FORMALISME PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA: Telaah Pendidikan Islam SITI PATIMAH IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Kota Bandar Lampung Email:
[email protected]
ABSTRAK Pendidikan karakter di Indonesia masih menyisakan persoalan yang sangat rumit meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Persoalan tersebut terlihat nyata pada perilaku bangsa Indonesia yang masih jauh dari nilai-nilai karakter yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan problem pendidikan karakter di Indonesia dalam tinjauan pendidikan Islam. Tulisan ini juga menyajikan sejumlah konsekuensi logis atas konsep pendidikan karakter di Indonesia yang cenderung formalistik sehingga berdampak pada sikap keberagamaan warga Indonesia yang juga cenderung bersikap religius formal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Kunci: Problem, Pendidikan karakter, Refleksi, Pendidikan Islam
ABSTRACT Character education in Indonesia still remains a very complex issue despite many efforts have been made by the government. The issue is still very evident in the behavior of the Indonesian nation which is still far from the ideal values of the character of the Indonesian nation itself. Therefore, in this paper the authors attempt to describe reality and the problem of educational character in Indonesia and in Islamic education point a view. This paper to present some of logical consequences of the concept of formalistic educational character in Indonesia that impact to Indonesian attitude which tending to have formal-religious in living on national activity. Keyword: Formalism, Educational character, Islamic Education PENDAHULUAN Berdasarkan Human Development Report (HDR) tahun 2005, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2003 berada pada angka 0,697. Nilai tersebut merupakan rincian dari gabungan antara angka harapan hidup saat lahir (66,8 tahun), angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (87,9%), angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi (66%), dan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang dihitung berdasarkan kekuatan daya beli (purchasing power parity), yaitu sebesar US $3.361. Indeks ini menempatkan Indonesia pada urutan ke-110 dari 177 negara. Urutan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih rendah (Bagus Mustakim, 2012: 53). Karena standar kualitas sumber daya manusia
Siti Fatimah
(SDM) Indonesia mengacu pada angka IPM tersebut, maka kualitas SDM Indonesia pun termasuk rendah. Salah satu bukti rendahnya kualitas SDM Indonesia adalah rendahnya kualitas kesehatan. Bahkan jika dibandingkan dengan tingkat kesehatan masyarakat negara-negara ASEAN lainnya, kita ini masih tergolong paling rendah. Rendahnya tingkat kesehatan dapat diukur dari masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, yaitu 307 per 100.000,00 kelahiran hidup (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI, 2002-2003) serta tingginya angka kematian bayi dan balita. Ancaman kekurangan gizi pada balita juga masih menjadi persoalan besar dalam upaya membentuk generasi yang sehat, mandiri dan berkualitas. Berbalikan dengan kualitas SDM, dalam beberapa hal, kuantitas penyelenggaraan pendidikan menunjukkan peningkatan. Misalnya, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas telah mengalami peningkatan; jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMP/MTs ke atas juga mengalami peningkatan cukup berarti; waktu yang dibutuhkan oleh siswa dalam menyelesaikan sekolah semakin cepat; dan angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia semakin meningkat tajam. Meskipun demikian, persoalan pemerataan pendidikan masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas masih didominasi oleh orang-orang kaya yang terkonsentrasi di perkotaan. Di daerah-daerah pelosok yang terpencil dan umumnya dihuni oleh rakyat miskin, pendidikan berkualitas, masih sulit mereka peroleh. Di beberapa daerah pedesaan, kesempatan calon siswa (murid pria) untuk memasuki bangku sekolah juga masih lebih tinggi dibanding dengan kesempatan calon siswi (murid perempuan). Umumnya, remaja perempuan di pedesaan lebih memilih bekerja membantu orang tua dengan cara menjadi TKW atau menikah di usia dini guna meringkankan beban keluarga. Tujuan penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya bermaksud meningkatkan kualitas SDM. Setinggi apa pun kuantitas penyelenggaraan pendidikan, jika tidak berdampak pada peningkatan kualitas SDM suatu bangsa maka penyelenggaraan pendidikan itu menjadi omong kosong belaka. Aspek lain yang terkait dengan pendidikan dan saat ini menjadi perbincangan utama dalam mengukur kualitas SDM suatu bangsa adalah kualitas karakter warga negara. Agar kualitas karakter suatu warga negara (bangsa) menjadi baik, perlu diupayakan pembangunan karakter (bangsa) warga negara. Di Indonesia, pembangunan karakter bangsa diupayakan melalui penyelenggaraan pendidikan karakter baik di sekolah/madrasah maupun di perguruan tinggi. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, konsep pendidikan karakter menjadi tema utama pembangunan pendidikan di Indonesia di samping program sertifikasi guru dan dosen. Sejumlah pesimisme tentang penyelenggaraan pendidikan karakter di Indonesia pun bermunculan bahkan mengancam eksistensi dan esensi pendidikan karakter itu sendiri.
