FATWA TARJIH DAN FIKIH INDONESIA

FATWA TARJIH DAN FIKIH INDONESIA Imron Rosyadi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102 Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448 Email: [email protected] ABSTRACT

F

atwa Board is a product formulated by the Muhammadiyah Legal Affairs Committee, a body of assistant leader in moving the organization Muhammadiyah. This fatwa is a guide for the citizens of Muhammadiyah in running their lives as servants and the caliph of ALLAH on earth. To avoid a clash between Islam and the Indonesianness, based on analysis of the author of this article, the formulation of Fatwa Legal Affairs Committee has been based on the dynamics of the Indonesian Muslim community. Through this way, Muhammadiyah through his fatwa, still trying to bring Muhammadiyah people to be consistent in Islamic and Indonesian-ness. Thus, it can be said that the Fatwa board as Indonesian Fiqih. Keywords: fatwa, Muhammadiyah Legal Affairs Committee, Indonesian Fiqih

Fatwa Tarjih dan Fiqih Indonesia (Imron Rosyadi)

17

Pendahuluan Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan tiga identitas, yaitu sebagai gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi mungkar, dan pembaharuan. Tujuan Muhammadiyah didirikan adalah untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di bumi Indonesia. Untuk menggerakkan organisasinya yang ada di hampir seluruh penjuru Nusantara, Muhammadiyah memiliki badan pembantu, salah satunya adalah Majelis Tarjih dan Tajdid. Kelahiran majelis ini tidak bersamaan dengan Muhammadiyah dideklarasikan oleh pendirinya pada tanggal 8 dzul hijjah 1330 H yang bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 M. Majelis Tarjih secara formal menjadi badan pembantu pimpinan Muhammadiyah dalam bentuk mejelis dengan struktur kepengurusan secara lengkap pada tahun 1928 M. Dengan demikian, jarak kelahiran Majelis Tarjih dengan Muhammadiyah, kira-kira 16 tahun. Kelahiran Majelis Tarjih tidak dapat dilepaskan dari faktor internal dan eksternal Muhammadiyah. Faktor internal terkait dengan dinamika anggota Muhammadiyah dan faktor eksternal terkait dengan dinamika masyarakat Muslim Indonesia. Salah satu tujuan Majelis Tarjih dibentuk adalah merumuskan hukum Islam yang dapat menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dengan segala problematiknya. Dengan panduan ini 18

Tajdida, Vol. 9, No. 1, Juni 2011: 17 - 39

warga Muhammadiyah dapat hidup dengan baik di Negara Republik Indonesia. Hukum Islam sebagai panduan dalam kehidupan Muslim merupakan wujud dari keimanan kepada Allah swt. Sering terjadi benturan antara keinginan mengimplementasikan keimanan ini ke dalam konteks keindonesiaan. Untuk menghindari benturan ini, memperhatikan unsur keindonesiaan dengan segala dinamikanya menjadi sangat urgen untuk dilakukan dalam perumusan fatwa. Dengan cara demikian, rumusan hukum yang hendak dijadikan panduan ini mau tidak mau harus memperhatikan kondisi dan dinamika keindonesiaan. Melalui cara demikian, panduan berislam di Indonesia tetap dalam keislaman dan keindonesiaan. Tulisan singkat ini akan mencoba melihat fatwa tarjih Muhammadiyah yang menjadi panduan warga Muhammadiyah ini dalam konteks keindonesiaan. Relevansi sudut pandang ini karena fatwa tarjih merupakan panduan hidup di Indonesia. Dalam tulisan ini akan dibahas metodologi dalam merumuskan fatwa tarjih, kontrakdiksi dalil hukum menurut Majelis Tarjih, gagasan fikih Indonesia, keindonesiaan fatwa tarjih. Metodologi Fatwa Tarjih Metodologi yang dimaksud di sini adalah pemahaman dalil dan penggunaannya. Pembahasan

berkenaan dengan dalil di sini menyangkut pembahasan tentang sumber hukum, metode, pendekatan dan teknik penetapan hukum. Perbedaan pemahaman dan penggunaan terhadap dalil akan berimplikasi pada perbedaan kesimpulan hukum atau rumusan fatwa. Berdasarkan sudut pandang ini, kalau ditemukan adanya perbedaan hukum di kalangan mujtahid, maka sebetulnya dapat dilihat dari sisi metodologi atau pemahaman dan penggunaan dalil yang dipegangi mereka. Dalam studi usul fikih dikenal dua istilah yang sering dipergunakan secara pergantian, yaitu mahâdir alahkâm dan adillah al-ahkâm. Kata mahâdir al-ahkâm yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sumber-sumber hukum Islam kebanyakan dipakai oleh sebagian penulis kontemporer, sedangkan al-adillah asy-syar‘iyyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan dalil-dalil syara‘dipakai oleh penulis usul fikih klasik. Dalam pandangan Amir Syarifuddin, kedua istilah ini harus didudukkan secara tepat sehingga penggunaannya dapat secara benar. Untuk itu, perlu dijelaskan makna masing-masing sehingga diperoleh penjelasan yang tepat untuk kedua istilah tersebut.1 Menurut Amir Syarifuddin, macâdir al-ahkâm memiliki

pengertian yang berbeda dengan aladillah asy-syar‘iyyah. Kata sumber yang di dalam bahasa Arab berarti macdar (bentuk mufrad ) atau macâdir (bentuk jama‘) adalah suatu wadah yang daripadanya ditemukan dan ditimba norma hukum. Merujuk pada pengertian ini, maka macâdir al-ahkâm itu hanya mungkin dimaksudkan untuk alQuran dan as-Sunnah al-Maqbûlah saja. Berbeda dengan kata sumber, kata dalil memiliki pengertian, yaitu sesuatu yang menunjuki. Sedangkan al-adillah asy-syar‘iyyah (dalil hukum) dapat berupa al-Quran, asSunnah al-Maqbûlah, ijma’, qiyâs dan seterusnya. Sebab, dari macâdir al-ahkâm, yakni al-Quran dan asSunnah al-Maqbûlah dapat ditemukan dan ditimba hukum-hukum Islam. Hal demikian tidak dapat ditemukan di dalam ijma’, qiyâs, maslahah mursalah dan seterusnya.2 Dengan kata lain, di dalam dalil hukum pasti di dalamnya menyebut sumber hukum tetapi di dalam sumber hukum belum tentu menyebut semua ragam dalil hukum. Mayer dalam pengamatannya terhadap sumber hukum Islam pada masa pramodern, ia membagi sumber hukum Islam ke dalam dua kategori, yaitu sumber utama dan sekunder. Sumber utama di sini, kata Mayer adalah al-Quran dan asSunnah al-Maqbûlah. Sedangkan

Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam (Jakarta: Angkasa Raya, 1990), hlm. 20. 2 Ibid., hlm. 20-21. 1


19

sumber sekunder adalah kitab-kitab fikih yang pada masa pramodern dijadikan sebagai sumber utama3 Pemilahan sumber ini memang sesuai pengertian sumber seperti dikemukakan oleh Amir Syarifuddin di atas. Kitab-kitab fikih memang dapat ditemukan atau ditimba hukum-hukum Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Ada penulis yang memasukkan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, di samping al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah. Ijithad seperti didefinisikan oleh para ulama usul fikih lebih mengarah pada suatu proses untuk menemukan hukum Islam. Oleh karenanya, ijtihad tidak mungkin bisa dipergunakan sebagai sumber hukum Islam. Kemungkinan penulis yang memasukkan ijtihad sebagai sumber itu adalah hasil ijtihad, seperti kitab fikih. Sebab, pengertian sumber sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin di atas, dari kitab fikih ini bisa ditemukan hukum Islam untuk menjawab masalah yang dihadapi. Menurut Majelis Tarjih, sumber hukum untuk penetapan fatwa adalah al-Quran dan as-Sunnah alMaqbulah . 4 Penetapan atas alQuran dan as-Sunnah al-Maqbulah sebagai sumber hukum ini berbeda dengan beberapa ahli usul fikih lainnya, yang menetapkan sumber hukum tidak hanya al-Quran dan

as-Sunnah al-Maqbulah saja tetapi ijtihad dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Bagi Muhammadiyah, ijtihad lebih dimaknai sebagai proses daripada sebagai produk. Ijtihad sebagai produk dapat saja dijadikan sebagai sumber informasi untuk menetapkan suatu hukum. Namun, pengertian seperti ini yang dimaksudkan adalah hasil ijtihad. Pengertian ijtihad sebagai produk ini dipahami oleh Majelis Terjih sebagai sumber hukum sekunder bukan primer. Hasil ijtihad seperti ini dijadikan sebagai pendukung untuk merumuskan fatwa setelah penggunaan sumber primer. Dalam memahami sumber hukum, yakni al-Quran dan asSunnah al-Maqbulah terdapat dua kecenderungan, yaitu berorientasi pada teks dan berorientasi pada konteks. Orientasi pertama biasa disebut dengan pemahaman tekstual, sedangkan orientasi kedua biasa disebut dengan pemahaman kontekstual. Dua kecenderungan ini dilaksanakan oleh Majelis Tarjih dalam memahami dua sumber hukum Islam. Pemahaman dengan orientasi tekstual dipakai oleh Majelis Tarjih untuk masalahmasalah yang ada hubungannya dengan akidah dan ibadah. Sedangkan orientasi kedua, yaitu pemahaman kontekstual dipakai untuk memahami masalah-masalah yang bersifat muamalah.5

