FENOMENA KIAI DALAM DINAMIKA POLITIK: Antara Gerakan Moral dan Politik

FENOMENA KIAI DALAM DINAMIKA POLITIK: Antara Gerakan Moral dan Politik

Abdurrahman (Penulis, pemerhati sosial dan politik bermukim di ArtodungPamekasan. Kontak person 08563326965, alamat Artodung-Galis–Pamekasan)

Abstrac A kiai (muslim cholar) leadership must be intensively observed, since it describes the patron of its connection with the community. The power of kiai's leadership has been centralistic in nature. The authority and the power of kiai in society include both social and political relationship. In terms of factual-empirical phenomena, this assumption matches the facts that show that all the political parties competing in general election use kiai to be vote getters. It influences politic attitude of loyal grass roots. However, in certain situation, the influence of kiai becomes meaningless due to the diverged authority of kiai. Kata-kata kunci Kiai, politik, citra, moral

Pendahuluan Perbedaan-perbedaan dalam status sosial, seringkali lebih rumit dan terkadang tumpang-tindih. Namun kehidupan sosial, sering ditandai oleh berjalannya norma-norma yang membedakan antara yang tua dan yang muda, yang kaya dan yang miskin, pimpinan dan bawahan, kiai dan santri, dan seterusnya. Sistem norma itu, bekerja secara efesien. Sesuai dengan konsep perbedaan dalam status sosial, dalam konteks ini, para kiai---terutama di daerah-daerah pedesaan--mereka menerima penghormatan lebih, yang

tidak dimiliki oleh elite lokal yang lain.1 Sebagai pemegang otoritas keagamaan, otoritas dan kekuasaannya dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada hubungan sosial saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam dunia politik. Pengaruh seorang kiai tentu saja begitu luas---terutama dikalangan umat Islam--yang sering mengikuti langkah-langkah 1Penghormatan

masyarakat terhadap kiai, biasanya ditunjukkan dengan sikap dan perilaku “mencium tangan kiai”. Secara kultural, mengisaratkan penghormatan yang tinggi. Lebih dari itu, pada saat yang sama ia juga bertujuan untuk memperoleh barokah. Rasa hormat terhadap kiai, sebenarnya diperkuat oleh budaya masyarakat Indonesia.

KARSA, Vol. XV No. 1 April 2009

politiknya. Keberhasilan kiai dalam memimpin masyarakat, menjadikannya semakin tampak sebagai orang yang berpengaruh, termasuk dalam ranah politik, sehingga mampu mempengaruhi dan menggerakkan aksi atau tanggapan emosional para pengikutnya.2 Untuk itu juga, artikel ini mencoba membidik hubungan kiai dengan situasi sosial dan politik. Terlebih dengan kian maraknya figur kiai---yang akan dan telah---melibatkan diri di arena politik praktis. Adapun bidikan penulis, lebih fokus pada perspektif ilmu-ilmu sosial. Keterlibatan mereka dalam dunia yang sering di sebut wilayah ”abu-abu” itu, menjadi menarik---bukan hanya untuk diperbincangkan---tetapi juga untuk dipertanyakan; ’’Gerakan moral, atau Politik?’’ dua pertanyaan bertolak belakang diatas, masih menunggu jawaban atas kian banyaknya pemuka agama yang merangkap jabatan. Sebagai kiai plus politisi.

bila dibandingkan dengan orang lain pada umumnya.4 Jika merujuk pada ilmu nahwu, bentuk jamaknya bisa alimun dan bisa ulama’. Dalam al-Qur’an, alim yang berjamak alimun ialah orang yang punya kelebihan berupa ilmu dan kadar kecerdasan yang dengan itu dia mampu mengeluarkan ayat-ayat Allah dan lebih menonjolkan penampilan keilmuwan sebagai orang yang berilmu (alim). Adapun yang berjamak ulama’, adalah orang yang dengan keyakinannya merasa malu untuk berbuat yang membias dari rasa kehambaan.5 Berdasarkan pada temuan Muhammad Fuad Abd al-Baqi, term ulama (baca kiai), termaktub dalam alQur’an secara eksplisit dua kali disebutkan. Pertama, dalam surat alSyu’ara ayat-197. Yang artinya, ”dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama bani israil mengetahuinya?”. Yang Kedua, surat Fatir, ayat-28. ”dan diantara manusia, binatangbinatang melata, dan binatangbinatang ternak, ada yang beracammacam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah Ulama...”.6 Sejatinya, atribut keulamaan itu diberikan kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan yang dengan semangat ilmunya mereka dapat mengetahui dan memahami kebesaran

