,ffi PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
7'I
IAHUN
2OO9
TENTANG PENGELOLAAN BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN RUJUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
'. a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk dilingkungan Departemen Agama, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkaryPdraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3687);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2.
Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
22Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
5, Peraturan Pemerintah Nomor
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7.
Peraturan ...
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada
Departemen Agama (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2044 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4455):
8. Keputusan Presiden Nunep
72 Tahun 2004 tentang perubahan presiden Nomor 42 Tahun z6oz tentang Keputusan ftas Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanji Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 8s rahun 2002 tentang perubahan Atas Keputusan presiden Nomor 49 rahun z6oz tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerji Instansi Vertikal Departemen Agama;
10.
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 200g tentang perubahan Keempat Atas Peraturan presiden Nomor 9 Tahun 200s tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerji Kementerian Negara Republik lndonesia;
L Keputusan Menteri_xeuang$ Nomor 33g/KMK.0 61200l tentang Dana penerimaan Negara Bukai lzin Penggunaan Sebagianpelayanan Yang Bersumber Dari Jasa Nikah Dan Ruluk dan fajak Pelayanan Jasa Peradilan Agama pada Departemen Agama; 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan; 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 490 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2_002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota ; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/pMK.06l2oos tentang I
Pedoman Pembayaran Dalam pelaksanaan
Pendapatan dan Belanja Negara; 15. Peraturan
Anggaran
Menteri Keuangan Nomor 73lpMK.o6/2009 tentang
Tata Cara
Penatausahaan
dan
penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/temoaga /Kantor/Satuan Kerja; 16.
Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Nomor per-
661PB,12005 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Agama Nomor
2
l8.Peraturan Menteri Agama Nomor
3
17.
Tahun 2oo7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama; Tahun 2006 tentang
Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama.
MEMUTUSKAN:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN RUJUK. BAB lr KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan: 1.
Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk untuk selanjutnya disebut Biaya NR adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari biaya yang dipungut dari masyarakat atas pencatatan peristiwa nikah dan rujuk. Calon pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah pria atau wanita yang melaksanakan pernikahan dan/atau rujuk.
3.
4.
Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan d a n mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pa$a Kantor/satuan kerja. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja. 5.
Bendahara pembantu penerimaan/ pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada KUA. 6.
Bank/Pos Persepsi adalah bank dan/atau kantor pos dan giro yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.
7.
Surat Setoran Bukan Pajak selanjutnya disebut SSBP adalah bukti setor yang digunakan oleh Wajib Setor untuk membayar biaya NR ke Rekening Kas Negara yang telah mendapatkan pengesahan Banl
8.
Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
9.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat lslam Departemen Agama.
10.
Kanwil Depag adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
11.
Kandepag adalah Kantor Departemen Agama tingkat Kabupaten/Kota.
12.
Seksi adalah unit kerja di lingkungan Kandepag yang menangani tugas Urusan Agama lslam.
13.
Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis Urusan Agama lslam diwilayah kecamatan.
'14.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen yang disahkan oleh Menteri Keuangan yang berada pada Kantor Dep. Agama yang didalamnya memuat antara lain target pendapatan dan target pengeluaran sebagai dasar melaksanakan pencairan penggunaan kembali biaya NR. 15. Kantor
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara, selanjutnya disebut KppN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertindak selaku Kuasa Bendahaia Uhum Negara.
BAB\\ PENERIMAAN DAN PEruYETONAru (1)
Pasal 2 Catin membayar Biaya NR kepada Bendahara penerima pada Kandepag melalui Bendahara Pembantu pada KUA.
(2)
Bendahara Pembantu pada KUA wajib menyetorkan dana tersebut ke Rekening Bendahara Penerimaan pada Kandepag paling lambat 5 hari kerja setelah tangga-l penerimaan kepada Bendahara penerimaan pada Kandepag.
(3)
Bendahara Pembantu pada KUA wajib membukukan dan melaporkan realisasi Penerimaan Biaya NR ke Bendahara Penerimaan pada Kandepag setiap bulan. Pasal
(1)
3
1' Bendahara Penerimaan pada Kandepag membuka Rekening penampungan Biaya NR.
(2)
Bendahara Penerimaan pada Kandepag wajib menyetorkan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (2) ke rekening Kas Negara pada Banl
(3)
Bendahara Penerimaan Kandepag wajib mencatat, membukukan dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank atas realisasi penerimaan pNBp-NR pada Kandepag.
BAB III PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN (RKA.KL/DIPA) Pasal 4
(1) (2)
(3)
Biaya NR dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimuat datam RKA-KUD|pA Kandepag. Target penerimaan dan pengeluaran PNBP-NR diajukan oleh Kepala Kandepag kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dalam bentuk proposal yan! dilampiri dengan realisasi penerimaan serta Rencana Penggunaan Dana pNBp: NR yang dituangkan dalam format RKA-KL, sesuai denganladwal dan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama mengajukan usulan target penerimaan dan pengeluaran PNBP-NR dari masing-masing Kandepag dalJm wilayahnya, kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama cq. Kepali Biro Keuangan cian BMN, dalam bentuk proposal yang dilampiri rencana penerimain dan Penggunaan Dana PNBP-NR yang dituangkan dalam format nfn-Xl dari setiap Kandepag, sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
(4) Sekretaris
.
