FORMULASI KEBIJAKAN SISTEM TRANSPORTASI LAUT POLICY FORMULATION OF SEA TRANSPORTATION SYSTEM

ISSN 2355-4721

Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut

FORMULASI KEBIJAKAN SISTEM TRANSPORTASI LAUT POLICY FORMULATION OF SEA TRANSPORTATION SYSTEM Muh. Kadarisman Universitas Muhammadiyah Jakarta [email protected]

Yuliantini

Suharto Abdul Majid

STMT Trisakti

STMT Trisakti

stmt @indosat.net.id

stmt @indosat.net.id

ABSTRACT The aims of this research is to analyze the policy of sea transport in the realization of modern sea toll transportation and development. The research uses descriptive-qualitative. The result shows: 1) government’s policy regarding sea toll is to ship transport, guarantee the availability of goods, reduce disparity cost and ensure continuity service transport of goods to regional, remote, outermost and border; 2) sea transport development policy is to enhance the role of national shipping fleet both domestic and export-import transportation by imposing cabotage principle; abolish unofficial charges in ports through improved coordination of all relevant institutions and the process of loading and unloading goods that meet international shipping standards and the implementation of the International Ship and Port Security; restructure shipping legislation and its implementation, as well as institutional sub-sector of sea transport in order to create conditions that will attract private investment in the construction of sea transportation infrastructure; 3) sea transportation policy is set to increase nasional development to transport people, goods and information. This policy functions as supporting system to achieve the optimum allocation of economic resources in order to provide equitable, and affordable purchasing power services. Keywords: policy formulation, sea transportation system, national development.

Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog) - Vol. 03 No. 2, Juli 2016

161

ISSN 2355-4721

Muh Kadarisman, Yuliantini, Suharto Abdul Majid

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan transportasi laut dalam mewujudkan angkutan tol laut modern dan peningkatan pembangunan. Penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: 1) kebijakan Pemerintah mengenai tol laut adalah untuk melayari angkutan barang, menjamin ketersediaan barang, mengurangi disparitas harga dan menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan; 2) kebijakan pembangunan transportasi laut diarahkan di antaranya meningkatkan peran armada pelayaran nasional baik angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor dengan memberlakukan azas cabotage; menghapuskan pungutan tidak resmi di pelabuhan melalui peningkatan koordinasi bagi semua instansi terkait proses bongkar muat barang dan memenuhi standar pelayaran internasional serta pelaksanaan International Ship and Port Security; merestrukturisasi peraturan perundangan pelayaran dan pelaksanaannya, serta kelembagaan di subsektor transportasi laut guna menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta dalam pembangunan prasarana transportasi laut; 3) kebijakan transportasi laut ditetapkan sebagai urat nadi peningkatan pembangunan nasional untuk kelancaran arus manusia, barang, maupun informasi. Kebijakan ini merupakan penunjang tercapainya pengalokasian sumber-sumber perekonomian secara optimal, sehingga jasa transportasi laut cukup tersedia merata dan terjangkau daya beli masyarakat. Kata Kunci: formulasi kebijakan, sistem angkutan laut, pembangunan nasional.

162

Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog) - Vol. 03 No.2, Juli 2016

ISSN 2355-4721

PENDAHULUAN Transportasi atau pengangkutan, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar (archipelago); perairan yang terdiri atas sebagian besar laut; sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat dan perairan serta udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah laut seluas 2/3 dari total luas teritorialnya (Herdiyeni, dkk, 2014). Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan (Aminah, 2006). Secara umum, transportasi memegang peranan penting dalam dua hal, yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non-ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan


ekonomis tersebut, terdapat pula tujuan yang bersifat non-ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, dan meningkatkan pertahanan serta keamanan nasional. Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya tranportasi di Indonesia, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan. Mengingat penting dan strategisnya peran lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi (Hobbs, 2008). Terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut juga perlu dilakukan secara berkesinambungan, dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat. Dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Dengan adanya transportasi, pendistribusian barang dan hasil-hasil produksi dapat dilakukan ke seluruh daerah secara merata, sehingga dapat meningkatkan pendapatan regional dan membuka daerah yang terisolir, serta menambah pemasukan bagi daerah dan negara secara makro (Ilham, 2015).


163

ISSN 2355-4721


Sesuatu hal apa pun itu pasti memiliki permasalahan, sama halnya dengan sistem transportasi laut. Permasalahan seperti lambatnya pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi laut atau ketersediaan infrastruktur yang sangat terbatas, keterlambatan (delay) dan pencemaran perairan, polusi udara merupakan sebagian dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan masalah transportasi laut tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau, angkutan laut sudah tentu menjadi urat nadi dari sistem transportasi di Indonesia. Kebutuhan barang dan jasa harus didistribusikan ke penduduk yang membutuhkan, yang mendiami kurang lebih 6.000 pulau di Nusantara. Transportasi udara sangat mahal dan terbatas, mengandalkan 100% pada transportasi darat juga tidak memungkinkan, karena hampir mustahil Indonesia dapat menghubungkan semua pulau dengan jembatan yang ada.

aturan, bahwa angkutan domestik antar pulau di Indonesia harus dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia. Sedikit banyak ini sangat membantu para pelaku bisnis perkapalan Indonesia untuk bisa berdiri di kaki mereka sendiri, dan menjadikan ini sebagai modal dasar untuk berkembang menjadi perusahaan pelayaran besar tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat internasional. Dalam angkutan laut modern, jenis pelabuhan dan jenis kapal harus disesuaikan dengan jenis dan volume barang yang diangkut. Dengan demikian diperlukan adanya cetak biru dan mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan tol laut tersebut. Berdasarkan perhitungan sementara yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan tol laut mencapai Rp. 424 triliun. Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah pelabuhan yang akan dikembangkan, menjadi pelabuhan berskala internasional. Rencananya, ada 6 (enam) pelabuhan, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Sorong, Bitung, dan Kuala Tanjung yang akan dikembangkan berkelas internasional. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa selain untuk pengembangan, anggaran juga dihitung berdasarkan jumlah pelabuhan yang akan dibangun sebagai penghubung daerah dengan keenam pelabuhan utama tersebut.

Di samping itu, secara ilmiah, dengan kapasitas daya angkut yang sangat besar, transportasi laut adalah moda angkut yang paling murah, efektif dan efisien dari semua moda yang ada. Dengan kebutuhan tersebut, maka sangat jelas letak pentingnya pembangunan maritim di dalam program unggulan pemerintah. Bahkan program “Pelita” pemerintah Orde Baru yang menekankan Indonesia sebagai negara agraris yang menuju negara industri, ternyata juga tanpa menyentuh fakta Secara keseluruhan, total pelabuhan bahwa Indonesia adalah negara maritim. yang akan dikembangkan berjumlah 24 Cabotage Law telah memberlakukan pelabuhan. Hitungan itu juga didasarkan 164


ISSN 2355-4721

pada pengembangan dermaga di Tanjung Priok, bahwa di tempat tersebut untuk menambah satu dermaga diperlukan dana Rp25 triliun (Arifin, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas formulasi kebijakan sistem transportasi laut dalam rangka mewujudkan angkutan tol laut modern dan peningkatan pembangunan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Kementerian Perhubungan khususnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT


masyarakat pengguna (stake holder). Pengolahan serta analisis data melalui proses triangulasi (triangulation), dan Focus Group Discussion (FGD), sehingga menghasilkan penelitian secara utuh dan menyeluruh (think description). HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Aspek Efektivitas Formulasi Kebijakan Transportasi Laut

