FATWA TARJIH SEBAGAI HASIL IJTIHAD JAMA I MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

FATWA TARJIH SEBAGAI HASIL IJTIHAD JAMA’I MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH Imron Rosyadi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102 Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448 Email: [email protected] ABSTRACT

M

uhammadiyah, the largest Islamic movement in this country, which is engaged in various fields of the human issues, including the emergence of the Muhammadiyah Legal Affairs Board, as an umbrella of religious issues of Muhammadiyah followers. In this paper the authors explain the urgency of the Muhammadiyah Legal Affairs Board, Muhammadiyah Legal Affairs Board is ijtihad collective in Muhammadiyah organization whose job is to formulate the fatwa. There are three types of products of Muhammadiyah Legal Affairs Board, first, the decision of Fatwa by Muhammadiyah Legal Affairs Board, second , Fatwa of Muhammadiyah Legal Affairs Board and third is the discourse Muhammadiyah Legal Affairs Board. These products can be used as a guide for Muhammadiyah members, and people in general. Keywords: ijtihad collective, Muhammadiyah,

Fatwa Tarjih Sebagai Hasil Ijtihad Jama’i Majelis Tarjih Muhammadiyah (Imron Rosyadi)

1

Pendahuluan Muhammadiyah adalah salah satu gerakan Islam terbesar di Indonesia. Ia merupakan pelopor gerakan pembaharuan Islam terdepan. Dalam aktivitasnya, Muhammadiyah bergerak dalam berbagai bidang, kecuali dalam bidang politik praktis. Berbagai majelis telah dibentuk oleh Muhammadiyah sebagai upaya membangun umat. Majelis Tarjih merupakan salah satu majelis yang dibentuk untuk memayungi masalah-masalah keagamaan bagi warga Muhammadiyah, dan kaum Muslim Indonesia pada umumnya. Majelis Tarjih didirikan memang tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah yang dideklarasikan pada tahun 1330 H bertepatan dengan tahun 1912 M. Keberadaan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah merupakan hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (18781934).1 Pada Kongres itu diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalanpersoalan hukum. Melalui Majelis Tarjih, persoalan- persoalan hukum yang dihadapi warga Muhammadiyah

dapat diputuskan oleh Majelis ini sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah ke dalam berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih dan masalah keagamaan lainnya. Salah satu produk Majelis Tarjih yang dapat dijadikan sebagai pedoman warga Muhammadiyah dalam berislam adalah Fatwa Tarjih. Ia merupakan produk ijtihad Jama’i Majelis Tarjih. Ijtihad menurut Majelis Tarjih Ijtihad merupakan sesuatu yang mendasar dalam Islam. Ia merupakan dinamisator Islam ditengah perubahan sosial yang cepat sebagai konsekuensi kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menolak urgenitas ijtihad ini dalam memandu perjalanan sejarah kehidupan di dunia ini. Menurut Muhammadiyah, ijtihad tidak akan pernah tertutup. Bagi Muhammadiyah, ijtihad yang tidak pernah tertutup itu merupakan satu paket yang utuh dengan tajdid dan slogan kembali kepada al-Quran dan alSunnah al-Maqbulah . Ketiganya tidak boleh dipisahkan dalam setiap paham keagamaan Muhammadiyah.2

1 Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), hlm. 49. 2 Amin Abdullah, “Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Keislaman,” dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (ed.), Pengembangan Pemikiran Keislaman: Purifikasi dan Dinamisasi (Yogyakarta: LPPI UMY, 2000), hlm. 1.

