ANALISIS EMPIRIS REKONSILIASI PAJAK PE:NGHASILAN MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN UNTUJ[( TAHUN PAJAK
2003 (Stllldi Empiris pada Perusahaan Spare Part di Jakarta Industrial Estate Pulo Gad1mg (JIEP), Jakarta)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Universitas Islam Negeri SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Oleh: Muhamad Ferdiansyah Oiterin
NIM:204082002~~
'
Imluk lllmslnusi
JURUSAN AKUNTANSI
. ·····················-.-········..·•········
FAKULTAS EKONOMI DAN IlLMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1 A'l.ll U I 'lfil\O l'iJf
ANALISIS EMIPIRIS REKONSILIASI PAJAK PENGHASILAN MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) DENGAN UU PAJAK PENGHASILAN UNTUK TAHUN PAJAK 2003 (Studi Empiris pada Perusahaan Spare Part di Jakarta Ind1tstrial Estate Pulo Gadu11g (JIEP), Jakarta)
I.
~--- .. -~~-·~-~~-l!il'tJNf-"1.,,,i"14Q!IMJW#i'JI-•~
Skripsi
PEHPUSTAA;AAH ~ U!N SY,".HID ~A ! I_~.··--··· ··--··· j
I
Diajukan Kepada Fakultas Ekonorni dan Ilmu Sosial Untuk memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh
Muhamad Ferdiansyah 204082002362
Di Bawah Bimbingan
Pembimbin~
Pembimbing I
II
r--
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS
) mil" SE. Ak. M.Si NIP. 150 370 232
NIP. 131 474 891
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SY ARIF HllDAYATULLAH JAKARTA 1430 W2009 M
hari ini Kamis Tanggal Empat Bulan Descmber Tahun Dua R1bu Delapan telah dilakukan
Ujian
Komprehensif atas
narna
Muhamad
Ferdiansyah
NIM:
204082002362 dengan judul skripsi "ANALISIS EMPIRIS REKONSILIASI PA.JAK
PENGHASILAN
MENURUT
STANDAR
AKUNTANSI
KEUANGAN (SAK) DENGAN UU PAJAK PENGHASILAN UNTUK TAHUN PAJAK 2003 (Studi Empiris pada Pcrusahaan Spare Part di Jakarta
Industrial Estate Pu/o Gad1111g (JIEP), Jakarta". Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonom i pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 4 Desember 2008
Tim Penguji Ujian Kornprehensif
Rini
Yessi Fitri. SE., Ak .. Ms!
Msi
Sekretaris
Ke tu a
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS Penguji Ahli
Hari ini Rabu Tanggal 29 Bulan April T&hun Dua Ribu Sembiian telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Muhamad Ferdiansyah NIM: 204082002362 dengan judul skripsi "ANALISIS EMPIRIS REKONSILIASI PAJAK PENGHASILAN MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN UNTUK TAHUN PAJAK 2003 (Studi Empiris pada Perushaau Sp£ire Part di Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP), Jakarta)". Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sru:jana Ekonomi pada JunJSan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta.
Jakarta, 29 April 2009
Tim Penguii Ujian Skripsi
Pembimbing I
Pembimbing II
(~ I
,,
•
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS
Amilin, SE., Ak., M.Si
Penguji Ahli
Yessi Fitri, SE., Ak., Msi
Daftar Riwayat Hidup Data Pribadi
Nama
: Muhamad Ferdiansyah
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir
: Jakarta, 26 September 1986
Status
: Belum menikah
Agama
: Islam
Alamat
: Persada Kemala Blok 2411 Rt.12/13 Jakasampuma Bekasi Barat 17145
Telepon
: (021) 88961241I0811908716
E-mail
:
[email protected]
Pendidikan Formal
1992-1998
: SDN 08 Tambun
1998-2001
: SMPN 1 Tambun
2001-2004
: SMAN 2 Bekasi
Pendidikan Non Formal
2003
: Juara lII Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi
2003
: Kursus Bahasa Inggris "LIA" Bekasi
2005
: Pelatihan "SMART Teller Programme", PT Bank Central Asia
2006
: Pelatihan Perbankan Syariah " Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah " Jakarta
2007
: Pelatihan Audit " Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah" Jakarta
ABSTRACT
Muhamad Ferdiansyah, researching about empirical analysis of tax income reconciliation based on Financial Accounting Standard with tax income regulation for the Tax Year 2003. In a lecture, the researcher felt lack of understanding about Fiscal Reconciliation study, as a consequence, the difference of tax income calculation between Financial Accounting Standard and tax income regulation, attracts the researcher to learn more about it and make this subject as a substance of paper complying. The method of this research is descriptive analysis, which is study about reference books, try to do the tracing and analyze the difference that occurs in fiscal reconciliation process. The result of this research shows that the company presents financial statement report based on Financial Accounting Standard. Meanwhile, the calculation of the profit tax has to be based on fiscal financial statement report, which is the financial report that appropriate with the tax regulation requirements. The reconciliation process needs to be done on a financial report that has complied based on Financial Accounting Standard, so that it can be a financial report that refers to tax regulations. The reconciliation process will give the fiscal correction, that can be formed as positive correction or negative correction. The differences between financial report based on Financial Accounting Standard and tax regulation requirements classified into two groups, time difference and permanent difference. In order that, the company are expected to prepare themselves earlier in calculating tax income and always follow the rule of the newest tax regulations.
Keyword : Fiscal Reconciliation, Financial Accounting Standard, Tax Regulations, Financial Statement Report.
ABSTRAK
Muhamad Ferdiansyah, meneliti tentang anlisis empiris rekonsiliasi pajak penghasilan menurut standar akuntansi keuangan dengan undang-undang pajak penghasilan tahun pajak 2003. Dalam perkuliahan peneliti merasakan pemahaman yang kurang dalam pembelajaran rekonsiliasi fiskal, oleh karena itu perbedaan perhitungan pajak penghasilan menurut Standard Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan sangat menarik minat peneliti untuk lebih mendalami dan menjadikannya sebagai bahan penyusunan skripsi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskripstif yaitu dengan cara mempelajari buku-buku referensi serta mencoba menguraikan clan menganalisis perbedaan yang terjadi dalam proses rekonsiliasi fiskal. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuanga.n. Sedangkan untuk menghitung laba kena pajak maka harus didasarkan atas laporan keuangan fiskal. Dimana laporan keuangan fiskal adalah lapora.n keuangan yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Laporan keuangan yang telah disusun menurut Standard Akuntansi Keuangan (SAK) harus dilakukan proses rekonsiliasi sehingga dapat menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Proses rekonsiliasi akan menghasilkan koreksi fiskal yang dapat berupa koreksi positif maupun koreksi negatif. Perbcdaan antara laporan keuangan menurut Standard Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikelompokkan menjadi perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Oleh sebab itu pihak perusahaan diharapkan mempersiapkan lebih dini perhitungan pajak penghasilan serta senantiasa mengikuti peraturan perpajakan terbaru. Kata kunci : rekonsiliasi fiskal, standar akuntansi keuangan, undangundang pajak penghasilan,dan laporan keuangan fiskal.
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmaanirohiim
Assalamu'alaikum Wr Wb
Alhamdulillah, segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Slama semoga terlimpah curhakan keharibaan alam, panutan setiap ummat, petunjuk jalan, pembawa risalah kebenaran Habibina Wa Syafi'ina Wa Maulana Muhammad SAW. Shalawat dan Salam semoga terlimpah curahkan kepada Keluarga Baginda, Para Anbiya, para Auliya dan khususnya kita semua selaku Ummat Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du. Dalam proses penyusunan skripsi ini, bernsaha untuk melakukan analisa dan pembahasan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada. Namun demikian, tetap menyadari terdapat hambatan dan kesulitan yang dihadapi selama penyusunan skripsi ini. Atas bantuan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, akhimya skripsi ini dapat diselesaikan dtmgan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesarbesamya kepada:
1. Ayah dan Bunda tercinta, yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, perhatian dan dukungan baik moril, spiritual maupun materil yang tiada terhenti kepada ferdi. Semoga apa yang Ayah dan Bunda telah berikan, dapat balasan yang berlipat-lipat dari Allah SWT, Amin. 2. Mbah Akung dan Mbah Uti tersayang, Mbah Akung makasih yang sebesarbesarnya untuk motivasi dan selalu mendoakan cucunya untuk jadi yang terbaik, dan Mbah Uti yang telah sabar mengurus aku waktu kecil hingga saat ini dan suka masak makanan kesukaan aku, makasih ya mbah, ferdi akan selalu ingat kalian semua sampai kapanpun. 3. Adekku satu-satunnya, Fera Tamita Kana yang cantik, makasih ya atas dorongan dan doanya buat abang, semoga kamu juga ce,pat menyusul lulus ya. Amin
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dekan FEIS sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang terlah memberikan pengaraban dan bimbingannya. 5. Bapak Amilin SE., Ak., M.Si sebagai selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih banyak untuk waktu, motivasi yang terus menerus dalam membimbing, dan pengarahan-pengarahan yng sangat berharga.
6. Bapak Hemi Ali Husin Thalib, SE, MM Ketua Program Non-Reguler FEIS U .I.N Syarif Hidayatullah, Jakarta. 7. Bapak AfifSulfa, SE, Ak., MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi U.LN Syarif
Hidayatullab, Jakarta.
8. Ibu Yessi Fitri, SE, Ak., MSi selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi U.I.N Syarif Hidayatullah, Jakarta.
9. Segenap Dosen yang telah memberikan ilmu yang bt:rmanfaat< untuk bekal dimasa depan. 10. Segenap Tata Usaba FEIS Non Reguler khususnya Pak Sukmadi, Mas Alfret, Kale lsma, Mba Ani yang sering direpotkan dalam pengurusan nilai dan administrasi lainnya, tak pula juga bagian perpustakaan Pak Djubro dan Mas Sandy. Terimakasih untuk semuanya. 11. My luvly cat's Pussy, yang selalu setia menemani ferdi saat menggarap skripsi
ini. 12. Nur Preski H., Skg., yang selalu senantiasa memeb<erikan motivasi terus, perbatian, dan kasih sayang waktu selama jadian, walaupun takdir memisahkan, maaf ya kalau belum dapat membalas;nya atas kebaikanmu semua dan jadi terbaik di matamu. Semoga kamu cepat jadi dokter gigi yang sukses, dapat pengantinya yang terbaik, dan selalu dapat keberkahan dari Allah SWT. Amin. 13. Teman-Teman terbaikku yang selau menemaniku disaat suka dan duka: Kale eci n Bang Deni, Kak Pocut, Kak Mayang, Kak Yoda, Kak Nanda, Milka, Pipit n Rona!, Maya, Okta, Sbilca, Lina, Echa, Ewin, Om miko, Om Andit n Mba Beta n Citra, Kale Ami, Kak Rizza n Kak Yaya, Yuni n Kak Rizal. Tidak lupa juga temen seperjuangan di kampus: Agis, Nanang, Via, Ary, Arna dan Mitba semangat trus ya! Teman rumab: Putut, Faizal, Denny, Sune, n Anne. Dan Teman Pengajian PangDim's: Dimas, Agung, Ira, Rokim, Edy, n
Hendrik. Tak lupa kepada Mang Ujang sang guru ngaji, yang selalu membimbing dan memberikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat kepada kita. Makasih ya, semoga silaturrahmi kita terus hingga akhir hayat. Amin. 14. Semua pihak yang telah membanh1 penulis dalam menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat diesebutkan satu persatu disini. Dengan menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun guna penyempumaan penelitian ini sangat diharapkan. Akhir kata berharap sernoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.
