FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP NOTA KEUANGAN TENTANG RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2015 DAN PIDATO PENGHANTARAN BUPATI INDRAMAYU DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2010- 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Jl. Jendral Sudirman No.159 Gd. 9 – Hp. 081 911 444 918 – Indramayu

2015

04/08/2015 08:00 - PU FPKS PERUBAHAN DAN LKPJ AMJ

1 /20

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP NOTA KEUANGAN TENTANG RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2015 DAN PIDATO PENGHANTARAN BUPATI INDRAMAYU DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2010- 2015 ASSSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH. SEGALA PUJI BAGI ALLAH SWT, TUHAN YANG DISEMBAH OLEH SELURUH PENGHUNI LANGIT DAN BUMI, ATAS BERBAGAI LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA YANG DIBERIKAN KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGA KITA BISA MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA MENUNAIKAN TUGAS SEBAGAI WAKIL RAKYAT DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT. SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA, NABI MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA, SAHABAT, SERTA PENGIKUTNYA YANG ISTIQOMAH HINGGA AKHIR JAMAN. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

YANG TERHORMAT KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN INDRAMAYU. YANG TERHORMAT BUPATI INDRAMAYU DAN ATAU YANG MEWAKILINYA YANG TERHORMAT WAKIL BUPATI INDRAMAYU YANG TERHORMAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH YANG TERHORMAT KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU YANG TERHORMAT SEKERTARIS DAERAH DAN SEGENAP JAJARAN PIMPINAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH,INSTANSI VERTIKAL, BUMN DAN BUMD YANG TERHORMAT PARA UNDANGAN, LSM, PARA WARTAWAN, TOKOH MASYARAKAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEBELUM KAMI MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, IZINKAN KAMI MENYAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT : 1. TERIMAKASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG PARIPURNA YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FPKS UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUMNYA. 2. BERKENAAN DENGAN HARI DARMA WANITA NASIONAL YANG JATUH PADA TANGGAL 5 AGUSTUS, KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SEMOGA KAUM WANITA INDONESIA MENJADI WANITA YANG BISA MAKSIMAL DALAM MEMERANKAN DIRINYA DALAM SEGALA ASPEK KEHIDUAN BERBANGSA DAN BERNEGARA TENTUNYA DENGAN TIDAK MELUPAKAN TUGAS ASASINYA SEBAGAI KAUM WANITA. 3. BERKAITAN DENGAN HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 17 AGUSTUS MENDATANG, FPKS MENGUCAPKAN 04/08/2015 08:00 - PU FPKS PERUBAHAN DAN LKPJ AMJ

2 /20

4.

5.

6.

7.

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA, SEMOGA KITA SEMUA SEBAGAI PENERUS PERJUANGA PARA FOUNDING FATHERS BISA MEWARISI SEMANGAT JUANG MEREKA DENGAN MENGISI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DENGAN PEMBANGUNAN DAN PENGABDIAN YANG PENUH DEDIKASI DAN KEIKHLASAN. BERKENAAN DENGAN TELAH DIMULAINYA TAHUN AJARAN BARU 2015/2016, FPKS MENGUCAPKAN SELAMAT MENEMPUH PROSES PEMBELAJARAN KEPADA PARA PESERTA DIDIK SEMOGA KALIAN SEMUA MENJADI GENERASI YANG BISA DIANDALKAN OLEH BANGSA INI. JUGA KEPADA PARA PENDIDIK KAMI UCAPKAN SELAMAT MENUNAIKAN TUGAS MULIA TERSEBUT EMOGA ANDA SEMUA BENAR-BENAR MENJADI PAHLAWAN TANPA TANDA JASA. NAMUN DEMIKIAN KAMI JUGA MENGHIMBAU KEPADA PARA PENGELOLA SEKOLAH BAIK TINGKAT DASAR MAUPUN MENENGAH, AGAR JANGAN SEKALI KALI MENGHAMBAT HAK ANAK BANGSA MENDAPATKAN PENDIDIKAN BAIK DENGAN CARA PROSES YANG DIPERSULIT MAUPUN BIAYA-BIAYA TAMBAHAN YANG MEMBERATKAN. TERKAIT DENGAN BENCANA KEKERINGAN SAWAH DI WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU YANG JUGA SUDAH MENJADI ISSU NASIONAL, FPKS TURUT PRIHATIN SEMOGA PARA PETANI DIBERIKAN KESABARAN DAN KETABAHAN. KAMI MENDORONG PEMERINTAH AGAR LEBIH PEDULI LAGI DENGAN KONDISI INI DAN BAHU MEMBAHU MENCARI SOLUSINYA. BERKENAAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2010-2015 KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH BANYAK ATAS PENGABDIAN SAUDARA BERDUA UNTUK KEMAJUAN DAERAH, SEMOGA INI SEMUA TERCAATAT SEBAGAI AMAL IBADAH, DAN SEMOGA KEKURANGAN DAN KESALAHAAN BISA DIMAAFKAN OLEH MASYARAKAT INDRAMAYU DAN DIMAAFKAN PULA OLEH ALLAH SWT. BERKAITAN DENGAN AKAN DILAKSANAKANYA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU, 9 DESEMBER 2015, FPKS MENGHIMBAU KEPADA SELURUH MASYARAKT AGAR DAPAT MENCIPTAKAN SUASANA YANG KONDUSIF AGAR DEMOKRASI DI DAERAH KITA BISA BERJALAN DENGAN BAIK.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI A. PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 BASED PERFORMANCE BUDGETING ATAU ANGGARAN BERBASIS KINERJA MERUPAKAN ANGGARAN YANG BERORIENTASI PADA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT ORGANISASI SEHINGGA MEMILIKI OUTPUT DAN OUTCOME YANG TERUKUR. ANGGARAN BERBASIS KINERJA INI MEMILIKI PRINSIP MONEY FOLLOW FUNCTION. OLEH KARENA ITU PENGANGGARAN HARUS BERDASARKAN PADA KEBUTUHAN RIL KINERJA YANG AKAN DICAPAI YANG MENGARAH PADA KEPENTINGAN PUBLIC DAN BUKAN MENGARAH PADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN. 04/08/2015 08:00 - PU FPKS PERUBAHAN DAN LKPJ AMJ

