FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA POLA HUBUNGANNYA DENGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

FISIPOL-UIR

Jurnal Siasat., Volume 10 (2), hal 204-214 (2016)

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA POLA HUBUNGANNYA DENGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Muhammad Arsy Ash Shiddiqy a

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Islam Riau b jalan Kharuddin Nasution No 113, Pekanbaru, 28284, Riau, Indonesia Email:

Abstract Implementation of Village Government in the reformation era is essentially a process of democratization, during new order processed from top to bottom, now opposite the current proceeds from below which is from the village itself. The establishment of the Village Consultative Body or Village Parliament (BPD) aims to create good and harmonious partnership and not confrontational between the village chief as the head of the Government of the Village and Village Consultative Body (BPD) as representatives of the people of the village as is demonstrated by the legislature both at the district/city, provincial and central government. The emerging of the Village Consultative Body (BPD) is rated as a democratic political institutions in rural communities that provide a new atmosphere in the democratic life of the village. This research is a qualitative study using a descriptive model that describes the object based on the facts. Keyword: Fungtion, Village Consultative Body (BPD), Village Government

Abstrak Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di era reformasi pada hakikatnya adalah proses demokratisasi, dari yang selama orde baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini berproses dari bawah yakni dari desa itu sendiri. Terbentuknya Badan Permusyaratan Desa (BPD) bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil-wakil rakyat Desa seperti yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Lahirnya Badan Permusyaratan Desa (BPD) dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaaan yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di Desa. Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan model deskriptif yang menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kata Kunci: Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa.

PENDAHULUAN Era reformasi telah membawa banyak perubahan hubungan system pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat desa. Perubahan sistem pemerintahan desa ditandai dengan adanya otonomi desa. Otonomi ini diharapkan mampu mendorong dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini dikarenakan desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri berdasarkan aspirasi dan potensi yang dimiliki dalam mempercepat pembangunan desa sehinga

tercapai kesejahteraan rakyat desa. Desa sebagai penyelenggara pemerintahan terkecil merupakan ujung tombak baik dalam pelayanan maupun pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh Kepala desa beserta perangkat desa dan Parlemen Desa (BPD). Dalam menuju tata pemerintahan desa yang baik maka dibutuhkan kemitraan dan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan parlemen desa. Hubungan yang baik dan kondusif antara pemerintah desa dan parlemen desa diharapkan

204

MUHAMMAD ARSY ASH SHIDDIQY

mampu memperlancar penyelenggaran otonomi desa yang mampu mendorong good governance yang mampu mendekatkan negara dengan masyarakat desa sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintah desa yang lebih transparan, akuntabilitas dan responsive Parlemen Desa (BPD) merupakan badan legislasi dan pengawasan peraturan desa, APBDes dan keputusan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Beberapa persoalan yang terkait dengan pemahaman peraturan desa, kesalah pahaman hak dan kewajiban keduanya yang mewarnai dinamika hubungan antara pemerintah desa dan parlemen desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD ini adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPRD. Karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional di bentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat di tingkat desa. Terbentuknya Badan Permusyaratan Desa bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakilwakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga 205

kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyaratan Desa dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaaan yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi ini masih belum dilaksanakan dengan sepenuhnya. Berdasarkan analisa dan fakta serta merujuk pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 55, peneliti menemukan bahwa tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa oleh BPD masih belum belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut . Masih belum jelasnya Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa yang Berguna untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman Masyarakat desa, Aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan oleh Badan Permusyawaratan Desa belum representatif dalam mewakili keinginan masyarakat yang sebenarnya untuk menunjang kemajuan desa. Badan Permusyawaratan Desa hanya mengawasi proses pelaksanaan pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat seperti bedah rumah dan Pembangunan jalan desa. Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa lainnya Pelaksanaan pengawasan ini tidak dilaksanakan sepenuhmya oleh anggota BPD, Pengawasan yang tidak efektif ini

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA POLA..

tentu dapat mengakibatkan terjadinya penyelewengan oleh Pemerintah Desa yang dapat merugikan masyarakat.

METODE PENELITIAN Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan model deskriptif yang menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, lebih lanjut dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber data yang dapat diklasififikasikan menjadi Person (orang) adalah tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang akan diteliti, Paper (kertas) adalah berupa dokumen, buku-buku, warkat, keterangan, arsip, pedoman, surat keputusan (SK), dan sebagainya, kemudian Place (tempat) merupakan sumber data keadaan ditempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dangan penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber data ini adalah tempat, orang, atau benda yang dapat memberikan data sebagai bahan penyusunan informasi bagi peneliti. Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data, pemilihan informan melalui menggunakan Teknik Purposive Sampling yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Datadata yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

PEMBAHASAN FUNGSI Sehubungan dengan pengertian fungsi, Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) mengemukakan fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok

aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Musanef (2004:10) menjelaskan, “Yang dimaksud dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu”. Selanjutnya, Siagian (2006:155) mengemukakan, “Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi adalah perincian dari tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen merupakan.”derivation” dari pada fungsi-fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan.” Menurut sutarto (2002:55), Fungsi adalah sekelompok aktivitas sejenis, berdasarkan kesamaan jenis dan berdasarkan sifatnya atau pelaksanaannya.

