FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELENGGARAAN JAMSOSTEK SEBAGAI SALAH SATU HAK NORMATIF PEKERJA. *Didik Suhariyanto ABSTRAK

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Jamsostek sebagai Salah Satu Hak Normatif Pekerja

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELENGGARAAN JAMSOSTEK SEBAGAI SALAH SATU HAK NORMATIF PEKERJA *Didik Suhariyanto ABSTRAK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) diselenggarakan berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja (buruh) sebagai salah satu hak normative pekerja yang diberikan oleh pengusaha. Dalam upaya membeikan ketenangan kerja, disiplin dan produktifitas tenaga kerja maka diperlukan penerapan hukum dalam pelaksanaan Jamsostek sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam pelaksanaan Jamsostek sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada di dalam msyarakat serta penegakan hukum (law enforcement). Kata Kunci : Jamsostek, Tenaga Kerja, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN Latar Belakang Bidang ketenagakerjaan atau perburuhan dalam pembangunan adalah sebagai uapaya pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ketenagakerjaan seiring dengan pesatnya pembangunan global dunia tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang berpengaruh pada sekator tenaga kerja yang tidak terlepas dari resiko yang mengakibatkan ancaman keselamatan kerja, kesejahteraan tenaga kerja serta kesehatan. Resiko dalam ketenagakerjaan ampak kurang mendapatkan perhaatian khusunya dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang merupakan hak normative tenaga kerja atau buruh. Padahal pelaksanaan Jamsostek telah diatur berdasarkan UU No. 3 Tahun l992, PP No. l4 Tahun 1993 dan Permenaker No. 05/MEN/l993. Penyimpangan para pengusaha terhadap hak normative

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF Vol. 4 No.10, April 2007

pekerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sering dilakukan sehingga terjadi penuntutan dari pihak tenaga kerja. Tuntutan hak normative tersebut diantaranya : tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan nilai golongan, penyesuaian gaji deagan masa kerja, upah lembur, cuti haid, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian kerja lapangan, bonus karyawan, melibatkan karyawan dalam menenatukan kebijakan perusahaan, sarana transpoartasi karyawan, penghapusan sistem kontrak terhadap pekerjaan at uterus menerus, segera mengangkat karyawan kontrak menjadi pegawai tetap dan mengadakan rekreasi karyawan setahun sekali. Tuntutan hak noarmatif pekerja dalam jaminan social bagaikan bnola salju yang mengimbas menjadi masalah social. Hak tersebut di dukung dengan lahirnya Keppres No.27 Tahun 1990 tentang Cabutan larangan mogok yang berakibat bergulir terus-menearus aksi unjuk rasa buruh baik secara kwantitas

40


meningkat, bahkan semakin berani dan radikal. (Machsoen Ali, l996:30) Tuntutan para tenaga kerja bekaitan dengan hak-hak normatif yang telah melakukan kewajibannya. Ini yang oleh penguaha tidak mendapatkan perhatian yang serius. Padahal hak-hak normative di dalamnya termasuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja seharusnya merupakan prestasi yang layak di terima. Karena pengusaha sering mengabaikan jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebgai salah satu hak normative pekerja sehingga diselengarakan undang-undang yang engatur tentang Jamsostek. Transparansi yang tampak saat ini adalah sikap oportunis para pengusaha, berhadapan dengan sikap pekerja yang seolah-olah menolak peraturan perusahaan sehingga secara umum dapat dikatakan hakhak noarmatif pekerja saaat ini belum memperoleh kesempatan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, walaupun undang-undang telah mengaturnya. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai hak pekerja sesuai Pasal 6 UU no.3 Tahun l992 adalah Jainan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Hal ini berkaitan daengan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenga kerja beserta keluarganya disamping merupakan penghargaan bagi tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat bekerja. Ini merupakan nilai-nilai Pancacila dan Undang-Undang Dasar l945. Pelaksanaan hukum yang dilegitimasi lewat undang-undang yang tidak dihiraukan oleh para