3 /20

PERENCANAAN ANGGARAN DALAM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGARAN 2015 TELAH DITUANGKAN DALAM NOTA KESEPAHAMAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF. NOTA KESEPAHAMAN TERSEBUT MENJADI LANDASAN DALAM PENYUSUNAN RKA SKPD YANG KEMUDIAN DITUANGKAN DALAM APBD PERUBAHAN. SEHINGGA PERUBAHAN APBD TAHUN 2015 SEHARUSNYA MENGAKOMODIR KEPENTINGAN EKSEKUTTIF DENGAN BERBAGAI PERANGKAT ORGANISASINYA DAN LEGISLATIF DENGAN BERBAGAI ASPIRASI MASYARAKAT. SEBAGAIMANA AMANAT UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2004 BAHWA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF. PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RP-APBD) PADA TAHUN 2015 INI MEMILIKI ARTI SANGAT PENTING DALAM KEBERLANAGSUNGAN DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN INDRAMAYU SEPERTI DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH MENGENAI HAK, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB DAERAH OTONOM DALAM MENGATUR URUSAN PEMERINTAHAN DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT. HAL INI TERKAIT DENGAN PENCAPAIAN TARGET-TARGET DAN INDIKATOR YANG TELAH DICANANGKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN INDRAMAYU 2010-2015. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MEMANDANG, SEHARUSNYA DALAM PAPARAN NOTA KEUANGAN DAN P-APBD 2015 INI JUGA HARUS MEMPERHATIKAN INDIKATOR RPJMD, DAN LEBIH KHUSUS LAGI INDIKATOR KINERJA UNTUK MASINGMASING SKPD. SECARA YURIDIS, KEBIJAKAN PERUBAHAN APBD 2015 INI MENGACU PADA PASAL 154 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NO. 13 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI NO. 21 TAHUN 2011, MENJELASKAN BAHWA SUBSTANSI DALAM PERUBAHAN APBD 2011 INI DIDASARKAN PADA; 1. PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI KUA; 2. KEADAAN YANG MENYEBABKAN HARUS DILAKUKAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN, DAN ANTAR JENIS BELANJA; 3. KEADAAN YANG MENYEBABKAN SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN SEBELUMNYA HARUS DIGUNAKAN UNTUK TAHUN BERJALAN; 4. KEADAAN DARURAT; DAN 5. KEADAAN LUAR BIASA. DALAM PAPARAN NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2015, YANG DISAMPAIKAN BUPATI SECARA UMUM BELUM MENGGAMBARKAN TENTANG CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH YANG SEHARUSNYA MENJADI FAKTOR YANG SANGAT PENTING DALAM MENGHITUNG ULANG PERUBAHAN ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK MELIHAT SEJAUH MANA KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN TERSEBUT LINIER DENGAN KLAIM KEBERHASILAN INDIKATOR KINERJA MAKRO SOSIALEKONOMI TERMASUK KEBERHASILAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG 04/08/2015 08:00 - PU FPKS PERUBAHAN DAN LKPJ AMJ

4 /20

DIGAMBARKAN DALAM INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM). MOHON BUPATI DAPAT MENJELASKAN PENCAPAIAN INDIKATOR PER SKPD DAN KORELASINYA DENGAN KINERJA MAKRO SOSIAL EKONOMI TERSEBUT. DENGAN MELIHAT DAN MENGEVALUASI KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN PER SKPD, KITA SEMUA DAPAT MENGETAHUI SISI MANA YANG BISA DIPERBAIKI, DAN SISI MANA YANG BISA DILANJUTKAN PADA MOMENTUM PAPBD 2015 INI. ANGGARAN ADALAH ALAT AKUNTABILITAS, MANAJEMEN, DAN KEBIJAKAN EKONOMI. SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN EKONOMI ANGGARAN BERFUNGSI UNTUK MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN DAN STABILITAS PEREKONOMIAN SERTA PEMERATAAN PENDAPATAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA. DALAM UPAYA UNTUK MELURUSKAN KEMBALI TUJUAN DAN FUNGSI ANGGARAN TERSEBUT PERLU DILAKUKAN PENGATURAN SECARA JELAS PERAN DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN SEBAGAI PENJABARAN ATURAN POKOK YANG TELAH DITETAPKAN DALAM UNDANGUNDANG DASAR 1945 DAN PERATURAN LAINNYA . SEHUBUNGAN DENGAN ITU, DALAM UU INI DISEBUTKAN BAHWA BELANJA DAERAH DIRINCI SAMPAI DENGAN UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN JENIS BELANJA. HAL TERSEBUT BERARTI BAHWA SETIAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTA RKEGIATAN, DAN ANTAR JENIS BELANJA HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DPRD. PERSOALAN LAIN YANG TIDAK KALAH PENTINGNYA DALAM UPAYA MEMPERBAIKI PROSES PENGANGGARAN DI SEKTOR PUBLIK ADALAH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA. MENGINGAT BAHWA SISTEM ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA/HASIL MEMERLUKAN KRITERIA PENGENDALIAN KINERJA DAN EVALUASI SERTA UNTUK MENGHINDARI DUPLIKASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH, PERLU DILAKUKAN PENYATUAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DALAM SISTEM PENGANGGARAN DENGAN MEMPERKENALKAN SISTEM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH. DENGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TERSEBUT DAPAT TERPENUHI KEBUTUHAN AKAN ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA DAN PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG BERSANGKUTAN. SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI DOKUMENT ANGGARAN YANG KAMI TERIMA, ADA BEBERAPA PERUBAHAN YANG KAMI CERMATI SEBAGAI BERIKUT : 1. PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN DAERAH YANG SEMULA DITETAPKAN SEBESAR RP 2.560.192.527.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS ENAM PULUH MILYAR SERATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)


5 /20

MENJADI MENINGKAT SEBESAR RP 2.943.537.262.000.- (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TIGA MILYAR LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH) DENGAN RINCIAN : A. PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SEMULA DITETAPKAN RP.295.148.343.000 MENJADI RP 336.530.687.000 MENINGKAT SEBESAR 14,02 %. PENINGKATAN INI BERASAL DARI NO URAIAN SEMULA MENJADI PROSENTASE 1 PAJAK DAERAH RP RP 10.80% 68.957.343.000,76.406.000.000,(SEPULUH (ENAM PULUH KOMA DELAPAN DELAPAN MILYAR (TUJUH PULUH ENAM SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

2

RETRIBUSI DAERAH

RP 20.768.290.000 (DUA PULUH MILYAR TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)

3

4.

