FRAUD DLM GG
Prof. Dr. Haryono Umar, MSc, Ak, CA
Indonesia Membangun
Pertumbuh an ekonomi
• investasi • merata
Courtesy of Google+
Msyarakat mandiri
• Tidak miskin • Lapangan pekerjaan
Tujuan nasional
• prosperity • bermartabat
What UNDP (1999)
Commission on Global Governance” (1994) CIDA, (1997) The European Commission ANAO (2003)
World Bank (1994)
Kinutha Njenga Kaufmann (2005)
OECD ADB
GG Inter American Development Bank Uni Eropa CAGIN dan IIAS
Ada beragamnya pengertian dan unsur GG. Namun demikian, secara komprehensif dapat ditarik beberapa komponen yang mencakup semua pengertian tersebut yakni: institusi/kelembagaan, pelaksanaan kewenangan negara, kapasitas pemerintah, kerangka hukum, sistem/mekanisme/prosedur hubungan, aturan main, praktik hubungan, dimensi politik, dimensi sosial, dimensi ekonomi, administrasi publik, manajemen publik yang efektif, dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Pemahaman
GOOD GOVERNANCE
NILAI
HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN BANGSA DAN NEGARA
Nilai-nilai yang dipandang baik dan disepakati dalam melakukan pengelolaan hubungan antar strata pemerintah dan antara pemerintah dengan rakyat (swasta dan sipil)
Prinsip-prinsip UNDP (1997) = 9 Prinsip
APEKSI,ADE KSI, APKASI, BKKSI = 10 Prinsip
Prinsip GG
Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, Bappenas (2005) = 14 Prinsip
UNESCAP = 8 Karakteristik
Wawasan ke Depan (Visionary), Keterbukaan dan Transparansi (Openness and Transparency), Partisipasi Masyarakat (Participation), Tanggung Gugat (Accountability), Supremasi Hukum (Rule of Law), Demokrasi (Democracy), Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency), Daya Tanggap (Responsiveness), Keefisienan dan Keefektifan (Efficiency and Effectiveness), Desentralisasi (Decentralization), Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private and Civil Society Partnership), Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality), Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection), Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market).
Perkembangan Korupsi
Kejadian Terungkap
Dosis menguat Galau
Imune rontok Pembenaran Kejadian
Opportunity Pressures Masih kuat concealment
disclose
Unsur Fraud
Conversion Elements Of Fraud Concealment
Theft
Bentuk Fraud
Corrupti on
Asset Misappr oprition
Fraudulent Financial Reporting
Abuse of Power
Betrayal
Wealth n illicit enrichment
Penggelapan
Pasal 8 UU nomor 31 1999
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 415 KUHP Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, Wang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga ihu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjsra paling 1ama tujuh tahun.
Pembukuan Palsu
Pasal 8 UU nomor 31 1999 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 416 KUHP Seorang pejabat atau orang lain yang diheri tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku bukubuku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Actors
Mgt
• • • • • • •
Financial Statement Mispresentation of facts Misappropriation of assets Concealment of material facts Ilegal acts Conflict of interrest briberry
Employee
• • • •
Embezlement of money or property Breach of fiduciary duty Theft of secrets of intelectual property Ilegal acts
Extern
• Customers • Partners • Suppliers
Tindak Pidana Korupsi
Itjen Kemendikbud
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SUAP MENYUAP
GRATIFIKASI
30 COI DALAM PENGADAAN
PERBUATAN CURANG
PENGGELAPAN DALAM JABATAN
PEMERASAN
Delik yg terkait dg kerugian Pasal 2(1); 3 UU No 31 th 99 keuangan negara Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan) Ps 5(1) a,b; 12(a), 12(b) Utk melakukan atau tdk melakukan
Delik penyuapan hakim dan advokat Pasal 6, 12(d), 12(e)
Delik pengadaan barang dan jasa Pasal 7, 12(l)