2

Tajdida, Vol. 10, No. 1, Juni 2012: 1 - 12

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam telah memaknai ijtihad tidak semata dalam konteks hukum semata, tetapi ijtihad dapat dilakukan untuk berbagai bidang kajian dalam studi-studi keislaman. Menurut Muhammadiyah, seperti dijelaskan dalam Manhaj Tarjih, ijtihad dimaknai sebagai suatu upaya mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam rangka untuk merumuskan ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam hukum, akidah, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu.3 Dalam merumuskan ajaran Islam melalui ijtihad dapat dilakukan dengan metode, pendekatan dan teknik tertentu. Metode yang dimaksud Muhammadiyah adalah metode bayani, metode tahlili dan metode istislahi. Sedangkan pendekatan yang dimaksud adalah hermeneutik, historis, sosiologis dan antropologis. Adapun yang dimaksud dengan teknik menurut Muhammadiyah adalah ijma, qiyas, maslahah mursalah, dan ‘urf.4 Adapun pengertian ijtihad yang secara khusus berkaitan dengan hukum menurut Majelis Tarjih sebagaimana dikemukakan dalam Manhaj Tarjih adalah sebagai berikut:

mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar‘i yang bersifat zhanni dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologi maupun permasalahan.5 Dari definisi yang disebutkan di atas dapat ditemukan tentang aktivitas ijtihad, yaitu menggali dan merumuskan hukum syar‘i yang bersifat zhanni . Namun, dalam definisi ini tidak dijelaskan tentang maksud hukum syar‘i yang bersifat zhanni itu seperti apa. Penjelasan tentang hal ini dapat ditemukan dalam pembahasan tentang ruang lingkup ijtihad. Di dalam pembahasan tentang ruang lingkup ijtihad ini dijelaskan bahwa ruang lingkup ijtihad adalah (1) masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil zhanni, (2) masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah alMaqbulah.6 Fathurrahman Djamil, salah tokoh Muhammadiyah, merumuskan pengertian ijtihad sebagai “upaya menyelesaikan masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur‘an dan Hadits, atau sebagai upaya reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran dasar Islam, al-Qur‘an dan Hadits.”7

Lihat, Manhaj Tarjih, Tahun 2006, Bab III Sub A. Ibid., Bab III Sub E. 5 Ibid. , Bab III Sub C. 6 Ibid. 7 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 62. 3 4


3

Posisi ijtihad menurut Majelis Tarjih bukan sebagai sumber hukum.8 Penjelasan Majelis Tarjih tentang posisi ijtihad ini tampaknya merupakan penegasan untuk mereposisi terhadap pendapat sebagian orang yang memposisikan ijtihad itu sebagai sumber hukum. Bagi Majelis Tarjih, sumber hukum Islam adalah al-Quran dan asSunnah al-Maqbulah.9 Ijtihad dalam pandangan Majelis Tarjih dengan demikian tidak dipahami sebagai produk tetapi sebagai suatu proses untuk menjelaskan suatu aktivitas dalam menemukan suatu hukum. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan metode, pendekatan dan teknik tertentu. Sebagai perbandingan atas makna ijtihad menurut Majelis Tarjih, perlu kiranya dikemukakan makna ijtihad dalam kajian usul fikih. Para ulama usul fikih telah memberikan definisi ijtihad yang beragam dari sisi redaksionalnya, namun secara substantif definisidefinisi itu tidak jauh berbeda satu dengan lainnya. Dengan kata lain, perbedaan-perbedan dalam memberikan definisi ijtihad lebih cenderung pada aspek redaksional, tetapi secara substantif, definisidefinisi itu adalah sama.

Secara lugawi , kata ijtihad merupakan bentuk masdar (kata benda jadian, bentuk kata ketiga) yang berasal dari akar kata ( fi‘il mujarrad ): jahada-yajhadu-juhd. Dilihat dari sini, kata ijtihad seakar kata dengan kata jihad, suatu istilah yang sering dikonotasikan dengan perang di medan perang melawan musuh. Kata jahada ( fi’il madzi, bentuk pertama) ini kemudian mengikuti wazan ifta»ala sehingga menjadi ijtahada. Dari kata ijtahada ini lah kata ijtihad itu terbentuk, ijtahada-yajtahidu-ijtihadan. Secara etimologi, kata jahada memiliki arti leksikal, yaitu mâqah (kemampuan), masyaqqah (kesulitan), mubalagah (sungguh-sungguh) dan al-gayah.10 Berangkat dari makna kata jahada secara etimologis tersebut, para ulama mencoba mendefinisikan kata ijtihad secara etimologis. Ibn Manzûr, misalnya dalam bukunya Lisan al-»Arab , menyebutkan bahwa kata ijtihad mempunyai arti bazl al-wus‘i wa al-majhûd (pencurahan suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan dan kerja keras untuk mendapatkan sesuatu). 11 Menurut ar-Râzî, kata ijtihad memiliki makna istafraga wus‘ahu fi haml as-saqil (seseorang berdaya upaya untuk membawa sesuatu yang berat).12 Bila dicermati makna ijtihad secara etimologis ini