Terkait bahasan ini, berikut ditunjukkan hasil wawancara mendalam terhadap para informan yang menjelaskan Pelni). Metode penelitian yang digunakan bahwa formulasi kebijakan sistem adalah deskriptif-kualitatif. Metode ini transportasi tol laut di Indonesia lebih menekankan pada indept interview, merupakan bagian dalam proses kebijakan proses triangulasi, focus group discussion publik dan tahap ini adalah yang paling (FGD), pendekatan emic, dan ethic serta krusial, karena implementasi dan evaluasi kebijakan sebagai tahap selanjutnya hanya verstahen (Creswell, 2002). dapat dilaksanakan dengan efektif apabila Dalam penelitian ini penentuan tahap formulasi kebijakan telah selesai informan dilakukan secara purposive atau dengan baik. Di samping itu, kegagalan pemilihan informan dilakukan dengan suatu kebijakan atau program sistem sengaja dengan kriteria tertentu sesuai transportasi tol laut di Indonesia dalam dengan kapasitas dasar kompetensi yang mencapai tujuan-tujuannya, sebagian dimiliki. Dalam penelitian kualitatif besar bersumber pada ketidaksempurnaan ini, seorang peneliti adalah juga seorang atau ketidakefektivan pengelolaan tahap instrumen utama penelitian. Teknik yang formulasi. Policy formulation sama dengan digunakan adalah partisipan observation pembentukan kebijakan, yaitu kebijakan yang dilengkapi dengan indepth interview sistem transportasi tol laut di Indonesia yang dengan key person dan pembuatan catatan merupakan serangkaian tindakan pemilihan harian mengenai peristiwa-peristiwa yang berbagai alternatif yang dilakukan dan di ditemui di lapangan. Dalam penelitian ini dalamnya termasuk pembuatan keputusan. terdapat 12 informan, yaitu dari kalangan Penjelasan tersebut diperkuat hasil instansi pemerintah yang dalam hal ini dari Kementerian Perhubungan, khususnya FGD bahwa efektivitas proses pembuatan/ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut formulasi kebijakan negara (publik) di dan lembaga/instansi terkait lainnya/ bidang transportasi laut, dapat dipandang dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan


165

ISSN 2355-4721


pertama, adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan, atau dengan kata lain perumusan sistem transportasi tol laut yang diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Kegiatan selanjutnya, diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi atau yang berwenang menanganinya yaitu Kementerian Perhubungan RI, khususnya

Guna melengkapi data primer tersebut, maka dilakukan observasi di lapang penelitian bahwa memang diperlukan reformasi angkutan laut yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Revitalisasi sarana dan prasarana, organisasi, serta regulasi menjadi tombak pembaharuan guna mengoptimalkan aksesibilitas pelayanan dengan memindahkan beban angkutan berbasis jalan raya menuju ke laut. Ditegaskan bahwa penyusunan dan pemberlakuan regulasi di Direktorat Perhubungan Laut memang tergolong yang paling responsis bagi banyak pihak. Sebab

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang tengah dipilih.

laut sebagai pintu masuk negara memang menjadi tulang punggung dari beragam segmen mulai dari pelaku logisitik, industri, manufaktur dan perdagangan. Begitu banyaknya stakeholder yang terlibat, Proses triangulasi antar para baik dari segi kepelabuhan, logistik, Informan dengan fakta-fakta outentik serta penumpang, memang tak jarang yang ada berupa ketentuan terkait, menimbulkan gesekan dalam menjalankan menegaskan bahwa formulasi kebijakan regulasi di perhubungan laut. sistem transportasi tol laut terbagi ke dalam tahap perumusan masalah Lebih lanjut dijelaskan bahwa isu kebijakan, penyusunan agenda pemerintah, kepentingan setiap stakeholder bukanlah perumusan usulan kebijakan, pengesahan satu hal yang harus selalu dikedepankan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan masing-masing pihak, karena pihak penilaian kebijakan. Perumusan masalah Kementerian Perhubungan (khususnya kebijakan, pada prinsipnya, walaupun suatu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) peristiwa, keadaan dan situasi tertentu sebagai pihak yang paling berkompeten dapat menimbulkan satu atau beberapa dalam pembuatan regulasi, memiliki peran problem, tetapi agar hal itu menjadi dan tanggung jawab untuk melindungi masalah publik tidak hanya tergantung dari semuanya. Dilema dalam membangun dimensi obyektifnya saja, tetapi juga secara pelabuhan baru atau memperbesar subyektif, baik oleh masyarakat maupun pelabuhan yang ada, merupakan sebuah para pembuat keputusan, dipandang sebagai tuntutan yang harus dilihat bagaimana suatu masalah yang patut dipecahkan atau landasan serta fungsinya ke depan. Terkait dicarikan jalan keluarnya. hal ini, Aldha, (2015) mengemukakan

166


ISSN 2355-4721


bahwa adanya pembangunan pelabuhan baru, tentu bisa memberi potensi persaingan tarif yang nantinya bisa mengurangi ongkos biaya logistik. Namun, di lain sisi ada hal lain yang harus diperhitungkan terkait potensi pelabuhan ke depan.

kebijakan (khususnya pihak Kementerian Perhubungan/ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Bappenas serta Sekretariat Negara), dan mereka bersedia memperjuangkan problem umum sistem transportasi tol laut itu menjadi problem kebijakan, memasukannya ke dalam Hal yang perlu dielaborasi adalah agenda pemerintah dan mengusahakannya apabila banyak pelabuhan dibangun, menjadi kebijakan publik di bidang sistem namun kapal yang datang minim, maka transportasi tol laut. pembangunan yang dihasilkan tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, diperlukan Di antara langkah tersebut penciptaan iklim koordinasi yang lebih bahwa pembuat kebijakan sistem baik, maka masukan-masukan yang transportasi tol laut dan stakeholderskonstruktif perlu didengar dan melakukan nya mengidentifikasikan problem yang instrospeksi sistem yang dibangun, dan selanjutnya melakukan perbaikan serta penyempurnaan regulasi terkait. Oleh karena itu, regulasi yang dibangun lebih untuk menentukan kesesuaian dengan peraturan yang mendukung keselamatan, semakin besar tingkat kesesuaiannya semakin baik tingkat keselamatan kapal penyeberangan. Keselamatan merupakan syarat utama dalam perancangan (design) bagi moda angkutan penyeberangan. Namun dibutuhkan interaksi berbagai pihak terkait, baik unsur pemerintah, swasta serta masyarakat umum dalam mencapai tingkat keselamatan yang tinggi (Ilham, 2015). Lebih lanjut ditegaskan bahwa suatu problem sistem transportasi tol laut untuk bisa berubah menjadi problem umum, tidak hanya cukup dihayati oleh banyak orang sebagai sesuatu masalah yang perlu segera diatasi, tetapi masyarakat perlu memiliki political will untuk memperjuangkannya dan yang lebih penting lagi. Problem tersebut ditanggapi positif oleh pembuat

akan dipecahkan, kemudian membuat perumusan yang sejelas-jelasnya terhadap problem tersebut (Dunn, 2013). Masalahmasalah khusus atau isu-isu politis yang timbul dalam masyarakat terkait sistem transportasi tol laut, sehingga menarik perhatian media massa dan menjadikannya sebagai sorotan. Hal tersebut dapat menyebabkan masalah atau isu tersebut semakin menonjol, sehingga lebih banyak lagi perhatian masyarakat dan para pembuat kebijakan di bidang sistem transportasi tol laut tertuju pada masalah atau isu tersebut. 2. Prinsip Musyawarah dalam Penetapan Formulasi Kebijakan Transportasi Laut Terkait bahasan ini, berikut dijelaskan hasil wawancara di lapang penelitian dengan para Informan bahwa untuk memperoleh kesepakatan tentang sistem transportasi tol laut seperti apa yang diinginkan tersebut, maka terdapat faktorfaktor yang berpengaruh terhadap proses