OTONOMI DESA Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau Village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus

206


rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi: 1. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 2. kewenangan lokal berskala Desa; 3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 4. Kabupaten/Kota; dan 207

5.

kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

PEMERINTAHAN DESA Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 372 tentang Pemerintahan Daerah, Menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah, pertama urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kedua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, ketiga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota, keempat urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang–undangan diserahkan kepada desa. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2003:3). Karena itu, kepala desa bertanggung jawab kepada lembaga pemerintahan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada lembaga pemerintahan tingkat di atasnya. Selaku wakil masyarakat desa, maka dapat dikatakan bahwa kepala desa merupakan wakil dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga landasan utama pemerintahan desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan desa pada dasarnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan ungkapan lain, pemerintahan demokratis, dalam hal ini tingkat desa, adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat (Udak, 2003:92). Selain itu, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang dapat dikontrol oleh masyarakat (Ali, 2007:103). Pemerintahan Desa


sebagai penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan yang datangnya dari pihak atasan juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat (Misdiyanti, 1993: 47). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesian (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Selain itu, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenagan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). Sebagai penyelenggara unsur pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut : Fungsi Pemerintahan Desa: 1. 2. 3.

4.

5. 6.

Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan Melaksanakan pembinaan perekonomian desa (Solekhan, 2012:63).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah desa dan

BPD. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas : 1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa 2. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas : a. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis lapangan seperti unsur pengairan, keagamaan dan lainlain. c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011: 73). Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: 1. Kepastian hukum; 2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; 3. Tertib kepentingan umum; 4. Keterbukaan; 5. Proporsionalitas; 6. Profesionalitas; 7. Akuntabilitas; 8. Efektivitas dan efisiensi; 9. Kearifan lokal; 10. Keberagaman; dan 11. Partisipatif. Adapun Aspek-Aspek Tata Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut : 1. Administrasi Pemerintahan desa: Yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatankegiatan pemerintahan, perkantoran desa, keuangan desa, ipeda, kependudukan, pertahanan, kantibmas, dan lain sebagainya.

208


2.

3.

4.

Administrasi Pembangunan Desa: Yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatankegiatan bantuan pembangunan desa, pendapatan desa, perencanaan pembangunan desa, pengaturan bangunanbangunan, lomba desa, LKMD dan sebagainya. Administrasi Pembinaan Masyarakat: Merupakan proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatankegiatan pembinaan masyarakat desa, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun instansi-instansi sektoral. Manajemen dan Kepemimpinan Desa: Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating dan pengawasan pembangunan desa. Sedangkan kepemimpinan desa adalah suatu kelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi warga desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta mengkoordisasikan kegiatankegiatan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa tercapai secara efektif dan efisien (Sudirwo, 1991: 62).

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Pemerintahan Desa BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"- nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa. BPD mempunyai 209

kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Dalam melaksanakan perannya sebagai sarana yang melancarkan keputusan kolektif di desa maka BPD yang merupakan wakil dari masyarakat desa tersebut, harus menjembatani antara masyarakat dengan Pemerintah Desa agar minimal adanya kesamaan pendapat dalam menetukan keputusan-keputusan kolektif di desa dan apabila tidak dijembatani maka setidaknya BPD mampu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa agar nantinya setiap keputusan-keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat desa, masingmasing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain: 1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra, 2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai, 3. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan,


4.

Adanya prinsip saling menghormati (Wasistiono 2006:36).

Sebagai pelaksana fungsi Legislasi Berdasarkan analisis dan fakta bahwa kedua lembaga Pemerintahan Desa ini masih belum mengerti dan memahami bagaimana bentuk Peraturan Desa dan bagaimana mekanisme yang harus dilakukan dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa. Tanpa mereka sadari pada dasarnya dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dimaksud memuat tentang pelaksanaan Peraturan Desa, perlu digaris bawahi dan untuk diketahui mengenai Perturan Desa bahwa setiap Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya. APBDes merupakan rencana operasional dalam program pemerintahan dan pembangunan desa dalam jangka satu tahun anggaran yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran desa dan anggaran ini diperuntukan bagi masing-masing Desa di Indonesia untuk membangun Desanya demi kesejahteraan masyarakat. APBDes yang sudah diturunkan kepada Desa dan di sepakati bersama pelaksanaanya antara Kepala Desa dengan BPD merupakan satu contoh “Peraturan Desa” yang disepakati bersama antara kedua lembaga tersebut tentang bagaimana pelaksanaannya tersebut, dan ini berarti bahwa Kepala Desa wajib hukumnya membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan Peraturan Desa dan sudah pasti Kepala Desa harus membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes. Dari itu dapat disimpulkan bahwa antara Kepala Desa dan BPD masih banyak yang belum Memahami apa itu Peraturan Desa dan bagaimana bentuk Peraturan Desa itu sendiri terlebih lagi bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam hal penetapan Peraturan Desa.