pengusaha dalam penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menandakan sangat lemahnya produk hukum, para penegak hukum, bahkan pelaku dalam lingkup ketenagakerjaan itu sendiri. Artinya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) belum ada. Masih banyak perusahaan di Banyuwangi yang mempekerjakan lebih dari sepuluh orang tenaga kearja (buruh) tidak diikutkan program Jamsostek. Pnyimpangan terhadap penerapan ketentuan hukum Jaminan social Taenaga Keraja (Jamsostek) masih belum sesuai daengan nilainilaihukum yang ada dalam masyarakat. Bahkan tidak jarang menjadi perlawanan dengan nilai-nilai noarmatif masyarakat yang ada. Sehingga orang (pengusaha) masingmasing beramai-ramai berbuat menyimpang dari ketentuan hukum tanpa merasa dirinya melakukan pelanggaran. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran tentang penyelenggaraan Jamsostek sebagai salah satu hak normatif pekerja di Banyuwangi, bahwa penelitian ini dirancang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Jamsostek di Kabupaten Banyuwangi . Agar lebih rinci permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : a. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Jamsostek sebagai salah satu hak normatif pekerja. b. Peranan hukum di dalam penyelenggaraan Jamsostek

41


sebagai salah satu hak normatif pekerja. c. Atas dasar masalah tersebut, penelitian ini disusun untuk merumuskan secara yuridis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Jamsostek sebagai salah satu hak normatif pekerja. Langkah pertama ialah merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Jamsostek sebagai salah satu hak normatif pekerja. Langkah kedua meneliti peranan hukum di dalam penyelenggaraan Jamsostek sebagai salah satu hak normatif pekerja. Kegunaan Teoritis dan Praktis dari Penelitian Kegunaan teoritis dari penelitian ini untuk pengembangan Ilmu Hukum.. Kegunaan praktisnya merupakan suatu sumbangan pemikiran dan pengkajian kepada Pemerintah Daerah dalam mendorong pelaksanaan Jamsostek. a. Kegunaan Teoritis Kegunaan teoritis bagi pengembangan Ilmu Hukum. Penelitian ini bertujuan secara yuridis mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Jamsostek sebagai salah satu hak normatif pekerja. b. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Jamsostek sebagai salah satu hak normatif pekerja.. Dan penelitian ini secara praktis dapat dipakai sebagai referensi tentang pelaksanaan Jamsostek.


METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Jamsostek sebagai salah satu hak normatif pekerja. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. 2 Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang diperoleh dari berbagai publikasi hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, pendapat ahli hukum, masyarakat dan surat kabar serta bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer. Populasi dalam penelitian ini meliputi semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Jamsostek sebagai salah satu hak normatif pekerja. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah : 1. Studi Dokumen Mengkaji bahan-bahan kepustakaan,baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan bacaan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Jamsostek sebagai salah satu hak normatif pekerja.

42


2. Wawancara Penelitian melakukan wawancara dengan pihak instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat yang terkait dengan penelitian ini. Pengolahan bahan hukum yang sudah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian,kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif,yaitu bahan hukum yang sudah diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Jamsostek sebagai salah satu hak normatif pekerja. Sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Jamsostek Sebagai Salah Sawtu Hak Normatif Pekerja. Penyelenggaraan Jaminan social Tenaga Kerja (Jamsostek) berkaitan dengan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa keacelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. (Lanny Ramly, l997:2) Penyelenggaraan Jamsostek sebagai perlindungan tenaga kerja kemudian di legitimasi lewat undangundang sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik antara pengusaha dan tenaga kerja. Dan permasalahan Jamsostek di ketahui selalu muncul di setiap bidang ketenagakerjaan.