167

ISSN 2355-4721


kesepakatan dalam formulasi kebijakan sistem transportasi tol laut, di antaranya adalah adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Walaupun ada pendekatan formulasi kebijakan tol laut dengan nama “rationale comprehensive” yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan, harus mempertimbangkan alternatifalternatif yang akan dipilih tidak hanya berdasarkan penilaian rasional semata. Hal ini berarti bahwa proses dalam formulasi kebijakan tol laut tersebut tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata (dassain), sehingga adanya tekanan dari luar dapat berpengaruh pula terhadap proses formulasi kebijakan.

Dalam era reformasi yang mensyaratkan adanya proses demokratis dalam pengambilan keputusan, peranserta masyarakat (public participation) adalah suatu elemen yang sangat penting (Kadarisman, et al, 2015). Selanjutnya, dilakukan proses pengesahan kebijakan sistem tol laut. Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah variabelvariabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik dan sebagainya. Proses pengesahan suatu kebijakan biasanya diawali dengan kegiatan persuasion dan bargaining. Persuasion

diartikan sebagai usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain tentang sesuatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang, Hasil triangulasi menunjukkan bahwa sehingga mereka mau menerimanya untuk memperoleh kesepakatan tentang sebagai milik sendiri. sistem transportasi tol laut, maka setelah problem publik tersebut dimasukkan ke Bargaining diterjemahkan sebagai dalam agenda pemerintah, para pembuat suatu proses dua orang atau lebih yang keputusan memprosesnya ke dalam fase- mempunyai kekuasaan atau otoritas fase: problem definition agenda, yaitu hal- mengatur/menyesuaikan setidak-tidaknya hal (problem) terkait sistem transportasi sebagian tujuan-tujuan yang tidak tol laut yang memperoleh penelitian dan mereka sepakati agar dapat merumuskan perumusan secara aktif dan serius dari para serangkaian tindakan yang dapat diterima pembuat keputusan; proposal agenda, yaitu bersama meskipun itu tidak terlalu ideal hal-hal (problem) yang telah mencapai bagi mereka. Dalam kaitan ini yang tingkat diusulkan, telah terjadi perubahan termasuk ke dalam kategori bargaining fase merumuskan masalah ke dalam adalah perjanjian (negotiation), saling fase memecahkan masalah; bargaining memberi dan menerima (take and give) dan agenda, yaitu usulan-usulan kebijakan tadi kompromi (compromise). Baik persuasion ditawarkan untuk memperoleh dukungan maupun bargaining, ke dua-duanya secara aktif dan serius; dan continuing saling melengkapi, sehingga penerapan agenda, yaitu hal-hal (problem) yang kedua kegiatan atau proses tersebut akan didiskusikan/dibahas dan dinilai secara dapat memperlancar proses pengesahan terus menerus. kebijakan. Sebagai suatu proses, maka tahap formulasi kebijakan terdiri atas beberapa

168


ISSN 2355-4721


komitmen terhadap aturan main, yang pada mulanya dirumuskan secara bersamasama oleh semua aktor. Pada tataran ini komitmen para aktor akan menjadikan mereka mematuhi aturan atau norma Hasil observasi menjelaskan bahwa bersama. Selain itu, kepatuhan terhadap untuk memperoleh kesepakatan tentang norma ini bahkan menjadi keharusan, sistem transportasi tol laut, maka terdapat karena diasumsikan bahwa pencapaian beberapa komponen atau unsur yang terkait tujuan sistem akan terwujud jika semua di dalamnya, di antaranya adalah adanya aktor mematuhi norma bersama. tindakan, tepatnya tindakan kebijakan Oleh karena itu, aktor-aktor yang adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang berperan dalam formulasi kebijakan tidak atau ajeg guna membentuk pola-pola hanya berfungsi menciptakan adanya tindakan tertentu, sehingga pada akhirnya keseimbangan di antara kepentingankomponen yang saling berhubungan secara resiprokal sehingga membentuk pola sistemik berupa input – proses – output – feedback (Nugroho, 2008).

akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Berikutnya adalah adanya aktor, yaitu orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Adanya aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan di bidang sistem transportasi tol laut dengan tuntutan yang bersifat intern, dalam artian mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut, disebut pembuat kebijakan (policy maker).

kepentingan yang berbeda (muddling through or balancing interests), tetapi juga harus berfungsi sebagai penilai (valuer), yakni mampu menciptakan adanya nilai yang dapat disepakati bersama yang didasarkan pada penilaian-penilaian rasional (rational judgements) guna pencapaian hasil yang maksimal (Supriyanto, 2015). 3. Adanya Alternatif Formulasi Kebijakan Transportasi Laut

Hasil penelitian tentang hal ini ditunjukkan dengan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada para informan juga dalam proses triangulasi sebagai berikut. Bahwa terkait alternatif kebijakan yang dipilih dalam formulasi Uraian tersebut dipertegas dengan kebijakan sistem transportasi tol laut, hasil FGD bahwa aktor yang mempunyai tahap perumusan usulan kebijakan, tahap kualifikasi atau karakteristik lain dengan ini merupakan kegiatan menyusun dan tuntutan ekstern, dikenal sebagai kelompokmengembangkan serangkaian tindakan kelompok kepentingan, partai politik, yang perlu untuk memecahkan masalah, pimpinan elit profesi dan lain-lain. Untuk meliputi identifikasi alternatif dilakukan dapat tetap bertahan bermain di dalam untuk kepentingan pemecahan masalah. sistem tersebut, mereka harus memiliki


