebagai Pengantar Diskusi Lingkar Studi Perempuan, Jakarta, Jumat 7 April 2006, hal. 3. 3 Ernawaty Sasongko, Feminisme dan Sosialisme (diterjemahkan dari tulisan Lisa Mcdonald “Feminism and socialism : Putting The Pieces Together”), Australia: Resistance Book, 2001, hal. 41-42. 4 Dri Arbaningsih, Kartini dari Sisi Lain: Melacak Pemikiran Kartini tentang Emansipasi Bangsa, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005, hal. 33. 5 Sukanti Suryocondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, Jakarta: C.V. Rajawali, 1984, hal. 80. Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia dalam Bingkai Sejarah... (Mursidah)
47
didikan perempuan adalah jalan untuk pembebasan itu. Namun menurut Kartini, titik tolak kemerdekaan perempuan bukanlah dengan melihat perempuan sebagai sosok mandiri yang terpisah dari lingkungannya, melainkan sebagai pribadi yang terkait dengan kemajuan masyarakatnya. Kartini menulis: ‘’Kecerdasan pikiran penduduk bumiputera tidak akan maju pesat bila perempuan ketinggalan dalam usaha itu, (yaitu) 6 perempuan jadi pembawa peradaban’’. Kartini menjadi simbol gerakan perempuan Indonesia dan hari lahirnya, 21 April selalu dirayakan oleh organisasi-organisasi perempuan dewasa ini. Selain Kartini dan beberapa tokoh perempuan lainnya, tercatat beberapa organisasi perempuan yang juga hadir pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi perempuan itu bergelut mencari upaya untuk memperbaiki keadaan kaum perempuan dan mengubah tatanan yang menyebabkan kaum perempuan tertindas. Sebut saja misalnya Poetri Mardika, organisasi perempuan pertama di masa kolonial, yang 7 berdiri pada tahun 1912. Organisasi ini sangat dekat dengan Boedi Oetomo karena tujuannya yang paling menonjol yaitu keterlibatan dalam usaha pemerdekaan bangsa. Poetri Mardika memusatkan perhatiannya terhadap perjuangan terhadap akses pendidikan bagi perempuan dan reformasi perkawinan. Setelah berdirinya Poetri Mardika, dalam tahun-tahun berikutnya berbagai organisasi ataupun perkumpulan bermunculan baik yang didukung oleh organisasi laki-laki maupun yang terbentuk secara mandiri oleh perempuan sendiri. Misalnya, Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915), Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun - PIKAT (Manado, 1917), Purborini (Tegal, 1917), Aisyiyah atas bantuan Muhammadiyah (Yogyakarta, 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poteri Boedi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanito Oetomo dan Wanito Moeljo (Yogyakarta, 1920), Serikat Kaoem Iboe Soematra 8 (Bukit Tinggi, 1920), Wanito Katolik (Yogyakarta, 1924). Secara keseluruhan organisasi-organisasi ini masih bersifat kedaerahan. Namun, pada intinya setiap organisasi perempuan saat itu bertujuan untuk dapat memperbaiki posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dengan meningkatkan pendidikan 9 perempuan sebagai sebuah strategi dasar. Selanjutnya, ada Isteri Sedar yang didirikan pada tahun 1930 di Bandung oleh Suwarni Pringgodigdo. Isteri Sedar adalah organisasi perempuan yang aktif dalam perjuangan politik. Dalam kongresnya tahun 1932, Isteri Sedar menyatakan diri ingin meningkatkan status perempuan Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan. Ide dasarnya adalah bahwa tidak akan ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan bila tidak ada kemerdekaan, “Hanya Indonesia yang merdeka oleh usaha besar-besaran kaum laki-laki dan perempuan yang bersatu padu yang akan sanggup memberikan persamaan hak dan tindakan kepada 10 rakyat Indonesia”. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942, semua organisasi perempuan dilarang kecuali Fujinkai. Organisasi bentukan Jepang ini beranggotakan istri pegawai negeri dan memiliki kemiripan dengan Dharma Wanita (organisasi-organisasi istri para pejabat sipil). Kegiatan yang dilakukan 11 oleh Fujinkai yaitu kegiatan sosial salah satunya dibidang pemberantasan buta huruf. Pasca kemerdekaan, berbagai organisasi perempuan tumbuh, selain juga ada yang merupakan kelanjutan dari organisasi perempuan di masa kolonial dan menjadi berkembang sesudahnya. Diantaranya Wanita Marhaen yang 12 menjadi sayap perempuan Partai Nasionalis Indonesia, dan ada Gerakan Wanita Sedar (GERWIS). GERWIS berdiri pada 1950, kemudian tahun 1954 GERWIS berganti nama menjadi Gerakan Wanita 13 Indonesia (GERWANI). Gerwani adalah organisasi perempuan yang paling besar dan paling berpengaruh 6 Dri Arbaningsih, Op. Cit., hal. 35. 7 Saskia E. Wieringa, Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950, Jakarta: Kalyanamitra, 1998, hal. 3. 8 Ibid., hal. 3-4. 9 Ani Widyawani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Jakarta: KOMPAS, 2005, hal. 22. 10 Gadis Arivia, Soekarno dan Gerakan Perempuan: Kepentingan Bangsa Versus Kepentingan Perempuan, Jakarta, 2000, hal. 2-3. 11 Saskia E. Wieringa, op. cit., hal. 5. 12 Saskia E. Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Jakarta: Garba Budaya, 1999, hal. 28. 13 Ibid., hal. 29.
