THE CONSEQUENCE OF LAW CANCELLING THE RESULTS OF EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS TO THE ARTICLES OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY: A CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 1738 K/PDT/2015
Thesis Submitted to Faculty of Law of Slamet Riyadi University as a Partial Fulfillment of the Requirements for Obtaining the Undergraduate Degree of Law
By Tania Hasyyati 13100064
FACULTY OF LAW SLAMET RIYADI UNIVERSITY SURAKARTA 2016
Abstract THE CONSEQUENCE OF LAW CANCELLING THE RESULTS OF EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS TO THE ARTICLES OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY (A CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 1738 K/PDT/2015) Tania Hasyyati Faculty of Law Slamet Riyadi University
The purpose of this legal research is to understood the legal consideration surrounding the matter of results cancellation of RUPS-LB towards limited liability company (Ltd)’s articles of association and to understood the effects of RUPBS-LB results towards Ltd.’s statute (case study of supreme court decision No. 1738 K/Pdt/2015) The research conducted in this thesis is normative juridicial. The research used secondary data, consisting of primary, secondary, dan tertiary law material and are obtained through library research. The method used is qualitative analysis. The meeting’s decision can be cancelled if the vote of Sharehold Meeting does not convene in the required quorum as stated in Amendment Law and/or have the same schedule as stated in the invitation (addition of schedule etc.), thus rendering the extraordinary shareholders’ meeting as illegal, as the meeting had no legitimate basis of rights and the meeting’s holding itself was an act of contravention to the law, according to provisions found in Article 75 clause (4). The cancellation of extraordinary shareholders’ meeting decisions ratification itself resulting in the Company’s Management’s inability to represent the Company to the third party. This is because the committee of the Company, appointed in the meeting, is not recognized as such, since it is unregistered in the Company’s register. However, in this situation, the Management and the Board of Commissioners still have the right to manage the Company internally. Whereas the external implication of this court order is the Committee’s inability to be recognized by the Government and other related institutions. Keywords : RUPS-LB, cancelled if the vote, towards limited liability company.
1
A. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suattu Negara Hukum diamana kekuasaan tunduk pada Hukum.Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan
hukum yang beritikan kebenaran dan keadilan. Sebuah badan usaha atau bentuk perusahaan yang paling banyak digunakan dalam bisnis dewasa ini dan di masa yang akan datang adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Alasan pelaku usaha lebih cederung memilih PT sebagai bentuk badan usaha karena PT dapat dijadikan sarana untuk menuju kearah bisnis yang lebih liberal dan terbuka. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) merupakan organ perusahaan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekusaan tertinggi dalam perseroan. Pada dasarnya RUPS sebagai sebuah putusan rapat ataupun musyawarah hanya mengikat secara internal PT tersebut. Namun, dalam hal putusan tersebut kemudian disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM (selanjutnya disebut Kemenkumham), didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara maka keputusan RUPS tersebut mengikat pihak ketiga/masyarakat luas. Mengenai keputusan RUPS yang kemudian disetujui oleh Kemenkumham, dapat terjadi pembatalan persetujuan/pengesahan oleh Kemenkumham, yaitu apabila pelaksanaan RUPS tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai pembatalan RUPS-LB terhadap anggaran dasar perseroan terbatas?