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAN DAERAH DIPISAHKAN

LAIN-LAIN YANG SAH

RP 9.235.647.000 (SEMBILAN

MILYAR EMPAT RATUS ENAM JUTA RUPIAH )

PULUH PERSEN)

RP 0 20.768.290.000 (NOL)

(DUA PULUH MILYAR

TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)

RP 7.967.025.000 (13,74%) TIGA (TUJUH MILYAR (MINUS

KOMA SEMBILAN RATUS BELAS MILYAR DUA ENAM PULUH TUJUH TUJUH EMPAT RATUS TIGA PULUH JUTA DUA PULUH PERSEN) LIMA JUTA ENAM LIMA RIBU RUPIAH) RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

PAD RP RP 17,94% (TUJUH BELAS 196.187.106.000 231.389.372.000 (SERATUS (DUA RATUS TIGA KOMAS SEMBILAN PULUH ENAM MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA SERATUS ENAM RIBU RUPIAH)


PULUH SATU MILYAR SEMBILAN TIGA RATUS EMPAT DELAPAN PULUH PERSEN) SEMBILAN JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

6 /20

JUMLAH

RP RP 14.02% (EMPT BELAS 295.148.343.000 336.530.687.000 NOL (DUA RATUS (TIGA RATUS TIGA KOMA SEMBILAN PULUH LIMA MILYAR SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

PULUH ENAM MILYAR DUA) LIMA RATUS TIGA PULUH JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

FRAKSI PKS MENGAPRESIASI KENAIKKAN PENDAPATAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN,MENURUT KAMI BAHWA POTENSI PENDAPATAN BISA DIGALI MELEBIHI 14.02% DALAM PERUBAHAN. SEHINGGA BUPATI PERLU MENETAPKAN POTENSI REAL PENDAPATAN YANG SUDAH DIKAJI OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH. KENAIKAN PENDAPATAN BERASAL DARI PAJAK DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH, SEDANGKAN RETRIBUSI DAERAH TIDAK MENGALAMI KENAIKKAN. MOHON PENJELASAN MENGAPA RETRIBUSI DAERAH TIDAK MENGALAMI KENAIKKAN TARGET? SEPENGETAHUAN KAMI JENIS RETRIBUSI DAERAH INI MEMILIKI POTENSI EKONOMI YANG CUKUP BAIK UNTUK MENJADI DAYA DUKUNG NAIKKNYA PAD, APAKAH TERJADI KEBOCORAN KAH ATAU KETIDAKMAMPUAN MANAJERIAL?. PERSOALAN KEDUA, DALAM KAJIAN FPKS TELAH TERJADI PENURUNAN TARGET PENDAPATAN YANG BERASAL DARI KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN. PERMENDAGRI NOMER 37 TAHUN 2014 YANG MERUPAKAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 MENDORONG AGAR PENERIMAAN DARI KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN YANG BERORIENTASI PADA PROFIT BISA DIMAKSIMALKAN UNTUK MENINGKATKAN PAD, SEDANGKAN KEKAYAAN DAERAH YANG BERGERAK DALAM PUBLIC SERVICE HARUS MENINGKATKAN CAKUPAN LAYANANNYA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. MOHON PENJELASAN TERKAIT PENURUNAN TARGET PENERIMAAN DAERAH DI SEKTOR KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN? PERUSAHAAN DAERAH YANG MANA YANG MENGALAMI KERUGIAN, APA PENYEBAB UTAMANYA?. KAMI MENYARANKAN JIKA SALAH SATU BUMD YANG DIMILIKI OLEH DAERAH HANYA MENJADI “BENALU” BAGI APBD MAKA SUDAH SAATNYA BAGI BUPATI UNTUK MENGKAJI ULANG UNTUK DIPERTAHANKAN ATAU DILEPASKAN ATAU MERECOVERY DENGAN PEROMBAKAN SISTEM, MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA. B. DANA PERIMBANGAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU YANG BERSUMBER DARI DANA PERIMBANGAN PEMERINTAH PUSAT YANG SEMULA DIANGARKAN SEBESAR RP 1.593.835.785.000 MENJADI SEBESAR RP 1.759.876.516.000 naik sebesar 10.42%. MEKANISME DANA PERIMBANGAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK DAERAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT. DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MEMILIKI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP BELANJA DAERAH. HASIL PENELITIAN DI BEBERAPA PERGURUAN TINGGI INDONESIA MENUNJUKKAN FLAYPAPER EFFECT YANG BERARTI BAHWA SEBAGIAN 04/08/2015 08:00 - PU FPKS PERUBAHAN DAN LKPJ AMJ

7 /20

BESAR KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA LEBIH BERGANTUNG PADA DANA PERIMBANGAN (KHUSUSNYA DAU) DARIPADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAHNYA. SEHINGGA DI BEBERAPA KABUPATEN /KOTA POTENSI REAL PENDAPATAN ASLI DAERAH TIDAK MENJADI FOKUS UTAMA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. TUJUAN UTAMA DIBERIKANNYA DANA PERIMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH ADALAH MENGURANGI KESENJANGAN FISKAL ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SERTA MENJAMIN TERCAPAINYA STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH. MOHON PENJELASAN BUPATI TERKAIT KORELASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN DIBERIKANNYA STIMULUS DANA PERIMBANGAN? KARENA MASYARAKAT MASIH MENGELUHKAN PUBLIC SERVICE YANG LAMBAT DAN TERKESAN MASIH ADA OKNUM YANG PUNGLI MEMANFAATKAN KETERDESAKAN KEBUTUHAN. C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PERUBAHAN ANGGARAN YANG SEMULA DIANGGARKAN SEBESAR RP 671.208.399.000 (ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU MILYAR DUA RATUS DELAPAN JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) MENJADI RP 847.130.059.000 (DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH MILYAR SERATUS TIGA PULUH JUTA LIMA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) NAIK SEBESAR 26.21%. (DUA PULUH ENAM KOMA DUA SATI PERSEN) SALAH SATU KOMPONEN LAIN-LAIN PAD YANG SAH ADALAH DANA DESA SEBESAR RP 93.551.952.000,- (SEMBILAN PULUH TIGA MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH) DANA DESA HARUS SEGERA DI DISTRIBUSIKAN KE SETIAP DESA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN DI DESA DAN PENGGUNAANYA HARUS DIAWASI DAN DAMPINGI SUPAYA TIDAK TERJADI PENYALAHGUNAAN SEPERTI YANG TERJADI DI TAHUN ANGGARAN 2014 YANG LALU. SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI 2.