Delik penggelapan uang dan surat berharga Pasal 8 Delik pemalsuan buku dan catatan Pasal 9 + pasal 22 (31 th 99) Perusakan buku dan catatan Pasal 10 Delik gratifikasi Pasal 12B jo Pasal 12C Delik menghalang-halangi Pasal 21 (31 th 99)
Pemerasan dalam Jabatan
Pasal 12 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001
Pejabat Pengusaha/ Masyarakat
Courtesy of Google.com
Penyuapan Pasal 5,6, & 11 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001
Pejabat
Courtesy of Google.com
Pengusaha/ Masyarakat/ PN atau Peg.Negeri
Gratifikasi Pasal 12B,12C & 13 UU No. 31/99 jo. UU No. 20/2001
Pejabat Pengusaha/ Masyarakat/ PN atau Peg.Negeri
KATEGORI GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP Uang terima kasih Dari rekanan setelah lelang
Gratifikasi Yang Dianggap Suap Berhubungan dengan jabatan Berlawanan tugas dan Kewajiban
TOLAK
A
Mobil tanda perkenalan Jabatan baru Fasilitas wisata Dari rekanan ke istri pejabat
Uang rokok dalam pemberian layanan
L
P O TERIMA Tidak tahu proses pemberian & identitas pemberi;
R
KATEGORI GRATIFIKASI Kedinasan Perhatikan:
Penerimaan fasilitas Transportasi & akomodasi Dalam kedinasan
Gratifikasi kedinasan Penerimaan oleh wakil Instansi dalam kedinasan
Penerimaan plakat, vandel, souvenir Goody bag/gimmick Dari panitia seminar dll Dalam kedinasan Penerimaan hadiah, kontes, Kompetisi terbuka dalam kedinasan
1. Derajat CoI pemberi; 2. Relevansi dgn tupoksi; 3. Substansi kegiatan & fasilitas yg diterima.
L A P
TERIMA
O R
BUKAN GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP & KEDINASAN Gaji & pendapatan sah lainnya dari instansi
Kompensasi atas profesi di luar kedinasan
Bukan Gratifikasi Penerimaan berdasar kontrak yang sah atau karena dilakukannya prestasi
Diskon/suku bunga komersial Yang berlaku umum Keuntungan/manfaat Yang berlaku umum atas Penempatan dana/saham pribadi Penghargaan atas prestasi akademik/non akademik Di luar kedinasan
Keuntungan undian, kontes, kompetisi terbuka di luar kedinasan Makanan minuman siap saji yang berlaku umum dalam kedinasan
TERIMA NIKMATI TIDAK WAJIB LAPOR
Perbuatan Pidana Yg Merugikan Keuangan Negara
1. Perbuatan secara melawan hukum → melanggar ketentuan per-UU-an yang berlaku. 2. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
ADA UNSUR KESENGAJAAN / NIAT JAHAT
Unsur-unsur Korupsi Ada Pelakuknya Menguntungkan diri sendiri, orang lan, atau korporasi Melawan hukum Merugikan keuangan negara
HU
Para Pelaku
Pejabat (DPR, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Direksi, Ketua Lembaga, dll) Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, Pengawas, dll) Pengusaha Profesor, Doktor, dll Laki-laki, Perempuan Tua ,maupun Muda
Courtesy by Google.com
Pressures Finance Superiors Relatives ,etc
Opportunity
Rationalization
Control (env, acct, SOP) IA Naked emperor Phen
They owe me No body will get hurt I deserve more Org goals
Capability Resources Information Absolute power distance Courtesy by Google.com
Integrity Lack of Ethics Period of jobs
Kasus Damkar
Pada pertengahan tahun 2002 bertempat di ruang kerjanya, HS selaku Menteri Dalam Negeri bertemu dengan HSD(Direktur PT ISR dan Direktur PT SN). Dalam pertemuan itu, HSDmenyampaikan bahwa ia pernah membantu Departemen Dalam Negeri dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran dan menyampaikan keinginannya untuk kembali mengadakan mobil pemadam kebakaran. Menindaklanjuti hasil pembicarannya itu, HS kemudian memperkenalkan HSDdengan OSM(Dirjen Otonomi Daerah Depdagri). Dan pada 27 September 2002, OSM menghadap ke HS dengan berkata, "Daud datang dan minta untuk dibuatkan surat edaran untuk kepala daerah dalam hal peningkatan pelayanan umum khususnya masalah kebersihan dan mobil pemadam kebakaran." HS kemudian merespon dan memberikan nota persetujuan di atas kertas berwarna hijau dan ditandatanganinya pada hari itu juga.