Manhaj Tarjih, Tahun 2006, Bab III Sub C. Ibid., Bab III Sub B. 10 Louis Ma‘luf, al-Munjid fi al-Lugah wa al-A’lam (Beirtu: Dar al-Masyriq, t.t.), hlm. 105106. 11 Ibn Mandzur, Lisan al-‘Arab (Mesir: Dar al-Micriyyah, t.t.), Juz IV, hlm. 107-109. 12 Ar-Razi, al-Mahsul fi Usul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), Juz II, hlm. 489. 8 9

4


dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu diperlukan persyaratan, lebih-lebih bila dikaitkan dengan hukum Islam, misalnya, kemampuan. Kemampuan di sini bisa berwujud intelektualitas, metodologis dan sebagainya. Tidak hanya kemampuan tetapi juga kerjakeras, tanggungjawab, integritas pribadi yang tinggi atas hasil ijtihad yang dilakukan. Secara terminologis, seperti dikemukakan oleh Ibrahim Hosen, ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat zhann terhadap sesuatu hukum syara’ (hukum Islam). 13 Menurut al-Ghazali, ijtihad adalah badhl al-majhud fi talab al-‘ilm bi alahkam asy-syar’iyyah (pencurahan segala kemampuan yang dimiliki seorang (mujtahid) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara’). 14 Dari definisi ini, Ibrahim Hosen, menyimpulkan bahwa objek ijtihad itu adalah pertama, masalah-masalah yang hukumnya belum dijelaskan di dalam al-Quran dan as-Sunnah alMaqbulah. Kedua, masalah-masalah baru yang belum disepakati oleh ulama. Ketiga, nash-nash al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbulah yang zhanni dan dalil hukum lainnya yang masih diperselisihkan. Keempat, hukum Islam yang ma’qul alma’na/ta’aqquli.15

Definisi ijtihad seperti dikemukakan di atas dikritik oleh pemikir hukum Islam lain karena ijtihad hanya terbatas pada hukumhukum yang masih zhanni saja. Menurut pemikir hukum Islam ini, ijtihad perlu diperluas, tidak hanya hukum yang zhanni saja tetapi juga terkait dengan hukum-hukum yang dianggap qathi. Menurut al-Imarî,16 ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’, baik yang aqli maupun naqli, qathi maupun zhannî. Definisi seperti ini memang memberikan keleluasaan kepada mujtahid untuk melakukan eksplorasi sedemikian rupa dalam menjawab persoalan-persoalan kekinian. Jalaluddin Rahmat, salah satu cendekiawan Muslim Indonesia terkemuka, memberikan penjelasan tentang ijtihad yang luas dari definisi yang dikemukakan oleh al»Imarî. Menurutnya, ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan untuk mengeluarkan hukum syara’, baik yang amaliyyat, itiqadiyyat dan khuluqiyyat dari dalil-dalil yang rinci. Dengan kata lain, ijtihad atau jihad intelektual adalah upaya memahami suatu teks atau preseden yang relevan di masa lampau yang berisi suatu aturan, dan untuk mengubah aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi atau

Ibrahim Hosein, “Taqlid dan Ijtihad,” hlm. 320. Al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilm al-Usul (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), hlm. 350. 15 Ibrahim Hosein, “Taqlid dan Ijtihad,” hlm. 321. 16 Al-Imari, al-Ijtihad fi al-Islam (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1981), hlm. 28 13 14