2
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan hasil Keputusan RUPS-LB terhadap anggaran dasar perseroan terbatas ( Studi kasus Putusan MA Nomor 1738 K/Pdt/2015) ? B. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini yang akan penulis kaji adalah Putusan Makamah Agung Nomor 1738 K/Pdt/2015. Sifat Penelitian Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang akibat hukum pembatalan hasil RUPS-LB terhadap anggaran dasar perseroan terbatas. Sumber dan Jenis Data Pengumpulan
data
yang
dilakukan
dalam
penyusunan
skripsi
ini,
menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumen (document study). Metode penelitian kepustakaan dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian yang dilakukan ini adalah menggunakan data sekunder yang meliputi :
a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (dokumen hukum, putusan hakim). Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. 2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1738 K/Pdt/2015 3
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan Undang-Undang, hasilhasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan berbagai karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian mengenai pembatalan keputusan hasil RUPS=LB c. Bahan Hukum Tersier (tertier) Bahan Hukum Tersier adalah
bahan
hukum
yang
memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya, selain itu bahan tersier ini juga meliputi berbagai bahan primer, sekunder, dan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, terutama dibidang hukum dan Perseroan Terbatas. Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu mempelajari dan menganalisis data secara sistematis melalui buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembatalan hasil keputusan RUPS-LB Analisis Data Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya, metode analisis data yang dipergunakan penulis adalah metode kualitatif, yaitu dengan: a. Mengumpulakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
4
b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas. c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan. d. Memaparkan kesimpulan dan saran yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. C. TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia Kata “perseroan” menunjuk kepada modal nya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang di ambil bagian dan dimilikinya Sebutan atau bentuk PT datang dari hukum dagang belanda (WvK) dengan singkatan NV atau Naamlooze Vennootschap. Didalam perseroan terbatas terdapat modal dan saham. Modal Perseroan terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal ditempatkan dalam modal perseroan yang oleh para pendirinya disanggupi untuk disetor ke kas perseroan yang didirikan. Menurut Pasal 33 Ayat (1) jumlah modal yang ditempatkan paling sedikit 25% daari modal dasar yang dimaksud dalam Pasal 32, dan harus disetor penuh. Setiap saham perseroan harus dikeluarkan atas nama pemiliknya. Setiap saham yang telah dan akan dikeluarkan harus mempunyai nilai nominal tertentu. Nilai nominal saham harus dicatumkan dalam Rupiah (Rp). Saham yang tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Direksi
5
perseron wajib menyimpan daftar pemegang saham. Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UUPT. Ketiganya memiliki kewenangan yang berbeda guna menjalankan hak dan kewajiban Perseroan. Selama organ-organ tersebut dapat menjalankan perannya dengan baik, maka Perseroan akan berjalan dengan baik, dan para pemegang saham Perseroan
akan
terjamin
kepentingannya
dalam
Perseroan.
Kourum
penyelenggaraan RUPS. Secara garis besar besarnya kuorum tergantung dari materi acara yang dibicarakan dalam rapat yang meliputi mata acara biasa (ordinary agenda), mata acara mengubah anggaran dasar Perseroan. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Hasil RUPS-LB Pembatalan adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atau perbuatan hukum atas tindakan hukum atau perbuatan hukum atas tuntutan dari pihak-pihak yang oleh undang-undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan. Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1320 perjanjian akan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat yaitu : 1. Sepakat mereka yang megikatka dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Sesuatu hal tertentu. 4. Sesuatu sebab yang halal. Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat yang menyangkut subyeknya, dan apabila saalah satu syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka perjanjian itu dapat di mintakan pembatalan. Dalam keadaan demikian maka akibat-akibat yang
6
timbul dari perikatan itu dikembalikan kepada keadaan semula sesuai dengan Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdata. Syarat yang pertama mengenai sepakat untuk mengikatkan diri harus diberikan secara bebas. Hal-hal yang menyebabkan ketidakbebasan adalah karena adanya paksaan oleh pihak-pihak tertentu, kekeliruan dan penipuan. Syarat yang kedua mengenai kecakapan tidak begitu saja dapat dilihat oleh hakim, jikapun hal ini diajukan oleh hakim bias saja di sangkal oleh pihak lawan sehingga diperlukan suatu pembuktian. Pihak yang menuntut pembatalan tersebut dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila ada alasan itu. Sedangkan dua syarat yang terakhir adalan mengenai obyeknya. Dan bila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu Batal Demi Hukum artinya dari semula tidak dilahirkan suatu perjanjian. Perjanjian yang batal demi hukum. Seperti yang telah diuraikan diatas suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, jika ada pelanggaran terhadap syarat obyektif sahnya suatu perjanjian seperti telah diuraikan diatas. Selain tidak dipenuhinya syarat obyektif, undang-undang juga merumuskan secara konkrit untuk tiap-tiap perbuatan hukum(terutama pada perjajian
