FATWA MUI TENTANG ALIRAN SESAT DI INDONESIA ( )

MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015

FATWA MUI TENTANG ALIRAN SESAT DI INDONESIA (1976-2010) Dimyati Sajari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang, Banten, 15412 e-mail: [email protected],[email protected]

Abstrak: Sampai saat ini, tampaknya klaim kebenaran dan penyesatan, bahkan pengkafiran (takfîr), masih terus berlangsung. Di Indonesia, adanya Fatwa ‘Sesat’ Majelas Ulama Indonesia (MUI) mengindikasikan adanya klaim ini. Tulisan ini berupaya melacak pemikiran aliran yang disesatkan MUI. Penulis berargumen bahwa berdasarkan penelitian terhadap Fatwa MUI Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan (1976-2010) dapat diketahui bahwa klaim ini semata-mata merefleksikan peran MUI sebagai pengawal dan penjaga aqidah umat. Selanjutnya, penulis menyatakan bahwa pemikiran aliran-aliran sesat di Indonesia berakar dalam Sejarah Pemikiran Islam dan Fatwa MUI tentang aliran-aliran sesat di Indonesia dan hal ini tidak lebih dari representasi sikap tegas kelompok mayoritas di sepanjang sejarah Islam terhadap kelompok minoritas yang dipandang telah sesat atau kafir keluar dari mainstream. Kendati demikian, kelihatannya aliran sesat akan tetap ada di bumi Indonesia. Abstract: The Ruling of Indonesian Council of Ulama on Heretical Sects in Indonesia (1976-2010). The claims of truth and deception, even condemnation of unbeliever (takfir), still continue to happen to the present time. In Indonesia, the introduction of the Council of Ulama (MUI) ruling or fatwa on misleading sect may proof the widespred claim. This paper attempts to trace the historical dynamics of acclaimed ambiguous sects by the MUI. However, the author argues that based on the study of the MUI fatwa section of Islamic faith and religious school of thoughts (1976-2010) it is revealed that such claim is purely a reflection of the MUI’s role as a safeguard and keeper of the faith of Islamic community. In addition, he further maintains that the thought of the misleading sects in Indonesia is deeply rooted in the history of Islamic thought and MUI fatwa of heretical sects in Indonesia is nothing more than a representation of a firm attitude of the majority throughout Islamic history against minorities of whom have been considered being misguided and go beyond the mainstreams, but nonetheless, it seems that such a sect will remain in the land of Indonesia.

Kata Kunci: fatwa, aliran sesat, takfîr, Majelis Ulama Indonesia (MUI), akidah 44

Dimyati Sajari: Fatwa MUI tentang Alirah Sesat di Indonesia (1976-2010)

Pendahuluan Di Indonesia, sebagaimana di belahan Dunia Islam lain, dewasa ini masih sering terjadi suatu kelompok umat Islam yang memandang umat Islam lainnya sebagai kafir atau sesat dikarenakan beda paham, beda aliran atau beda amaliahnya. Sejak awal sejarah Islam, pengkafiran (takfîr)atau penyesatan ini terjadi dilatari adanya klaim diri bahwa dirinyalah yang benar dan orang (kelompok) lain tidak benar (telah keluar atau sesat dari jalan yang benar). Tampaknya, sepanjang klaim diri ini masih terjadi, apalagi kelompok pengklaim diri ini merasa memiliki kewenangan untuk menentukan benar-salahnya kelompok lain, maka pengkafiran atau penyesatan terhadap kelompok lain tidak akan terhindarkan di sepanjang sejarah umat Islam. Akibatnya, klaim kebenaran dan kafir-mengkafirkan atau sesat-menyesatkan tidak dapat dihindarkan, baik dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas atau pun, sebaliknya, dari kelompok minoritas kepada kelompok mayoritas. Dalam konteks keindonesiaan, kafir-mengkafirkan atau sesat-menyesatkan itu terjadi pula di antara dua kelompok. Sesat-menyesatkan dari kelompok minoritas terhadap kelompok mayoritas dapat dilihat di kelompok yang difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dapat dilihat dari Fatwa MUI, seperti Fatwa tentang Aliran Ahmadiyah dan Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah.1 Tulisan ini bukan untuk mengkaji tentang benar-tidaknya klaim kebenaran dan sesat-menyesatkan tersebut, tapi akan melihat Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia (Tahun 1976 hingga Tahun 2010), hal-hal yang melatari lahirnya Fatwa MUI dimaksud, sekaligus menganalisa akar-akar pemikiran aliran sesat itu dalam Sejarah Pemikiran Islam. Dengan melihat akar-akar pemikiran aliran sesat itu dalam Sejarah Pemikiran Islam, maka dapat dilihat sifat representasi Fatwa MUI dan dapat pula diprediksi akan berakhir-tidaknya aliran sesat tersebut di masa mendatang.

Pengertian Fatwa, Sesat dan Takfîr Kata fatwa (fatwâ) merupakan bentuk tunggal, yang dalam bentuk jamaknya adalah fatâwâ. Istilah yang berasal dari Bahasa Arab ini sudah resmi mernjadi Bahasa Indoensia, sehingga orang Indonesia sudah akrab dengan istilah fatwa ini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fatwa adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah. Fatwa diartikan pula sebagai nasihat orang alim, pelajaran baik atau petuah.2

Fatwa tentang Ahmadiyah merupakan Fatwa yang ke-13 dan mengenai Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah merupakan Fatwa yang ke-14 yang dihimpun dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010). 2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 406. 1

45

MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015 Pengertian itu sejalan dengan yang disampaikan Mohammad Atho Mudzhar yang mengatakan bahwa fatwa adalah suatu pendapat hukum Islam yang diberikan oleh seorang ahli hukum Islam sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan. Jawaban keagamaan ini bersifat sebagai nasihat yang tidak mengikat. Mudzhar menginformasikan, orang yang memberikan pendapat hukum tersebut disebut sebagai seorang mufti (penasehat hukum). Lebih lanjut Mudzhar memperbandingkan sifat dari produk kedua pewenang hukum ini: fatwa seorang mufti hanya bersifat sebagai nasihat yang tidak mengikat, tetapi keputusan hukum seorang qâdhî bersifat mengikat bagi yang bersangkutan dikarenakan berhadapan dengan lembaga peradilan.3 Dari pengertian itu dapat dipertegas bahwa yang dimaksud fatwa dalam penelitian ini adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah agama, yang bersifat sebagai nasihat. Di dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dinyatakan bahwa fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.4 Dengan pernyataannya ini tampaknya MUI menyadari bahwa sifat fatwa itu tidak mengikat, tidak seperti keputusan peradilan, meski oleh umat Islam kadangkala Fatwa MUI itu seolah dianggap sebagai produk hukum yang mengikat. Di samping itu, ditegaskan bahwa fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat.5 Artinya, kalau jawaban atau penjelasan itu diambil bukan melalui mekanisme rapat Komisi Fatwa, maka tidak dianggap sebagai fatwa MUI, meski yang memberikan jawaban atau penjelasan itu salah satu atau beberapa orang dari anggota Komisi Fatwa MUI. Kemudian, yang dimaksud MUI dalam penelitian ini adalah MUI Pusat. Dengan demikian, yang dimaksud fatwa dalam tulisan ini adalah Fatwa MUI Pusat tentang suatu masalah keagamaan yang telah disepakati atau disetujui dalam rapat oleh anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, yang kemudian ditetapkan sebagai Fatwa oleh Pimpinan MUI Pusat. Selanjutnya, istilah sesat merupakan terjemahan dari kata dhalla-yadhillu-dhalâlâ/ dhalâlah dalam Bahasa Arab. Kata dhalla ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia: sesat, menyimpang dari kebenaran atau menyimpang dari tuntunan agama.6 Dengan demikian, yang dimaksud dengan istilah sesat dalam tulisan ini adalah menyimpang dari kebenaran agama atau dari tuntunan agama yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, yang memandang sesat adalah ulama-ulama yang bergabung di MUI atau yang berada di Komisi Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonsia 1975–1988 (Jakarta: INIS, 1993), h. 1-2. 4 “Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010), h. 5. 5 Ibid. 6 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 826. 3