Wassalamu'alaikum Wr Wb
Jakarta • lvfHrot l009
Muhamad Ferdiansyah
DAFTARISI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .................................................................... i
ABSTRACT ................................................................................................ ii ABSTRAK .................................................................................................iii KATA PENGANTAR................................................................................ iv DAFTAR ISi ............................................................................................. vii DAFTAR TABEL ...................................................................................... x DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xi DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. xii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................... I
B. Perumusan Masalah ........................................................................... 5 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....................................................... 6
BAB II LANDASAN TEORI A. Teori dasar Perpajakan ...................................................................... 8 I. Pengertian Pajak ........................................................................... 8 2. Fungsi Pajak ................................................................................... 9 3. Sistem Pemungutan Pajak ............................................................ I 0 B. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal ............................................. 11
l. Latar Belakang Rekonsiliasi Fiskal... .............................................. 11 2. Koreksi Fiskal ............................................................................... 13 3. Pembukuan .................................................................................... 14 C. Beda Waktu dan Beda tetap ............................................................ 17
I. Beda Waktu (timingdifference) ...................................................... 17 2. Beda Tetap (permanent difference) ................................................. 18 D. Pendapatan dan Biaya ...................................................................... 19 I. Menurut Standar Akuntansi Keuangan .......................................... 19 2. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan................................. 20 3. Metode dan Tarif Penyusutan ........................................................ 32 4. Perhitungan Pajak Penghasilan pada Perusahaan inii ...................... 36 5. Kajian Peneliti Terdahulu .............................................................. 37 6. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian ........................................................... 40
B. Metode Penentuan Sampel.. ......................................................... 40 C. Metode Pengumpulan Data .......................................................... 41 D. Metode Analisis .......................................................................... 42 E. Operasional Variabel Penelitian ................................................... 42 I. Pendapatan Menurut Akuntansi dan Perpajakarn ...................... 42 2. Behan menurut Akuntansi dan Perpajakan ....... "······················· 43 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal ..................................... 43 4. Beda Tetap dan Beda Waktu ............................ "....................... 44
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHA'SAN A. Gambaran Umum Perusahaan ...................................................... 45 I. Sejarah Singkat Perusahaan ..................................................... 45 2. Struktur Organisasi Perusahaan ............................................... 46 3. Uraian Tugas dan Wewenang .................................................. 47
B. Data dan Analisis Pembahasan ................................................... 51 1. Kebijakan Akunt11nsi pada Perusahaan Ini .............................. 51 2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .................................. 52 3. Perbedaan Laba Rugi menurut Standar Akuntansi Keuangan
dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan ............................. 61 4. Rekonsiliasi dan Penyajian Laporan Keuangan menurut
Undang-Undang Perpajakan ................................................... 70 5. Perhitungan Pajak Penghasilan pada Perusahan Ini.. ................ 72 BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan ................................................................................ 74 B. Implikasi .................................................................................... 75 DAFTARPUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Nomor
Keterangan
2.1
Pengelompokan Harta Berwujud,
Hal
Metode, serta Tarif Penyusutan
32
2.2
Aktiva Tetap dan Tarif Saldo Menurun
33
2.3
Tarif PPh Badan
36
4. l
Aktiva Tetap dan Tarif Penyusutan
52
4.2
Penyusutan Kelompok Harta Berwujud
63
4.3
Perhitungan Penyusutan Komersial
64
4.4
Perhitungan Penyusutan Fiskal
65
4.5
Perhitungan Penyusutan Komersial
67
4.6
Perhitungan Penyusutan Fiskal
68
4.7
Tarif PPh Badan
72
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Keterangan
Hal
2.1
Kerangka Pemikiran
39
DAFTAR LAMPIRAN
I. Lampiran I :
Struktur Organisasi Perusahaan lni
2. Lampiran 2:
Neraca Perusahan lni
3. Lampiran 3:
Laba Rugi Komersial Perusahaan lni
4. Lampiran 4:
Aktiva Tetap Perusahaan Ini
5. Lampiran 5:
Laba Rugi Fiskal Perusahaan Ini
6. Lampiran 6:
Rekonsiliasi Laba Rugi Fiskal Perusahaan Ini
BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan dari beberapa sektor, diantaranya pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara, yang termuat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sangat penting demi
kelancaran
penyelenggaraan
pemerintah
dan
pelaksanaan
pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) seringkali melakukan reformasi perpajakan. Mulai dari mereformasi Undang-Undang (UU) perpajakan sampai pelaksanaannya juga upaya-upaya berbagai celah rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang memang diyakini dalam Undang-Undang dan aturan main tersebut. Moderenisasi sistem administrasi perpajakan yakni administrasi yang dilakukan dengan teknologi informasi (TI) serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak (Fanny, 2006). Amandemen Undang-Undang perpajakan yang telah disahkan itu penting sebagai upaya perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat seperti kemajuan teknologi. Ditjen pajak menampungnya dengan dibukanya pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) dan pembayaran pajak secara on-line (e-Reg, e-SPT dan e-Filling), dan juga membenahi hal-hal yang dianggap kurang baik dari aparat pajak maupun wajib pajak (tax
payer).
Dalam perubahan
Undang-Undang tersebut juga diberikan
penegasan kapan seseorang atau suatu badan hams mulai melaksanakan kewaj iban perpajakannya. Demikian pula wewenang; penyidik, kini semua instansi atau pihak lain diwajibkan memberikan data perpajakan pada Ditjen Pajak. Berlakunya undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, maka perusahan diwajibkan untuk menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan undangundang
Perpajakan.
Perubahan
undang-undang
Pajak
Penghasilan
dimaksudkan untuk memenuhi keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara. Pada negara maju kemakmuran negaranya berasal dari pajak. Wajib pajak orang pribadinya menjadi andalan. Ditjen Pajak perlu meniru negara maju dalam hal kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Disadari bahwa masih banyak potensi pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi serta PPh pasal 21 karyawan yang sampai saat ini masih belum tergali. Ini membuktikan masih diperlukannya koordinasi yang kuat khususnya dalam tim intensifikasi (peningkatan kualitas aparat pajak, pelayanan dan pembinaan kepada wajib pajak, pengawasaan administratif,
pemeriksaan penyidikan, penagihan aktif dan penegakkan hukum) dan ekstensifikasi (penambahan jumlah wajib pajak melalui sosialisasi). Adapun yang menjadi dasar pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dimana berbunyi: "Segala pajak untuk keperluan negara dipungut berdasarkan Undang-Undang". Oleh sebab itu pajak penghasilan dapat dikenakan terhadap Subyek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak serta letak wilayah yang strategis sehingga merupakan wilayah yang cukup potensial dan menjadi incaran bagi pihak lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah sangat menyambut baik setiap kegiatan penanaman modal di Indonesia baik Pemmaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dimana untuk PMA pemerintah memberikan insentif berupa: Kemudahan pengurusan ijin, dan pembebasan pajak/tax holiday. Tax holiday adalah suatu fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah kepada suatu industri tertentu. tersebut bertujuan
untuk mengundang minat
Hal
investor luar negeri
menanamkan modalnya di Indonesia. Dimana salah satu tujuan dari perusahaan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari. investasinya dan ha! tersebut harus memperhatikan sistem perundang-undangan yang berlaku di negara itu khususnya Undang-Undang Perpajakan. Perencanaan dan pembayaran pajak sangat berhubungan dengan konsep nilai waktu dari uang
dan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus terus mengikuti perkembangan serta perubahan dari Undang-Undang Pajak. Sejak reformasi perpajakan 1984, Indone:sia menerapkan self assessment
dalam
pelaksanaan
kewajiban
perpajakan,
diantaranya
menghitung sendiri besamya pajak terutang yang hams dibayar. Dasar untuk menghitung sendiri pajak dilakukan dari laporan k•euangan yang disusun sendiri atau auditor independen (kantor akuntan publik, KAP). Jika disusun sendiri oleh Wajib Pajak, umumnya berdasarkan apa yang diperoleh atau dikeluarkan untuk usahanya dengan tidak melihat hubungan langsung dengan kegiatan usahanya, serta aspek perpajakannya. Sedangkan jika disusun KAP, biasanya telah ada penyesuaian dengan ketentuan perpajakan, walaupun mungkin belum seluruhnya. Setiap transaksi bisnis yang dilakukan wajib pajak untuk penghitungan pajak tidaklah mutlak diakui seluruhnya. Pengakuannya dilakukan melalui penye:maian setiap transaksi dengan aturan perpajakan yang berlaku, yang dikenal dengan sebutan rekonsiliasi fiskal. Dari rekonsiliasi fiskal inilah akan diketahui apakah wajib pajak akan membayar pajak atau tidak (PB&Co, 2007). Perusahaan yang dijadikan sebagai
objt~k
penelitian adalah
perusahaan go public yang melakukan kewajiban pe:rpajakan dengan baik. Tetapi basil perhitungan pajak penghasilan perusahaan ini mengalami perbedaan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh sebab itu, tertarik untuk mengadakan penelitian dengan membahasnya dalam skripsi
yang berjudul: Analisis Empiris Rekonsiliasi Pajak Penghasilan Menurnt Standar Akuntansi Keuangan (SAK) de111gan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2003 (Studi Empnris Pada Perusahaan
Spare Part di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Jakarta).
B. Perumusan Masalah Laba yang dihasilkan menurut perhitungan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan tidak selalu sama deng;an laba yang dihitung berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Oleh karena itu masalah yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut: I. Bagaimana perbedaan perhitungan pajak penghasilan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterapkan pada perusahaan? 2. Bagaimana perlakuan biaya-biaya berclasarkan heda tetap (permanent difference) secara komersial dan fiskal?
3. Bagaimana perhitungan biaya-biaya berdasarkan beda waktu (timing difference) secara komersial dan fiskal?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: a. Menjelaskan
perbedaan
perhitungan
pajak
penghasilan antara
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan lJndang-Undang Pajak Penghasilan yang diterapkan pada pernsahaan. b. Mengetahui perlakuan biaya-biaya berdasarkan beda tetap (permanent difference) secara komersial dan fiskal.
c. Mengetahui perhitungan biaya-biaya berdasarkan beda waktu (timing difference) secara komersial dan fiskal.
2. Kegunaan Penelitian Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagi Pernsahaan Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada pihak perusahaan khususnya para pimpinan perusahaan dimana diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan menurut Ondang-Undang Pajak Penghasilan dimasa yang akan datang. b. Bagi Pemerintah Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk mengetahui, perusahaan ini telah mematuhi aturan-aturan p(,rpajakan yang berlaku dengan baik atau tidak.
c. Praktisi Perpajakan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan acuan untuk memecahkan masalah dalam perpajakan. d. Bagi Peneliti Berikutnya Peneliti berikutnya diharapkan dapat menambahkan bagaimana tata cara mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak.
pengeluaran umum.Definisi tersebut kemudian disempumakan, sehingga berbunyi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 'surplus' -nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: a. Pajak peralihan kekayan dari orang/badan ke pemerintah. b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya, sehingga dapat dipaksakan. c. Dalam
pembayaran
pajak
tidak
dapat
ditunjukkan
adanya
kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemurintah pusat maupun pemerintah daerah. e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih teradapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
2. Fungsi Pajak Menurut Erly Suandy (2006:14), terdapat dua fungsi pajak, yaitu: fungsi budgetair (finansial) dan fungsi regulerend (fongsi mengatur). a. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) Pajak mempunyai
fongsi
budgetair artinya
memasukkan uang
sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara.
b. Fungsi regulerend Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan politik dengan tujuan tertentu. 3. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Siti Resmi (2003: 10), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: official assesment system, self assesment, dan with holding system. a. Official Assesment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur pajak (peranan dominan ada pada aparat pajak). b. SelfAssesment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang temtang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti
pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk: I) Menghitung sendiri pajak yang terutang. 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. 3) Membayar sendirijumlah pajak yang terutang. 4) Melaporkan sendirijumlah pajak yang terutang. 5) Mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).
c. With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besamya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.
B. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
1. Latar belakang rekonsiliasi fiskal
Rekonsiliasi fiskal menurut Muda Markus dan Lalu Hendry (2002:704), adalah mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan
keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dengan perbedaan yang terdapat pada laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan prinsip fiskal. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (mgi) suatu entitas (Wajib Pajak). Menumt Siti Resmi (2003:335), ada dua pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal yaitu:
1. Laporan keuangan fiskal ekstra komtable dengan laporan keuangan bisnis. Laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, diluar laporan keuangan bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah diluar pembukuan (ekstra komtable) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. 2. Laporan keuangan fiskal disusun dengan mcnyisipkan ketentuanketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Pembukuan yang diselengarakan perusahaan didasarkan prinsip akuntansi bisnis, akan tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan. Pendekatan kedua Jebih relevan untuk digunakan sebagai jembatan karena adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efesiensi. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi
komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut. 2. Koreksi Fiskal
Koreksi fiskal menurut Seputar Pajak di Indonesia (2008: I) adalah analisis perbedaan permanen dan temporer terjadi karena perbedaan konsep, cara pengukuran, dan pengukuran akuntansi dengan pajak mengenai biaya dan penghasilan. Oleh karena itu, untuk memperoleh laba kena pajak maka perbedaan-perbedaan tersebut dikoreksi sesuai dengan aturan fiskal. Koreksi ini dilakukan untuk menyesuaikan laba kena pajak. Koreksi yang terjadi dalam proses rekonsiliasi fiskal adalah: a. Koreksi Positif Yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga menambah laba kena pajak. b. Koreksi Negatif Yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga mengurangi jumlah laba kena pajak.