Memahami Makna Kiai dan Politik Sebelum lebih jauh lagi membahas kiai dan politik, ada baiknya kalau pembaca terlebih dulu diingatkan kembali untuk lebih memahami makna kiai dan politik itu sendiri, sebagai berikut; Seseorang yang dikatakan atau mendapat julukan sebagai kiai, menurut Bisri,3 adalah orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai orang yang alim. Sementara Nurcholis Madjid, memberi pengertian kiai dalam pandangan masyarakat secara umum dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu keagamaan

4Nurcholis

Madjid, Pintu-Pintu Menuju Tuhan (Jakarta: Paramadina, 2002)., hlm. 96. 5Lihat juga, Seyyed Hossein Nasr dalam Deden Makbuloh, “Globalisasi dan Dinamika Masyarakat Muslim” Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 26, No. 2, Desember 2008., hlm. 110. 6Muhammad Fuad Abd al-Baqi dalam Dzarrin alHamidy, ”Peran Ulama dalam Pemberdayaan Generasi Muda” Majalah Aula, September 2008., hlm. 83-84.

2Endang

Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, (LkiS Yokyakarta, 2003)., hlm. vi.95.101.104. 3M. Cholil Bisri, Ketika Nurani Bicara, (Remaja Rosda karya: 2000)., hlm 85.

26

Fenomena Kiai dalam Dinamika Politik Abdurrahman

dan kekuasaan Allah.7 Belum lagi kiai dari terjemahan alladîna ûtû al-ilma, ulû al-ilmi, dan al-râsikhûna fî al-ilmi (mempraktikkan, menjaga, memiliki). Belakangan ini, merebak sebutan kiai yang disertai ”sub-sebutan”. Diantaranya adalah; kiai pesantren, kiai langgar, kiai mimbar, kiai layar kaca, kiai produk press, dan akhir-akhir ini dikenal juga sebutan kiai politik.8 Dalam konteks kiai politik, dikenal juga sebutan; kiai sepuh, kiai khos, dan kiai poros langitan. Serta sebutan kiai lain yang kedengarannya menarik. Karena posisinya sebagai patron dimasyarakat, realitas telah menunjukkan, dengan menjadi seorang kiai telah banyak peran yang dapat dimainkan.9 Kata politik, dijelaskan Abdul Mu’in Salim dalam buku Fiqih Siyāsah, berasal dari bahasa latin politicus, dan bahasa Yunani (greek), politicus yang berarti relating to a citizen. Kedua kata ini, berasal dari kata polis yang bermakna city. Politik kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu; (1) segala yang berkaitan dengan tindakan, kebijaksanaan, siyāsah, dsb, (2) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, (3) dipergunakan sebagai nama bagi

semua disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu politik.10 Sementara dalam ensiklopedi dijelaskan bahwa, politik adalah sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan dan lembaga-lembaga. Proses-proses politik merupakan kegiatan perseorangan maupun kelompok yang menyangkut hubungan kemanusiaan secara 11 mendasar. Konsep politik sebagai ilmu kekuasaan, mempunyai suatu keunggulan yang mendasar, itu semua dikerenakan ia lebih operasional. Sebagai ilmu memerintah dalam mengatur negara/mayarakat.12 Inti dari politik sebagai pengaturan negara dan mengatur pola kemasyarakatan manusia, sehingga kata ”memerintah dan mengatur” diartikan sebagai keseluruhan masyarakat. Kaitannya dengan kekuasaan yang terorganisasi serta lembaga-lembaga kepemimpinan dan pemilik kekuasaan penekan. Kekuasaan adalah seluruh jaringan lembaga-lembaga13 (institusion) yang mempunyai kaitan dengan otoritas, dalam hal ini adalah suasana dominasi beberapa orang atas orang lain. Dalam Islam, term politik dikenal dengan term siyāsah dari kata sāsā yang berarti mengatur; mengurus dan memerintah. Secara terminologi, sebagaimana diungkap Abdul Wahab

