FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR
Artha Suhangga, Anthony Wibowo, Agus Rianto
Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)
Abstract
This research aimed to find out the factors inhibiting the successful divorce mediation in Karanganyar Religion Court, so that a solution can be found to maximize the successful mediation. After the enactment of Supreme Court’s Regulation Number 1 of 2008 about Mediation Process in Trial, mediation has become an important series of entire case management process in Religion Court. However, in Karanganyar Religion Court only 3 cases have been successfully mediated out of 429 cases mediated during 2011. This study was a normative descriptive research. The data of research included primary and secondary data. Meanwhile, techniques of collecting data used were library study and interview. The result of research showed that mediation in Karanganyar Court encountered such constraints as husband’s/wife’s determination, less maximum effort of the judge in mediating, the presence of suit accumulation, mediation arising from the parties in case but from the judge, low number of mediator personnel, low education of the parties in dispute, high number of cases incoming, and low participation among the parties in dispute. The benefits of research were to give representation on the problem studied and to be used as the input to any related parties. Keywords: Mediation, Divorce, Constraint.
PENDAHULUAN Perkawinan merupakan suatu yang sakral yang diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Akan tetapi dalam perjalanan suatu perkawinan tidak pernah lepas dari suatu konflik yang berujung pada suatu perceraian. Di Indonesia penyelesaian konflik rumah tangga diselesaikan melalui Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga yang menjadi mitra Departemen Agama sejak tahun 1960 pada dasarnya adalah lembaga mediasi khusus sengketa rumah tangga. Suami dan istri yang sedang bersengketa diharapka menggunakan BP4 sebelum mereka mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Kebanyakan dari sengketa yang terjadi, mengambil jalan dengan cara menyelesaikan sengketanya lewat jalur hukum di Pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di pengadilan, maka jalan pertama yang ditempuh di sana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama mediasi dalam menyelesaiakan sengketa, perkara atau bahkan konflik (Syahrizal Abbas : 22 ) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 01 Tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi diilhami oleh Surat Al Hujuratayat 9: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang beriman bertengkar (berperang) maka damaikanlah antara keduanya… jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya
1
dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”. Mediasi merupakan salah satu usaha mengintensifkan proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di Pengadilan Agama diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan konsep sama-sama menang (win-winsolution) bukan bercorak menang atau kalah (winning or losing), disamping itu juga memaksimalkan fungsi pengadilan dalam proses penyelesaian perkara yang ditanganinya. Selama tahun 2011 laporan jumlah perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Karanganyar mencapai 1526 perkara yang terdiri dari 486 cerai talak dan 1040 cerai gugat. Faktor-faktor yang menjadi perceraian tersebut sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi dan tidak adanya tanggungjawab. Dari jumlah perkara yang masuk selama tahun 2011 tersebut, perkara yang dimediasi sejumlah 429, dari jumlah tersebut hanya 3 perkara yang berhasil sedangkan sisanya 426 tidak berhasil / gagal dimediasi. Bahwa berdasarkan paparan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar. Metode Penelitian Sejalan dengan permasalahan yang akan disampaikan dalam pembahasan, maka metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan atau biasa
2
disebut dengan metode empiris. Penelitian dilakukan dengan mendatangi objek yang dijadikan penelitian, yakni instansi Pengadilan Agama Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Lawu Timur Nomor 137 Karanganyar. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 02 Juli 2012 – 02 Agustus 2012. Metode penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian diajukan kepada narasumber, sehingga didapat suatu bahan atau referensi yang dapat menunjang dan memberikan gambaran pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan penelitian yang dipergunakan, meliputi bahan penelitiaan berupa data-data yang diperoleh dari observasi lapangan beserta literature yang merupakan bahan pustaka yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dalam penelitian hukum dilakukan dengan menyusun bahan penelitian yang terkumpul dalam suatu system yang seturut dengan permasalahan yang akan diteliti. Tidak kalah penting, teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui metode analisis kualitatif dengnan model interaktif, yaitu bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yakni berupa mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan dan verifikasinya.