3. Pembukuan Dasar-dasar perusahaan ini untuk melakukan pembukuan sebagai berikut: a. Berdasarkan Pasal 28 (I) UU No. 28/2007 (KUP), Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. b. Tujuan
Pembukuan
perpajakan
tidak
hanya
untuk
menghitung
penghasilan neto, tetapi juga untuk menghitung pajak penghasilan terutang dalam satu tahun fiskal. c. IAI menggunakan kerangka dasar penyusunan clan penyajian laporan keuangan, sedangkan pembukuan perpajakan mtmekankan itikad baik Wajib Pajak agar pembukuan perpajakan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenamya (pasal 28 (3) KUP). Penjelasan pasal 6 (!) a Undang-Undang PPh 2000, menyatakan pengeluaran-pengeluaran
yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. d. Dalam pasal 10 Undang-Undang PPh-2000 menunjukkan bahwa PPh menganut prinsip harga historis dalam menentukan penghasilan dan biaya, ha! ini sesuai dengan yang dianut oleh akuntansi.
e. PSAK No. 48 mengakui kerugian yang timbul karena penurunan nilai aktiva tetap, hal ini tidak diakui PPh karena PPh menganut prinsip realisasi dalam menentukan biaya atau kerugian. f. Pasal 28 (5) KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas
(konsisten), walaupun demikian berdasarkan pasal 28 (6) KUP diperkenankan merubah metode pembukuan atau tahun buku, dengan syarat: I) Diajukan ke DJP/KPP sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan. 2) Menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-akibat yang mungkin timbul. 3) Persetujuan DJP. PSAK No. I butir 14, perubahan kebijaikan akuntansi yang terpengaruh material perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. g. Akuntansi menggunakan prinsip konservatis, yaitu mengakui kerugian yang mungkin timbul (belum direalisasi) yang daipat diperkirakan atau ditaksir dengan membentuk penyisihan, misalnya: penurunan nilai suratsurat berharga, kerugian piutang, potongan penjualan, retur penjualan, penilaian persediaan berdasarkan harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah. h. Pasal 28 (5) KUP, pembukuan perpajakan diselenggarakan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menggunakan dasar akrual, sedangkan dasar kas pada umumnya
tidak digunakan dalam akuntansi. Dasar Kas yang digunakan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah dasar kas campuran bahkan mendekati dasar akrual, penjelasan pasal 28 (5) KUP: I) Penjualan meliputi seluruh penjualan baik yang tunai maupun yang bukan tunai (kredit), hal ini sama dengan akrual. 2) Harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian (tunai dan kredit) dan persediaan (awal dan akhir), hal ini sama dengan akrual. 3) Harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yarng dapat diamortisasi, pembebanannya tidak boleh sekaligus tapi hams dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi; hal ini sama dengan akrual. 4) Pasal 6 UU PPh-2000, dalam menentukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tidak dibedakan antara dasar leas dan dasar akrual. i. Berdasarkan penjelasan Pasal 28 (7) UU No. 28/2007, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya: berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. j. UU No. 1 tahun 1995 "Perseroan Terbatas" Pasal 58 (1): Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Penjelasan: yang dimaksud dengan SAK adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan disetujui oleh kalangan Akuntan Indonesia bersama instansi pemerintah yang berwenang.
k. Pasal 58 (2): Dalam hal SAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, hams diberikan penjelasan serta alasannya (cukup jelas). I. Akuntansi
perpajakan
atau
akuntansi
pajak
penghasilan
adalah
membandingkan SAK dengan ketentuan undang-undlang pajak penghasilan dan peraturan pelaksanaan, kemudian dibuat atau disusun persamaannya dan perbedaannya; perbedaannya klasifikasikan antara beda tetap dan beda waktu. Pembukuan berdasarkan SAK berlaku umum dan menghasilkan "Laporan Keuangan Komersial (LKK)", untuk tujuan menghitung penghasilan kena pajak LKK tersebut dilakukan koreksi fiskal, menjadi Laporan Keuangan Fiskal. Sesuai azas "Self Assessment ", rekonsiliasi LKF dilakukan oleh Wajib Pajak. Jika LKK diaudit oleh akuntan publik, maka rekonsiliasi LKF dicantumkan dalam Japoran audit, mulai SPT PPh Badan tahun 2001 wajib melampirkan rekonsiliasi Rugi Laba Fiskal.
C. Beda Tetap dan Beda Waktu
Menumt Graham (2002), menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan antara prinsip akuntansi dan prinsip pajak dalam Japoran keuangan bisa dikelompokkan kedalam dua kelompok berikut: I. Beda waktu (time difference)
Beda Waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakkan. Perbedaaan
ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun yang lain. Perbedaan dalam waktu dapat digolongkan menjadi 4 kategori: a. Pendapatan atau keuntungan yang diakui lebih dahulu oleh pajak daripada akuntansi. Misalnya: Penghasilan untuk beberapa tahun yang diperoleh sekaligus seperti: sewa gedung. b. Biaya atau kerugian yang diakui lebih dahulu oleh pajak daripada akuntansi. Misalnya: Penyusutan penambahan harta tetap yang dilakukan pada tenggah tahun fiskal atau sesudahnya. Dimana pajak menganggap semua penyusutan dimulai pada awal tahun. c. Pendapatan atau keuntungan yang diakui lebih dahulu oleh akuntansi daripada pajak. Misalnya: Pendapatan yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima uangnya. d. Biaya atau kerugian yang diakui lebih dahulu oleh akuntansi daripada pajak. Misalnya: Penyisihan untuk piutang yang diragukan telah dijadikan biaya pada saat suatu piutang diperkirakan tidak dapat ditagih, sedangkan pajak mengakui pada saat piutang benar-benar dihapuskan. 2. Beda tetap (permanent difference) Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu !Penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan
kena pajak. Misalnya: Pemberian kenikmatan natura, biaya jamuan, sumbangan, rugi penarikan harta tetap dari pemakaian, PPh 26 atas royalty yang ditanggung oleh pemberi hasil.
D. Pendapatan dan Biaya
Berikut ini dipaparkan beberapa definisi pendapatan dan biaya dari beberapa literatur: 1. Menurut Standar Akuutansi Keuangan
Dalam PSAK No 23, pendapatan didefinisikan sebagai berikut: Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (lkatan Akuntan Indonesia, 2007:23). Pendapatan hanya terdiri dari arus masulk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlab yang ditagih atas nama pihak ketiga seperti: Pajak Pertambahan Nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusabaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuita.s dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Menurut Kieso dan Weygant (2002:04), b1:berapa prinsip umum dalam pengakuan pendapatan, pendapatan diakui pada. saat: a. Jika pendapatan tersebut telah diperoleh b. Jika pendapatan tersebut telah direalisasi
Berdasarkan kondisi dari waktu pelaporan pendapatan terdiri dari: a. Ketika Produksi b. Saat selesai produksi c. Pada saat penjualan d. Pada saat penerimaan kas Dalam PSAK pada Kerangka Dasar Penyusunan clan Penyajian Laporan Keuangan, beban didefinisikan sebagai berikut: Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007:70). Pengertian dari biaya secara umum adalah: a) Pemakaian atau penggunaan barang atau jasa atau nilai barang menjadi habis karena produk ditransfer ke pelanggan. b) Arus keluar atau penggunaan aktiva atau peningkatan hutang akibat pengangkutan/produksi barang, pemberian jasa atau melakukan aktivitas yang merupakan kegiatan utama perusahaan. 2. Mennrnt Undang-Undang Pajak Penghasilan Menurut Erly Suandy (2006:20-21 ), dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan
ekonomis
kepada
Subyek
Pajak,
penghasilan
dapat
dikelompokkan menjadi: a. Penghasilan dari peke1jaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti: gaji, honorarium. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan
2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota; 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan garis lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
s:epanjang tidak ada
hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dibagi dalam dua golongan yaitu: a. Biaya yang mempunyai masa manfaat tidak Jebih dari I tahun. Biaya yang mempunyai masa manfaat tidak Jebih dari I tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan misalnya biaya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah. b. Biaya yang mempunyai masa manfaat Jebih dari I tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat Jebih dari I tahun, pembebanan dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian:
a. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung
di~ngan
usaha atau kegiatan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak yang pembebanan dapat dilakukan
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghas.ilan.
Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa adalah sebagai berikut: 1) Pengeluaran-pengeluaran atau pemberian imbalan kepada karyawan (orang pribadi) perlakuan perpajakkannya dibedakan: a) Bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expenses) dan bagi karyawan merupakan objek PPh
pasal 21. b) Bagi perusahaan tidak dapat dikurangkan (non deductible) dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh pasal 21. c) Bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense), tapi bagi karyawan bukan merupakan
obyek PPh pasal 21. d) Bagi perusahaan tidak dapat dikurangkan (non deductible), tapi bagi karyawan merupakan obyek PPh pasal 21. b. Pemberian natura dan kenikmatan Akuntansi tidak membedakan pemberian imbalan kepada karyawan baik dalam bentuk uang atau natura (yang dapat diketahui harganya) diakui sebagai biaya. Didalam Pasal 9 (JI) b Undang-Undang No.17/2000, pemberian natura dan kenikmaitan kepada karyawan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan brute>, misalnya:
1) Penyusutan, bahan bakar, biaya reparasi/pemeliharan untuk kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai tertentu; 2) Penyusutan dan biaya rumah perusahaan yang ditempati pegawai, kecuali pegawai yang menempati rumah diberikan tunjangan perumahan sebesar penyusutan dan biaya rurnah tersebut; 3) Pemberian beras, gula dan sebagainya. Perubahan yang cukup mendasar dalam pasal 9 (1) b UndangUndang. No.17/2000 adalah penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan obyek PPh pasal 21. Pemberian natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi pegawai bukan merupakan obyek PPh pasal 21 sudah sejak diatur dalam SKMK. No.633/KlvlK.04/1994 dan SE29/PJ.4/1995 kemudian diganti SKMK No. 466/KMK.04/2000 dan KEP.213/PJ/2001.Bukan daerah terpencil: 1) Pemberian naturalkenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan
pekerjaan,
berkaitan
keselamatan
pekerjaan
yang
dengan
biasanya
keamanan diwajibkan
dan oleh
DEPNAKER atau PEMDA setempat, misalnya: Pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam, penyediaan makanan dan minuman
"Sepanjang fasilitas dan sarana tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri", yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, disusutkan sesuai Pasal 11 UndangUndang No.I 7/2000. c.
Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura/kenikmatan yang merupakan
keharusan
dalam
rangka
pelaksanaan
pekerjaan,
keamanan, dan keselamatan kerja atau berkenaan dengan situasi lingkungan kerja: antar jemput pegawai, pakaian seragam pabrik, satpam, hansip. c. Biaya Pengobatan 1) Biaya pengobatan pegawai yang dibayar langsung ke rumah sakit, dokter dan apotik, merupakan pemberian kenikmatan kepada pegawai, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan obyek PPh Pasal 21. 2) Penggantian pengobatan, pemberian uang pengobatan atau pemberian tunjangan pengobatan, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan merupakan obyek PPh Pasal 21. d. Pembayaran bonus, gratifikasi, jasa produksi, tantiem kepada karyawan yang merupakan bagian keuntungan atau dibebankan ke Retained Earning, bagi perusahaan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tapi bagi pegawai merupakan obyek PPh Pasal 21. e. Pengantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau
Pemerintah. Perubahan yang cukup mendasar pada penjelaslin, yaitu penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan obyek pajak atau obyek PPh Pasal 21 jika yang memberikan: I) Bukan Wajib Pajak, misalnya Kedutaan Asing dan Organisasi Internasional. 2) Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final, misalnya: kontraktor, pelayaran. 3) Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus, misalnya: perwakilan dagang asiug. f. Biaya Perjalanan Dinas Biaya perjalanan dinas pegawai (tidak termasuk keluarga) dalam rangka menjalankan tugas perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti (tiket, kuintansi agen, hotel, dan akomodasi) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan obyek PPh pasal 21. Honor atau uang saku dalam perjalanan dinas merupakan obyek PPh pasal 21 dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebaiknya tidak digunakan "Lumsum" yaitu berdasarkan anggaran, karena dalam pemeriksaan pajak kemungkinan akan dikoreksi (tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto) atau dikenakan PPh pasal 21. Biaya perjalanan keluarga pegawai tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. g. Biaya Pendidikan, Seminar, Lokakarya. Penjelasan pasal 6 (I) huruf g Undang-Undang No.17/2000, biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam
rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajiban dan kepentingan perusahaan. Biaya seminar, lokakarya, penataran bagi pegawai merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan obyek PPh pasal 21. h. Biaya rekreasi dan olahraga. Biaya rekreasi dan olahraga untuk pegawai merupakan pemberian kenikmatan kepada pegawai, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan obyek PPh pasal 21. i.