3 Mayer, “The Sharî‘ah: A Methodology or a Body of Substantive Rules?”, dalam Nicholas Heer (ed.), Islamic Law and Jurisprudence Studies in Honor of Farhat Ziadeh (Seattle: University of Washington Press, 1990), hlm. 184-185. 4 PP Majelis Tarjih dan Tajdid, Manhaj Tarjih, 2006.

20


Adapun metode penetapan hukum menurut Majelis Tarjih adalah bayani, ta‘lili dan istishlahi. Yang dimaksud dengan bayani adalah metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Penggunaan metode bayani ini terkait erat dengan sumber utama al-Quran dan asSunnah al-Maqbulah oleh karena kedua sumber ini berbentuk nash atau teks yang berbahasa Arab. Metode bayani juga berhubungan dengan pola penetapan suatu masalah yang selalu dirujukkan kepada dua sumber ajaran Islam (arruju’ ila al-Quran wa as-Sunnah alMaqbulah). Sedangkan ta‘lili adalah metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Penggunaan metode penalaran ini dipakai untuk menetapkan fatwa karena melalui pendekatan kebahasaan tidak ditemukan pokok masalah yang dibahas. Para ulama biasanya memberikan contoh metode ta‘lili adalah qiyas dan istihsan. Adapun istishlahi (filosofis) adalah metode penetapan hukum yang menggunakan kemaslahatan.6 Penggunaan metode ini dipilih

karena pendekatan kebahasaan (bayani) dan ta‘lili tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai metode penetapan hukum. Sementara itu, pendekatan yang digunakan Majelis Tarjih untuk masalah ijtihadiyah adalah at-tafsir al-ijtimai al-mu‘asir, at-tarikhi, assusiuluji dan al-antrubuluji . Memperhatikan pendekatan yang dipegangi oleh Majelis Tarjih ini kita diingatkan pada pendekatan ilmuilmu sosial. Tampaknya Majelis Tarjih telah memasukkan ilmu-ilmu sosial dalam kajian-kajian Islam. Pemakaian pendekatan seperti ini merupakan bentuk respon positif Muhammadiyah terhadap perkembangan modern. Dikatakan demikian karena dalam kajian-kajian usul fikih, suatu ilmu sebagai perangkat analisis atas suatu fatwa, pendekatan yang demikian tidak dijumpai. Pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih ini berbeda dengan lembaga fatwa lainnya, misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) 7 atau Persatuan Islam (Persis)8 atau Bahsul Masail NU.9 Penggunaan pendekatan ini menunjukkan keterbukaan Majelis

5 Orientasi tekstual dalam bidang akidah dapat dilihat pada Pokok-pokok Manhaj Tarjih poin 16. Adapun orientasi tekstual dalam bidang ibadah dapat dilihat pada poin 1 Pokokpokok Manhaj Tarjih, meskipun pada poin 13 dikecualikan untuk masalah ibadah yang bisa ditelusuri latar belakang dan tujuannya, maka masalah ibadah dapat dilakukan pemahaman secara kontekstual. 6 Lihat, Manhaj Tarjih, Tahun 2006. Dalam Manhaj ini, istilah yang dipakai adalah bayani, ta‘lili dan istishlahi, sedangkan dalam Pokok-pokok Manhaj Tarjih sebelumnya, istilah yang dipakai adalah bayani, qiyasi dan istishlahi. 7 Lihat, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nomor U-596/MUI/X/1997. 8 Lihat, Metode Istimbat Dewan Hisbah Persatuan Islam yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 1996. 9 Lihat, sistem pengambilan hukum Bahsul Masail NU yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional alim ulama di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992.


21

Tarjih terhadap perkembangan pemikiran modern.10 Di samping istilah sumber, metode dan pendekatan dalam hubungannya dengan pemahaman metodologi hukum, ada istilah lain yang dipergunakan oleh Majelis Tarjih, yaitu istilah teknik penetapan hukum. Istilah teknik seperti ini kurang dikenal dalam studi usul fikih klasik. Adapun teknik yang dipergunakan oleh Majelis Tarjih dalam penetapan hukum adalah ijma, qiyas, masalahah mursalah dan ‘urf. Teknik perumusan hukum oleh Majelis Tarjih ini berbeda dengan para usul fikih klasik, yang menempatkan ijma, qiyas , maslahah mursalah dan ùrf sebagai sumber dan atau dalil hukum Islam. Secara spesifik, Majelis Tarjih dalam Manhaj Tarjih tidak menyebutkan kata dalil hukum. Manhaj Tarjih hanya menyebutkan kata sumber hukum, yaitu al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbulah. Namun, dengan merujuk pada pengertian dalil hukum seperti dikemukakan oleh para ulama usul fikih, maka dalam Manhaj Tarjih dapat ditemukan substansi dalil hukum yang dipakai oleh Majelis Tarjih, misalnya pada penyebutan ragam sumber dan teknik penetapan hukum Islam, di antaranya adalah maslahah mursalah. Seperti diketahui bahwa dalam studi usul fikih, dalil hukum itu dapat berupa alQuran dan as-Sunnah al-Maqbulah,

ijma‘, qiyas, maslahah mursalah, ‘urf, sad adz-dzari‘ah dan seterusnya. Kontradiksi dalil hukum menurut Majelis Tarjih. Majelis Tarjih memandang bahwa penggunaan dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut di muka dimungkinkan memunculkan hasil yang bertentangan. Hal ini terlihat dari adanya bahasan tentang ta‘aru al-adillah dalam Manhaj Tarjih. Menurut Majelis Tarjih, ta‘aru al-adillah adalah pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda. Ada empat tawaran yang dikemukakan oleh Manhaj Tarjih, yang tawaran ini merupakan urutan-urutan penyelesaikan terhadap ta‘aru al-adillah, yaitu (a) aljam‘u wa at-taufiq, yaitu sikap menerima dalil yang walaupun dzahir-nya ta‘aru, (b) at-tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah, (c) an-naskh, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir, dan (d) at-tawaqquf, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.11 Kalau dicermati lebih dalam tawaran penyelesaian tersebut di atas, maka yang memungkinkan adanya ta‘aru al-adillah adalah nash, khususnya antar nash asSunnah al-Maqbulah. Sementara

Keterbukaan seperti ini telah disebutkan dalam poin 4 Pokok-pokok Manhaj Tarjih. Manhaj Tarjih, tahun 2006.