5

memodifikasinya melalui cara sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakupkan di dalamnya dengan suatu solusi baru.17 Perluasan ijtihad seperti dijelaskan di atas, menurut Ilyas Supena dan M. Fauzi, merupakan kebutuhan mutlak bagi pengembangan hukum Islam di tengah pergulatan perubahan masyarakat dewasa ini. Menurut keduanya, ijtihad adalah upaya berfikir sungguh-sungguh yang dilakukan oleh orang Islam (baik secara individual maupun kolektif) yang merasa dan dinilai mampu untuk menggali hukum dari nash al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbulah, baik yang zhannî maupun qathi dalalahnya.18 Apa yang dikemukakan oleh Ilyas dan Fauzi ini masih perlu diberikan tambahan, yaitu menggali hukum dengan menggunakan metode dan dalil hukum lainnya jika pada al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbulah tidak ditemukan suatu hukum sesuai dengan masalah yang dihadapi sehingga dapat ditemukan solusi baru. Dari uraian-uraian di muka, nampak dengan jelas tentang urgennya posisi ijtihad dalam pengembangan hukum Islam ke depan, lebih-lebih bila dikaitkan posisi ijtihad vis-a-vis perkem-

bangan perubahan masyarakat dewasa ini. Oleh karenanya, ijtihad itu hukumnya wajib untuk dilakukan, baik secara individual maupun kolektif, sehingga Islam sebagai agama dapat memberikan arah terhadap perubahan masyarakat itu sendiri. Menurut asySyahrastani, hukum ijtihad itu wajib kifayah bukan wajib ‘ain.19 Artinya, jika ijtihad itu telah dilakukan oleh seseorang maka orang lain sudah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad. Sangat menarik hukum ijtihad yang dikemukakan asy-Syahrastani di atas. Secara implisit, asySyahrastânî ingin menunjukkan bahwa tidak boleh suatu ijtihad itu berhenti atau tertutup. Ijtihad harus tetap berlangsung mengiringi perjalanan sejarah umat Islam sebelum kiamat datang. Kesadaran akan ijtihad ini didorong oleh sebuah keyakinan yang mendalam bawa bila terjadi kebekuan ijtihad akan memunculkan implikasi tertentu dalam membangun peradaban Islam, lebih-lebih untuk dewasa ini, ijtihad itu sangat diperlukan sebab melalui ijtihad dinamika peradaban Islam akan berkembang. Jika terjadi kekosongan ijtihad dalam suatu masa dapat diduga keras kemajuan Islam akan mengalami kemerosotan. Perspektif ini kalau ditarik untuk membaca

17 Jalaluddin Rahmat, “Ijtihad Sulit, Tapi Perlu,” dalam Haidar dan Syafiq Basri (ed.), Ijtihad Dalam Sorotan (Bandung Mizan: 1996), hlm. 183. 18 Ilyas Supena dan M. Fauzi, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 183-184. 19 Asy-Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal, tahqîq Muhammad Sayyid Kaelanî (Mesir: Mustafa al-Babi al-Kalabi, 1967), Juz I, hlm. 205.

6


kondisi umat Islam dewasa ini, termasuk warga Muhammadiyah dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya kemajuan Islam di Indonesia merupakan refleksi yang realistik untuk mengatakan bahwa ijtihad di kalangan umat Islam belum secara maksimal dioptimalkan sehingga kemajuan yang diraih belum seberapa dibanding umat lain. Kedudukan ijtihad dalam Majelis Tarjih Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam Muhammadiyah, pembahasan tentang ijtihad tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tajdid dan slogan kembali kepada al-Quran dan alSunnah al-Maqbulah. Sebaliknya, suatu gerakan tajdid tanpa ijtihad adalah tidak mungkin terjadi. Sebab, substansi tajdid itu ada pada ijtihad itu sendiri. Karena itu, dari gerakan ijtihad ini pula Muhammadiyah dinilai sebagai salah satu gerakan tajdid di Indonesia. Bahkan Muhammadiyah telah menjadikan tajdid ini sebagai identitas. Meskipun demikian, tajdid sebagai identitas Muhammadiyah diputuskan jauh sesudah Muhammadiyah dideklarasikan oleh pendirinya Ahmad Dahlan pada tahun 1330H/1912 M. Ijtihad menurut Muhammadiyah memiliki kedudukan yang penting di dalam Muhammadiyah