Kendaraan sedan perusahaan yang dibawa pulang pegawai. Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 50% atas biaya penyusutan sedan melalui penyusutan kelompok U, dan 50% dari jumlah biaya pemeliharaan, perbaikan rutin, bahan bakar dapat dibebankan (deductible expense) berdasarkan KEP-220/PJ/2002, mulai berlaku 18 April 2002.
j. Biaya sewa rumah untuk pegawai Pegawai tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali pegawai yang bersangkutan diberikan tunjangan sewa sebesar biaya sewa rumah tersebut. Sebaiknya pegawai diberikan uang sewa rumah yang merupakan obyek PPh pasal 21 dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. k. Rumah perusahaan yang ditempati pegawai. Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atas penyusutan dan biaya pemeliharaan rumah perusahaan yang ditempati nleh pegawai, kecuali
rumah perusahaan tersebut hanya sebagai persinggahan sementara bagi pegawai yang bersangkutan. l.
Biaya bunga Biaya bunga atas pinjaman yang digunakan untuk tujuan tertentu (investasi atau penyertaan modal) tidak boleh diperlakukan sebagai biaya fiskal atau pengurang penghasilan. Termasuk dalam kategori lbiaya bunga demikian itu, antara lain: I) Biaya bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk mengakusisi saham-saham milik para pemegang saham lama sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan Obyek Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 3 huruf f); 2) Biaya bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil bagian dalam right issue oleh pernsahaan yang sudah berjalan. Biaya bunga atas pinjaman ini dikapitalisasi sebagai nilai perolehan dari
Penyertaan Modal (Investa.si), meskipun pada
umumnya, biaya bunga merupakan pengeluaran pendapatan namun pembebanan
biaya
bunga
sebagai
bagian dari
biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagai biaya fiskal; dalam kondisi tertentu tidak semudah pembebanan biaya-biaya lainnya. Beberapa situasi yang membuat biaya bunga sebagai bagian dari biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagai biaya fiskal menjadi rumit adalah:
1) Ketentuan tentang debt equity ratio (DER) atau rasio antara utang dengan
modal
yang
dapat
dibenarkan
untuk
keperluan
penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Pasal 18 ayat 1), yang berakibat tidak seluruh biaya bunga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 2) Biaya bunga untuk wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya yang sudah dipungut pajak dengan tarif tersencliri (final), juga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. m. Biaya promosi, sumbangan, entertainment. Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibeda.kan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang ada pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang bf:llar-benar dikeluarkan dari penghasilan bruto adalah: 1)
Biaya promosi yang didukung dengan bukti-bukti (iklan dan papan reklame) dapat dikurangkan dari penghasilan.
2)
Sumbangan yang yang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, pengusaan atau kepemilikan, bagi yang menerima bukan obyek PPh dan bagi yang memberi bukan biaya.
3)
Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan,
menagih,
dan
memelihara
penghasilan
yang
merupakan obyek PPh (tidak final) dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto dengan syarat dibuat daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. 3. Metode dan Tarif Penynsntan
Menurut Mardiasmo (2008: 145), Metode penyusutan yang dipergunkan adalah metode garis lurus (straight line method) dan metode saldo menurun (declining balance method). Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusut11n. Metode garis lurus diperkenankan dipergunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud. Sedangkan metode saldo menurun hanya diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja. Berikut ini menggambarkan pengelompokan harta berwujud, metode, serta tarif penyusutannya: Tabet 2.1 Pengelompokan Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan Kelompok Harta Berwujud I. Bukan Ban!!llnan Kelompok 1 Kelompok2 Kelompok3 Kelompok4 II. Bangunan
Mas a Manfaat 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20tahun
Permanen 20 tahun Tidak Permanen 10 tahun Sumber : Mardiasmo (2006: 145)
Tarif Penyusutan (Garis Lurus)
J
Tarif Penyusutan (Saldo Menurun)
25% 12,5 % 6,25 % 5%
50% 25% 12,5 % 10%
5% 10%
----
----
Sedangkan menurut kebijakan akuntansi perusahaan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tarif aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan. Kelompok bangunan dan prasarana pabrik disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method)
sebesar 5% per tahun dari harga perolehan, sedangkan kelompok aktiva tetap lainnya disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun
(double declining balance method) masing-masing dengan tarif sebagai berikut: Tabet 2.2 Aktiva Tetap dan Tarif Saldo Menurun No
Nama Aktiva Tetap
Tarif
I. Mesin dan Peralatan 10%-25% 10%-50% 2. Peralatan Kantor 10%-50% 3. Kendaraan Sumber : Kebijakan Perusahaan yang mengacu padac SAK
Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yaitu: a. Berdasarkan KEP-220/PJ/2002, mulai berlaku 18 April 2002 1) Telepon selular (HP) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatam1ya atau pekerjaannya: a) Harga perolehan, termasuk kelompok 1 dapat dibebankan sebesar 50% melalui penyusutan. Contoh: 1 Mei 2002 dibeli HP untuk p1:gawai Rp. 3.000.000, penyusutan dengan metode garis lurus: Penyusutan fiskal yang dapat dikurangkan tahun 2002 = 50% x 8/12 x ( 25% x Rp. 3.000.000) = Rp. 250,000
b) 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan
perbaikan
dalam
tahun
yang
bersangkutan
dapat
dikurangkan (deductible expense). 2) Kendaraan bus, minibus, atau yang sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput pegawai. a) Harga perolehannya atau
biaya perbaikan besar, dapat
dibebankan seluruhnya melalui penyusutan fiskal kelompok II. b) Biaya pemeliharaan,
perbaikan rutin, bahan bakar, dan
sebagainya dapat dibebankan seluruhnya (deductible expense). 3) Kendaraan sedan atau sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. a) Harga perolehan/pembelian atau perbaikan besar, dapat dibebankan sebesar 50 % melalui penyu:sutan kelompok II. Contoh: 1 Juli 2002 dibeli kendaraan seharga Rp. 180.000.000, penyusutan fiskal tahun 2002 (garis lurus) 50 % x 6/12 x (12,5% x Rp. 180.000.000) = Rp. 5.625.000 b) 50% dari jumlah biaya pemeliharaan, perbaikan rutin, bahan bakar dapat dibebankan (deductible expense). b. Juran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (bukan obyek PPh Pasal 21 ). 1) Premi asuransi: kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna bea siswa yang dibayar perusahaan untuk pegawai (obyek PPh Pasal 21 ).
c. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. d. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter.Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs realisasi), maka kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan hams dilakukan secara taat azas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan b1irdasarkan kurs tengah BI
atau
kurs
yang
sebenamya
berlaku
pada
akhir
tahun,
pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah BI atau kurs yang sebenamya berlaku 1pada akhir tahun.Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara dineraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut. e. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. f.
Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
g. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: I) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya
perjanjian
tertulis
mengenai
penghapusan
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. 4. Perhitungan Pajak Penghasilan pada Pernsahaan ini Tarif pajak penghasilan berdasarkan Ketentuan pasail 17 Ayat 1 UU No.17 tahun 2000 yaitu besarnya tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut: Tabel 2.3 Tarif PPh Badan
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
TarifPajak
Sampai dengan Rp.50.000.000
10%
Diatas Rp. 50.000.000-Rp. 100.000.000
15%
Diatas Rp. 100.000.000
30%
Sumber : Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang PaJak Penghasilan Untuk keperluan penerapan tarif pajak tersebutjumlah penghasilan kena pajak harus dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah.
5. Kajian Peneliti Terdahnln Skripsi
dengan
Judul
Analisis Rekonsiliasi
Fiskal
Untuk
menentukan Laba Kena Pajak Pada PT.XYZ, memiliki relevansi dengan penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Ismawati Haribowo pada tahun 2004 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Peneliti terdahulu membahas mengenai perbedaaan pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan komersial dan laporan keuanagn fiskal. 1. Manfaat
yang
didapat
dari
kajian
penelitian
terdahulu
yaitu:
mendapatkan beberapa informasi mengenai perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 tahun
2000
dengan
Standar
Akuntansi
Keuangan,
sehingga
menghasilkan koreksi fiskal dan penyusunan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan Perpajakan. 2. Perbedaaan dengan kajian penelitian terdahulu terletak pada: a. Undang-Undang yang dipergunakan. Peneliti terdahulu mengunakan Undang-Undang perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 sedangkan peneliti sekarang mengunakan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000.
b. Tujuan yang ingin dicapai. Penelitian terdahulu melakukan analisa untuk memperoleh gambaran mengenai latar belakang perbedaan Jaba akuntansi dan laba fiskal, sedangkan
peneliti
sekarang
melakukan
rekonsiliasi
fiskal
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undnag Perpajakan sehingga dapat laba kena pajak dan mengetahui PPh yang masih harus dibayar oleh perusahaan.
6.
Kerangka Pemikiran Penelitian ini menjelaskan bagaimana perusahaan ini melakukan rekonsiliasi fiskal, dimana ketentuan-ketentuanya telah diatur baik dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang (UU) Perpajakan.Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran:
Gambar2.1 Kerangka Pemikiran Pembukuan Wajib Pajak
I Dapat Berdasarkan SAK
~nghitung PKP
E1sarkan UU PPh
2000 Laporan Keuangan Komersial
Laporan Keuangan Fiskal
Koreksi Fiskal
I Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
I
BABilI METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Linglmp Penelitian Objek penelitian ini dilakukan pada Perusahan yang bergerak dibidang spare part, yang berlokasi di Jakarta. Dalam menganalisa data dari perusaham1 ini, penelitian dilakukan melalui data tahun pajak 2003. Penelitian ini dibatasi pada: I. Proses rekonsiliasi fiskal selama satu periode. 2. Laporan rugi/laba tahun 2003.
3. Kewajiban Pembukuan. 4. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan penghitungan pajak penghasilan terutang. 5. Perbedaan yang terjadi baik itu perbedaan temporer maupun permanen
hanya dibatasi pada ketentuan perpajakan menurut paEal 4, 6, 9, 11 dan 1IA, Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 tahun 2000.
B. Metode Penentmrn Sam pel
Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pu1posive sampling yaitu pcnentuan dengan pengambilan data yang terkait dengan pcnelitian yang akan dilakukan, data yang dimnbil adalah data yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan di Perusahaan lni, Jakaita. Dalain metode ini, mana yang akan diainbil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, pengumpulan data yang telah diberi penjelasan oleh peneliti akan mengainbil siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.
C.
Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah: 1. Studi Lapaugau (Field Research)
a. Wawancara (interview), yaitu dengan menanyakan secara lisan atau dialog langsung kepada orang-orang yang berkompeten dengan topik yang dianalisis. b. Pengainatan (observasi), yaitu melakukan pengamatan atas obyek data dan kronologis suatu kegiatan, merekain, menghitung, serta mencatat data yang diperoleh. 2. Studi Kepustakaan (Library Research)
Metode pengumpulan bahan dari berbagai perpustakaan yang meliputi buku-buku ilmiah perpajakan, peraturan perundang-undangan beserta aturan pelaksaannya, artikel, majalah, dan bahan tertulis lainnya yang ada relevansinya dengan topik yang dianalisis.
D. Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan analisis deskriptif yaitu peneliti mencoba menguraikan dan menganalisis p,erbedaan yang terjadi akibat dari proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan sehingga peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan temporer dan permanen, kemudian menggunakan basil dan identifikasi tersebut untuk kepentingan pajak. Analisa data kualitatif dan kuantitatif juga digunakan dalam penelitian skripsi ini, dimana peneliti mencoba menguraikan mengenai proses rekonsiliasi laporan k'euangan fiskal pada perusahaan ini, analisis data kuantitatif ini diperoleh dengan mengadakan pengelompokkan sedemikian atas variabel-variabel yang dianalisis dan dinyatakan dalam satuan angka, antara lain: a. Jumlah penghasilan yang merupakan obyek pajak dan besarnya jumlah penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak. b. Jumlah biaya-biaya yang diperlakukan dan yang tidak diperlakukan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. c. Jumlah selisih lebih atau selisih kurang dari laporan keuangan. d. Besarnya penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang.
E. Operasional Variabel Penelitian 1. Pendapatan Menurut Akuntansi dan Perpajakan
a. Pendapatan menurut Akuntansi Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu
mengak:ihatkan kenaikan ekuitas yang tidak herasal dari kontrihusi penanaman modal. h. Penghasilan menurut Perpajakan Penghasilan adalah setiap tamhahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajih pajak, haik yang herasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menamhah kekayaan wajih pajak yang hersangkutan dengan nama dan dalam hentuk apapun. 2. Beban menurut Akuutansi dau Perpajakan a. Behan menurut akuntansi Behan adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau herkurang aktiva atau terjadinya kewajihan yang mengakihatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pemhagian kepada penanam modal. h. Behan menurut Perpajakan Pengertian hehan dalam perpajakan adalah pengeluaran hiaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk menentukan besamya penghasilan kena pajak atau !aha kena pajak. 3. Rekonsiliasi Laporan Keuaugan Fiskal Rekonsiliasi laporan keuangan fiskal adalah usaha untuk mencocokan perhedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun herdasarkan prinsip akuntansi dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun herdasarkan prinsip fiskaL
4. Beda Tetap dan Beda Waktu
a. Beda waktu adalah pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedrum ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun lain. b. Beda Tetap adalah perbedaan pengakuan suatu p1:nghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen.
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perusabaan 1. Sejarab Siugkat Perusabaan Karena hal-hal yang tidak bisa disebutkan menyangkut kepentingan perusahaan nama dan keterangan atas perusahaan tidak diperkenankan untuk dicantumkan, oleh karena itu penulis menggunakan perusahaan ini sebagai nama perusahaan didalam penulisan skripsi. Karena keterbatasan data laporan keuangan yang diperoleh, maim laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan tahun 2003. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982, dimana pendirinya Agung Santoso dan Budi Nugroho yang bergerak dibidang pembuatan alat-alat perlengkapan (spare parts) untuk
kendaraan bermotor. Pada tahun 1986,
kepemilikan perseroan beralih ke tangan kelompok usaha Auto Diesel Motor (ADM), sebuah kelompok perusahaan yang juga bergerak di bidang pembuatan alat-alat perlengkapan. Produk utama perusahan pada saat itu adalah shockbreaker yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Sesuai dengan keputusan Rapat Uumum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 31 Januari 1994, perusahaan mengambil alih 100% saham PT.ACAP dan 70% PT.PJM yang merupakan perusahaan pembuat shockbreaker. Saat ini, Perusahaan tidak hanya sebagai perusahaan pembuat sockbreaker untuk kendaraan bennotor saja, namun telah berkembang menjadi perusahaan
pembuat shockbreaker untuk bagasi mobil yang menggunakan pegas,alat
berat,danforkliji. Dengan bantuan teknis dari beberapa Perusahaan besar dari Jepang dan Amerika, produk perushaan telah digunakan oleh
beb1~rapa
Agen Tunggal
Pemegang Merk (ATPM) di Indonesia dan produsen mobil di Jepang sebagai OEM/OES kendaraan bermotor mereka. 2. Struktur Orgauisasi Perusahaau Organisasi dibentuk karena dibutuhkan kerjasama yang baik dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Kerjasama ini meliputi pembagian tugas, penetapan wewenang dan tanggung jawab. Hal ini digambarkan dalam suatu bagan organisasi yang memberikan gambaran mengenai urntan fungsi dan batasbatas pertanggungjawaban. Organisasi yang terorganisir dengan baik akan lebih mudah mencapai tujuan, sebab setiap orang dalam organisasi tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan jelas, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Bila dalam organisasi itu tidak baik, maka kegiatan manajemen dan fasilitas dalam perusahaan tidak dapat digunakan secara efisien, sehingga setiap orang yang bekerja tidak dapat mengembangkan kegiatannya dengan baik. Struktur organisasi akan tampak jelas apabila digambarkan dalam ba.gan organisasi dengan bermacam-macam bagian tugas dan fungsi yang berlainan dapat terlihat, menurut pola yang ditetapkan oleh pimpinan Struktur organisasi pada perusahan ini merupakan struktur organisasi garis, karena segala kebijaksanaan perusahaan ditentukan oleh direktur secara langsung dan semua bagian organisasi bertanggung jawab pada manajer masing-masing.
Hal ini disebabkan karena perusahaan menghendaki pengambilan keputusan secara efektif dan mudah. Hal ini dapat dilihat dalam lampiran I melalui bagan organisasi. 3. Uraian Togas dan Wewenang
Sesuai bagan organisasi perusahaan ini, pada lampiran I, maka dapat diuraikan tugas serta tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam organisasi. 1) General Meetings OfShareholders Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yang berwenang untuk mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perubahan atas anggaran, menunjuk dewan komisaris, dan menetapkan pembagian devide:n. 2) Boards OfCommisioner Menentukan garis-garis kebijaksanaan perusahaan dan rencana jangka panjang perusahaan, meningkatkan efektivitas manajemen dengan memberikan pengarahan dan mengawasi pelaksanaan kerja direksi. 3) Managing Director Bertanggung jawab kepada dewan komisaris atas tercapainya tujuan perusahaan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, menetapkan rencana kerja tahunan perusahaan, serta berhak bertindak atas nama perusahaan dalam hubungannya dengan pihak ekstem dan intern perusahaan untuk kepentingan perusahaan.
'17
4) Corporate Secretary
Bertanggung jawab atas penyampaian inforrnasi perusahaan tersebut kepada pihak publik (Bappepam, dan masyarakat). 5) Financial Controller
Bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja operasional dan keuangan perusahaan sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas. 6) International Business Director
Bertanggung jawab atas kinerja manager marketing development dan manager export. 7) Finance & Administration Director
Bertanggung jawab atas kinerja manager local purchasing, manager finance, manager accounting, manager import. 8) Operation Director
Bertanggungjawab atas kinerja manager sales dan manager factory. 9) Technic & Development Director
Bertanggung jawab atas kinerja manager information tecnology, manager mechanical engineering, manager maintenance, manager development. 10) Human Resources Director
Bertanggung jawab atas kinerja manager recruitment & selection, manager training, manager industry relation, manager personnel. 11) Quality Assurance Director
Bertanggung jawab atas kinerja manager quality control dan manager lab & calibration.
12) Marketing Development Manager Bertanggung jawab atas pemasaran hasil produksi perusahaan.
13) Export Manager Bertanggung jawab atas penjualan ekspor hasil produksi perusahaan serta mengurus LC (Letter Of Credit).
14) Local Purchasing Manager Bertanggung jawab atas pembelian bahan balru perusahaan serta melakukan penyeleksian terhadap para supplier disamping itu melakukan pemeriksaan atas harga bahan baku.
15) Finance Manager Bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan perusahaan serta menyusun anggaran pendapatan dan belanja perusahaan.
16) Accounting Manager Bertanggung jawab atas kegiatan pembukuan dani penyusunan laporan keuangan dengan tepat waktu sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
17) Import Manager Bertanggung jawab atas pembelian import bahan baku perusahaan serta mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
18) Sales Manager Bertanggung jawab atas penjualan dalam negeri serta melakukan pengawasan atas penjualan kredit.
19) Factory Manager
Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengawasan atas bahan baku dan basil produksi perusahaan. 20) Information Technology Manager
Bertanggung jawab atas perancangan dan pengembangan sistem informasi berbasis komputer untuk membantu kinerja perusahaan. 21) Mechanical Engineering Manager
Bertanggung jawab atas segala permasalahan teknis yang berkaitan dengan mesin-mesin dan peralatan pabrik. 22) Maintenance Manager
Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan mesin-mesin serta peralatan produksi. 23) Development Manager
Bertanggung jawab atas perencanaan dan penge:mbangan perusahaan dimasa yang akan datang. 24) Recruitment & Selection Manager
Bertanggung jawab atas penerimaan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 25) Training Manager
Bertanggung jawab atas pelatihan dan pendidikan bagi peningkatan kemampuan dan kualitas tenaga kerja.
26) Industry Relation Manager
Bertanggung jawab untuk membina hubungan baik dengan pihak karyawan maupun pihak pemerintah (Depnaker). 27) Personnel Manager
Bertanggung jawab
untuk merencanakan dan melaksanakan evaluasi
prestasi kerja. 28) Quality Control Manager
Bertanggung jawab atas pengujian terhadap mutu bahan baku dan produk yang dihasilkan berdasarkan standard produk yang ditetapkan. 29) Lab & Calibration Manager
Bertanggung jawab atas pengujian laboratorium atas
bahan baku dan
hasil-hasil produksi.
B. Data dan Analisis Pembahasan
1. Kebijakan Akuntansi Pada Perusahaan Ini
a. Setara Kas Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak ditempatkan diklasifikasikan sebagai "Se,tara kas". b. Persediaan Persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Penyisihan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.
c. Aktiva Tetap Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan, kelompok bangunan dan prasarana pabrik disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method) sebesar 5% per tahun dari harga perolehan, sedangkan kelompok aktiva tetap lainnya disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun (double declining balance method), masing-masing dengan tarif sebagai berikut: Tabel 4.1 Aktiva Tetap dan Tarif Penyusutan No
Tarif
Nama Aktiva Tetap
Mesin dan Peralatan Peralatan Kantor 3. Kendaraan .. Sumber: keb11akan perusahaan yang mengacu pada SAK !. 2.
d.
10%-25% 10 %-50 % 10%-50%
Pengakuan Pendapatan dan Biaya Pendapatan dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada langganan untuk penjualan lokal dan penyerahan barang diatas kapal untuk penjualan ekspor. Beban diakui sesuai masa manfaatnya (metode accrual).
e.
Perhitungan Pajak Penghasilan Perhitungan
pajak penghasilan
pada
laporan
keuangan
ditentukan
berdasarkan perhitungan pajak dalam periode bersangkutan.
2.
Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Setiap perusahaan yang melakukan aktivitas dan memperoleh penghasilan dari usahanya diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Pada akhir periode akuntansi yang berakhir 31 Desember untuk st:tiap tahunnya, setiap
TAK/"\AN UTAMA SYAH1D """'~ perusahan perlu menyusun Japoran keuangan yang mencerminkan posisi keuangan dan prestasi perusahaan selama periode yang bersangkutan. Laporan keuangan secara lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Tujuan umum penyusunan laporan keuangan pada perusahaan ini adalah sebagai berikut: I) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal perusahaan. 2) Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan dan perubahan dalam aktiva bersih perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha memperoleh laba. 3) Memberikan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai Japoran keuangan
dalam
menaksir
potensi
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan laba. 4) Memberikan informasi yang berguna bagi para pemegang saham maupun pihak manajemen dalam mengambil keputusan serta memprediksi arus kas. Pemakai informasi laporan akuntansi tersebut adalah: I) Pemilik Digunakan untuk memprediksi deviden dan perkembangan harga saham. 2) Kreditur Digunakan untuk memprediksi pembayaran pelunasan dan bunga pinjaman dari debitur.
3) Supplier Digunakan untuk memprediksi pelunasan. 4) Management dan karyawan Untuk memprediksi gaji, bonus, dan insentifyang akan diterima. 5) Pemerintah · Dalam ha! ini khususnya bagian pajak untuk menentukan besamya pajak penghasilan yang akan dibayar oleh perusahaan. Syarat suatu laporan keuangan yang baik adalah sebagai berikut: I). Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan dalam rangka pengambilan keputusan. 2). Dapat diandalkan yaitu bebas dari pengertian
yang menyesatkan,
kesalahan yang material serta dapat diandalkan oleh pengguna (user) sebagai penyajian yang wajar. Supaya dapat diandalkan informasi tersebut harus: I). Dapat dibuktikan. 2). Tidak memihak 3). Disajikan dengan wajar. Laporan keuangan perusahaan pada perusahan ini yang terdiri atas neraca per 31 Desember 2003 dan laporan laba rugi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 beserta perincian-perinciaannya dapat dililhat dalam lampiran 2 dan lampiran 3.
