BAB III PUTUSAN No. 490/ Pdt. G/ 2010/ PA.Kds TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA A. Profil Pengadilan Agama Kudus Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 2009 terletak di Jl. Raya Kudus-Pati Km. 4 Telp./Faks. (0291) 438385 dan (0291) 4251075 (Ruang Ketua) kode pos 59321 Kudus. Gedung tersebut dibangun atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut: 1.
Luas tanah seluruhnya 3.172 m2
2.
Luas tanah untuk bangunan gedung 1.000 m2 (dua lantai)
3.
Luas halaman 2.672 m2.
4.
Nomor Ijin Mendirikan Bangunan : 641.6/381/25.03/2009 Gedung ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010. Dasar Pembentukan: Staatsblad Tahun 1882 No. 152, ditambah dan diubah terakhir oleh Staatsblad 1937 No. 116 dan 610 atau Pengadilan Agama yang dibentuk menurut Pasal 12 Stbl 1932 No. 80. Batas Wilayah Pengadilan Agama Kudus sebelah: Timur
: Kab. Pati
Selatan : Kab. Grobogan dan Kab. Demak Barat
: Kab. Jepara Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarahnya pernah
bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950
41
42
kantor Pengadilan Agama Kudus di pindahkan ke kantor Kenaiban (KUA) yaitu terletak di sebelah masjid agung berdekatan dengan pendopo kabupaten, di sebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, kerena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa ini persidangan dilaksanakan di serambi masjid. Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus memberikan tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450 M² berdasarkan SK Bupati Kudus No. 0P.000/695/SK/77 tanggal 9 Desember 1977. Pemberian bantuan tanah oleh Pemda Kudus ini ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Kudus dengan mengajukan proposal permohonan bantuan Pembangunan ke Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI yang akhirnya mendapat bantuan untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kudus. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1987 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal luas tanah seluruhnya 450 m2 dan luas tanah untuk bangunan gedung 260 m2, luas halaman kantor 190 m2. Pada tahun 2008 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan anggaran untuk pegadaan tanah seluas 3.172 M² di Jalan Raya Kudus–Pati KM. 4 Kudus dari Mahkamah Agung RI. Kemudian pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus mendapatkan anggaran pembangunan
43
gedung kantor dan kemudian pindah ke kantor baru di Jl. Raya Kudus-Pati Km.4 sampai sekarang. VISI: Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kudus, profesionalisme dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan mampu menjawab panggilan pelayanan publik. MISI: 1. Menyelenggarakan peradilan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat; 2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen bebas dari praktek KKN; 3. Mengembangkan
penerapan
managemen
modern
dalam
pengawasan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor serta pengelolaan keuangan; 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus Ketua
: Drs. H. Wahid Abidin, MH
Wk. Ketua
: H. Muslim, SH. MSI
Hakim
: 1. Hj. Zulaifah, SH 2. Drs. Noor Shofa, SH 3. Drs. Jumadi
44
4. Drs. H. Tahsin 5. Shofwan, B.A 6. Drs. H. Muflikh Noor, SH, MH Panitera Sekertaris
: Drs. H. Lukman Hakim
Wk. Panitera Sekertaris : Dra. Hj. Nur Aziroh Wk. Sekertaris
: Muh. Milkhan, SH
Panitera Pengganti
: 1. Drs. Akrom 2. Noor Edi Chambali, SH 3. Ira Setiyani, SH 4. Qurratul’ Aini Wara Hastuti, S.Ag. M. Hum
Jurusita Pengganti
: 1. Kholiq, SH 2. Sukeni
Panmud Gugatan
: Endang Nur Hidayati, SH
Panmud Permohonan
: Nanik Najemilah, SH
Panmud Hukum
: Moh. Rofi’, S. Ag
Kaur Ortala & Kpgwaian : Siti Saidah, SH Kaur Umum
: Wifkil Hana, SH
Kaur Prencanaan & Keuangan: Meuthiya Athifa Arifin, SE B. Putusan No. 490/Pdt.G/2010/PA.Kds 1. Posisi Kasus ASK bin KS (Penggugat) dan SNA binti HMS (Tergugat) telah bercerai sebagaimana tercantum dalam akta cerai nomor: 396/AC/2010/PA. Kds. Setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat di atas,