BELANJA DAERAH SEBAGAIMANA TEORI EKONOMI MENGENAI KONSUMSI “SEMAKIN BESAR PENDAPATAN, MAKA AKAN SEMAKIN BELANJA”. STRUKTUR BELANJA DAERAH YANG SEMULA DITARGETKAN SEBESAR RP 2.575.655.644.639 (DUA TRILIUN LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA MILYAR ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN) MENJADI SEBESAR RP 3.097.883.293.658 (TIGA TRILIUN SEMBILAN PULUH TUJUH MILYAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN) TERJADI KENAIKKAN 20.28% SEHINGGA MENYEBABKAN DEFISIT ANGGARAN SEBESAR RP 138,9 (SERATUS TIGA PULUH DELAPAN KOMA SEMBILAN) MILIAR. STRUKTUR BELANJA DAERAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 04/08/2015 08:00 - PU FPKS PERUBAHAN DAN LKPJ AMJ

8 /20

NO

URAIAN

1

BELANJA PEGAWAI

2

BELANJA HIBAH

SEMULA (RP) 1.300.233.520.000 (SATU TRILIUN TIGA RATUS MILYAR DUA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

57.184.652.000

(LIMA PULUH TUJUH MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH DUA RIBU)

3

4

5

6

BELANJA BANSOS BELANJA BAGI HASIL

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

BELANJA TIDAK TERDUGA

00

MENJADI PROSENTAS (RP) E 1.380.669.607.319 6.19% (SATU TRILIUN TIGA RATUS DELAPAN PULUH MILYAR ENAM RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS TUJUH RIBU TIGA RATUS SEMBILAN BELAS)

(ENAM KOMA SEMBILAN BELAS PERSEN)

74.599.936.750

30.45%

(TUJUH PULUH EMPAT (TIGA PULUH MILYAR LIMA RATUS KOMA EMPAT SEMBILAN PULUH PULUH LIMA) SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH)

153.300.000

(NOL)

(SERATUS LIMA PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS RIBU)

8.972.559.000

8.972.559.000

(DELAPAN MILYAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU)

(DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU)

216.729.591.000

252.821.404.000

(DUA RATUS ENAM

(DUA RATUS LIMA

BELAS MILYAR TUJUH RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU)

PULUH DUA MILYAR DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS EMPAT RIBU)

16.65% (ENAM BELAS KOMA ENAM PULUUH LIMA PERSEN)

5.684.737.639

8.290.959.589

45.85%

RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN)

MILYAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN)

(EMPAT PULUH LIMA KOMA DELAPAN LIMA PERSEN)

(LIMA MILYAR ENAM (DELAPAN


9 /20

1.588.805.059.639 1.725.507.766.658

JUMLAH

(SATU TRILIUN LIMA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN MILYAR DELAPAN RATUS LIMA JUTA LIMA PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN)

B. BELANJA LANGSUNG NO URAIAN 1

BELANJA PEGAWAI

2

(SATU TRILIUN TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA MILYAR LIMA RATUS TUJUH JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN)

SEMULA (RP) 69.880.272.000 (ENAM PULUH SEMBILAN MILYAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

8.6% (DELAPAN KOMA ENAM)

MENJADI (RP) 82.903.965.000 (DELAPAN PULUH DUA MILYAR SEMBILAN RATUS TIGA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

PROSENT ASE 18,4% (DELAPAN BELAS KOMA EMPAT PERSEN)

BELANJA 534.859.407.000 537.246.093.000 0.46% BARANG DAN (LIMA RATUS TIGA PULUH (LIMA RATUS TIGA (NOL KOMA JASA EMPAT MILYAR DELAPAN PULUH TUJUH MILYAR EMPAT RATUS EMPAT ENAM RATUS LIMA PULUH DUA PULUH ENAM JUTA PERSEN) SEMBILAN JUTA EMPAT SEMBILAN PULUH TIGA RATUS TUJUH RIBU) RIBU)

3

BELANJA MODAL

JUMLAH

382.110.906.000 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA MILYAR SERATUS SEPULUH JUTA SEMBILAN RATUS ENAM RIBU)

752.225.469.000

(TUJUH RATUS LIMA

PULUH DUA MILYAR DUA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU)

986.850.585.000 1.372.375.527.000 (SEMBILAN

RATUS DELAPAN PULUH ENAM MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU)


96,8% (SEMBILAN PULUH ENAM KOMA DELAPAN PERSEN)