7Melihat

paparan diatas mengenai ilmu yang menjadi prasyarat seseorang untuk bisa disebut Ulama, tidak ada yang menguatkan harus “ilmu agama” atau “ilmu umum” yang terpenting ilmu itu harus membawa perubahan kearah yang lebih baik, terlebih bagi diri yang bersangkutan, dan bagi masyarakat umum, serta semakin menambah kualitas ketaqwaan kepada sang Pencipta. Jiwa keulamaan itu terpatri dalam figur seseorang yang memiliki integritas antara ilmu dan amalnya, antara teori yang dikuasai, dengan praktik keseharian. Lihat Ibid, hlm. 85. 8Sebutan kiai politik, mengindikasikan keterlibatan seorang kiai dalam dunia politik, (di eksekutif, legislatif, dan di partai politik). 9Lihat Mohammad Kosim, “Kiai dan Blater” (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura). Karsa Jurnal Studi Keislaman Vol. XII No. 2 Oktober 2007., hlm. 163.

10Abdul

Mu’in Salim, Fiqih Siyāsah: konsepsi kekuasaan politik dalam al-qur’an. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)., cet ke-I. hlm. 34. 11Hasan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar baru,1984)., hlm 2739. 12Lihat juga Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka, 2005). 13Lembaga-lembaga adalah berupa berbagai model hubungan yang menjadi pola-pola bagi hubungan– hubungan kongkrit yang terjadi sehari-hari. Lihat Maurice Duverger, Sosiologi Politik, (Jakarta: Raja Grapindo persada, 1998)., hlm. 8.

27


Hallaf,14 politik diartikan sebagai Undang-undang yang mengatur dan memelihara ketertiban untuk kemaslahatan bersama. Selanjutnya kata siyāsah ini dapat diartikan dengan suatu ilmu yang berkaitan dengannya, untuk kemaslahatan bersama atas dasar 15 keadilan dan istiqomah. Dewasa ini, definisi mengenai politik yang sangat normatif telah terdesak oleh definisi-definisi lain yang lebih menekankan pada upaya (means) untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya. Namun demikian, pengertian politik, sebagai usaha untuk mencapai masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Atau yang disebut David E. Apter,16 ”a noble quest for a good order and justice” (usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan) dalam suatu Negara untuk kemaslahatan rakyat atas prinsip keadilan bersama.

dekat. Jadi, antara agama dan politik, ada jarak. Sedangkan model yang ke (3) adalah sekuler, yakni memisahkan sama sekali antara agama dan politik.17 Yang sering di gunakan selama ini adalah kategori kedua, yakni simbiotik. Dalam artian, agama butuh negara. Jadi, garisnya saling membutuhkan. Namun sebenarnya harus dihindari kecendrungan yang terlalu dekat. Karena inti dari politik itu kekuasaan, sedangkan kekuasaan hanya terbatas, maka yang terjadi cendrung dengan konflik. Terkait dengan kian banyaknya kiai yang terjun dalam dunia yang syarat dengan intrik dan konflik itu, Ketua umum PBNU K.H. Hasyim Muzadi sekali waktu menyatakan; ”Jadi kiai itu serba repot, mau jual Ayam ke Pasar, dikritik orang. Kiai kok ngempit ayam ke pasar. Mau bekerja kasaran, dipandang sinis sama orang. Kiai kok jadi kuli bangunan”.18 Apalagi, kalau jadi makelar politik, malah bak buah simalakama; kalau jago mereka menang, masyarakat akan bertanya, mereka dibayar berapa. Tapi kalau jago yang didukung kalah, banyak yang akan mencibir, karena do’a mereka dianggap sudah tidak manjur lagi. Menang salah, kalah apalagi. Serba repot jadi kiai!19. Perhatikan ungkapan diatas, setidaknya telah menggambarkan betapa serba delima seseorang yang dengan sebutan kiai dalam setiap apa yang mereka perbuat. Meminjam istilah Gus Muz di atas, ”jadi kiai itu memang serba repot.” Terlebih dalam kurun dasa warsa

Membincang Fenomena Kiai dalam Kancah Politik Membincang kiai dan politik, seperti dikatakan Ali Maschan Moesa, sama halnya kita membahas antara agama dan politik. Akan selalu ada tiga pilihan kalau kita menyandingkan antara agama dan politik. Tiga pilihan dimaksud itu adalah; (1) sangat dekat atau integrated, (2) simbiotik, dalam artian, antara agama dengan politik itu ada hubungan, namun tidak boleh terlalu 14Abdul

Wahab Hallaf, Al-Siyasat al-Syariat, (Kairo: Daral Ansar,1997)., hlm. 4. 15Suyuti Pulungan, Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)., cet. ke 4, hlm. 23. 16David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: LP3ES, 1985)., hlm. 5. Buku ini terjemahkan dari Introduction to Political Analisis, (New York: Winthro Publishers, 1977).