46


Fatwa MUI Pusat. Sebaliknya, yang dipandang sesat, berada di luar Islam dan atau yang dipandang murtad adalah orang-orang/aliran yang merupakan kelompok minoritas yang ajarannya telah dipandang menyimpang (sesat) dari ajaran Islam yang sebenarnya. Adapun yang dimaksud dengan istilah takfîr—bentuk mashdar (kata kerja yang dibendakan) dari kata kaffara-yukaffiru-takfîrâ—adalah mengkufurkan, menuduh kufur atau mengkafirkan (menganggap/memandang kafir).7 Maksud pengertian ini, seperti dikatakan Toshihiko Izutsu, adalah “mengutuk seseorang sebagai tidak percaya (kafir)” atau “mengecam seseorang sebagai kafir.”8 Orang yang dikutuk atau dipandang sebagai kafir ini bukanlah orang non-muslim, tetapi orang beriman (muslim) yang dianggap berfaham atau beraqidah sesat, sehingga dia dipandang sebagai orang kafir. Oleh karena itu, istilah takfir yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkafirkan (memandang orang lain sebagai kafir) atau mengutuk seseorang sebagai kafir. Dengan demikian, dalam penelitian ini takfir sama maknanya dengan memandang sesama muslim atau sesama orang beriman sebagai kafir, orang sesat atau orang yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Kelompok yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya ada pula yang ditetapkan ajarannya sebagai ajaran yang haram; haram bukan dalam pengertian hukum, tapi dalam pengertian aqidah. Pada kasus tertentu, orang yang dipandang sebagai sesat ini divonis pula sebagai kelompok yang “berada di luar Islam.”Bahkan, ada yang divonis sebagai murtad. Dalam penelitian ini, yang memandang sesat atau kafir adalah ulama-ulama yang bergabung di MUI atau yang berada di Komisi Fatwa MUI dan yang dipandang kafir, sesat, berada di luar Islam dan atau murtad adalah orang-orang/aliran yang merupakan kelompok minoritas yang ajarannya telah dipandang menyimpang (sesat) dari ajaran Islam yang sebenarnya.

Indikator Paham atau Aliran Sesat Dalam rangka itu, MUI menetapkan sepuluh indikator/kriteria ajaran atau aliran yang sesat, yang dirumuskan di dalam Rakernas-nya di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta Tahun 2007 Mengingkari salah satu rukun Iman yang enam dan rukun Islam yang lima; meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah; meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur’an; mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi al-Qur’an; melakukan penafsiran al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; mengingkari kedudukan hadis Nabi Saw. sebagai sumber ajaran Islam; menghina, melecehkan dan Ibid., h. 1218, Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qur’an, 1973), h. 378. 8 Toshihiko Izutsu ‘memperkenalkan’ istilah pengkafiran yang pertama kali dilakukan kaum Khawârij dengan istilah takfir, yang didefinisikan sebagai “mengutuk seseorang sebagai tidak percaya (kafir)” atau “mengecam seseorang sebagai kafir.” Toshihiko Izutsu, Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), h. 6, 19. Penggunaan istilah takfir dalam tulisan ini mengikuti istilah yang digunakan Izutsu tersebut. 7

47

MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015 atau merendahkan para nabi dan rasul; mengingkari Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi dan rasul terakhir; mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah dan salat wajib tidak lima waktu; dan mengkafirkan sesama tanpa dalil syar’i, seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya.9 Atas dasar sepuluh kriteria itu, MUI akan memfatwakan sebagai kelompok aliran sesat atau kelompok di luar Islam apabila ada kelompok umat yang memiliki salah satu di antara kriteria tersebut. Apalagi terdapat beberapa kriteria di suatu kelompok tertentu. Kelompok ini, sesudah diadakan penelitian atau pengkajian mendalam dan pembahasan sesuai prosedur penetapan di MUI,10 tentulah akan divonis sesat atau akan dinyatakan telah keluar dari Islam. Orang atau kelompok yang dinyatakan telah keluar dari Islam ini berarti dia orang murtad dan murtad berarti kafir atau, lebih dikenal dengan istilah, kafir murtad.

Fatwa ‘Sesat’ MUI Fatwa MUI yang memfonis suatu paham atau aliran kelompok tertentu sebagai sesat atau kafir itu tidak meliputi semua aspek fatwa yang pernah ditetapkan MUI, tetapi hanya fatwa yang berkaitan dengan Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan. Bila dilihat di Buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diterbitkan Tahun 2010, maka Fatwa MUI dari Tahun 1976 sampai dengan Tahun 2010 dibagi menjadi empat bidang: bidang akidah dan aliran keagamaan (14 Fatwa); bidang ibadah (30 Fatwa); bidang sosial dan budaya (47 Fatwa); dan bidang pangan, obat-obatan, ilmu pengetahuan dan teknologi (29 Fatwa). Di samping empat bidang fatwa ini terdapat Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa seIndonesia yang terdiri dari tiga keputusan. Pertama, Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia I Tahun 2003 (terdiri dari Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Tiga Masalah Keagamaan (Masâ’il Waqi‘iyyah Mu‘âshirah); dan Sembilan Masalah Perundangundangan (Masâ’il Qanûniyyah). Kedua, Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Kedua Tahun 2006 yang terdiri dari Empat Masâ’il Dîniyyah Asâsiyyah Wathaniyyah; Tujuh Masâ’il Waqî‘iyyah Mu‘âshirah; dan Tujuh Masâ’il Qanûniyyah. Ketiga, Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 yang terdiri dari Empat Masâ’il Dîniyyah Asâsiyyah Wathaniyyah; Delapan Masâ’il Waqî‘iyyah Mu‘âshirah; dan Sembilan Masâ’il Qanûniyyah. Jawapos (Jakarta: Rabu, 07 Nov 2007) dan NU Online, dalam www.nu.or.id, Selasa, 6 November 2007. 10 Tentang pedoman penetapan fatwa ini merupakan ketetapan berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997. Pedoman ini merupakan penyempurnaan terhadap keputusan Sidang Pengurus Paripurna MUI tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 M yang dipandang sudah tidak memadai lagi. “Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa,” h. 4. 9