Vol. XVII No. 1 2012/1433
116
Formalisme Pendidikan Karakter…
Banyak bukti yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan karakter di Indonesia secara esensial terancam gagal. Tandanya, banyak lulusan sekolahan yang memperoleh nilai rapor dan UN tinggi. Banyak sarjana bergelar panjang berhasil meraih skor Indek Prestasi Kumulatif luar biasa. Mereka juga memiliki tingakat kemampuan retorika dalam berargumentasi yang bisa membuat orang awam terkagum-kagum, karena dalam pandangan orang awam, dengan itu semua, para sarjana tersebut telah mempunyai wawasan dan pemikiran yang luas, akan tetapi kenyataannya, mereka bermental lemah dan bermoral rendah. Mereka mudah tergoda oleh kekuasaan, kedudukan, jabatan dan uang sehingga lupa akan tanggung jawab moral kesarjanaannya terhadap rakyat. Tidak menutup kemungkinan di antara mereka adalah pakar di bidang moral dan agama yang kesehariannya berceramah tentang etika, akhlak dan kebaikan, namun sikap dan perilakunya tidak sejalan dengan disiplin ilmu yang ditekuninya. Mungkin ini dampak dari pendidikan yang keliru yang sejak kecil, siswa hanya diajari menghafal tentang betapa eloknya bersikap jujur, bertanggung jawab, bekerja keras, dan pentingnya menjaga kebersihan jiwa-raga dan pada saat yang bersamaan juga mudah memvonis betapa jahatnya orang yang berbuat curang, mencuri, merampok, minum-minuman keras dan membunuh. Ternyata, nilai-nilai kebaikan yang harus dihayati dan diamalkan itu serta perbuatan jahat yang harus dihindari dan dikutuk itu, hanya ”tuntas” diajarkan dan nyaring dilafalkan lalu cepat dan tepat dijawab dalam ujian formal di atas kertas kemudian dihitung skornya (Adian Husaini, http://www.insistnet.com). Mencermati sejumlah kenyataan di atas, melalui tulisan ini, penulis (tanpa terjerumus pada bentuk pesimisme) bermaksud menggambarkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya, bahkan cenderung tidak menyentuh aspek-aspek karakter dan kepribadian yang substansial sehingga terancam terjebak pada bentuk pengajaran perilaku yang sifatnya formal-kognitif dan simbolis yang hanya mengulang persoalan yang sama sejak zaman kolonial. Sudut pandang telaah dalam tulisan ini adalah pendidikan Islam. Beberapa data dan sejumlah kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan karakter di Indonesia dijadikan sebagai bahan dasar penelaahan dalam tulisan ini. PEMBAHASAN Kebijakan Munculnya gagasan pendidikan karakter di Indonesia merupakan tindak lanjut dari hasil sarasehan nasional pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2010. Dalam saresehan tersebut telah dicapai kesepakatan nasional tentang pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dinyatakan sebagai berikut: (a) pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional secara utuh; (b) pendidikan budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara komprehensif sebagai proses pembudayaan. Oleh karena
117
Vol. XVII No. 1 2012/1433
Siti Fatimah
itu, pendidikan dan kebudayaan secara kelembagaan perlu diwadahi secara utuh; (c) pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa harus melibatkan keempat unsur tersebut; (d) dalam upaya merevitalisasi pendidikan budaya dan karakter bangsa diperlukan gerakan nasional guna menggugah semangat kebersamaan dalam pelaksanaan di lapangan (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012: 105-106). Departemen Pendidikan (dan Kebudayaan) Nasional pada tahun 2009 telah mengidentifikasi sejumlah 49 kualitas karakter yang akan dibangun oleh Bangsa Indonesia. Ke-49 karakter tersebut dianggap sebagai ”karakter utama” (Character First) dan disepakati sebagai karakter minimal yang akan dikembangkan dalam pembelajaran di Indonesia. Ke-49 karakter tersebut adalah sebagai berikut: (1) alertness: kewaspadaan; (2) attentiveness: perhatian; (3) availability: kesediaan; (4) benevolence: kebajikan; (5) boldness: keberanian; (6) cautiousness: kehati-hatian; (7) compassion: keharuan, rasa peduli yang tinggi; (8) contentment: kesiapanhati; (9) creativity: kreativitas; (10) decisiveness: bersifat yakin; (11) deference: rasa hormat; (12) dependability: dapat diandalkan; (13) determination: berketetapan hati; (14) diligence: kerajinan; (15) discemment: kecerdasan; (16) discretion: kebijaksanaan; (17) endurance: ketabahan; (18) enthusiasm: antusias; (19) faith: keyakinan; (20) flexibility: kelenturan/keluwesan; (21) forgiveness: pemberi ma'af; (22) generosity: dermawan; (23) gentleness: lemah-lembut; (24) gratefulness: pandai berterima kasih; (25) honor: sifat menghormati orang lain; (26) hospitality: keramah-tamahan; (27) humility: kerendahan hati; (28) initiative: inisiatif; (29) joyfulness: keriangan; (30) justice: keadilan; (31) loyalty: kesetiaan; (32) meekness: kelembutan hati; (33) obedience: kepatuhan; (34) orderliness: kerapihan; (35) patience: kesabaran; (36) persuasiveness: kepercayaan; (37) punctuality: ketepatan waktu; (38) resourcefulness: kecerdikan, panjang akal; (39) responsibility: pertanggungjawaban; (40) security: pelindung; (41) self-control: control diri; (42) sensitivity: kepekaan; (43) sincerity: ketulusan hati; (44) thoroughness: ketelitian; (45) thriftiness: sikap berhemat; (46) tolerance: toleransi; (47) truthfulness: kejujuran; (48) virtue: sifat bajik; dan (49) wisdom: kearifan, kebijaksanaan (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012: 107). Agar lebih sederhana, ke-49 karakter utama di atas diringkas menjadi sembilan pilar pendidikan karakter. Sembilan pilar pendidikan karakter yang dirumuskan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional dipublikasikan melalui laman http://www. Kemdiknas.go.id. Kesembilan pilar pendidikan karakter tersebut adalah: (1) cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; (2) kemandirian dan tanggung jawab; (3) kejujuran/amanah dan diplomatis; (4) hormat dan santun; (5) dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama; (6) percaya diri dan kerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati, dan (9) toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Implementasi pendidikan karakter di Indonesia dirancang untuk diajarkan pada semua tingkat pendidikan, mulai dari level SD/MI hingga Perguruan Tinggi. Menurut Mendikbudnas., Muhammad Nuh, pembentukan karakter perlu
Vol. XVII No. 1 2012/1433
118
Formalisme Pendidikan Karakter…
dilakukan sejak usia dini. Jika karakter sudah terbentuk sejak usia dini, maka karakter seseorang tidak akan mudah terombang-ambing. Mendikbudnas. berharap, pendidikan karakter dapat membangun kepribadian bangsa (Ceramah Mendikbudnas. pada pertemuan Pimpinan Pascasarjana LPTK Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) se-Indonesia di Auditorium Universitas Negeri Medan (UNIMED), pada hari Sabtu, 15 April 2010). Pidato Mendikbudnas itu mendapat sambutan luar biasa di kalangan akademisi pendidikan. Pendidikan karakter pun menjadi marak diperbincangkan di mana-mana. Sejumlah perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam bahkan menjadikan pendidikan karakter sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa. Seperti halnya pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Konsentrasi Ilmu Pendidikan Islam-Program Studi Kependidikan Islam, mereka menyajikan mata kuliah pendidikan karakter dalam dua semester, yaitu Pendidikan Karakter Satu dan Pendidikan Karakter Dua. Konteks ini menegaskan bahwa mata kuliah pendidikan karakter dianggap vital untuk terusmenerus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataannya, pendidikan karakter masih lebih banyak dikaji secara teoretik, kurang banyak dipikirkan bagaimana dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berbangsa, bernegara maupun dalam bermasyarakat. Hal yang lebih penting dari pendidikan karakter bukan rumusan karakter tertentu berdasarkan sudut pandang tertentu tetapi ketentuan pelaksanaan yang harus ditaati dan dikerjakan bersama dalam berbangsa, bernegara dan berbangsa. Mengacu pada kebutuhan di atas, John Luther sebagaimana dikutip oleh Megawangi (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2007) menegaskan bahwa "Good character is more to be praised than outstanding talent. Most talents are to some extent a gift. Good character, by contrast, is not given to us. We have to build it peace by peace-by thought, choice, courage, and determination". Ungkapan Luther di atas menunjukkan bahwa karakter, sesungguhnya bukan sesuatu yang bersifat given (terberi tanpa ada usaha untuk meraihnya). Karakter harus dibangun dengan segala daya dan upaya sekuat mungkin dengan proses yang panjang. Contoh upaya dan proses yang tak kenal lelah dalam membentuk karakter diri ini dapat digambarkan pada sosok Helen Keller (18801968). Ia adalah wanita luar biasa yang telah buta dan tuli di usia 19 bulan, namun berkat bantuan keluarganya dan bimbingan Annie Sullivan (yang juga buta dan setelah melewati serangkaian operasi akhirnya dapat melihat secara terbatas) kemudian menjadi manusia buta-tuli pertama yang lulus cumlaude dari Radeliffe College di tahun 1904. Keller pernah berkata "character cannot be develop in ease and quite. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired, and success achieved". Pernyataan Keller di atas menyiratkan dan menginspirasi semua orang bahwa hanya dengan perjuangan panjang dan ketekunan yang tiada tanding dan mungkin dengan sedikit ambisi, karakter dapat dibangun secara disposisional, laten dan berjangka panjang. Keller kemudian menjadi seorang “pahlawan besar”
119
Vol. XVII No. 1 2012/1433
Siti Fatimah