formil) yang
mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam betukyang ditentukan oleh undangundang. Jika tidak dipenuhi maka perjanjian ini akan batal demi hukum (tidak memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya). Faktor yang menyebabkan suatu Akta menjadi Batal Demi Hukum 1. Ketidakcakapan dan Ketidakwenangan Dalam Bertindak. 2. Cacat Dalam Bertindak a. Kekeliruan dan penipuan b. Ancaman c. Penyalahgunaan Keadaan
7
3. Bertentangan dengan Undang – Undang. 4. Bertentangan dengan Ketertiban Umum dan Kesusilaan Baik. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, dimana selalu terdapat sekurang-kuragnya dua pihak yang berperkara dan keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan hukum megikat bagi pihak-pihak yang bersengketa saja, misalkan gugatan perceraian. Tiap-tiap proses perdata, dimana seseorang yang merasa kepentingan haknya telah dirugikan (penggugat) oleh pihak lain (terguggat), dapat menghadap secara pribadi atau diwakili oleh orang lain/kuasanya untuk mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya terguggat bertempat tinggal, sesuai dengan Pasal 118 HIR. Berdasarkan hukum acara perdata, proses pemeriksaan pada tahap pendahuluan dan tahap penentuan atau persidangan dalam menyelesaikan perkara gugatan, secara kronologis meliputi 2 (dua) segi, yaitu segi administratif dan segi yudisial. Maka secara sederhan segi yudisial dalam hukum acar perdata meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 1). Tahap sidang hari pertama Tahap ini selalu diawali dengan pembukaan sidang oleh hakim. Sidang pertama ini sifatnya merupakan checking identitas para pidak apakah para pidak sudah megerti mengapa mereka dipanggil untuk meghadiri sidang. Pada tahap ini jika kedua belah pihak hadir, maka mejelis hakim mengusahakan agar para pihak yang berperkara menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai. 2). Tahap jawab-menjawab
8
Dalam hal perdamaian tidak berhasil maka terguggat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat. Jawaban terguggat dapat berupa tangkisan (eksepsi) terhadap gugatan mengenai pokok perkara (verweer len principale) baik mengenai dalil-dalil fakta kejadian dan fakta hukumnya. 3). Tahap pembuktian Berdasarkan Pasal 163 HIR terdapat asas “siapa yang mendalilkan sesuatu yang harus membuktikan”. Menurut system HIR, dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah dan hanya disebutkan dalam undang-undang saja. 4). Tahap kesimpulan Tahap kesimpulan adalah tahap dalam persidngan yang dilakukan setelah tahap pembuktian selesai. Baik penggugat maupun tergugat membuat kesimpulan yang umumnya berisi fakta-fakta kejadian hukum yang mendukung dalil-dalilnya dan membatah dalil pihak lawan dengan diperkuat oleh alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian. 5). Tahap putusan akhir Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan di persidangan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan bertujuan mengkhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Berdasarkan sifatnya putusan hakim dapat berupa putusan yang bersifat menerangkan
atau
menegaskan
suatu
keadaan
hukum
(declaratoir),meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum yang baru (constitutive0, atau putusan yang berisi penghukuman (condemnatoir).
9
6). Tahap pelaksaaan keputusan. Tahap ini dapat saja tidak terjadi bila ada tindakan langsung atau sukarela dari pihak (penggugat atau tergugat) untuk memenuhi kewajiban yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan. Namun jika kesukarelaan tidak dilakukan maka dapat dimintakan pelaksanaan putusan (eksekusi) pada pengadila dengan perantara alat Negara. D. HASIL PENELITIAN Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Mengenai Pembatalan RUPS-LB Terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1738 K/Pdt/2015 Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut: Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat; Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Desember 2014 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 15 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: - Bahwa Pernggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dimana terbukti dalam pelaksanaan RUPS-LB telah terjadi perubahan dan atau penambahan acara atau acaranya tidak sesuai dengan yang ditulis didalam undangan, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa: “keputusan atas mata acara rapat yang ditambah harus disetujui dengan
10
suara bulat”, untuk itu RUPS-LB tersebut tidak sah karena tidak mempunyai alas hak yang sah dan pelaksanaannya merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan kesimpulan tersebut, untuk menyelesaikan persoalan sebagimana dijelaskan tersebut maka dalam perkara permohonan kasasi tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut : 1.