Perincian Neraca dan Laporan Laba-Rugi:
1. Kas Dan Setara Kas Kas dan bank
Rp 4.846.465.100
Setara Kas Deposito Berjangka: a. PT. BDN (Persero)
Rp 6.500.000.000
b. PT. Bank Eksekutiflnternational (Hubungan Istimewa) c. PT. Bank Exim
Rp 3.100.000.000 Rp
500.000.000
Jumlah Setara kas
Rp 10.100.000.000
Jumlah kas dan setara kas
Rp 14.946.465.100
Jumlah kas di bank yang ditempatkan pada pihak hubu1ngan istimewa adalah sebesar Rp 1.877.294.852. 2. Piutang Usaha Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: 1). Hubungan istimewa:
a. PT Prapat Tunggal Cipta
Rp 3.290.955.013
b. PT Mangatur Dharma
Rp 2.666.691.667
c. Lain-lain (masing-masing dibawah Rp. 500 juta)
Rp.
419.133.173
2). Pihak ketiga:
Jumlah
a. Lokal
Rp 7.914.245.398
b. Ekspor
Rp 40.959.640.662 Rp 54.880.665.913
3. Saldo dan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Perusahaan dalam kegiataan usaha normal melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa terutama dalam bentuk penjualan dan pembelian. Jumlah penjualan yang dilakukan pada pihak hubungan istimewa adalah sebesar 6%. Jumlah pembelian dari pihak hubungan istimewa adalah sebesar 3,9%. Saldo piutang usaha dengan pihak hubungan istimewa adalah sebesar Rp 6.006.779.853 yang disajikan sebagai bagian dari "Piutang usaha" dalam neraca. Saldo hutang usaha kepada pihak istimewa adalah sebesar Rp 1.545.213.821 yang disajikan sebagai bagian dari "Hutang usaha" dalam neraca. Saldo akun piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berasal dari transaksi diluar usaha terdiri dari: a. PT Adrindo Perkasa
Rp 5.000.000.000
b. Lain-lain
Rp
Jumlah
Rp 5.087.209.449
87.209.449
Transaksi dengan pihak hubungan istimewa dengan jumlah diatas Rp 1.000.000.00 untuk tahun berakhir 2003 adalah sebagai berikut: Penjualan: a). PT Prapat Tunggal Cipta
Rp 12.643.013.174
b). PT Mangatur Dharma
Rp
8.753.224.343
a). PT Selamat Sempurna Perkasas
Rp
4.027.985.531
b). PT Hydraxle Perkasa
Rp
1.564.678.188
Pembelian:
Penghasilan Bunga: a). PT Bank Prima Ekspress
Rp
4.143.947.1:83
b). PT Bank Eksekutiflnternational
Rp
3.035.060.4-12
4. Persediaan Persediaan terdiri dari: Barangjadi
Rp 10.879.581.317
Barang dalam proses
Rp
Bahan Baku dan bahan pembantu
Rp 42.615.136.271
Barang dalam perjalanan
Rp
Jumlah
Rp 55.817.511.457
Dikurangi penyisihan persediaan
Rp
Bersih
Rp 55.444.308.924
1.874.323.875
448.469 .994
(373.202.:533)
5. Pinjaman Bank
Akun ini terdiri dari pinjaman dalam mata uang Rupiah yang diperoleh dari: PT BDN (Persero): kredit modal kerja untuk: 1). Industri
Rp 3.254.256.087
2). Pengembangan ekspor
Rp 1.000.000.000
Jumlah
Rp 4.254.256.087
6. Hutang Usaha Rincian akun ini adalah sebagai berikut: 1). Hubungan istimewa:
a. PT Hidup Karya Tunggal Cipta
Rp
1.151.159.676
Rp
394.054.145
a. Impor
Rp
5.777.983.049
b.Lokal
Rp
5.876.936.606
Jumlah
Rp 13.200.133.476
b.Lain-lain (untuk setiap jumlah dibawah Rp. 500 juta) 2).Pihak ketiga:
Pemasok utama perusahaan antara lain adalah Dae Woo Corp, Outokumpu Copper Strip AB, Ltd, E Sadoshima Co, Ltd, dan Ahlstrom Co, Ltd. 7. Hutang Pajak Hutang pajak terdiri dari: Pajak Penghasilan: a). Pajak penghasilan final atas penilaian kembali aktiva
Rp.
4.366.246.776
b). Pasal 21
Rp.
1.506.396.132
c). Pasal 23/26
Rp.
443 .092.440
d). Pasal 25
Rp.
757.369.940
e). Pasal 29
Rp.
5.802.400.850
Jumlah
F~p.
12.875.506.140
8. Biaya Masih Harus Dibayar Akun ini terdiri dari: 1). Behan penjualan
Rp. 2.713.812.701
2). Royalti
Rp.
338.385.780
3). Jasa Professional
Rp.
267.890.000
4). Gaji dan upah karyawan
Rp.
244.147.400
5). Lain-lain
ftp.
427.427.773
Jumlah
Rp. 3.991.663.654
9. Modal Saham Komposisi kepemilikan saham perusahaan adalah sehagai herikut: Pemegang Saham
PT. Adrindo Intiperkasa Agung Santoso Budi Nugroho Masyarakat Jumlah
Jumlah
Persentase
Jumlah
Saham
Kepemilikan
(rupiah)
133.849.554 68,02
66.924.777.000
3.000.358
1,53
1.500.J 79 .000
758.688
0,38
379.344.000
59.159.400
30,07
29.579.700.000
196.768.000
100
98.384.000.000
10. Penjualan Bersih Akun ini terdiri dari:
1). Ekspor
Rp. 291.3 77 .031.064
2). Lokal
Rp.
Jumlah
Rp. 349.560.894.546
58.183.863.502
Sehagian peajualan dilakukan pada huhungan istimewa. 11. Behan Pokok Penjualan Akun ini terdiri dari: Bahan haku yang digunakan
Rp. 171.916.778.193
Upah huruh langsung
Rp. 21.535.674.162
Behan Pahrikasi: a). Behan Bahan Penolong
Rp. 12.187.658.320
h). Behan Tenaga Kerja Tidak Langsung
Rp. 4.384.156.730
c). Behan Perhaikan
Rp. 3.575.261.825
d). Behan Impor
Rp. 2.563.891.152
e). Behan Penyusutan Bangunan dan Mesin Rp. 14.824.375.000 f). Behan Overhead Lain-lain
Rp. 4.620.882.917 Rp. 42.156.225.940
Jumlah hehan produksi
Rp. 235.608.678.200
Persediaan Barang Dalam Proses: Awai tahun
Rp.
1.487.438.180
Pemhelian
Rp.
68.357.962
Akhir tahun
Rp.
Behan pokok produksi
Rp. 235.290.150.400
(1.874.323.875)
Persediaan Barang Jadi: Awai tahun
Rp.
13.121.133.970
Pemhelian
Rp.
1.056.961.967
Akhirtahun
Rp.
(10.879.581.317)
Behan Pokok Penjualan
Rp. 238.588.665.000
12. Behan Penjualan Akun ini terdiri dari: 1). Iklan, komisi, dan promosi penjualan
Rp. 17.029.571'.994
2). Pengangkutan
Rp. 4.826.718.886
3). Royalti
Rp. 1.328.295.671
4). Lain-lain
Rp. 1.603.196.923
Jumlah
Rp. 24.787.789.475
13. Beban Umum dan Administrasi Akun ini terdiri dari: I). Gaji dan Bonus 2). Kesejahteraan karyawan 3). Pengobatan Karyawan 4). Penyusutan 5). Sewa 6). Sumbangan dan representasi 7). Perjalanan dinas 8). Amor! biaya emisi saham ditangguhkan 9). Jasa professional 10).Pelatihan 11 ).Air & Listrik 12).Telepon, Telex, Pos 13).Pembuangan Limbah 14).Asuransi 15).Lain-lain Jumlah 14. Beban Keuangan dan Penghasilan Bunga
Rp. 4.232.530.232 Rp. 575.420.600 Rp. 421.600.720 Rp. 1.776.848.856 Rp. 1.304.479.071 Rp. 1.071.190.118 Rp. 935.384.640 Rp. 908,488,800 Rp. 788.068.068 600.840.230 Rp. Rp. 825.906.275 Rp. 420.455.900 Rp. 706.500.720 Rp. 575.800.850 Rp. 457.455.902 Rp. 15.600.970.980
Beban keuangan ini terdiri dari: a). Beban bunga dan administrasi pinjaman bank
Rp. 9.220.625.861
b). Beban bunga sewa guna usaha dan lainnya
Rp.
Jumlah
18.065.442
Rp. 9.238.691.303
Sebagian besar penghasilan bunga yaitu sekitar 95% adalah merupakan penghasilan bunga pada deposito berjangka. 3. Perbedaan Laba Rugi menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan
Undang-Undang Pajak Penghasilan. Laba menurut akuntansi adalah selisih lebih pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan dan sebaliknya apabila biaya-biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan yang diterima maka selisihya disebut rugi. Laba
menurut pajak adalah penghasilan kena pajak yaitu penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya penyusutan, dan biaya administrasi serta biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak. Dalam ha! ini, laporan keuangan menurut Standard Akuntansi Keuangan perlu direkonsiliasi sehingga memenuhi syarat sebagai dasar untuk menentukan besamya pajak penghasilan terutang. Koreksi
fiskal
adalah
penyesuaian
yang
dilakukan
untuk
mentransformasikan laba sebelum pajak menurut akuntansi menjadi laba kena pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang dilakukan apabila perusahaan membebankan biaya-biaya yang menurut ketentuan perundangundangan perpajakan merupakan non deductible expense atau apabila perusahaan tidak menggabungkan penghasilan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan merupakan taxable income. Koreksi fiskal positif akan menghasilkan laba fiskal yang lebih besar dari laba komersial. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yarng dilakukan apabila perusahaan tidak membebankan biaya-biaya yang menurut ketentuan perundangundangan perpajakan merupakan deductible expense atau apabila perusahaan menggabungkan penghasilan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan merupakan non deductible income. Koreksi fiskal negatif akan menghasilkan laba fiskal yang lebih kecil daripada laba komersial.
Setelah melakukan analisa atas laporan keuangan komersial perusahaan ini maka koreksi fiskal yang perlu dilakukan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: a). Harga Pokok Penjualan. !. Penyusutan.
Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelibara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut pasal 11 UU No.17 tahun 2000 untuk menghitung penyusutan kelompok harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 4.2 Penyusutan Kelompok Harta Berwujud
Kelompok Harta Berwuiud I. Bukan Banl!llnan Kelompok 1 Kelompok2 Kelompok3 Kelompok4 II. Bangunan
Masa Manfaat 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun
Permanen 20 tahun Tidak Permanen 10 tahun Sumber : Undang-Undang No.17 tahun 2000
Tarif Penyusutan (Garis Lurus)
Tarif Penyusutan (Saldo Menurun)
25% 12,5 % 6,25 % 5%
50% 25% 12,5% 10%
5% 10%
-------
Menurut perincian laporan laba-rugi perusahaan ini bahwa jumlah penyusutan aktiva tetap yang dibebankan sebagai biaya pabrikasi adalah sebesar Rp 14.824.375.000. Sedangkan perhitungan penyusutan berdasarkan UU No.17
tahun 2000 beban penyusutan adalah sebesar Rp. 18.360.644.120. Hal ini disebabkan karena penempatan kelompok aktiva tetap :serta penetapan tarif penyusutan yang dilakukan perusahaan berbeda dengan penempatan kelompok aktiva tetap dan tarif penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian perlu dilakukan koreksi sebesar Rp. 3.536.269.120. Perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut komersial dan fiskal dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.3 Tabel Perhitungan Penyusutan Komersial Keterangan
Kelompokill
Saldo Awai Tahun2003
73.731.736.651
10.778.106.194
84.509.842.845
Penambahan
68.783.310.658
2.807.865.083
71.591.175.741
Pen1mrangan Dasar Penyusutan Tahun2003 Tarif Penyusutan Beban Penyusutan Tahun 2003
1.064.282.862
..