48


Hal itu berarti, takfir atau fatwa ‘sesat’ MUI hanya berkaitan dengan bidang akidah dan aliran keagamaan, tidak mencakup bidang-bidang yang lain. Bahkan, dari keempat belas Fatwa Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan ini hanya tujuh Fatwa yang bernada penyesatan, sementara tujuh Fatwa lainnya tidak demikian.Tujuh Fatwa yang tidak bernada penyesatan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, Empat Fatwa menyatakan sebagai “haram,” yakni Fatwa ke-5 tentang Perkawinan Campuran, Fatwa ke-10 tentang Terorisme, Fatwa ke-11 tentang Perdukunan (Kahânah) dan Peramalan (‘Irâfah), dan Fatwa ke-12 mengenai Pluralisme, Liberalisme, Sekulerisme Agama. Kedua, Satu Fatwa (Fatwa ke-4) tentang Pendangkalan Agama dan Penyalahgunaan Dalil menetapkan telah “merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama.” Ketiga, Dua Fatwa, yaitu Fatwa ke-1 tentang Masalah Jama‘ah, Khalifah dan Bai‘at dan Fatwa ke-6 tentang Paham Syiah, hanya berisi penjelasan. Adapun Tujuh Fatwa yang bernada penyesatan adalah Fatwa ke-2 tentang Islam Jamaah; Fatwa ke-3 tentang Ahmadiyah Qadian; Fatwa ke-7 mengenai Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rasul; Fatwa ke-8 mengenai Darul Arqam; Fatwa ke-9 mengenai Malaikat Jibril Mendampingi Manusia; Fatwa ke-13 tentang Aliran Ahmadiyah; dan Fatwa ke-14 mengenai Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah. Lebih lanjut, ketujuh fatwa ini akan diteliti indikator kesesatannya di bawah ini disebabkan ketujuh fatwa MUI inilah yang secara langsung menfatwakan “sesat-menyesatkan.” Apalagi, empat fatwa (3, 7, 13, 14) menfatwakan pula “berada di luar Islam” dan Dua Fatwa (13, 14) menyatakan “pengikutnya sebagai murtad.” Di samping Tujuh Fatwa ini, Fatwa ke-12 mengenai Pluralisme, Liberalisme, Sekulerisme Agama juga akan diteliti indikator keharamannya disebabkan fatwa ini cukup mendapatkan reaksi dari pendukungnya. Dengan demikian, terdapat delapan fatwa yang akan difokuskan dalam tulisan ini. Untuk memperjelas delapan fatwa MUI itu, dapat dilihat dengan melacak akar tradisi, asal usul atau kesamaan pemikiran ketujuh kelompok yang dipandang sesat oleh MUI tersebut dengan apa yang pernah terjadi di Sejarah Pemikiran Islam. Berikut akar tradisi dan indikator kesesatan ketujuh aliran dimaksud, yaitu:

Islam Jama‘ah Berkenaan dengan masalah Islam Jamaah ini, di dalam Ensiklopedi Islam dikatakan sebagai salah satu aliran keagamaan dalam Islam yang oleh sebagian umat Islam di Indonesia dianggap sebagai kelompok sempalan yang eksklusif, yang sejak tahun 1971 dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung RI.11 Sejalan dengan larangan ini, bahkan salah satunya atas dasar larangan ini, Dewan Pimpinan MUI memfatwakan Islam Jamaah sebagai ajaran yang sesat dan menyesatkan, mengganggu kestabilan negara serta sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya (Islam yang murni). Lebih jelasnya, keputusan dan pernyataan fatwa kedua tentang Islam Jamaah ini, yang tampak pula adanya himbauan. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 266. 11

49

MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015 Pertama, bahwa ajaran Islam Jama’ah, Darul Hadits (atau apapun nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya itu memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. Kedua, menyerukan agar umat Islam berusaha mengindahkan saudarasaudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah Swt. Ketiga, agar umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah Islamiah melalui media pengajian atau media lainnya, terutama terhadap para remaja, pemuda, pelajar, dan seniman yang sedang haus terhadap siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam Jama’ah dalam tahap pertama, dengan metode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan umat yang dihadapi. Keempat, agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap manakala gerakan atau kegiatan Islam Jama’ah (atau apapun nama lain yang dipakainya) sampai menimbulkan keresahan dan kegoncangan rumah tangga dan masyarakat. Adapun yang menjadi alasan diputuskannya Fatwa mengenai Islam Jama’ah tersebut dapat dilihat dari amar Memperhatikan yang terdiri dari tiga poin. Pertama, bahwa faham Islam Jama’ah mulai ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. Karena ajarannya sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan di masyarakat, faham ini dilarang oleh pemerintah pada tahun 1971. Larangan pemerintah tersebut tidak diacuhkan. Mereka terus beroperasi dengan berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak pada sekitar 1977-1978. Kedua, paham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam Jama’ah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka, umat Islam harus mengangkat “Amirul Mukminin” yang menjadi pusat pimpinan dan harus mentaatinya, umat Islam yang masuk golongan ini harus dibai’at dan setia kepada “Amirul Mukminin” dan dijamin masuk surga, ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari “Amirul Mukminin”. Ketiga, pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dari golongan lain walaupun orang tuanya sendiri, tidak sah salat di belakang orang yang bukan Islam Jama’ah, pakaian salat pengikut Islam Jama’ah yang tersentuh oleh orang lain yang bukan pengikutnya harus disucikan, suami harus mengusahakan agar isterinya turut masuk golongan Islam Jama’ah, dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh “Amirul Mukminin”, dan khutbah yang sah bila dilafazkan dalam bahasa Arab.12 Bila dilihat dari indikator kesesatannya, maka Islam Jama’ah ini sesat dalam hal keyakinan dan atau aqidah yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan al-Sunnah. Kesesatan dalam hal keyakinan dan atau aqidah ini biasanya disebabkan melakukan penafsiran alQur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Akibatnya, merasa benar sendiri dan

12

Himpunan Fatwa, h. 38-40.