10 11

22


itu, kontradiksi dalil hukum alQuran hanya dimungkinkan terjadi pada tataran pemahaman bukan hakikat, misalnya pada ayat dengan ayat lainnya, sebagaimana terjadi pada dalil hukum as-Sunnah alMaqbulah . Lafa“ al-Quran yang merupakan bagian integral dari ayat sangat dimungkinkan dipahami berbeda antara satu mujtahid dengan mujtahid lainnya. Perbedaan ini terjadi dikarenakan faktor lafad al-Quran itu sendiri dan faktor perbedaan tempat, waktu dan wawasan mujtahid. Berbeda dengan al-Quran, pada as-Sunnah alMaqbulah dapat terjadi adanya kontradiksi yang lebih kompleks. Kompleksitas as-Sunnah alMaqbulah ini dikarenakan oleh sejarah pembukuannya. Dengan kata lain, kontradiksi dalil hukum asSunnah al-Maqbûlah dapat berwujud pada aspek lafad dan pemahaman. Empat tawaran Majelis Tarjih dalam menghadapi ta‘aru aladillah seperti dikemuka-kan di atas lebih tepat diterapkan pada dalil hukum as-Sunnah al-Maqbulah daripada dalil hukum al-Quran. Penyelesaian kontradiksi dalil hukum as-Sunnah al-Maqbulah , menurut Majelis Tarjih, dapat dilakukan kajian dari empat aspek, yaitu segi sanad , matan , materi hukum dan eksternal. Dalam penjelasannya, aspek sanad dapat

dilihat dari dua segi (a) kualitas maupun kuantitas rawi, (b) bentuk dan sifat periwayatan. Manhaj Tarjih tidak menjelaskan maksud dari kualitas rawi ini. Dalam studi ilmu hadis, yang dimaksud dengan kualitas rawi di sini adalah kualitas dilihat dari reputasi, kredibilitas dan kesambungan rawi dalam suatu sanad hadis. Sedangkan kuantitas rawi adalah jumlah rawi dalam sanad hadis. Sedangkan penilaian dari sisi matan dapat dilihat dari aspek (a) matan yang menggunakan sigat nahyu lebih râji% dari sigat amr, (b) matan yang menggunakan sigat khash lebih rajih dari matan yang menggunakan ‘am.12 Kontradiksi antar dalil hukum dapat terjadi pada pemahaman atas al-Quran dan as-Sunnah alMaqbulah dengan dalil hukum lainnya, misalnya dengan mashlahah mursalah. Kontadiksi ini dapat terjadi jika pemahaman atas alQuran as-Sunnah al-Maqbulah dilakukan secara tekstual. Dalam menghadapi kasus kontradiksi seperti ini, Majelis Tarjih lebih cenderung pada ta‘lil al-ahkam terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah, sedangkan kasus ayat-ayat yang berhubungan dengan akidah dan ibadah, maka Majelis Tarjih lebih memilih pada pemahaman tekstual karena masalah ini termasuk ta‘abbudi.13 Dengan kata lain, jika terjadi

Lihat, Manhaj Tarjih, tahun 2006. Yang dimaksud dengan ta‘abbudi di sini adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh mukallaf sebagai wujud penghambaan kepada Allah tanpa boleh ada penambahan atau pengurangan. Perbuatan ta‘abbudi tidak dibenarkan dianalisis secara rasional. Lihat, Manhaj Tarjih, 2006 bab III. 12 13


23

kontradiksi antara dalil hukum, misalnya mashlahah mursalah dengan pemahaman tekstual ayat al-Quran atau as-Sunnah alMaqbulah maka Majelis Tarjih lebih mendahulukan mashlahah mursalah dengan cara melakukan pergeseran pemahaman dari pemahaman tekstual ke pemahaman kontekstual. Ide dan Gagasan tentang Fikih Indonesia. Dalam sejarah fikih dikenal adanya mazhab-mazhab, madrasah-madrasah fikih dan sejenisnya. Keberadaan mazhab dan madrasah ini dalam beberapa hal memiliki pendapat yang berbeda satu dengan lainnya. Imam Syafi‘i, peletak dasar usul fikih sekaligus pendiri mazhab Syafi‘i, dikenal memiliki qawl qadim dan qawl qawl jadid. Mengapa bisa berbeda? Salah satu sebabnya adalah karena perbedaan tempat dan zaman. Fikih yang dirumuskan oleh seorang fakih dimaksudkan sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sehari-sehari umat untuk masing-masing pengikut. Karena sebagai panduan maka panduan itu pasti terkait dengan tempat dan zaman umat berada. Dengan kata lain, fikih yang dirumuskan oleh seorang fakih sebagai panduan individu dan atau masyarakat selalu berbasiskan pada tempat dan zaman di mana mereka berada.

Berdasarkan uraian di atas, maka menerapkan fikih hasil rumusan dari wilayah tertentu, misalnya kawasan Timur Tengah secara serta merta untuk suatu tempat (bisa wilayah atau negara) lain, seperti Indonesia adalah tidak bijaksana. Sebab, bila menerapkannya secara serta merta begitu saja, maka ada kemungkinan ketidak cocokan bahkan fikih yang hendak diterapkan itu akan ditolak oleh suatu masyarakat. Penolakan ini dapat dipahami karena adanya perbedaan tempat dan zaman. Di pihak lain, fikih yang akan diterapkan itu diambilkan dari fikih yang dirumuskan berbasiskan pada masyarakat tertentu yang berbeda dengan masyarakat lain. Dengan kata lain, fikih dari wilayah tertentu tidak bisa serta merta diterapkan begitu saja sebagai panduan bagi masyarakat di wilayah lain disebakan oleh perumusan fikih berdasarkan basis masyarakat yang berbeda. Ketegangan penerapan ajaran Islam, khususnya fikih sebagai panduan masyarakat Muslim Indonesia telah menjadi kegelisahan para ulama Indonesia. Dari kegelisan ini muncul gagasan untuk merumuskan fikih yang berbasiskan masyarakat Muslim Indonesia. Gagasan fikih Indonesia ini digulirkan oleh para ulama Indonesia yang dipelopori oleh, sebut saja sebagai misal, Hasbi ash-Shiddieqy. 14 Gagasan fikih Indonesia ini bukan

14 Uraian gagasan fikih Indonesia Hasbi ash-Shiddieqy secara komprehensif dapat dilihat dalam Nourouzzaman Siddiqi, Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

24


mengada-ada dan tanpa alasan. Seperti telah disebutkan di muka, bahwa ragam mazhab dan madrasah dengan rumusan fikih masingmasing dalam sejarah fikih (tarikh tasyri‘) merupakan bukti adanya fikih yang dirumuskan berdasarkan tempat dan zaman. Para ulama untuk masing-masing mazhab dan madrasah di dalam merumuskan fikih didasarkan pada tempat dan zaman mereka berada. Pendasaran rumusan fikih pada tempat dan zaman tersebut karena fikih yang dirumuskan dimaksudkan sebagai panduan bagi masyarakat di dalam menjalani kehidupan yang dihadapi oleh mereka.15 Keindonesiaan Fatwa Tarjih. Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa pembentukan Majlis Tarjih sebagai salah satu badan pembantu dalam Muhammadiyah dimaksudkan untuk dapat merumuskan ajaran Islam yang selanjutnya dapat digunakan sebagai panduan berislam bagi warga Muhammadiyah di Negara Republik Indonesia dengan tata peraturan perundang-undangan yang dimilikinya. Fatwa-fatwa Tarjih yang merupakan produk Majlis Tarjih dalam perumusan-

perumusannya telah menjadikan masyarakat Muslim Indonesia sebagai bagian penting dari rumusan-rumusan fatwa-fatwanya. Hal ini dilakukan karena Fatwafatwa Tarjih merupakan panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan mereka di negara Republik Indonesia. Fatwa Tarjih yang memperlihatkan unsur keindonesiaan dalam rumusannya dapat dilihat dalam Fatwa Tarjih tentang hukum pernikahan sirri bagi warga Muhammadiyah. Disebutkan dalam fatwa itu, ada seorang bertanya kepada Majlis Tarjih tentang pernikahan sirri. Diceritakan oleh penanya, di tengah-tengah masyarakat sering terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaan pernikahannya telah terpenuhi rukunnya, yaitu ada calon mempelai, ada wali yang menikahkan perempuan, ada dua saksi, dan ada mahar, namun pernikahan itu tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh penanya, masalah ini ditanyakan kepada Majlis Tarjih, bagaimana status hukum pernikahan seperti ini.16 Pernikahan seperti yang ditanyakan oleh penanya ini merupakan fenomena yang sering terjadi di

15 Ulama dan tokoh lain yang mencoba untuk menjadikan masyarakat Muslim Indonesia sebagai basis perumusan fikih-fikih mereka, misalnya, Hazairin dengan gagasan mazhab Indonesianya, Munawir Sjadzali dengan gagasan reakrualisasinya, Masdar Farid Mas‘udi dengan gagasan zakat dan pajaknya, M. A. Sahal Mahfud dengan gagasan fikih sosialnya. Penjelasan tentang ulama dan tokoh dengan gagasan fikih yang berbasis Indonesia ini, lihat, Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta: LkiS, 2005). 16 Suara Muhammadiyah, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007, hlm. 38.


