FENOMENA PERKEMBANGAN ISLAM DAN

FENOMENA PERKEMBANGAN ISLAM DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Oleh : Muhammad Amin Suma *

Abstrak Syariat Islam dalam pandangan sebagian masyarakat masih terkesan negatif, padahal syariat Islam dalam konteksnya yang luas dan luwes tampak mencerminkan sisi positif untuk diamalkan, sehingga sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra dalam penerapan syariat Islam di Indonesia, yang sekaligus juga masih mempertanyakan apakah syariat Islam di Indonesia sebagai mitos atau fakta ? Pro-kontra syariat Islam masa lalu (1945-1959) lebih bersifat politisideologis-konstitusionalis, sedangkan pro-kontra pada era 1990-an sampai sekarang lebih bersifat legal formal. Dibalik perdebatan pro-kontra penerapan syariat Islam ini, faktanya telah terjadi proses tagninisasi Hukum Islam dan/atau Islamisasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, diantaranya adalah lahirnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kemudian berlanjut dengan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan fakta yang bersifat akademik ilmiah berupa tagninisasi Hukum Islam dan/atau Islamisasi peraturan perundang-undangan tersebut, penerapan syariat Islam bukanlah mitos tetapi fakta hukum yang sangat fenomenal (red). Kata kunci : Perkembangan Islam, Hukum Islam di Indonesia

A. Batasan Kata Kunci dan Formulasi Makna Judul Fenomena ialah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam). Atau, sesuatu yang luar biasa ; keajaiban. Bisa juga diartikan dengan gejala ; dan fakta (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, 315). Perkembangan maksudnya adalah perihal berkembang. Berkembang adalah mekar terbuka atau membentang (tentang barang yang berlipat atau kuncup). Menjadi besar (luas, banyak dan sebagainya). Juga berarti memuai, bertambah sempurna (tentang pribadi, * Prof. Dr. Drs. Muhammad Amin Suma, SH. MA., MM., adalah Guru Besar dan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, disamping sebagai Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah IndonesiF (MPN-HISSI). 68

JURNAL HUKUM PRIORIS, VOLUME 2, NOMOR 2, FEBRUARI 2009

pikiran, pengetahuan dan sebagainya); menjadi banyak (merata, meluas dan sebagainya). Mengembangkan, maksudnya membuka lebar-lebar, membentangkan ; menjadi besar (luas, merata dan sebagainya); atau menjadikan maju (baik, sempurna dan sebagainya) (Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, 538). Islam adalah suatu nama atau sebutan bagi agama Allah SWT yang diturunkan kepada para nabi/rasul-Nya, dalam hal ini nabi Muhammad SAW, sedangkan hukum Islam adalah titah (doktrin) Allah SWT yang berhubungan dengan perilaku dan tindakan orang dewasa (mukallaf), baik itu dalam bentuk perintah/tuntuan, maupun dalam bentuk pemberian kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat (takhyir), atau dalam bentuk ketetapan (lain) yang bersifat mengikat (wadh'an). Indonesia, yang dimaksud adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum. Dari batasan singkat tentang masing-masing kosa kata yang dikatakan kata kunci (key world) di atas, dapatlah dirumuslcm bahwa yang dimaksud dengan "Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia" adalah bagaimana fakta dan kenyataan keberlakuan Islam dan/atau pemberlakuan Islam pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum ? Hipotesis menunjukkan bahwa agama Islam dalam konteksnya yang umum dan luas, telah lama eksis dan berlaku dengan segala kekurangan dan keterbatasan umat Islamnya. Demikian pula dengan hukumnya yang merupakan bagian integral dari agama Islam secara utuh dan menyeluruh. Keberlakukan dan pemberlakuan hukum Islam, sejak di awal-awal tahun 1970-an, terutama di tahun-tahun 1990-an sampai sekarang bahkan insya Allah semoga terus ke depan, tampak mengalami perkembangan yang fenomenal. Asumsi ini didasarkan pada fakta perkembangan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia terutama sejak 15 sampai 25 tahun terakhir. Tidak saja dalam bentuk kesadaran implementasi hukum Islam melalui transformasi budaya hukumnya yang dirasakan sesuai benar dengan tuntutan rasa keadilan, pemerataan dan kesetimbangan, akan tetapi juga tampak melalui tagnisasi (pengaturan/pengundangan hukum Islam di satu pihak; dan atau Islamisasi peraturan perundang-undangan di pihak lain.

