FENOMENA KEMISKINAN PADA MASYARAKAT DESA BULUK PANJANG KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG

Sociodev, Jurnal S-1 Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http:// jurmafis. untan.ac.id

FENOMENA KEMISKINAN PADA MASYARAKAT DESA BULUK PANJANG KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG Oleh : LILI WINA NIM. E41112005 Program Studi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai faktor penyebab kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Desa Buluk Panjang serta mendeskripsikan bentuk kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di Desa Buluk Panjang. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Adapun Pengumpulan data dalam penelitian kaulitatif ini dilakukan meliputi: teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data kualitatif meliputi: reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemiskinan yang terjadi Desa Buluk Panjang adalah kemiskinan struktural yang disebabkan oleh faktor seperti tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah. Program yang tertuang dalam RPJM belum optimal sehingga mengakibatkan masih rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat.Terwujudnya masyarakat yang sejahtera sangat diperlukan upaya yang serius dari pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi dan kesehatan yang layak agar pembangunan dapat tercapai. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan, sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya untuk membangun konsep baru yang berkaitan dengan kemiskinan. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan dan sumber informasi bagi pemerintah, dalam memetakan daerah yang menjadi sasaran pembangunan baik, dari segi topografi maupun sosial. Kata-kata kunci: Kemiskinan Struktural, Kebijakan Pemerintah, kesejahteraan Masyarakat

Abstract This research aims to provide an analysis of the causes of poverty among the community of Buluk Panjang Village and to describe the forms of poverty among the community of Buluk Panjang Village. This research used qualitative approach, with a descriptive method. The data collection in this research includes: observation, interviews and documentation, while the qualitative data analysis techniques include: data reduction, data display and data verification. The research findings showed that poverty in Buluk Panjang Village is structural poverty caused by factors such as the level of education and low income. The RPJM program is not optimal resulting in the low level of education and income of the people. To achieve people’s welfare, it takes very serious efforts of the government to improve facilities and infrastructure for education, health and economic development. Theoretically, this research is expected to expand the knowledge, serve as reference material for further research in order to establish a new concept related to poverty. Meanwhile, practically, this research is expected to serve as materials and resources for the government to map the targeted area for development, both in terms of social and topographical aspects. Keywords: Structural Poverty, Government Policy, People’s Welfare.

1 LILI WINA, NIM. E41112005 Program Studi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN


pendidikan, ekonomi dan kesehatan dan

A. PENDAHULUAN

tingkat Kemiskinan ukuran

menjadi

terpenting

salah

untuk

satu

mengetahui

pendapatan

Adapun

tujuan

dibawah

peneliti

UMR.

melakukan

penelitian ini adalah:

tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai

Untuk

mengungkapkan

suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan

penyebab

di suatu wilayah lazim digunakan untuk

Panjang.Untuk mendeskripsikan bentuk

mengukur

di

kemiskinan Desa Buluk Panjang.Adapun

dan

definisi lain yang menjelaskan tentang

kali

kemiskinan

tingkat

wilayah

kesejahteraan

tersebut.

kegagalan

Keberhasilan

pembangunan

sering

diukur

berdasarkan

perubahan

pada

tingkat

kemiskinan

(Suryahadi

dan

Sumarto,

Kemiskinan

menurut

Desa

adalah

Buluk

menurut

peraturan presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun

2005

tentang

Rencana

terjadi

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

karena kemampuan masyarakat pelaku

(RPJMN) yaitu : kemisikinan terjadi

ekonomi tidak sama, sehingga terdapat

ketika seseorang atau sekelompok orang,

masyarakat yang tidak dapat ikut serta

baik

dalam

terpenuhi

menikmati

2001).

kemiskinan

faktor

proses

pembangunan

hasil-hasil

atau

pembangunan

(Soegijoko, 1997:137). Berdasarkan

laki-laki

dan

hak-hak

perempuan

tidak

dasarnya

untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Samosir,

data

Badan Pusat

2012).