48
MUWÂZÂH , Vol. 4, No. 1, Juli 2012
dalam sejarah Indonesia oleh karena itu organisasi ini sering dikait-kaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak awal berdirinya, GERWANI banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kesadaran kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka baik secara ekonomi maupun politik. Para anggota GERWANI pada umumnya berpendidikan tinggi dan berkesadaran politik. Gerwani, menuntut tempat ditengah gelanggang politik bagi kaum perempuan. Sejarah yang panjang tentang perjuangan gerakan perempuan terputus sejak 1 Oktober 1965 yang menandai awal berdirinya rezim orde baru. Rezim ini melakukan pemberangusan dan pelumpuhan terhadap organisasi-organisasi perempuan beserta seluruh organisasi independen lainnya. Rezim Orde Baru mendukung kapitalisme yang berkembang dengan cara-cara yang sangat kejam, penuh dengan perampasan tanah petani, penggusuran pemukiman kaum miskin, penindasan dan penghisapan kaum buruh, dan berbagai bentuk kekerasan oleh aparat sipil maupun militer. Gerakan perempuan yang kritis di Indonesia, tidak berkembang pada zaman orde baru ini. Mitos yang dikembangkan rezim orde baru saat itu mengarahkan peningkatan kualitas perempuan hanya sebagai istri. Ini ditunjukkan oleh berbagai organisasi perempuan bentukan pemerintah saat itu seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Dharma Wanita bagi istri pegawai negeri dan Dharma Pertiwi bagi istri yang suaminya bekerja di salah satu 14 cabang angkatan bersenjata. Sebagian besar organisasi perempuan di masa orde baru lahir sebagai tanggapan atas hegemoni dan dominasi negara terhadap perempuan. Karena dalam prakteknya seluruh organisasi perempuan yang ada diawasi dengan ketat, dan mutlak harus menjalankan politik pemerintah. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk mengangkat posisi perempuan, salah satunya melalui organisasi sosial perempuan sebagai gerakan perempuan untuk pembebasannya dari segala ketertindasan dan ketidakadilan. Dengan membangun organisasi perempuan di semua teritori, diharapkan perempuan dari berbagai kalangan masyarakat dapat memahami ataupun menyadari penyebab ketertindasannya kemudian ikut serta memperjuangkan hak-haknya.Dalam masyarakat selama ini perempuan dipandang sebagai yang kedua “The Second Sex” dimana peran utama perempuan adalah dilingkungan rumah tangga (domestic sphere), sedangkan peran utama pria adalah diluar rumah (public sphere) sebagai pencari nafkah 15 utama. Ini merupakan bentukan budaya patriarki. Ideologi patriarki merupakan salah satu basis penindasan perempuan karena menciptakan dan memperkuat pembatasan ruang gerak perempuan antara privat dan publik. Privat bermuara pada wilayah rumah tangga, yang dianggap sebagai daerah awal utama kekuasaan laki-laki atas perempuan. Sedangkan publik menempati wilayah-wilayah seperti lapangan pekerjaan dan negara. Patriarki menurut Kamla Bhasin adalah “sistem yang selama ini meletakan kaum perempuan terdominasi dan tersubordinasi (patriarki). Hubungan antara perempuan dan laki-laki bersifat hierarkis, yakni laki-laki berada pada kedudukan dominan sedangkan perempuan sub-ordinat (laki-laki 16 menentukan, perempuan ditentukan)”. Patriarki dikonstruksikan, dilembagakan dan disosialisasikan lewat institusi-institusi yang terlibat sehari-hari dalam kehidupan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, agama, tempat kerja sampai kebijakan negara. Secara keseluruhan kaum perempuan baik kalangan mahasiswa atau intelektual, buruh dan petani mengalami dampak dari budaya patriarki yang dilanggengkan melalui institusi yang bernama keluarga. Rumah adalah tempat dimana sosialisasi awal konstruksi patriarki itu