45
ASK (Penggugat) mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama selama masa perkawinan kepada SNA (Tergugat). Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa: 1. Sebuah rumah, dinding batu bata, lantai keramik, atap genteng pres, luas kurang lebih 136 M2 yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, yang terletak di Desa Jekulo RT. 02 RW. 09 Kec. Jekulo Kab. Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah utara: Sekolah MTS NU - Sebelah timur: MH - Sebelah selatan: AA - Sebelah barat: IF 2. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.917 M2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2722 Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah utara: Bp. TM, Jl. Raya Kudus-Pati dan RM. Sederhana - Sebelah timur: RM. Sederhana dan Tanah Negara - Sebelah selatan: Hj. SL - Sebelah barat: Bu AG dan Bp. TM; 3. Dua buah kios di Pasar Puri Baru Pati Jl. Kolonel Sunandar Pati, yaitu: a) Kios No. 74 ukuran 5x4 m2 atas nama SNA BINTI HMS (Tergugat), dengan batas-batas: - Sebelah utara: KM
46
- Sebelah timur: Jalan - Sebelah selatan: AR - Sebelah barat: BPR Delta Sentosa; b) Kios C No. 25 ukuran 3x2 m2 atas nama SNA (Tergugat), dengan batas-batas: - Sebelah utara: WM. Mb. IA - Sebelah timur: Jalan - Sebelah selatan: Jalan - Sebelah barat: Ibu NG; 4. Dua buah Los di Pasar Puri Baru Pati, Jl. Kolonel Sunandar Pati, yaitu: a. Los No. 1 petak No. 10 ukuran 2x2 m2 atas nama SNA, dengan batasbatas: - Sebelah utara: ASK (Penggugat) - Sebelah timur: Jalan - Sebelah selatan: Jalan - Sebelah barat: ASK (Penggugat); b. Los No. 11 ukuran 2x2 m2 atas nama ASK (Penggugat), dengan batasbatas: - Sebelah utara: RF - Sebelah timur: SNA (Tergugat) - Sebelah selatan: Jalan - Sebelah barat: TG;
47
5. Uang setoran BPIH atas nama calon haji: ASK (Penggugat) dengan SNA (Tergugat) yang disetorkan di Bank Mandiri Cab. Kudus 6. Uang tunai sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) 7. Satu set meja kursi model kranjang yang terdiri dari sebuah meja besar dari kayu jati, dua meja kecil dari kayu jati, sebuah kursi besar dari kayu jati dan 3 buah kursi dari kayu jati 8. Empat kursi lipat dari kayu jati 9. Tiga buah tempat tidur dari kayu jati 10. Satu buah kulkas merk toshiba 11. Satu buah Televisi 21” merk polytron 12. Satu buah radio tape simba merk sharp 13. Dagangan pakaian yang berada di kios No. 74 Pasar Puri Baru dan di Los No. 1 petak 10 dan 11 Pasar Puri Baru Pati yang ditaksir sekitar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Posita Dari beberapa harta bersama yang telah disebutkan di atas, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan pembagian mengenai harta bersama setelah terjadi perceraian. Sehingga Penggugat meminta agar Pengadilan menetapkan harta bersama agar dibagi secara adil dengan pembagian ½ untuk Penggugat dan ½ untuk Tergugat. Penggugat juga menyebutkan apabila harta bersama tidak bisa dilakukan dengan cara innatura, maka pembagian dilakukan dengan taksasi atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat telah
48
menyelesaikan masalah ini dengan cara damai kekeluargaan, namun tidak berhasil, Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan adanya sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bersama tersebut. Gugatan ini juga disusun dan diajukan berdasar bukti yang sah. Primer - Mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama tersebut - Menetapkan pembagian harta bersama tersebut dengan pembagian ½ untuk Penggugat dan ½ untuk Tergugat dan apabila pembagian tidak bisa di bagi secara innatura maka pembagian dilakuukan dengan cara perhitungan taksasi. - Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat, untuk dilakukan pembagian. - Menyatakan putusan perkara tersebut bisa dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoorbar bij voorad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet dari Tergugat. Subsider Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Hari sidang I : Penggugat dan Tergugat hadir, hakim melakukan mediasi yang dipandu oleh mediator dari hakim Pengadilan Agama Kudus bernama Dra. Hj. Nur Khayati tetapi mediasi gagal.Hakim membacakan surat