sebagai gerakan tajdid. Pertama, ijtihad bagi Muhammadiyah dimaksudkan sebagai bentuk kritik atas sikap kaum Muslimin yang lebih memegangi pendapat ulama daripada memahami sendiri ke sumber utama ajaran Islam. Kedua, ijtihad bagi Muhammadiyah merupakan bentuk sikap terbuka kepada kritik dan menerima perkembangan baru. Ketiga, ijtihad bagi Muhammadiyah dapat diartikan sebagai upaya untuk mendinamisir Islam di tengah perubahan-perubahan. Posisi ijtihad ini menjadi sangat penting setelah perkembangan sosial dewasa ini. Perkembangan sosial ini memunculkan masalah-masalah dan problem baru dalam kehidupan umat Islam. Dalam keadaan demikian ijtihad menjadi bagian penting untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut sesuai dengan spirit ajaran Islam. Karena itu, bagi Muhammadiyah, ijtihad tidak akan pernah tertutup. Pendapat seperti ini merupakan tipikal gerakan tajdid di hampir semua gerakan tajdid di dunia Islam. Dalam sejarah perkembangannya, ijtihad pada awalnya dapat dilakukan secara individual ( alijtihad al-fardi). Yang dimaksud dengan ijtihad individual adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan mujtahid dalam memecahkan masalah hukum Islam, bukan oleh sekelompok mujtahidin . 20

20 Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, Tanya Jawab Agama 2 (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2003), Cet. VI, hlm. 217.


7

Namun dengan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu, ijtihad dapat dilakukan secara kolektif (al-ijtihad al-jama’i). Yang dimaksud dengan ijtihad kolektif adalah ijtihad yang dilakukan secara kolektif, yaitu kelompok ahli hukum Islam yang berusaha untuk mendapatkan hukum sesuatu atau beberapa masalah hukum Islam.21 Ijtihad yang disebut terakhir ini merupakan pilihan Muhammadiyah, khususnya di Majelis Tarjih. Jika terjadi dua ijtihad dengan hasil yang berbeda antara warga Muhammadiyah secara personal sekalipun anggota Majelis dengan hasil ijtihad Majelis Tarjih, maka yang digunakan sebagai pedoman organisasi adalah ijtihad dari Majelis Tarjih.22 Dengan kata lain, Majelis Tarjih merupakan lembaga ijtihad jama’i yang bertugas merumuskan fatwa. Tajdid yang dilakukan Muhammadiyah tidak semata diarahkan pada upaya mereformasi praktik-praktik akidah dan ibadah yang dinilai telah mengalami pembiasan-pembiasan karena itu perlu dilakukan purifikasi atas praktik akidah dan ibadah. Tetapi tajdid dimaknai sebagai upaya membangun dunia yang modern dengan basis ajaran Islam. Sasaran yang disebut terakhir ini dapat dilihat pada dunia pendidikan dan rumah sakit yang telah didirikan

oleh Muhammadiyah yang sekarang jumlahnya ratusan. Tajdid juga dikembangkan dalam fatwafatwa Majelis Tarjih. Hal ini dikarenakan Muhammadiyah menyebut dirinya sebagai gerakan tajdid. Dengan kata lain, meminjam istilah Syamsul Anwar, orientasi tajdid dapat ditemukan dalam kegiatan ketarjihan dan produkproduk ketarjihan.23 Achmad Jainuri, dalam bukunya Ideologi Kaum Reformis menemukan bahwa para pendahulu Muhammadiyah menyadari adanya perubahan-perubahan berikut akibat-akibat yang ditimbulkannya dalam setiap masa, termasuk abad ke-20, abad di mana mereka, para pendiri dan pelanjut Muhammadiyah hidup. Perubahan-perubahan tersebut akan menghadapkannya dengan agama, khususnya peran dan fungsinya dalam konteks perubahan itu. Kaum Muslimin Indonesia telah dihadapkan pada perubahan itu menjadikan kaum Muslimin terbelakang, baik secara pendidikan maupun ekonomi. Karena itu, Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah mencoba menjadikan Muhammadiyah sebagai gerbong untuk mereformasi keadaan kaum muslimin dari sisi keagamaan dan sosial ekonomi.24 Dalam pandangan Muhammadiyah, misi tajdid harus mencakup