17Ali

Maschan Moesa, “Kiai Berpolitik Tidak Dilarang” Aula No. 03. Maret 2007., hlm. 32-33. 18Hasyim Muzadi, ”Tidak Gampang Menjadi Kiai” Ibid, hlm. 14. 19Ibid., hlm. 16.

28


terakhir ini, sosok kiai--sedang dan telah menjadi figur yang kerap menjadi sorotan publik--dalam keterlibatannya di dunia politik. Kiai yang selama ini lebih dikenal sebagai penerus budaya keIslaman (cultural broker) tampaknya sudah mulai terkikis oleh arus politik yang sudah kian jauh dari ajaran-ajaran agama. Baik dalam interpretasi, maupun dalam hal kebijakan yang tidak lagi memihak pada rakyat. Kondisi ini kemudian memunculkan asumsi yang berkembang di masyarakat dalam memandang figur kiai ketika mereka ikut terjun keranah politik yang syarat dengan intrik dan konflik didalamnya. Dalam dunia politik, terkadang kita sangat sulit untuk membedakan siapa dalang dan siapa yang menjadi wayang. Karena bisa saja seseorang tampil sebagai wayang, namun dilain waktu, bisa juga muncul sebagai dalang, alias profokator. Jika dunia politik sudah sedemikian rupa, persoalannya adalah; layakkah jika seorang pemuka agama ikut berkiprah di dunia yang citranya seperti itu? Sementara pandangan masyarakat secara umum terhadap seorang kiai justru malah sebaliknya. Bagi mereka yang sedang gandrung politik, sudah pasti menjawab harus! Dalihnya, justru karena politik sedang kotor, kehadirannya diharapkan mampu menyemarakkan wacana politik baru kontemporer dan meniupkan arah baru pemikiran politik.20

Sebagai sosok yang selama ini dianggap penuh dengan kekuatan aura kharismatik serta menempati posisi tinggi (high class) dalam strata sosial, utamanya bagi umat islam, tidak mengherankan jika segala apa yang di ucapkan seorang kiai, diyakini sami’nâ wâatho’na. Karena itu, ditengah kian merosotnya citra politik tersebut, ada sebagian kalangan yang kemudian berasumsi bahwa kiai harus masuk dan ikut berpartisipasi21 dalam politik parktis untuk segera memperbaiki semua kebobrokan yang terjadi didalamnya. Terlebih dengan kian merosotnya citra para elite politik dimata masyarakat, hal itu bertolak dari fakta yang terjadi selama ini, perilaku para wakil rakyat kian jauh dari implemantasi amar ma’ruf nahi mungkar. Sehingga bukan tidak mungkin dalam keadaan yang sudah demikian, jika kiai masuk politik, diharapkan dapat menjadi pemeran utama atau sebagai pialang politik (political brocer).22 Kalau seorang kiai ”lepas tangan”---dalam pandangan Strategi Dakwah Menuju Indonesia baru. SMF Dakwah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1999. 21Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Lihat, Meriam Budiarjdo, Demokrasi di Indonesia; Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1999)., hlm. 185. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya, dalam pemberian suara atau kegiatan lain, dan mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari pihak yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat. Dan ini dinamakan political efficacy. Dalam Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994)., cet ke-4. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis. Kajian lebih fokus tentang partisipasi masyarakat dalam politik, periksa Abubakar Basyarahil, “Mengembangkan Partisipasi Politik Rakyat Dalam Proses Politik”, PUBLIKA, Jurnal Ilmiah UNIRA. No. 1. Tahun 1. Maret 2006., hlm. 23-29. 22Kholisuddin, “Ketika Kiai Terjun Berpolitik” Jawa Pos (15- Nopember-2008)., hlm. 32.