terjadi. Dalam beberapa hal sebetulnya laki-laki juga dirugikan oleh patriarki. Dalam berbagai sistem kebudayaan, seperti juga yang dialami perempuan, mereka didesak ke berbagai macam stereotipe, dipaksa menjalankan peranan tertentu, diharuskan bersikap menurut suatu cara tertentu, terlepas mereka suka atau tidak. Mereka juga diwajibkan untuk menjalankan tugas-tugas sosial dan lainnya yang mengharuskan mereka berfungsi dalam cara tertentu. Laki-laki yang sopan dan tidak agresif dilecehkan dan diledek sebagai banci; laki-laki yang memperlakukan istrinya secara sederajat dicap “takut istri”. 14 A. E. Priyono, Stanley Adi Prasetyo, Olle Tornqist, Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto, Jakarta: DEMOS, 2003, hal. 391. 15 Siti Musidah Mulia dan Anik Farida, Perempuan dan Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 31. 16 http://kunci.or.id/esai/nws/08/macho.htm./2012/04/15 Nuraini Juliastuti, Kebudayaan yang Maskulin, Macho, Jantan, dan Gagah, Newsletter KUNCI, 8 September 2000, hal. 4. Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia dalam Bingkai Sejarah... (Mursidah)
49
Frederick Engels, seorang pionir feminisme dalam ajaran Marxisme, melalui bukunya yang berjudul “The Origin of Family, State and Private Property” (Asal–Usul Keluarga: Negara dan Kepemilikan Pribadi) menjelaskan inti permasalahan dari melemahnya posisi perempuan adalah, mereka disingkirkan dari akses ekonominya dan hanya difungsikan sebagai medium untuk melanjutkan keturunan klan yang 17 berarti penerus kekayaan. Perempuan disingkirkan dari kegiatan produksi dan diposisikan hanya sebagai aset yang dimiliki, dan berfungsi untuk melayani. Posisi kaum perempuan hanya untuk melangsungkan keturunan dan pekerjaan rumah tangga yang dianggap tidak menghasilkan untuk perekonomian. Jika patriarki merupakan akar penindasan perempuan dalam hal budaya, maka Neoliberalisme juga merupakan akar penindasan perempuan dalam hal ekonomi dan politik (kebijakan). Neoliberalisme adalah cara baru untuk penguasaan secara langsung sumberdaya di negara terbelakang oleh penguasapenguasa modal di negara-negara maju. Ini berarti membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin 18 miskin. Paket-paket kebijakan yang dibawa oleh Neoliberalisme seperti perdagangan bebas, swastanisasi dan pemotongan subsidi, tidak lain, adalah paket-paket untuk membuat agar pemodal asing bisa mengeruk sebesar-besarnya kekayaan yang ada di negara-negara miskin, bisa dengan leluasa menanamkan modal mereka, sehingga bisa berkembang biak, bisa bertambah kaya. Di Indonesia, tahun 2006 adalah masa panen kesengsaraan bagi kaum perempuan. Secara ekonomi kaum perempuan Indonesia menjadi korban terbesar dari kemiskinan dan kehancuran tenaga produktif akibat kebijakan Neolib. Dari 108 juta rakyat miskin yang hidup dibawah upah Rp. 19.000/hari, kaum perempuan menempati lebih dari setengahnya. PHK sepihak oleh berbagai industri manufaktur yang bangkrut mengorbankan angkatan kerja perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tingginya angka pengangguran perempuan juga dimanfaatkan oleh bisnis prostitusi dan pornografi, termasuk peningkatan 19 jumlah pelacur. Jumlah pelacur anak saja mencapai 30%, dan setiap tahun 100.000 anak diperdagangkan. Selain itu juga pendidikan dan kesehatan yang merupakan landasan bagi kemajuan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa, semakin tak menjangkau perempuan. Semakin sulit bagi mayoritas kaum ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas yang murah, karena rumah-rumah sakit besar yang berteknologi tinggi mayoritas dimiliki asing dan tidak bisa diakses oleh rumah tangga miskin. Perempuan juga merupakan lapisan masyarakat