SEBAGAI PELAKSANA PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa

aspirasi dari masyarakat yang belum bisa dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya pendapat yang berbeda antara Pemerintah Desa dan BPD, contohnya dalam usulan mengenai pembangunan balai pertemuan dan semenisasi jalan di sebuah desa, Pemerintah Desa lebih bersikap realistis daripada BPD dalam menanggapi usulan ini, yaitu mempertimbangkan dengan situasi dan kondisi yang ada, dimana kondisi pada saat itu dana yang dimiliki oleh desa tidak mencukupi karena masih ada kebutuhankebutuhan yang lebih penting dari pada pembangunan balai pertemuan dan semenisasi jalan. Hal inilah yang menyebabkan Pemerintah Desa kurang memberikan respon atau tidak menindaklanjuti terhadap usulan tersebut. Berbeda dengan Pemerintah Desa, BPD yang mewakili suara masyarakat lebih bersikap pada terpenuhinya sarana dan prasarana desa yang belum memiliki sarana yang memadai tanpa mempertimbangkannya dengan situasi dan kondisi Desa. SEBAGAI PELAKSANA FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA 1.

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN APBDES

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terkait dalam hal pelaksanaan APBDes yaitu pertama-tama BPD melakukan pengawasan dengan cara meminta dan memeriksa usulan rencana kegiatan dari Pemerintah Desa, tanpa persetujuan dari BPD rencana usulan kegiatan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Jika usulan itu disetujui oleh BPD maka usulan tersebut dapat diteruskan ke lembaga yang lebih tinggi hingga turun dana untuk pelaksanaannya. Pelaksanaan pengawasan oleh BPD Desa terhadap pelaksanaan APBDes dilakukan secara berkala dengan melihat perkembangan pelaksanaannya tetapi untuk pengawasan lebih jelasnya Pemerintah Desa membuat laporan keuangan, perkembangan pelaksanaan dan penggunaan keuangan tersebut, ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun

210


anggaran yang pelaksanaannya diwajibkan untuk masa satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini akan memperlihatkan secara transparan apakah aktivitas Kepala Desa dalam penggunaan anggaran dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam APBDes. Apakah aktivitas yang dilakukan tidak melanggar larangan bagi Kepala Desa, dan apakah penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenang itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar aturan yang ada. Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes yang di lakukan oleh BPD merupakan pengawasan secara tidak langsung yang hanya dengan melihat dari laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari Kepala Desa.

2.

PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DESA

Beradsarkan analisis diatas diketahui oleh penulis bahwa banyak Desa yang tidak memiliki Peraturan Desa yang disepakati bersama baik yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan atau keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, hal ini dikarenakan ketidak mengertian antara kedua lembaga desa tentang bagaimana itu bentuk Peraturan Desa dan bagaimana mekanisme yang harus dilakukan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya mengawasi Peraturan Desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

3.

PENGAWASAN TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA DESA

Dalam hal pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa, BPD selalu berperan aktif terhadap tugasnya sebagai fungsi pengawasan. Pengawasan yang 211

dilakukan dalam keputusan kepala desa yaitu pembangunan dan kemajuan desa, disini BPD selalu aktif dalam mengawasi antara seminggu sampai dua minggu sekali terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Pengawasan ini dilakukan secara langsung oleh Ketua BPD bersama dengan wakilnya sendiri yang terjun langsung mengawasi keadaan pembangunan. Sementara pengawasan dalam bidang pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat seperti pembuatan surat menyurat juga dilakukan secara langsung oleh anggota BPD dan bisa juga secara tidak langsung dengan menerima aduan dari masyarakat sendiri jika ada ketidak nyamanan dalam pemberian pelayanan dan jika terdapat penyimpangan atau pungutan liar yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa sebagai berikut: 1.

HUBUNGAN BAIK ANTARA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA

BPD mempunyai hubungan yang baik dengan Pemerintah Desa, Hubungan kemitraan antara keduanya selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Dalam hubungan ini baik pemerintah desa maupun BPD saling bekerja sama, saling menghargai dan saling menghormati. Setiap pengambilan kebijakan Pemerintah Desa melakukan konsultasi dengan BPD dan sebaliknya.


2.