Dalam hal ini merupakan tanggungjawab pengusaha untuk menanggung tenaga kerja yang terkena resiko kerja. Ini sebagai prinsip siapa yang mempekerjakan tenaga kerja tentu harus bertanggungjawab, termasuk pula atas kemungkinan keselamtan kerja yang bisa saja dialami oleh buruh berlangsungnya hubungan kerja. (Lalu Husni, l994:81) Hal tersebut untuk memberikan ketenangan kerja, meningkatkan disiplin dan produktifitas tenaga kerja. Dan Jamsostek memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang melakukan pelanggaran, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Dalam UU No.3 Tahun l992 Ruang Lingkup Jamsostek diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 yaitu Jaminan Kecelaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Dan dasar hukum yang menguatkan undang-undang Jamsostek adalah : a. Pasal 5 ayat (l), pasal 20 ayat (l) dan pasal 27 ayat (2), pasal 34 ayat (2) UUD l945. b. UU No. 3 Tahun l951 tentang Pernyataan Perlakuan undangUndang Pengawasan Perburuhan Tahun l998 No.23 dari Republic Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Tahun l951 No.4). c. UU No. l4 Tahun l969 tentang Keterbatasan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. d. UU No. l Tahun l970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun l970 No. l Tambahan Lembaran Negara No. 2918). e. UU NO. 7 Tahun l981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara

43


Tahun l981 No. 39 tambahan Lembaran Negara No. 3201). Dan pelaksanaan Jamsostek dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. Dan setiap tenaga kerja berhak untuk ikuat serta. Program ini wajib dilakukan setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja. Artinya setiap orang yang bekerja pada saetiap beantuk perusahaan (usaha) atau perorangan dengan menerima upah, termasuk tenaga kerja harian lepas, borongan, dan kontrak adalah tenaga kerja. (Darwin Prinst, 2000:151) Program Jamsostek sebagai asuransi social karena penyelenggaraannya merupakan kegiatan bersifat pendanaan penuh dalam arti sebagian besar menjadi tanggungjawab pemberi kerja, sedangkan sebagaian yang lain dibebankan kepada tenaga kerja, pemerintah sama sekali tidak ambil bagian, hanya menunjukkan hukum tertentu sebagai pengelola atau penyelenggaraannya. Faktor yang menghambat atau tidak dipenuhinya Jamsostek sebagai salah satu hak normatif pekerja diantaranya dalam Kesepakan Kerja Bearsama (KKB) tidak jelas pada penentuan antara hak dan kewajiban pekerja. Dalam praktek pengusaha tidak menyediakan Jamsostek bagi tenaga kerjanya. Sehingga para pekerja harus memperjuangkan hak-haknya khususnya dalam Jamsostek. Padahal fungsi terpenting dari Kesepakan Kerja Bersama (KKB) adalah membaearikan perlindungan pada pekerja.(M.L. Souhoka, l997:9). Selain perlindungan terhadap pekerja, KKB membeikan perlindungan juga pada pengusaha, yaitu dalam


perusahaan dapat tercipta ketenangan kerja sehingga pengusha dapat membuat perencanaan yang baik dalam mengembangkan usahanya. Penerapan hukum dalam Jamsostek tidak tegas padahal disebutkan dalam pasal 29 ayat (l) UU No.3 Tahun l992 yaitu berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda saetinggi-tingginya lima puluh juta rupiah, selain itu dikenakan sanksi administrative terhadap perusahaan yang tidak memnuhi kewajibannya dalam program Jamsostek. Dan dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun l993 terdapat sanksi administrative sesuai pasal 47 huruf a yaitu berupa pencabutan izin usaha. Pada asasnya instansi yang berwenang mencabut izin usaha adalah instansi yang mengeluarkan atau memberi izin usaha tersebut. Juga tidak disebutkan jenis izin usaha yang dicabut. Disamping pengawasan dalam Jamsostek oeleh pemerintah sangat lemah. Hal ini sesuai dengan UU No.23 Tahun l948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia tentang pengawasan perburuhan melakukan pengawasan melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan. Tetapi kenyataanya tidak berwenang mencabut izin usaha karena bukan instansi yang memberikan izin tersebut. Sedangkan PT Jamsostek sesuai PP No. 36 Tahun l995 sebagai badan penyelenggara, jika terlabat memberikan jaminan kepada tenga kerja diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya lima puluh juta rupiah. Selain itu dikenakan sanksi adinistratif sesai pasal 30 tahun l992 dan peraturan pelaksanaannya pasal

