ANALISIS YURIDIS ATAS PERBUATAN NOTARIS YANG MENIMBULKAN DELIK-DELIK PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan NO. 2601/Pid.B/2003/PN.Mdn)
TESIS
Oleh SERLI DWI WARMI 077011063/MKn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
Universitas Sumatera Utara
ANALISIS YURIDIS ATAS PERBUATAN NOTARIS YANG MENIMBULKAN DELIK-DELIK PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan NO. 2601/Pid.B/2003/PN.Mdn)
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Dalam Program Studi Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh SERLI DWI WARMI 077011063/MKn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
Universitas Sumatera Utara
Judul Tesis
Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi
: ANALISIS YURIDIS ATAS PERBUATAN NOTARIS YANG MENIMBULKAN DELIK-DELIK PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2601/Pid.B/2003/PN.Mdn) : Serli Dwi Warmi : 077011063 : Kenotariatan
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN) Ketua
(Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH.CN.M.Hum) Anggota
(Notaris Syahril Sofyan, SH, MKn) Anggota
Ketua Program
Dekan
(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)
(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)
Tanggal Lulus : 26 Oktober 2009
Universitas Sumatera Utara
Telah Diuji Pada tanggal : 26 Oktober 2009
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua Anggota
: Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN : Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH.CN.M.Hum Notaris Syahril Sofyan, SH, MKn Notaris Syafnil Gani, SH, M.Hum Notaris Chairani Bustami, SH, SpN.MKn
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus proses peralihan/balik nama sertipikat adalah pembayaran pajak PPh dan BPHTB. Pembayaran pajak PPh dan BPHTB ini merupakan kewajiban dari wajib pajak untuk membayarnya, namun pembayaran tersebut juga bisa dilakukan oleh notaris jika para pihak meminta bantuan kepada notaris untuk membayarnya. Akan tetapi kepercayaan yang diberikan klien kepada notaris itu justru disalah gunakan dengan cara membuat bukti setoran PPh dan BPHTB serta SPPT PBB Tahun 2002 secara fiktif. Berdasarkan uraian diatas, akan dikaji bagaimana keabsahan sebuah akta yang dibuat oleh notaris yang menimbulkan delik pidana dan bagaimana faktor penyebab timbulnya perbuatan notaris yang menimbulkan delik-delik pidana serta bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya mengatasi tentang perbuatan notaris yang menimbulkan delikdelik pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan hukum pustaka, dilengkapi dengan pendekatan deskriptif analisis dan disamping itu untuk mendukung hasil penelitian ini maka dilakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada narasumber. Dengan demikian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan notaris yang menimbulkan delik pidana, tidak menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi batal, baik itu akta Pengikatan Jual Beli maupun Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT. Karena syarat-syarat formil untuk proses peralihan hak atas tanah sudah terpenuhi, sedangkan perbuatan notaris yang menggelapkan PPh dan BPHTB serta SPPT PBB Tahun 2002 secara fiktif merupakan perbuatan pidana murni yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Akte Jual Beli. Dalam hal ini yang menjadi faktor penyebabnya dapat terdiri dari faktor intern dan extern. Selain dari faktor itu ada lagi faktor penyebab lainya yaitu faktor penyimpangan prilaku hukum, faktor disintegrasi dari peraturan hukum serta faktor politik, ekonomi dan sosial budaya dan kantib. Untuk menanggulangi perbuatan notaris tersebut maka diambil suatu langkah kebijakan berupa penal dan non penal. Dari uraian tersebut, maka disarankan agar sebaiknya didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dimasukkan salah satu pasal yang berbunyi kepada penitera pengadilan negeri agar mengirimkan salinan isi putusan yang dijatuhkan majelis hakim apabila terdapat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam jabatannya, agar seorang notaris harus menambah pengetahuan/ pemahaman ilmu hukum yang kuat serta keterampilan dalam melayani masyarakat yang berpaku pada kode etik notaris guna menjunjung tinggi etika profesional, serta sebaiknya didalam hukum pidana sudah mengatur delik-delik khusus secara tersendiri mengenai penyimpangan yang dilakukan notaris dalam jabatannya sebagai pejabat umum. Kata Kunci : Perbuatan Notaris dan Delik Pidana
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