49
gugatan. Tergugat menjawab gugatan secara tertulis pada tanggal 27 Oktober 2010. Eksepsi: Tergugat tidak sependapat terhadap surat gugatan dari Penggugat mengenai kewenangan relatif, karena obyek sengketa tidak diwilayah di mana Pengadilan itu berada, sepatutnya untuk ditolak atau tidak diterima. Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak jelas dalam menuliskan siapa yang menguasai harta bersama tersebut, dikatakan gugatan itu tidak lengkap dan untuk tidak diterima. Gugatan dianggap kabur antara posita dan petitum meminta agar gugatan ditolak. Tergugat tidak keberatan atas perubahan surat gugatan sepanjang diluar pokok masalah, namun perubahan surat gugatan posita mengenai uang BPIH berupa penghapusan dan penggantian obyek gugatan adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, meminta agar gugatan ditolak. Pokok Perkara: Tergugat tidak mengakui seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh Tergugat, Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang sah, namun selanjutnya Tergugat mengajukan gugatan cerai yang sah dengan akta cerai nomor: 396/AC/2010/PA.Kds. Tergugat menyatakan benar memiliki harta bersama sebagai berikut: - Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat - Bangunan Los No. 1 petak No. 10 ukuran 2x2 m2 atas nama Tergugat - Bangunan Los No. 1 petak No. 11 ukuran 2x2 m2 atas nama Penggugat
50
Terhadap posita Penggugat mengenai selain dari pada yang disebutkan diatas Tergugat tidak mengakui semuanya, meminta agar dikesampingkan. Rekopensi: Penggugat rekopensi (Tergugat)
mengajukan gugatan rekopensi
terhadap Tergugat rekopensi (Penggugat). Menyatakan bahwa dalam berdagang modal berasal dari pinjaman, sampai dengan cerai pinjaman tersebut belum lunas, pinjaman tersebut dihitung sebagai hutang bersama sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dan sudah dibayar separo. Selama berdagang, modal usaha dan barang dagangan adalah milik keduanya, sehingga antara keduanya seharusnya mendapatkan bagian dari dagangan tersebut. Tergugat meminta dalam eksepsi: agar hakim mengabulkan eksepsi Tergugat,
menyatakan
Pengadila
Agama
Kudus
tidak
berwenang,
menyatakan gugatan tidak lengkap, menyatakan gugatan kabur. Tergugat meminta dalam konpensi/pokok perkara: menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Tergugat meminta dalam rekopensi: mengabulkan gugatan rekopensi seluruhnya, memutuskan pinjaman bersama antara Tergugat dan Penggugat, menghukum Penggugat untuk mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), memutus barang dagangan di Los 1 petak No. 9 sebagai barang bersama, menghukum Penggugat untuk
51
membagi separo barang tersebut, menetapkan biaya menurut hukum atau majelis memberikan keputusan yang lebih adil. Dari jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 04 Nopember 2010 Replik: Penggugat masih konsisten dengan dalil-dalil gugatannya serta menolak seluruh eksepsi Tergugat yang tercantum dalam jawaban tertulis pada tanggal 27 Oktober 2010 kecuali yang jelas kebenarannya - Mengenai kewenangan relatif yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku, eksepsi harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. - Mengenai siapa yang menguasai harta bersama tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat tidak lengkap, karena dalam pokok perkara gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama, bukan penguasaan dengan melawan hukum, meminta agar eksepsi ditolak/tidak diterima. - Mengenai perubahan gugatan Penggugat tidak merubah pokok perkara karena pokok perkara tetap mengenai pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, tidak bertentangan dengan hukum acara, meminta agar eksepsi ditolak atau tidak diterima. Konpensi: semua yang terurai dan tertuang dalam eksepsi, Penggugat mohon juga diberlakukan dalam konpensi, Penggugat masih tetap berpegang pada dalil-dalil yang diuraikan, Tergugat mengakui kebenaran posita mengenai rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat, tidak membenarkan atas harta bersama mengenai tanah seluas kurang lebih 1.917