dengan tingkat melek huruf dan rata-rata sekolah yang paling rendah. Pendidikan berkualitas hanya menjadi milik rumah tangga-rumah tangga kaya. Sehingga masuk akal jika perempuan terjerumus ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang rentan eksploitasi, kekerasan, pelecehan seksual, termasuk rela dipoligami karena tergantung secara ekonomi. Ini semua ditimbulkan oleh Neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia. Atas dasar inilah berbagai alternatif solusi terus dikembangkan dan diwacanakan oleh aktivis perempuan yang dari berbagai organisasi, termasuk dari kalangan akademisi untuk mempertajam persoalan-persoalan perempuan dan membicarakan metode pengorganisiran massa perempuan dengan satu prinsip, tidak memisahkan pengorganisiran perempuan dengan massa lainnya. Menurut Vivi Widyawaty, aktivis perempuan dari Jaringan Nasional Perempuan Mahardika menyatakan: “organisasi-organisasi perempuan saat ini harus mampu mengembangkan peran gerakan perempuan ke dalam gerakan sosial lainnya artinya gerakan perempuan yang giat dikalangan rakyat 20 jelata”. Karena itu membangkitkan kembali gerakan perempuan yang sudah mengalami pasang surut melalui pembangunan organisasi-organisasi perempuan di semua sektor adalah sebuah langkah kedepan 17 Frederick Engels, The Origin of Family, State and Private Property: Asal-usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi, dan Negara, Jakarta: Kalyanamitra, 2004, hal. 81. 18 Materi Pendidikan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokratik (LMND), Alam, Neoliberalisme dan Pembangunan Berkelanjutan: Antara Charybdis dan Scylla, Jakarta, 2007, hal. 2. 19 Dokumen Resmi Komite Persiapan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (KP PAPERNAS), Catatan Akhir Tahun 2006: “Demokrasi Politik untuk Memperkokoh Jalannya Penghisapan (Modal) Asing”. Jakarta, 2006, hal. 7-8. 20 Vivi Widyawaty, Laporan Konferensi Nasional Perempuan II POKJA (Kelompok Kerja) Perempuan Mahardika, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2006, hal. 3.
50
MUWÂZÂH , Vol. 4, No. 1, Juli 2012
untuk menghadapi persoalan-persoalan ketertindasan rakyat dan juga perjuangan yang lebih luas pada penegakkan demokrasi dan keadilan.Dita Indah Sari seorang aktivis buruh melontarkan pandangan kritis terhadap gerakan perempuan: Gerakan perempuan tidak bisa eksklusif, melainkan harus inklusif bekerja sama dengan gerakan-gerakan lain seperti gerakan buruh, ,gerakan tani, gerakan prodemokrasi, dan gerakan-gerakan masyarakat lain untuk bersama-sama memperjuangkan masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera. Juga membangun organisasi di akar rumput dengan mengaitkan persoalan sehari-hari dengan sistem politik seperti kekerasan dengan sistem pemerintahan yang militeristik, kenaikan harga kebutuhan pokok dan banyaknya orang miskin dengan 21 ketidakmampuan mengelola ekonomi, serta tidak berjalannya sistem hukum Sedangkan Ayu Ratih mendefenisikan gerakan perempuan sebagai usaha untuk menerobos batasan yang memisahkan persoalan ketertindasan perempuan dan ketertindasan manusia secara keseluruhan. Ini berarti gerakan perempuan harus menyusun strategi tentang bagaimana memberi warna perempuan pada setiap gerakan pembebasan yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentukMdiskriminasi dan ketidaksetaraan dalam tata hubungan antar manusia 22 yang beradab. Basis teori dari gerakan pembebasan perempuan sesungguhnya adalah feminisme. Gerakan feminisme melihat terjadi penindasan terhadap kaum perempuan. Penindasan bersifat tidak adil. Dan pembebasan, mewujudkan pembatasan atas penindasan. Penindasan dan pembebasan tidak hanya memperkenalkan terminologi politik baru, namun sebuah perspektif baru dalam dunia politik, pandangan ini dipengaruhi 23 oleh ide Marxis dari perlawanan kelas. Menurut Marxis, semua perempuan tertindas sebagai perempuan, 24 tetapi dampak penindasan itu berbeda bagi perempuan pada kelas yang berbeda. Perjuangan seputar penindasan perempuan memerlukan keterlibatan perempuan dari latar belakang sosial berbeda. Feminisme Marxis sebagai sebuah gerakan menggunakan analisis kelas dalam memahami penindasan perempuan. 