20Dalam

konteks keIndonesiaan, upaya pembangunan masyarakat dalam politik dikenal istilah, ”Dakwah Pembangunan”. Sebuah upaya meningkatkan kehidupan beragama, berpolitik, dan sekaligus meningkatkan kehidupan berbangsa, membina dan mengembangkan wawasan masyarakat. Lihat, Nazaruddin Harahap, Dakwah Pembangunan, (DPD Golkar: Yokyakarta, 1992)., hlm, 3. Periksa juga Amrullah Ahmad, ”Strategi Dakwah Islam di Tengah Era Reformasi Menuju Indonesia Baru dalam Memasuki Abad ke-21”. Makalah Pada Sarasehan Nasional: Mengupas

29


partainya.27 Pengaruh kiai tentu saja begitu luas---terutama dikalangan umat Islam---yang sering mengikuti langkahlangkah politik para kiai. Di era reformasi dan otonomi daerah ini, peran itu semakin jelas terlihat. Di Madura, keterlibatannya dapat kita lihat dalam setiap pesta demokrasi pada tahun-tahun sebelumnya, dan bahkan sampai saat ini. Para kiai di Madura yang terlibat dalam politik praktis---untuk sekedar menyebut nama, misalnya; kiai Ramdlan Siradj sebagai Bupati Sumenep, kiai Abuya Busyro Karim dan kiai Warits yang berperan sebagai ketua dan wakil DPRD Sumenep (1999-2004 dan 2009). Sementara Pamekasan, kota yang dikenal dengan ”Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami” (Gerbang Salam) itu, ada kiai Kholilurrahman yang berada dipucuk kepemimpinan (Bupati) Pamekasan saat ini. Sedangkan di Sampang, wilayahnya yang relatif kecil, namun sering membuat berita besar, diantaranya; ketika tragedi waduk Nipah yang terjadi 25 September 1993,28 pemilu ulang 1997 yang sempat

mereka yang sepakat kiai berpolitik--sama halnya para kiai itu telah membiarkan kemungkaran semakin merajalela. Sedangkan membiarkan kemungkaran didepan mata, sama juga dengan merestuinya. 23 Melihat realitas sosial yang demikian, figur kiai seringkali dijadikan momentum para elite politik untuk merangkul kiai masuk dalam partai, mereka merasa kurang lengkap jika tidak melibatkan kiai ataupun sekedar untuk meminta restu kiai yang notabene dianggap sebagai tokoh spritual. Tentu dengan berbagai caranya dan janji-janji politik yang menjadi bius sosial.24 Peranan penting seorang kiai dalam kehidupan beragama di masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup masyarakat. Dari realitas sosial inilah, diakui atau tidak, sosok kiai memiliki power serta otoritas yang cukup tinggi untuk memolisasi massa.25 Bahkan hingga batas tertentu, seorang kiai telah menjadi ”rezim” penguasa tak terkecuali dikalangan masyarakat Madura.26 Asumsi ini diperkuat dengan adanya fakta yang terjadi selama ini, pemilu misalnya, setiap partai peserta pemilu, mencoba memanfaatkan kiai (sebagai juru kampanye) untuk meningkatkan perolehan suara

27Namun

yang seringkali terjadi, ketika seorang kiai telah mendukung salah satu partai/calon, sering kita lihat dalam orasi politiknya, kadang memberikan justificasi agama atas ketetapan partai/calon. Dengan “baju agama” mereka sering menggunakan ayat-ayat al-Qur’an. Situasi ini kita kenal dengan istilah “perang ayat”. Sebagai pribadi, Penulis berharap untuk kedepannya kondisi yang demikian tidak lagi terjadi. 28Tragedi Nipah---yang menelan korban tiga orang meninggal dunia, satu orang luka berat, dan tiga orang luka ringan---berawal dari rencana pemerintah dalam pembangunan waduk yang rencananya sudah dicanangkan sejak tahun 1980, dan bernilai sekitar Rp, 14 Milyar. Seperti sering terjadi pada kasus sengketa tanah yang lain, saat itu warga merasa tidak puas dengan ganti rugi tanahnya, konon, hanya dihargai Rp, 500,- per meternya. pada waktu itu tanah yang ingin dibebaskan mencapai 170 hektare. Tragedi itu muncul sebagai bentuk protes masyarakat yang merasa ada ketidak-adilan dalam pembayaran uang ganti rugi tanah warga. Lebih tuntas tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Sampang, dapat diperiksa Frans

23Lihat

Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan masyarakat Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001)., hlm. 88. 24Lihat Imam Zamroni, ”Kekuasaan Juragan dan Kiai”. Karsa Jurnal Studi Keislaman vol. XII No. 2 oktober 2007., hlm.174-175. 25Mien Ahmad Rifai, Manusia Madura: Pembawaan, Prilaku, Etos kerja. (Yogyakarta: Pilar Media, 2007)., hlm. 108. 26Lihat juga Edi Susanto, “Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura” Karsa Jurnal Studi Keislaman Vol. XII No. 2 Oktober 2007. hlm. 101.