52
m2, tidak membenarkan Tergugat telah menjual kios milik Tergugat tetapi Tergugat menjual Los dan Tergugat hanya memiliki satu saja Los tersebut, dari replik di atas Penggugat akan menyertakan alat bukti untuk menguatkan bantahannya. Uang setoran BPIH atas nama Penggugat yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mentaksir nilai dari barang-barang yang berada di Kios No. 74 Los No. 1 petak No. 10 Los No. 1 petak No. 11 Pasar Puri Baru Pati senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dalam rekopensi segala hal yang telah terurai dan tertuang dalam eksepsi dan konpensi agar diberlakukan sebaga bagian yang tak terpisahkan dengan rekopensi, menolak dalil gugatan penggugat rekopensi kecuali yang nyata kebenarannya, gugatan penggugat rekopensi kurang tepat mengenai usaha konveksi dan gorden yang pengelolaan keuangannya dipegang oleh penggugat rekopensi, gugatan penggugat rekopensi dalam posita mengenai belum pernah adanya pembagian harta bersama dianggap tidak benar, tergugat rekopensi akan membuktikan dalilnya, gugatan penggugat rekopensi mengenai pembagian harta bersama yang tidak bisa dibagi secara innatura bisa dibagi dengan cara taksasi dianggap tidak benar karena itu harta bawaan berupa Los No. 1 petak No. 9 Pasar Puri Baru Pati dan barang dagangannya dan petitum mengenai barang dagangan dan menyerahkan separo barang dagangannya di Los tersebut sebagai harta bersama meminta agar ditolak atau tidak diterima. Tergugat rekopensi meminta agar hakim memeriksa, menerima, dan memberikan putusan.
53
Dalam eksepsi menolak atau tidak menerima eksepsi tergugat seluruhnya, menyatakan Pengadilan Agama Kudus berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pembagian harta bersama. Dalam konpensi: mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Dalam rekopensi: menolak atau tidak menerima gugatan tergugat seluruhnya. Dalam eksepsi-konpensi-rekopensi: menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Duplik tanggal 11 November 2011 Dalam eksepsi: Tergugat tetap pada eksepsi semula termuat dalam jawaban Tergugat. Dalam pokok perkara: Tergugat tetap pada jawaban semula dan tidak mengakui seluruh gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat nyatakan dalam jawabannya pada tanggal 27 Oktober 2010. Dalam rekopensi: tetap pada jawaban Tergugat semula dan tidak mengakui seluruh jawaban Penggugat. Setelah duplik dari tergugat didalilkan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan rereplik, tetapi menyatakan tetap pada repliknya dan dianggap sudah cukup oleh Majelis Hakim. Untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Saksi: 1. Nur Salim bin Supardi 2. Mashuri bin Rohmat 3. Mashudi bin Amin 4. Mudlofar bin Nukhin
54
Bukti dari Tergugat: Surat: 1) F.C surat perincian hutang telah bermeterai (T.1) 2) F.C surat perincian hutang dari menara amilia gorden telah bermeterai (T.2) 3) F.C surat keterangan tanggal 13 April 2011 yang telah ditanda tangani Khumaedah dan sudah bermeterai (T.3) 4) F.C surat pernyataan tanggal 13 April 2011 yang telah ditanda tangani Saidah dan sudah bemeterai (T.4). Saksi:
1. Khumaidah bin Nasuha, 2. Sri Asmiyatun binti Paimin 3. Amin Syahri bin Zaini.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan jo pasal 118 ayat (3) HIR telah menyebutkan; bahwa jika tempat tinggal Tergugat tidak dikenal lagipula tempat tinggal sebenarnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal, maka gugatan bisa diajukan ke Pengadilan di daerah hukum benda berada, juga berdasar pada yurisprudensi MA Nomor: 1382/K/SIP/1971. Majelis hakim berpendapat mengenai perubahan obyek sengketa tidak berpengaruh pada surat gugatan karena tidak merubah atau tidak mengenai pokok perkara sesuai dengan pasal 172 rv dan yurisprudensi MA Nomor: 1535/K/Pdt/1983.