169

ISSN 2355-4721


Terhadap problem yang hampir sama atau mirip, dapat saja dipakai alternatif kebijakan yang pernah dipilih, tetapi terhadap problem yang sifatnya baru, maka para pembuat kebijakan dituntut untuk secara kreatif menemukan dan mengidentifikasi alternatif kebijakan baru. Dengan demikian, masingmasing alternatif jelas karakteristiknya karena pemberian identifikasi yang benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses perumusan alternatif. Tahap kedua adalah mendefinisikan dan merumuskan alternatif, bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu jelas pengertiannya, sebab semakin jelas alternatif itu diberi pengertian, maka akan semakin mudah pembuat kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut. Tahap ketiga yaitu menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masingmasing, sehingga dengan mengetahui bobot yang dimiliki oleh masing-masing alternatif maka para pembuat keputusan dapat memutuskan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan/ dipakai. Untuk dapat melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif dengan baik, maka dibutuhkan kriteria tertentu serta informasi yang relevan. Tahap ke empat yaitu memilih alternatif yang memuaskan. Proses pemilihan alternatif 170

yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan barulah dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif kebijakan. Suatu alternatif yang telah dipilih secara memuaskan akan menjadi suatu usulan kebijakan yang telah diantisipasi untuk dapat dilaksanakan dan memberikan dampak positif. Tahap pemilihan alternatif yang memuaskan selalu bersifat obyektif dan subyektif, dalam artian bahwa pembuat kebijakan akan menilai alternatif kebijakan sesuai dengan kemampuan rasio yang dimilikinya, dengan didasarkan pada pertimbangan terhadap kepentingan pihakpihak yang akan memperoleh pengaruh sebagai konsekwensi dari pilihannya. Hasil observasi menunjukkan bahwa sasaran pembangunan transportasi laut, antara lain meliputi peningkatan pangsa pasar armada pelayaran nasional untuk angkutan laut dalam negeri dan eksporimpor; meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan; meningkatnya kecukupan dan kehandalan sarana bantu navigasi pelayaran; meningkatnya peran swasta dalam berinvestasi di bidang prasarana pelabuhan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan transportasi laut, antara lain adalah meningkatkan peran armada pelayaran nasional baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor dengan memberlakukan asas cabotage; menghapuskan pungutanpungutan tidak resmi di pelabuhan melalui peningkatan koordinasi bagi semua instansi yang terkait dalam proses bongkar


ISSN 2355-4721

muat barang; memenuhi standar pelayaran internasional yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organisation) mau pun IALA (International Association of Lighthouse Authorities) serta pelaksanaan ISPS (International Ship and Port Security) Code. Selanjutnya, merestrukturisasi peraturan perundang-undangan (revisi UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya) serta kelembagaan di subsektor transportasi laut guna menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta dalam pembangunan prasarana transportasi laut. Menyerahkan secara bertahap aset pelabuhan regional dan lokal yang dikelola Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemutakhiran tatanan kepelabuhanan nasional mengacu pada Sistranas. Terakhir, melanjutkan pelayanan angkutan laut perintis. Uraian di atas dipertajam dengan hasil FGD bahwa hal yang perlu dipertimbangkan terkait alternatif kebijakan sistem transportasi laut tersebut, bahwa lingkungan laut atau maritim juga mempunyai lima dimensi strategi militer yang saling berhubungan, yaitu dimensi ekonomi. Penggunaan laut sebagai media perhubungan, transportasi dan perdagangan telah dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang, dan hampir 99,5 % pergerakan roda perekonomian di dunia adalah melewati jalur laut, volume muatan meningkat delapan kali sejak tahun 1945 dan kecenderungan semakin meningkat sampai sekarang.


Telah diyakini bahwa perdagangan lewat laut yang terpadat adalah melalui Selat Malaka atau melalui jalur alternatif ALKI I, II, III. Berikut dimensi Politik. Perubahan dimensi politik dari lingkungan maritim berkembang sangat tajam semenjak tahun 1970-an. Bagi sejumlah besar Negara pantai, khususnya bagi dunia ketiga, perairan yang berbatasan dengan pantai memberikan prospek satu- satunya untuk perluasan. Tuntutan kedaulatan sering merupakan tindakan politik untuk mendapatkan konsekuensi ekonomi daripada sekedar perhitungan jangka panjang tentang untung dan ruginya. Perselisihan atas perbatasan laut seringkali lebih dimotivasi oleh simbol politik dari perhitungan biaya dan manfaatnya. Dimensi Hukum. Basis dimensi hukum dalam lingkungan maritim adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional. Kecenderungan dari penekanan hukum di laut sekarang lebih banyak difokuskan pada masalah lingkungan hal mana dapat berakibat pembatasan gerakan kapal dan mengurangi hak Negara bendera, di samping itu ada kebutuhan untuk penertiban lebih efektif atas rezim yang ada khususnya yang berhubungan masalah perikanan dan perdagangan narkoba secara ilegal. Di laut dimensi militer selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi, sehingga profesionalisme angkatan laut suatu negara selalu dikaitkan dengan penguasaan dan penggunaan teknologi yang mutakhir. Filosofi Angkatan Laut adalah “senjata yang diawaki”, berbeda dengan filosofi


171

ISSN 2355-4721


“manusia yang dipersenjatai”. Pemahaman terhadap lingkungan fisik menyeluruh dimana kekuatan maritim akan beroperasi sangat penting, seperti kondisi geografi, hidro oseanografi. Daerah operasi kekuatan maritim mulai dari perairan dalam laut bebas (blue waters) ke perairan yang lebih dangkal (green waters) sampai ke perairan pedalaman, muara dan sungai (brown waters). Corong strategis berbatasan atau dimiliki oleh negara-negara pantai yang berdekatan. Seperti selat Malaka, dimiliki oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu konsep “Joint Security” akan mudah diterima dan diterapkan di antara negara-negara pantai tersebut. Dari berbagai dimensi tersebut di atas, apabila disinergikan secara baik maka akan dapat menciptakan suatu kekuatan laut yang tangguh (sea power), parameternya mengarah pada tiga elemen operasional yaitu unsur kekuatan militer (fighting instruments), penggerak roda perekonomian di laut (merchant shipping) dan pangkalan atau pelabuhan (bases). Paparan tersebut, tentu bisa dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan dari berbagai alternatif pilihan yang ada. 4. Keputusan Akhir Proses Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut Berdasarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kepada para informan, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya keputusan menyetujui hasil dari proses seluruhnya tentang sistem transportasi tol laut, sehingga

172

menghasilkan beberapa ketentuan di antaranya adalah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut, yang diikuti dengan terbitnya beberapa ketentuan, di antaranya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut, yang menugaskan BUMN PT Pelni (Persero) untuk melayari trayek yang telah ditetapkan. Berikut, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Barang Dalam Negeri dan Bongkar Muat Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut. Juga, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/ DJPL-15 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015. Hasil proses triangulasi dapat dikemukakan bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Presiden mengenai pelaksanaan tol laut, Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Trayek Liner Non Komersial. Trayek tersebut ditugaskan kepada PT Pelni (Persero) untuk melayari dengan diberikan penugasan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut, maksud pelaksanaan tersebut dalam


ISSN 2355-4721


rangka menjamin ketersediaan barang dan untuk mengurangi disparitas harga bagi masyarakat serta menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