G9

M AMIN SUMA, FENOMENA PERKEMBANGAN ISLAM

B. Sekilas Tentang Islam dan Hukum Islam di Indonesia Sesungguhnya telah menjadi pengetahuan umum bahwa ajaran agama Islam secara umum dan menyeluruh biasa dipilah-pilah ke dalam tiga bidang utama yakni akidah, akhlak dan syariah. Yang disebutkan terakhir, syariah, lazim diidentikkan dengan sebutan hukum Islam atau undang-undang Islam. Pemilihan ini dipastikan lebih didasarkan atas pembedaan wilayah kajian, bukan dalam rangka pemisahan dari, apalagi mempertentangkan antara yang satu dengan dua komponen syariah lainnya, yakni wilayah pembahasan dan aksentuasi penerapannya yang mengambil bentuk dan tempat berbeda, misalnya akidah yang mewilayahi area akidah yang bersifat ideologis dan akhlak yang mewilayahi pembinaan sikap yang bersifat ekspresif. Sedangkan syariah, paling tidak dalam perkembangannya di kemudian hari, lebih mewilayahi area perilaku/tindakan yang bersifat normatif — regulatif. Pengetahuan umum selalu mengidentikkan agama Islam dengan kenabian Muhammad SAW, sungguhpun kebenaran ilmiah sesungguhnya membuktikan bahwa agama Islam sesungguhnya telah hadir sejak Nabi Allah pertama, yakni Adam. AS. Kalau Islam diidentikkan dengan nabi Muhammad SAW, maka usia Islam di tahun 1429 Hijriah, ini telah mencapai 1443 tahun. Menurut catatan sejarah terutama versi para sejarawan Muslim, Islam termasuk sistem hukumnya (syariat), telah hadir dan berkembang di Indonesia (dulu nusantara sebutannya) ini sejak di abad-abad pertama Hijriah yang berbarengan dengan abad ke-7 Masehi. Jika demikian halnya maka Islam, tidak terkecuali sistem hukumnya telah hadir dan hidup di wilayah nusantara ini, jauh sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru diproklamasikan oleh Jr.Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1367 Hijriah dengan demikian, bisalah disimpulkan bahwa usia Islam dan sistem hukumnya di Indonesia, lebih tua sekitar 12 abad dibandingkan usia NKRI yang baru memasuki 63 tahun pada tahun 2008 ini. Termasuk lebih tua diperkenalkan para penjajah khususnya Belanda pada akhir-akhir abad ke-16 atau awalawal abad ke-17. Asumsi ini didasarkan pada pemikiran para pendiri Republik Indonesia, khususnya Ir. Sukarno, yang meyakinkan kita semua bahwa wilayah nusantara ini pernah didiami para

70

JURNAL HUKUM PRIOR'S, VOLUME 2, NOMOR 2, FEBRUARI 2009

penjajah sekitar 350 tahun lamanya. Menariknya, sistem hukum Islam itu secara umum dan keseluruhan, selama itu pula terus berlaku dan diberlakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ketidakberlakuan hukum Islam dalam praktek, lebih disebabkan faktor lain dibandingkan karena faktor hukum Islam itu sendiri. Sekali lagi ditegaskan di sini bahwa jauh sebelum NKRI dibentuk, agama Islam termasuk sistem hukum syariatnya telah memasuki wilayah nusantara sejak di akhir abad ke-6 atau awal-awal abad ke-7 Masehi. Sistem hukum Islam ini telah dianut oleh bagian terbesar masyarakat nusantara tempo dulu, dan di hampir seluruh wilayah hukum Indonesia dewasa ini. Dengan kalimat, jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, penduduk nusantara telah memeluk agama, dalam kaitan ini agama Islam. Lebih dari itu, telah pula mentaati sistem hukumnya yang tidak lain adalah sistem hukum Islam. Keadaan demikian, antara lain dapat dibuktikan dengan eksistensi peradilan agama- apapun sebutan atau namanya di masa-masa silam, yang sejak dahulu kala sampai sekarang, masih tetap eksis dan berfungsi. Malahan keberadaannya tampak semakin kuat dan kokoh meski dalam sejarah perjalanannya sebagaimana terekam dalam sejarah, mengalami pasang surut dan terkadang atau malahan sering mendapatkan terpaan angin "politik hukum" yang kurang bersahabat. Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan lanjutan bahwa penduduk nusantara yang umumnya beragama dan sebagian besar beragama Islam, itu menerima pembentukan NKRI antara lain didasarkan atas keyakinan bahwa NKRI baru yang akan dibentuk itu dipastikan tetap menjamin penduduk dan terutama warga negararanya untuk tetap boleh dan dibolehkan menjalankan sistem hukum agamanya masing-masing, termasuk untuk tidak mengatakan terutama — sistem hukum agama Islam. Sebab, seperti telah ditegaskan beberapa kali sebelum ini, hukum Islam itu merupakan bagian integral dari sistem ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh.