Statistik Nasional pada tahun 2013 lalu,

Untuk mengkaji hal tersebut peneliti

tampak jumlah penduduk miskin di

menggunakan teori Suryawati (2005),

Indonesia berkisar 28,55 juta jiwa atau

Kemiskinan dibagi ke dalam 4 bentuk,

11,47% dari total populasi penduduk

yaitu kemisikinan absolut, kemiskinan

Indonesia yang berkisar 249 juta jiwa.

relatif,

10,63 juta jiwa masyarakat miskin di

kemiskinan

antaranya tinggal di kawasan perkotaan

2005:122). Kemiskinan absolut adalah

dan 17,92 juta jiwa tinggal di kawasan

kondisi

pedesaan.

pendapatan di bawah garis kemiskinan

Sedangkan

data

Indeks

kemiskinan

Pembangunan Manusia Indonesia berkisar

atau

pada angka 73.29 (BPS, 2013).

kebutuhan

struktural

dimana

tidak

kultural,

(Suryawati,

seseorang

cukup pangan,

untuk

dan

memiliki

memenuhi

sandang,

papan,

Adapun identifikasi masalah yaitu,

kesehatan, perumahan yang layak, dan

Tingkat pendidikan masyarakat rendah,

pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa

Minimnya

hidup dan bekerja.Kemiskinan relatif

sarana

dan

prasarana



adalah kondisi karena pengaruh kebijakan

prasarana

pembangunan yang tidak merata, sehingga

ekonomi. Dimana masalah yang diteliti

mengakibatkan ketimpangan pendapatan

oleh peneliti, mengenai faktor penyebab

di masyarakat. Kemiskinan struktural,

dan bentuk kemiskina

yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh

Panjang

rendahnya akses terhadap sumber daya

Kabupaten Sintang belum pernah diteliti

yang ada dalam sistem sosial, kebijakan

oleh peneliti lain.

politik kurang serius dalam mendukung pengentas kemiskinan.

kesehatan,

pendidikan

Kecamatan

dan

Desa Buluk Kayan

Hilir

Dalam penelitian ini informan dibagi menjadi dua, yaitu informan pangkal dan informan kunci. Menurut Koentjaraningrat (1989, dalam Nuraeni, 2012) informan pangkal adalah mereka yang mempunyai

B. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang di pakai dalam

pengetahuan

luas

mengenai

sektor-sektor

dalam

berbagai

masyarakat

penelitian ini adalah jenis penelitian

mempunyai

deskriptif

mengintroduksikan kepada peneliti untuk

dengan

metode

kualitatif,

kemampuan

serta

dengan tujuan mendapatkan gambaran

menghubungi

umum tentang kemiskinan yang terjadi di

merupakan

Desa Buluk Panjang.Denzim dan Lincon

masyarakat.

(dalam

Moleong,

bahwa

penelitian

2011)

menyatakan

ahli

tentang

Sedangkan

lain

yang

sektor-sektor

informannya,

yaitu

adalah

orang-orang yang dipikirkan secara logis

latar

dianggap dapat memberikan informasi

alamiah. Penelitian ini peneliti lakukan di

sesuai dengan masalah yang sedang

Desa Buluk Panjang Kecamatan Kayan

diteliti, diantaranya:

Hilir

1. Kepala Desa/Sekretaris Desa Buluk

penelitian

kualitatif

informan

untuk

yang

menggunakan

Kabupaten

Sintang.

Alasan

mengambil Desa Buluk Panjang sebagai tempat penelitian, sebagai berikut: Berdasarkan pada

Desa

pengamatan

Buluk

Panjang,

2. Kepala Dusun Desa Buluk Panjang peneliti

3. Masyarakat

terdapat

Panjang

permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu

faktor

penyebab

dan

Panjang

bentuk

Miskin

Desa

Buluk

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian

ini

adalah

kemiskinan

kemiskinan pada masyarakat Desa Buluk

Masyarakat

Di Desa Buluk Panjang.