– Fak fak – Tual –Tg Perak (KM. Caraka Jaya Niaga III - 32); 2. Kode Trayek T- 4 : Tg. Priok – Biak – Serui – Nabire –Wasior – Manokwari – Wasior- Nabire – Serui – Biak – Tg Priok. (KM. Caraka Jaya Niaga III – 22); 3. Kode Trayek T – 6 : Tg. Priok – Kijang – Natuna – Kijang – Tg Priok (KM. Hasil observasi menunjukkan Caraka Jaya Niaga III - 4). bahwa dalam kaitan ini, di Kementerian Perhubungan telah diusulkan anggaran Bahasan di atas dipertegas dengan biaya kewajiban pelayanan publik untuk hasil FGD bahwa dalam penetapan trayek angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tersebut memang terlihat adanya beberapa tol laut untuk pelaksanaan program tol laut trayek yang sudah dilayari oleh kapalmelalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kapal niaga, namun kunjungan singgahnya (DIPA) Nomor SP DIPA–Nomor SP DIPA masih tergantung tersedianya muatan. – 022.04.1.439454/2015 Revisi ke 06 tanggal 20 Oktober 2015, melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA–Nomor SP DIPA – 022.04.1.439454/2015 Revisi ke 06 tanggal 20 Oktober 2015. Besaran kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut sebesar Rp. 257,907,959,000,- (Dua ratus lima puluh tujuh miliar Sembilan ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dalam periode 1 (satu) tahun dengan 6 unit kapal. Namun demikian keterbatasan waktu yang tinggal 2 (dua) bulan dan ketersediaan armada PT Pelni, maka tahun ini hanya dapat direalisasikan 3 (tiga) unit kapal untuk 3 (tiga) ruas trayek dengan nilai subsidi sebesar Rp. 30,000,000,000,- (Tiga puluh miliar rupiah). Susunan trayek dan nama kapal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kode Trayek T – 1 : Tg. Perak – Tual – Fak fak – Kaimana – Timika – Kaimana

Dengan demikian, maka disparitas harga masih saja tetap terjadi, oleh karena itu perlu dilayari dengan kapal secara tetap dan teratur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut akan dilaksanakan mulai 2 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sesuai kontrak, secara bersamaan pula di pelabuhan Tanjung Perak ikut diluncurkan secara perdana. Jumlah muatan yang diangkut dalam peluncuran perdana hari ini sebanyak 40 TEUS untuk pelabuhan Tanjung Priok dan 39 TEUS untuk pelabuhan Tanjung Perak. Adanya keputusan menyetujui hasil dari proses seluruhnya tentang sistem transportasi tol laut tersebut, juga terkait dengan masalah ketahanan nasional di laut. Ketahanan nasional dapat diatasi dengan baik oleh bangsa Indonesia, maka tercapailah suatu keadaan yang dinamakan ketahanan nasional untuk


173

ISSN 2355-4721


mencapai keadaan tersebut, terdapat suatu pemahaman yang dinamakan “geostrategi” secara umum, geostrategi merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan di berbagai bidang yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, kehidupan beragama dan pembangunan (Meyer, 2007).

industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non-ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya tranportasi di Indonesia, 5. Moda Angkutan Kapal Barang sehingga pembangunan dan peningkatan (Kargo) Tol Laut kualitas pelayanan transportasi atau Terkait moda angkutan kapal pengangkutan mutlak diperlukan. Suatu barang (cargo) tol laut tersebut, berikut pembangunan dinilai baik dan berkualitas dikemukakan hasil wawancara mendalam tidak hanya mengenai peningkatan dengan para informan, bahwa transportasi mutu sarananya saja, tetapi juga harus atau pengangkutan tol laut merupakan menyangkut pembangunan aspek hukum bidang kegiatan angkutan di antaranya transportasi sendiri (Nasution, 2006). adalah angkutan barang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya angkutan kargo dalam sistem transportasi laut bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau kecil dan besar (archipelago), perairan yang terdiri atassebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut didukung dengan hasil observasi dan FGD bahwa secara umum angkutan barang dalam transportasi laut memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non-ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan

174

Hasil triangulasi menunjukkan bahwa permasalahan seperti keterlambatan (delay), polusi udara, dan pemborosan energi merupakan sebagian dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi suatu kota berkaitan dengan masalah transportasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan pola tata guna lahan, karena sektor ini sangat berperan dalam menentukan kegiatan dan aktivitas pergerakan yang terjadi. Permasalahan ini bila tidak segera ditangani dengan suatu sistem dan solusi yang tepat, akan dapat memperbesar dampak dan permasalahan yang ditimbulkan serta pemborosan penggunaan energi yang sia-sia. Untuk memberikan alternatif pemecahan yang tepat, maka diperlukan suatu sistem pendekatan yang tepat pula yang mencakup seluruh aspek yang terkait (Haryadi, et al., 2007). Seiring dengan perubahan iklim (climate change),


ISSN 2355-4721


transportsi berkelanjutan menjadi sesuatu perdana penyelenggaraan pelayanan hal yang wajib dipatuhi dalam setiap publik untuk angkutan barang dalam perencanaan sistem transportasi. rangka pelaksanaan tol laut anggaran 2015. Diluncurkannya program tol laut Sistem transportasi berkelanjutan ini memberikan perubahan besar bagi (sustainable transportasion) menjadi distribusi logistik antarpulau yang selama sebuah jawaban dari tantangan yang ini memakan biaya sangat mahal, terutama dihadapi planner dan menjadi trend dalam penyaluran atau pun distribusi logistik ke dewasa ini, perkembangan kota biasanya Indonesia bagian Timur. dibarengi dengan masalah lalu-lintas dan polusi udara. Strategi apa yang harus Hasil FGD menjelaskan bahwa ditempuh untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah juga mengoperasikan tiga merupakan perdebatan yang panjang. trayek tol laut dari enam trayek yang sudah Hal ini diperkuat dengan hasil FGD yang ditetapkan atau pun diatur dalam Keputusan menegaskan bahwa penyelenggaraan lalu Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor lintas dan angkutan laut juga perlu dilakukan berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada kepadatan kota bukan merupakan kebijakan transportasi, tetapi kebijakan ini mempunyai dampak langsung dan taklangsung, terhadap sistem transportasi suatu daerah. Masalahnya menjadi menarik bukan semata-mata karena hubungannya dengan sistem transportasi saja, tetapi lebih karena dampaknya terhadap sistem pembangunan berkelanjutan secara umum (Wibawa, 2006).

AL.108/6/2/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015. Bahkan tol laut ini juga diprediksi bisa memangkas disparitas harga hingga 30%, dan tentunya ini akan membuat suatu perubahan yang besar bagi dunia logistik Indonesia yang selama ini cenderung mahal. Besaran kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut sebesar Rp 257, 907 miliar dengan enam unit kapal. Namun sehubungan dengan ketersediaan 6. Moda Angkutan Kapal Penumpang armada PT Pelni, untuk saat ini baru Tol Laut dioperasikan tiga trayek dari total enam Dalam bahasan tentang moda trayek dengan nilai subisidi mencapai Rp angkutan kapal penumpang, para informan 30 miliar. menjelaskan bahwa Kementerian Terobosan lain yang baru-baru ini Perhubungan (Kemenhub) pada tanggal dilaksanakan pihak Kemenhub dalam 4 November 2015, resmi meluncurkan rangka mendukung tol laut adalah merilis program tol laut yang merupakan program Kapal Motor Mutiara III yang melayani utama pemerintah. Realisasi proyek tol laut rute pelayaran Bandar Lampung-Surabaya. tersebut dilaksanakan dengan peluncuran Angkutan ini merupakan feeder yang