25

masyarakat Indonesia, khususnya dilakukan oleh orang Islam. Di tahun 1990-an, pernikahan seperti ini pernah dilakukan oleh para mahasiswa Muslim dengan motif atau tujuan daripada terjadi pergaulan yang dilarang oleh Islam, yaitu perzinaan maka untuk menghalalkan pergaulan ini di tempuh dengan menikah tetapi tidak dicatatkan ke KUA. Pernikahan yang mereka laksanakan telah memenuhi rukun seperti disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik, yaitu ada dua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Dalam kasus lain, di samping motif untuk menghindari perzinaan, ada motif lain yang sering dihadapi oleh calon mempelai berkaitan dengan pernikahan yang tidak dilaporkan ke KUA, yaitu untuk menghindari terputusnya gaji pensiunan suami. Sebab, bila ia menikah lagi dengan dicatakan ke KUA maka gaji pensiunan suami akan terputus sementara dengan suaminya terdahulu ia telah mem-punyai anak yang masih perlu biaya untuk keperluan pendidikan anak-anaknya. Ada juga motif lainnya, yaitu yang menganggap mencatat-kan ke KUA itu bukan suatu keharusan sebab dalam fikih, rukun pernikahan itu hanya disebutkan ada calon mempelai, wali dari calon mempelai perempuan, dua orang saksi dan ijab kabul. Dari fenomena pernikahan yang tidak dicatatkan ke KUA tersebut di atas tampaknya para pihak yang melaksanakan pernikahan tanpa dicatatkan ke KUA, seperti dilihat 26


oleh penanya yang kemudian ditanyakan kepada Majlis Tarjih, mereka memandang pernikahan hanya dari sudut fikih semata. Bagi kedua mempelai, kepastian hukum pernikahan melalui sudut pandang fikih tampaknya dianggap sudah cukup untuk menjalankan kehidupan berumahtangga sekalipun mereka hidup di negara yang memiliki aturan hukum sendiri. Setiap hukum, termasuk pandangan fikih memang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan mukallaf. Oleh karena itu, perbuatan seseorang sebagai mukallaf harus mengaitkan juga dengan kehidupan di mana ia menjalani kehidupan, maka kepastian suatu perbuatan tidak cukup hanya dengan memperhatikan sudut pandang fikih seperti dalam kitab-kitab fikih semata. Namun, suatu pernikahan harus juga didasarkan kepada hukum yang berlaku di tempat di mana seseorang itu menjalani kehidupan sehingga ada dua kepastian hukum. Kepastian hukum seperti ini merupakan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Sebab, kepastian hukum berdasarkan sudut pandang negara memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan keluarga mempelai. Dengan kata lain, kepastian hukum dari suatu pernikahan di Indonesia bagi seorang mukallaf diperlukan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang fikih seperti dalam kitab-kitab fikih dan sudut pandang negara. Pernikahan yang menurut sudut pandang fikih semata, seperti yang

ditanyakan oleh penanya ini, biasa disebut dengan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri. Dikatakan di bawah tangan karena pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah dari lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan akta nikah, yang dalam hal ini adalah KUA. Sedangkan dikatakan sirri karena pernikahan ini tidak dipublikasikan atau didaftarkan kepada KUA sehingga dari sudut pandang KUA pernikahan seperti ini dirahasiakan meskipun bisa jadi pernikahan ini diketahui oleh banyak orang. Dalam Islam, pernikahan merupakan peristiwa yang sakral dari perjalanan kehidupan seseorang. Kesakralan suatu pernikahan tidak hanya bernilai ibadah dan teologis tetapi nilai sosial pun harus menjadi bagian penting dari pernikahan itu sendiri sehingga kepastian hukum sutau pernikahan dapat diperoleh. Berdasarkan hal ini, suatu pernikahan yang dilakukan harus mendapatkan pembenaran atas dua dimensi tersebut, yaitu pembenaran berdasarkan sudut agama dan pemerintah. Pernikahan yang hanya sesuai dengan rukun nikah dalam fikih dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagai lembaga resmi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencatatan oleh pemerintah disebut dengan pernikahan sirri atau pernikahan di bawahn tangan.

Secara lugawi, kata sirri merupakan kata yang dipinjam dari bahasa Arab. Dalam kamus alMunjid , kata sirri merupakan bentuk ism mufrad sedangkan bentuk pluralnya adalah asrâr . Adapun kara sirri berarti sesuatu yang dirahasiakan oleh seseorang (manusia) tentang dirinya. 17 Dengan demikian, kata kunci dari kata sirri adalah merahasiakan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia , kata sirri bermakna gaib, rahasia, tersembunyi.18 Kalau kata sirri dikaitkan dengan pernikahan, maka pernikahan sirri dapat dimaknai sebagai sebuah pernikahan yang dirahasiakan. Kerahasiaan pernikahan ini dilakukan dalam rangka untuk menghindari publik mengetahui pernikahan yang dilakukan. Dalam konteks pernikahan di Indonesia, makna rahasia pada pernikahan sirri tidak hanya menghindari publik mengetahui pernikahannya tetapi kerahasiaan di sini bisa dimaknai tidak dicatatkan di KUA. Dilihat dari segi rukun nikah seperti yang dijelaskan dalam fikih, pernikahan sirri memang sudah terpenuhi rukunnya. Sebab, dalam pernikahan sirri sudah ada calon mempelai, dua saksi, wali nikah dan ijab-kabul. Pernikahan sirri ini dalam pandangan pemerintah tidak diakui sebagai suatu peristiwa hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum dari pernikahannya.

Louwis Ma‘lûf, al-Munjid fi al-Lugah wa A`lam (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), hlm. 328. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2, hlm. 953. 17

18


27

Di Indonesia, di mana warga negara di dalamnya, negara mewajibkan setiap warganya dalam melakukan aktifitas hukum harus didasarkan pada aturan yang berlaku. Problemproblem pernikahan sirri, misalnya ketika terjadi perceraian, maka pengadilan agama tidak mau menerima permohonannya, mendaftarkan akta kelahiran untuk anaknya maka catatan sipil tidak akan memberikan bukti kelahiran yang menyantumkan bapak dan ibunya sebagai orang tuanya, tetapi hanya menyebutkan ibunya saja. Majlis Tarjih dalam menjawab pertanyaan penanya mencoba melakukan penelusuran terhadap istilah pernikahan sirri. Menurutnya, istilah pernikahan ini telah dikenal oleh para ulama, paling tidak sejak masa Imam Mâlik b Anas. Pernikahan sirri waktu itu dimaknai sebagai pernikahan yang telah memenuhi unsur rukun dan syarat, misalnya, unsur dua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Perbedaannya dengan sekarang terletak pada adanya permintaan, khususnya kepada saksi untuk tidak memberitahukan kepada khalayak masyarakat tentang telah terjadinya suatu pernikahan. Sementara sekarang, seperti yang dijelaskan di muka, pernikahan sirri adalah suatu yang pernikahan yang dari sisi unsur rukunnya telah dipenuhi namun peristiwa pernikahannya tidak

dilaporkan atau didaftarkan ke KUA. 19 Istilah pernikahan sirri ini menjadi populer di Indonesia setelah diundangkannya peraturan perundangan tentang pernikahan di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana Undangundang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua peraturan perundangundangan ini dengan jelas menyebutkan bahwa suatu pernikahan dapat dinilai sebagai sebuah peristiwa hukum kalau memenuhi dua unsur, yaitu dari sisi agama Islam telah sah dan telah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama.20 Untuk menjelaskan eksistensi pernikahan sirri ini, Majlis Tarjih menyebutkan pasal 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 1 disebutkan “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Adapun pasal 2 menyebutkan “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam analisis Majlis Tarjih, dengan merujuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 saja memang tidak mengatur secara rinci tata cara pernikahan dan pencatatannya. Tata cara pernikahan dan penca-tatannya seperti disebutkan dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan secara rinci dalam

Suara Muhammadiyah, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007, hlm. 38. Ibid.