Panjang. Tingkat pendidikan masyarakat

Sedangkan

yang rendah dan minimnya sarana dan

yang digunakan dalam penelitian ini

teknik

pengumpulan

data 3

LILI WINA, NIM. E41112005 Program Studi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN


meliputi:

observasi,

dan

sebagian hanya tamat SD 15 atau 5,2%

dalam

kemudian yang tidak tamat SD sederajat

penulisan ini adalah analisis kualitatif,

yaitu 36 atau 12,5%. Hal ini sesuai dengan

adapun proses analisis kualitatif meliputi:

pendapat Salim (1984) mengatakan bahwa

Reduksi data,Sajian data dan Verifikasi

ciri-ciri orang miskin bila dilihat dari

data

tingkat

dokumentasi.

wawancara

Analisis

data

pendidikannya

adalah

rendah

hanya tamat sekolah dasar (SD), dan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mubyarto

(1994)

tingkat

pendidikan

penduduk

miskin

umumnya

rendah,

bahkan belum sekolah yaitu 18 atau 6,2% 1.

Faktor Pada

Penyebab

Kemiskinan

Masyarakat Desa Buluk

Sedangkan Sekolah menegah pertama yaitu 33 atau 11,50%

menengah atas yaitu 30 atau 10,45

Panjang Berdasarkan

hasil

penelitian

menunjukan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan kemiskinan di Desa Buluk Panjang

Sedangkan buta huruf tingkat pendidikan besar yaitu 36 atau 12,5%. Suryawati

mengungkapkan

yang

disebabkan

oleh


Pendidikan Pendidikan

(2005)

bahwa kemiskinan struktural merupakan kemiskinan

a.

dan sekolah

proses

yang ada dalam sistem sosial, kebijakan

dimana terjadi perubahan sikap, perilaku

politik kurang serius dalam mendukung

maupun kebiasaan yang buruk yang

pengentas kemiskinan dan kebijakan yang

dimiliki seseorang menjadi lebih baik

kurang tepat sasaran.

melalui

proses

adalah

suatu

pengajaran.

Menurut

Pernyataan

Suryawati

diatas

Riberu (1993:29) bahwa dengan proses

sepertinya cukup relevan dengan masalah

pendidikan manusia (masyarakat) akan

penulis temukan dilapangan dimana masih

dapat berfikir secara rasional dan logis.

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

Dengan berpikir secara rasional maka

serta masih banyaknya masyarakat di

akan dapat menjadi dasar pijakan untuk

Desa Buluk Panjang yang buta aksara,

memandang

tidak terlepas dari dampak kebijakan

dan

menyelesaikan

permasalahan. Hasil penelitian kepada beberapa

politik pemerintah yang kurang serius dalam pelaksanaan program keluarga

rensponden tingkat pendidikan responden

harapan

(

tergolong rendah dan miskin karena

mengupayakan

PKH) RJPM

maupun

dalam

terkait

dengan 4



Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun

saya,suami saya pun tidak tamat SD, dia

maupun Program Pendidikan Non Formal

kerja buruh harian di sawit, kadang saya

untuk buta aksara. Setidaknya ada sekitar

juga membantu suami saya disamping

25 orang warga Desa Buluk Panjang yang

sebagi ibu rumah tangga. ’’

masih tergolong buta aksara dan 36 orang

( Hasil wawancara dengan Rosiana, 2016)

tidak mampu menamatkan pendidikan

Berdasarkan

informasi

tersebut

Sekolah dasar. Tingginya angka tersebut

diketahui bahwa masih adanya warga

menguatkan pandangan bahwa faktor

yang

kebijakan melalui PKH maupun upaya

pendidikan seperti yang diungkapkan

penerapan RPJM terkait program belajar

Rosiana telah menunjukkan bahwa PKH

dan pendidikan non formal untuk buta

yang memberikan biaya pendidikan tidak

aksara belum menjangkau masyarakat

sepenuhnya

Desa Buluk Panjang.

masyarakat Desa Buluk Panjang. Padahal

Tidak

optimalnya

pemerintah

dalam

kesempatan mengakses langsung

bagi

akan

mampu

melanjutkan

dirasakan

oleh

anggota

program

dalam konstitusi negara Indonesia secara

menyediakan

tegas mengamanatkan bahwa pendidikan

masyarakat

pendidikan

tidak

secara

berpengaruh

untuk

merupakan tanggung jawab pemerintah.