50


menuduh kelompok lain sebagai pihak yang salah. Bahkan, bukan saja memandang umat di luar kelompok mereka sebagai pihak yang salah, tetapi juga dituduh kafir. Hal ini berarti, mereka mengkafirkan sesama bukan atas dasar dalil syar’i, tetapi semata-mata dikarenakan tidak termasuk kelompok mereka. Dengan demikian, terdapat tiga indikator kesesatan mereka, yakni meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah, melakukan penafsiran al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, dan mengkafirkan sesama tanpa dalil syar’i, seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Ahmadiyah Qadiyan dan Aliran Ahmadiyah Persolan Ahmadiyah Qadiyan yang merupakan Fatwa ke-3 dalam tulisan ini dikaitkan langsung dengan Fatwa ke-13 tentang Aliran Ahmadiyah dikarenakan kedua Fatwa ini berkaitan erat, bahkan boleh dikatan, berisi mengenai masalah yang sama. Berkaitan dengan persoalan Ahmadiyah Qadiyan, MUI dalam Musyawarah Nasional II pada Tahun 1980 yang diselenggarakan di Jakarta memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jama’ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.13 Adapun tentang Aliran Ahmadiyah, Fatwa MUI yang merupakan hasil dari Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005 ini memutuskan dan menetapkan 1. Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). 2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju’ ila al-haqq), yang sejalan dengan al-Qur’an dan al-Hadis. 3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.14 Berbeda dengan Fatwa tentang Ahmadiyah Qadiyan yang tidak diberikan penjelasan, Fatwa mengenai Aliran Ahmadiyah Dewan Pimpinan MUI memberikan penjelasan yang cukup panjang, yaitu sebanyak 12 halaman, satu-satunya Fatwa yang diberikan penjelasan paling panjang.15 Fatwa tentang Ahmadiyah Qadiyan tidak menjelaskan hal-hal yang membuat Ahmadiyah difatwakan sebagai jama’ah di luar Islam yang sesat dan menyesatkan. Artinya, di mana letak kesesatannya tidak diungkap di dalam fatwa ini. Dewan Pimpinan MUI kemudian menyerukan: a. Agar MUI, MUI Daerah Tingkat I dan II, para ulama dan da’i di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentang sesatnya Jema’at Ahmadiyah Qadiyan yang berada di luar Islam; b. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jema’at Ahmadiyah Qadiyan supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar; dan c. Kepada seluruh umat Islam supaya mempertinggi kewaspadaannya, sehingga tidak akan terpengaruh dengan paham yang sesat itu. Himpunan Fatwa, h. 41-2. 14 Ibid., h. 101-105. 15 Ibid., h. 106-118. 13

51

MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015 MUI hanya menginformasikan bahwa sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 (sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah, MUI menfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jama’ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Akan tetapi, karena Fatwa ke-13 tentang Aliran Ahmadiyah bersifat penegasan kembali Fatwa MUI tentang Ahmadiyah Qadiyan yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam), maka alasan-alasan yang melatari dikeluarkan, disesatkan dan dimurtadkannya (orang) Ahmadiyah pastilah tidak berbeda di antara Dua Fatwa ini. Apalagi MUI memberikan penjelasan yang cukup panjang, sehingga faktor-faktor itu dapat diketahui dengan jelas. Dalam penjelasannya, MUI menyatakan bahwa ada tiga poin yang harus digarisbawahi dengan fatwa. Pertama, aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). Kedua, dengan adanya hukum murtad tersebut, MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan al-Qur’an dan Hadis (al-ruju’ ila al-haqq). Ketiga, pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia harus dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah Pemerintah selaku ulil amri. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini.16 Selain itu, dilakukan pula kajian yang mendalam terhadap al-Qur’an, Hadis, Ijma’, Aqwal Ulama serta keputusan-keputusan fatwa ulama di dunia Islam. Mengenai fatwa ulama-ulama di dunia Islam MUI menyebut para ulama Pakistan dan India yang telah bersepakat menghukumi kafir kepada Mirza Ghulam Ahmad serta kedua kelompok pengikutnya sejak 70 tahun yang lalu. Di Pakistan, sejak tahun 1984 Ahmadiyah digolongkan sebagai minoritas non-Muslim, seperti Kristen dan Hindu. MUI juga mengatakan bahwa pelarangan Ahmadiyah dilakukan pula oleh berbagai negara/pemerintahan Muslim seperti Malaysia, Brunei, Saudi Arabia dan berbagai negara Islam lainnya. Kemudian, diinformasikan bahwa para ulama dari berbagai negeri Islam lain yang terdiri dari 144 organisasi Islam dan yang tergabung dalam organisasi Rabithah Alam Islami dalam keputusannya di Makkah al-Mukarromah pada tahun 1973 secara bulat (ijma’) juga menfatwakan Ahmadiyah kelompok yang kafir, keluar dari Islam. Bahkan dalam Konferensi OrganisasiOrganisasi Islam se-dunia pada tanggal 6-10 April 1974, di bawah anjuran Rabithah ‘Alam Islami, merekomendasikan antara lain: setiap lembaga Islam harus melokalisir kegiatan Ahmadiyah dalam tempat ibadah, sekolah, panti dan semua tempat kegiatan mereka yang destruktif; menyatakan Ahmadiyah sebagai kafir dan keluar dari Islam; memutuskan segala hubungan bisnis dengan mereka; mendesak pemerintah-pemerintah Islam untuk melarang setiap kegiatan pengikut Mirza Ghulam Ahmad dan menganggap mereka sebagai 16

Ibid., h. 106.

52


minoritas non-Islam. Berikutnya, MUI menyatakan bahwa kekufuran Ahmadiyah juga telah ditetapkan oleh Fatwa ulama negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), yaitu dalam fatwa Majma’ al-Fiqh al-Islami OKI, melalui keputusannya No 4 (4/2) dalam Muktamar kedua di Jeddah Arab Saudi pada tanggal 10-16 Rabi’ al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa “Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara qath’i (pasti) dan meyakinkan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad Saw.”17 Di dalam penjelasannya tersebut MUI juga menyatakan bahwa bukan saja Aliran Ahmadiyah Qadiyan yang merupakan jama’ah di luar Islam dan sesat-menyesatkan, tetapi Ahmadiyah Lahore pun sama. MUI beralasan bahwa kedua kelompok ini meski berbeda dalam beberapa hal, tetapi mereka sepakat pada hal-hal berikut: bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah al-Mahdi al-Ma’huud dan al-Masih al-Mau’uud, sebagaimana diberitakan Nabi Muhammad Saw; bahwa pada Mirza Ghulam Ahmad diturunkan wahyu, yang wajib dibenarkan dan diikuti oleh seluruh manusia; bahwa kedua kelompok ini sesungguhnya memiliki “konsep kenabian” Mirza Ghulam Ahmad, meski penjelasannya berbeda; bahwa apa yang didakwahkan, diucapkan, dan ditulis dalam semua karya dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad adalah sebuah kebenaran; bahwa mereka yang mendustakan atau mengingkari dakwah Mirza Ghulam Ahmad adalah kafir.18 Karena itulah MUI menetapkan fatwa bahwa Aliran Ahmadiyah, baik Qodiyani ataupun Lahore, sebagai keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan. MUI menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad tidak lebih dari orang-orang yang mengaku sebagai nabi dengan cara menakwil makna nubuwwah dan risalah, sebagaimana Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-‘Unsa dan Thalaihah bin Khuwailid yang diperangi para sahabat Nabi Saw.19 Bila dilihat dari indikator kesesatannya, maka Aliran Ahmadiyah, baik Qadiyan maupun Lahore, sesat dalam hal keyakinan dan atau aqidah yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan al-Sunnah, meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur’an; melakukan penafsiran alQur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; mengingkari Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi dan rasul terakhir; dan mengkafirkan sesama tanpa dalil syar’i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Dengan demikian, terdapat Ibid., h. 117. Ibid., h. 114-5. 19 Ibid., h. 115. 17 18