7!


C. Pro-Kontra Penerapan Syariat Islam di Indonesia Penerimaan Piagam Jakarta menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai sekarang, menjadi salah satu buktinya. Tetapi penggantian tujuh kata – "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"—dalam Piagam Jakarta, dengan tiga kata – "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pembukaan UUD-NKRI 1945, juga sekaligus menunjukkan bukti lain atas "ketidak-tulusan" sebagian bangsa Indonesia terhadap penerapan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di negara hukum Indonesia ini. Sekurang-kurangnya dalam bidang tertentu. "Tukar guling" antara 7 kata Piagam Jakarta dengan 3 kata Pembukaan inilah sesungguhnya "krikil" yang kemudian menyisakan pasang-surut untuk tidak mengatakan sebagai born waktu sikap pro-kontra penerapan syariat Islam di bumi pertiwi ini. Terutama antara tahun 1945-1959, dan kemudian mulai kembali pada tahun 1990-an sampai sekarang, bahkan tidak tertutup kemungkinan terus berkepanjangan sampai di masa-masa yang akan datang. Hanya Allah SWT saja yang Maha Mengetahui, kapan persisnya respon pro-kontra syariah ini akan berakhir ? Sebab, kalaupun polemik pro-kontra itu sempat reda dan bahkan dapat dikatakan menghilang sama sekali dalam kurun waktu yang terbilang cukup lama – antara tahun 1959 sampai awal-awal tahun 1990-an, itu lebih disebabkan tekanan dan paksaan diktatorisme kekuasaan pemerintahan kala itu, dibandingkan dengan semata-mata atas dasar kerelaan warga negara dan penduduk Indonesia yang pro dan kontra syariah itu. Faktanya, meskipun secara tekstual diktum penerapan syariat Islam itu kemudian mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun secara ideologis tetap saja menjiwai perjuangan orang-orang dan masyarakat Muslim yang mendambakannya. Bahkan, penjiwaan Piagam Jakarta dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, ini sejujurnya diakui Presiden Soekarno dalam Dekrit 5 Juli 1959. Tapi di sisi lain, juga tidak kalah gigih orang-orang atau pihak-pihak yang secara tertutup maupun terbuka, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan syariat Islam. Ini mengisyaratkan bahwa pro-kontra penerapan syariat Islam di negara hukum Indonesia, pada hakekatnya dan dalam kenyataannya, justru terjadi satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya

72


pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika terjadi "barter" antara pencoretan 8 kata dalam Piagam Jakarta, dengan penggantian 3 kata dalam Pembukaan UUD-NKRI-1945. Sayangnya, pro-kontra ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Atau, malahan bisa berkelanjutan sampai di waktu-waktu yang akan datang. Bedanya, dahulu ihwal pro-kontra penerapan syariat Islam dapat dikatakan lebih bernuansakan ideologis dengan target utama mengembalikan Piagam Jakarta secara utuh dan menyeluruh ke dalam Pembukaan UUD-NKRI-1945; sedangkan sejak beberapa tahun kemudian, respon pro-kontra penerapan syariat Islam tidak lagi pada pengembalian Piagam Jakarta; akan tetapi lebih mengarah kepada tagninisasi syariat Islam, atau Islamisasi peraturan perundang-undangan. Dengan kalimat lain, pro-kontra syariat Islam, atau Islamisasi peraturan perundang-undangan. Dengan kalimat lain, pro-kontra syariat Islam masa lalu (1945-1959) lebih bersifat politis-ideologis-konstitusionalis; sementara prokontra penerapan syariat Islam era 1990-an sampai sekarang, lebih bersifat legal-formalis. Yang jelas, upaya penerapan syariat Islam oleh kelompok pro penerapan syariah selama ini, terbilang atau dapat dibilang dilakukan secara demokratis-konstitusional; atau konstitusional demokratis. Hanya pada kurun waktu 1959 — awal 1990 saja pro-kontra syariat Islam menjadi "menghilang" atau sengaja dihilangkan dengan pendekatan politik yang boleh jadi dengan pemaksaan kehendak sepihak dan inkonstitusional pula. Ihwal pergumulan pemikiran masa lalu tentang pro-kontra penerapan syariah, imbasnya pada masa ini dan masa-masa yang akan datang, bagaimanapun telah menjadi bagian tersendiri dari sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia, termasuk sejarah politik hukumnya. Yang pasti, ke depan negara hukum ini akan lebih mengutamakan atau bahkan lebih mementingkan hukum tertulis yang tidak lain dan tidak bukan adalah peraturan perundang-undangan. Pemikiran seperti inipun telah pula dipahami oleh ahli-ahli hukum Islam yang antara lain ditandai dengan upaya pengundangan hukum Islam di satu pihak, dan di lain pihak melakukan upaya pengawalan supaya produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menyimpang apalagi berlawanan dengan sistem hukum Islam.


D. Tagninisasi Hukum Islam dan Islamisasi Peraturan Perundang-Undangan. Menarik untuk dikemukakan lebih lanjut dalam makalah ini, bahwa di balik perdebatan pro-kontra penerapan syariat Islam, disadari atau tidak, dan disengaja atau tidak, faktanya berlanjut proses tagriinisasi hukum Islam dan atau Islamisasi peraturan perundang-undangan yang diisyaratkan di atas. Yang dimaksud dengan tagninisasi hukum Islam di sini adalah pengundangan atau tepatnya mengundang-undangkan hukum Islam yang terdapat dalam sumbernya (Al'Quran dan Al Hadist) sebagaimana dirumuskan ahli — ahli hukum Islam (fuqaha) dalam berbagai yurisprudensi Islam maupun buku-buku teks hukum Islam lainnya. Adapun yang dimaksud dengan Islamisasi peraturan perundangundangan, ialah penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai dan normanorma hukum Islam. Tagninisasi hukum Islam dan atau Islamisasi peraturan perundangundangan, ini sesungguhnya telah berlangsung lama, telah memakan waktu sekitar 30-an tahun. Terhitung mulai tahun 1970-an, terutama ditandai dengan pengundangan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diiringi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemutlian disusul dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Dalam UU-RI No. 1 tahun 1974, yang terdiri atas XIV Bab 67 Pasal, ini keberlakuan dan pemberlakuan hukum Perkawinan Islam (fikih munakahat), bukan saja mendapatkan pengakuan sah, melainkan sekaligus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum secara legal formal. Terutama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Anak kalimat "Menurut hukum agamanya masing-masing" ini jelas menunjukkan kepada hukum Islam bagi pasangan perkawinan yang beragama Islam, sebagaimana juga hukum agama lain bagi pasangan-pasangan calon pengantin yang beragama lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), ini dinyatakan bahwa "dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945." Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan

• 7-1


perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini." Satu hal penting untuk dicatatkan di sini, ialah bahwa pada dasarnya dan dalam kenyataannya, tidak ada hukum perkawinan Islam yang berlawanan dengan UU-RI No. 1 tahun 1974, sebagaimana juga pada dasarnya dan dalam kenyataanya, tidak ada peraturan perundang-undangan bidang perkawinan yang bertentangan dengan fikih munakahat. Yang terjadi adalah justru sebaliknya, antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan justru terjadi saling mengisi dan melengkapi. Di sinilah terletak arti penting dari proses tagninisasi hukum Islam dan atau Islamisasi peraturan perundang-undangan dalam konteks ini peraturan perundang-undangan hukum perkawinan. Masih dalam konteks keberlakuan dan pemberlakuan fikih munakahat (hukum perkawinan Islam), ialah Pasal 37 berikut penjelasannya dalam UU-RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Kita pun mengetahui, bahwa diantara agama yang memiliki sistem hukum yang sangat lengkap, utuh dan menyeluruh adalah hukum Islam. Terutama dalam bidang hukum perkawinannya. Masih dalam hal dasar hukum keberlakuan dan pemberlakuan hukum perkawinan Islam dalam konteks UU-RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diperkokoh oleh Pasal 1 Undang-Undang ini, terutama pada anak kalimat yang menyatakan "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" setelah "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita yang membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Bagian Penjelasan Umum angka 2 huruf a dari undang-undang ini, menyempurnakan keberlakuan dan pemberlakuan hukum Perkawinan Islam (fikih munakahat) ketika menyatakan : "a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah direfisir dalam hukum adat". Hukum Perkawinan Islam, sejak lebih dari empat belas abad yang silam, bukan lagi telah direfisir ke dalam hukum adat, melainkan sudah mendarah daging menjadi hukum adat dan sekaligus menjadi hukum adat.