dalam sejarah Bangsa Amerika Serikat dan mendapat sejumlah penghargaan di tingkat nasional maupun internasional atas prestasi dan pengabdiannya dalam berbagai bidang (http//www.hki.org). Keller adalah model manusia berkarakter (Zaim Elmubarok, 2009: 102-103). Dalam konteks pendidikan Islam, Keller adalah sosok manusia yang telah mencapai (karakter) al-akhlak al-karimah dalam arti keteguhannya dalam meraih semua mimpi dan cita-citanya. Sejarah Sesungguhnya, sejak awal, dalam setiap praktik pendidikan sudah terkandung makna pendidikan karakter. Makna pendidikan karakter tersebut terdapat dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan baik secara kurikuler maupun ekstrakurikuler dan formal maupun non formal. Interpretasi terhadap seluruh hal-hal positif terkait dengan kejujuran, keberanian, kemandirian, dan tanggung jawab, secara terpadu dapat diselenggarakan dalam internal praktik penyelenggaraan pendidikan. Membedah pendidikan karakter di Indonesia, berarti memaknai praktik (amaliyah) pendidikan dalam segala aspeknya. Dalam konteks berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, pendidikan karakter di Indonesia perlu diperluas hingga dapat menyentuh citra budaya keindonesiaan yang majemuk dan senantiasa berkembang dari zaman ke zaman (Bagus Mustakim, 2012: 41). Pendidikan karakter di Indonesia, sesungguhnya sudah dimulai sejak zaman kolonial terutama pada masa penjajahan Belanda. Saat itu nuansa pendidikan karakter nampak jelas dalam konsep politik etis Belanda. Politik etis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda bertujuan membuka akses pendidikan yang dapat dinikmati secara lebih luas oleh kaum pribumi. Dalam konteks masa kini, saat itu, Pemerintah Kolonial Belanda berupaya mengambil hati kaum pribumi agar pendidikan yang mereka kelola terkesan bersifat publik. Bagaimanapun juga, akses pendidikan sebelum muncul politik etis hanya diperuntukkan bagi kalangan keturunan Belanda dan beberapa bangsawan tinggi pribumi. Namun karakter yang dididikan kepada pribumi adalah karakter mental pegawai. Kaum pribumi sedemikian rupa dipola dalam rangka menjadi pengabdi pemerintah. Hingga saat ini mental tersebut masih lestari. Para sarjana masih merasa belum bekerja ketika mereka belum diangkat menjadi PNS. Perubahan kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda yang mulai memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi kaum pribumi merupakan dampak dari perubahan politik yang terjadi di negeri Belanda. Saat itu pemerintah Belanda dikuasai oleh kekuatan politik beraliran kontemporer (Bagus Mustakim, 2012: 42). Gerakan politik kontemporer di Belanda menghasilkan gerakan politik etis di tanah jajahan. Van Deventer, salah seorang tokoh gerakan kontemporer Belanda menjadi salah satu pendukung serius gerakan politik etis di Nusantara. Ia mengarang buku "Hutang Kehormatan" tahun 1899. Menurut catatannya, sejak tahun 1867-1878 Belanda telah mendapatkan keuntungan 187.000.000,00 gulden dari tanah jajahan Hindia Belanda. Karenanya, sejak
Vol. XVII No. 1 2012/1433
120
Formalisme Pendidikan Karakter…
tahun 1878, ia menuntut agar uang tersebut dikembalikan. Sejak saat itu Pemerintah Kolonial Belanda mulai memberikan perhatian yang agak serius terhadap pendidikan di Nusantara terutama di Pulau Jawa. Salah satunya adalah kebijakan dalam memperbaiki dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk golongan Eropa Non-Belanda dan kaum pribumi, serta memperbaiki kesenian dan ilmu pengetahuan di negara jajahan. Realisasi dari kebijakan tersebut adalah menugaskan kepada semua gubernur jenderal untuk mengatur agar di setiap kabupaten di Nusantara dapat didirikan sebanyak mungkin lembaga pendidikan (sekolah). Dengan begitu, lebih banyak remaja pribumi mendapatkan kesempatan belajar. Namun dalam pelaksanaannya, politik etis pendidikan Kolonial Belanda hanya dinikmati oleh segelintir kaum bangsawan tinggi, itu pun yang berhaluan nasionalis yang cenderung bersikap kompromi terhadap pemerintah penjajah. Beberapa pemuda potensial yang berhaluan Islam masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan mereka. Kebijakan pendidikan sejenis politik etis kemudian dikembangkan pada masa penjajahan Jepang akan tetapi mereka tidak terjun langsung dalam menyelenggarakan pendidikan. Penjajah Jepang hanya menjanjikan medirikan lembaga pendidikan yang dapat dinikmati oleh rakyat, sebagai kompensasi dari romusha. Dengan sedikit dukungan dari penjajah Jepang, tokoh-tokoh pergerakan nasional bergerak cepat dalam mengembangkan lembaga pendidikan bagi kaum pribumi. Ki Hajar Dewantara dengan didukung oleh Husein Djajadiningrat, Asikin, Rooseno, Ki Bagus Hadikusuma, dan KH. Masykur merumuskan pokok-pokok cita-cita pendidikan dan pengajaran sebagai berikut: 1. Pemerintah harus mengembangkan pendidikan yang memelihara dan mengembangkan kecerdasan akal budi untuk segenap rakyat dengan sebaik-baiknya. Hal ini kemudian menginspirasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. 2. Dalam garis-garis adab perikemanusiaan, sebagaimana terkandung dalam segala pengajaran agama-agama, seyogyanya pendidikan dan pengajaran nasional bersendikan agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. 3. Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan usaha asli yang merupakan puncak kebudayaan daerah-daerah di seluruh Nusantara, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan bangsa, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing, yang dapat memperkembangkan atau memperkaya budaya bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusian bangsa Indonesia. 4. Usaha pendidikan seyogyanya dapat memperhatikan serta memelihara kepentingan-kepentingan khusus semua warga negara dengan sebaik-