53

MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015 lima indikator kesesatan Aliran Ahmadiyah yang, menurut Ali Mustafa Yaqub, merupakan produk kolonialis Inggris dan gerakan benalu dalam Islam ini.20

Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rasul Berkaitan dengan Fatwa ke-7 ini MUI memutuskan dan menfatwakan bahwa aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber hukum syariat Islam, adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam; kepada mereka yang secara sadar atau tidak, telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat; dan menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran yang sesat itu.21 Sebelum memutuskan dan menetapkan Fatwa tentang Aliran yang Menolak Sunah/ Hadis Rasul tersebut MUI menyatakan bahwa Hadis Nabi Muhammad Saw. merupakan sumber Syari’at Islam. MUI mendasarkan pandangannya ini pada ayat-ayat al-Qur’an (di antaranya Q.S. al-Hasyr/59: 7, Q.S. al-Nisâ’/4: 59, 65, 80, 105 dan 150-151, Q.S. Ali ‘Imrân/3: 31-32, dan Q.S. al-Nahl/16: 44), hadis-hadis Rasulullah, dan Ijma’ para sahabat Rasulullah, baik selama hayatnya maupun setelah wafatnya. Di samping menyatakan bahwa Hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber Syariat Islam, MUI juga mengatakan bahwa adanya aliran tersebut di tengah-tengah masyarakat akan menodai murninya agama Islam dan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam, yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas/ketahanan nasional. Dua hal inilah yang mendasari atau melatari lahirnya Fatwa ke-7 tentang Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rasul. MUI tidak menambahkan penjelasan mengenai fatwa ini. Bila dilihat dari perspektif Sejarah Pemikiran Islam, maka sebelumnya telah ada kelompok yang menolak Sunnah/Hadis Rasulullah sebagai sumber syariat Islam. Fazlur Rahman,22 misalnya, menyebutkan telah adanya oposisi zaman klasik terhadap hadis (bukan sunnah), meski bukan dalam pengertian penolakan hadis secara keseluruhan, yaitu kaum Hanafiyah menolak hadis yang tidak mutawatir; kaum Mâlikiyah menolak hadis ahad dan lebih berpegang kepada sunnah (tradisi) Madinah;23 dan kaum Muktazilah menolak hadis-hadis yang bertentangan dengan akal, khususnya hadis-hadis tentang Ali Mustafa Yaqub, Islam Masa Kini (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 93-100. Dua poin berikutnya berupa harapan dan permintaan, yaitu: 4. Mengharapkan kepada para Ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat. 5. Meminta dengan sangat kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad Saw.... sebagai sumber Syariat Islam. Himpunan Fatwa, h. 50-56. 22 Fazlur Rahman, Islam, h. 60-63. 23 Maksud Imam Mâlik atau kaum Mâlikiyah menolak hadis ahad dan lebih berpegang kepada sunnah (tradisi) Madinah ini harus dipahami secara baik supaya tidak salah paham dikarenakan Imam Mâlik, dalam pengelompokan al-Syahrastânî, termasuk kelompok mujtahid ahli hadis, yang dibedakan dengan ahli ‘Iraq atau Imam Abû Hanîfah dan pengikutnya yang dikelompokkan sebagai mujtahid ahli ra’yi. Al-Syahrastânî, al-Milal wa al-Nihal, h. 166-7. 20 21

54


antropomorfisme.24 Penolakan zaman klasik ini, barangkali, menjadi cikal-bakal adanya kelompok inkâr al-hadîts dan inkâr al-sunnah. Sayyid Ahmad Khan (1232-1316 H/18171898 M), menurut Rahman, yang awalnya mendesak untuk membedakan antara hadis yang asli dan yang tidak asli, pada akhirnya sama seperti rekannya, Charagh ‘Ali, menolak hadis. Dalam pandangan Rahman, sikap ini telah meninggalkan warisan yang permanen di anak benua India, di mana sekelompok umat telah muncul dengan menamakan diri mereka sebagai ahl al-Qur’an dan mereka menolak hadis secara keseluruhan.25 Dari informasi itu menunjukkan bahwa umat yang menolak hadis itu, pada dasarnya, tidak seragam. Umumnya, orang-orang yang menolak hadis/sunnah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, sesuai dengan sikap mereka terhadap hadis/sunnah. Pertama, kelompok yang menolak seluruh hadis Rasulullah Saw. sebagai hujah atau sebagai sumber kedua ajaran Islam. Bagi kelompok ini, satu-satunya sumber ajaran Islam adalah al-Qur’an. Kelompok ini sudah eksis di zaman Imam Syâfi‘î. Kedua, kelompok yang menolak hadis-hadis Rasulullah Saw. yang kandungannya tidak disebutkan di dalam al-Qur’an, baik secara implisit maupun eksplisit. Penolakan kelompok ini menunjukkan bahwa hadis tidak memiliki otoritas untuk menentukan hukum baru di luar yang ditentukan al-Qur’an. Kelompok kedua ini, sebagaimana kelompok pertama, sudah eksis di zaman Imam Syâfi‘î. Ketiga, kelompok yang tidak bersedia menerima hadis Rasulullah Saw. sebagai hujah kecuali hadis yang mutawatir. Mereka ini menolak hadis-hadis âhâd sebagai hujah, meski di antara hadis-hadis âhâd ini ada yang memenuhi syarat-syarat sahih. Kelompok ketiga inipun telah muncul di zaman Imam Syâfi‘î (Imam yang dikukuhkan sebagai nashr al-sunnah, pembela al-Sunnah).26 Argumen-argumen ketiga kelompok inkarsunah ini disanggah Imam Syâfi‘î dan sanggahan Imam Syâfi‘î terhadap kelompok inkarsunah ini telah berhasil membendung gerakan mereka (gerakan inkarsunah) untuk kurun waktu yang cukup panjang, sebab sejak saat Di kalangan mutakallimin di samping kaum Muktazilah, kaum Khawarij juga menolak hadis ahad sebagai hujjah. Fatchur Rahman, Ikhtishar Musthalahul Hadits, (Bandung: Alma’arif, 1987), h. 46. Sejalan dengan hal ini, Ali Mustafa Yaqub menyatakan bahwa tidak tepat mengatakan bahwa semua golongan Khawarij menolak hadis disebabkan ada di antara kaum Khawarij, yakni kelompok Ibadhiyah, yang menerima hadis secara keseluruhan, baik yang diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thâlib, Aisyah isteri Nabi Saw..., ‘Utsman bin ‘Affan, Abu Hurairah, Anas bin Malik radhiya Allah ‘anhum maupun yang dari sahabat-sahabat lainnya. Demikian pula dengan kaum Muktazilah. Menurut Yaqub, Madzhab Muktazilah tidak dapat disebut sebagai pengingkar Sunnah, tetapi sebaliknya, mereka menerima Sunnah seperti halnya mayoritas umat Islam. Hanya saja, Yaqub mengakui kemungkinan adanya beberapa hadis yang mereka kritik apabila hadis itu berlawanan dengan pemikiran madzhab mereka. Walau Yaqub mengakui adanya kemungkinan ini, tetapi Yaqub tetap menyatakan bahwa hal itu bukan berarti Muktazilah menolak hadis secara keseluruhan. Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis, Cet. -4 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 40-43. 25 Fazlur Rahman, Islam, h. 219. Di samping Sayyid Ahmad Khan dan Charagh ‘Ali, Ali Mustafa Yaqub juga menyebut tokoh-tokoh inkarsunah dari India yang lainnya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, Abdullah al-Jakr, Ahmad al-Din dan Ghulam Ahmad Parwez. Tokoh yang terakhir inilah yang mendirikan organisasi ahl al-Qur’an. Yaqub, Kritik Hadis, h. 50. 26 M. Quraish Shihab, “Membumikan” Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1992), h. 123-124. 24