39%

(SEMBILAN

RATUS (TIGA PULUH DELAPAN PULUH ENAM SEMBILAN) MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU) 10 /20

MOHON PENJELASAN BUPATI BERKAITAN DENGAN STRUKTUR BELANJA TIDAK LANGSUNG DAERAH : 1. BERAPA PROSEN PNSD YANG MENDAPAT TAMBAHAN PENGHASILAN SEHINGGA BERPENGARUH PADA KENAIKKAN BELANJA? BEBAN KINERJA SEPERTI APA YANG MEMBAWA KONSEKUENSI PENAMBAHAN BELANJA TERSEBUT? BAGAIMANA EVALUASINYA DENGAN PRESTASI KERJA? 2. KENAIKKAN BELANJA HIBAH SEBESAR 30.45% DIDASARKAN PADA KEBUTUHAN PENYELENGARAAN PILKADA. BAGAIMANA RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TERSEBUT OLEH KPU?BAGAIMANA KESEPAKATAN DALAM NOTA PERJANJIAN HIBAH DAERAH? MOHON DISAMPAIKAN RINCIAN HIBAH LAINNYA? 3. FPKS MELIHAT BAHWA DANA BANSOS TIDAK DIANGGARKAN DALAM APBD MURNI TAHUN 2015 DAN BARU DIANGGARKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2015, INI MENUNJUKKAN KETIDAKKONSISTENAN PENGANGGARAN. APAKAH TELAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN REAL UNTUK BEASISWA DAN KORBAN BENCANA? BUKANKAH PENGANGGARAN UNTUK BENCANA TELAH DIANGGARKAN DALAM POS SKPD TERKAIT DAN POS BELANJA TIDAK TERDUGA? 4. KENAIKKAN BELANJA TIDAK TERDUGA SEBESAR 45% DIDASARKAN PENERIMAAN DANA TRANSFER DBHCHT. MENGAPA DANA TERSEBUT MASUK DALAM POS PENGANGGARAN DANA TIDAK TERDUGA? MENGAPA DBHCHT TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL? BUKANKAH KEGIATAN PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL MASUK DALAM KRITERIA PENGGUNAAN DANA TERSEBUT? 5. NILAI BELANJA LANGSUNG YANG MEMBIAYAI PEMBANGUNAN SAMA DENGAN NILAI BELANJA PEGAWAI DALAM BELANJA TIDAK LANGSUNG. APAKAH NILAI BELANJA LANGSUNG INI SESUAI KEBUTUHAN REAL JIKA DIUKUR DENGAN BEBAN KINERJA,OUTCOME, DAN TARGET INDIKATOR PER SKPD? 6. APAKAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MAMPU MENDONGKRAK ANGKA IPM INDRAMAYU? PERSOALAN TENAGA KERJA, ANGKA MELEK HURUF, NERACA PERDAGANGAN YANG JOMPLANG, ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK, KEMAMPUAN DAYA BELI MASYARAKAT JIKA DIKAITKAN DENGAN INFLASI MASIH MENJADI PR YANG HARUS DISELESAIKAN.

B. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2010-2015 SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI. DALAM PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 3 TAHUN 2007, YANG MERUPAKAN PENJABARAN DARI UNDANG-UNDANG (UU) NO. 32 TAHUN 2004, MENYATAKAN; “KEPALA DAERAH MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MEMBUAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT.” 04/08/2015 08:00 - PU FPKS PERUBAHAN DAN LKPJ AMJ

11 /20

KEMUDIAN DALAM PP NO. 3 TAHUN 2007 PASAL 23 AYAT 5 DITERANGKAN LEBIH LANJUT; “REKOMENDASI YANG DISAMPAIKAN DPRD KEPALA KEPALA DAERAH, BERUPA CATATAN-CATATAN STRATEGIS YANG BERISIKAN SARAN, MASUKAN DAN/ATAU KOREKSI TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI, TUGAS PEMBANTUAN, DAN TUGAS UMUM PEMERINTAH.” UNDANG-UNDANG NOMER 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, MENYATAKAN :” KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 69 AYAT (1) KEPADA DPRD YANG DILAKUKAN 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR. DENGAN DEMIKIAN MAKA POSISI DPRD SANGAT JELAS, YAITU MEMBAHAS DAN MENGEVALUASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH UNTUK KEMUDIAN MEMBERIKAN SARAN, MASUKAN DAN/ATAU KOREKSI TERHADAP URUSAN DAN TUGAS PEMERINTAH YANG DISAMPAIKAN DALAM LKPJ TERSEBUT. OLEH KARENA BEGITU PENTING PEMBAHASAN LKPJ, KAMI MENYARANKAN AGAR PANSUS LKPJ MENDATANGKAN TIM AHLI PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN STRATEGIS UNTUK MEMBANTU MELAKUKAN KAJIAN TERHADAP DOCUMENT LKPJ SEHINGGA AKAN TERCAPAI OUTPUT BERUPA REKOMENDASI-REKOMENDASI DPRD YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA ILMIAH DAN BERMANFAAT BAGI PEMDA INDRAMAYU, DEMI PERBAIKKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DI MASA YANG AKAN DATANG. SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNG JAWABAN (LKPJ) AKHIR MASA JABATAN BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2010-2015, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 71 UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. PADA PASAL TERSEBUT DIATUR BAHWA BUPATI MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) KEPADA DPRD DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KEPADA MASYARAKAT. PELAKSANAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DPRD DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT. FRAKSI PKS TELAH BERUPAYA MELAKUKAN PEMBAHASAN MENYELURUH TERHADAP LKPJ AMJ BUPATI TAHUN 2010-2015 INI. HAL INI TERLIHAT DARI 5 MUATAN PEMBAHASAN SEBAGAIMANA PASAL 18 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 YANG DIJADIKAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN, MELIPUTI : ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA 04/08/2015 08:00 - PU FPKS PERUBAHAN DAN LKPJ AMJ

12 /20

MAKRO, PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI, PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN, DAN PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN. SEDANGKAN UNTUK PENILAIAN KITA MENGACU PADA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN KETETAPAN KINERJA (TAPKIN). NAMUN KARENA LUASNYA WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU DAN BANYAKNYA KEGIATAN YANG HARUS DIEVALUASI, MAKA EVALUASI MUNGKIN DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA SAMPLING SECARA ACAK. SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI, SETELAH KAMI MELAKUKAN TELAAH YANG MENDALAM DAN MENCERMATI PEMBAHASAN INTERNAL FRAKSI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2010-2015, MAKA FRAKSI PKS MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUMNYA SEBAGAI BERIKUT : TAHUN 2015, ADALAH TAHUN TERAKHIR DARI TAHAPAN KEDUA PERIODESASI RPJPD KABUPATEN INDRAMAYU. TENTUNYA PADA TAHUN 2015 INI, ASUMSI DASAR BAHWA PENCAPAIAN PROGRAM DAN AGENDA PEMBANGUNAN PADA TAHAP KEDUA (2011-2015) SUDAH BISA MENGGAMBARKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE TAHAP KEDUA RPJPD. LKPJ AMJ BUPATI TAHUN 2015 INI MERUPAKAN DASAR DALAM MENENTUKAN KEBIJAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN RPJPD TAHAP KE TIGA YANG MERUPAKAN KELANJUTAN PROSES PEMBANGUNAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DENGAN PROSES PEMBANGUNAN PADA PERIODESASI SEBELUMNYA. HAL INI SESUNGGUHNYA YANG DISEBUT DENGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT), YANG MERUPAKAN SALAH SATU PRINSIP DASAR DALAM KONSEP PEMBANGUNAN DAERAH. OLEH KARENA ITU DIPERLUKAN SUATU BENTUK EVALUASI YANG TERPADU DAN MENYELURUH DARI SETIAP TAHAPAN-TAHAPAN PEMBANGUNAN. YANG KESEMUANYA HARUS DITUANGKAN DALAM PROGRESS REPORT. SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI, DALAM KESEMPATAN YANG BAIK INI, F-PKS MENYAMPAIKAN BEBERAPA TANGGAPAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH BESERTA SELURUH JAJARANNYA DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN INDRAMAYU. F-PKS JUGA INGIN MENYAMPAIKAN BEBERAPA CATATAN PENTING PADA KESEMPATAN SIDANG PARIPURNA INI. TETAPI PERLU DIFAHAMI OLEH SEMUA PIHAK, KHUSUSNYA BUPATI DAN WAKIL BUPATI, BAHWA BEBERAPA CATATAN YANG AKAN KAMI SAMPAIKAN ADALAH WUJUD SEMANGAT KEBERSAMAAN KITA DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAMAYU SEBAGAIMANA VISI PENCAPAIAN KABUPATEN INDRAMAYU PADA RPJMD “MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDRAMAYU YANG RELIGIUS, MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA “ YANG MENJADI TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN


13 /20

INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2011 – 2015. LKPJ AMJ MERUPAKAN PROGRESS REPORT PELAKSANAAN TUGAS ATAU LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH YANG DINILAI DARI REALISASI TARGET ANGGARAN SELAMA LIMA TAHUN. DENGAN DEMIKIAN MEKANISME LKPJ MERUPAKAN WAHANA UNTUK BERBAGI PERAN DALAM MENGANALISIS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH YANG TELAH DILAKUKAN SEPANJANG TAHUN . KIRANYA HAL INI AKAN MENDORONG TUMBUHNYA SEMANGAT OBJEKTIVITAS DAN KEMITRAAN YANG HARMONIS ANTARA EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF DALAM MENYEMPURNAKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH PADA MASA YANG AKAN DATANG. GAMBARAN KINERJA KEUANGAN DALAM LKPJ AKHIR MASA JABATAN TAHUN 2011-2014 A. PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN TARGET (RP) REALISASI (RP) PROSENTASE 8.131.838.713.585 8.257.854.435.427 100.1% (SERATUS KOMA (DELAPAN TRILIUN (DELAPAN TRILIUN SERATUS TIGA PULUH SATU MILYAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TIGA BELAS RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA)

ELEMEN PENDAPATAN DAERAH TARGET (RP) PAD 724.551.776.780 (TUJUH RATUS DUA PULUH EMPAT MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH)

DANA PERIMBANGAN

REALISASI (RP) 812.054.986.077 (DELAPAN RATUS DUA BELAS MILYAR LIMA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU TUJUH PULUH TUJUH RUPIAH)

5.437.484.444.564 5.499.718.074.100 (LIMA TRILIUN EMPAT RATUS TIGA PULUH TUJUH MILYAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT

RUPIAH)

LAIN2

DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH)

610.851.492.400 (ENAM RATUS


(LIMA TRILIUN EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN MILYAR TUJUH RATUS DELAPAN BELAS JUTA TUJUH PULUH EMPAT RIBU SERATUS RUPIAH)

592.363.732.127

SATU PERSEN)

PROSENTASE 112% (SERATUS DUA BELAS PERSEN)

101,14% (SERATUS SATU KOMA EMPAT BELAS PERSEN)

97% (SEMBILAN PULUH 14 /20

SEPULUH MILYAR PENDAPATAN DAERAH YANG DELAPAN RATUS LIMA PULUH SATU SAH

(LIMA RATUS

TUJUH PERSEN)

SEMBILAN PULUH DUA MILYAR TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH)

JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS RUPIAH)

B. BELANJA DAERAH ITEM TARGET (RP) REALISASI (RP) 8.678.471.055.421 8.136.415.992.913 (DELAPAN TRILIUN ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILYAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH SATU RUPIAH)

(DELAPAN TRILIUN SERATUS TIGA PULUH ENAM MILYAR EMPAT RATUS LIMA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS TIGA BELAS RUPIAH)

PROSENTASE 93.75% (SEMBILAN PULUH TIGA KOMA TUJUH PULUH LIMA PERSEN)

ELEMEN BELANJA DAERAH ITEM TARGET REALISASI PROSENTASE BELANJA 4.749.978.471.154 4.649.943.211.413 97,89% (EMPAT TRILIUN (EMPAT TRILIUN (SEMBILAN PULUH TIDAK TUJUH RATUS EMPAT ENAM RATUS EMPAT TUJUH KOMA LANGSUNG PULUH SEMBILAN MILYAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU SERATUS LIMA PULUH EMPAT RUPIAH)

BELANJA LANGSUNG

PULUH SEMBILAN MILYAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU EMPAT RATUS TIGA BELAS RUPIAH)

3.928.492.584.267 3.486.472.781.500 (TIGA TRILIUN SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN MILYAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH)


(TIGA TRILIUN EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM MILYAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

DELAPAN PULUH SEMBILAN PERSEN)

88.75% (DELAPAN PULUH DELAPAN KOMA TUJUH PULUH LIMA PERSEN)

15 /20

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI, BERIKUT AKAN KAMI SAMPAIKAN BEBERAPA HAL YANG MENJADI CATATAN DAN PERTANYAAN FRAKSI PKS TERHADAP LKPJ AMJ BUPATI INDRAMAYU TAHUN 2010-2015 : 1. SEBAGAIMANA FUNGSI DARI LKPJ INI UNTUK MEMBERIKAN GAMBARAN TENTANG SEJAUHMANA PENCAPAIAN TARGET DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MEREALISASIKAN SETIAP PROGRAM DAN KEGIATANNYA, MAKA SEJAUH INI KAMI TIDAK MENEMUKAN GAMBARAN YANG DETAIL TENTANG KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010-2015. HAL INI DISEBABKAN TIDAK DIJELASKAN BERAPA HAL POKOK TERKAIT DENGAN PERTUMBUHAN INDIKATOR DENGAN KONDISI RIIL DI MASYARAKAT, SERTA BAGAIMANA TREND YANG TERKAIT DENGAN ANGKA KEMISKINAN DAN PADA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN INI HANYA MENJELASKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK, IPM DAN ANGKA PENGANGGURAN. IPM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2014 TERCAPAI 71,20 POINT, ANGKA INI LEBIH KECIL DARI ANGKA IPM YANG PERNAH DICAPAI TAHUN 2010 SEBESAR 71.47 POINT SEBAGAIMANA TERTERA DALAM PERDA RPJMD 2010-2015 MOHON PENJELASAN TERKAIT TARGET IPM TERSEBUT?. FRAKSI PKS MEREKOMENDASIKAN PADA LKPJ AMJ BUPATI TAHUN 20102015 AGAR DIAKOMODIR SEMUA INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN TERSEBUT SECARA KOMPREHENSIF DAN MENDETAIL SEPERTI JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PROSENTASENYA, LAJU INFLASI, TREND PERKEMBANGAN INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) , ANGKA KEMAMPUAN DAYA BELI PENDUDUK, ANGKA HARAPAN HIDUP, ANGKA MELEK HURUF, ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI, NILAI TUKAR PETANI DAN NILAI TUKAR NELAYAN. 2.