(4)
Sekretaris Jenderal Departemen Agama mengajukan target penerimaan dan pengeluaran PNBP-NR kepada Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan Pagu Anggaran yang bersumber dari PNBP-NR.
BAB F/ PENGGUNAAN BIAYA NR
Pasal (1)
(2)
5
PNBP-NR dapat digunakan sesuai dengan ijin penggunaannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan dengan Mata Anggaran Keluaran (MAK) sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang berkaitan dengan substansi PNBP-NR meliputi a. peningkatan SDM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan NR kepada masyarakat; b. pelayanan dan bimbingan di bidang perkawhan serta penegakan hukum; c. investasi yang berkaitan dengan kegiat*n NR; d. pemeliharaan, perbaikan kantor, gedung dan inventaris lainnya yang berkaitan dengan pelayanan NR;dan e. operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan pelayanan NR serta transport Penghulu, pegawai dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N); Penggunaan PNBP-NR dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKA-KL dengan porsi sebagai berikut: a. Kandepag Kab/Kota sebesar 20 o/o dari Pagu Pengeluaran; b. KUA sebesar 80 o/o dari Pagu Pengeluaran. Kepala Kandepag memiliki kewenangan untuk mengalokasikan penggunaan PNBP-NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dengan mempertimbangkan skala prioritas kegiatan pada KUA. Dalam pelaksanaan penggunaan PNBP-NR, KUA membuka rekening pada Bank Pemerintah terdekat. Pelaksanaan penggunaan PNBP-NR pada Kandepag menggunakan mekanisme pencairan sesuai dengan ketentuan perbendaharaan. :
(3)
(4)
(5) (6)
(1)
(2)
BAB V PENCAIRAN Pasal 6 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan SPP kepada Pejabat PenerbitSPM di Kandepag dengan melampirkan SSBP yang sudah mendapatkan bukti pengesahan dari Bank/Pos Persepsi. Pejabat Penerbit SPM Kandepag mengajukan SPM kepada KPPN setempat, sesuai dengan ketentuan perbendaharaan dengan melampirkan SSBP yang sudah mendapatkan pengesahan dari BanUPos Persepsi.
BAB VI ...
BAB VI PENATAUSAHAAN DAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 7
(1)
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Kandepag wajib menatausahakan dokumen pengelolaan biaya NR sebagai pertanggunjawaban sesuai dengan ketentuan. )
(2)
Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pemeriksaan pembukuan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Kandepag sesuaidengan ketentuan yang berlaku. Kepala KUA wajib melakukan pemeriksaan pembukuan Bendahara Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran pada KUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)
(4) Kepala KUA wajib menyampaikan laporan realisasi (5) (6) (7)
(1)
(z',)
(3)
(1)
penerimaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBP-NR kepada Kepala Kandepag pada tanggal 5 setiap bulan. Kepala Kandepag wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan DIPA yang bersumber dari PNBP NR kepada Kepala Kanwil Dep. Agama pada tanggal 10 setiap bulan. Kepala Kanwil Dep. Agama wajib menyampalRan laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBP-NR kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan dan BMN pada tanggal 15 setiap bulan. Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), adalah hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja setelah hari libur tersebut. Pasal 8 Bendahara penerimaan Kandepag wajib menyampaikan bukti setor (SSBP)kepada petugas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kandepag untuk dilakukan perekaman pada Aplikasi SAK sebagai penerimaan PNBP NR Departemen Agama. Bendahara Pengeluaran pada Kandepag wajib membuat dan menyampaikan laporan real isasi anggaran yang bersumber dari PN BP-N R berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Dep. Agama. Laporan keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi dan ketentuan lain yang berlaku. BAB VII xETeTTUAN PERALIHAN Pasal 9 Realisasi penerimaan Biaya NR yang diterima di Kantor Wilayah Departemen Agama dan belum dicairkan sampai akhir tahun anggaran 2008 merupakan bagian realisasi penerimaan Biaya NR tahun anggaran berkenaan dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada DIPA Kandepag tahun anggaran 2009. (2) Penggunaan...
(2)
Penggunaan kembali realisasi penerimaan Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kantor Wilayah Departemen Agama melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Kantor Departemen Agama dan di sahkan oleh KPPN Pembayar sebagai dasar untuk perhitungan realisasi pendapatan dan penggunaan dana PNBP dalam DIPA Kandepag tahun 2009.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksangan Peraturan MenteriAgama ini, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat lslam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masingmasing. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
(1)
(2)
Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditebpk'an. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2OO9
A
MENT
REPUBLIK INDONESIA,
p BASYU
