EVALUASI PEMANFAATAN KODE POS

VOL. 9 NO. 3 SEPTEMBER 2011

EVALUASI PEMANFAATAN KODE POS Sri Wahyuningsih1 dan Joko Suryanto2 1,2

Peneliti Muda Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Jln. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-34833640 e-mail : [email protected] dan [email protected] Diterima: 31 Mei 2011; Disetujui: 28 Juni 2011

ABSTRACT. A Postcode is a series of numbers or letters or combination of numbers and letters are written on the back of city names for easy sorting, delivering mail, and other purposes. Law No.38 Year 2009 about Postal, is arranging the postal service not only in Indonesia but also the organizers PT.Pos Indonesia, Private/Courier Service, BUMD and Koperasi are the consequence of writing should be done by the users postcode and postal service providers without exception. To find out how much the use of postcode by an evaluation of the utilization of the current postcode, with a quantitative approach to qualitative data backed up. Model Evaluation the evaluation is done by Husein Umar (2003) with modifications and the result is more than fifty percent of respondents said states use but did not know postcode. Key words: Postcode, UU No.38 of 2009 on the Post ABSTRAK. Kode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman, dan keperluan lain. Undang-Undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, mengatur penyelenggaraan layanan pos tidak hanya di PT.Pos Indonesia namun juga penyelenggara Swasta/ Jasa Titipan, BUMD dan Koperasi maka konsekuensinya adalah penulisan kodepos harus dilakukan oleh pengguna dan penyelenggara layanan pos tanpa pengecualian. Untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan Kode Pos dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan Kode Pos saat ini,dengan pendekatan kuantitatif didukung data kualitatif. Evaluasi dilakukan dengan Model Evaluasi Husein Umar,2003 dengan modifikasi dan hasilnya adalah lebih dari lima puluh persen responden menyatakan memanfaatkan namun tidak tahu Kode Pos. Kata-kata kunci: Kode Pos, Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos

B

uletin Pos dan Telekomunikasi

317


PENDAHULUAN Latar Belakang Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi, pengertian pos tidak lagi terpusat pada jasa layanan surat, namun pengertian pos kemudian berkembang menjadi layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.1 Standar dari kualitas layanan pos adalah kiriman sampai ke penerima tepat waktu dan kemudahan mencari alamat menentukan cepat atau lambatnya kiriman sampai ke alamat penerima. Salah satu sarana memudahkan mencari alamat adalah dengan menuliskan Kode Pos pada alamat pengirim maupun penerima. Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, pada pasal 1 (7) yang dimaksud Kode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman, dan keperluan lain. Penjelasan lain menyatakan Kodepos adalah serangkaian angka dan/atau huruf yang ditambahkan pada alamat surat untuk mempermudah proses pemilahan surat (alamat) sehingga mempercepat penyampaian surat.2 1 2 3 4

Data yang tercatat salah salur di Jakarta dari Januari 2010 sampai dengan November 2010 sebanyak 3.085 kiriman3. Dari data tersebut kemungkinan masih banyaknya salah tulis alamat sehingga kiriman tidak langsung ke alamat yang dituju. Oleh karena itu, penulisan kodepos sangat penting, antara lain untuk menghindari salah salur disebabkan kurang jelasnya alamat. Digit dalam kode pos di Indonesia saat ini menunjukkan wilayah geografis di Indonesia pada tahun 1985, yaitu pada digit ke empat di wilayah perkotaan atau padat penduduknya menunjukkan Kecamatan dan digit ke lima menunjukkan Kelurahan, namun untuk luar perkotaan digit 4 dan 5 menunjukkan Kecamatan. Sejak gencarnya pemekaran daerah, maka alokasi Kode Pos beberapa daerah tingkat 2 (Daerah Tingkat 2, Kota, Kabupaten) saling beririsan, khususnya kecamatan yang saling berdekatan. Namun demikian tetap tidak menjadi masalah, karena digit ke 4 dan ke 5 yang menunjukkan lokasi akhir dari Kode Pos tersebut.4 Saat pembuatan Kode Pos, wilayah geografis Indonesia terdiri 3.700 Kecamatan dan sekitar 60 ribu Desa. Dari hasil penelusuran internet,saat ini jumlah Provinsi sudah mencapai 33 Provinsi yang terdiri dari 497 Kota/