1.064.282.862
141.450.764.447 10% Saldo Menurun
13.585.971.277 5% Garis Lurus
155.036.735.724
679 .298.564
14.824.375.000
14.145.076.444
Kelompok Bamrnnan
Total
Tabel 4.4 Perhitungan Penyusutan Fiskal Keterangan
Kelompokm
Kelompok Banimnan
Saldo AwalTahun 2003
73.731.736.651
10.778.106.194
Penambahan
68.783.310.658
2.807.865.083
71.591.175.741
Pengurangan Dasar Penyusutan Tahun 2003 Tarif Penyusutan Beban Penyusutan Tahun2003
1.064.282.862
-
1.064.282.862
b).
141.450.764.447 12,5 % Saldo Menurun
Total
84.509.842.845
13.585.971.277 5% Garis Lurus
155.036.735.724
679 .298.564
18.360.644.120
17.681.345.556
Beban Umum dan Administrasi. I. Behan Kesejahteraan Karyawan
Dalam perincian laporan laba-rugi terdapat beban kesejahteraan karyawan sebesar Rp. 575.420.600. Menurut UU No.17 tahun 2000, jumlah beban tersebut tidak diperbolehkan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak karena dianggap sebagai suatu pemberian dalam bentuk natura. Kenikmatan dalam bentuk natura merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh tidak dalam bentuk uang. Apabila diterima oleh karyawan dalam bentuk uang, maka merupakan pengha.silan bagi karyawan tersebut dan bagi perusahaan diperbolehkan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak.
2. Behan Pengohatan Karyawan Perlakuan untuk hehan pengohatan termasuk pemherian dalam hentuk natura. Oleh sehah itu biaya sehesar Rp. 421.600.720 tidak holeh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Apahila diterima oleh karyawan dalam hentuk uang, maka merupakan penghasilan hagi karyawan tersehut dan hagi perusahaan diperholehkan sehagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. 3. Behan Sumhangan dan Representasi. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No.27/PJ.22/1986 tanggal 14 juni 1986, pengeluaran hehan jamuan atau entertainment dapat dihehankan sehagai hiaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan hrutto dengan alasan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan. Di
samping
itu,
pengeluaran
behan jamuan atau
entertainment tersehut harus dapat dihuktikan dan perusahaan harus
dapat melampirkan daftar nominatif dalam SPT Tahunannya. Daftar nominatif tersehut berisi nomor urut, tanggal entertainment, nama, tempat, alamat, jumlah heban entertainment, serta data herupa nama, jabatan, nama perusahaan, dan jenis usaha relasi yang diberikan entertainmet tesehut. Dari jumlah heban sumhangan dan representasi
sebesar Rp. 1.071.190.118, ternyata sejumlah Rp. 240.568.180 dapat dibuktikan melalui daftar nominatif, sedangkan sisanya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan hruto karena ;pengeluarannya tidak herhuhungan
dengan kegiataan
perusahaan
untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan, jadi diperlukan koreksi fiskal sebesar Rp. 830.621.938. 4. Behan Penyusutan Dalam biaya umum dan administrasi terdapat biaya penyusutan sebesar Rp. 1.776.848.856. Perhitungan
penyusutan
aktiva
tetap
menurut
komersial dapat dilihat pada tabel berikut: Tabet 4.5 Perhitungan Penyusutan Komersial
Kelompok
Kelompok
I l!I Saldo Awai Tahun 2003 4.125.387.571 4.232.656.226 Penambahan 503.385.685 646.748.887 Pengurangan 1.317.150.309 Dasar Penyusutan Tahun 2003 4.628. 773 .256 6.196.555.422 25% 10% Tarif Penyusutan Sal do Sal do Menurun Menurun Behan Penyusutan 1.157.193.314 619.655.542 Tahun 2003
Total 8.358.043.797 1.150.134.572 1.317.150.309 I 0.825.328.678
1. 776.848.856
sedangkan perhitungan penyusutan berdasarkan UU No.17 tahun 2000 adalah sebesar Rp. 3.204.950.329 sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 1.428.101.473. Perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut fiskal dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.6 Perhitungan Penyusutan Fiskal Kelompok Kelompok I II Saldo Awai Tahun 2003 4.125.387.571 4.232.656.226 Penambahan 503.385.685 646.748.887 Pemrurangan 1.317.150.309 Dasar Penyusutan Tahun2003 4.628.773.256 6.196.555.422 25% 50% Tarif Penyusutan Sal do Saldo Menurun Menurun Behan Penyusutan Tahun 2003 2.314.386.628 890.563.701
-
c).
Total 8.358.043.797 1.150.134.572 1.317.150.309 10.825.328.678
3.204.950.329
Pendapatan dan Beban Lain-Lain. 1). Pendapatan Bunga Sesuai dengan ketentuan UU No.17 tahun 2000, penghasilan berupa pendapatan bunga dikenakan pemotongan pajak de:ngan tarif khusus dan bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final ini tidak dimasukkan kedalam penghitungan penghasilan kena pajak. Dengan demikian harus dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 9.126.692.607. 2). Beban dan Denda Pajak. Oleh pihak pajak, perusahan dikenakan denda pajak sebesar Rp 480.096.076 karena kelalaian perusahan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak terhutang. Perusahaan memasukkan beban denda pajak tersebut sebagai beban pengeluaran yang mengurangi penghasilan kena pajak. Menurut UU No.17 tahun 2000, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan
dihidang perpajakan, tidak holeh dikurangkan dari penghasilan hruto. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 480.096.076. Koreksi fiskal yang telah disehutkan tersehut diatas dapat dijaharkan sehagai herikut: a. Koreksi fiskal positif meliputi: 1) Behan Kesejahteraan Karyawan
: Rp.
575.420.600
2) Behan Pengohatan Karyawan
: Rp.
421.600.720
3) Behan Sumhangan dan Representasi
: Rp.
830.621.938
4) Behan dan Denda Pajak
: Rp.
480.096.076
Total
: Rp. 2.307.739.334
h. Koreksi fiskal negatifmeliputi: 1) Behan Penyusutan
: Rp. 4.964.370.593
2) Pendapatan Bunga
: Rp. 9.126.692.607
Total
Rp.14.091.063.200
Koreksi fiskal tersehut diperlukan karena adanya perhedaan-perhedaan dalam pengakuan pendapatan dan hehan antara Standard Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perundang-undang perpajakan. Perhedaan tersehut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu: a. Perhedaan waktu (timing difference) Perhedaan waktu disehahkan karena adanya perhedaan waktu pengakuan pendapatan dan hehan tertentu antara akuntansi dengan ketentuan perpajakan.
Perhedaan
ini
mengakihatkan
te~iadinya
penggeseran
pengakuan pendapatan dan hehan tertentu antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Koreksi fiskal alas laporan !aha rugi perusahaan ini yang termasuk kelompok timing difference adalah:
I) Beban penyusutan sebesar Rp 4.964.370.593 b. Perbedaan tetap (permanent difference). Perbedaan ini timbul karena adanya pendapatan dan beban-beban tertentu yang diakui menurut akuntansi, akan tetapi tidak diakui menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Koreksi fiskal atas laporan laba rugi perusahan ini yang termasuk kelompok permanent difference adalah:
4.
I) Beban Kesejahteraan Karyawan
:Rp.
575.420.600
2) Beban Pengobatan Karyawan
:Rp.
421.600.720
3) Beban Sumbangan dan Representasi
:Rp.
830.621.938
4) Beban dan Denda Pajak
:Rp.
480.096.076
5) Pendapatan Bunga
: Rp. 9.126.692.607
Rekonsiliasi
dan
Penyajian
Laporan
keuan1~an
Meuurut
UU
Perpajakan Untuk
keperluan
perpajakan,
wajib
pajak
diwajibkan
untuk
menyampaikan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang dihasilkan mela.lui proses rekonsiliasi atas laporan keuangan komersial. Rekonsiliasi laporan keuangan menurut Standard Akuntansi Keuangan dapat disusun setelah melakukan proses analisa atas transaksi usaha. Hasil analisa tersebut akan menghasilkan dua kelompok transaksi yaitu transaksi yang sama dan transaksi yang berbeda menurut Ketentuan Penmdangundangan Pajak. Selanjutnya transaksi yang berbeda tersebut digolongkan
menjadi beda kelompok tetap dan beda kelompok waktu. Perbedaan ini merupakan penyesuaian atas beban-beban yang tidak diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan penghasilan yang secara fiskal merupakan bukan merupakan objek pajak. Karena adanya perbedaan tersebut maka perlu dilakukan koreksi fiskal baik koreksi positif maupun koreksi negatif. Rekonsiliasi laba akuntansi menjadi laba kena pajak dengan memperhatikan sifat koreksi fiskal (positif dan negatif) dapat dijabarkan sebagai berikut: Laba komersial
Rp. 70.096.126.203
Koreksi Positif: 1) Beban Kesejahteraan Karyawan
: Rp.
575.420.600
2) Beban Pengobatan Karyawan
: Rp.
421.600.720
3) Beban Sumbangan dan Representasi
: Rp.
830.621.938
4) Beban dan Denda Pajak
: Rp.
480.096.076
Koreksi Negatif: 1) Pendapatan Bunga
:(Rp. 9.!26.692.607)
2) Beban penyusutan
:(Rp. 4.964.370.593)
Laba kena Pajak
:Rp. 58.312.802.337
Rekonsiliasi laporan laba rugi perusahaan ini dan penyi\jian laporan laba rugi fiskal dapat dilihat dalam lampiran 5 dan lampiran 6.
5. Perhitungan Pajak Penghasilan pada Perusmhaan Ini Tarif pajak penghasilan berdasarkan Ketentuan pasal 17 Ayat l UU No.17 tahun 2000 yaitu besarnya tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri yang meajalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut: Tabel 4.7 Tarif PPh Badan Lapisan Penghasilan Kena Pajak
TmrifPajak
Sampai dengan Rp.50.000.000
10%
Diatas Rp.50.000.000 - Rp.100.000.000
15 %
Diatas Rp.100.000.000
30%
'
Sumber : Undang-Undang No. 17 tahun 2000 Untuk keperluan penerapan tarif pajak tersebut jumlah penghasilan kena pajak harus dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah. Pada perusahaan ini terdapat kredit pajak yang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan terutang yaitu: I) Pemotongan pajak atas penghasilan dari kegiatan dibidang impor yaitu PPh pasal 22 sebesar Rp. 6.630.311.185. 2) Angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayar oleh wajib pajak selama tahun pajak yang bersangkutan sebesar Rp. 5.052.678.869. Dari laporan keuangan yang disusun menurut Ketentuan UndangUndang Perpajakan diperoleh laba kena pajak perusahaan ini adalah Rp.
58.312.802.337 dibulatkan dalam ribuan rupiah penuh menjadi Rp. 58.313.800.000. Perhitungan pajak penghasilan yang terutang adalah sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak
Rp. 58.313.800.000
Pajak Penghasilan: I 0 % x Rp 50.000.000
=
Rp.
5.000.000
15 % x Rp 50.000.000
=
Rp.
7.500.000
30 % x Rp 58.113.800.000
=
Pajak Penghasilan Terutang
Rp. 17.434.140.000 Rp. 17.446.640.000
Dikurangi: I) PPh Pasal 22 Rp 6.630.311.185 2) PPh Pasal 25 Rp 5 .052.678.869 (Rp. 11.682.990.054) Pajak Penghasilan yg masih harus dibayar ( PPh Psi 29) = Rp. 5.763.650.046
BABV KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A.
KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan
pada bab-bab
sebelumnya mengenai
"Analisis Empris Rekonsiliasi Pajak Pengl!asilan Mennrnt Standard Aknntansi
Kenangan
(SAK)
dengan
Pengbasilan Untnk Tab1111 Pajak 2003
Undang-Undang
Pajak
(Stndi Empiris Pada
Pernsabaan Spare Part di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Jakarta, maim dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Laporan keuangan yang disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan laporan keuangan fiskal dimana laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku. 2. Perbedaan antara laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laporan fiskal karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya. Dimana perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: beda tetap (permanent differences), beda waktu (timing differences). 3. Adanya perbedaan tersebut, maka hams dilakukan koreksi fiskal sebagai proses untuk merekonsiliasi laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjadi laporan fiskal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal
tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu: koreksi positif dan koreksi negatif. 4. Pada tahun 2003, perusahaan ini memperoleh laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebesar Rp. 70.096.126.203 sedangkan menurut laporan keuangan fiskal, laba kena pajak adalah sebesar Rp. 58.312.802.337.