30


mencuat ke dunia internasional, pada waktu itu terjadi kasus penolakan terhadap Bupati terpilih Fadhilah Budiono. Dan baru-baru ini, Sampang kembali membuat berita besar, akibat dari putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang mewajibkan Sampang (selain Bangkalan) melakukan pemungutan ulang Pilgub Jatim, januari 2009 yang lalu. Sekarang, pejabat teras di kota tersebut ditempati sosok kiai, sebut saja kiai Fanan yang menjabat sebagai wakil Bupati Kota Sampang. Dan, orang nomor satu di legislatif kota ”Bahari” itu, ditempati kiai Mu’in Zain. Demikian juga Kabupaten Bangkalan yang berada di wilayah ujung barat pulau Madura, tak terkecuali menempatkan figur kiai sebagai Bupati disana, yakni kiai Fuad Amin, dan menyanding kiai Syafik Rofi’i sebagai wakilnya. Melihat fenomena kian maraknya para kiai yang masuk dan telah menduduki jabatan strategis, baik ditingkat lokal dan nasional, adalah suatu realitas yang tak dapat dipungkiri bahwa dengan terjun ke dunia politik, banyak keuntungan yang bisa didapat. Fakta yang tak terbantahkan tersebut, seolah telah menjadi hal biasa dalam masyarakat, bahwa mereka yang telah masuk gedung parlemen atau di ekskutif, tidak bisa dibilang sedikit jumlah mereka yang kemudian ”mendadak” kaya setelah berkuasa. Atau yang dalam bahasa Madura lazim dengan sebutan (oréng andhí’/shogí). Sejalan dengan itu, tidak mengherankan juga kalau kemudian dikalangan masyarakat kita--termasuk di Madura---sering kita dengar ungkapan, misalnya; ”kalau ingin cepat kaya, maka jadilah anggota dewan saja’’.

Sesuatu yang sudah menjadi realitas dalam dunia politik, bahwa segalanya bisa saja terjadi. Kenyataan telah bicara, beberapa politisi kita ada yang telah mengingkari hati nuraninya, dengan berbuat merugikan negara dan warga. Antara Gerakan Moral dan Politik Keberadaan kiai dalam dunia politik, sungguh kondisi yang demikian sebenarnya sangat kontradiktif dengan keseharian para kiai---terutama kiai-kiai yang di pesantren---dengan nuansa Islami yang sebelumnya selalu diwarnai dengan mengajar kitab-kitab keIslaman dan memberikan pengajian. Namun kebebasan berpolitik acap kali dijadikan alasan para politisi untuk memperkuat keberadaan partai-partai politik,29 dengan merangkul para kiai untuk masuk dalam partainya. Baik itu partai yang berazazkan islam ataupun partai nasionalis. Semua itu terjadi, erat kaitannya dengan kejadian-kejadian pada masa lalu. Pada masa orde lama30 misalnya, dengan rezim demokrasi terpimpinnya Soekarno, sudah terjadi manipulasi peran serta masyarakat untuk kepentingan politik dan terhegemoni sebagai alat legetimasi politik. Pengekangan kebebasan

29Partai

politik menyelenggarakan beberapa fungsi; diantara sekian fungsinya adalah; sebagai “sarana komonikasi politik”. Arus informasi dalam suatu negara berjalan dua arah, artinya, berjalan dari bawah keatas. Kedudukan partai dalam arus ini, sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” (the rulers) dengan “mereka yang diperintah” (the ruled). Baca Budiarjdo, Demokrasi di Indonesia., hlm. 200. Partai politik juga berfungsi sebagai ”sarana pengatur konflik” (conflict management). Dalam negara demokratis yang masyarakatnya sudah bersifat terbuka, adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Lebih lanjut baca, Sigmund Neuman, Modern Political Parties, Comparative Politics: (London: The Free Press of Glencoe, 1963), hlm. 352. 30Lihat Azyumardi Azra, Demokrasi Hak-hak Asasi Manusia Madani, (Jakarta: Tim ICCE UIN, 2003).