Ibid. Lihat, Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih, angka 2. 23 Syamsul Anwar, “Manhaj Tarjih,” hlm. 1. 24 Achmad Jainuri, Ideologi Kaum Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal (Surabaya: lpam, 2002), hlm. 5. 21 22

8


banyak segi kehidupan keagamaan dan sosial kontemporer, baik dalam pengertian purifikasi maupun dinamisasi atau modernisasi. Praktik gerakan tajdid di Indonesia, seperti dikemukakan Thoha Hamin dalam bukunya, Paham Keagamaan Kaum Reformis 25 menyatakan bahwa tekanan pembaharuan dalam pengertian pemurnian jauh lebih besar mendapatkan perhatian ketimbang tekanan pada sosial. Berbeda dengan organisasi tajdid tersebut, Muhammadiyah lebih menekankan tekanan pada sosial dalam gerakan-gerakannya. Tekanan pada aspek sosial dengan porsi yang besar ini merupakan pengejawantahan iman dalam Islam. 26 Sebagai akibat dari porsi tekanan pada aspek sosial ini, Muhammadiyah memiliki lembaga sosial dan pendidikan jauh lebih besar dibanding dengan organisasi tajdid lainnya, semisal al-Irsyad dan Persis. Produk Ijtihad Majelis Tarjih. Majelis Tarjih membagi produknya ke dalam tiga kategori, yaitu Keputusan Tarjih, Fatwa Tarjih dan Publikasi Tarjih. Ketiga produk ini memiliki spesifikasi dan daya ikat yang berbeda, khususnya bagi organisasi dan warga Muhammadiyah. Keputusan Tarjih merupakan

suatu keputusan yang dibuat melalui forum Muktamar Tarjih atau Musyawarah Nasional Tarjih. Kategori ini dilaksanakan, setidaknya lima tahun sekali. Hasil keputusan yang dibuat dalam forum Musyawarah Nasional mengikat bagi pimpinan Muhammadiyah dari seluruh jajaran struktural Muhammadiyah, baik dari pusat, wilayah, daerah, cabang maupun ranting. Problem yang menyertai kategori ini adalah masa yang terlalu lama, yaitu lima tahun karena pada saat yang sama persoalan di tengah masyarakat terus bergulir tanpa dibatasi oleh waktu.27 Untuk mengatasi problem jenis produk yang pertama di atas, maka dibuat kategori kedua yaitu Fatwa Tarjih. Fatwa Tarjih merupakan forum yang dilaksanakan tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. Forum ini dibentuk untuk memenuhi permintaan dari berbagai wilayah, daerah atau perorangan tentang Fatwa Tarjih berkaitan dengan persoalan yang dihadapi warga Muhammadiyah yang perlu segera mendapat jawaban Fatwa Tarjih. Pertanyaan-pertanyaan warga Muhammadiyah ini kemudian dikirimkan kepada Suara Muhammadiyah . Melalui Suara Muhammadiyah ini, Majelis Tarjih menjawab apa saja yang ditanya-

25 Thoha Hamim, Paham Keagamaan Kaum Reformis (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 1. 26 Ahmad Jainuri, Ideologi Kaum Reformis, hlm. 6. 27 Syamsul Anwar, “Kata Pengantar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” dalam Tim MTT PP Muhammadiyah, Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000), hlm. xii.