tidak

Sebagaimana

terhadap

diatur

dalam

Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2

rendahnya tingkat pendapatan. Seperti

bahwa

yang diungkapkan Jamasy (2004) yang

mendapatkan

mengatakan bahwa kemiskinan struktural

warga negara wajib mengikuti pendidikan

tidak terlepas dari pengaruh kebijakan

dasar

pembangunan yang belum menjangkau

membiayainya.

seluruh

lapisan

masyarakat

sehingga

setiap

warga

negara

pendidikan

dan

Sebagaimana

serta

berhak setiap

pemerintah

wajib

yang

dalam

diatur

menyebabkan ketimpanagn pendapatan.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat

Masih

1 dan 2 yaitu setiap warga negara berhak

rendahnya

kesempatan

dalam

mengakses pendidikan terungkap dari

mendapatkan

pendidikan

informasi yang penulis dapatkan dari

warga negara wajib mengikuti pendidikan

salah satu warga yang bernama Rosiana

dasar

yang mengatakan :

membiayainya. Tetapi pada kenyataannya

“ saya sekolah hanya tamat SD, saya

masih banyak anggota masyarakat di Desa

hanya mengurus anak, adik saya juga

Buluk

tidak sekolah lagi hanya sampai kelas 5

pendidikannya masih tergolong rendah.

dan

Panjang

serta

pemerintah

yang

setiap

wajib

tingkat

SD, disini yang bekerja adalah suami 5 LILI WINA, NIM. E41112005 Program Studi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri Fisip UNTAN


kemudian dibagi 12 bulan. Maka dapatlah

b. Pendapatan Penghasilan merupakan pendapatan

dikategorikan pendapatan minimum hidup

yang berbentuk uang. Seseorang yang

(garis kemiskinan) yang terjadinya batas

memiliki penghasilan rendah maka akan

pendapatan rendah kepala rumah tangga,

mengalami kesulitan dalam memenuhi

sehingga

kebutuhan hidupnya seperti, kebutuhan

berikut:

pangan, papan, maupun sandang.

1. Penghasilan Rp. 800.000- s/d Rp.

Dari

hasil

penelitian

lapangan

diperoleh

hasilnya

sebagai

1.200.000 disebut miskin sekali.

sebanyak 22 kk masyarakat dikategorikan

2. Penghasilan Rp. 1.200.000 - s/d Rp.

miskin sekali mencapai 8,5%. Kemudian

1.600.000 berarti miskin.

sebanyak 16 kk atau 5,57% dikategorikan

3.Penghasilan Rp. 1.600.000- s/d Rp.

miskin. Untuk kategori cukup terdapat 9

2.100.000 berarti cukup.

kk atau 3,13%. Sedangkan lebih dari

4. Penghasilan Rp. 2.100.000 keatas

cukup 11 kk atau 4,3%. Hal ini sesuai

disebut lebih dari cukup.

dengan

pendapat

Sajogyo

(1996)

menyatakan unuk mengetahui pendapatan

2.

Bentuk Kemiskinan Masyarakat

dalam kategori miskin sekali/melarat,

Desa Buluk Panjang

miskin cukup, dan lebih dari cukup

Berdasarkan

hasil

penelitian

digunakan ukuran setara dengan beras

menunjukan bahwa bentuk kemiskinan

yaitu sebagai berikut:

yang terdapat di Desa Buluk Panjang

1. Penghasilan 180 s/d 240 kg beras

adalah Kemiskinan Struktural.

perorang pertahun berarti miskin sekali 2. Penghasilan 240 s/d 320 kg beras perorang pertahun berarti miskin

perorang pertahun berarti cukup

pertahun berarti lebih dari cukup di

atas,

dan

yang

disebabkan

yaitu oleh

yang ada dalam sistem sosial, kebijakan politik kurang serius dalam mendukung

4. Penghasilan 420 kg beras perorang

kriteria

kemiskinan

struktural


3. Penghasilan 320 s/d 420 kg beras

Melihat

Kemiskinan

pengentas kemiskinan. Seperti pendapat (Nugroho, 2011)