25 Aliran ini memandang masalah penindasan perempuan bersumber dari kapitalisme. Bell Hooks seorang filsuf Amerika yang mewacanakan dan mengkampanyekan feminisme, mengemukakan mengenai feminisme. Feminisme menurutnya adalah gerakan untuk mengakhiri seksisme, eksploitasi dan penindasan. Feminisme, sebagai roh gerakan perempuan, dapat diberi pengertian sebagai “Suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut”. Menurut definisi ini, seseorang yang mengenali adanya sexisme (diskriminasi atas dasar jenis kelamin), dominasi lelaki, serta sistem patriarki dan melakukan sesuatu tindakan untuk menentangnya, 26 adalah seorang feminis. Karena itu cukup menarik untuk meneliti organisasi perempuan sebagai sebuah gerakan bagi perjuangan pembebasan perempuan. Saskia Eleonora Wieringa salah seorang yang pernah 27 meneliti “Gerakan Perempuan dan Organisasi Kaum Perempuan dalam Perspektif Sejarah, melalui penelitiannya tentang Wieringa mencoba menguak fakta sejarah Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) 21 http://situs.kesrepro.info/gendervaw/2012/04/12/Pelangi Gerakan Perempuan Indonesia, KOMPAS, Senin, 19 Januari 2004, hal. 3. 22 Ayu Ratih dalam Perempuan: Mata Rantai Yang Hilang Dalam Pemberadaban Manusia, hal. 6. 23 http://pembebasan.wordpress.com/2014/04/12/ J. Indra Wisudha, Feminisme-Marxis, hal. 2. 24 Kelas sosial dalam konsepsi Marxisme yaitu sebagai segolongan besar masyarakat yang dibedakan dengan segolongan masyarakat lainnya berdasarkan posisi mereka secara historis dalam sistem produksi sosial, oleh relasi/hubungan mereka dengan alat-alat produksi, oleh peran mereka dalam organisasi kerja secara sosial dan sebagai konsekuensinya, adalah hilangnya kemampuan untuk mendapatkan jatah kekayaan sosial dan cara untuk memperolehnya. (V.I. Lenin, Collected Works, jilid 29, Moscow: Progress Publisher, 1964-1970, hal. 421.). 25 Kapitalisme adalah sebuah sistem yang dijadikan alat untuk kebutuhan minoritas, untuk pengejaran keuntungan dan karenanya menimbulkan perampasan, eksploitasi, dan penindasan (dalam segala bentuk) dari mayoritas.(Artikel “Politik Feminisme Untuk Pembebasan”, hal. 3). 26 http://rumahkiri.net/2012/04/15/Nur Amin Samhuri: Feminisme Sosialis, hal. 10. 27 Saskia E. Wieringa, Gerakan Perempuan dan Organisasi Kaum Perempuan Indonesia (Disertasi dalam rangka proyek penelitian “The Politization of Gender Relations in Indonesia- Gerakan dan Organisasi Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sejarah) diterjemahkan oleh Hesri Setiawan dan kemudian diterbitkan oleh Garba Budaya dan Kalyanamitra), Jakarta, Desember 19821985, hal. 25-28. Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia dalam Bingkai Sejarah... (Mursidah)
51