121
Vol. XVII No. 1 2012/1433
Siti Fatimah
baiknya, teristimewa yang berdasarkan agama dan kebudayaan. Pihak rakyat diberi kesempatan seluas mungkin untuk mendirikan sekolahsekolah partikelir, yang penyelenggaraannya sebagian atau sepenuhnya boleh dibiayai oleh pemerintah. 5. Tentang susunan pelajaran pengetahuan dan kepandaian khusus, harus sedikit-dikitnya (minimum leer plan) ditetapkan dalam suatu mata pelajaran, yang dengan pelajaran itu dapat menetapkan secara lebih luas dan lebih tinggi pelajaran pengetahuan dan kepandaian umum, serta mendorong pendidikan budi pekerti, teristimewa pendidikan semangat kerja, kekeluargaan, cinta tanah air dan keprajuritan. Syarat-syarat itu diwajibkan untuk semua sekolah, baik kepunyaan negeri maupun partikelir (Fudyartanta, 2010: 131-132). Mencermati pokok-pokok cita-cita pendidikan di atas, ternyata pendidikan Indonesia sejak zaman pra kemerdekaan telah mampu meletakkan sendi-sendi pendidikan karakter Indonesia. Rumusan di atas bahkan telah menunjukkan bahwa dalam membangun karakter Bangsa (national character building) Indonesia harus mengandung tiga unsur utama yaitu pendidikan, keagamaan dan budaya bangsa. Pendidikan dibangun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Agama dan religiusitas yang memang sudah menjadi karakter bangsa diharapkan mampu membentuk iman dan akhlak bangsa. Sedangkan budaya diarahkan untuk membangun nasionalisme kebangsaan yang majemuk dan berkembang terus-menerus. Dengan demikian pendidikan karakter bangsa pada masa awal kemerdekaan dibangun di atas dua pondasi pendidikan, yakni pendidikan agama, dan pendidikan budaya bangsa. Berarti, sejak awal kemerdekaan, pendidikan agama dijadikan sebagai pondasi utama sistem pendidikan nasional di samping Modernisme Barat dan Nasionalisme Kebangsaan Indonesia. Jika digabungkan kembali, ternyata pendidikan karakter Indonesia dibangun di atas tiga pondasi, yaitu agama, modernisme Barat dan Nasionalisme Kebangsaan Indonesia. Pengetahuan agama diharapkan mampu membentuk kepribadian unggul berdasarkan nilai-nilai luhur yang dibangun dalam tradisi keagamaan. Modernisme Barat ditujukan untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki nalar keilmuan rasional dan ilmiah. Nasionalisme Kebangsaan Indonesia diarahkan pada pembentukan jiwa patriotis dan kecintaan terhadap tanah air. Tiga pondasi ini mengarah pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang religius, cerdas dan nasionalis. Formalisme Pendidikan Karakter di Indonesia Beberapa mental negatif yang banyak ditemukan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diantaranya adalah masih banyaknya warga yang malas dalam bekerja dan berkarya, meremehkan mutu, suka mencari jalan pintas, tidak percaya diri, tidak disiplin, kurang bertanggungjawab, berpandangan feodal, suka pada hal-hal yang bersifat mistik, irasional, emosional
Vol. XVII No. 1 2012/1433
122
Formalisme Pendidikan Karakter…
mudah diprofokasi, cenderung ingin meniru gaya hidup orang asing dan bergaya hidup mewah. Kendati mentalitas negatif tersebut masih bersifat umum, namun sudah mengarah pada karakter akut yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan Islam, jika dipetakan berdasarkan tiga karakter yang ingin dicapai oleh pendidikan nasional di atas, yaitu membangun karakter religius, cerdas dan nasionalis, maka ancaman utama pada karakter yang pertama adalah muncunya karakter bangsa yang religius formal. Jika ini yang terjadi maka tujuan pendidikan Islam, yakni membangun karakter anak didik yang toleran terhadap agama dan keyakinan umat lain akan sia-sia. Sesungguhnya kekuatan iman dan taqwa bukan pada penanaman fanatisme yang berlebihan terhadap keyakinan institusi dan organisasi agamanya tetapi pada keluasan wawasan dalam menyikapi keberagaman keberagamaan orang lain sehingga keimanan dan ketaqwaanya selalu tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Bagaimanapun juga pembentukan karakter manusia Indonesia yang religius merupakan tujuan utama pendidikan yang ingin diraih dalam sistem pendidikan nasional. Dengan modal religius yang dimiliki bangsa ini, yang terdapat dalam sila pertama Pancasila, seharusnya bangsa Indonesia telah mampu membangun kehidupan kebangsaan yang mampu bersikap toleran, menghayati keragaman agama warganya dan mampu bersikap tegas dalam memberantas segala bentuk kemunafikan, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang seluruh aparaturnya. Nasionalisme Simbolis Kata ”nasionalisme”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai faham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan; kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; dan semangat kebangsaan (KBBI, 1990: 610). Kata ”simbolis” berhubungan dengan lambang; menjadi lambang; mengenai lambang (KBBI, 1990: 840). Jadi nasionalisme simbolik adalah lambang berpikir logis untuk mencapai suatu kesadaran dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual secara bersama-sama mencapai dan mempertahankan sektor-sektor yang tidak substansial. Amin Rais (2008: 2) berpandangan bahwa nasionalisme yang berkembang di Indonesia digambarkan sebagai nasionalisme simbolis. Nasionalisme simbolis warga Indonesia ditunjukan dengan hanya mencintai dan mendukung kepada aspek-aspek yang tidak substansial. Misalnya nasionalisme yang hanya diukur dengan cara mendukung tim sepak bola nasional sehingga pejabat tinggi negara rela meluangkan waktu sibuknya hanya untuk menonton tim yang tidak pernah diperhatikannya secara serius. Puluhan ribu orang berbondong-bondong menuju stadion pada waktu tim nasional Indonesia bertanding melawan tim luar negeri. Mereka mampu menunjukkan ”kecintaan” yang luar biasa. Jantungnya berdetak kencang sepanjang pertandingan. Rasa bangga dan suka cita muncul ketika tim Indonesia meraih kemenangan. Sebaliknya, kesedihan dan kekecewaan datang
123
Vol. XVII No. 1 2012/1433
Siti Fatimah
ketika tim nasional kalah. Saling tuding kesalahan di antara para pejabat PSSI tidak kunjung usai. Kekecawaan para suporter pun dilampiaskan dengan cara merusak sejumlah fasilitas umum disertai dengan hujatan terhadap anggota tim dan manajer yang mereka anggap sebagai biang kerok kekalahan tanpa mau bersatu padu duduk bersama untuk mengatasinya. Sebaliknya, fanatisme yang sama tidak pernah muncul ketika kekuatan perusahaan asing menguasai harta dan potensi kekayaan nasional. Pejabat dan rakyat sama-sama bersikap acuh tak acuh dengan ketidakberdayaan bangsa ini berhadapan tekanan kekuatan ekonomi asing. Kekayaan ekonomi bangsa yang dieksplorasi dan dieksploitasi oleh perusahaan asing seolah dibiarkan merajalela. Trilyunan rupiah uang negeri ini telah dilarikan ke negeri orang. Dalam kondisi seperti ini, masih banyak pejabat negara yang tega mengorupsi uang negara. Alihalih kerusakan lingkungan dan alam serta gejolak sosial-budaya yang ditimbulkannya teratasi, ancaman disintegrasi bangsa sebagai akibat dari ketidakadilan justru kembali menghantui bangsa ini. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan karakter, bidang studi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), dan Penataran P4 yang pada zaman Orde Baru yang begitu diandalkan ternyata menuai buah yang pahit rasanya. Kini sejumlah bidang studi di atas berganti rupa menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Pancasila, akankah menghasilkan buah yang sama? Satu-satunya jalan untuk menghindari itu semua, jauhkan pendidikan karakter nasional kebangsaan dari simbolisme dan formalisme. Tradisi upacara bendera pada setiap tanggal 17 bagi PNS dan upacara Senin pagi bagi siswa serta peringatan hari-hari besar nasional, hanyalah ritual tak berarti jika tidak mampu mengubah perilaku peserta dan pejabat upacaranya. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang juga didalamnya ada seksi patriotisme dan bela negara, jangan-jangan hanya dijadikan ajang rekreasi dan media pacaran siswa. Guru harus betul-betul mengarahkan mereka. Berdasarkan penjelasan di atas, penyelenggaraan pendidikan karakter nasionalisme kebangsaan ini masih berada dalam ancaman pendekatan formalistik, sehingga semua pihak kesulitan membangun nasionalisme sejati yang tercermin dalam praktik kehidupan. Misi pendidikan karakter nasionalisme pun sering digunakan sebagai media indoktrinasi partai politik tertentu sebagai upaya menggalang dukungan dan ketaatan terhadap penguasa, bukan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Pendidikan kecintaan terhadap negara direkayasa oleh para pejabat lembaga pendidikan sendiri sebagai bentuk pencitraan agar semua siswa mencintai rezim yang berkuasa demi kelangsungan kekuasaannya. Di era orde baru, pendidikan karakter nasionalisme kebangsaan dijalankan sebagai bentuk dukungan kepada Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, pendidikan karakter nasionalisme ditandai dengan penjualan buku berwarna merah dengan gambar lambang negara Garuda Pancasila dan presidennya. Pada era SBY sekarang ini, pendidikan nasionalisme kebangsaan diaktualisasikan dalam format serial buku tentang SBY yang
Vol. XVII No. 1 2012/1433
124
Formalisme Pendidikan Karakter…