55
Majelis Hakim menyatakan patut mempertimbangkan atas harta bersama berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah orang tua tergugat dan 2 buah los No. 1 petak No. 10 dan 11 di Pasar Puri Baru Pati, atas pengakuan tergugat dan itu dinilai sebagai bukti yang sah dan mengikat sebagaimana pasal 174 HIR ditetapkan sebagai harta bersama. Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sawah seluas kurang lebih 1917 M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2722 atas nama SNA BINTI HMS ditetapkan sebagai harta bersama berdasarkan bukti kuat dari Penggugat. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang ada maka 2 kios No. 74 dan No. 25 di Pasar Puri Baru Pati adalah harta bersama. Majelis Hakim berpendapat bahwa uang setoran BPIH ditetapkan sebagai harta bersama dimana uang tersebut tinggal milik Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat tuntutan mengenai uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dihitung sebagai harta bersama dianggap obscuurlibel/tidak jelas. Majelis Hakim menyimpulkan mengenai barang-barang perabotan rumah tangga yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sepanjang harta tersebut diakui/tidak dibantah oleh Tergugat, karena Penggugat tidak berhasil membuktikan. Majelis Hakim berpendapat gugatan mengenai barang dagangan pakaian yang berada di kios No. 74 dan di los No. 1 dianggap obscuurlibel.
56
Majelis Hakim berpendapat mengenai permohonan sita jaminan atas seluruh harta bersama ditolak karena penggugat tidak menyampaikan alasan yang didukung kekhawatiran terhadap Tergugat yang akan menggelapkan/ memindahtangankan harta bersama. Majelis Hakim berpendapat mengenai putusan tidak bisa dilaksanakan terlebih dahulu 3. Putusan Hakim Hakim memutuskan perkara harta bersama ini pada tanggal 12 Januari 2012 dalam sidang terbuka untuk umum dengan Ketua Majelis Drs. H. Syukur, MH, hakim anggota Drs. H. Jumadi dan AH. Sholih, SH, Panitera Pengganti Endang Nurhidayati, SH.dihadiri juga oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang berbunyi sebagai berikut: 1. Menolak eksepsi Tergugat 2. Menyatakan Pengadilan Agama Kudus berwenang mengadili 3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian 4. Menetapkan harta bersama antara penggugat dan tergugat sebagai berikut: a) Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat. b) 2 buah los di Pasar Puri Baru Pati, Jl. Kolonel Sunandar Pati c) Sebidang tanah sawah luas kurang lebih 1.917 M2 di desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus d) 2 buah kios di Pasar Puri Baru Pati, Jl. Kolonel Sunandar Pati e) Uang setoran BPIH yang tinggal bagian Penggugat
57
f) Satu set meja kursi g) Empat kursi lipat dari kayu jati h) Satu buah tempat tidur dari kayu jati i) Satu buah radio tape Simba merk Sharp. 5. Menetapkan ½ harta bersama tersebut menjadi hak penggugat dan ½ menjadi hak tergugat, sesuai dengan penetapan harta bersama di atas 6. Menghukum penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama secara adil, jika tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dijual lelang dan masing-masing pihak mendapat ½ 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama milik penggugat mengenai uang BPIH 8. Menyatakan tidak diterima mengenai gugatan uang tunai sebesar Rp. 500.000..000,- dan gugatan mengenai dagangan pakaian yang berada di kios No. 74 Pasar Puri Baru Pati juga di los No. 1 petak No. 10 dan No. 11 Pasar Puri Baru Pati 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya 10. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat rekopensi seluruhnya. 11. Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 426.000,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). 4. Proses Pemeriksaan Perkara Eksekusi Setelah putusan dibacakan dan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, apa-apa saja yang telah ditetapkan sebagai harta bersama harus dibagi