yang selama ini disusun oleh Orde Baru apakah “fiksi” atau “kebenaran”. Untuk menjawabnya, Wieringa menggunakan gender sebagai konsep analitis. Konsep ini digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana fungsi gender dalam hubungan-hubungannya dengan umat manusia dan bagaimana gender dimanipulasi 28 didalam hubungan ekonomi, politik, dan sosial. Dalam perspektif penelitian Wieringa, Gerwani ditempatkan sebagai “korban” peristiwa politik Oktober 1965 dan hal ini tidak akan terungkap tanpa menggunakan metode penelitian yang berperspektif feminis. Melalui penelitian ini, Wieringa telah memberikan sumbangan yang besar untuk keperluan membangun gerakan perempuan di Indonesia, juga terhadap khazanah penelitian sejarah perempuan yang selama ini terabaikan. Bagi gerakan perempuan, ia menyajikan rujukan mengenai perjuangan kaum perempuan yang telah menentukan jalannya sejarah gerakan-gerakan pembebasan pasca kemerdekaan. Organisasi Gerwani yang oleh rezim Orde Baru dikatakan pelacur bejat moral ternyata adalah organisasi massa perempuan yang suaranya sangat keras dalam membela hak-hak perempuan dan anak-anak sesuai dengan keadaan zamannya. Musuh ideologi Gerwani adalah berbagai pandangan yang menjadi penyebab berlangsungnya diskriminasi terhadap perempuan, yang bersumber pada feodalisme, imperialisme dan kolonialisme. Gerwani sebagai organisasi massa perempuan bukan hanya aktif memperjuangkan kepentingan kaum perempuan tetapi juga giat dalam usaha pemberantasan buta huruf dan banyak bekerjasama dengan organisasi massa lainnya seperti SOBSI dalam memperjuangkan nasib buruh 29 perempuan. Penelitian Wieringa terhadap Gerwani sebagai gerakan perempuan dipupuk oleh meningkatnya penelitian terhadap perempuan yang terjadi sejak awal 1980-an. Gerwani turut membangun sejarah perempuan di Indonesia. Ini berarti Gerwani telah membangkitkan kembali Gerakan Perempuan di Indonesia dan juga telah memberikan sumbangan besar terhadap cita-cita organisasi-organisasi perempuan masa kini untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang nasional demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan berkeadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Wieringa ini kemudian dapat menambah catatan baru bahwa sama seperti organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan lainnya, keberadaan organisasi perempuan adalah sebagai agen dalam melakukan perubahan-perubahan sosial di Indonesia. Sebuah perubahan yang menciptakan tatanan masyarakat demokratis yang adil dan damai bagi semua lapisan masyarakat terutama bagi kaum perempuan. Karena itu membangun organisasi perempuan yang program perjuangannya tidak terpisah dari perjuangan gerakan sosial masyarakat lainnya adalah jalan keluarnya. Perempuan dari semua lapisan masyarakat jelas mengalami ketertindasan, baik oleh budaya patriarki dan Neoliberalisme. Seperti halnya dalam dunia pertanian. Perempuan menghadapi diskriminasi yang luar biasa dalam area ini, seperti upah buruh tani perempuan yang lebih rendah dibanding buruh tani laki-laki. Selain itu, di daerah pedesaan dengan taraf ekonomi rendah, petani perempuan mendapat perlakuan semena-mena. Secara individu mereka tidak memiliki hak-hak sosial dan hukum dan kadang tidak diperlakukan secara manusiawi. Secara total hidup mereka berada dibawah dominasi laki-laki 30 dalam keluarganya. Petani perempuan mempunyai peran yang menentukan dalam ekonomi. Bukan hanya karena jam kerja yang panjang baik di rumah maupun di ladang, tapi karena perempuan menghasilkan anak dan ikut memikul beban ekonomi. Bronstain (1982) menjelaskan bagaimana perempuan dari keluarga miskin di pedesaan acapkali harus menderita karena perjuangan rangkap tiga yang menindihnya, yakni bahwa perempuan itu sebagai warga negara yang terbelakang, perempuan sebagai petani yang tinggal didaerah yang sangat miskin dan perempuan yang hidupnya ditengah-tengah masyarakat laki-laki. Padakenyataannya, perempuan sering ditinggalkan dalam upaya pengembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan karena perempuan dianggap 28 Ibid., hal. 29. 29 Ibid., hal. 55. 30 http://kinasih.org/portal/2012/04/12/ Soliper Kinasih: Memahami Akar Permasalahan Kaum Perempuan, hal. 1-2.