MASYARAKAT

Nilai-nilai sosial budaya dan kebiasaan masyarakat yang mendukung dan berpartisipasi dalam usaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dengan kebiasan mereka yang selalu gotong royong dan musyawarah. Faktor penghambat yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa yaitu sebagai berikut:

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah dan disertai kurangnya pengalaman dari setiap anggota dalam keikutsertaan berorganisasi sehingga menjadikan lembaga ini memiliki kualitas SDM yang kurang kompeten dalam menjalankan fungsinya. Salah satu penyebeb ketidak efektifan pelaksanaan fungsi BPD khusunya fungsi legislasi karena kurangnya pemahaman serta kemampuan anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi legislasi tersebut. Sehingga faktor kualitas SDM anggota BPD yang menjadi salah satu penghambat proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

KEUANGAN

Sumber dana bagi BPD yang masih minim menjadi sebuah alasan sehingga tidak memacu motivasi para anggota BPD untuk bekerja secara optimal dalam menjalankan fungsinya untuk memajukan dan menciptakan desa yang lebih baik. Permasalahan dalam pendanaan ini dialami oleh BPD karena alokasi dana untuk operasional dan kesejahteraan BPD kurang memadai.

SARANA DAN PRASARANA

Kurangnya fasilitas yang memadai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa tentu dapat menghambat segala aktivitas yang akan dikerjakan. Sebagai sesuatu yang mendukung kegiatan tentu sarana dan prasarana yang ada harus memadai baik itu segi jumlah, dan kualitasnya dan lebih praktis mudah penggunaannya. Jika ini tidak terpenuhi tentu menjadikan nya sebuah penghambat dan kinerja BPD tidak bisa dilakukan secara optimal dan terbatasi karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja mereka.

KESIMPULAN Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Berikut : 1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat peraturan desa (legislasi) masih belum terlaksana, hal ini dilihat dari hasil penelitian bahwa BPD masih belum Memahami apa itu Peraturan Desa dan bagaimana bentuk Peraturan Desa itu. 2. Pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sejauh ini masyarakat mendapatkan ruang untuk menyampaikan masukan dan pendapat kepada Pemerintah Desa melalui BPD yakni aspirasi masyarakat disampaikan kepada BPD dengan bertatap muka secara langsung, kemudian melalui forum yang diadakan oleh lembaga terkait bersama masyarakat. 3. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Pelaksanaan APBDes, dan Keputusan Kepala Desa masih belum berjalan dengan optimal karena belum lengkapnya pengawasan terhadap

212


Peraturan Desa sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BPD masih kurang. Faktor pendukung BPD dalam melaksanakan fungsi dan perannnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pertama, Hubungan baik antara BPD dengan Pemerintah Desa, baik pemerintah desa maupun BPD saling bekerja sama saling menghargai dan saling menghormati. Setiap pengambilan kebijakan Pemerintah Desa melakukan konsultasi dengan BPD dan sebaliknya. Kedua, masyarakat yang selalu menjunjung nilai-nilai sosial diantaranya kebiasan mereka gotong royong dan musyawarah dalam penyelesaian setiap persoalan sehingga menunjang fungsi BPD dalam melakukan fungsinya dengan baik. Faktor penghambat BPD dalam menjalakankan fungsinya yaitu. Pertama, kurangnya kualitas SDM apartur dalam menjalakan tugas dan fungsinya. Kedua, keuangan yang selalu menjadi permasalahan dalam menjalankan program pemerintahan desa, dan Ketiga sarana dan prasarana yang tidak mendukung lembaga ini dalam menjalankan fungsinya dengan baik.

SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 1. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dengan melakukan sosialisasi serta pemahaman, mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait tahapan-tahapan pembuatan Peraturan Desa maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melalui Diklat, Penataran atau Training Centre agar bisa menjadi suatu Peraturan Desa yang berlaku sebagaimana mestinya dan dapat ditaati bersama. 2. Pemerintah melalui APBN diharapkan dapat memberikan suplai dana operasional BPD, dan tunjangan untuk kesejahteraan BPD dimasing-masing Desa yang tersebar diseluruh Indonesia 213

guna meningkatkan dan memacu kinerja BPD.


DAFTAR PUSTAKA Basuki Wibowo, 2002. Kamus Besar Bahsa Indonesia. Jakarta :Balai Pustaka. Lexy J. Moleong., 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Jakarta Matthew B Milles,. and A. Michael Huberman, 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI-Press. Taliziduhu Ndraha,. 2003.Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I, Yogyakarta :PT. Rineke Press. Himawan. S Pambudi,. 2003. Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa. Lappera Pustaka Utama. Yogyakarta. S. P. Siagian, 2006. Fungsi-fungsi Manajerial, Bumi Aksara, Jakarta. Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daaerah. Bandung: Mandar Maju. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sutarto, 2006. 2009 Dasar-dasar Organisasi .Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Sunyoto Usman,. 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

214

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA POLA HUBUNGANNYA DENGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents