flashback mengingat dan merunut kembali pembacaan atas pemikiran masa akhir

KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM: PETAKA ATAU BERKAH TUHAN (SEBUAH UPAYA MENELISIK AKAR MASALAH KASUS SDA & ANCANGAN SOLUSI)1 Oleh: Imam Koeswahyono2 “Lord Acton: “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak” dalam Gertrude Himmelfarb, Lord Acton A Study in Conscience and Politics,Chicago 1952, hlm.161 dalam Mochtar Lubis dan James C Scott, 1985,hlm. 1

“namik, nahisa, nahai anim, es anim, nahin, makan dimatab oleb, Mabateme, wanangga es hanid nanggo” Jeremias Ndiken 2011 A. Pengantar Mempersoalkan dan mengupas masalah korupsi penulis seperti melakukan

flashback mengingat dan merunut kembali pembacaan atas pemikiran masa akhir tahun tujuhpuluhan atau awal tahun 1980 pada beberapa tulisan yang pernah penulis baca. Salah satu di antaranya Syed Hussein Alatas guru besar pada National University of Singapore (NUS) menulis tahun 1975 tentang sosiologi korupsi dan diterbitkan alihbahasanya oleh LP3ES Jakarta tahun 1981 menyatakan ciri-ciri korupsi sebagai: “ a. korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang pelaku;

b. korupsi pada melibatkan keserbarahasiaan; c. korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal-balik; d. mereka yang yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum; e. mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusankeputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu; f. setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum; g. setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan; h. setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu; i. suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat3.”

1

Makalah ini disampaikan pada forum Legal Case Discussion dalam perhelatan JL Fest FH-UB bagi mahasiswa FH se Indonesia pada Minggu 9 Oktober 2016 merupakan penyempurnaan dari makalah bertajuk KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM: PETAKA ATAU BERKAH TUHAN disampaikan pada diskusi terfokus yang diinisiasi oleh Malang Corruption Watch (MCW) Wisma Kalimetro Malang, 13 Juni 2016 2

Pengajar S-3 dan peneliti hukum sumber daya alam dan aspek hukum penataan ruang pada Pusat Pengembangan Hukum Agraria (The Centre for Agrarian Law Studies) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 1997 sekarang. 3

Syed Hussein Alatas,The Sociology of Corruption Delta Orient (Pte), Singapore, 1975 dialihbahasakan oleh Al Ghozie Usman, Sosiologi Korupsi, 1982, Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta, hlm.12-14

Paper Legal Case JL Fest Okt 2016 | 1

Ditilik dari dari latarbelakang sejarah korupsi menurut Alatas menyatakan bahwa:

a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah-laku yang menjinakkan korupsi; b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika; c. Kolonialisme; d. Kurangnya pendidikan; e. Kemiskinan; f. Tiadanya tindak hukuman yang keras; g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi; h. Struktur pemerintahan; i. Perubahan radikal; j. Keadaan masyarakat4; Mochtar Lubis budayawan yang sekaligus tokoh pers tahun tujuhpuluhan sampai awal sembilanpuluhan dan dengan berani mengungkap kasus korupsi Pertamina pada harian yang dipimpinnya “Indonesia Raya” pada era Orde Baru yang berakibat pada penahanan dan pembreidelan koran yang berpengaruh waktu itu 1974, mengkaji korupsi dari perspektif budaya bersama James C Scott menyatakan sejarah korupsi merupakan sejarah masa silam yang mencerminkan budaya suatu masyarakat dimana tidak ada nilai yang memisahkan secara tajam antara milik masyarakat dengan milik pribadi pada kekuasaan birokrasi patrimonial (wirtschaft und geselschaft-nya tesis Max Weber) yang berkembang ke arah birokrasi nepotisme dalam kerangka kekuasaan feodal sampai kekuasaan era baru.5 Apa yang dapat disimpulkan dari uraian dua penulis di muka adalah korupsi sebuah extra ordinary crime telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak era kolonialisme sebagai akibat dari rusaknya tatanan budaya masyarakat melalui peruntuhan nilai-nilai moral dan kearifan lokal dengan penciptaan birokrasi atas dasar hubungan patrimonial yang tak mampu memisahkan secara tegas antara kepentingan, kepemilikan, letak solidaritas pribadi dengan umum dengan menghalalkan segala cara. Dalam penggambaran lain J.A.A.van Doorn sebagaimana dikutip oleh H.A.Brasz dari perspektif kekuasaan maka korupsi dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang telanjang dan kekuasaan tanpa aturan hukum atau ketidakadilan, sikap tidak peduli serta kurang

4

Ibid,hlm.46-47

5

Mochtar Lubis dan James C Scott (Editor) .,1985.,Bunga Rampai Korupsi, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta, hlm. xvi-xvii


awas.6 Artinya menurut pandangan penulis, dorongan publik bagi pemberantasan korupsi tidak semudah diucapkan atau diwacanakan belaka melainkan harus terus didorong bagi pembangunan peradaban budaya bangsa yang baru untuk membentuk nilai moral dan keadilan yang benar-benar bersih dari anasir korupsi, satunya kata dan perbuatan nyata baik penguasa maupun pemangku kepentingan lainnya. Bagaimana kontekstualisasi fenomena korupsi yang meruyak tatanan masyarakat dan praksis pembangunan yang sejatinya telah dicanangkan sejak era Orde Lama sampai era masyarakat sipil (Civil Soeciety) dengan sumber daya agraria mencakup pengertian dan konteks yang umum sesuai Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 amat erat. Dikatakan erat, karena sumber daya alam yang sangat potensial dan melimpah di tanah air Indonesia yang seharusnya membawa segenap bangsa ke arah kemakmuran dan kesejahteraan yang terbukti justru sebaliknya. Potensi sumber daya yang berada di perut bumi Indonesia contohnya di Ertzberg pada tahun 1967 di 1,5 km sebelah timur ditemukan cadangan yang luar biasa 1,76 miliar ton dengan kadar tembaga rata-rata 1,11% ekuivalen dengan 35,2 miliar pound logam tembaga murni dengan kandungan emas 49 juta troy ounce7, sehingga dikenal sebagai tambang emas terbesar di dunia. Ironisnya royalty yang diberikan pada pemerintah Indonesia hanya 1,5 sampai 3,5% yang acapkali menunggak dibayar. Lebih parah pemerintah Indonesia tidak mengalokasikan secara maksimal kepada rakyat Papua dan bahkan diselewengkan untuk kepentingan eliteelitenya.8dari sisi ini secara hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, namun setidaknya hal yang paling nyata adalah bagaimana posisi negara termasuk lembaga yang mendapat mandat untuk melakukan negosiasi dengan pihak mitra khususnya luar negeri yang obyek perjanjiannya adalah mineral dan batubara untuk dieksploitasi. 6

Ibid, hlm.2-3

7

Paharizal dan kawan-kawan., 2016.,Freeport Fakta-fakta Yang Disembunyikan, , Cetakan Pertama, Narasi, Yogyakarta, hlm. 92-93 dinyatakan dalam tulisan buku tersebut bahwa menurut standar ukuran bobot atau berat logam mulia yang digunakan praktik di Amerika dan Inggris 1 pound/lb Ω 0,053593 kg, 1 ounce troy = 31,1035 gram. Bagian yang tersingkap sebagai potensial raksasa kandungan tembaga setinggi 140 m dan akarnya menjorok ke bawah (tanah) sedalam 360 m kemudian dengan sigap dieksploitasi oleh PT Freeport Mc Moran Minerals Company pada hamparan areal 10 x 10 Km2 yang semula dilakukan oleh Oost Borneo Maatschappij yang awalnya mengeksploitasi tambang batubara di Kalimantan Timur dan aspal alam di Buton Sulawesi Tenggara yang pada 1988 dilahap oleh Freeport Mac Moran Copper and Gold Inc karena potensi keuntungannya yang menakjubkan. Itu sebabnya dengan tangkas tahun 1992 dilakukan perbuatan hukum perjanjian kontrak karya kedua sampai 2041 antara Freeport Mac Moran dengan mitranya Rio Tinto CRA/ Rio Tinto Minera S.A. berkedudukan di Inggris dengan pasokan kapital untuk eksploitasi 40% dimana pemilikannya atas dasar saham perorangan 96% berada pada James R Moffet. 8

Ibid, hlm.102-103


Pertanyaan yang mengemuka tentu pertama, apakah dalam kontrak karya tersebut telah memposisikan pemerintah atas daulat rakyat mampu secara tegas mengatur klausula-klausula yang menjadi materi atau substansi kontrak karya dengan berpegang pada prinsip/ azas dasar hukum kontrak. Kedua, apakah dalam kontrak karya secara ideal didasarkan pada filosofi Pancasila dan perwujudan dari hak dasar bangsa Indonesia sebagai bagian dari hak imparsial dan khusus untuk menentukan sumber daya alam benar-benar dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran segenap warga bangsa. Pada sektor agraria khususnya perkebunan negara maupun swasta kekerasan, arogansi dan kriminalisasi POLRI bersama PTPN VII Cintamanis Sumatera Selatan di tahun 2013, dilakukan disaat warga justru belum merasakan keadilan dari penyerbuan oleh polisi ke kampung Limbangjaya tahun lalu dalam bentuk rangkaian kekerasan yang selain mengakibatkan beberapa warga cidera serius juga menewaskan seorang anak bernama A. Serangkaian kekerasan dan kriminalisasi

dilatarbelakangi oleh

tuntutan petani agar segera dilakukan evaluasi terhadap HGU PTPN VII seluas 6.500 hektar serta pengembalian sisa lahan ke petani dimana dari 20.500 hektar yang dikuasai, PTPN VII Cintamanis baru mendapatkan HGU seluas 6.500 hektar. Sedangkan sekitar 13.500 lahan yang dikerjakan oleh PTPN VII, belum memiliki alas hak karena belum mendapatkan sertifikat HGU dari Kantor Wilayah BPN areal yang dikuasai oleh PTPN VII Cintamanis menurut pengakuan petani telah memunculkan konflik sejak tahun 1982 karena diperoleh dengan cara perampasan dan melakukan manipulasi serta serangkaian intimidasi. Sebagai contoh antara lain ganti kerugian dengan harga Rp. 150.000 per hektar, namun petani hanya mendapatkan pembayaran sebesar Rp 25.000 per hektar. Selain itu, terjadi pemanipulasian luas tanah petani karena ukuran tanah yang dibayar tidak sesuai dengan luas yang ditetapkan oleh Panitia 9. Adanya Intimidasi apabila menolak atau menyerahkan tanah dengan stigmatisasi sebagai anggota organisasi terlarang. Praktik perampasan tanah bersama kriminalisasi dan pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan hak guna usaha seperti di atas telah menjadi modus operandi yang diandalkan oleh PTPN, seperti PTPN II Sumatera Utara, dari luas wilayah 38.611,19 ha yang dikuasai diduga 17.062,1562 ha bermasalah, tahun 1968, enam orang tokoh masyarakat ditangkap dan divonis.9 Dari Sektor pertambangan sebagai sumber daya potensial yang menghasilkan banyak

9

Periksa Sengketa Tanah Melawan Kriminalisasi di Tanah Rampasan PTPN diakses Senen tanggal 29 Apr 2013 jam 15:03:58


devisa dan diharapkan sejak dulu untuk membawa rakyat ke arah kemakmuran bersama selaras dengan sila kelima Pancasila ternyata fakta sebaliknya yang terjadi. Apa yang dapat ditarik sebagai suatu persoalan penting untuk dibahas kaitan antara korupsi dengan sumber daya alam dari perspektif hukum dapat ditelaah pada bahasan berikut. B. Permasalahan Bertumpu pada uraian latar belakang di muka dimana terdapat temali relasi antara tindak pidana korupsi dengan sumber daya alam, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana politik hukum dan kebijakan pengelolaan atas sumber daya alam dan memasukkan filosofi dan 2. Bagaimana memasukkan dan mengarusutamakan konsep kearifan lokal ke dalam pengaturan sumber daya alam yang konstitusional? C. Pembahasan C.1. Politik hukum dan Kebijakan Pengelolaan atas sumber daya alam Sebelum menelisik modus operandi korupsi ada baiknya difahami bagaimana sejatinya nilai budaya bangsa yang seharusnya selaras dengan mentalitas manusia pembangunan menurut bapak Antropologi Indonesia dinyatakan bahwa: a. b. c. d.

nilai budaya mengenai makna hakikat hidup dan karya manusia nilai budaya mengenai persepsi manusia mengenai waktu masalah hakikat hubungan manusia dengan alam nilai budaya mengenai hubungan manusia dengan sesamanya.10

10

Koentjaraningrat., 1974., Bunga Rampai: Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, hlm.43-47 dalam sketsa buku yang berwujud bunga rampai yang berasal dari makalah maupun tulisan Koentjaraningrat di harian Kompas Jakarta pada era keemasan rezim Orde Baru menjadi perbincangan di kalangan para pemikir dan budayawan saat itu yang menggambarkan dan melakukan telaah kritis atas budaya dan mentalitas bangsa yang dinilai belum memenuhi syarat menjadi manusia yang berbudaya pembangunan yang maknanya secara umum mencakup tolok ukur berikut ini: bertekad berubah menjadi baik, menjalani proses secara wajar, tidak malas bekerja, mampu bertanggungjawab, jujur, berorientasi ke masa depan, menilai tinggi usaha mencapai hasil secara optimal, disiplin diri yang murni, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, tidak konformistik (non-conformistic), tidak menunggu restu dari atas (patron-client relationship), tidak meremehkan mutu, percaya diri ibid, hlm. 54-58 Paper Legal Case JL Fest Okt 2016 | 5

Sikap mental ini yang menurut penulis, sangat berpengaruh terhadap wujud politik hukum dan kebijakan negara atas pengelolaan sumber daya alam khususnya tambang, sehingga warna dan wujudnya, nampak seperti sekarang. Nilai budaya membentuk moral dengan tolok ukur universal dari budi nurani tiap insan kamil menjadi pilar pembentuk dan penopang hukum dimana pilar yang lain adalah keadilan (justice). Dengan demikian, maka dalam menilai bagaimana kondisi ideal apakah hukum sudah berada pada jalur yang tepat atau sebaliknya ditentukan secara conditio sine qua non oleh kriterium bagaimana moral dan keadilan bekerja dengan sebaik-baiknya atau tidak. Selanjutnya, hal demikian akan memberikan warna pada politik hukum yang dibangun oleh institusi negara sebagai arah pijakan bagaimana regulasi mengenai sesuatu hal hendak dilaksanakan atau diterapkan. Politik hukum sangat ditentukan pada kondisi negara yang bersangkutan karena menjadi dasar latarbelakang di balik suatu sistem pengaturan yang akan mengatur segala sesuatu (ius constituendum). Baik tidaknya suatu kaidah dalam makna dipatuhi atau tidak, berpihak kepada pihak mana, untuk kepentingan siapa bekerjanya hukum, paradigma apa yang diacu/dijadikan pedoman atau kiblat sangat ditentukan oleh politik hukum (politics of law/

rechtspolitiek) yang baik/ sebaliknya.11 Dalam tataran implementatif dari apa yang dinamakan politik hukum maka pertanyaan yang mengemuka tentu pertama, apakah dalam kontrak karya tersebut telah memposisikan pemerintah atas daulat rakyat mampu secara tegas mengatur klausula-klausula yang menjadi materi atau substansi kontrak karya dengan berpegang pada prinsip/ azas dasar hukum kontrak. Kedua, apakah dalam kontrak karya secara ideal didasarkan pada filosofi Pancasila dan perwujudan dari hak dasar bangsa Indonesia sebagai bagian dari hak imparsial dan khusus untuk menentukan sumber daya alam benar-benar dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran segenap warga bangsa atau sebaliknya bagi kepentingan transaksional antara elite penguasa dengan mitra asing yang mendiktenya akibat dari kesepahaman elit secara tersembunyi atau terselubung. Satu kajian yang membuktikan adanya sebuah kesepakatan yang tidak selaras dengan nilai Pancasila antara penguasa dengan korporasi dilakukan kajian, kampanye pendidikan kritis bagi masyarakat suku Marind 11

Ikhwal politik hukum dewasa ini setidaknya satu dasawarsa terakhir telah banyak buku yang membahas mengenai topik ini seperti misalnya A.Ahsin Thohari dan Imam Syaukani.,2004., Dasardasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Achmad Sodiki., 2013.,Politik Hukum Agraria, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, Bernard L Tanya.,2011., Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Genta, Yogyakarta, serta Muchamad Ali Safaat dan kawan-kawan.,2015, Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya , Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum (Law Centre) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Jakarta dimana penulis juga berkontribusi pada telaah mengenai sejarah pengelolaan dan implikasinya bagi politik hukum pengelolaan sumber daya alam dan berdampak terhadap warna produk hukum yang mengatur sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.


Anim di Merauke Papua atas penyimpangan tersebut oleh korporasi yang berkedok peningkatan kesejahteraan dalam kerangka ketahanan pangan pada proyek MIFEE oleh SKP-KAM, Sajogya Institute Bogor Insist berselaras dengan kajian kritis Universiteit van Amsterdam Belanda tentang proyek skala besar MIFEE dalam kerangka pembangunan dalam visi global sebagai tawaran masa depan masyarakat Papua yang berdasarkan temuan justru suku yang nir-tanah atau tanpa tanah karena akan diganti dengan komoditi sawit dan padi. Masyarakat suku Malind yang sedang mengalami ketidakadilan justru mendapat tekanan dari berbagai pihak untuk melepaskan hak Ulayat (Beschikkingsrecht) yang merupakan “hak bawaan aseli” jauh sebelum berdirinya Indonesia. Masyarakat Malind diwakili Kepala Distrik Okaba Jeremias Ndiken pada 21 Maret 2011 bertekad menyatakan: “namik, nahisa, nahai anim, es anim, nahin, makan dimatab oleb, Mabateme, wanangga es

hanid nanggo.”12Dalam perspektif ideal pada ranah filosofis sangat jelas Yudi Latif menggambarkan bagaimana interkoneksi antara dasar falsafah bangsa yang baru diperingati dan dikembalikan kepada penggagas yang brilian Ir.Soekarno pada 1 Juni 201613 bahwa merujuk padangan Mohammad Hatta pemaknaan atas substansi Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 penguasaan atas cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara agar tampuk produksi tidak jatuh ke orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak yang ditindasnya. Bumi, air, ruang, serta kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya sebagai pokok kemakmuran rakyat kata Hatta harus dicegah terjadinya penguasaan sektor-sektor ekonomi dari hulu ke hilir secara monopolistik dan oligopolistik Nampak peran negara kekeluargaan yang dibangun dengan sistem kooperasi dalam penyediaan kerangka hukum dan regulasi, fasilitasi, penyediaan dan rekayasa sosial (social

engineering).14” Selain hal penguasaan oleh negara, maka sejatinya Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka menurut Yudi Latif yang secara intens mengkaji Pancasila, interpretasi yang tepat atas pasal tersebut “demi sebesar-besarnya kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat, penguasaan, pengolahan atas kekayaan sumber daya alam harus diletakkan dalam kerangka kesejahteraan yang berkelanjutan (sustainable welfare) dalam makna sistem green economic constitution menurut istilah Jimly Asshiddiqi.”15 12

Laksmi A Savitri.,2013.,Korporasi dan Politik Perampasan Tanah, Cetakan Pertama, Insist Press, Yogyakarta, hlm.v-vii dan hlm.83-93 Jeremias Ndiken Menyatakan dengan lantang: “saudara-

saudara, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik bapak-bapak, jangan jual tanah untuk perusahaan. Kasihan, itu (tanah) milik kalian dan anak cucu di masa mendatang (vide hlm.94).” 13

Periksa KOMPAS tanggal 31 Mei 2016 dan dan 1 Juni 2016 pada hlm.1 dan 15

14

Yudi Latif.,2015.,Revolusi Pancasila, Cetakan Pertama, Mizan, Jakarta, hlm.120-131

15

Ibid, hlm.143-144


Tataran praksis pada politik hukum, jika dibaca pada bagian konsideran kedua undangundang yang mengatur ikhwal sumberdaya alam tambang nampak gambaran sebagai berikut: Tabel Persandingan Politik Hukum Pada Dua Kaidah Hukum Pertambangan No. 1.

Corak Politik Hukum UU No.22 Tahun 2001 a. pembangunan nasional harus diarahkan terwujudnya kesejahteraan melalui upaya reformasi di segala bidang kehidup-an berbangsa dan bernegara berdasar Panca-sila dan UUDNRI Tahun 1945; b. minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mem-punyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelo-laannya harus memberi-kan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; c.kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara dalam pertumbu-han ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan; e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan

Corak Politik Hukum UU No.4 tahun 2009

Analisis

a.pembangunan nasional harus diarahkan terwujudnya kesejahteraan melalui upaya reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945; b. mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; c.kegiatan usaha mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

Ditinjau dari politik hukum secara tekstual maka dapat diuraikan bahwa: a. telah memenuhi kriterium empat pilar tegaknya politik hukum yaitu: filosofis, konstitusional, moral serta normatif. b. Namun kedua undang-undang tersebut dalam tataran ideal secara tersirat pada akhirnya lebih banyak berkarakter sentralistik, artinya nampak kurang pelibatan masyarakat (a genuine public participation Sherry Arnstein 1975) dalam berpartisipasi serta memberikan ruang kontrol atas kebijakan pemerintah atas nama negara. Karakter inilah yang menurut pandangan Jimly Asshiddiqie maupun Yudi Latif membuka ruang kesempatan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah pada saat membuat dan merumuskan kontrak karya yang berkesesuaian dengan filofofi Pancasila dan secara azasi mewujudkan realisasi ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; c. Konsekuensi hukum dari kelemahan partisipasi publik dalam perbuatan hukum yang vital untuk penyusunan substansi kontrak karya, maka lebih banyak didasarkan pada kebijakan diskresi/ descretionaire power yang walaupun prinsip sah Paper Legal Case JL Fest Okt 2016 | 8

peraturan perundangundangan yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing efisien, dan ber-wawasan pelestarian lingkungan, serta mendo-rong perkembangan potensi dan peranan nasional;

dilakukan jika tidak mengingat ketentuan bakunya harus berlandaskan peraturan perun-dangan secara hirarkhi dan azas pemerintahan yang baik (beginselen van

behoorlijk bestuur/ the principle of good governance)

ini penting dalam hal menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerin-tah dan menjadi bahan penilaian publik. d. Persoalan konsekuensi hukum dari kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan sehubungan dengan perbuatan hukum kontrak karya khususnya oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah yang menimbulkan kerugian baik material maupun moral khususnya terhadap masyarakat hu-kum Adat yang acapkali dalam posisi yang kurang diuntungkan dan mengalami ketidakadilan. Hal demikian sekalipun termaktub di dalam kaidah/ norma namun barangkali tidak dapat dioperasio-nalisasikan secara real bagaimana implementasinya baik secara administratif, keperdataan mau-pun kepidanaan. e. Apakah diperlukan suatu lembaga khusus untuk menyelesaikan/ dispute settlement dimana pi-hak2nya merupakan masyarakat Adat, rakyat yang kurang mampu, koperasi desa yang kecil, perse-kutuan hukum spesifik. Sumber: Bahan Hukum Sekunder 2016 (dianalisis teoritikal) Dalam ranah praksis berdasarkan kajian dari beberapa lembaga independen seperti masyarakat transparansi internasional maupun penyelidikan dari aparatur penegak hukum baik KPK maupun kejaksaan agung patut diduga pada proses legislasi pengaturan di bidang sumber daya alam rentan terhadap pengaruh dari politik kepentingan (vested interest


politics) sehingga sangat dimungkinkan pengaturan dalam wujud peraturan perundangundangan tentang sumber daya alam akan tercemari oleh poltik kepentingan tersebut. Jika hal ini diurai karena ada faktor saling menyandera (captured vested interest) di antara lembaga pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, wakil rakyat dalam lembaga perwakilan

antara

lain

soal

anggaran,

uji

kepatutan

dan

kelayakan,

laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan sebagainya, sehingga membawa implikasi ke arah tidak efektifnya (legal structure dalam terminologinya Lawrence M Friedmann, 1975) suatu piranti hukum dalam pengaturan sumberdaya alam yang sejatinya harus diabdikan untuk kemaslahatan warga bangsa ini, khususnya bagi yang dalam posisi kurang diuntungkan (marginalized and injustices community). Oleh sebab itu, harus dicari upaya yang cerdas namun efektif dalam meretas kebuntuan ini, walaupun sangat tidak mudah, melalui pengawalan semua pemangku kepentingan terhadap semua jenjang/tahap pembahasan suatu RUU sekaligus melakukan kampanye publik untuk mensosialisasikan dan menjaring masukan melalui dialog publik terbuka sebanyak mungkin setiap lapisan masyarakat. C.2. Upaya memasukkan dan mengarusutamakan konsep kearifan lokal ke dalam pengaturan sumber daya alam yang konstitusional Pendekatan Pluralisme Hukum Pluralisme dalam keseharian dikenal sebagai perbedaan dalam keseragaman, dari dalam segi keilmuan pluralisme dipakai untuk menafsirkan sesuatu dengan cara yang berbeda pada berbagai topik yang ada untuk menunjukkan keragaman pandangan. Dalam antropologi hukum, pluralisme hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang muncul dalam perkembangan masyarakat yang majemuk dan sifatnya dinamis. Hal ini membuat pendekatan antropologi hukum dalam menggunakan metode pluralisme hukum selalu efektif dalam penerapan konsep hukum pada masyarakat. Pendekatan pluralisme hukum dalam cabang ilmu antropologi hukum dikemukakan oleh Griffiths. Pluralisme hukum menurut Griffiths adalah:

“Secara substantif pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama , atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial (Griffiths, 1986:1)” Konsep pluralisme hukum menurut Griffiths dibedakan menjadi dua macam yaitu pluralisme kuat dan pluralisme lemah. Pluralisme yang lemah adalah sentralisme hukum dimana dalam kenyataannya hukum Negara dianggap sebagai hukum yang superior Paper Legal Case JL Fest Okt 2016 | 10

meskipun mengakui adanya system hukum lain seperti hukum agama dan hukum adat. Sedangkan pluralisme hukum yang kuat selalu berpedoman pada adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya. Sehingga tidak ada system hukum yang lebih dominan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam menggunakan metode pendekatan pluralisme hukum dalam aspek antropologi hukum maka sistem hukum yang lain dianggap sama dan tidak memiliki sifat yang mendominasi sehingga metode ini lebih bersifat netral dan tidak berpihak pada sistem hukum manapun. Dalam perkembangannya metode pendekatan antropologi hukum dengan menggunakan pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi sistem hukum yang bisa mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat. Pendekatan Kasus Sengketa Cara pendekatan antropologi hukum salah satunya adalah menggunakan metode pendekatan kasus sengketa, yang dimaksud disini adalah dengan cara mempelajari kasuskasus peristiwa yang terjadi di masyarakat terutama peristiwa hukum yang sifatnya perselisihan. Studi kasus ini bersifat induktif, artinya dari berbagai kasus yang ada dikumpulkan kemudian dianalisa secara khusus dan dibandingkan engan ketentuanketentuan umum yang berlaku di masyarakat. Peristiwa perilaku yang terjadi tersebut kemudian dibandingkan dengan norma-norma hukum yang ideal dan yang eksplisit masih dianggap berlaku di masyarakat. Dalam metode pendekatan kasus sengketa ia tidak berpangkal tolak dari normanorma hukum yang ideal namun ditempatkan di belakang pada bagian terakhir, karena norma-norma

hukum

itu

berperan

untuk

menemukan

jurisprudensi

yang

dalam

kenyataannya berlaku. Pengkhususan pada terjadinya peristiwa perselisihan karena disebabkan pada kenyataannya perilaku hukum manusia itu lebih banyak berperan dalam penyelesaian kasus perselisihan kepentingan yang terjadi, oleh karena dalam peristiwa tersebut kita akan mnegetahui orang atau sekelompok orang berusaha mencari jalan peenyelesaian, berusaha mepertemukan para pihak yang berselisih, mencari dan berusaha mengembalikan keseimbangan antara para pihak yang terganggu, mendamaikan atau merukunkan kembali antara pihak atau menerapkan hukum yang menjadi dasar menetapkan keputusan. Kasus kasus yang ada kebanyakan bersifat perdata, yang kebanyakan berlaku dalam masyarakat adat, tetapi walaupun kasusnya bersifat pidana yang kebanyakan dibawa ke meja hjau, namun tidak dapat dielakkan bahwasanya dalam penyelesaiannya melibatkan Paper Legal Case JL Fest Okt 2016 | 11

tidak saja manusia yang menjadi pejabat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dll. Sedangkan diluar pengadilan terlibat pula para anggota keluarga teman sejawat dari pihak korban maupun dari pelaku tindak pidana. Dalam metode pendekatan kasus sengketa langkah-langkah dalam penelitiannya tidak jauh berbeda dengan penelitian empiris pada umumnya seperti yang disebutkan dibawah ini: a. Pemilihan kasus: dalam pemilihan kasus hendaknya dilakukan secara bertujuan (purposive) dan bukan secara rambang. Kasus dapat dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program, proses, dan masvarakat atau unit sosial. Ukuran dan kompleksitas objek studi kasus haruslah masuk akal, sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu dan sumbersumber yang tersedia; b. Pengumpulan data: terdapat beberapa teknik dalarn pengumpulan data, tetapi yang lebih dipakai dalarn penelitian kasus adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Peneliti sebagai instrurnen penelitian, dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak; c. Analisis data: setelah data terkumpul peneliti dapat mulai mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum guna menemukan pola umum data. Data dapat diorganisasi secara kronologis, kategori atau dimasukkan ke dalam tipologi. Analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai dan lapangan; d. Perbaikan (refinement): meskipun semua data telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus hendaknya clilakukan penvempurnaan atau penguatan (reinforcement) data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. Pengumpulan data baru mengharuskan peneliti untuk kembali ke lapangan dan barangkali harus membuat kategori baru, data baru tidak bisa dikelompokkan ke dalam kategori yang sudah ada; e. Penulisan laporan: laporan hendaknya ditulis secara komunikatif, rnudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas, sehingga rnernudahkan pembaca untuk mernahami seluruh informasi penting. Laporan diharapkan dapat membawa pembaca ke dalam situasi kasus kehiclupan seseorang atau kelompok. Paper Legal Case JL Fest Okt 2016 | 12

Pendekatan Perbandingan Hukum Selain kedua metode pendekatan diatas dalam antropologi hukum juga dipakai metode perbandingan hukum atau komparatif hukum dalam pendekatannya. Dalam penelitian komparatif seringkali digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat dan dibandingkan dengan di tempat lain.

Penelitian komparatif memberikan hasil yang dipercaya karena bisa

menggunakan instrument yang dapat diuji keabsahannya. Dalam penggunaan pendekatan metode perbandingan hukum persamaan dan perbedaan objek, fakta-fakta dan sifat-sifat yang diteliti tersebut dibandingkan berdasarkan pemikiran tertentu. Penelitian komparatif bersifat

“expost

facto”,

artinya

data

yang

dikumpulkan

setelah

peristiwa

yang

dipermasalahkan terjadi. Expost fackto merupakan suatu penelitian empiris yang sistematis dimana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena perwujudann variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi. Peneliti tidak melakukan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab-akibat dari variabelnya. Peneliti hanya mencari satu atau lebih akibatakibat yang ditimbulkan dan mengujinya dengan menelusuri kembali masa lalu untuk mencari sebab-sebab, kemungkinan hubungan, dan maknanya. Penelitian ini cenderung menggunakan data kuantitatif. Terdapat beberapa langkah-langkah yang digunakan dalam metode pendekatan komparatif ini diantaranya adalah: Langkah-langkah pokok dalam penelitian komparatif adalah sebagai berikut :



Merumuskan dan mendefinisikan masalah.



Jejaki dan meneliti literature yang ada.



Merumuskan kerangka teoritis dan hipotesa-hipotesa serta asumsi-asumsi yang dipakai.



Membuat rancangan penelitian : a. Pilih subjek yang digunakan dengan teknik pengumpulan data yang diinginkan.

·

b. Mengkategorikan sifat-sifat atau atribut-atribut atau hal-hal lain yang sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan, untuk memudahkan analisa sebab akibat.




Menguji hipotesa, membuat interpretasi terhadap hubugan dengan teknik statistic yang tepat.



Memuat generalisasi, kesimpulan serta implikasi kebijakan.



Susun laporan dengan cara penulisan ilmiah yang berlaku.

Pendekatan Non Sengketa Dalam pendekatan non sengketa antropologi hokum ada beberapa alternative pendekatan lain misalnya pendekatan historis, dekriptif perilaku, dan pendekatan normatif eksploratif. Namun yang akan dijelaskan disini adalah salah satu dari metode pendekatan tersebut yaitu pendekatan deskriptif perilaku. Dalam metode pendekatan deskriptif perilaku, peneliti mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan cara melukiskan suatu situasi hukum yang nyata. Dengan cara ini, peneliti mengenyampingkan norma norma hukum yang ideal, yang dicitacitakan berlaku, tertulis atau tidak tertulis. Yang diutamakan dalam pendekatan ini adalah kenyataan-kenyataan hukum yang benar-benar Nampak dalam situasi hukum atau peristiwa hukumnya. Jadi yang perlu menjadi perhatian bukanlah melakukan studi bagaimana hidup manusia itu tunduk kepada aturan hukum yang belaku, bukan hanya itu saja tetapi masalah yang penting adalah mengapa aturan-aturan hukum itu sesuai dengan hidup mereka. Dengan banyaknya perubahan dan perkembangan didalam masyarakat, metode ini bukan untuk mencari jawaban mengapa hukum itu sesuai dengan kehidupan masyarakat, tetapi juga bagaimana perilaku manusia terhadap kaidah kaidah hukum yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang, begitu pula mengapa perilaku manusia itu banyak yang menyimpang dan tidak sesuai dengan hukum yang ada ada atau tidak mentaati hukum yang ideal walaupun hukum itu dibuat oleh pemerintah dan dalam pembuatannya telah disetujui atas persetujuan bersama. Penggunaan metode deskriptif akan menjadi lebih sempurna apabila ia juga didampingi dengan metode kasus, caranya adalah dengan terjun ke lapangan , dengan mengadakan pertemuan pribadi dan bergaul dengan penduduk setempat, melihat dan mengamati, berbicara bertatap muka dengan narasumber atau informan. Jadi apabila peneiliti ingin meneliti perilaku budaya hukum suatu masyarakat adat maka peneliti hanya perlu datang ke tempat tersebut dan bergaul dengan masyarakat adat setempat, dengan tokoh adat setempat maupun masyarakat adat biasa, menghadiri upacara-upacara adat setempat dan melihat sendiri peristiwa dan perilaku hukumnya kemudian dicatat dan Paper Legal Case JL Fest Okt 2016 | 14

dilukiskan peristiwa dan perilaku hukum tersebut. Setelah itu barulah peneliti mempelajari kepustakaan tentang hukum adat masyarakat yang didatanginya. Dari situ dapat diketahui bagaimana norma-norma hukum yang masih hidup dan perilaku-perilaku hukum yang masih dilaksanakan serta perubahan-perubahan dan keadaan-keadaan sebenarnya. D. Simpulan dan Rekomendasi D.1. Simpulan Ditinjau dari politik hukum secara tekstual maka dapat diuraikan bahwa: 1. telah memenuhi kriterium empat pilar tegaknya politik hukum yaitu: filosofis, konstitusional, moral serta normatif, namun hukum sebagai piranti penegakan, kepastian dan kemaslahatan bagi kepentingan manusia sangat rentan tercemari kepentingan bila dalam struktur negara yang oligopolistik kapitalistik yang didasarkan pada sistem sosial yang transaksional. 2. Namun kedua undang-undang tersebut dalam tataran ideal secara tersirat pada akhirnya lebih banyak berkarakter sentralistik, artinya sangat kurang pelibatan masyarakat (a eight ladder to genuine public participation Sherry Arnstein 1975) dalam berpartisipasi serta memberikan ruang kontrol atas kebijakan pemerintah atas nama negara. D.2. Rekomendasi 1. Diperlukan mengkajian secara holistic dalam ranah sosio legal tentang latar belakang dan implikasi dari kebijakan dan pengaturan pertambangan yang terjadi di luar Papua; 2. Pemerintah disarankan untuk secara pro aktif menindaklanjuti hasil rekomendasi dari kajian lapang yang dilakukan oleh aliansi masyarakat peduli tambang khususnya aliansi masyarakat hukum Adat (AMAN) untuk segera mendorong moratorium perjanjian kontrak karya pertambangan yang secara faktual kongkrit sangat merugikan kepentingan masyarakat, komunitas Adat, serta pemerintah/ negara untuk dilakukan renegosiasi sesuai dengan prinsip moral, keadilan serta kepastian hukum.


Daftar Pustaka Ismantoro Dwi Yuwono,.2014., Mafia Migas versus Pertamina, Galang Pustaka, Yogyakarta Koentjaraningrat.,

1974.,

Bunga Rampai: Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta

Laksmi A Savitri.,2013.,Korporasi dan Politik Perampasan Tanah, Pertama, Insist Press, Yogyakarta

Cetakan

Mochtar Lubis dan James C Scott (Editor) .,1985.,Bunga Rampai Korupsi, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta Nandang Sudrajat,.2013., Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta Paharizal dan kawan-kawan., 2016.,Freeport Fakta-fakta Yang Disembunyikan, , Cetakan Pertama, Narasi, Yogyakarta Pria Indirasardjana., 2014.,Minyak Untuk Presiden, Cetakan Pertama, Grasindo, Jakarta Rachmad Safa’at (Editor dan Penulis) dan kawan-kawan, 2015.,Relasi Negara dan

Masyarakat Adat Perebutan Kuasa Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam, Edisi Revisi, Surya Pena Gemilang, Malang

Syed Hussein Alatas,The Sociology of Corruption Delta Orient (Pte), Singapore, 1975 dialihbahasakan oleh Al Ghozie Usman, Sosiologi Korupsi, 1982, Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta Yudi Latif.,2015.,Revolusi Pancasila, Cetakan Pertama, Mizan, Jakarta Peraturan Perundang-undangan: Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Amandemen I – IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara


flashback mengingat dan merunut kembali pembacaan atas pemikiran masa akhir

Recommend Documents