19 20

28


Peraturan Pemerintah Nonor 9 Tahun 1975 yang memang merupakan pelaksana dari Undang-undang Nonor 1 Tahun 1974, khususnya pasal 10, 11, 12 dan 13.21 Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan tentang tata cara pernikahan. Dalam pasal ini disebutkan ada tiga ayat, dua ayat (ayat 2 dan 3) di antaranya menjelaskan tata cara pernikahan sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Ayat 2 pasal 10 PP No. 9 1975 menyebutkan “Tata cara pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keprcayaannya”. Sedangkan bunyi ayat 3 adalah “Dengan mengindahkan tata cara pernikahan menurut hukum agama dan kepercayaan itu, pernikahan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.22 Adapun pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan tentang pencatatan pernikahan. Dalam pasal 11 ini dijelaskan dalam tiga ayat. Lebih jelasnya perhatikan tiga ayat dimaksud berikut ini: (1) Sesaat setelah dilangsungkannya pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta pernikahan yang telah disiapkan oleh Pegawai apencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Akta pernikahan yang telah ditanda tangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri pernikahan dan bagi yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. (3) dengan penandatanganan akta pernikahan, maka pernikahan telah tercatat secara resmi.23 Hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam akta pernikahan dijelaskan dalam pasal 12 dan 13, yang berikut ini dikutipkan isi dari kedua pasal tersebut: (1) Akta pernikahan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Pernikahan itu berada. (2) Kepada suami dan istri masingmasing diberikan kutipan akta pernikahan.24 Dari beberapa pasal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan merupakan sebuah upaya kepastian hukum untuk melindungi warga negara, khususnya hak-hak anak dan keturunannya dari pernikahan yang dilangsungkan di negara Republik

Ibid. Ibid 23 Ibid 24 Ibid 21 22


29

Indonesia. Negara memang harus memberikan kepastian hukum agar ketertiban kehidupan di Wilayah Indonesia dapat berjalan secara tertib dan nyaman. Kedua hal ini, yakni ketertiban dan kenyamanan merupakan kebutuhan asasi setiap warga yang harus dilindungi oleh negara. Pada masa Rasulullah masih hidup, menurut penelusuran Maljis Tarjih, persoalan pencatatan pernikahan memang tidak diharuskan bagi setiap orang Islam yang melangsungkan pernikahan, karena memang waktu itu belum dikenal adanya pencatatan. Suatu pernikahan dikatakan sah jika telah memenuhi unsur rukun dan syarat. Hadishadis Nabi, menurut temuan Majlis Tarjih lebih banyak menganjurkan kepada setiap pernikahan untuk diumumkan (i‘lankan).25 Hal ini dapat dilihat dari hadis Nabi berikut ini:

‫ﻲ‬ ‫ﻀ ِﻤ ﱡ‬ َ ‫ﺠ ْﻬ‬ َ ‫ﻲ ا ْﻟ‬ ‫ﻋِﻠ ﱟ‬ َ ‫ﻦ‬ ُ ‫ﺮ ْﺑ‬ ُ‫ﺼ‬ ْ ‫ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َﻧ‬ َ ‫ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ ﻋِﻴﺴَﻰ‬ َ ‫ﻋ ْﻤﺮٍو ﻗَﺎﻟَﺎ‬ َ ‫ﻦ‬ ُ ‫ﻞ ْﺑ‬ ُ ‫ﺨﻠِﻴ‬ َ ‫وَا ْﻟ‬ ‫ﻦ‬ ْ ‫ﻋ‬ َ ‫س‬ َ ‫ﻦ ِإ ْﻟﻴَﺎ‬ ِ ‫ﻦ ﺧَﺎِﻟ ِﺪ ْﺑ‬ ْ ‫ﻋ‬ َ ‫ﺲ‬ َ ‫ﻦ ﻳُﻮ ُﻧ‬ ُ ْ‫ﺑ‬ ‫ﻦ‬ ْ ‫ﻋ‬ َ ‫ﻦ‬ ِ ‫ﺣ َﻤ‬ ْ ‫ﺮ‬ ‫ﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠ‬ َ ‫ﻦ َأﺑِﻲ‬ ِ ‫رﺑِﻴ َﻌ َﺔ ْﺑ‬ َ ‫ﺻﻠﱠﻰ‬ َ ‫ﻲ‬ ‫ﻦ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ‬ ْ ‫ﻋ‬ َ ‫ﺸ َﺔ‬ َ ‫ﻦ ﻋَﺎ ِﺋ‬ ْ ‫ﻋ‬ َ ‫ﺳ ِﻢ‬ ِ ‫ا ْﻟﻘَﺎ‬ ‫هﺬَا‬ َ ‫ﻋِﻠﻨُﻮا‬ ْ ‫ل َأ‬ َ ‫ﺳﱠﻠ َﻢ ﻗَﺎ‬ َ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو‬ َ ‫اﻟﱠﻠ ُﻪ‬ ‫ل‬ ِ ‫ﺮﺑَﺎ‬ ْ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ ﺑِﺎ ْﻟ ِﻐ‬ َ ‫ﺮﺑُﻮا‬ ِ‫ﺿ‬ ْ ‫ح وَا‬ َ ‫اﻟ ﱢﻨﻜَﺎ‬ (‫)رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬

al-Khalil b Àmr, keduanya berkata bahwa Ìsa b Yunus bercerita kepadanya (katanya) dari Khalid b Ilyas dari Rabi‘ah b Abu ‘Abd arRahman dari al-Qasim dari ‘Aisyah ra, ia menuturkan bahwa Nabi bersabda: umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana (HR Ibn Majah). Sanad hadis ini terdiri dari ‘Aisyah, al-Qasim, Rabi‘ah b Abu ‘Abd al-Rahman, Khalid b Ilyas, Ìsa b Yunus, al-Khalil b Àmr dan Nacr b ‘Ali al-Jahdamiyu. Hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ibn Majah ini adalah d‘aif karena ada salah satu rawi dalam sanad hadis, yaitu Khalid b Ilyas dinilai oleh para kritikus hadis sebagai rawi yang berderajat da‘if.26 Ada hadis lain yang diriwayatkan melalui jalur atTirmizi dengan redaksi yang berbeda tetapi masih anjuran untuk mengumumkan suatu pernikahan yang diselenggarakan. Hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

Artinya: (Ibn Majah berkata) bahwa Nacr b ‘Ali al-Jahdamiyu dan Ibid., hlm. 38-39. Ahmad b Hanbal memberikan penilaian:‫ﻣﺘﺮوك اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ , Yahyâ b Ma‘in: ‫ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻴﺊ‬ , al-Bukhârî: , Abu Hatim: , an-Nasai: , Abu Zuràh ar-Razi:

25 26

30


‫ﺚ‬

Artinya: (at-Tirmizi berkata) Ahmad b Mani‘ bercerita kepada kami, Yazid b Hârun bercerita kepada kami, Ìsa b Maimun alAnshariyu bercerita (katanya) menerima dari al-Qasim b Muhammad dari ‘Aisyah ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Umumkanlah pernikahan ini dan laksankanlah di masjid dan pukullah rebana (at-Tirmizi). Sanad hadis ini terdiri dari ‘Aisyah, al-Qasim b Muhammad, ‘Isa b Maimun al-Anshariyu, Yazid b Harun dan Ahmad b Mani‘. Hadis yang diriwayatkan melalui jalur atTirmizi ini adalah hadis d‘aif karena ada salah satu rawi dalam sanad hadis, yaitu ‘Isa b Maimun alAnshary yang dinilai oleh kritikus hadis sebagai rawi yang berderajat d‘aif.27 Ada hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ahmad tetapi dengan redaksi yang sedikit berbeda, di mana hadis Ahmad ini berisi perintah mengumumkan pernikahan yang dilangsungkan dengan tanpa tambahan redaksi apapun seperti yang disebut dalam hadis melalui jalur at-Tirmizî dan Ibn Mâjah. Berikut ini dikutipkan hadis dimaksud:

‫ل‬ َ ‫ف ﻗَﺎ‬ ٍ ‫ﻦ َﻣ ْﻌﺮُو‬ ُ ‫ن ْﺑ‬ ُ ‫ﺣَ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ هَﺎرُو‬ ‫ن‬ َ ‫ﻦ هَﺎرُو‬ ْ ‫ﺳ ِﻤ ْﻌُﺘ ُﻪ َأﻧَﺎ ِﻣ‬ َ ‫ﻋﺒْﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َو‬ َ ‫ل‬ َ ‫ﺐ ﻗَﺎ‬ ٍ ‫ﻦ َو ْه‬ ُ ‫ﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ْﺑ‬ َ ‫ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ‬ َ ‫ل‬ َ ‫ﻗَﺎ‬ ‫ﺳ َﻮ ِد‬ ْ ‫ﻦ ا ْﻟ َﺄ‬ ُ ‫ﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ْﺑ‬ َ ‫ﺣَ ﱠﺪ َﺛﻨِﻲ‬