1


Penjelasan Umum angka 3, juga menyatakan demikian "

Undang-

Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuanketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan". Kata "hukum agamanya", jelas termasuk di dalamnya hukum agama Islam sebagaimana tersebar dalam Al-Quran dan Al Hadist, yang kemudian dijabarkan oleh para yuris Islam (fugaha) ke dalam berbagai kitab fikih dan lain-lain yang jumlahnya dapat dikatakan hampir-hampir tidak berbilang. Penjelasan Pasal 1 UU-RI No. 1 tahun 1974, juga menegaskan demikian "Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting

.". Yang paling tepat untuk

memahami bunyi Penjelasan Pasal 1 ini tentulah rasa keagamaan para perumus undangundang ini. Masih dalam konteks pengakuan eksistensi, keberlakuan dan pemberlakuan hukum Islam dalam bidang Perkawinan, juga dapat dibaca dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Pasal 83 yang menegaskan "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam". Kata hukum Islam yang terletak pada akhir teks ini, semakin memperkokoh keberlakuan dan pemberlakuan hukum Islam. Pengakuan keberlakuan dan pemberlakuan hukum Islam dalam bidang perkawinan, semakin tak terbantahkan tatkala diterbitkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, terutama Pasal 4 yang menyatakan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". Dalam bagian Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam, angka 3 ditegaskan bahwa "Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan". Mengingat hukum perkawinan — termasuk ke dalam hukum perkawinan tentunya adalah sebagai induk dari hukum keluarga, maka konsekuensi logis dari logika hukumnya ialah bahwa hukum perkawinan Islam itu menuntut pula keberlakuan dan pemberlakuan

JURNAL IIUKUM PRIORIS, VOLUME 2, NOMOR 2. FEBRUARI 2009

bidang-bidang hukum keluarga Islam yang lain semisal hukum kewarisan berikut hukumhukum yang terkait erat dengannya seperti hukum wasiat dan lain-lain. Bahkan juga hukum perwakafan Islam yang paling tidak oleh sebagian ahli hukum Islam dan berdasarkan sejarah hukum Islam selama ini, tergolong atau digolongkan ke dalam rumpun hukum keluarga Islam, meskipun belakangan ini, boleh jadi dan perlu dipertimbangkan pengalihan status hukum wakaf dari rumpun hukurri keluarga ke dalam rumpun hukum ekonomi dan keuangan mengingat tuntutan zaman dan perkembangan konsep ekonomi dan keuangan. Dalam perkembangan selanjutnya, tagninisasi hukum Islam dan atau Islamisasi peraturan perundang-undangan, tidak terbatas apalagi dibatasi dalam bidang hukum keluarga sebagaimana telah diuraikan sebelum ini, akan tetapi lebih dari itu juga sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tantangan zaman, kian tahun semakin merambah ke bidang-bidang hukum yang lain. Terutama dalam dekade tahun-tahun 1990-an sampai tahun 2000-an kini. Dalam bidang pangan, kesehatan dan lain-lain yang terkait erat dengan kehidupan material di satu pihak, dan kehidupan kerohanian di pihak lain, kita saksikan juga jaminan keberlakuan dan pemberlakuan hukum Islam. Sekurang-kurangnya yang langsung bertalian dengan pakem hukum halal dan haram. Perhatikan misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti aturan ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label". Diktum ini sangat sejalan dengan prinsip halalal thayyiban sebagaimana tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjadi sumber hukum Islam tentang pangan dan lain-lain. Masih dalam konteks tagninisasi hukum Islam, ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam UU-RI Nomor 7 tahun 1989, Pasal 49 disebutkan bahwa "Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur

1


dalam undang-undang ini". Dalam bagian Penjelasan Umum angka 2, dikatakan bahwa "Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam". Undang — undang Republik Indonesia ini dengan tegas menyatakan keberlakuan dan pemberlakuan hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Lebih maju lagi dari UU-RI Nomor 7 tahun 1989 adalah Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Di antara kemajuan yang dimaksudkan ialah penambahan wewenang pengadilan agama itu sendiri. Bila dalam Pasal 49 UU-RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan dan sebagian kasus keharta-bendaan/kekayaan dalam hal ini kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, maka dalam Pasal 49 UU-RI Nomor 3 tahun 2006, wewenang Pengadilan Agama diperluas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaranya sampai kepada bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah ". Dalam Penjelasan huruf i, ditegaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" dalam undang-undang ini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : 1. Bank Syariah ; 2. Lembaga keuangan mikro syariah ; 3. Asuransi syariah ; 4. Reasuransi syariah ; 5. Reksadana syariah; 6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah ; 7. Sekuritas syariah; 78


8. Pembiayaan syariah; 9. Pegadaian syariah; 10. Dana pension lembaga keuangan syariah; 11. Bisnis syariah. Di antara hal yang sangat menarik dalam rumusan ini ialah kata "antara lain" yang diletakkan setelah kalimat "perbuatan atau kegiatan usaha (ekonomi) yang dilaksanakan menurut prinsip syariah", ini menunjukkan betapa luas dan kompleksnya wewenang penyelesaian sengketa ekonomi yang diamanatkan undang-undang ini kepada Pengadilan Agama. Maksudnya, di luar sebelas item bidang ekonomi syariah di atas, Pengadilan Agama jelas masih dimungkinkan menyelesaikan sengketa usaha ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah, .di luar sebelas bidang yang satu persatu jenis usaha ekonominya disebutkan di atas. Kembali kepada tacininisasi hukum Islam dan/atau Islamisasi peraturan perundangundangan, tampak tidak terbatas dalam bidang hukum keluarga sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi juga dalam bidang ibadah social ekonomi (ibadah ljtima'iyyah maliyyah). Perhatikan misalnya peraturan perundang-undangan berikut ini : 1. Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; 2. Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI)* Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional; 4. Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Lebih pesat lagi dalam bidang perekonomian khususnya bidang perbankan. Secara berturut-turut dapat kita lacak dari peraturan perundang-undangan berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

79


4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bila dalam dua undang-undang yang disebutkan pertama dan kedua (UU-RI No. 7 tahun 1992 dan UU-RI No. 10 tahun 1998) eksistensi perbankan syariah apalagi kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) .belum lagi diakui secara tersurat meskipun sudah secara tersirat, maka dalam dua undang-undang yang disebutkan terakhir yaitu UU-RI No. 40 tahun 2007 dan terutama UU-RI No. 21 tahun 2008, eksistensi perbankan syariah dan bahkan kedudukan serta kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi semakin kuat kedudukan hukum maupun kewenangannya untuk mengimplementasikan prinsip syariah dalam dunia perbankan syariah. Perhatikan misalnya Pasal 109 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang secara lengkap, teksnya adalah sebagai berikut : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang ini, Bab I Pasal 1 angka 7 dan 12, disebutkan "Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah". Yang dimaksud dengan "Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah". Meskipun undang-undang ini hanya menyebutkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, tanpa menyebutkan secara eksplisit nama lembaganya, dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengannya paling tidak sampai saat-saat sekarang, ialah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI). Alasannya ? Karena DSN inilah yang memproduk fatwa-fatwa ekonomi syariah, yang sejak didirikannya pada akhir tahun 1999, DSN sampai sekarang telah