44


47 huruf C PP No.14 tahun 1993 yaitu kenaikan ganti rugi sebesar l % Untuk setiap hari keterlambatan. Dan kelemahannya pasal tesebut tidak menyebutkan instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi, disamping tidak jelas caranya mendapatkan ganti rugi kepada tenaga kerja. Peranan Hukum Dalam Penyelenggaraan Jamsostek Sebagai Salah Satu Hak Normatif Pekerja. Peranan hukum dalam pelksanaan ketenagakerjaan penerapannya kurang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarkat. Bahkan tidak jarang menjadi berlawanan dengan nilai-nilai normative masyarakat itu antara pengusaha dan tenaga kerja. Sehingga pada pengusaha beramairamai berbuat menyimpang dan ketentuan hukum tanpa merasa dirinya melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu sebenarnya menyimpang dari pasal 27 ayat (2) UUD l945 bahwa dtiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut bersifat mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antara manusia agar supaya kehidupan didalam masyarakat berjalan dengan lancer dan tertib.(Soerjono Soekanto, l983 : 55) Menurutu Lawrence M. Friedman, peranan hukum harus memenuhi komponen subsatansi, struktur dan culture.(Sumedi, 200l : 8). Dari sudut substansi terdapat kebijakan pemerintah dalam ketenagakerjaan tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan sehingga seorang terjadi permaslahan. Dan lemahnya


kreatifitas pemerintah dalam kebijaknnya. Agar peraturan hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik maka dipenuhi tiga elemen dari pembentukan hukum yaitu dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. (Abul Azis Nasihudin dan Kartono, 2002 : 25). Asas yuridis yaitu adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat atau tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dasar sosiologis yaitu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dan dasar filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum, harapan dari hukum untuk menjamin keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Agar tercapai tujuan yaitu guna terciptanya peraturan yang baik dan untuk penegakannya , maka harus memenuhi persyaratan formil dan materiil. Persayaratan formil menyangkut, kekuasaan dan qwewenang pembuatan peraturan serta pemenuhan syarat mengenai tata urutan peraturan. Persyaratan materiil lebih sulit dipenuhi karena berdasarkan pertimbangan antara lain: l. Kelanggengan peraturan hukum. 2. Jangkauan pikiran jauh ke depan , sekaligus berarti mencegah peraturan hukum lekas usang. 3. Memperpendek jarak waktu antra pengaturan dan fakta. 4. Penjaminan hak dan kepentingan warga masyarakat secara proporsional. 5. Pemakaian permaslahan yang akan diatur secara menyeluruh. 6. Mempertimbangkan tata urutan perundang-undangan.

45


7. Mencegah timbulnya kemungkinan interpretabilitas terhadap peraturan hukum. Pertimbanganpertimbangantersebut sewajarnya tercantum isi dan merupakan substansi peraturan hukum. 8. Penggunaan bahasa. Apabila prsyaratan formil dan persyaratan materiil telah terpenuhi, maka keadan ini akan lebih mampu menjamin doperolehnya pemahaman, dan penataan hukum dan lebih memudahkan penegakan hukumnya. Konsep lain yang sejalan dengan pemikiran diatas adalah tentang syarat-syarat yang menenatukan hukum menjadi efektif yang dikemukakan oleh C>G Howard dan RS mumner antara lain : l. Unadang-undangnya harus dirancang dengan baik. 2. undang-unang itu harus bersifat melarang dan bukannya mengatur. 3. Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat undangundang yang dilanggar. 4. Berat sanksi yang diancam kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluan. 5. Kemungkinan untuk mengamati dan menylediki atau penyidik perbuatan yang melanggar undang-undang itu harus ada. 6. hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif daripada hukum yang tak selaras dengan kaidah moral atau yang netral. 7. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik. (Lanny Ramly, l4) Keberadaan struktur dalam pelaksanaan hukum tergantuang dari aparat pemerintah sendiri. Apakah parat pemerintah mulai dari Presiden,