‫ﻲ‬ ‫ﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ‬ َ ‫ﻦ‬ ِ ‫ﻦ ﻋَﺎ ِﻣ ِﺮ ْﺑ‬ ْ‫ﻋ‬ َ ‫ﺷﻲﱡ‬ ِ ‫ا ْﻟ ُﻘ َﺮ‬ ‫ﻲ‬ ‫ن اﻟﱠﻨ ِﺒ ﱠ‬ ‫ﻦ َأﺑِﻴ ِﻪ َأ ﱠ‬ ْ‫ﻋ‬ َ ‫ﻦ اﻟﺰﱡ َﺑ ْﻴ ِﺮ‬ ِ ْ‫ﺑ‬ ‫ﻋِﻠﻨُﻮا‬ ْ ‫ل َأ‬ َ ‫ﺳﱠﻠ َﻢ ﻗَﺎ‬ َ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو‬ َ ‫ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ‬ (‫ )رواﻩ اﺣﻤﺪ‬ ‫ح‬ َ ‫اﻟﱢﻨﻜَﺎ‬ Artinya: (Ahmad berkata) bahwa Harun b Ma‘ruf bercerita kepada kami, ‘Abd Allah berkata sementara saya mendengar dari Harun, ia berkata bahwa Harun b Wahab bercerita kepada kami, ‘Abd Allah b al-Aswad al-Quraisyiyu (katanya) menerima dari ‘Amir b ‘Abd Allah b az-Zubair dari Bapaknya, bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda: umumkanlah pernikahanmu (HR. Ahmad) Sanad hadis ini terdiri dari ‘Abd Allah b az-Zubair, Àmir b ‘Abd Allah b az-Zubair, ‘Abd Allah b alAswad al-Quraisyiyu, ‘Abd Allah b Wahab, Harun b Ma‘ruf. Hadis yang diriwayatkan melalui Ahmad ini adalah sahih. Sebab, para kritikus memberikan penilaian kepada seluruh rawi sebagai rawi-rawi yang sahih, yakni adil dan dabim. Dengan demikian, hadis yang otentik yang memerintahkan untuk mengumumkan suatu pernikahan adalah redaksi hadis yang diriwatkan oleh Ahmad. Itu berarti redaksi hadis lain yang ada tambahan frase yang berbeda dengan riwayat Ahmad adalah tidak otentik.

Yahya b Ma‘in: ‫ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄ س‬, Abu Daud as-Sijistani: ‫ﺛﻘﺔ‬, ‘Amr b al-Falas: ‫ﻣﺘﺮوك اﻟﺤﺪﻳﺚ‬, alBukhari: ‫ ﻣﻨﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ‬, dan Abu Hatim: ‫ﻣﻨﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ‬ 2 71


31

Berdasarkan kesahihan hadis riwayat Ahmad tersebut di atas, maka hadis riwayat Ibn Majah dan at-Tirmizi menjadi sahih ligairih dengan catatan tambahan redaksi setelah kata ‫ح‬ َ ‫اﻟ ﱢﻨﻜَﺎ‬ itu dihilangkan. Pada hadis Ibn Majah, frase yang harus dihilangkan itu adalah ‫ل‬ ِ ‫ﺮﺑَﺎ‬ ْ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ ﺑِﺎ ْﻟ ِﻐ‬ َ ‫ﺮﺑُﻮا‬ ِ‫ﺿ‬ ْ ‫وَا‬ . Sedangkan redaksi tambahan pada hadis riwayat at-Tirmizi adalah frase

‫ف‬ ِ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ ﺑِﺎﻟﺪﱡﻓُﻮ‬ َ ‫ﺿ ِﺮﺑُﻮا‬ ْ ‫ﺟ ِﺪ وَا‬ ِ ‫ﺟ َﻌﻠُﻮ ُﻩ ﻓِﻲ ا ْﻟ َﻤﺴَﺎ‬ ْ ‫وَا‬ Dalam hadis yang lain, Nabi menganjurkan kepada umatnya agar pernikahan itu diumumkan melalui sebuah walimah. Perintah ini disebutkan dalam sabda Nabi berikut ini ٍ‫ﻮ ِﺑﺸَﺎة‬ ْ ‫َأ ْوِﻟ ْﻢ َوَﻟ‬ artinya: adakanlah walimah walaupun dengan memotong seokor kambing (HR. Al-Bukhârî). Selengkapnya dikutipkan redaksi hadis tersebut berikut ini.

‫ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ‬ َ ‫ب‬ ٍ ‫ﺮ‬ ْ‫ﺣ‬ َ ‫ﻦ‬ ُ ‫ن ْﺑ‬ ُ ‫ﺳَﻠ ْﻴﻤَﺎ‬ ُ ‫ﺣَ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ‬ ‫ﻦ‬ ْ‫ﻋ‬ َ ‫ﺖ‬ ٍ ‫ﻦ ﺛَﺎ ِﺑ‬ ْ‫ﻋ‬ َ ‫ز ْﻳ ٍﺪ‬ َ ‫ﻦ‬ ُ ‫ﺣَﻤﱠﺎ ٌد ُه َﻮ ا ْﺑ‬ ‫ﻲ‬ ‫ن اﻟﱠﻨ ِﺒ ﱠ‬ ‫ﻋ ْﻨ ُﻪ َأ ﱠ‬ َ ‫ﻲ اﻟﻠﱠ ُﻪ‬ َ ‫ﺿ‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ﺲ‬ ٍ ‫َأ َﻧ‬ ‫ﻋﻠَﻰ‬ َ ‫رأَى‬ َ ‫ﺳﱠﻠ َﻢ‬ َ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو‬ َ ‫ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ‬ ‫ﺮ‬ َ ‫ف َأ َﺛ‬ ٍ ‫ﻋ ْﻮ‬ َ ‫ﻦ‬ ِ ‫ﻦ ْﺑ‬ ِ ‫ﺣ َﻤ‬ ْ‫ﺮ‬ ‫ﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠ‬ َ ‫ل ِإﻧﱢﻲ‬ َ ‫ل ﻣَﺎ َهﺬَا ﻗَﺎ‬ َ ‫ﺮ ٍة ﻗَﺎ‬ َ ‫ﺻُ ْﻔ‬ ‫ن َﻧﻮَا ٍة‬ ِ‫ز‬ ْ ‫ﻋﻠَﻰ َو‬ َ ‫ﺮَأ ًة‬ َ ‫ﺖ ا ْﻣ‬ ُ ‫ﺟ‬ ْ ‫ﺰوﱠ‬ َ َ‫ﺗ‬ ‫ﻚ َأ ْوِﻟ ْﻢ‬ َ ‫ك اﻟﱠﻠ ُﻪ َﻟ‬ َ ‫ر‬ َ ‫ل ﺑَﺎ‬ َ ‫ﺐ ﻗَﺎ‬ ٍ ‫ﻦ َذ َه‬ ْ ِ‫ﻣ‬ (‫وََﻟ ْﻮ ِﺑﺸَﺎ ٍة )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى‬

32


Artinya: (Al-Bukhari berkata) bahwa Sulaiman b Harun menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, ia menerima dari Sabit, ia menerima dari Anas b Malik ra, bahwa Nabi Muhammad saw melihat pada diri ‘Abd ar-Rahman b ‘Auf terdapat bekas yang berwarna kekuningan. Kemudian Nabi bertanya: apa ini? ‘Abd ar-Rahman b Àuf menjawab: sesungguhnya saya barusan menikahi seorang perempuan dengan cara merayakan dengan emas. Lalu Nabi bersabda: selamat, semoga Allah memberikan barakah untukmu, rayakan (adakanlah walimah) walau dengan menyembelih seokor kambing (HR. Al-Bukhari). Sanad hadis ini terdiri dari Anas b Malik, Sabit b Aslam, Hammad b Zaid dan Sulaiman b Harb. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari ini adalah sahih karena seluruh rawi dalam sanad ini adalah adil dan dabit. Karena hadis ini sahih maka ia dapat dijadikan hujjah dalam hubungannya dengan walimah pernikahan seorang Muslim. Dari hadis-hadis tersebut di atas, simpul Majlis Tarjih, bahwa perintah untuk mencatatkan pernikahan belum dianggap perlu karena suatu pernikahan cukup diumumkan kepada publik. Bentuk pengumuman yang menandakan telah terjadi suatu pernikahan, sesuai dengan petunjuk Nabi adalah dalam bentuk walimah. Cara seperti ini perlu dilakukan dengan maksud untuk menghindari fitnah yang

dituduhkan oleh orang lain kepada kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan. Berbeda dengan pernikahan yang tidak dianjurkan untuk dicatatkan, orang yang mengadakan transaksi hutang piutang justru dianjurkan oleh al-Quran yang disebut dengan mudayanah.28 Perintah untuk mencatatkan dalam bentuk mudayanah ini disebutkan dalam al-Quran, surat al-Baqarah (2) ayat 282:

‫ﻦ‬ ٍ ‫ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا ِإذَا َﺗﺪَا َﻳ ْﻨُﺘ ْﻢ ِﺑ َﺪ ْﻳ‬ َ ‫ﻳَﺎ َأﻳﱡﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ‬ (282) ‫آ ُﺘﺒُﻮ ُﻩ‬ ْ ‫ﻰ ﻓَﺎ‬‫ﺴﻤ‬ َ ‫ﻞ ُﻣ‬ ٍ‫ﺟ‬ َ ‫ِإﻟَﻰ َأ‬ Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang (tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya...(QS. AlBaqarah (2): 282). Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan itu merupakan hal yang penting sebagai bukti untuk menghindari adanya perselisihan atau kemudaratan di kemudian hari. Dengan demikian, pencatatan mengandung kemaslahatan yang besar bagi orang-orang yang bermuamalah tidak secara tunai. Dengan diqiyaskan kepada mudayanah dalam transaksi hutang piutang ini, seharusnya suatu pernikahan yang bernilai sakral tentu harus lebih dicatatkan sebagai

bukti adanya suatu pernikahan. Lebih-lebih dikaitkan dengan kemaslahatan dan kemudaratan bila suatu pernikahan, khususnya yang dilakukan di Indonesia yang telah memiliki peraturan perundangundangan tentang pernikahan itu harus dicatatkan atau didaftarkan ke KUA. Sebab, bila tidak dicatatkan, dalam hal ini didaftarkan ke KUA, satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah Indonesia, maka pernikahan ini, sekalipun sudah dilakukan dengan walimah sebagaimana anjuran Nabi, oleh pemerintah, peristiwa pernikahan yang demikian itu dianggap tidak sebagai peristiwa hukum.29 Dengan kata lain, betul bahwa di masa awal sejarah Islam suatu pernikahan cukup telah memenuhi unsur rukun dan syarat serta diumumkan kepada publik melalui walimah. Tetapi kalau hal demikian itu dilaksanakan di Indonesia, pernikahan itu akan memiliki banyak implikasi yang bisa jadi hal ini akan membuat kehidupan pernikahannya tidak bisa sempurna atau salah satu pihak dirugikan jika dikemudian hari terjadi konflik antara suami istri. Implikasiimplikasi itu, misalnya, pernikahan tanpa dicatatkan ke KUA akan tidak diakui oleh pemerintah. Sebagai implikasinya, misalnya, bila hendak memintakan akte lahir bagi anaknya, maka catatan sipil hanya meng-

Suara Muhammadiyah, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007, hlm. 39 Ibid.

28 29


33

akui anak tersebut kepada ibunya saja. Jika terjadi perceraian, maka sang suami cukup mengucapkan talak setiap saat. Jika ini terjadi, maka salah satu pihak tentu sangat dirugikan karena ia memang tidak memiliki pijakan untuk melakukan perlawanan. Begitu juga, kalau dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya diberikan rizki yang lapang oleh Allah, maka istri tidak bisa meminta bagian dari harta karena telah dikuasai suaminya. Kalau pun ia mendapatkan bagian dari harta yang diperoleh selama pernikahan, hal demikian karena mantan suami bermurah hati mau mebagikan kepadanya, tetapi kalau suami berkeras hati tidak memberikan, si perempuan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut mantan suaminya memberikan bagian dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Di Indonesia, salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam telah dibuat aturan dalam rangka ketertiban sehingga kemaslahatan dapat dirasakan untuk semua pihak yang terkait dengan pernikahan. Kemaslahatan yang ditemukan dengan aturan pernikahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah adanya kepastian hukum dari pemerintah melalui akta nikah, pengaturan kehidupan suami istri dan keluarga, nafkah istri, hubungan orang tua dan anak, kewarisan, jika terjadi

konflik suami istri, kebutuhan suami istri dengan instansi lain, upaya preventif bagi kedua belah pihak, misalnya, menghindari pemalsuan data, seperti diamanatkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6, dan sebagainya. Memperhatikan implikasiimplikasi seperti dijelaskan di atas, pencatatan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat daruriyyah karena tanpa itu semua banyak ditemukan kemudaratan yang akan ditemui dan dirasakan dalam kehidupan sebagai warga negara, khususnya hubungannya dengan kehidupan pernikahan yang dijalankan. Oleh karena itu, pencatatan dalam pernikahan hukumnya menjadi wajib. Di sini memang terjadi adanya perubahan hukum, dari tidak adanya anjuran untuk pencatatan menjadi keharusan (wajib) untuk dilakukan. Perubahan ini karena ‘illat hukumnya telah berubah seperti dijelaskan di muka.30 Perubahan seperti ini sesuai dengan kaidah fikih berikut ini:

‫ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻌﺮف ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻻزﻣﺎن‬ Artinya: Tidak ditolak perubahan hukum yang dibangun oleh kemaslahatan dan adat karena perubahan zaman.31 Ibn Qayyim, salah satu ulama ahli fikih dari kalangan mazhab Hanbali pernah menyatakan

Ibid. An-Nadawi, al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah (Damaskus: Dâr al-Qalâm, 1994), hlm.158.

30 31

34


berkaitan dengan perubahan ‘illat hukum, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Artinya: Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat32 Dengan demikian, simpul Majlis Tarjih, bahwa pencatatan melalui KUA merupakan suatu tindakan yang mengandung manfaat, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila pernikahan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh ‫ﺗﻐﻴﺮ‬ ‫واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﺗﻐﻴﺮ‬ pihak-pihak yang‫اﻟﻔﺘﻮى‬ melakukan pernikahan hanya untuk kepen‫واﻟﻨﻴﺎت‬ ‫واﻻﺣﻮال‬ ‫واﻻﻣﻜﻨﺔ‬ ‫اﻻزﻣﻨﺔ‬ tingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak. ‫واﻟﻌﻮاﻋﺪ‬ Berdasarkan kenyataan kemaslahatan dan menghidari kerusakan, maka melalui teknik mashlahah mursalah, dapat ditetapkan bahwa hukum mencatatkan ke KUA adalah wajib bagi warga Muhammadiyah.33 Hal ini sesuai dengan kaidah:

‫ﺗﺼﺮف اﻻﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬

Artinya: Tindakan pemerintah (pemimpin) terhadap rakyat harus sesuai dengan kemaslahatan (rakyatnya).34 Fatwa Majlis Tarjih yang mewajibkan bagi warga Muhammadiyah untuk mencacatkan pernikahannya kepada pemerintah ini sesuai dengan fungsi suatu hukum sebagai rekayasa sosial, yaitu upaya untuk ketertiban, kepastian hukum dan keadilan bagi suami-istri dalam menuntun kehidupannya, khususnya dalam bidang pernikahan. Kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA merupakan bentuk perlindungan kepada warga Muhammadiyah (hif“ an-nasl) agar kehidupannya terhindarkan dari perbuatan yang dapat merusak eksistensi kehidupan pernikahannya. Karena Majlis Tarjih mewajibkan suatu pernikahan itu dicatatkan ke KUA maka tidak mencatatkan merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tetap melangsungkan pernikahan meski tidak dicatatkan merupakan bentuk sikap melawan hukum, di mana ia lebih mementingkan kenikmatan diri sendiri tanpa memperhatikan eksistensi orang lain. Oleh karena itu, sebagai bentuk kewajiban mencatatkan maka perlu dilakukan tindakan yang dapat mencegah terjadinya pernikahan

Ibn Qayyim, I‘lam al-Muwaqqi‘in, Juz III, hlm. 31. Suara Muhammadiyah, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007, hlm. 39. 34 As-Suyûtî, Al-Asybah wa an-Nadzair fî Qawa‘id wa Furû‘ Fiqh asy-Syafi‘iyyah (Semarang: Mamba‘ah Putra, t.t.), hlm. 121. 32 33