175

ISSN 2355-4721


nantinya diharapkan mampu memindahkan beban jalan dari darat dipindahkan ke laut. Diharapkan Lampung ke Surabaya bisa ditempuh selama 40 jam, dan ini lebih cepat di banding dengan angkutan menggunakan truk yang mencapai 4 hari. Dalam waktu dekat, akan ada tiga kapal feeder semi kontainer yang melewati pelabuhan sekitarnya dengan kurun waktu tiga hari sekali. Dengan beroperasinya short sea shipping, akan meningkatkan efisiensi logistik. Mungkin, secara biaya menggunakan transportasi darat sama besarnya, namun secara waktu menggunakan kapal jauh lebih cepat. Untuk mendukung program ini, dalam waktu dekat Kemenhub akan melelang lima rute perintis kepada pengusaha (INSA) atau pun Pelni (Aldha, 2015).

logistik di Indonesia terasa cukup Diluncurkannya tol laut tersebut menimbulkan harapan yang besar akan komitmen pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai maritim dunia.

mahal. makin sangat dalam poros

Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut Indonesia tidak efisien dan mahal karena tidak adanya muatan balik dari wilayahwilayah yang wilayahnya rendah dalam pertumbuhan ekonominya. Hasil observasi menunjukkan bahwa pada prinsipnya, tol laut ini secara praktis dan efisien akan membuat ketimpangan harga logistik yang terjadi selama ini bisa diselesaikan dengan cepat, karena kapal-kapal berukuran besar menghubungkan pelabuhan-pelabuhan disertai feeder dari Sumatera hingga Papua. Wilayah Indonesia bagian timur yang selama ini sudah menanggung beban biaya logistik yang sangat mahal, akibat terjadinya pemusatan ekonomi di Pulau Jawa. Dengan direalisasikannya program nasional tol laut tersebut diharapkan agar dapat memberikan kontribusi yang besar, khususnya mengenai ketersediaan barang dan jasa guna memenuhi dan mencukupi kebutuhan masyarajat yang tinggal di paling Timur Indonesia, termasuk pula dapat menekan atau mencapai kesetaraan harga, agar masyarakat di Indonesia Timur juga dapat merasakan diperlakukan adil oleh pemerintah dan negara.

Rencana Pemerintah dalam hal pelayaran termasuk menyempurnakan sistem penyeberangan antar pulau, tapi kini masih dilakukan penyempurnaan di lini sabuk utara yang belum terhubung antara Tanjung Pinang ke Sintete, dan proyek ini akan diselesaikan Kemenhub antara 2017-2019. Terobosan regulasi terus dilakukan termasuk kebijakan pengadaan kapal oleh pemerintah dan pembentukan Otorita Pelabuhan Penyeberangan (Aldha, 2015). Keterangan tersebut diperkuat dengan hasil triangulasi bahwa peluncuran program nasional tol laut tersebut adalah bagian konkret pemerintah dalam mengatsi ketimpangan harga dalam hal logistik Selain itu, PT Pelni juga sudah barang dan jasa, terutamanya penyaluran ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal logisitik dari Indonesia barat ke Indonesia ini Kementerian Perhubungan sebagai Timur yang selama ini membuat sistem operator program tol laut, yang menjadi 176


ISSN 2355-4721

tugas utama PT Pelni adalah menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan moda angkutan barang yang prima dan efisien. Sebagai pelaksana atau operator tol laut, PT Pelni akan menerima PSO dari pemerintah sekitar 27 miliar untuk operasional tol laut disisa tahun 2015. Penggunaan PSO ini terpisaah dari PSO angkutan penumpang yang rutin diterima oleh Pelni. Jadi, penyediaan tol laut untuk pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia telah didistribusikan ke sejumlah kementerian. Transportasi lintas pelabuhan ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Kementerian Perhubungan hanya katalisator, operator tol lautnya ini banyak. Untuk membangun Indonesia itu harus dilakukan banyak pihak. Dibutuhkan sarana transportasi multimoda untuk dapat menunjang keberhasilan program itu. Tujuannya memperlancar arus pengiriman barang di Indonesia melalui laut, sehingga transportasi publik untuk manusia itu prioritas.


Jakarta, Surabaya, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua. Konsep ini membutuhkan pengembangan kapasitas pelabuhan kecil menjadi lebih besar lagi. Sementara distribusi barang dari pelabuhan utama akan dilakukan menggunakan kapal kecil, kereta api, dan transportasi darat. Tol laut ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan ekonomi Indonesia. Hal lain, tol laut itu membantu pengiriman barang melalui jalan darat yang semakin macet, sehingga biaya logistik bisa lebih murah. 7. Aspek Formulasi Kebijakan Tol Laut dan Peningkatan Pembangunan

Terkait bahasan tentang hal ini, para informan menjelaskan bahwa transportasi merupakan urat nadi peningkatan pembangunan nasioanal untuk melancarakan arus manusia, barang mau pun informasi sebagai penunjang tercapainya pengalokasian sumber-sumber perekonomian secara optimal. Untuk itu jasa transportasi harus cukup tersedia secara merata dan terjangkau daya beli Apabila kapasitasnya ditingkatkan, masyarakat. Transportasi yang banyak mestinya bisa jalan bersamaan antara digunakan oleh masyarakat di Indonesia barang dan manusia. Namun, tidak adalah salah satunya adalah transportasi cukup membangun pelabuhan saja tanpa laut. Pertambahan penduduk dan luas kota penyediaan jalan dan angkutan umum menyebabkan jumlah lalu lintas angkutan lain. Konektivitas antar moda transportasi laut juga meningkat. Sistem lalu lintas diperlukan, seperti kereta api atau bus mendekati jenuh, sehingga bertambahnya yang bisa mengakomodasi perjalanan jumlah lalu lintas berpengaruh besar barang atau orang dari transportasi laut. terhadap lingkungan. Dalam kaitan ini perlu disediakan sistem distribusi logistik menggunakan kapal Hasil triangulasi menunjukkan besar yang menghubungkan pelabuhan di bahwa transportasi merupakan tolok ukur jalur utama Nanggroe Aceh Darussalam, dalam interaksi ke ruangan antarwilayah


177

ISSN 2355-4721


transformasi masyarakat, dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah antarpulau. Di bidang transportasi laut, pembangunan sarana dan prasarana, seperti pelabuhan, kapal, dll telah meningkatkan jasa pelayanan produksi dan distribusi yang penting dan banyak berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong terciptanya pemerataan pembangunan antarwilayah dan stabilitas nasional, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hasil

observasi

menunjukkan

bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi. Misalnya, sepanjang tahun 2015 Kemenhub menargetkan membangun sebanyak 163 pelabuhan. Pembangunan tersebut merupakan program prioritas yang dalam setahun (2015) selesai. Pembangunan pelabuhan tersebut lebih difokuskan di wilayah Indonesia Timur, seperti NTT, Maluku, dan Papua.