SO

JURNAL HUKUM PRIOR'S, VOLUME 2, NOMOR 2, FEBRUARI 2009 mampu menerbitkan fatwa ekonomi dan keuangan syariahnya dalam jumlah yang signifikan, rata-rata antara 8 sampai 10 fatwa dalam satu tahun. Fatwa-fatwa DSN-MUI inilah yang dijadikan landasan hukum syariah dan sekaligus menjadi gulden bagi lembaga ekonomi dan keuangan syariah yang hendak menjalankan usaha ekonominya berdasarkan prinsip syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI ini menjadi semakin bermakna dan diamalkan oleh badan usaha dan lembaga keuangan syariah (bank maupun non bank) antara lain berkat pengawasan ganda antara Dewan Pengawas Syariah di satu pihak dan Bank Indonesia (BI) untuk perbankan syariah, antara Dewan Pengawas Syariah dan Departemen Keuangan Republik Indonesia atau lainnya untuk lembaga keuangan syariah non bank. E. Kesimpulan Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal : 1. Secara umum dan keseluruhan, sejak kehadirannya di awal-awal abad pertama Hijriah/abad ke-7 Masehi, Islam dalam konteksnya yang umum telah, tengah dan Insya Allah akan terus diamalkan oleh ummatan muslimatan kapan dan dimanapun, termasuk di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Hukum Islam, sebagai bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari agama Islam secara keseluruhan, termasuk institusi penegaknya terutama Pengadilan Agama, juga telah berlaku dan diberlakukan selama ini meski dalam prakteknya mengalami pasang — surut sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan. 3. Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan mulai tanggal 17 Agustus 1945 Masehi atau 9 Ramadhan 1367 Hijriah, penerapan sistem hukum Islam terutama dalam konteks hukum keluarga, tetap berlaku dan diberlakukan sampai saat ini dan insya Allah sampai seterusnya. 4. Upaya formalisasi penerapan syariat Islam atas dasar perintah konstitusi, dalam konteksnya yang utuh dan menyeluruh, telah dilakukan umat Islam sejak di masa-masa yang awal kemerdekaan NKRI. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, ada pula orang atau kelompok masyarakat yang tidak menghendaki pemberlakuan syariat Islam ini telah, tengah dan besar kemungkinan masih akan terus berlanjut seperti yang kita saksikan selama ini.

$1


5. Keberlakuan dan pemberlakuan syariat Islam, pada dasarnya dan dalam kenyataannya tidak harus tercantum atau dicantumkan di dalam konstitusi dalam hal ini UUD-NKRI1945, selama penafsiran terhadap konstitusi yang ada, tidak dipaksakan atas dasar kemauan politik hukum yang berlawanan dengan sejarah dan filosofi pembentukan serta perumusan UUD-NKRI-1945 itu sendiri. Dengan kalimat lain, keberlakuan dan pemberlakuan syariat Islam di negara hukum Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi negara ini. 6. Tagninisasi hukum Islam dan atau Islamisasi peraturan perundang-undangan Indonesia, merupakan fakta hukum yang telah berjalan puluhan tahun, terutama mulai tahun-tahun 1970-an dan terutama di tahun-tahun 1990-an hingga sekarang. Tagninisasi hukum Islam dan atau Islamisasi peraturan perundang-undangan dalam perkembangannya tidak terbatas apalagi dibatasi dalam bidang-bidang hukum keluarga Islam sebagaimana faham atau kesan umum selama ini, akan tetapi juga merambah ke area bidang-bidang hukum yang lain. Termasuk untuk tidak mengatakan terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. 7. Tagninisasi hukum Islam atau Islamisasi peraturan perundang-undangan, ini bukan mitos seperti dikesankan masyarakat kebanyakan, melainkan fakta hukum yang sangat fenomenal. Hal ini bisa terjadi selain karena sumber hukum Islam itu (Al-Quran dan Al-Hadist) tidak pernah kering dialirkan sederas apapun para ahli hukum mengalirkannya, juga terutama disebabkan nilai dan norma hukumnya yang benarbenar menjunjung tinggi asas keadilan, pemerataan, kesetimbangan dan lain sebagainya. Demikianlah tulisan ini disajikan, tentu dengan kekurangan dan keterbatasannya. Yang jelas, pemakalah berharap kiranya tulisan ini telah mamadai untuk menjadi atau dijadikan acuan bagi diskusi kita lebih lanjut tentang fenomena perkembangan Islam dan hukum Islam di Indonesia. Semoga Allah SWT terus menerus memberikan kekuatan dan kecerdasan bagi kita semua, terutama dalam melakukan pengajian terhadap syariat Islam yang diturunkan melalui nabi-Nya. Semoga ! Amin.

82

JURNAI. HUKUM PRIORIS, VOLUME 2, NOMOR 2, FEBRUARI 2009

Daftar Rujukan Al Qur'an Al Hadits Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005

FENOMENA PERKEMBANGAN ISLAM DAN

Recommend Documents