telah

yang

menyatakan

bahwa

kemiskinan

disesuaikan dengan harga beras di Desa

struktural merupakan akibat dari super-

Buluk Panjang pada saat penelitian yaitu

struktural menyebabkan tidak adanya

seharga Rp.12.000/kg, maka pendapatan

pemerataan

kepala keluarga akan dihitung dengan

berkembanganya kualitas sumber daya

rata-rata sebanyak lima-enam orang dan

manusia dalam pembangunan. Pernyataan

pembangunan

tidak



ini

mengatakan bahwa

pemerataan

berhasil menamatkan pendidikan sekolah

pembangunan yang ada di Desa Buluk

dasar, tidak tamat sekolah dasar dan

Panjang terlihat dari masih minimnya

bahkan tidak mengenyam bangku sekolah

sarana dan prasarana pendidikan, kesehata

yaitu sebanyak 150 orang ataupun masih

dan ekonomi.

adanya masyarakat yang tidak mampu

Masalah kemiskinan yang terjadi di

menamatkan SD yaitu 36 orang

Desa Buluk Panjang mempunyai kaitan

pendidikan

antara fungsi yang dikemukakan oleh

sebanyak 33

Parsons

rendahnya akses pendidikan menunjukkan

dengan

pemerintah.

sistem

Program

kebijakan

penanggulangan

bahwa

SLTP

dan

SLTA

dan yaitu

orang dan 29 orang.

sistem

kebijakan

pemerintah

kemiskinan seperti Program Keluarga

dengan Program Keluarga Harapan masih

Harapan

belum

(PKH),

pemerintah

diterapkan

meningkatkan

akses

masyarkat terhadap pendidikan. Kecilnya

meningkatkan akses masyarakat miskin

nilai bantuan juga tidak mampu menjawab

terhadap pendidikan dengan memberikan

permalasahan akses masyarakat paada

pendidikan gratis bagi anggota keluarga

pelayanan sosial.

usia

tujuannya

mampu

adalah

miskin

yang

telah

sekolah.

adanya

Berdasarkan hasil wawancara dengan

temuan yang memperlihatkan rendahnya

responden serta pengamatan lapangan,

tingkat

pendapatan

peneliti melihat bahwa sistem kebijakan

masyarakat di Desa Buluk Panjang tidak

pemerintah juga dinilai tidak mampu

terlepas dari tidak maksimalnya fungsi

menjawab permasalahan buta aksara yang

pemerintah dalam struktur sosial.

asa di Desa Buluk Panjang. Hal ini

pendidikan

Tetapi

dan

Hal tersebut diperkuat dari tinjaun

berdasarkan

atas

temuan

yang

Struktural Fungsional yang dikemukakan

menunjukkan bahwa masih tingginya

oleh

angka buta aksara di Desa Buluk Panjang

Parsons

(dalam

Ritzer,

1985)

berkaitan dengan fungsi adaptasi yang menguatkan

bahwa

gagalnya

sistem

yaitu sebanyak 25 orang. Masih

kurangnya

sarana

dan

kebijakan yang tertuang dalam program

prasarana pendidikan SMP maupun SMA

pemerintah yang masih belum mampu

dan SMK di Desa Buluk Panjang. Adapun

menyediakan kesempatan pendidikan bagi

prasarana pendidikan yang terdapat di

masyarakat yang membutuhkan akses

Desa Buluk Panjang hanya SD sebanyak 1

pendidikan.

unit. Pernyataaan tersebut seperti yang

Hal tersebut terlihat dari masih

diungkapkan oleh Lipton (1977 dalam

banyaknya jumlah penduduk yang hanya

Bahrum, 2011) dengan istilah ’’mall7



distribution with growth’’ yakni gagalnya

kebijakan serta masyarakat sebagi sasaran

upaya

kebijakan

pemerintah

pemerataan

dalam

melakukan

pembangunan

memperlihatkan

kurang

akan

kontrolnya pemerintah terhadap pelaksaan

menimbulkan suatu kondisi dimana orang

program hingga ke masyarakat yang

miskin akan terbelenggu kemiskinan.

terlihat

Program pemerintah cenderung hanya

bantuan kepada masyarakat.

dari

tidak

tepatnya

sasaran

memberikan bantuan tunai tetapi tidak diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak.