35

yang tanpa dicatatkan. Sebab, pernikahan tanpa dicatatkan adalah suatu tindakan yang tidak memberikan kepastian hukum dalam konteks kehidupan berkeluarga, khususnya di Indonesia. Dari penjelasan tersebut di atas, tolok ukur kemaslahatan dalam metode mashlahah mursalah seperti dalam fatwa Tarjih ini adalah kemaslahatan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan untuk semuanya. Artinya, kepastian hukum dan keadilan dapat terjamin dengan baik bagi suami, istri, anak keturunan dan hak-haknya. Hal ini tidak terjadi pada pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Sebab, dengan tidak dicatatkan si istri tidak memiliki hak untuk menolak perceraian yang disampaikan oleh suami. Suka atau tidak suka si istri harus menerima apa yang diperbuat oleh sang suami. Ini berarti, kemaslahatan atau kebaikan lebih banyak dimiliki oleh suami. Padahal, suatu pernikahan melibatkan tidak hanya suami saja tetapi juga melibatkan istri. Kondisi berat sebelah ini, meminjam konsep keadilan John Rawls jelas tidak fair .35 Merujuk kepada keadilan John Rawls ini, seharusnya suami dan istri diberikan posisi yang sama dalam kehidupan pernikahan, termasuk juga dalam persoalan perceraian, yaitu suami dan istri diberikan hak yang sama dalam menentukan perceraian,

karena itu, harus ada hukum yang menjamin bagi keduanya dalam menentukan perceraian. Dengan jaminan ini, fairness yang menjadi muatan utama konsep keadilan John Rawls dapat ditemukan di dalam konsep pernikahan yang dicatatkan ke KUA.. Fatwa yang mewajibkan untuk mencatatkan pernikahan ke KUA bagi warga Muhammadiyah tersebut memperlihatkan upaya Majlis Tarjih untuk menerapkan konsep mashlahah, yaitu menghindari mafsadah di kemudian hari. Sebab, bila tidak dicatatkan ke KUA, maka menjalani kehidupan sebagai suami istri di Indonesia akan banyak menemui problem. Dengan mewajibkan pencatatan di KUA, maka kehidupan sebagai suami istri akan mendapatkan kepastian hukum yang menjamin keberlangsungan pernikahan warga Muhammadiyah di negara Republik Indonesia. Mencermati implikasi hukum bila tidak dicatatkan di KUA, maka mencatatkan di KUA merupakan kebutuhan daruri bagi warga Muhammadiyah sehingga kehidupan sebagai suami istri dengan segala konsekuensinya akan memperoleh kepastian perlindungan hukum di Negara Republik Indonesia. Dilihat dari sisi tujuan hukum Islam, fatwa yang mewajibkan untuk mencatatkan pernikahannya bagi setiap warga Muhammadiyah ini merupakan

John Rawls, A Theory of Justice (Massachusetts: Harvard University, 1971) hlm. 85.

35

36


bagian dari hifdz an-nafs dan annasl. Bentuk hifdz an-nafs tersebut adalah menjaga agar tidak menimbulkan perasaan yang meresahkan khususnya bagi istri, yaitu rasa was-was tentang mudahnya terjadi perceraian kapan saja yang akan dilakukan oleh suami. Adapun bentuk hifdz an-naslnya adalah untuk memelihara kondisi psikologis anak-anak yang dilahirkan dari pernikahannya. Sebab, dalam konteks Indonesia, dengan tidak dicatatkan, maka keturunan atau anak hasil pernikahan dengan suaminya hanya diakui sebagai keturunan ibunya saja. Ini tentu dapat juga berdampak pada kondisi psikologis anak. Dengan kata lain, fatwa Tarjih yang mewajibkan untuk mencatatkan setiap pernikahan merupakan bentuk perlindungan untuk memperoleh kemaslahatan bagi warga Muhammadiyah yang hidup di Negara Republik Indonesia dengan segala konsekuensi hukumnya. Fatwa-fatwa Tarjih, seperti pernikahan sirri merupakan contoh nyata tentang panduan yang berbasiskan masyarakat Muslim Indonesia. Pernikahan sirri yang menurut Fatwa Tarjih yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum merupakan bukti nyata dari Fatwa Tarjih yang menjadikan masyarakat Muslim Indonesia sebagai basis perumusan Fatwa Tarjih. Keindonesiaan Fatwa Tarjih tentang pernikahan sirri terlihat dari keharusan atau hukumnya wajib bagi warga Muhammadiyah jika hendak menikah atau menikahkan

harus taat kepada tata peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan cara mencatatkan pernikahannya kepada Negara yang dalam hal ini kepada pegawai pencatat nikah. Keharusan atau hukumnya wajib mencatatkan oleh Fatwa Tarjih ini berbeda dengan praktik pernikahan pada zaman Nabi yang tanpa dicatatkan. Perubahan hukum oleh Fatwa Tarjih ini didasarkan pada perbedaan tempat dan zaman antara zaman Nabi di Madinah dengan zaman sekarang di Indonesia. Di zaman Nabi, pernikahan tanpa dicatatkan langsung diakui oleh Negara dengan segala implikasinya sehingga suatu pernikahan tanpa dicatatkan pun tidak menimbulkan kesulitankesulitan di kemudian hari bagi keluarga dan keturunan. Dengan kata lain, tujuan utama pernikahan meskipun tanpa dicatatkan, yaitu hifdz an-nasl dapat tercapai. Bila pernikahan tanpa dicatatkan ini dilaksanakan di Indonesia yang telah memiliki peraturan perundangan sendiri yang mengikat bagi seluruh warga Muhammadiyah, maka hifdz an-nasl sebagai tujuan utama disyariatkannya pernikahan tidak sepenuhnya dapat dicapai, yaitu dengan adanya kesulitan-kesulitan, misalnya akte lahir bagi anak keturunan yang hanya tercantum nama ibu saja dan kesulitan-kesulitan lainnya. Keadaan ini tentu akan membawa kondisi psikologis anak. Kesulitan lainya adalah bagi istri yang dapat dicerai kapan saja oleh suami tanpa


37

dapat melakukan pembelaan. Bagi istri yang dicerai dari pernikahan sirri tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Fatwa Tarjih yang memasukkan unsur keindonesiaan ini dimaksudkan agar Fatwa Tarjih dapat dijadikan sebagai panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalni keislamannya. Dengan cara demikian, warga Muhammadiyah dapat menyatukan keislaman dan keindonesiaan. Fatwa Tarjih dengan demikian dapat menjadi bagian dari kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri yang berbasiskan ajaran Islam. Begitu juga dengan memasukkan unsur keindonesiaan, tidak ada lagi konflik antara kemusliman di satu pihak dan di pihak lain sebagai warga Negara Republik Indonesia. Unsur keindonesiaan dalam Fatwa Tarjih ini dapat dikatakan merupakan tajdid Muhammadiyah sebagai organisasi. Ketajdidan Muhammadiyah dengan demikian diukur dari kemampuan untuk mengawal perjalanan warga Muhammadiyah yang hidup di Negara

Indonesia dengan tidak tercerabut dari keislamannya. Dari Fatwa Tarjih yang di dalamnya ada unsur keindonesiaan ini dapat dikatakan bahwa Fatwa Tarjih itu merupakan Islam mazhab Indonesia, sebagaimana Islam yang dipahami oleh masyarakat di kawasan Timur Tengah. Kesimpulan Dari paparan yang dikemukakan di atas, untuk mengakhiri tulisan ini, perlu dibuat kesimpulan sebagai berikut. Majelis Tarjih merupakan badan pembantu pimpinan Muhammadiyah untuk menggerakkan organisasinya. Majelis Tarjih dibentuk untuk memayungi warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupannya. Salah satu bentuk produk Majelis Tarjih adalah fatwa tarjih. Dalam rumusan fatwa tarjih, Majelis Tarjih memasukkan unsur keindonesiaan sebagai bagian penting dari rumusan fatwa tarjih. Dengan demikian, fatwa tarjih dapat dikatakan sebagai fikih Indonesia. Wallahu A’lam b asShawab.

DAFTAR PUSTAKA Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam (Jakarta: Angkasa Raya, 1990) An-Nadawi, al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2.

38


Ibn Qayyim, I‘lam al-Muwaqqi‘in, Juz III. John Rawls, A Theory of Justice (Massachusetts: Harvard University, 1971) Louwis Ma‘luf, al-Munjid fî al-Lugah wa A`lam (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986). Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta: LkiS, 2005). Majelis Ulama Indonesia pusat, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor U-596/MUI/X/1997. Mayer, “The Shari‘ah: A Methodology or a Body of Substantive Rules?”, dalam Nicholas Heer (ed.), Islamic Law and Jurisprudence Studies in Honor of Farhat Ziadeh (Seattle: University of Washington Press, 1990).

Metode Istimbat Dewan Hisbah Persatuan Islam yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 1996. Nourouzzaman Siddiqi, Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). PP Majelis Tarjih dan Tajdid, Manhaj Tarjih, Tahun 2006. _____, Pokok-pokok Manhaj Tarjih, Tahun 1971. Sistem pengambilan hukum Bahsul Masail NU yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992.

Suara Muhammadiyah, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007. As-Suyuti, Al-Asybah wa an-Nadzair fi Qawa‘id wa Furu‘ Fiqh asySyafi‘iyyah (Semarang: Mathba‘ah Putra, t.t.).


39

FATWA TARJIH DAN FIKIH INDONESIA

Recommend Documents