B.
IMPLIKASI Bertitik tolak dari hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan terutama bagi perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya yaitu: I. Apabila perusahaan ingin meningkatkan kesejahte.raan karyawan baik berupa menanggung biaya pengobatan maupun memberikan hadiah, maka
sebaiknya
perusahaan
mewujudkannya
dengan
cara
menggabungkannya sebagai bagian dari beban gaji dan bonus atau tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, sehingga beban tersebut diperbolehkan untuk dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. 2. Untuk beban sumbangan dan representasi, dimana. beban representasi sebaiknya dibuat daftar normantif yang lengkap sebagai bukti bahwa beban tersebut digunakan untuk tujuan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan.
3. Pihak perusahaan hendaknya mempersiapkan lebih dini perhitungan laba kena pajak dan memenuhi kewajibannya secara tcpat waktu agar tidak melewati batas waktu penyetoran pajak dan penyampaian SPT sehingga tidak dikenakan sanksi administrasi ataupun denda oleh pihak fiskus. 4. Perusahan hendaknya membuat tax library dan senantiasa mengikuti peraturan dan perkembangan baru dalam perpajakan sehingga laporan keuangan fiskal yang disajikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan.
DAFTAR PUSTAKA
Berita PB&Co. "Rekonsiliasi Fiskal" , Jakarta, 2008, diakses melalui google: http://www.pb-co.com/news.asp?id=412&lang=ind.
Berita Seputar Pajak di Indonesia. "Koreksi Fiskal '', fakarta, 2008, diakses melalui google: http://pajakindonesia.wordpress.com/2008/02/28/koreksifiskal/.
Gunadi. "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan '', Salemba Ernpat, Jakarta,2002.
Graham J, Willard. 2002, Perbedaan-Perbedaan Antara Prinsip Akuntansi dan Prinsip Pajak Dalam Laporan Keuangan, Jakarta: Penerbit salemba empat
Hamid, Abdul. "Buku Panduan Penulisan Skripst', FEIS UIN Press, Jakarta, 2007. Hariwibowo, Ismawati. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Untuk Menentukan Lab Kena Pajak Pada PT.XYZ, UIN Jakaiia, 2004. Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. Standar Akuntansi Keuangan per I september 2007, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. "Metodo/ogi Pene/itian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen", Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2002.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: SKMK. No.633/KMK.04/1994 jo. SKMK No.466/KMK.04/2000 tentang "Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan penggantian atau imbalan sehubungan dengan peke1jaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu serta yang berkaitan dengan pelaksanaan peketjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi ke~ia", Jakarta.
Keputusai1 Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-29/PJ.4/1995 jo. KEP.213/PJ/2001 tentang "Perlakuan perpajakan atas penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan penggantian atau imba/an sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di
daerah tertentu ser/a yang berkaitan dengan pelaksanaan pekeljaan yang dapal dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kelja", Jakarta. Kieso dan Weygandth. "Akuntansi Keuangan Menengah ", Erlanggas, Jakarta, 2002.
Lalu, Hendry Yujana dan Muda Markus, "Pajak Penghasilan Petunjuk Umum dan Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru ", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
Mardiasmo. "Perpajakan", Edisi Revisi 2008, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008.
Pardiat, 2003. Akuntansi Perpajakan, Jakarta: Penerbit Widyaiswara Pajak.
Republik Indonesia, 2000. Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Penerbit Pustaka Setia.
Resmi, Siti. "Perpajakan Teori & Kasus", Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta, 2003.
Rusjdi, Muhammad. "Pph Pajak Penghasilan ", Indeks, Jakarta, 2004.
Suandy, Erly, 2006, Perpajakan, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Suandy, Erly, 2006, Hukum Pajak, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Undang-undang No.6 Tahun 1983 jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2000 jo. Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Uudang-undang No.7 tahun 1983 jo. Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
Wajuyo. "PerpajakaYJ Indonesia" Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
Yusronillah, Fanny, Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Jenis Peke1jaan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pqjak, UIN Jakarta, 2006.
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN IN! . - - - --·-
Lampiran 1
General Meetings Of Shareholders
-,i!Ji,
Managing Director
I
I
Finance & Administration
Operation
l
r-
r
I
Market &Dev
Export
11
Finance
Sales
I [ Factory
I
I
Technic & Development
Human Resources
-1 r
Accountin!J
J -,
Local Purchasing
I
LT
,,.!:!wJ
a
Dev Import
I
Rect& Selec1
'--
I
Quality Assurance
~~~.v2f:•'''f%t
Training
I e·he2w
~dust
lation
!!I
,
- - -" '
,---·---
,--
-
I
Corporate Secretary
- -· · · · · · · ·
I
International Business I
I
I
Financial Controller
I
Board Of Comissioner
L.-l Personnel
11 ~%%;:•,cJJ,
ii H
Q.C
II
Lab& Calibration
PERUSAHAAN INI Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Tahun 2003 (Dalam Rupiah)
Lampiran 2
TIVA TIVALANCAR : dan setara kas
tang Usaha 1-lubungan fsti!ne\vq Lain - lain
sediaan Bersih ya dibayar dimuka dan iva Lancar Laino ya ilah Aktiva Lancar TIVA TETAP ii tcrcatat unulasi penyusutan ii Buku TIVA LAIN - LAIN tg muka pembelian aktiva tetap ah yang belum digunakan ·~ntuk usaha
)'a emisi sahan1 ditangguhkan - bcrsih lain 1lah Aktiva Lain - lain 11LAH AKTIVA 1 -
IVAJIBAN DAN EKUITAS IVAJIBAN LANCAR an1an Bank ang: Jsaha ang Pajak .'a n1asih harus dibayar !ah Kc\vajiban Lancar
14,946,465,100 54,880,665,913 5,087,209,449 533,302,216 55,444,308,924 5,745,504,630
136,637,456,232
173,911,703,402 (59. 732,631,078)
114, 179,072,324
4,235,383,826 2,432,994, 190 2,422,636, 772 7,264,772,975
11,355,787,763 262, 172,316,319
4,254,256,087 13,200, 133,4 76 15,i43,372,154 3,991,663,654
36,589,425,371
BA DIT ANGGUHKAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN
)AN SEWA KEMBALI - Bersih UITAS ja! Sahan1 - ni\ai nominal per saham Rp. 500 ~odal Dasar - 400.000.000 saham ~odal ditempatkan dan disetor penuh - 196.768.000 :>
saham
sih penilaian kembali aktiva tetap lo laba lah Ekuitas ~LAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
987,841,838
98,384,000,000 96,000,000 31,956,591,903 94, 158,457,207
224,595,049, 110 262, 172,316,319
PERUSAHAAN INI Laporan Laba Rngi Untuk Periode Yang Berakhir Tahun 2003 (Dalam Rupiah)
PENJUALAN BERSIH BEBAN PO KOK PENJUALAN LABAKOTOR BEBAN USAHA : Penjualan Umum dan Administrasi Jumlah Bcban Usaha
349,560,894,566 (238,588,665,000) 110,972,229,566
24,787,789,474 15,600,970,982 40,388, 760,456
LABA USAHA PENGHASILAN DAN BEBAN LAIN -LAIN: Penghasilan bunga Selisih kurs - bersih Beban Keuanga11 Beban dan denda pajak Lain - lain bersih Penghasilan dan beban lain - lain
Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan
Lampiran 3
70,583,469, 110
9, 126,692,607 160,068, 158 (9,238,691,303) (480,096,076) (55,316,293) (487,342,907) 70,096, 126,203
Keterangan Hak Atas Tanah Bangunan & Prasarana Mesin & Peralatan Peralatan Kantor Kendaraan Jumlah
Akumulasi Penyusutan : Bangunan & f'rasarana Mesin & Peralatan Peralatan Kantor Kendaraan Jumlah
SaldoAwal 8,049,639,000 18, 778, 106, 194 73, 731, 736,65 l 4,125,387,571 4,232,696,226 l 00,917,565,642
3,276,791,384 35,618,609,728 1,596,305,938 31,410,074,708 71,901,781,758
Penambahan
Pengurangan
2,807,865,083 68,783,310,658 503,385,685 646,748,887 72,741,310,313
664,287,039 13,874,504,110 1,216,445,720 1,729,808,552 17,.485,045,42 l
1,064,282,862
l,317,150,309 2,381,433,171
203,764,057 l,!81,364,744 l,385,128,801
Saldo Akhir 8,049,639,000 13,585,971,277 141,450,764,447 4,628, 773,256 6, l 96,555,422 173,911,703,402
3,941,078,423 49,289,349, 78 l 2,812,751,658 3,689,451,216 59,732,631,078
PERUSAHMN IN!
Lamp/ran :5
Rokons111asl Laporan Laba - Rugl Flskal Untilk Pcrtodo Yang Borakhlr Desembcr 2003 Keter.ingan
Komersfai
Koroksl Flska\ Beda Tetao
Penjuatan Bersih H::.rga Pokok Penjualan Laba Kotor
Beban
l>
flsk.al
Boda \l.Jaktu
349,560,894,5ee
349,5en.S94,566
(238,588,665,000
(3,538,:!69, 120)
110,972,229,566
1242.124,934,120) t07,435,S60,446
Usah~:
Seba'\ Penp;.::lan !klan, kornisi, dan promosi penjualan
(17,029,577 ,9941
(17,029.577,994)
Pen9angkutan
(4,826,718,886)
(4,826,718,886)
Royalti
(1,328,295,671}
(1,328,295,6711
Lain - lam
(1,603,196,923)
(1,603,196,923)
(24,787,789,474)
(24,787, 789,474)
b Behan Urnurn dan Administrasi Gaji dan Bonus
(4,232,530,232}
(4.232,530,232)
Kesejahteraan karyawan
(575,420,600)
575,420,600
Pengobatan Karyawan
(421,600,720)
l
Fei.yusutan
(1, 776,848,856)
Sewa
(1,304,479,071)
Surnbangan dan representasi
{1,071, 190, 118)
.,1,600, 720 {1,428,. 01,473)
(3,'.<04,850,329) {1,304,479,071)
830,621,938
(240,568,180)
PerJ
(935,384,640)
{935,384,640)
Amortisasi hiaya emisi saham ditangguhkan
{908,488,800)
(908,488,800)
Jasa p1ofesional
{788,068,068)
(781:1,068,068)
Pelatihan
(600,840,230)
(600.840,230)
Air & Listnk
(825,906,275)
(825,906,275)
Telepon, Telex. Pos
(420,455,900}
(420,455,900)
Pembuangan Limhah
(206,500, 720)
{206,500,720)
Asurans1
(575,800,850}
(575,800,850)
Lam - lain
(957,455,9-02)
(957,455,902)
Jumlah Behan Usaha
Laba Usaha
(15,600,970,982)
(15,201.429, 197)
(40,368,760,456)
(39,989,218,671)
70,583,469, 110
67,446,741:r75
Penghasllan (Beban) Lain - lain; Penghasi1an Sunga Se!Jsih Kurs Behan Keuangan Behan dan Denda Pajak Lam - fain Jumtah Penghasllan ( Behan ) Lain - lain
Laba Berslh Sehelum Pajak
9, 126,692,607
(9,126,692,607)
160,068,158
160,068, 158
(9,238,691,303)
(9,238,691,303)
(480,096,076)
480,096,078
(55,316,293)
(55.316,293)
(487,342,9-07)
(9,133,939,438)
70,096,126,203
58,312,802,337
PERUSAHAAN INI
Lampiran 6
Laporan Laba - Rugi Fiskal Untuk Periode Yang Berakhir Desember 2003 ( Dalam Rupiah )
Penjualnn b"lrsih Barga Pokok Penjuaian
Laba Kotor
349,560,,894,566 (242, 124,934, 120) 107,435,.960,446
Behan lisaha : a. Beban Penjualan b. Beban Urnurn dan Administrasi
24, 787,.789,474 15,201.429,197
Jumlah Behan Usaha
39,989,218,671 67,446,741,775
Penghasilan ( Behan ) Lain - Lain : Selisih Kurs Beban Keuangan Lain - Lain
J umlah Penghasi!an ( Behan ) Lain - lain
160,,068, 158 (9,238,691,303) (55,316,293) (9, 133,939,438)
Laba bersih Sebelum Pajak
58,312,802,337