DPR, Gubearnur,Bupati, pelaksana ketenagakerjaan tegas dalam penegakan hukum. Bahkan yang sering terjadi masih ditemukan praktek kolusi dalam permasalahan yang berkaitan degan ketenagakerjaan. Dan faktor budaya juga memiliki peranan dalam penyelenggaraan Jamsostek sebagai hak normatif pekerja. Bahwa pihak pengusaha masih tetap memandang rendah, remeh dan lemah posisi tenaga kerja (buruh). Dan para pengusaha umumnya merasa sudah terlalu baik mampu dan mau memberikan pekerjaan kepada tenagakerja. Dan merasa pengusaha banyak bagian dalam membantu peemrintah mengurangi maslah pengangguran. Diam[ping seringnya upah dipandang sebagai satuasatunya hak normative pekerja, sedagkan hak lainnya termasuk Jamsostek diabaikan. Pihak pengusaha masih lebih mengutamakan kepentingan bisnis dan tujuan pengusaha mendirikan usaha untuk mendapat laba sebesarbesarnya sehingga keikutsertaan dalam program Jamsostek dianggap suatu pemborosan, karena tidak mendatangkan keuntungan. Serta pengusaha masih dominan memperhatikan kelangsungan permasalahan tanpa memperhatikan kelangsungan permaslahannya tanpa memperhatikan nasib tenaga kerja. Padahal dengan memperhatikan nasib tenaga kerja berarti juga akan mendukung kelangsungan perusahaan. Dan pengusaha masih beranggapan masih aset perusahaan adalah mesin dan peralatan-peralatan persediaan sedangkan tenaga kerja

46


bukan aset. Disamping pembayaran premi Jamsostek oleh pengusaha dianggap beban. Sehingga pengerahan lebih memilih tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek maka tidak perlu membayar iuran yang merupakan pengeluaran tambahan bagi pengusaha. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil pembahasan dalam penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : yang bertanggungjawab dalam memberikan hak normatif termasuk Jamsostek adalah pengusaha untuk memberikan ketenangan kerja, disiplin dan produktifitas tenaga kerja. Dan yang menghambat dalam penyelenggaraan Jamsostek diantaranya lemahnya dalam Kesepakatan Kerja Bersama .

(KKB), penerapan hukum dalam Jamsostek tidak tegas, serta pengawasan Jamsostek oleh pemerintah daerah sangat lemah. Penerapan hukum dalam pelaksnaan ketenagakerjaan dalam Jamsostek penerapannya kurang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat, sehingga para pengusaha beramai-ramai berbuat menyimpang dari ketentuan hukum tanpa merasa dirinya melakukan pelanggaran. Saran Pihak pengusaha harus memperhatikan hak normatif pekerja khususnya jamsostek sebagai nilainilai kemanusiaan dan keadilan. Perlu penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan yang lebih lengkap mengenai pengaturan jamsostek serta penegakan hukum

DAFTAR PUSTAKA Abdul Azis Nasihudin dan Kartono, 2002.Kualitas yuridis Perda Sebagai Instrumen Kebijakan Publik, Dinamika Hukum, Vol 2, Januari, Darwan Prinst, 2000.Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Lanny Ramly, l997.Hambatan-hambatan Dalam Penegakan HukumJaminan Sosial Tenaga Kerja, Yuridika No. l Tahun XII, Lalu Husni, l994.Dasar-Dasar hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Machsoen Ali, 2002.Penyelenggaraan Jamsostek Sebagai Program Asuransi Sosial, Yuridika, Vol l7 No.4, Marten Lendert Souhoka, l997.Aspek-Aspek Kesepakatan Kerja Bersama, Yuridika, No. 4 Tahun XII,


47


Soerjono Soekanto, l983. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam KerangkaPembangunan di Indonesia. Universitas Indonesia Press, Jakarta Sumedi, 2001Hukum Dan Masyarakat, Makalah Fak. Hukum Unair, Surabaya,.


48

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELENGGARAAN JAMSOSTEK SEBAGAI SALAH SATU HAK NORMATIF PEKERJA. *Didik Suhariyanto ABSTRAK

Recommend Documents