52
MUWÂZÂH , Vol. 4, No. 1, Juli 2012
31
bertempat dirumah dan perannya sebagai pengasuh dan pemelihara rumah tangga. Kekerasan, subordinasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami kaum perempuan di pedesaan seperti petani perempuan adalah persoalan yang bersumber dari sisa-sisa bentukan budaya feodalisme yang kemudian tertanam kuat (terkonstruksi) dalam sistem sosial masyarakat Indonesia sampai saat ini. Disadari atau tidak ini adalah bentuk penindasan terhadap perempuan yang secara perlahan tapi pasti merendahkan 32 posisi perempuan ditengah-tengah masyarakat. Untuk merubah penindasan dan penghisapan yang dialami kaum perempuan baik secara ekonomi, sosial, budaya mau pun politik diperlukan kesadaran perempuan untuk melakukan perjuangan beserta seluruh rakyat demi tegaknya kesetaraan, keadilan dan demokrasi. Suatu keharusan untuk membangun pondasi kekuatan dengan persatuan kaum perempuan yang berada di organisasi tani maupun buruh atau organisasi-organisasi lainnya untuk bersama-sama dan bersatu padu yang juga harus didukung oleh kaum laki-laki. Keberadaan gerakan perempuan harus mampu berperan strategis dalam menguatkan gerakan petani di Indonesia. Seperti halnya Saskia E. Wieringa yang menggunakan perspektif feminis dalam menemukan fakta sejarah Gerakan Perempuan di Indonesia. Teori feminisme beranjak dari asumsi bahwa gender merupakan konstruksi yang meskipun bermanfaat, tetapi didominasi oleh bias laki-laki dan cenderung opresif terhadap perempuan. Teori feminis berupaya menentang asumsi-asumsi gender yang hidup dalam 33 masyarakat dan mencapai cara yang lebih membebaskan kaum perempuan. Dalam menganalisis persoalan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, hendaknya tidak melihat bahwa laki-laki sebagai musuh perempuan, melainkan patriarki sebagai salah satu bentuk penindasan perempuan yang dilanggengkan oleh sistem kapitalisme yang sesungguhnya merupakan akar permasalahannya. Ini berangkat dari analisis feminis Marxis dan feminis sosialis yang melihat bahwa kepemilikan alat-alat produksi yang hanya dikuasai 34 oleh segelintir orang (minoritas) telah menimbulkan kelas. Sehingga perempuan dan laki-laki sebagai kelas pekerja sesungguhnya mengalami penindasan secara bersamaan untuk keuntungan minoritas (pemodal). Dan demi terbebasnya masyarakat dari penindasan ini, sistem kapitalis harus diganti dengan sistem masyarakat sosialis. Gerakan feminisme ini telah mempopulerkan analisis gender dalam mengamati berbagai fenomena sosial. Upaya membebaskan kaum perempuan dari ketidakadilan merupakan perjuangan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan egaliter. Sebab, hak-hak politik, sosial, dan ekonomi perempuan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh kerangka hak asasi manusia. Dengan demikian gerakan perempuan dapat berperan strategis untuk menguatkan gerakan- gerakan perlawanan (gerakan sosial) masyarakat, sebagai agen untuk memperjuangkan hak-hak demokratis, keadilan dan pembebasan rakyat. Demikian pula halnya dalam gerakan tani, gerakan perempuan adalah sebagai salah satu elemen penggerak perjuangan rakyat (petani dan buruh tani) dalam memperjuangkan hak-hak mereka. PENUTUP Kartini mempunyai cita-cita untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan dan kemiskinan. Pemikiran Kartini ini banyak mengilhami gerakan perjuangan perempuan sesudahnya. Tercatat beberapa organisasi perempuan yang hadir pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, antara lain Poetri Mardika (1912), Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915), Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun-PIKAT (Manado, 1917), Purborini (Tegal, 1917), Aisyiyah (Yogyakarta, 1917), Wanito Soesilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poteri Boedi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanito Oetomo dan Wanito Moeljo 31 V. Aida, Dilema Ekonomi Wanita Pedesaan dalam Dinamika Wanita Indonesia, Jakarta: Penerbit PPSW, 1995, hal. 18. 32 Rustam Ependi, dkk, Gender dan Komunitas Perempuan Pedesaan: Kondisi Nyata Yang Terjadi di Lapangan, Medan: BITRA Indonesia, 2002, hal. 21-22. 33 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 86. 34 Ibid., hal. 88-89. Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia dalam Bingkai Sejarah... (Mursidah)
53