dibagikan ke sekolah-sekolah. Tak pelak lagi, singkatan ”SBY” dipelesetkan oleh rakyat Yogyakarta menjadi ”Sumber Bencana Yogyakarta”, bukan ”Susilo Bambang Yudoyono”. Gejala ini sesungguhnya menunjukkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia sedang mengalami pembusukan dalam bentuk simbolisme dan formalisme. Sikap Religius Formal Pendidikan agama selama ini diposisikan sebagai fondasi utama dalam membangun karakter pendidikan. Seluruh umat yang memeluk agama meyakini bahwa agama yang bersumber dari wahyu Tuhan itu, dalam bentuknya masingmasing, memiliki komitmen yang tinggi dalam membentuk al-akhlak al-karimah. Melalui nilai-nilai agung yang terdapat di dalamnya, agama diyakini masih memiliki energi yang kuat untuk membangun kesadaran religius seseorang sehingga dapat mengembangkan sifat-sifat positif yang ada di dalam dirinya (Bagus Mustakim, 2012: 51). Sesungguhnya, pendidikan agama memiliki posisi istimewa dalam sistem pendidikan nasional. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1a menegaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003: 6). Artinya, sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada peserta didiknya secara maksimal sesuai dengan tuntutan undang-undang. Kewajiban ini tentu mengandung harapan agar pendidikan agama mampu mengembangkan nilai-nilai religius kepada peserta didik. Tujuannya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki al-akhlak alkarimah (karakter yang cerdas dan berkualitas). Secara faktual, religiusitas yang diperoleh dari hasil praktik pendidikan yang hanya bersifat teoretik dan formalistik belaka tidak akan tercapai. Tandanya, kehidupan keberagamaan pada sebagian besar masyarakat Indonesia belum menggambarkan sikap toleran yang sesungguhnnya dapat memberdayakan umat. Toleransi antar umat beragama masih sebatas dalam bentuk formal dan belum dapat memberdayakan potensi seluruh umat beragama. Toleransi beragama dirasa sudah cukup ketika sudah dideklrasikan. Padahal pembangunan bangsa memerlukan kondisi sosial dan budaya yang secara berkesinambungan kondusif, aman dan nyaman tanpa memandang perbedaan keyakinan dan kepercayaan. Meningkatnya jumlah rumah ibadah tidak serta-merta menyebabkan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ibadah haji bagi sebagian besar kaum muslim hanya sebagai prestise semata. Semaraknya ibadah puasa tidak serta-merta terentaskannya masyarakat miskin. Sebaliknya, kemiskinan justru semakin nyata dan merajalela. Dampaknya, tindakan kekerasan atas nama agama tetap masih saja terjadi. Mereka rela mengorbankan diri dengan hanya diiming-imingi oleh sejumlah uang dan doktrin sebagai satu-satunya jalan legal menuju surga. Kasus kerusuhan bernuansa sara di Temanggung dan Cikeusik Pandeglang pada awal pebruari 2011, penyerbuan dan pengrusakan
125
Vol. XVII No. 1 2012/1433
Siti Fatimah
rumah ibadah Jama'ah Ahmadiyah masih menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat belum mengakar sebagai budaya dan hanya bersifat simbolik belaka. Mereka hanya fasih meneriakkan takbir, tetapi tidak memiliki kesadaran untuk berbuat baik terhadap sesama. Mereka hanya pandai mengutip ayat-ayat alQur’an, tetapi lebih banyak digunakan untuk menyakiti orang lain. Mereka ”berpenampilan Islami” lengkap dengan simbol-simbol religius (sorban dan peci) namun mereka kenakan dalam rangka membakar rumah-rumah ibadah sesama umat muslim dan atau umat lain. Tidak ada satu pun ajaran agama yang memerintahkan untuk membakar rumah-rumah ibadah dan menyakiti orang lain, termasuk ajaran Islam, bahkan ketika mereka berbeda agama sekalipun (lã ikrãha fi ad-dîn). Ini merupakan dampak dari pendidikan agama Islam yang cenderung formalistik dan simbolis. Pemahaman yang formal dan simbolis terhadap agama Islam dapat merusak citra agama Islam itu sendiri, selebihnya dapat merusak karakter bangsa yang katanya religius itu. SIMPULAN Pendidikan karakter bangsa Indonesia dapat dibangun di atas tiga pondasi, yaitu pendidikan, agama dan budaya bangsa. Dalam konteks pendidikan Islam, ketiga pondasi ini jika diajarkan dengan benar dapat membentuk manusia berakhlak mulia. Dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, pemerintah hendaknya terus-menerus mengupayakan pendidikan dan pembelajaran Agama Islam yang inklusif, menghargai pluralitas dan toleran terhadap agama lain. Dalam konteks penanaman akhlak mulia, penyelenggaraan pendidikan Islam tidak hanya terkonsentrasi dalam merumuskan bahwa pendidikan karakter agar Islami harus diubah menjadi pendidikan akhlak. Lebih dari itu hal yang lebih penting adalah mengupayakan sesegera mungkin menemukan metode terbaik untuk membentuk karakter anak didik. Sebenarnya, Islam sudah memiliki konsepnya yaitu dengan ”suri tauladan”, namun masalahnya adalah minimnya komitmen menjadi suri tauladan itu. Untuk menghindari kegagalan yang sama pada pendidikan karakter yakni melahirkan para koruptor dan menjadikan siswa gemar tawuran, terlibat aksi geng motor maupun aksi-aksi anarkis lainnya maka pemerintah perlu mengupayakan agar pendidikan karakter tidak terjebak pada bentuk yang formalistis dan simbolis, yakni sibuk menempatkan pendidikan karakter sebagai mata pelajaran, namun harus secara terpadu semua lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal berlomba-lomba mempraktikkan tindakan-tindakan yang berkarakter baik, misalnya bersikap jujur, adil dan membela kepentingan rakyat. DAFTAR PUSTAKA Elmubarok, Zaim, Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus dan Menyatukan yang Tercerai, Bandung: Alfabeta, 2009, cet.ke-2.
Vol. XVII No. 1 2012/1433
126
Formalisme Pendidikan Karakter…
Fudyartanta, Membangun Kepribadian dan Watak Bangsa Indonesia yang Harmonis dan Integral; Pengantar ke Wawasan Pendidikan Nasional yang Komprehensif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, cet. ke-1. Husaini, Adian, Pendidikan Karakter: Penting, Tapi Tidak Cukup!, http://www.insistnet.com, di akses tanggal, 2 Januari 2012 Mustakim, Bagus, Pendidikan Karakter Membangun Delapan Karakter Emas Menuju Indonesia Bermartabat, Yogyakarta: Samudra Biru, 2012, cet.ke-1. Rais, Amin, M., Agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia, Yogyakarta: PPSK Press, 2008, Cet.ke-1 Samani, Muchlas dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, cet.ke-2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 tahun 2003. Zuhriyah, Heni, Pendidikan Karakter (Studi Perbandingan antara Konsep Doni Koesoema dan Ibnu Miskawih, TESIS, Program Pascasarjana Konsentrasi Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
127
Vol. XVII No. 1 2012/1433
LEMBAR HASIL PEI\ITI,AIAN SEJAWAT SEBIDAITG ATAU PEER REYTEW KARYA ILMIATI : JURIIAL ILMIAH
Formolisme Pendidikan Karaher di Indonesia: Telaqh Pendidikan Islam Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd Media Pendidikan (Jurnal Pendidikan a. Nama Jurnal Islam) l412-064x b. ISSN 1 / )O(VII c. Nomor / Volume 2012 d. Edisi (BularVTahun) FTK UIN Sunan Gunung Djati e. Penerbit Bandung, Kerjasama dengan ASPI lndonesia 115-127 (13 Halaman) f. Jumlah Halaman
Judul Jurnal llmiah Penulis Jurnal llmiah Identitas Jurnal Ilmiah
Katagori Publikasi Jurnal Ilmiah ( beri
{
padakatagori yang tepat)
Jurnal Ilmiah Internasional Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
Hasil Penilaian Peer Review
:
Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 25
Komponen Yang dinilai
Intemasional
77o/"
tr a.
Nasional Terakreditasi
tr
Nilai Akhir Nasional Tidak Terakreditasi
tr
yang
diperoleh
te2s
7
1,75
23
5,75
24
6
Metodologi (30%) Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)
23
5,75
Total = (100 yo)
77
19,25
Kelengkapan unsur isi buku
(r0%)
b.
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)
c. Kecukupan
dan kemutakhiran
data linformasi dan
d.
Bandar Lampung, 1 Februari 2016
Argumen Kualitatif Reviewer
1:
Reviewer
1,
-Jabatan
: Guru Besar
Bidang Ilmu : Manajemen Pendidikan { cal Tnc.tanci ' T -PT Randrrno
LEMBAR HASIL PENILAIA}I SEJAWAT SEBIDAI\G ATAU PEER REYIEW KARYA ILMIAII : JURNAL ILMIAH
Formalisme Pendidikfln Karakter di Indonesia: Telaah Pendidikan Islam Dr. Hj. Siti Patimah' M.Pd Media Pendidikan (Jurnal Pendidikan a. Nama Jurnal Islam) l412-064x b. ISSN 1 / XXVII Volume / c. Nomor 20t2 d. Edisi (Bulan/Tahun) FTK UIN Sunan Gunung Djati e. Penerbit Bandung, Kerjasama dengan ASPI Indonesia 115-127 (13 Halaman) f. Jumlah Halaman
Judul Jurnal Ilmiah Penulis Jurnal Ilmiah Identitas Jurnal ILmiah
Jurnal Ilmiah Internasional
Katagori Publikasi Jurnal Ilmiah ( beri
!
Jumal Ilmiah Nasional Terakreditasi
pada katagori yang tePat)
l-_-l lurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
ll Hasil Penilaian Peer Review
:
Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 25
Komponen Yang dinilai
Internasional
79Vo
tr a.
Kelengkapan unsur isi buku
Nasional Terakreditasi
tr
Nilai Akhir Nasional Tidak Terakreditasi
tr
yang diperoleh 19,75
7
1,75
(r0%)
b.
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)
24
6
c.
Kecukupan dan kemutakhiran data linformasi dan Metodologi (30%)
25
6,25
d.
Kelengkapan unsur dan kualitas Penerbit (30%)
23
5,7 5
Total = (100 %)
79
19,75
Argumen Kualitatif Reviewer 2:
Bandar Lampung, 1 Februari 2016 Reviewer 2.
Sidang Ihnu : Ilmu Pendidikan Islam Asal Instansi : IATN Raden Intan I-amouns