55

MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015 itu tidak ada lagi catatan dalam sejarah pemikiran Islam akan adanya gerakan inkarsunah, kecuali di akhir abad ke-19 dan di abad ke-20 gerakan itu muncul kembali.27 Peran Imam Syâfi‘î sebagai pembela Sunnah itu diakui oleh Ali Mustafa Yaqub. Namun, Yaqub menunjukkan lebih jauh tentang cikal-bakal munculnya paham inkarsunah ini. Menurut Yaqub, cikal-bakal munculnya paham inkarsunah ini berawal dari adanya individu sahabat, di antaranya Umayyah bin ‘Abdullâh bin Khalid (w. 87 H) yang merupakan kemenakan ‘Abdullâh bin ‘Umar (w. 74 H), yang tidak peduli terhadap hadis. Akan tetapi, individu sahabat ini akan segera sadar akan kekeliruannya setelah disadarkan oleh sahabat lainnya. Kemudian, Ya‘qûb menunjukkan bahwa gejala inkarsunah ini pada akhir abad kedua hijri terjadi di Irak, khususnya Basrah. Sebagaimana telah disebutkan, berkat pembelaan Imam Syâfi‘î kelompok inkarsunah ini menjadi hilang dalam waktu yang cukup panjang, hingga kemunculannya kembali di abad keempatbelas hijri atau kesembilanbelas masehi dikarenakan adanya pengaruh kolonialisme yang melanda umat Islam dan ingin menguasai Dunia Islam. Karena itu, bila di era klasik kelompok inkarsunah itu hanya terjadi di Iraq, maka di era modern terjadi di berbagai belahan Dunia Islam, yang bukan saja terjadi di Mesir dan India (Pakistan), tetapi juga terjadi di Indonesia.28 Tokoh-tokoh inkarsunah zaman modern yang terkenal adalah Tawfiq Sidqi (w. 1920) dan Rasyad Khalifa (keduanya dari Mesir, tetapi tokoh yang kedua menetap di Amerika serikat), Ghulam Ahmad Parvez (India, lahir 1920), dan Kassim Ahmad (Malaysia).Tokoh-tokoh inkarsunah di Indonesia, di antaranya, Abdul Rahman, Moch. Irham, Sutarto dan Lukman Saad. Oleh karena kelompok ini sempat meresahkan masyarakat dan banyak menimbulkan reaksi, maka atas kejadian ini keluarlah Surat Keputusan Jaksa Agung No.Kep-169/J.A./1983 tertanggal 30 September 1983 yang berisi larangan terhadap aliran inkarsunah di seluruh wilayah Republik Indonesia.29 Mungkin saja SK Jaksa Agung ini juga merupakan tindak lanjut dari Fatwa MUI yang ke-7 tentang Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rasul yang ditetapkan MUI dua bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 16 Ramadhan 1403 H. atau tanggal 27 Juni 1983 M. Dari uraian itu dapat diketahui bahwa paham inkarsunah dapat dilacak asal-usulnya atau gejala-gejalanya sampai zaman Islam yang cukup dini, yakni pada zaman sahabat. Kalau dilihat dari indikator kesesatannya, maka aliran yang menolak Sunah/Hadis Rasul itu tampaknya hanya sesat dalam hal pengingkaran terhadap kedudukan hadis Nabi Saw. sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur’an.

Darul Arqam Fatwa MUI yang ke-8 tentang Darul Arqam ini, di antaranya, berbunyi: Mendukung sepenuhnya Keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh, Majelis Ulama Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jilid II, h. 225-227. Yaqub, Kritik Hadis, h. 39-51. 29 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, h. 226. 27 28

56


Indonesia Tingkat I Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Riau, dan Keputusan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta memperkuat kesepakatan Silaturahmi Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1, Tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru, yang pada intinya menyatakan bahwa Ajaran Darul Arqam adalah ajaran yang menyimpang dari Akidah Islamiyah. Selanjutnya, kepada Umat Islam yang sudah terlanjur mengikuti ajaran tersebut agar segera kembali kepada ajaran Islam yang benar, ajaran yang sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. Dalam amar keputusan dan ketetapan fatwa yang ditanda tangani pada tanggal 13 Agustus 1994 oleh Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan MUI ini, yakni KH. Hasan Basri dan H.S. Prodjokusumo, tidak terdapat klausul sesat dan menyesatkan, tetapi di awal tulisan tentang fatwa ini dinyatakan bahwa dalam Silaturrahmi Nasional pada tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru diperoleh kesepakatan, di antaranya, Darul Arqam yang inti ajarannya Aurad Muhammadiyah adalah paham yang menyimpang dari akidah Islam serta paham yang sesat menyesatkan.30 Dengan demikian, dapat difahami bahwa ajaran Darul Arqam dalam fatwa ini dinyatakan sebagai faham yang bukan saja menyimpang dari Akidah Islamiyah, tetapi juga sesat menyesatkan. Ajaran Aurad Muhammadiyah (wirid-wirid Muhammad) yang dinilai menyimpang dan sesat-menyesatkan itu adalah ajaran tentang wirid (bacaan rutin) yang dibaca setelah salat, yang diterima secara langsung dari Nabi Muhammad Saw. oleh sang pendiri Darul Arqam, Muhammad Suhaimi, dalam keadaan jaga di sisi Ka’bah. Menurut Yaqub, ada yang mengatakan kalau dari segi substansi wirid itu sendiri masih dapat dipertimbangkan, tetapi klaim bahwa wirid itu merupakan ajaran langsung dari Nabi Saw. merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Bagi Ya‘qub—dan tentu saja merupakan pandangan mayoritas umat—apabila klaim bertemu Nabi Saw. dalam keadaan jaga ini dibenarkan, maka suatu saat nanti akan ada lagi orang-orang yang mengklaim diri bertemu secara langsung dengan Nabi dalam keadaan jaga, di mana Nabi mengajarkan wirid-wirid tertentu untuk diamalkan dan disebarkan kepada orang lain. “Kalau ini terjadi,” tulis Yaqub, “maka akan kacaulah agama Islam.”31 Akan tetapi, kalau klaim bertemu Nabi itu dalam keadaan tidur (mimpi), maka klaim itu dapat saja dipertimbangkan dikarenakan Nabi sendiri membenarkan kemungkinan umatnya bermimpi bertemu dengan Nabi. Dilihat dari indikator kesesatan yang ditetapkan MUI, maka kesesatan Darul Arqam adalah meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan alSunnah. Di samping indikator ini, tampaknya keyakinan Darul Arqam tentang penerimaan ajaran dari Nabi setelah Nabi tiada dapat pula dikategorikan pada pengingkaran terhadap otensitas dan atau kebenaran isi al-Qur’an, dikarenakan al-Qur’an telah menyatakan akan kesempurnaan ajaran Islam. Karena itu, terdapat dua indikator kesesatan Darul Arqam ini. 30 31