D. KESIMPULAN

Seperti yang dikemukakan Suryawati (2005) bahwa kemiskinan tidak terlepas

Berdasarkandata-data,

pengamatan

dari kebijakan politik yang kurang serius

dan hasil wawancara yang didapat peneliti

dan tidak tepat sasaran sehingga ikut

di lapangan serta analisis yang dilakukan,

berperan terhadap masih berlangsungnya

maka peneliti menyimpulkan bahwa:

kemiskinan. Tidak berjalannya fungsi

masalah kemiskinan yang terjadi di

integrasi tampak dari tidak tersedianya

Desa Buluk Panjang merupakan masalah

data

jaminan

sosial yang harus dicari solusinya. Adapun

kesehatan di instansi pemerintah Desa

penyebab kemiskinan yang terjadi di Desa

Buluk Panjang yang terungkap dari

Buluk Panjang berkaitan dengan tingkat

wawancara dengan informan bernama

pendidikan dan pendapatan yang rendah.

Ningkan yang mengatakan bahwa tidak

Belum optimalnya Pelaksanaan Program

ada data penerimaan untuk jaminan

Keluarga Harapan (PKH) serta kurangnya

kesehatan.

upaya

penerimaan

program

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

informan

lapangan,

peneliti

serta

pengamatan

melihat

dalam

pembangunan

mewujudkan yang

tertuang

rencana dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

bahwa

(RJPM) sehingga masih rendahnya akses

program-program yang ada di Desa Buluk

masyarakat terhadap pendidikan, masih

Panjang belum terlaksana dengan baik,

kurangnya

seperti warga yang menerima manfaat

pendidikan, fasilitas kesehatan, sarana dan

program keluarga harapan (PKH) menjadi

prasarana ekonomi.

tidak jelas. Kurang berjalanya fungsi

penyediaan

Adapun

bentuk

masyarakat

sebagai

merupakan bentuk kemiskinan struktural

pemerintah

daerah

kebijakan sebagai

dan

pelaksana

dimana

tidak

Desa

kemiskinan

integrasi antara pemerintah pusat dan pembuat

di

fasilitas

Buluk

adanya

Panjang

pemerataan 8



pembangunan,

tidak

berkembangnya

F. REFERESI

kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan yang terlihat

1.

Buku-Buku:

dari masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 1. bahwa sangat diperlukan upaya yang serius

dari

pemerintah.

berbagai

pengentas

kemiskinan

disusun,

baik

program yang

program

telah

berskala

nasional maupun di tingkat daerah. 2. Untuk masyarakat diharapkan lebih sadar dan peduli terhadap pendidikan. Karena dengan tingginya pendidikan maka akan meningkatkan kesejahteraan hidup

dan

akan

mengurangi

kemiskinan di Desa ini. 3. perlu kerja sama yang baik dari pemerintah dan masyarakat membangun

sarana

Bungin, Burhan. (2011). Metode Penelitian Sosial:Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga Universty Press Efendi, Tadjuddin Noer. 1993. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

mengingat

peran pemerintah diperlukan dalam mensukseskan

Baswir, Revrisond, (1999), pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara

dan

dalam

Handoyo, Budi. (2012). Kemiskinan: Agenda Menunggu Pemecahan. Bahan Kuliah Geografi Sosial Jamasy, Owin. (2004). Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Belantika Mantra, Ida Bagoes. 2004. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Menno. S, & Alwi, M. (1994). Antropologi Perkotaan. Jakarta: Raja Grafindo persada Moloeng, Lexy J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya

prasarana

ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang layak agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Nawawi, Iman. (2009). Pembangunan dan Problem Masyarakat. Surabaya:Putra Media Nusantara Nugroho, Iwan dan Rohkmin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah-Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Jakarta: Pustaka LP3ES 9



Parwadi, Redatin. (2012). Model Pengentasan Kemiskinan Di Era Otonomi Daerah, Pontianak: Hasil Penelitian. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Desa Buluk Panjang 2014-2020

Yulianto, Trimo. (2005). Fenomena Program-Program Pengentas Kemiskinan Di Kabupaten Klaten. Tesis Program Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. 4.