transportasinya menggunakan laut. Selain pelabuhan, 96 trayek akan dibuka dalam mendukung keperintisan. Saat ini terdapat 2.155 pelabuhan umum di Indonesia yang terdiri dari 114 pelabuhan di bawah pengoperasian PT Pelindo. Pelabuhan nonPelindo mencapai 2041 unit, dan terdapat 934 unit terminal khusus untuk kepentingan sendiri (TUKS). Dalam kerangka pelayanan Kemenhub, nantinya 116 pelabuhan di lingkungan Kemenhub akan diubah dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015. BLU ini merupakan terobosan dari Pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas anggaran dalam rangka merintis kepelabuhan sebelum dikomersialkan baik kepada pihak swasta ataupun Pelindo. Diharapkan akan terdapat perputaran dana yang cepat dan mandiri. Jadi, ke depan pengelolaan pelabuhan akan memiliki pengaturan manajemen yang lebih baik dan berdampak pada kesejahteraan pegawai atau pun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Aldha, 2015). 8. Transportasi Perkembangan Pembangunan

Laut Keadaan

dan dalam

Terkait bahasan tentang ini, para informan menjelaskan bahwa kemajuan transportasi akan membawa peningkatan dan perkembangan pembangunan, Uraian di atas diperkuat hasil FGD misalnya mobilitas manusia, mobilitas bahwa pembangunan pelabuhan tersebut faktor-faktor produksi dan mobilitas hasil sebagai bentuk konektivitas antarkawasan olahan yang dipasarkan. Makin tinggi terutama wilayah terpencil yang akses mobilitas yang dilakukan, semakin cepat 178


ISSN 2355-4721


gerakan distribusi serta lebih singkat waktu yang diperlukan dalam mengolah bahan dan memindahkannya dari tempat dimana bahan tersebut yang semula kurang bermanfaat ke lokasi yang manfaatnya lebih besar. Peningkatan produktivitas, karena transportasi ini merupakan motor utama penggerak kemajuan ekonomi yang mampu mengembangkan keadaan dalam pembangunan.

Hasil triangulasi menunjukkan bahwa transportasi juga dapat memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menciptakan dan meningkatkan tingkat aksesibilitas dari potensi-potensi sumber alam dan luas pasar. Sumber alam yang semula tidak termanfaatkan akan terjangkau dan dapat diolah. Prasarana transportasi berperan sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia Hasil observasi menunjukkan dan atau barang akibat adanya kegiatan bahwa ekonomi yang berkembang akan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai contoh ditunjukkan oleh adanya mobilitas yang suatu kawasan permukiman baru yang tinggi, dengan ditunjang transportasi hendak dipasarkan, tidak akan pernah ada yang memadai dan lancar. Seperti halnya peminatnya apabila di lokasi tersebut tidak negara-negara maju, mereka memiliki disediakan prasarana transportasi. transportasi yang mendukung dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Dengan Hasil FGD menegaskan bahwa transportasi yang baik, akan memudahkan makin tinggi mobilitas yang dilakukan, terjadinya interaksi antara penduduk lokal semakin cepat gerakan distribusi serta dan dunia luar. Keterisolasian merupakan lebih singkat waktu yang diperlukan dalam masalah pertama yang harus ditangani. mengolah bahan dan memindahkannya Transportasi berfungsi sebagai jembatan dari tempat bahan tersebut yang semula yang menghubungkan produsen dengan kurang bermanfaat ke lokasi yang manfaat konsumen. Transportasi dan perkembangan nya lebih besar. Peningkatan produktivitas, wilayah memiliki dimensi persoalan karena transportasi ini merupakan motor dengan rentang yang luas dan kompleks. utama penggerak kemajuan ekonomi. Oleh karena itu untuk dapat memahami Ekonomi yang berkembang akan pola kerja transportasi dan aksesibilitas, ditunjukkan oleh adanya mobilitas yang dituntut untuk memiliki pandangan yang tinggi, dengan ditunjang transportasi yang luas tidak hanya pada satu bidang kajian memadai dan lancar. Seperti halnya negarailmu saja. negara maju, mereka memiliki transportasi yang mendukung dalam setiap aktivitas Transportasi dan perkembangan yang mereka lakukan. Dengan transportasi wilayah merupakan hal yang sangat yang baik, akan memudahkan terjadinya erat hubungannya, dikarenakan dalam interaksi antara penduduk lokal dengan pengembangan wilayah haruslah dunia luar. Keterisolasian merupakan memiliki transportasi yang mendukung.


179

ISSN 2355-4721


masalah pertama yang harus ditangani. Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. 9. Hasil Pembangunan Transportasi Laut dan Tata Masyarakat yang Dicita-citakan Dalam bahasan tentang hal ini, para informan mengemukakan pendapatnya bahwa transportasi tol laut merupakan tolok ukur interaksi antarwilayah. Suatu wilayah tertentu bergantung pada wilayah lain. Demikian juga wilayah lain memiliki ketergantungan pada wilayah tertentu, sehingga semakin mendekatkan pada masyarakat yang diinginkan. Di antara wilayah-wilayah tersebut, terdapat wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kelebihan dibanding yang lain, sehingga wilayah tersebut memiliki beberapa fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius yang lebih luas, sehingga penduduk pada radius tertentu akan mendatangi wilayah tersebut untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan, dan seterusnya, hingga menuju masyarakat dinamis dalam berbagai aspek.

menuju wilayah lain diperlukan sarana transportasi. Sarana transportasi yang memungkinkan untuk membantu mobilitas berupa angkutan umum. Dalam menyelenggarakan kehidupannya, manusia mempergunakan ruang tempat tinggal yang disebut permukiman yang terbentuk dari unsur-unsur working, opportunities, circulation, housing, recreation, and other living facilities. Unsur circulation adalah jaringan transportasi dan komunikasi yang ada dalam permukiman. Sistem transportasi dan komunikasi meliputi sistem internal dan eksternal. Jenis yang pertama membahas sistem jaringan yang ada dalam kesatuan permukiman itu sendiri. Jenis yang kedua membahas keadaan kualitas dan kuantitas jaringan yang menghubungkan permukiman satu dengan permukiman lainnya di dalam satu kesatuan permukiman. Perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain selalu melalui jalurjalur tertentu. Tempat asal dan tempat tujuan dihubungkan satu sama lain dengan suatu jaringan (network) dalam ruang. Jaringan tersebut dapat berupa jaringan jalan, yang merupakan bagian dari sistem transportasi. Transportasi merupakan hal yang penting dalam suatu sistem, karena tanpa transportasi perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain tidak terwujud secara baik. Bahwa interaksi antarwilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa.

Hasil observasi menunjukkan bahwa akibat adanya perbedaan tingkat pemilikan sumber daya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam mendukung kebutuhan penduduk suatu wilayah, menyebabkan terjadinya pertukaran barang, orang dan jasa antarwilayah. Pertukaran ini diawali dengan proses penawaran dan permintaan. Hasil proses triangulasi menunjukkan Sebagai alat bantu proses penawaran bahwa transportasi merupakan tolok ukur dan permintaan yang perlu dihantarkan dalam interaksi ke ruangan antarwilayah 180