One of the conditions that must be met in managing the transition process / certificate under the name of the payment of income tax and Customs Acquisition Rights Land and Building. Payment of Income Tax and Customs Acquisition of Land Rights and the building was an obligation of taxpayers to pay, but payment can also be done by the notary if the parties to the notary public for help to pay for it. But the trust given to the notary client that just misused a way to deposit proof of Income Tax and Customs Acquisition Rights Land and Building Tax and Annual Pemberitahunan of Land and Building Tax Year 2002 are fictitious. Based on the above, will study how the validity of a deed made by a notary who led a criminal offense and how the factors causing the notary deed-led offense of criminal offenses and how the criminal law policy in an effort to overcome the notarial deed which led to the offensecriminal offenses. This is a normative jurisdiction research by surveying the legal bibliographical materials, and completed by deductive approach and field analysis with an interview to the informants, and the facts are analysed, represented as to the actual datas and facts. Thus, it can be concluded that the notarial acts that cause a criminal offense, not cause he made deed is void, whether it is binding Sale and Purchase Deed and the Deed of Sale and Purchase is made before Land Officials Certificate Maker. Because the formal requirements for the transition process of land rights are met, while embezzling the notary deed Income Tax and Customs Acquisition Rights and the Land and Building Tax Notice of Land and Building of 2002 in the fictional is purely a criminal act that had nothing to do the deed of Sale and Purchase. In this case the factors can consist of internal and extern factors. Apart from these factors there is another factor that causes other legal behavior deviation factor, the factor of disintegration of the rule of law and political factors, economic and socio-cultural and kantib. To overcome the notarial deed is then taken a step in the form of penal policy and non-penal. From the description, it is recommended that should in the Law Office Notary included one article that said the courts penitera to send a copy of the contents of the decision of the judges imposed if there is any criminal act committed by a notary in the office, so that a notary must be add knowledge / understanding of the strong legal knowledge and skills in serving the public who spiked the notarial ethics to uphold professional ethics, as well as in criminal law should have set the offense-specific offense in isolation of the irregularities committed in the office as a notary public officer. Keywords: Deeds and Notaries Criminal offense
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini telah selesai penulis susun dengan baik. Penulis menyadari bahwa mulai dari persiapan sampai penulisan tesis ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan, memberi dorongan semangat dan sumbangan pemikiran lain yang sangat berharga kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, Ibu Dr. T. Kezeirina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum, dan Bapak Syahril Sofyan, SH, MKn, selaku komisi pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih ditujukan juga kepada yang terhormat dan terpelajar Bapak Syafnil Gani, SH, M.Hum, dan Ibu Chairani Bustami, SH, SpN, MKn, yang telah berkenan memberi masukan dan arahan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai tahap ujian tertutup sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan yang sebar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Chairuddin P.Lubis, DTM&H, Sp.A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada
Universitas Sumatera Utara
kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc, selaku Direktris sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dan para asisten Direktris serta seluruh staf atas bantuan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga dapat diselesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan (MKn) sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan (MKn) sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 4. Pada bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Magister Kenotariatan sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis sampai kepada tingkat Magister Kenotariatan. 5. Para pegawai/karyawan pada program studi Magister Kenotariatan sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 6. Para sahabat yang berbaik hati, yaitu Debora, Bang Bangun, Bang Cory, Kak Ema, Kak Vina, Natal, Kak Tina, Era, Lia dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan support kepada penulis selama masa pendidikan. Suatu rasa kebanggaan tersendiri dalam kesempatan ini penulis juga turut menghaturkan sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Prof.Dr.Ediwarman, SH, M.Hum dan Ibunda Jasmi Rivai, SH, serta abang dan adik-adik penulis yakni DR. Rauffen Rissyamdani, Wessy Trisna, SH dan
Universitas Sumatera Utara
Ahmad Fadli, Tek Ema, Tek Rat, dan adikku Devi, yang telah memberikan doa dan perhatian yang cukup besar selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Aldi Subhan Lubis, SH yang selama ini telah memberikan semangat dan doa serta dorongan agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan yang sangat berharga ini dengan baik. Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari ketidak sempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik ALLAH SWT semata. Namun demikian besar harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca umumnya. Amin ya Robbal Alamin.