Ritzer, George. (1985). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Rajawali Pers .......................... & Goodman, Dougles. J. (2004). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media Soetrisno, Loekoman, Kemiskinan, Perempuan Pemberdayaan Yogyakarta: Kanisius

(1997). dan Penerbit

Skripsi:

Firdis, (2015). Skripsi Potret Kemiskinan Masyarakat di Kota Pontianak. Pontianak:Universitas Tanjungpura. Nurlaila, Nina (2013). Skripsi Kemiskinan Masyarakat di perkotaan. Pontianak:Universitas Tanjungpura 5.

Dokumen Pemerintah:

Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional

Sugiyono. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembnagunan Nasional

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Jakarta: Sandro Jaya

Undang- Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2.

Peraturan Presiden (Pepres). Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Jurnal:

Sahdan, Gregorius. (2005). ”Menanggulangi Kemiskinan Desa”. Jurnal Ekonomi Rakyat. Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan, Maret 2005.

6.

Internet:

Bahrum. (2011). Kemiskinan Struktural dari Perspektif Teoritik: diakses pada tanggal 25.1.2016

Suryawati. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Mulidiminsional. Jurnal penelitian. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang.

BAPPENAS. (2006). Penanggulanagn Kemiskinan: di akses pada tanggal 18.12.2015.

3.

BAPPENAS. (2010). Laporan Akhir (Evaluasi Pelayanan KB bagi Masyarakat Miskin). Di akses pada tanggal 8.12.2015

Tesis:

Samosir, A.S. (2012). Dampak Program Dana Bergulir Pnpm Mandiri Perkotaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Tesis Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Universitas Sumatra Utara.

BKKBN. (2014). Pengentas Kemiskinan Tujuan Utama Mdgs. di akses pada tanggal 18.12.2015 BPS. (2015) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin: di akses pada tanggal 18.01.2016 10



Hendriwan. ”Penanggulangan Kemiskinan Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi”. Pebruari 2003.

Www.tripod.com.

8

Kamaluddin. (2004). Kemiskinan Perkotaan di Indonesia. Di akses pada tanggal 9.12.2015. Suryahadi, Asep dan Sumarto. 2001. ”Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia.” Smeru Newsletter, No.03, Mei -Juni. 2001. Waskitho. (2010). Kemiskinan Versi Pemerintah. di akses pada tanggal 23.2.2016


KEMENTERIAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNNERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGELOLA JURNAL MAHASISW A Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 Homepage: http://urmafis.unfan.ac.id

LEMBAR PERNYAT AAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah 00, saya: Nama Lengkap N1M / Periode lulus Tanggal Lulus Fakultas/ Jurusan Program Studi E-mail addresl HP

~\(..1 """'12 ·p:j······························r···················· V"'Itll').~ / ~ \lu~; ZO\~

.

:~::~(:::~!{:::::~:: ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..t..'Bp. ! ~~~"9J! P.r.~~~~ Sk4~ f~~.y. . ~~

~~

..... ~M~I).':':'.J~

: ..G?~

. .

!.~~ ..7.~~~.~.5.?If.').-

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelu1usan mahasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *) pada Program Studi Fakultas IOOu sosial dan IOOu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudulf'") :

i'''(J~~.~ I: k-~IJI<'fA~!>j. .P-!"l/~".tr.ro.tL p~~~~I~'.' . rJ.~0·······~~·~:r.~f.~········J<~~;f.!.,············!~·I ..('. ~.p~.tI.'Y.' j.~.{~S1

.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jumal berhak menyimpan, mengalih-medial format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

c=J Secarafulltex

¢ content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. emikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

__ _Jo........". .....

Dibuat di Pada tanggal

..... . .J.~.~ !':'1r:~~.).~ .S i . o4~o"].oDSor '2.00 r

k~L NIM. ~Artr?o()S'

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing (publikaiGovernanceIAspirasi/SociodevISosio!ogique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini hams di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

FENOMENA KEMISKINAN PADA MASYARAKAT DESA BULUK PANJANG KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG

Recommend Documents