Menolak
permohonan
kasasi
dari
Pemohon
Kasasi
PT.
ECO
I
untuk
ENVIRONMENTAL ENERGY INDONESIA tersebut. 2.
Menghukum
Pemohon
Kasasi/Tergugat
I/Terbanding
membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Akibat Hukum Pembatalan Hasil Keputusan RUPS-LB Terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Adapun hubungan hukum antara hasil keputusan RUPS dengan pelaksanaan tugas direksi merupakan tanggung jawab ke dalam dari direksi yang mewakili dan menjalankan perseroan bersama-sama pengurus atau karyawan perseroan. Dimana hasil keputusan RUPS yang telah disahkan oleh Kemenhukam merupakan tugas –tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh direksi untuk kepentingan perseroan yang akan diminta kembali pertanggungjawabannya pada akhir tahun buku berikutnya. Dengan demikian dapat diartikan keputusan RUPS merupakan acuan bagi direksi untuk melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas demi kepentingan perseroan. Dimana dengan adanya pembatalan keputusan RUPS-LB tentu memiliki akibat hukum terhadap peristiwa hukum tersebut. Adapun yang menjadi akibat hukum dari pembatalan keputusan RUPS-LB terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas antara lain sebagai berikut: 1. Terhadap Internal Perseroan
11
Pembatalan pengesahan keputusan RUPS-LB tersebut mengakibatkan direksi tidak dapat menjalankan fungsinya untuk mewakili perseroan terhadap pihak ketiga . hal ini disebabkan oleh tidak diakuinya kepengurusan yang diangkat dalam RUPS tersebut, dikarenakan belum terdaftar dalam daftar perseroan. Namun Direksi dan Dewan Komisaris berhak untuk melakukan kepengurusan terhadap internal perseroan. 2. Terhadap Eksternal Pada dasarnya RUPS sebagai sebuah putusan rapat ataupun musyawarah hanya mengikat secara internal PT tersebut. Namun , dalam hal putusan tersebut kemudian disetujui oleh Kemenhukam , didaftarkan dalam daftar perusahaan, dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara maka putusan RUPS tersebut mengikat pihak ketiga/masyarakat luas, inilah yang dikenal sebagai asas Publitas. Jadi akibat yang ditimbulkan dari pembatalan hasil RUPS-LB tersebut. tidak diakuinya kepengurusan hasil RUPS-LB tersebut oleh instansi-instansi seperti Pemerintah dan instansi terkait lainnya. Karena keputusan hasil pelaksanaan RUPS-LB tersebut telah melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundung-undangan khususnya peraturan mengenai perseroan terbatas. E. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan pada bagian penulisan skripsi ini, maka rumusan yang dapat dikemukakan sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut: 1. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara permohonan kasasi, yang amar putusannya menolak permohonan kasasi PT ECO ENVIRONMENTAL ENERGY INDONESIA dengan alasan bahwa 12
pelaksanaan RUPS-LB yang dilaksanakan oleh PT tersebut pada tanggal 21 Mei 2011 dan dituangkan kedalam Akta pernyataan nomor 56 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berkaitan dengan perubahan dan atau penambahan acara atau acaranya tidak sesuai dengan yang ditulis didalam undangan, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “ keputusan atas mata acara rapat yang ditambah harus disetujui dengan suara bulat”, untuk itu RUPS-LB tersebut tidak sah karena tidak mempunyai alas hak yang sah dan pelaksanaannya merupakan perbuatan melawan hukum 2. Pembatalan
keputusan RUPS terhadap anggaran dasar perseroan terbatas
menimbulkan akibat dimana dalam kasus ini terkait dengan keputusan RUPS yang merubah anggaran dasar , kepemilikan saham dan perubahan susunan kepengurusan akan menimbulkan akibat hukum antara lain terhadap internal perseroan maupun ekternal/pihak ketiga. Keputusan ini digugat oleh Pungky Bambang Priyambodo selaku pemilik saham mayoritas dalam PT Eco Environmental dengan alasan bahwa pelaksanaan RUPS-LB yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2011 telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan UUPT. Pembatalan pengesahan keputusan RUPS-LB tersebut mengakibatkan direksi tidak dapat menjalankan fungsinya untuk mewakili perseroan terhadap pihak ketiga . hal ini disebabkan oleh tidak diakuinya kepengurusan yang diangkat dalam RUPS tersebut, dikarenakan belum terdaftar dalam daftar perseroan. Namun Direksi dan Dewan Komisaris berhak untuk melakukan kepengurusan terhadap internal perseroan. Sedangkan akibat eksternal dari ditolaknya permohonan kasasi terhadap hasil keputusan yang ditimbulkan dari pembatalan hasil keputusan RUPS-LB terhadap anggaran dasar perseroan tersebut adalah tidak diakuinya kepengurusan hasil