Medan,
September 2009 Penulis,
SERLI DWI WARMI
Universitas Sumatera Utara
RIWAYAT HIDUP
I.
IDENTITAS PRIBADI
Nama Lengkap
:
Serli Dwiwarmi
Tempat/Tanggal Lahir
:
Medan/ 18 Nopember 1984
Status
:
Belum Menikah
Alamat
:
Jl. Kota Baru II No. 44 Medan
Nama Ayah
:
Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Nama Ibu
:
Jasmi Riva’I, SH
Nama Saudara Kandung
:
1. DR. Rauffen Rissyamdani 2. Wessy Trisna, SH 3. Ahmad Fadly
II.
KELUARGA
III. PENDIDIKAN -
SD
:
Tahun 1991 s/d 1997 SD Perguruan Nasional Khalsa – Medan
-
SLTP
:
Tahun 1997 s/d 2000 SLTP Negeri 11 – Medan
-
SMU
:
Tahun 2000 s/d 2003 SMU Negeri 3 – Medan
-
Perguruan Tinggi/S1
:
Tahun 2003 s/d 2007 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara – Medan
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
ABSTRAK ......................................................................................................
i
ABSTRACT .....................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR....................................................................................
iii
RIWAYAT HIDUP ........................................................................................
vi
DAFTAR ISI...................................................................................................
vii
BAB I PENDAHULUAN
BAB II
A. Latar Belakang........................................................................
1
B. Perumusan Masalah.................................................................
9
C. Tujuan Penelitian.....................................................................
10
D. Manfaat Penelitian..................................................................
10
E. Keaslian Penelitian..................................................................
11
F. Kerangka Teori dan Konsep..................................................
12
1. Kerangka Teori..................................................................
12
2. Kerangka Konsep..............................................................
26
G. Metode Penelitian .................................................................
27
1. Spesifikasi Penelitian ......................................................
27
2. Metode Pendekatan .........................................................
29
3. Alat Pengumpulan Data ..................................................
30
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ..............
30
5. Analisis Data ...................................................................
31
KEABSAHAN SEBUAH AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
YANG
MENIMBULKAN
DELIK-DELIK
PIDANA A. Kode Etik Jabatan Notaris.....................................................
32
B. Penerapan Kode Etik Profesi.................................................
43
C. Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Yang Menimbulkan Delik-Delik Pidana...............................
63
Universitas Sumatera Utara
BAB III
FAKTOR
PENYEBAB
NOTARIS
YANG
TIMBULNYA
MENIMBULKAN
PERBUATAN DELIK-DELIK
PIDANA
BAB IV
A. Faktor Penyimpangan Prilaku Hukum....................................
66
B. Faktor Disintegrasi Dari Peraturan Hukum............................
79
C. Faktor Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya dan Kantib.......
82
KEBIJAKAN
HUKUM
PIDANA
DALAM
UPAYA
MENGATASI PERBUATAN NOTARIS A. Kebijakan Hukum Pidana......................................................
84
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Perbuatan Notaris....................................................................................
92
1. Kebijakan Penal (Pidana) Terhadap Notaris Yang Melakukan
BAB V
Penyalahgunaan
Wewenang
dalam
Pembayaran BPHTB dan PPh..........................................
92
2. Kebijakan Sanksi Administrasi (Non-Penal)...................
98
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan.............................................................................
102
B. Saran.......................................................................................
103
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................
104
Universitas Sumatera Utara