Magnis Soeseno, “Sampang dalam Pusaran Reformasi” Tabloid Madura Smart. No. 3 Tahun. 1. 2009., hlm. 14-15.

31


berpendapat, berserikat, dan ruang gerak dalam politik sering diberedel para penguasa pada saat itu. Yang pada akhirnya mengakibatkan kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat di curigai sebagai kontra revolusi. Fenomina tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa di Indonesia pada masa Soekarno-pun telah mengalami kecendrungan untuk membatasi gerak dan kebebasan publik dalam mengeluarkan pendapat. Setelah datangnya masa orde baru pun, pengekangan demokrasi dan penindasan hak-hak asasi manusia kian terbuka, seakan menjadi tontonan gratis yang bisa dinikmati oleh siapapun, bahkan untuk segala usia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai contoh kasus yang terjadi pada masa orde baru. Misalnya, kasus pembredelan lembaga press pada waktu itu, seperti; Aji, Detik, Tempo dan yang lain.31 Fenomina itu merupakan fregmentasi kehidupan yang mengekang kehidupan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya di muka publik. Karenanya, disaat kran reformasi dan otonomi daerah dibuka, yang juga diikuti perubahan dalam undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum, sontak mereka yang gandrung politik mulai dan sudah berlomba-lomba untuk membuat partai dan para calegnya yang sebagian besar melibatkan figur kiai. Dalam konteks permasalahan diatas, Layaknya air dalam satu waduk yang sudah penuh, kemudian dibuka pintu airnya, maka yang akan terjadi secara otomatis air tersebut akan tumpah ruwah menuju ruang-ruang kosong.

Dilihat dari perspektif lain, masih dalam konteks kiai dan politik, bagi mereka yang berpandangan tidak sepakat kiai berpolitik, sangat menyayangkan atas keterlibatan para kiai dalam politik praktis, yang sebenarnya dianggap bukan gerakan utama bagi seorang pemuka agama. Lebih ironis lagi, jika seorang kiai hanya dijadikan ”kuda tunggangan” para politisi yang hanya berebut kursi kekuasaan.32 Karena politik, sungguhpun sesamar mungkin dikemas, tetap saja menjadi, ”a selfish grab for power, glory and riches”33 (suatu perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri). Secara singkat, kekuasaan dalam realitasnya; suatu perebutan (kuasa, tahta, dan harta). Hal ini dapat kita lihat dihampir setiap perhelatan politik. Baik itu politik lokal, ataupun ditingkat nasional. Pada titik ini, integritas para politisi itu tengah dipertaruhkan, jika para kiai-politisi kian terbawa arus politik praktis seperti yang banyak terjadi sekarang, tentu sudah bukan rahasia lagi, bahwa kondisi politik saat ini sudah sangat memprihatinkan.34 Citra politik di Indonesia yang semakin kotor, nyaris tak terbantahkan. Dunia politik seakan telah menjadi sisi lain dan dunia tersendiri dari kehidupan normal di tengah masyarakat. Orang masuk partai, terlebih yang sudah menjadi anggota dewan, niatnya bukan lagi untuk 32Sekalipun

ada banyak pandangan yang berbeda mengenai kekusaan, namun ada satu inti dalam semua perumusan itu, yaitu bahwa kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir, menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekusaan. Lihat, J.J Van Doorn dalam Miriam Budiarjo, Demokrasi di Indonesia, hlm. 84. 33David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, hlm. 13. 34Bandingkan dengan Dimyati Romly, ”Peran Kiai Kian Kabur”, Aula No. 03 maret 2007., hlm. 27.

31Lebih

lanjut periksa, Muhammad Ichwan “Aplikasi Hukum Islam Menuju Masyarakat Madani”, Komonitas, Pengembangan Masyarakat Islam. Desember 2008., hlm. 167-175.