3
PEMBAHASAN 1. Pengertian Mediasi dan Mediator a. Mediasi Penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Itu sebabnya pada masa belakangan ini berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan Alternative Dispute Resulution. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah dengan cara mediasi. ( Yahya Harahap : 237 ). Perkembangan Mediasi Di Berbagai Negara 1. Amerika Serikat. Lembaga penyelesaian perkara telah didukung secara formal dengan hukum positif yang berupa Dispute Resorution Act yang dikeluarkan pada pemerintahan presiden Jimmy Carter tgl 12 Februari 1980, Semua jenis sengketa dapat dimediasi baik yang bersifat umum maupun khusus seperti perceraian dan sengketa bisnis. 2. Srilangka. Di Srilangka ada Komisi Badan Mediasi (Mediation Boards Commission) yang ditunjuk oleh Presiden. Komisi ini terdiri dari 5 orang, 3 diantaranya harus berpengalaman di dunia pengadilan setingkat MA atau PT. Diberlakukan pula
4
mediasi merupakan upaya wajib yang harus ditempuh oleh pencari keadilan sebelum menempuh upaya pengadilan. 3. Pilipina. Mediasi telah dikenal di Pilipina melalui tradisi penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan kooperatif di tingkat pedesaan. Kelembagaannya didorong oleh keinginan menumpukan dan kemacetan administrasi perkara di pengadilan yang menimbulkan penurunan kualitas keadilan. Lembaga ini dibentuk melalui Presidential Decree Philipina Nomor 1508 tanggal 11 Juni 1978. Kewenangannya menyelesaikan seluruh jenis sengketa perdata dan pidana dengan ancaman hukuman ringan. Keberhasilannya 60 %. 4. China. Sejak tahun 1949 sistem mediasi telah diformalkan dengan berbagai bentuk pedoman dan instruksi. Pada tahun 1982 Konstitusi China secara tegas menyebutkan pendirian Komisi Mediasi Rakyat di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Salah satu fungsinya melaksanakan upaya-upaya penengahan sengketa perdata. 5. Hongkong. Di Hongkong mencari penyelesaian sengketa bisnis adalah arbitrase, mediasi dan adjudikasi. Adjudikasi khusus mengenai sengketa di bidang kontruksi lapangan terbang dengan mengangkat seorang adjudikator profesional di bidang kontruksi lapangan terbang.
5
6. Singapore Di Singapore ada Court Mediation Centre dan juga dikembangkan Night Court Mediation yang ditujukan pada pihak-pihak yang hanya mempunyai waktu di malam hari setelah kerja di siang hari. Pada umumnya yang diselesaiakan berkenaan dengan kasus-kasus keluarga (family cases) . Keberhasilan mediasi sengketa bisnis 90 %. 7. Jepang Di jepang mediasi sudah lama populer, namun sistimnya selalu berkoneksitas dengan konsiliasi dan arbitrase. Bila mediasi gagal, dilanjutkan dengan konsiliasi dan mediator bertindak sebagai konsiliator, bila gagal maka prosesnya langsung dilanjutkan melalui arbitrase, dan konsiliator bertindak sebagai arbitrator. Mediasi di Jepang dikenal dengan Wakai dan Chotei.Wakai adalah penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan, sedangkan Chotei adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan. Pada sistem Chotei di Jepang, orang bisa menggunakan jalan ini untuk menghindari jalur pengadilan dalam menyelesaikan suatu persengketaan.Jumlah kasus yang berakhir dengan jalan Chotei sepanjang tahun 2003-2007 tercatat sekitar 400,000 Chotei Perdata dan kisaran 131,000 Chotei Urusan Rumah. 8. Indonesia
6
Mediasi di Indonesia sejatinya bukan hal baru sejak masuknya agama Islam di Indonesia masyarakat Islam sudah mengenal istilah ”as-Shulhu” dan ”musyawarah” . Dikalangan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 1957 yang dikenal dengan lembaga perantaraan. Kemudian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh KADIN tanggal 3 Desember1977
.Mediasi
atau
alternatif
Penyelesaian
Sengketa
(APS)
diluarPengadilantelahdiaturdalamPasal 6 Undang-undangNomor 30 Tahun 1999. Dan juga dalampasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg telah mengatur lembaga Perdamaian hakim wajib mendamaikan sebelum perkara diperiksa. Untuk menggalakkan perdamaian Mahkamah
Agung mengeluarkan
SEMA nomor 1 Tahun2002 ,kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 kemudian direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi. Sedangkan mediasi dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Mediasi secara bahasa berasal dari kata media yang artinya perantara, penengah.10 Sedangkan dalam PERMA No.01 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu diantaranya adalah definisi yang diberikn oleh the National AlternativeDispute Resolution Council yang mendefinisikan mediasi sebagai berikut:
7
Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternative and endeaover to reach an agreement. The mediation has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute our the outcome of ist resolution, by my advise on adetermine the process of mediation where by resolution is attempted ( mediasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yangbertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian
(mediator)mengidentifikasi
isu-isu
yang
dipersengketakan,
mengembangkan opsi-opsi,mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapaisebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peranmenentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasildari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saranatau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian. (Muslih MZ : 1) Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memberikan perhatian yang luar biasa terhadap yurisdiksi peradilan prihal jumlah masyarakat miskin dan terpinggirkan yang harus diberi akses yang lebih baik terhadap Pengadilan Indonesia melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling, penyediaan informasi hukum pada Pos Bakum yang berada di gedung Pengadilan. Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama meliputi 3 hal: 1. pelasanaan sidang keliling;
8
2. pembebasan biaya perkara (prodeo); 3. pos bantuan hukum di Pengadilan; Hal ini dijelaskan secara ekplisit dengan Surat Edaran MA nomor 10 tahun 2010, SEMA ini merupakan sikap peka terhadap persoalan masyarakat di bidan hukum dan merupakan respon positif terhadap Undang-undang. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 56 (2) tentang Kekuasaan Kehakiman jo.Pasal 60 B (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan: ”Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”Kemudian Pasal 60 C (1) UU No.50 Tahun 2009 j0.Pasal 57 UU No.48 Tahun 2009 menyatakan: “Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”. SEMA tersebut ditindak lanjuti dengan juklak dalam bentuk Keputusan Ketua Muda Uldilag MARI nomor 04/Tuada-Ag/II/2011 dan Sekretaris MARI nomor 020/Sek/SK/II/2011 yang terbit 21 Februari 2011. Sidang Keliling dan Prodeo. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama berkembang pesat setelah dipublikasinya sebuah penelitian oleh
Cate Sumner pada tahun 2007. Yang
dilakukan atas kerja sama Mahkamah Agung dengan Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Vasilities (IALDF) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepuasan masyarakat yang menggunakan Pengadilan Agama dalam menangani urusan hukum keluarga, apakah masih ada
9
masyarakat miskin yang tidak dapat/tidak bersedia mengakses layanan Pengadilan Agama dalam urusan hukum keluarga, dan jika ada untuk mencari tahu apa penyebabnya. Dari penelitian tersebut hasilnya dipublikasikan oleh Cate Sumner dalam bukunya: ”Providing Justice to the Justice Seekers” hasilnya setidaknya ada 5 (lima) temuan: 1. Terdapat tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan Pengadilan Agama (70 %); 2. Klompok termiskin dari masyarakat di Indonesia mengjadapi kendala yang signifikan dalam membawa perkara hukum keluarga mereka ke pengadilan. 3. Akibatnya terdapat siklus perkawinan dan perceraian ilegal bagi perempuan kepala keluarga (kelompok yang disurvey) yang hidup dibawah garis kemiskinan. 4. Bagi masyarakat miskin kendala utama dalam mengakses Pengadilan Agama adalah masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi. 5. Bagi masyarakat miskin dalam mengakses Pengadilan Agama adalah kurangnya kejelasan informasi bagi mereka yang belum melek aksara. Hasil penelitian tersebut mendorong rekomendasi untuk reformasi Peradilan Agama, rekomendasi tersebut adalah: 1. Peningkatan anggaran prodeo.
10
2. Penyediaan informasi yang jelas dan seragam mengenai prosedur berperkara secara prodeo. 3. Peningkatan pelaksanaan sidang keliling . 4. Penyediaan informasi yang lebih baik tentang proses berperkara. 5. Peningkatan pelayanan publik (client service). b.Mediator Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan litigasi (Pasal 1 angka 6 PERMA No 01 Tahun 2008). Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menwarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Selanjutnya PERMA 01 tahun 2008 pasal 8 ayat 1 mengatur tentang mediator yang dapat dipilih, diantaranya: a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan b. Advokat atau akademisi hukum c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa d. Hakim majelis pemeriksaan perkara e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan antara butir c dan d.