9

kan oleh warga Muhammadiyah, mulai dari persoalan akidah, ibadah, muamalat, politik, ilmu-ilmu alQuran, as-Sunnah al-Maqbulah dan seterusnya.28 Sedangkan publikasi Tarjih adalah makalah dan penerbitan buku yang dianggap dapat memberikan wawasan tentang keislaman yang dipandang relevan dengan perspektif Majelis Tarjih.29 Dilihat dari substansi isi antara Keputusan Tarjih dan Fatwa Tarjih, keduanya sama-sama membahas berbagai persoalan dalam Islam, dimulai dari masalah akidah, ibadah, muamalat, ‘ulum al-Quran, ‘ulum as-Sunnah al-Maqbulah dan berbagai macam persoalan lainnya. Adapun yang berbeda adalah teknis pembuatan dan daya ikat kepada warga Muhammadiyah. Berdasarkan konteks ini, maka Fatwa Tarjih dan Keputusan Tarjih boleh dikatakan memiliki kesamaan dengan fatwa keagamaan pada umumnya, seperti dalam kajian usul fikih. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Fatwa Tarjih dapat terdiri dari Keputusan Tarjih dan Fatwa Tarjih. Keputusan Tarjih dibuat melalui forum Musyawarah Nasional Tarjih (selanjutnya ditulis Munas Tarjih) yang sekurang-kurangnya diselenggarakan satu kali dalam satu masa jabatan. Dilihat dari pesertanya, Munas Tarjih berasal dari ulama Muhammadiyah dari ber-

bagai Wilayah Muhammadiyah seIndonesia ditambah utusan dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam. Dalam memecahkan suatu masalah, Munas Tarjih selalu menghadirkan seorang yang ahli dibidangnya, umpamanya, masalah ekonomi, maka Munas Tarjih akan mengundang seorang yang ahli dalam bidang persoalan ekonomi sehingga persoalan yang akan dijadikan Keputusan Tarjih betul-betul dipahami dengan sangat baik. Sedangkan Fatwa Tarjih yang dikoordinasikan oleh divisi yang dibentuk oleh Pimpinan Majelis Tarjih. Fatwa Tarjih dapat dibuat setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Dari sini, bila dibandingkan dengan Keputusan Tarjih, Fatwa Tarjih jauh lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan masalah yang dibutuhkan dan dihadapi, baik oleh warga Muhammadiyah maupun warga masyarakat pada umumnya yang meminta fatwa kepada Majelis Tarjih. Sesuai dengan pola penetapan Majelis Tarjih, dalam membahas persoalan-persoalan, baik Keputusan maupun Fatwa Tarjih, diawali dengan memahami esensi persoalan yang dibahas. Setelah itu, dicari jawabannya di dalam sumber ajaran Islam, yaitu al-Quran dan asSunnah al-Maqbulah. Merujukkan

28 Fatwa Tarjih yang dimuat dalam Suara Muhammadiyah, sebuah majalah yang terbit dua kali dalam sebulan yang dikelola oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, telah dibukukan dan diterbitkan oleh penerbit Suara Muhammadiyah. Sampai tahun 2012 ini, sudah terbit 6 buah buku dengan judul Tanya Jawab Agama 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 29 Syamsul Anwar, “Kata Pengantar,” hlm. xiii.

10


kepada kedua sumber ajaran Islam ini sesuai dengan komitmen Muhammadiyah yang tercermin dalam slogannya, yaitu kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah (alruju‘ ila al-Qur’an wa as-Sunnah alMaqbulah ). Jika cara ini tidak ditemukan, maka Fatwa Tarjih maupun Keputusan Tarjih ditetapkan berdasarkan metode dan teknik penetapan hukum seperti dalam kajian usul fikih pada umumnya. Untuk memperkuat keputusannya, Majelis Tarjih memakai pendapat para ulama. Dilihat dari sini, dapat disimpulkan bahwa Fatwa Tarjih dan Keputusan Tarjih itu tidak sama dengan penegrtian tarjih dalam kajian-kajian usul fikih yang hanya mencari dalil dan argumentasi yang paling kuat dari berbagai dalil atau pendapat yang ada. Sebaliknya, kalau dilhat dari proses dan hasilnya, Fatwa Tarjih dan Keputusan Tarjih sama persis dengan hasil ijtihad. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Fatwa Tarjih dan Keputusan Tarjih merupakan produk ijtihad jamâ» Majelis Tarjih. Hasil aktivitas ijtihad Majelis Tarjih adalah berwujud Fatwa Tarjih dan Keputusan Tarjih. Keduanya, secara substansi adalah sama, yang membedakan di antara keduanya hanya pada teknis dan daya ikat kepada warga Muhammadiyah, baik sebagai pribadi