Himpunan Fatwa, h. 57-61. Yaqub, Islam Masa Kini, 103-105.

57

MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015

Tentang Malaikat Jibril Mendampingi Manusia Fatwa ke-9 ini berawal dari surat permohonan Ir. Andan Nadriasta tanggal 4 Oktober 1997 mengenai ajaran kelompok pengajian yang dipimpin oleh Ibu Lia Aminuddin, yang menyatakan bahwa dirinya (Ibu Lia Aminuddin) didampingi dan mendapatkan ajaran dari Malaikat Jibril. Setelah memberikan uraian yang cukup banyak tentang masalah ini MUI memutuskan dan memfatwakan bahwa Doa Keyakinan atau akidah tentang malaikat, termasuk malaikat Jibril, baik mengenai sifat dan tugasnya harus didasarkan pada keterangan atau penjelasan dari wahyu (al-Qur’an dan Hadis). Menurut MUI, tidak ada satupun ayat maupun hadis yang menyatakan bahwa malaikat Jibril masih diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan ajaran kepada umat manusia, baik ajaran baru atau ajaran yang bersifat penjelasan terhadap ajaran agama yang telah ada, dikarenakan ajaran Allah telah sempurna. Pengakuan seseorang bahwa dirinya didampingi dan mendapat ajaran keagamaan dari malaikat Jibril bertentangan dengan al-Qur’an.Oleh karena itu, pengakuan itu dipandang sesat dan meyesatkan. Fatwa ini diakhiri dengan empat poin himbauan, satu di antaranya, kepada: Ibu Lia Aminudin (dan jama’ahnya), dan orang lain yang memiliki keyakinan serupa, yakni keyakinan bahwa dirinya mendapat ajaran agama dari malaikat Jibril, agar kembali dan mendalami ajaran Islam, terutama dalam bidang akidah, dengan memahami dan mempelajari al-Qur’an dan hadis kepada ulama, dan menurut kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya oleh para ulama sebagai pedoman dalam mempelajari al-Qur’an dan hadis.32 Fatwa ke-9 tentang Malaikat Jibril Mendampingi Manusia yang diklaim oleh Ibu Lia Aminudin itu tidak diberi penjelasan tambahan, tetapi sebelum fatwa diputuskan MUI memberikan penjelasan atau argumen-argumen yang menjadi dasar fatwa ini diputuskan. Argumen yang disampaikan MUI ini cukup panjang sehingga Fatwa ke-9 ini terdiri dari empatbelas halaman. Salah satu argumen MUI adalah keyakinan umat Islam bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, yang kesempurnaannya meliputi seluruh aspek ajaran, sehingga tidak diperlukan lagi adanya ajaran tambahan, dan dengan demikian Malaikat Jibril telah selesai tugasnya sebagai pembawa wahyu dengan wafatnya rasul terakhir, Muhammad Saw.: Malaikat Jibril tidak akan pernah turun lagi ke bumi setelah wafatnya Rasulullah Saw. karena tugas Malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu telah berakhir dengan berakhirnya (wafatnya) Rasulullah Saw.;33 sesudah Nabi Muhammad wafat Jibril tidak akan lagi menurunkan wahyu maupun ajaran kepada siapapun, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan ajaran Allah untuk umat manusia telah dinyatakan sempurna. Argumen MUI lainnya adalah ketidakmungkinan Malaikat berbohong, sementara malaikat yang diklaim mendampingi Ibu Lia Aminudin melakukan kebohongan, seperti mengakui dirinya bernama Jibril, tetapi esok harinya atau hari sebelumnya mengaku bernama selain Jibril.34 Himpunan Fatwa, h. 62-75. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islan, Ensiklopedi Islam, Jilid II, h. 136. 34 Himpunan Fatwa, h. 67, 70. 32 33

58


Atas dasar itu, klaim Ibu Lia Aminudin itu dinyatakan sesat-menyesatkan dan indikator kesesatannya adalah Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan alQur’an dan al-Sunnah. Di samping indikator ini, tampaknya Ibu Lia Aminudin dapat pula dinilai mengingkari kebenaran isi al-Qur’an, sehingga pengingkaran terhadap isi al-Qur’an ini dapat pula dijadikan indikator kesesatannya. Dengan demikian, terdapat dua indikator kesesatan Ibu Lia Aminudin.

Pluralisme, Liberalisme, Sekulerisme Agama Fatwa ke-12 ini merupakan salah satu produk Musyawarah Nasional MUI VII yang diselenggarakan pada tanggal 26-29 Juli 2005. Berkenaan dengan masalah ini MUI memutuskan dan menetapkan dua ketentuan sebagai berikut, Pertama: Ketentuan Umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. 2. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. 3. Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (al-Qur’an dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. 4. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Kedua: Ketentuan Hukum. 1. Pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. 2. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. 3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. 4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Setelah memutuskan dan menetapkan dengan kedua ketentuan ini MUI juga memberikan penjelasan tentang Fatwa Pluralisme, Liberalisme dan Sekulerisme Agama tersebut.35 Dalam penjelasannya, MUI menyatakan bahwa aliran atau paham sekularisme dan liberalisme agama ini telah berkembang di kalangan kelompok tertentu di Indonesia. Dua aliran pemikiran ini dipandang MUI telah menyimpang dari sendi-sendi ajaran Islam 35

Ibid., h. 92-100.