(Yogyakarta, 1920), Serikat Kaoem Iboe Soematra (Bukit Tinggi, 1920), Wanito Katolik (Yogyakarta, 1924), Isteri Sedar (Bandung, 1930). Namun, secara keseluruhan organisasi-organisasi ini masih bersifat kedaerahan. Organisasi-organisasi perempuan itu bergelut mencari upaya untuk memperbaiki keadaan kaum perempuan dan mengubah tatanan yang menyebabkan kaum perempuan tertindas. Pasca kemerdekaan, berbagai organisasi perempuan tumbuh, selain juga ada yang merupakan kelanjutan dari organisasi perempuan di masa kolonial dan menjadi berkembang sesudahnya. Gerakan feminisme telah mempopulerkan analisis gender dalam mengamati berbagai fenomena sosial. Upaya membebaskan kaum perempuan dari ketidakadilan merupakan perjuangan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan egaliter. Sebab, hak-hak politik, sosial, dan ekonomi perempuan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh kerangka hak asasi manusia, sehingga gerakan perempuan dapat berperan strategis untuk menguatkan gerakan-gerakan perlawanan (gerakan sosial) masyarakat, sebagai agen untuk memperjuangkan hak-hak demokratis, keadilan dan pembebasan rakyat. Dalam menganalisis persoalan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, hendaknya tidak melihat bahwa laki-laki sebagai musuh perempuan, melainkan akar permasalahannya adalah patriarki sebagai salah satu bentuk penindasan perempuan yang dilanggengkan oleh sistem kapitalisme. DAFTAR PUSTAKA Aida, V., Dilema Ekonomi Wanita Pedesaan dalam Dinamika Wanita Indonesia, Jakarta: Penerbit PPSW, 1995. Anita, Syahfitri, Gerakan Perempuan: Tinjauan Sejarah (Sebagai Pengantar Diskusi Lingkar Studi Perempuan), Jakarta, Jumat 7 April 2006. Arbaningsih, Dri, Kartini dari Sisi Lain: Melacak Pemikiran Kartini tentang Emansipasi Bangsa, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005. Arivia, Gadis, Soekarno dan Gerakan Perempuan: Kepentingan Bangsa Versus Kepentingan Perempuan, Jakarta, 2000. Dokumen Resmi Komite Persiapan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (KP PAPERNAS), Catatan Akhir Tahun 2006: “Demokrasi Politik untuk Memperkokoh Jalannya Penghisapan (Modal) Asing”. Jakarta, 2006. Engels, Frederick, The Origin of Family, State and Private Property: Asal-usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi, dan Negara, Jakarta: Kalyanamitra, 2004. Ependi, Rustam dkk, Gender dan Komunitas Perempuan Pedesaan: Kondisi Nyata Yang Terjadi di Lapangan, Medan: BITRA Indonesia, 2002. Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Lenin, V.I., Collected Works, jilid 29, Moscow: Progress Publisher 1964-1970. Materi Pendidikan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokratik (LMND), Alam,Neoliberalisme dan Pembangunan Berkelanjutan: Antara Charybdis dan Scylla, Jakarta, 2007. Mulia, Siti Musidah dan Anik Farida, Perempuan dan Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005. Priyono, A. E., Stanley Adi Prasetyo, Olle Tornqist, Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto, Jakarta: DEMOS, 2003. Samhuri, Nur Amin, “Feminisme Sosialis: Apa, Bagaimana, dan Mengapa Kita Harus Menolak Feminisme Borjuis?”, (Materi Pendidikan Politik Perempuan yang dibawakan dalam DIKPOL Perempuan Mahardika), Medan, 5 Januari 2007. Sasongko, Ernawaty, Feminisme dan Sosialisme (diterjemahkan dari tulisan Lisa Mcdonald “Feminism and socialism: Putting The Pieces Together”), Australia: Resistance Book, 2001. Soetjipto, Ani Widyawani, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Jakarta: KOMPAS, 2005. Suryocondro, Sukanti, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, Jakarta: C.V. Rajawali, 1984. Widyawaty, Vivi, Laporan Konferensi Nasional Perempuan II POKJA (Kelompok Kerja) Perempuan Mahardika, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2006. 54
MUWÂZÂH , Vol. 4, No. 1, Juli 2012
Wieringa, Saskia E., “Gerakan Perempuan dan Organisasi Kaum Perempuan Indonesia”, Disertasi dalam rangka proyek penelitian “The Politization of Gender Relations in Indonesia- Gerakan dan Organisasi Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sejarah, diterjemahkan oleh Hesri Setiawan dan kemudian diterbitkan oleh Garba Budaya dan Kalyanamitra), Jakarta, Desember 1982-1985. ____, Saskia E., Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950, Jakarta: Kalyanamitra, 1998. ____, Saskia E., Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Jakarta: Garba Budaya, 1999. Internet: http://kunci.or.id/esai/nws/08/macho.htm./2012/04/15,Nuraini Juliastuti, Kebudayaan yang Maskulin, Macho, Jantan, dan Gagah, Newsletter KUNCI, 8 September 2000. http://situs.kesrepro.info/gendervaw/2012/04/12/,Pelangi Gerakan Perempuan Indonesia, KOMPAS, Senin, 19 Januari 2004. http://pembebasan.wordpress.com/2014/04/12/, J. Indra Wisudha, Feminisme-Marxis. http://rumahkiri.net/2012/04/15/, Nur Amin Samhuri, Feminisme Sosialis. http://kinasih.org/portal/2012/04/12/,Soliper Kinasih, Memahami Akar Permasalahan Kaum Perempuan.
Partisipasi Perempuan dalam Pusaran Pembangunan Daerah... (Shinta Dewi Rismawati)
55