maupun pimpinan organisasi. Masalah yang dibahas dalam Fatwa Tarjih tidak semata berkaitan dengan masalah-masalah yang telah dibahas para ulama terdahulu tetapi juga masalah yang muncul belakang sebagai akibat perkembangan masyarakat dewasa ini. Dilihat dari masalah-masalah yang dibahas, dengan jelas bahwa Majelis Tarjih telah berfungsi sebagai lembaga ijtihad. Sebab, yang dilakukan oleh Majelis Tarjih tidak hanya mentarjih (mencari pendapat yang paling kuat dari) pendapatpendapat yang ada tetapi lebih dari itu, Majelis Tarjih telah beraktifitas seperti ijtihad dalam pengertian usul fikih.30 Penutup Dari paparan-paparan yang di jelaskan di atas, untuk mengakhiri tulisan singkat ini, kiranya perlu disimpulkan bahwa Majelis Tarjih adalah lembaga ijtihad jama»i dalam Muhammadiyah yang salah satu tugasnya adalah merumuskan fatwa. Ada tiga jenis produk Majelis Tarjih, yaitu pertama, Keputusan Fatwa Tarjih, kedua, Fatwa Tarjih, dan ketiga Wacana Tarjih. Produkproduk ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah, dan umat pada umunya. Wallahu A’lam.

30 Masalah-masalah yang dibahas dalam Fatwa Tarjih, misalnya, masalah akidah, ibadah (salat, puasa, zakat, haji), ulumul quran, ulumul hadis, perkawinan, kesehatan (operasi, donor mata, donor darah, operasi kelamin, dll), rekayasa manusia, organisasi Muhammadiyah, syurga dan neraka, kejadian manusia, hubungan muslim dan non muslim, dan lain sebagainya. Lihat, misalnya, dalam Tim MTT PP Muhammadiyah, Tanya Jawa Agama 1-6.


11

DAFTAR PUSTAKA Achmad Jainuri, 2002, Ideologi Kaum Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal, Surabaya: lpam. Al-Ghazali, t.t., al-Mustasfa min Ilm al-Usul, Beirut: Dâr al-Fikr. Al-Imari,1981, al-Ijtihad fi al-Islam, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah. Amin Abdullah, 2000, “Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Keislaman,” dalam Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas (ed.), Pengembangan Pemikiran Keislaman: Purifikasi dan Dinamisasi, Yogyakarta: LPPI UMY. Ar-Razi, t.t., al-Mahsul fi Usul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. Asy-Syahrastani, 1967, al-Milal wa an-Nihal, tahqîq Muhammad Sayyid Kaelanî, Mesir: Mustafa al-Babi al-Kalabi. Fathurrahman Djamil, 1995, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Jakarta: Logos. Ibn Mandzur, t.t., Lisan al-‘Arab, Mesir: Dar al-Micriyyah. Ilyas Supena dan M. Fauzi, 2002, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam, Yogyakarta: Gama Media. Jalaluddin Rahmat, 1996,”Ijtihad Sulit, Tapi Perlu,” dalam Haidar dan Syafiq Basri (ed.), Ijtihad Dalam Sorotan, Bandung: Mizan. Louis Ma‘luf, t.t. al-Munjid fi al-Lugah wa al-Alam, Beirtu: Dar al-Masyriq. Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, 2010, Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Syamsul Anwar, 2000 “Kata Pengantar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” dalam Tim MTT PP Muhammadiyah, Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Thoha Hamim, 2000, Paham Keagamaan Kaum Reformis, Yogyakarta: Tiara Wacana. Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, 2003, Tanya Jawab Agama 2, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah.

12


FATWA TARJIH SEBAGAI HASIL IJTIHAD JAMA I MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Recommend Documents