58
½ untuk penggugat dan ½ untuk tergugat, ternyata para pihak belum melaksanakan isi putusan yang telah ada, berdasarkan hal tersebut ASK bin KS yang dulu disebut sebagai Penggugat mengajukan permohonan eksekusi sehingga berganti menjadi Pemohon eksekusi dan pihak tergugat SNA BINTI HMS berganti menjadi Termohon Eksekusi. Pemohon Eksekusi meminta kepada Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut. Pemohon Eksekusi memberikan kuasa khusus kepada kakak kandungnya sendiri dan diijinkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus menjadi kuasa khusus bagi pemohon eksekusi. Penetapan Aanmaning (surat teguran) untuk Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi agar hadir dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 jam 09.00 WIB dengan tenggang waktu 8 hari sejak ditegur, berdasarkan surat panggilan yang dikirim ternyata jurusita tidak bertemu langsung dengan ASK bin KS (Pemohon Eksekusi) sehingga surat diserahkan kepada kepala desa setempat untuk diberikan langsung kepada Pemohon Eksekusi. Sedangkan surat panggilan untuk SNA BINTI HMS binti HMS (Termohon Eksekusi) disampaikan langsung kepada Termohon Eksekusi tetapi pihak termohon tidak bersedia untuk tanda tangan. Pelaksanaan sidang aanmaning dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2012 hanya dihadiri oleh Pemohon Eksekusi, persidangan ini dilaksanakan hanya untuk melakukn peneguran agar Termohon Eksekusi memenuhi dan
59
melaksankan putusan yang telah berkekuatan tetap dalam jangka 8 hari setelah sidang aanmaning I. Setelah sidang peneguran selesai Ketua Pengadilan memandang perlu memanggil lagi Termohon Eksekusi untuk kedua kalinya agar bisa hadir dalam persidangan tanggal 20 Januari 2012. Pihak Pengadilan mengirimkan surat panggilan kembali melalui panitera/jurusita untuk Termohon Eksekusi, jurusita bertemu dengan Termohon Eksekusi tetapi Termohon Eksekusi tetap tidak bersedia tanda tangan surat panggilan tersebut. Sidang aanmaning ke II dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon Eksekusi, Ketua Pengadilan menetapkan untuk melaksanakan eksekusi terhadap harta bersama yang telah diputus dalam putusan tanggal 12 Januari 2012 No. 490/Pdt.G/2010/PA. Kds jika perlu meminta bantuan kepada aparat keamanan (Polisi) untuk melakukan eksekusi. 5. Pelaksanaan Putusan Pelaksanaan putusan atas harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dikabulkannya permohonan eksekusi oleh ASK bin KS (Pemohon Eksekusi), sehingga barang-barang tersebut dilaksanakan eksekusi secara riil. Harta bersama berupa tanah seluas 1921 M2 SHM No. 2722 maka secara riil di bagi menjadi dua dengan cara undian melemparkan koin dan disaksikan oleh saksi-saksi. Pemohon Eksekusi memperoleh bagian sebelah timur dan Termohon Eksekusi memperoleh bagian sebelah barat. Karena sulit jika dibagi menjadi dua sama rata antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi maka
60
Pemohon Eksekusi merelakan bagiannya sebesar ½ M2 diberikan kepada Termohon Eksekusi. Sehingga pihak Pemohon Eksekusi mendapatkan 960 M2 dan pihak Termohon Eksekusi mendapatkan 961 M2. Harta bersama yang lain berupa rumah yang berdiri di atas tanah orang tua tergugat, satu set meja kursi, empat kursi lipat, satu buah tempat tidur, satu buah radio, hanya diletakkan sita dan yang ditunjuk untuk menjaga barang-barang tersebut adalah pihak Termohon Eksekusi agar mematuhi ketentuan yang berlaku dari Pengadilan Agama. Atas penyitaan barangbarang tetap tersebut telah diumumkan dan didaftarkan dalam register yang telah ada, sesuai dengan pasal 198 HIR/213 R.Bg.