59

MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015 dan merusak keyakinan serta pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam. MUI juga memandang bahwa pendukung dua aliran ini telah melakukan penafsiran agama secara bebas dan tanpa kaidah penuntun, sehingga melahirkan faham Ibahiyah (menghalalkan segala tindakan) yang berkaitan dengan etika dan agama serta dampak lainnya. Kemudian, MUI melihat bahwa dalam pandangan pluralisme agama, semua agama dianggap sama. Anggapan ini dinilai MUI memunculkan relativisme agama yang dapat mendangkalkan keyakinan akidah. Bahkan, dalam penglihatan MUI, para penganjur prularisme, liberalisme dan sekularisme agama itu telah bertindak terlalu jauh dengan menganggap bahwa banyak ayat-ayat al-Qur’an (Kitab Suci Umat Islam yang dijamin keotentikannya oleh Allah Swt. sudah tidak relevan lagi, seperti larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan laki-laki non-Islam sudah tidak relevan lagi.36 Apabila dilihat dari indikator kesesatan yang ditetapkan MUI, maka para pendukung pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama itu sesat dalam hal: meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah, mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi al-Qur’an, dan melakukan penafsiran al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Dengan demikian, terdapat tiga indikator kesesatan para pendukung pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama.

Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah Fatwa tentang Aliran al-Qiyadah Al-Islamiyah ini MUI memutuskan dan menetapkan bahwa Pertama: Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang mengajarkan ajaran, antara lain: 1. Adanya syahadat baru, yang berbunyi: “Asyhadu alla ilâha illa Allâh wa asyhadu anna masih al-Mau’ud Rasûl Allâh”, 2. Adanya nabi/rasul baru sesudah Nabi Muhammad Saw., 3. Belum mewajibkan salat, puasa dan haji, adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Kedua: Ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah tersebut adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad (keluar dari Islam); Ketiga: Bagi mereka yang terlanjur mengikuti ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah supaya bertobat dan segera kembali kepada ajaran Islam (al-ruju’ ila al-haq). Ajaran aliran al-Qiyadah alIslamiyah telah terbukti menodai dan mencemari agama Islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dengan mengatasnamakan Islam.37 Ajaran dan pendirian Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah itu, tampaknya, tidak jauh berbeda dengan Aliran Ahmadiyah. Kedua aliran ini sama-sama mengajarkan syahadat yang baru dan meyakini adanya nabi/rasul setelah Muhammad Saw. Aliran Ahmadiyah Kompas, 18/11/2002. Poin yang kelima berbunyi “pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham dan ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah, menutup semua tempat kegiatan serta menindak tegas pimpinan aliran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Himpunan Fatwa, h. 119-123. 36 37

60


meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah al-Mahdi al-Ma‘hud dan al-Masih al-Mau‘ud, yang kemudian diyakini pula sebagai nabi/rasul. Keyakinan Aliran Ahmadiyah ini bersumber dari klaim Mirza Ghulam Ahmad sendiri yang mengklaim diri sebagai al-Mahdi al-Ma’huud dan al-Masih al-Mau‘ud serta sebagai nabi/rasul. Demikian pula dengan Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah, meski ada perbedaan sedikit. Ahmad Moshaddeq, pendiri aliran al-Qiyadah al-Islamiyah, mengklaim diri sebagai masih al-Mau’ud dan sebagai Rasul Allah sehingga ajaran syahadatnya berbunyi: Asyhadu allâ ilâha illa Allâh wa asyhadu anna masih al-Mau’ud Rasûl Allâh. Hal ini berarti, Ahmad Moshaddeq bukan saja mengajarkan syahadat yang baru, tetapi juga mengajarkan adanya rasul yang baru, yang tidak lain tidak bukan adalah dirinya sendiri. Ahmad Moshaddeq pun mengajarkan bahwa salat, puasa dan haji belum wajib dilaksanakan. Jika dilihat dari indikator kesesatannya, maka kesesatan Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah boleh dikatakan sama dengan kesesatan Aliran Ahmadiyah, yaitu sesat dalam hal keyakinan dan atau akidah yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan al-Sunnah; meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur’an; melakukan penafsiran al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidahkaidah tafsir; mengingkari Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi dan rasul terakhir; dan mengkafirkan sesama tanpa dalil syar’i, seperti mengkafirkan Muslim hanya karena bukan kelompoknya. Dengan demikian, terdapat lima indikator kesesatan Aliran al-Qiyadah alIslamiyah, sama dengan indikator kesesatan Aliran Ahmadiyah.

Penutup Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia (1976-2010) itu didasarkan pada sepuluh indikator atau kriteria sesat-tidaknya suatu aliran yang telah ditetapkan MUI sendiri. Dari ketujuh aliran sesat di Indonesia itu dapat diketahui bahwa di antara aliran itu ada yang hanya memiliki satu indikator kesesatan, tapi ada juga yang memiliki lima indikator kesesatan. Kedelapan aliran itu dipandang sesat disebabkan berkaitan dengan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam di Indonesia. Bila ada paham atau aliran yang sesat-menyesatkan, maka setelah dilakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam MUI akan mengeluarkan fatwa tentang sesatnya paham atau aliran tersebut.Bahkan, ada yang dinyatakan telah kafir (berada di luar Islam) dan murtad. Paham atau aliran yang sesat itu, ternyata, dapat dilacak akar sejarahnya dalam tradisi Sejarah Pemikiran Islam, khususnya dalam pemikiran Kaum Khawârij. Bahkan, ada yang dapat dilacak ke zaman sahabat.Dengan demikian, Fatwa MUI itu boleh dikata merupakan representasi sikap tegas kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang sesatmenyesatkan yang telah terjadi di sepanjang Sejarah Islam. Hanya saja, tampaknya, aliran atau paham sesat itu akan tetap eksis di Indonesia meski sudah ada fatwa sesat dari MUI dikarenakan mereka tidak pernah bersedia melepas idiologi yang mereka jadikan untuk 61

MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015 menjustifikasi gerakan mereka, yaitu ideologi: merekalah yang benar dan yang lain salah (sesat dan kafir).

Pustaka Acuan Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam. Jilid II dan III. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993. Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010. Izutsu, Toshihiko. Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994. Mudzhar, Mohammad Atho. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonsia 1975 –1988. Jakarta: INIS, 1993. Munawwir, Ahmad warson. Al Munawwir: Kamus Arab–Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997. Rahman, Fatchur, Ikhtishar Musthalahul Hadits, Cet. V, Bandung: PT Alma’arif, 1987 Rahman, Fazlur. Islam. Chicago: The University of Chicago, 1979. Shihab, M. Quraish. “Membumikan” Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 1992. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Al-Thûsî, Abû Nashr al-Sarrâj. al-Luma‘. Kairo: Maktabah al-Tsaqâfah al-Dîniyyah, t.t. Yaqub, Ali Mustafa. Islam Masa Kini. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001. Yaqub, Ali Mustafa. Kritik Hadis, Cet. 4. Jakarta: Pustaka Firdaaus, 2004. Yunus, Mahmud. Kamus Arab–Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Qur’an, 1973. Yusuf, M. Yunan. Alam Pikiran Islam: Pemikiran Kalam. Jakarta: Perkasa, 1990. Jawapos, Jakarta: Rabu, 07 Nov 2007. NU Online, Jakarta:www.nu.or.id, Selasa, 6 November 2007

62

FATWA MUI TENTANG ALIRAN SESAT DI INDONESIA ( )

Recommend Documents