11
Peran Mediator Peran penting seorang Mediator dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Mediator haruslah berada ditengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar ditengah para pihak (tobe between or to be in the middle). 2. Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum, (to give legaladvice), juga tidak mengambil peran sebagai penesihat hukum (counsellor) atau mengobati (the rapits), melainkan mediator hanya berperan sebagai penolong (helper flore). 3. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini mediator harusmampu berperan untuk menghargai apasaja yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berfikir diatas pendapat sendiri. 4. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksa, sedapat mungkin pembicara pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan serta langsung ke arah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian. 5. Pemeriksaan bersifat kondifensil, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (confidentil information), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasian persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa. 12
6. Hasil
kesepakatan
dirumuskan
dalam
bentuk
kompromis
(compromisesolution), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang. (Mahyudin Igo: 49) c. Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyar tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Selama tahun 2011 dari 429 perkara yang dimediasi hanya 3 perkara yang berhasil, sampai Juni 2012 dari 185 perkara yang dimediasi juga hanya 3 yang berhasil. Rendahnya tingkat keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantarnya: 1. Tekad yang bulat dari pasangan suami isteri tetap ingin bercerai. Jika kita melihat kembali kebelakang, Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan timur. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan musyawarah ketika menghadapi suatu persoalan yang terjadi, dan hal inilah yang akan terjadi ketika pasangan suami isteri menghadapi suatu masalah dalam kehidupan keluarganya. Ketika permasalahan keluarga mereka sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara musyawarah, ketika itu pula mereka akan mengambil keputusan untuk menuju jalur perceraian sehingga pada saat Hakim memerintahkan pada sidang pertama untuk acara mediasi kedua belah pihak itu akan menjadi sia-sia. 2. Adanya kumulasi gugatan, misalnya tentang harta bersama, kumulasi gugatan yang dimaksud yaitu tidak hanya menginginkan perceraian semata, tetapi juga adanya gugatan mengenai pembagian harta bersama, hal tersebut akan menambah tugas berat tugas dari mediator. 13
3. Budaya di Indonesia dengan luar negeri berbeda, di Indonesia mediasi cenderung karena dipaksakan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar dimana mediasi timbul atas inisiatif majelis hakim bukan dari para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan di luar negeri bahwa mediasi cenderung atas inisiatif para pihak yang bersengketa. Pada Pengadilan Agama Karanganyar hal tersebut tentu akan sangat menghambat proses dari mediasi. 4. Kurangnya tenaga mediator di Pengadilan Agama Karanganyar, bahwa mediator yang melakukan mediasi hanya dari majelis hakim saja. Majelis hakim yang melakukan mediasi mempunyai tugas ganda yaitu menangani perkara sebagai hakim serta melakukan mediasi sebagai mediator. Hal tersebut tidak efektif dalam menyelesaikan proses sengketa. 5. Pendidikan para pihak yang bersengketa juga sangat berpengaruh. Mayoritas para pihak yang bersengketa hanya berpendidikan SMA, SMP, SD bahkan ada yang tidak bersekolah. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut akan sangat menghambat proses mediasi. 6. Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersengketa yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak,
yakni Termohon atau Tergugat. Oleh karena
mediasi mengandalkan adanya negosiasi diantara pihak-pihak berperkara, maka sangatlah tidak mungkin membayangkan terjadinya mediasi jika yang hadir hanyalah satu pihak saja. dengan ketidakhadirannya di persidangan, maka hampir tidak dapat dipastikan apakah ketidakhadirannya tersebut merupakan indikasi penolakan ataukah memang menghendaki perceraian
14
dengan segala akibat hukumnya, tetapi tidak mau menyelesaikannya karena berbagai hal.
15
PENUTUP Kesimpulan Mediasi merupakan amanah Peraturan Mahkamah Agung No 01 tahun 2008. Bahwa mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Di Pengadilan Agama Karanganyar tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah, adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya
yang
berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi tersebut. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya tekad yang bulat dari suami/istri, kurang maksimalnya hakim dalam menjadi mediator, adanya komulasi gugatan, adanya mediasi timbul bukan dari para pihak yang berperkara tetapi dari hakim, masih kurang tenaga mediator,
rendahnya pendidikan para pihak yang
bersengketa, tingginya jumlah perkara yang masuk, dan partisipasi pihak yang bersengketa sangat rendah. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memeberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai vahan masukan terhadap semua pihak yang terkait. Saran Penulis mengharapkan ada usaha yang lebih serius lagi dari pihak-pihak terkait terutama hakim di pengadilan Agama Karanganyar dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan mediasi yang ada, guna meningkatkan keberhasilan mediasi sehingga dapat menekan angka perceraian. Selain itu
16
penambahan tenaga administrasi dan hakim juga akan sangat membantu dalam mengimbangi banyaknya jumlah perkara yang masuk.
17
DAFTAR PUSTAKA Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. Mahyudin Igo. 2006. Tinjauan terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian. Majalah Hukum Varia Peradilan. Sengketa Perkara Perdata Muslih MZ. 2007. Mediasi: Suatu Pengantar Teori dan Prakte. Semarang: Walisongo Mediation Center. Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan HukumNasional. Jakarta: Kencana, 2009
18