Kasus (Cont’d)
Lalu pada Desember 2002, OSM memerintahkan stafnya yang bernama SS untuk mengkonsep surat edaran (berbentuk radiogram) tersebut yang isinya menyatakan bahwa Pemda-Pemda disarankan untuk membuat alokasi dana APBD untuk pengadaan fasilitas pelayanan umum khususnya pengadaan mobil pemadam kebakaran. Surat edaran itu ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia tertanggal 13 Desember 2002. Surat edaran itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar dan lampiran oleh HSDuntuk melakukan penawaran pengadaan mobil pemadam kebakaran melalui PT ISR dan PT SN kepada beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia. Dan oleh para Gubernur, Bupati dan Walikota, surat edaran itu dijadikan dasar dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran pada tahun 2003 hingga 2005, yang direalisasikan dengan Surat Perjanjian/Kontrak pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan rekanan HSD melalui 2 perusahaannya yaitu PT ISR dan PT SN. (diambil dari sumber : ACCH KPK)
Skema HS HD
OSM KDH
KDH
terlibat HS PEJ
OSM HD GUB
WAL BUP
Contoh – Kasus
Pengadaan barang di Depkes th 2003, Menkes waktu itu AS terbukti tdk menguntungkan dirinya sendiri namun akibat dari perbuatannya telah menguntungkan piihak lain. Mantan Menkes th 2001–2004.Iahir di Bondowoso tgl 11 April 1941. Ia menjadi terdakwa krn melakukan PL dlm proyek pengadaan alat kesehatan saat itu. Pada Agustus 2003, terdakwa selaku Menkes merencanakan pengadaan alkjes medis untuk daerah KTI dan PMI pusat. Terdakwa menunjuk langsung PT. Kimia Farma selaku BUMN yang saat itu dirutny GP. Bulan September 2003, terdakwa bvert dg GP bertempat di kantor Depkes dg agenda pembahasan penunjukan langsung PT. KF dalam proyek pengadaan alat kesehatan tersebut. Pada tanggal 19 September 2003, GP bersama dengan RY selaku pemilik dan direktur PT. RJM, menandatangani surat perjanjian kerjasama. Pada Oktober 2003, terdakwa meminta GP untuk berkoordinasi dengan SA selaku Dirjen Pelayanan Medik Depkes guna mempersiapkan proses administrasi pengadaan dg PL. Tgl 2 10 2003, terdakwa dg dalih mendesak, memerintahkan SA utk mengeluarkan surat yang isinya meminta persetujuan terdakwa selaku Menkes agar pengadaan alkes tsb dpt dilakukan dg PL . Surat tsb ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 7 10 2003.
lanjutan
Pada tanggal 24 Oktober 2003, terdakwa memberikan surat perintah kepada SA untuk segera melaksanakan proyek pengadaan alkes tsb. Berdasarkan surat perintah, SA memerintahkan IAKSD selaku Pimbagpro utk memproses PL. PT. KFTD sebagai pelaksana proyek tersebut. IAKSD, AH (atasan langsung Pimbagpro), dan panitia pengadaan melakukan pertemuan dg GP dan RY utk menetapkan HPS. Pada kesempatan tsb, GP dan RY mengarahkan agar HPS dibuat menjadi Rp 193,97 miliar. Pada akhir Oktober 2003, GPdan RY menyampaikan kepada terdakwa tentang desakan dari PT. PPH milik dr. Si untuk bergabung ke dalam proyek pengadaan tersebut. Kemudian untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, GP n RY sepakat mengajukan penawaran kepada Depkes dg total pengadaan Rp 193,14 miliar dg menyertakan bbrp perusahaan lain yaitu PT. RJM, PT. BI, PT. PSI, PT. API, dan PT. PV. Setelah negosiasi, harga penawaran diturunkan menjadi Rp 190,45 miliar, dan disetujui oleh terdakwa.
Lanjutan
Di tanggal 17 November 2003, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Alkes Medik Untuk Daerah KTI dan PMI Pusat tahun 2003 dengan nilai kontrak sebesar Rp 190,45 miliar. Terdakwa ditahan oleh penyidik KPK pada tgl21 8 2009 karena telah melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 Th 1999 Tentang Pemberantasan TPK. kemudian pada tanggal 23 April 2010, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 Juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 700 juta. Tanggal 8 Juli 2010, PT DKI Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair pidana kurungan selama 4 bulan. Sumber: ACCH-KPK
Skema AS SA
GP
RY PPH
AH IAKSD
PT RJM, PT BI, PT SI, PT API, PT PV