SEBAGAIMANA PASAL 15 PERATURAN PEMERINTAH NO 3 TAHUN 2007 BAHWA LKPJ DISUSUN BERDASARKAN RKPD YANG MERUPAKAN PENJABARAN RPJMD DENGAN BERPEDOMAN PADA RPJPD. NAMUN SAMPAI SAAT INI SEJAK SELESAINYA PEMBANGUNAN 5 TAHUN TAHAP PERTAMA PEMERINTAH DAERAH BELUM MELAKUKAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA YANG DITARGETKAN DALAM RPJPD. FRAKSI PKS MEREKOMENDASIKAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU AGAR SEGERA MEMBUAT EVALUASI DENGAN MELIHAT TARGET CAPAIAN PADA RPJPD DIKORELASIKAN TARGET 5 TAHUNAN RPJMD TAHUN 2010-2015 KABUPATEN INDRAMAYU YANG NANTINYA DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI LANGKAH TINDAKAN PREVENTIF DALAM MENGANTISIPASI TIDAK TEREALISASINYA CAPAIAN KINERJA PADA TAHAPAN PRIODE KEPEMIMPINAN BERIKUTNYA. HASIL EVALUASI SEBAGAI LAMPIRAN YANG AKAN DIKAJI OLEH PANSUS LKPJ AMJ BUPATI.


16 /20

3.

KAMI KESULITAN MEMBACA RESUME STRUKTUR PENDAPATAN DAN BELANJA YANG TIDAK DI RINCI PER TAHUN SEHINGGA ANALISA SESUAI DATA YANG DISAJIKAN BERSIFAT AKUMULATIF.DARI SEKTOR PENCAPAIAN REALISASI TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR 112,08 % KALAU MELIHAT ASUMSI FAKTA YANG DISAMPAIKAN DALAM LKPJ INI LAYAK DIAPRESIASI, KARENA SECARA UMUM PENCAPAIAN TARGET DARI SEKTOR PAD DAN SECARA FAKTUAL PENCAPAIAN TARGET PAD INI YANG TERDIRI DARI PENDAPATAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, SERTA PENDAPATAAN DARI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH MELEBIHI PERKIRAAN YANG DITARGETKAN. NAMUN HAL INI APABILA DIBANDINGKAN PROSENTASE DENGAN PENDAPATAN DAERAH MASIH TERLALU KECIL HANYA BERKISAR 11%. DISEBABKAN TERLALU RENDAHNYA TARGET YANG DITETAPKAN MESKIPUN DARI POTENSI PAJAK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DIMANA PAJAK DAERAH TEREALISASI SEBESAR 114,8%, DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN KURANG LEBIH SEBESAR 96.39%. DAN CAPAIAN DARI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH KURANG LEBIH 100%, BERDASARKAN FAKTA DIATAS FRAKSI PKS TERUS MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK TERUS MENINGKATKAN PAD KARENA POTENSI INDRAMAYU KAMI YAKIN BISA DAN MAMPU APABILA DILAKUKAN DENGAN LEBIH OPTIMAL. MOHON PENJELASAN MENGAPA PEMERINTAH DAERAH TIDAK BERANI MEMBUAT TARGET KINERJA PENDAPATAN YANG SIGNIFIKAN DENGAN POTENSINYA? BAGAIMANA HASIL EVALUASI TERHADAP STRATEGI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAD YANG TERLIHAT KENAIKKANNYA KURANG MAKSIMAL?

4.

CAPAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBESAR 97.89% YANG MERUPAKAN AKUMULASI DARI TAHUN 2010-2014. BERDASARKAN DOKUMENT LKPJ AMJ BUPATI, CAPAIAN DENGAN PROSENTASE TERSEBUT MERUPAKAN TINGKAT SERAPAN ANGGARAN YANG TINGGI DAN SEHARUSNYA PUBLIK SERVICE TERLAKSANA DENGAN BAIK DAN NAIKKNYA KESEJAHTRAAN MASYARAKAT. TETAPI FAKTA LAPANGAN ANGKA TERSEBUT BELUM BISA MENAIKKAN ANGKA KESEJAHTRAAN MASYARAKAT EKONOMI LEMAH DENGAN PROGRAM HIBAH DAN BANSOS . DAN BUPATI HARUS JUGA MEMPERHATIKAN PARA GURU MADRASAH DALAM HAL KESEJAHTERAAN, GURU MADRASAH MEMILIKI PERAN UNTUK MENINGKATKAN AKHLAK KARIMAH MASYARAKAT. MOHON PENJELASAN BUPATI

5.

CAPAIAN BELANJA LANGSUNG PADA LKPJ AMJ BUPATI SEBESAR SEBESAR 88.75%, SEDANGKAN CAPAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBESAR 97%. MOHON PENJELASAN MENGAPA DEMIKIAN JIKA DIKAITKAN DENGAN STRATEGI BELANJA LANGSUNG UNTUK MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA 7 MISI KABUPATEN INDRAMAYU. SEKILAS KAMI MEMANDANG BELUM ADA KESESUAIAN DENGAN GRAND DESIGN INDRAMAYU YANG TERTUANG DALAM RPJMD 2011-2015


17 /20

6.