13
RUPS-LB tanggal 21 Mei 2011 tersebut oleh instansi-instansi seperti Pemerintah dan instansi terkait lainnya. Saran Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan pada bagian penulisan skripsi ini, maka rumusan yang dapat dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut: 1. Mengingat begitu pentingnya kepastian hukum dalam dunia usaha, maka diharapkan pemeritah dapat membuat suatu aturan hukum yang dapat memberikan suatu kepastian hukum terhadap setiap aspek kegiatan yang dilakukan dalam PT. untuk itu akan lebih baik apabila suatu peraturan yang mengatur bidang perusahaan terkhusus mengenai PT dan disesuaikan dengan praktik yang ada dilapangan, sehingga dengan demikian tidak merugikan para pelaku usaha pada perseroan khususnya para pemegang saham pada perseroan tersebut. 2. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha pada perseroan terbatas, untuk mencegah atau meminimalisir praktek pelaku usaha pada perseroan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ada.
14
DAFTAR PUSTAKA BUKU Adib Bahari.2013.Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas.Jakarta : Pustaka Yustisia. Ahmadi Miru.2010.Hukum Kontrak dan Teknik Perancangan Kontrak. Jakarta : PT Rajagrafindo. Ahmad Yani dan Gunawan.2006. Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. Bambang Suggono.1998.Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar,Ed. Pertama, Cet. Kedua.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Bambang Waluyo.1996.Penelitian Hukum Dalam praktek, Ed. Pertama, Cet. Kedua.Jakarta: Sinar Grafika. Budiono.2008.Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Darwan Prints.1992.Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata.Bandung : Citra Aditya Bakti. Gunawan Widjaja.2003. Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Herlien Budiono,2008 ,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan II, Bandung : PT Citra Aditya Bakti Johny Ibrahim.2008.Teori dan Metodologi: Penelitian Hukum Normatif. Ed. Revisi Malang: Bayumedia Publishing. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya.2003.Seri Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya.Jakarta : Raja Grafindo Persada. Lilik Mulyadi.2002.Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Jakarta : Djambatan. M Yahya Harahap.2009.Hukum Perseroan Teratas. Jakarta : Sinar Grafika. Orinton Purba.2011.Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum. Jakarta: Raih Asa Sukses Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata.2002.Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek.Cet X. Bandung : Mandar Maju.
15
Satrio.2001.Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir ari Perjanjian, buku I, Cet 2, Bandung, Citra Aditya Bakti. Sudikno Mertokusumo.2006.Hukum Acara Perdata Indonesia.Cet I.Yogyakarta : Liberty. Sentosa Sembiring.2006.Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas.Bandung : Nuansa Aulia. Soepomo.2000.Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri.Cet XIV.Jakarta : Pradya Paramita Soerjono Soekanto.2005.Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)
Ketiga . Jakarta:
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2003.Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Ed. Pertama, Cet. Ketujuh.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Simangnungkalit.2006.Rapat Umum Pemegang Saham Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas.Jakarta : Yayasan Wajar Hidup. Widjaja, I.G Rai, 2002. Hukum Perusahaan. Jakarta : Kesaint Blanc.
Peraturan Perundang – Undangan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 13 tahun 1995. Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1738/K/PDT/2015.
16