32


memperjuangkan suara rakyat---tentu hal ini tidak semua---namun yang terjadi malah sebaliknya, tidak sedikit mereka yang menganggap menjadi anggota dewan itu tidak lebih dari sekedar mencari kerja. Sehingga dengan sendirinya yang ada dibenak mereka, hanya berpikir untung dan rugi, bukan lagi khidmah. Itulah dinamika politik, dimana pelaku politik didalamnya terdapat multikarakter manusia. Demokrasi yang selama ini sering di dengung-dengungkan, sejatinya mampu mendorong seluruh lapisan masyarakat kearah yang lebih baik, namun pada kenyataanya, seperti bunyi pepatah, masih ”jauh panggang dari api”. Jargon untuk membela rakyat, demi kepentingan bangsa, perjuangan, demokrasi, terasa tepat hanya disampaikan ketika kampanye politik, dan terasa hambar dalam pembuktian. Terkait hal itu, secara gradual keadaan yang demikian telah menyeret eksistensi kiai pada kondisi yang serba dilema. Artinya, pada satu sisi kiai harus melakukan gerakan moral, namun disisi lain, kiai harus bergelut dengan aktifitas politik praktis, sebagai tugas sampingan. Sehingga dengan sendirinya kiai akan kesulitan membagi waktunya secara proporsional dalam melakukan gerakan moral dan sekaligus gerakan politik. Akibatnya tidak heran jika gerakan moral kiai mengalami set back. Misalnya, santri kurang terurus yang disebabkan para kiai sudah tidak lagi bisa fokus terhadap pendidikan para santrinya. Disinyalir, selama ada partai-partai, dan para kiai semakin aktif didalamnya, maka kredibilitas kiai menjadi semakin luntur dan kabur. Hal ini akan berdampak pada keberadaan masyarakat yang sering mengikuti langkah para kiai-politisi tersebut---utamanya bagi masyarakat

ditingkat bawah---jika keberadaan mereka sudah tidak dapat dijadikan panutan dalam kehidupan umat. Umat menjadi bingung dengan arah para kiai mereka. Pasalnya, masing-masing kiai seolah menjadi makelar dagangan yang bernama ”tahta”. Mereka mengabaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang sesungguhnya dalam kehidupan sosialpolitik. Dalam kaca mata realita, yang terjadi sejauh ini, keberadaan para kiai dalam dunia politik, mulai dan sudah terkotak-kotak. (ada kiai yang masuk tingkatan khos, kiai sepuh, kiai poros langitan, dan sebagainya). Akibat dari dukung-mendukung partai politik, tidak jarang silaturrahmi menjadi renggang hanya karena masing-masing berbeda visi dan dukungan politiknya. Hal lain yang mungkin terlupakan, adalah bahwa dengan masuk pada salah satu partai politik, menurut hemat penulis, secara sederhana dapat dipastikan para kiai itu sulit untuk bisa diterima semua kalangan. Terlebih bagi mereka yang berbeda pilihan politiknya. Hal itu dikarenakan para kiai-politisi itu dianggap sudah menjadi milik pemerintah, partai politik, dan kalangan masyarakat tertentu, yang pada akhirnya tidak mungkin lagi diraih masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, bolehlah kalau dikatakan---kiai-politisi--itu hanya menempatkan kharismanya sebagai bargaining politik saja. Penutup Ketika realitas-empiris telah menunjuk pada kian maraknya para kiai yang terjun dalam dunia politik, langkah bijak yang dapat kita lakukan adalah dengan mengembalikan pada kiai yang bersangkutan. Apakah dalam politik yang syarat dengan intrik dan konflik,

33


para kiai-politisi itu mampu untuk meminimalisir konflik yang kerap terjadi didalamnya. Satu hal penting yang patut direnungkan atas keterlibatan para pemuka agama dalam dunia politik. Bilamana seorang kiai sudah terlalu dekat dengan kekuasaan---tanpa bermaksud berburuk sangka---yang dikhawatirkan malah menggunakan agama untuk kepentingan politiknya. Sejatinya, politik

dapat dijadikan sebagai media. Sehingga agama dapat berfungsi sebagai instrumen bagi kekuasaan. Bagi seorang kiai plus politisi, hendaknya mampu menjalankan kedua profesinya secara ikhlas dan istiqomah. Jika tidak? pengaruh kiai menjadi tidak bermakna, ketika otoritasnya dianggap telah menyimpang dari apa yang seharusnya. Wa Allāh a’lam bi al-sawāb 

34

FENOMENA KIAI DALAM DINAMIKA POLITIK: Antara Gerakan Moral dan Politik

Recommend Documents