DI DALAM DOKUMENT RPJMD TAHUN 2011-2015, FOKUS STRATEGI PEMBANGUNAN ADALAH SUMBER DAYA MANUSIA. TETAPI MENGAPA PORSI BELANJA PENGEMBANGAN SDM LEBIH KECIL DARI PADA URUSAN PENGELOLAAN WILAYAH. PENGEMBANGAN SDM 31% SEDANGKAN PENGELOLAAN WILAYAH 48%. MOHON PENJELASAN?

7.

KEMAMPUAN FISCAL KABUPATEN INDRAMAYU DI TAHUN 2014 LEBIH BESAR DARI PROYEKSI KAPASITAS REAL KEMAMPUAN KUANGAN DAERAH YANG DITARGETKAN RPJMD 2011-2015, TETAPI MENGAPA URUSAN YANG BERKAITAN DENGAN SARANA FASILITAS PUBLIK SEPERTI JALAN, JEMBATAN, PASAR DAERAH DAN BEBERAPA URUSAN INFRASTRUKTUR LAINNYA BELUM TERCAPAI OUTPUT YANG DIINGINKAN? MOHON PENJELASAN,SILAHKAN CHECK UKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG TELAH DISEPAKATI.

8.

ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERCAPAI 6,32 POINT TAHUN 2014, INI MENUNJUKKAN TERJADINYA PENURUNAN JIKA DIBANDINGKAN DENGAN ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH TAHUN 2010 SEBESAR 7,11 POINT. ARTINYA UKURAN KINERJA BIDANG PENDIDIKAN TIDAK MENGGEMBIRAKAN UNTUK PENDIDIKAN DASAR BAGI MASYARAKAT INDRAMAYU. WALAUPUN CUKUP BAGUS UNTUK CAPAIAN MELEK HURUF SEBESAR 90.48 POINT. MOHON PENJELASAN KENAPA TERJADI PENURUNAN RLS? . RLS TELAH MENJADI FOKUS 8 ISU STRATEGIS YANG HARUS DISELESAIKAN DALAM PERMASALAHAN PEMBANGUNAN, DAN FPKS MENUNGGU KONSISTENSI PEMDA INDRAMAYU ANTARA PERENCANAAN DAN HASIL YANG DICAPAI.

9.

BERAPA CAPAIAN DAN TARGET ANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN INDRAMAYU DARI TAHUN 2011-2015. MOHON PENJELASAN DATA CAPAIAN TARGET ANGKA KEMISKINAN? KARENA DATA KEMISKINAN DAPAT DIJADIKAN UKURAN EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN TERMASUK INDIKATOR PENGUKURAN KEBERHASILAN PROGRAM P2KP.

10.

MOHON PENJELASAN BERAPA JUMLAH SERAPAN TENAGA KERJA DI SEKTOR PRIMER, SEKTOR SEKUNDER, DAN SEKTOR TERSIER? KARENA DALAM NOTA PENGHANTARAN HANYA DIJELASKAN PENGANGGURAN TERBUKA

11.

ADANYA PROSES PERENCANAAN YANG DIKOORDINASIKAN OLEH BAPEDA SEBAGAI BADAN YANG MENYELENGGARAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELUM MAMPU MERANCANG PEMBANGUNAN SECARA INTEGRATED DAN SALING KETERGANTUNGAN ANTAR LINTAS SEKTORAL DIMANA PEMBANGUNAN DIFOKUSKAN KEPADA LEADING SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIIKUTI DENGAN SKPD TERKAIT UNTUK MENDUKUNG SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN LEADING SEKTOR TERSEBUT.


18 /20

BAPEDA BERFUNGSI SEBAGAI BADAN YANG BETUL-BETUL MERENCANAKAN RENCANA PEMBANGUNAN YANG INTEGRATED DAN BERSENERGITAS ANTAR SKPD DALAM MENDUKUNG PROGRAM LEADING SEKTOR YANG MENJADI SEKALA PRIORITAS PADA SETAIP TAHUN ANGGARAN. FORMULASI SEPERTI APA YANG DIGUNAKAN BAPEDA DALAM MERUMUSKAN DOCUMENT LKPJ AMJ TAHUN 2010-2015? KARENA DOCUMENT LKPJ INI KURANG MENGGAMBARKAN ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS DAERAH DAN PENCAPAIANNYA SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERDA NOMER 8 TAHUN 2011 TENTANG RPJMD 2011-2015. 12.

PERTANIAN MERUPAKAN SEKTOR PRIMADONA DI KABUPATEN INDRAMAYU SEBAGAIMANA ARAHAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG MENETAPKAN KABUPATEN INDRAMAYU SEBAGAI PENYANGGA PANGAN NASIONAL. TETAPI PERHATIAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT DIRASA KURANG, TERUTAMA PERSOALAN PENGAIRAN SAWAH PADA SAAT MUSIM KEMARAU PANJANG SEPERTI SAAT INI. PETANI YANG AKAN MENGGARAP SAWAH KESULITAN AIR. MOHON PENJELASAN BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN INFRASTURKTUR PERTANIAN APA YANG TELAH DICAPAI?


19 /20

SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA DEMIKIANLAH PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PKS TERHADAP NOTA KEUANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015 DAN PIDATO BUPATI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWAN KINERJA AKHIR MASA JABATAN BUPATI 2010-2015 DENGAN HARAPAN BISA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAERAH DALAM LAYANAN DAN PEMYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SEKALIGUS MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH SERTA SEKALIGUS PULA MEMPERKUAT DASAR HUKUMNYA. DAN UNTUK LEBIH FOKUS PEMBAHASANNYA KAMI MEMBERIKAN KEPERCAYAAN KEPADA ANGGOTA KAMI DALAM RAPAT PANITIA KHUSUS DAN RAPAT-RAPAT BADAN ANGGARAN. DAN APABILA DALAM PENYAMPAIAN TERDAPAT KEKURANGAN DAN KESALAHAAN, KAMI MOHON MAAF YANG SEDALAM-DALAMNYA. SEMOGA ALLAH MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN RIDHO BAGI KITA SEMUA DIDALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN, AMIN. ATAS PERHATIANNYA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH. WASSALAMU ‘ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

INDRAMAYU, 4 AGUSTUS 2015 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD KABUPATEN INDRAMAYU KETUA,

SEKRETARIS,

R U S W A, M.Pd.I

BHISMA PANJI D.,S.Si, Apt.


20 /20

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Recommend Documents