ISSN 2355-4721

dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, sistem transportasi dikembangkan untuk menghubungkan dua lokasi guna lahan yang mungkin berbeda. Transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih meningkat. Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar. Keterisolasian merupakan masalah pertama yang harus ditangani. Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak di antara keduanya. Jarak tersebut dapat dinyatakan sebagai jarak waktu mau pun jarak geografis. Jarak waktu timbul karena barang yang dihasilkan hari ini mungkin belum dipergunakan sampai besok. Dari hasil FGD menunjukkan bahwa jarak atau kesenjangan ini dijembatani melalui proses penggudangan dengan teknik tertentu untuk mencegah kerusakan barang yang bersangkutan. Transportasi erat sekali dengan penggudangan atau penyimpanan karena keduanya meningkatkan manfaat barang. Angkutan menyebabkan barang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sehingga bisa dipergunakan di tempat barang itu tidak didapatkan. Dengan demikian menciptakan manfaat tempat, di samping itu penyimpanan atau


penggudangan juga memungkinakan barang disimpan sampai dengan waktu dibutuhkan dan ini berarti memberi manfaat waktu. Dengan adanya pembangunan suatu jalur transportasi, maka akan mendorong tumbuhnya fasilitas-fasilitas lain yang tentunya bernilai ekonomis. Peranan transportasi dalam pembangunan wilayah, transportasi umumnya berfokus pada jaringan transportasi, lokasi, struktur, arus, dan signifikansi serta pengaruh jaringan terhadap ruang ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan wilayah dengan prinsip ketergantungan antara jaringan dan ruang ekonomi sebagaimana perubahan aksesibilitas. Dalam hal ini semakin baik suatu jaringan transportasi maka aksesibilitasnya juga semakin baik sehingga kegiatan ekonomi juga semakin berkembang pada masyarakat yang maju, sebagaimana yang dicita-citakan bersama. SIMPULAN Dalam rangka menindaklanjuti program Pemerintah mengenai pelaksanaan tol laut, Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Trayek Liner Non Komersial. Trayek tersebut ditugaskan kepada PT Pelni (Persero) untuk melayari dengan diberikan penugasan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut, guna menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga bagi masyarakat serta menjamin kelangsungan


181

ISSN 2355-4721


pelayanan penyelenggaraan angkutan tersebut. Kerugian yang akan dirasakan barang ke daerah tertinggal, terpencil, yaitu terhadap ekosistem laut. Hal ini terluar, dan perbatasan. dikarenakan jika pelabuhan-pelabuhan di Indonesia diperbesar bisa dipastikan Kebijakan pembangunan akan merusak ekosistem di sekitar pesisir transportasi laut, diarahkan antara lain tersebut. Tidak terkecuali hutan-hutan untuk meningkatkan peran armada bakau ataupun mangrove di sekitar pelayaran nasional baik untuk angkutan pesisir yang berfungsi sebagai pemecah dalam negeri mau pun ekspor-impor ombak, kemungkinan besar akan terancam dengan memberlakukan azas cabotage; ekosistemnya. Tentunya hal ini bisa saja menghapuskan pungutan-pungutan tidak mengakibatkan banjir maupun abrasi resmi di pelabuhan melalui peningkatan oleh air laut sewaktu-waktu. Kapal-kapal koordinasi bagi semua instansi yang terkait tersebut juga membutuhkan kedalaman proses bongkar muat barang dan memenuhi laut yang lebih, yang bisa merusak terumbu standar pelayaran internasional yang karang yang ada di jalur tol laut tersebut dikeluarkan oleh International Maritime karena dangkalnya pelabuhan di Indonesia, Organisation, International Association of sehingga akan berdampak pada komoditas Lighthouse Authorities serta pelaksanaan ikan di Indonesia karena telah rusaknya International Ship and Port Security. habitat mereka dan akan berpengaruh pada Selanjutnya, merestrukturisasi pendapatan para nelayan kecil di Indonesia. peraturan perundang-undangan tentang Oleh karena itu, disarankan agar kebijakan pelayaran dan peraturan pelaksanaannya, pembangunan tol laut tersebut tetap serta kelembagaan di subsektor transportasi memperhatikan hal-hal tersebut, sehingga laut guna menciptakan kondisi yang dampak negatif kebijakan tersebut dapat mampu menarik minat swasta dalam diminimalisasi. pembangunan prasarana transportasi laut. Transportasi laut merupakan urat nadi peningkatan pembangunan nasioanal untuk melancarakan arus manusia, barang maupun informasi melalui laut sebagai penunjang tercapainya pengalokasian sumber-sumber perekonomian secara optimal. Untuk itu jasa transportasi laut harus cukup tersedia secara merata dan terjangkau daya beli masyarakat SARAN B a n yak anggapan terhada p kerugian yang ditimbulkan dari tol laut 182

Dengan adanya tol laut sangat membantu transpor barang di Indonesia, tetapi jika direncanakan lebih matang lagi apakah nantinya pembangunan di Indonesia bisa berkelanjutan (sustainable development). Karena pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan 3 pilar aspek yaitu aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Aspek lingkungan yang berupa kelestarian terhadap lingkungan dengan adanya pembangunan. Aspek ekonomi yang berpengaruhnya terhadap pendapatan


ISSN 2355-4721


dari pulau-pulau yang menjadi tujuan tol Hobbs, FD. 2008. Perencanaan dan teknik laut, dan aspek sosial yang merupakan lalu lintas. Yogyakarta: Gajah Mada aspek pendukung untuk meningkatkan University Press. kepercayaan masyarakat terhadap tol laut Ilham, Chairul Insani, & Wawan Darwan. tersebut. Dengan demikian, disarankan 2015. Keseimbangan antara agar ketiga hal yang saling berpengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional satu sama lain tersebut harus seimbang. Kapal Penyeberangan Lintas JangkarKalianget. Jurnal Manajemen DAFTAR PUSTAKA Transportasi & Logistik 2 (1); 26-35. Aldha, Nurul, 2015. Merevitalisasi Sektor Pelayaran. Majalah Transportasi Indonesia. Edisi 13, 5 Juli-5 Agustus 2015: 14-15.

Kadarisman, Muh., Aang Gunawan, & Ismiyati, 2015. Policy Implementation Of Land Transportation System and Its Impact Towards Social Welfare In Jakarta. Jurnal Manajemen Aminah, Siti. 2006. Transportasi Public Transportasi & Logistik 2 (1): 62-68. dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan. Universitas Airlangga. Meyer & Miller. 2007. Urban Surabaya. Transportation Planning. Singapura: McGraw-Hill International. Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terj. Samodra Wibawa, Diah Asitasani, Agus HH, Erwan Agus P). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet, Ke empat.

Nasution, MN. Transportasi. Indonesia.

2006. Manajemen Jakarta: Ghalia

Nugroho, Adi Lanugranto. 2008. Konsumen dan Jasa Transportasi. Surakarta: Haryadi, Bambang dan Bambang Universitas Muhammadiyah Riyanto, 2007. Kepadatan Kota Surakarta. dalam Perspektif Pembangunan Transportasi Berkelanjutan. Jurnal Supriyanto. 2015. 4 Transportasi Umum Teknik Sipil dan Perencanaan 9 (2): Idaman. [terhubung berkala] 89-97. http://www.aipse.org/de/artikel/4Herdiyeni, Yeni., Mahmud Zuhud, Ervizal Amir, & Rudi Heryanto. 2014. Development of Mangrove Database for Biodiversity Informatics of IPB Biopharmaca. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia 19 (3): 197-203.

transportasi-umum-idaman.html. [16 April 2015].


183

FORMULASI KEBIJAKAN SISTEM TRANSPORTASI LAUT POLICY FORMULATION OF SEA TRANSPORTATION SYSTEM

Recommend Documents