UU no 38 tahun 2009 tentang Pos http://kodepos.nomor.net/_kodepos.php?_i=penjelasan-kodepos&sby=Pebruari 2011 Hasil Diskusi dengan Bapak Yulius Deges, Postal Operation Manajer, Wilpos IV, 11 Pebruari 2011. http://kodepos.nomor.net/_kodepos.php?_i=penjelasan-kodepos, 1 Maret 2011

318

B



Kabupaten, meliputi 98 Kota dan 399 Kabupaten. Jumlah Kecamatan 6.487 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 76.613 desa.5 Pentingnya kode pos dalam sistem pemerintahan dapat dilihat dari penjelasan setiap digit dari kode pos, yaitu diawali digit pertama (angka pertama) menunjukkan Provinsi, digit kedua dan ketiga menunjukkan Kota atau Kabupaten dan digit ke empat dan kelima menunjukkan Kecamatan atau Desa serta Kode pos. Pada skala lebih besar, apabila penulisan kodepos sebagai satu kesatuan alamat rumah individu maupun organisasi tidak hanya untuk kepentingan proses di lingkungan layanan pos, maka rangkaian angka dalam kodepos dapat dijadikan identitas wilayah NKRI. Merujuk ke Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, pada ketentuan umumnya dan pasal 25 (2) yang menyatakan Penyelenggara dan pengguna layanan pos harus mencantumkan Kode Pos untuk mengidentifikasi alamat atau wilayah, maka kepentingan penulisan kode pos tidak lagi hanya oleh PT Pos Indonesia dan hal ini tersirat dalam ketentuan umumnya kode pos disamping untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman juga digunakan untuk kepentingan lainnya, dan hal ini mempunyai arti luas, misalnya dapat diberlakukan

untuk identifikasi wilayah Indonesia. Apabila ketentuan Undang-undang tersebut diberlakukan, maka penulisan kode pos tidak hanya untuk kepentingan PT.Pos Indonesia, sehingga perlu dilakukan penelitian atau evaluasi untuk mendapatkan data seberapa besar pemanfaatan kodepos saat ini. Permasalahan Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos, mengatur penyelenggaraan layanan pos tidak hanya di PT.Pos Indonesia namun juga penyelenggara Swasta/ Jasa Titipan, BUMD dan Koperasi maka konsekuensinya adalah penulisan kodepos harus dilakukan oleh pengguna dan penyelenggara layanan pos tanpa pengecualian. Saat ini, masyarakat masih berpendapat bahwa kode pos merupakan sesuatu hal yang diperlukan saat melakukan proses pengiriman melalui kantor pos, sehingga belum tentu semua penduduk, masyarakat maupun institusi menuliskan alamatnya dengan menerakan kode pos. Memperhatikan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan dari penelitian ini: “Seberapa besar pemanfaatan kodepos oleh masyarakat?” Tujuan dan Manfaat Tujuan mendapatkan data yang

5 http://kodepos.nomor.net/_kodepos.php?_i=April 2011

B


319


menggambarkan tingkat penggunaan, pemanfaatan kodepos oleh masyarakat saat ini dan manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan Kode Pos sebagai implementasi Undang-undang No.38 tahun 2009 tentang Pos. GAMBARAN UMUM DAN LANDASAN TEORI Regulasi Ketentuan yang berkaitan dengan Kode Pos diatur dalam Undangundang No.38 tahun 2009 tentang Pos, pada Pasal 1 angka 5 menyatakan, Kode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran penyampaian kiriman dan keperluan lain. Bagian Kedua Pasal 25 pada ayat (1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem Kode Pos wilayah layanan pos Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Penyelenggara dan pengguna layanan pos harus mencantumkan Kode Pos untuk mengidentifikasi alamat atau wilayah dan; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Kode Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Atas Undang – undang RI No.38 tahun 2009, untuk ayat (2) dijelaskan bahwa: Kode Pos berfungsi sebagai petunjuk alamat 320

untuk mempermudah proses penyampaian kiriman dan dapat juga digunakan oleh pihak lain sesuai dengan kepentingan bersifat dinamis dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Dari undang-undang beserta penjelasannya tersebut, menunjukkan bahwa Kode Pos tidak lagi hanya mengatur percepatan dan ketepatan kiriman dalam lingkungan jasa layanan pos, namun dapat dikembangkan sebagai identitas wilayah untuk kepentingan lebih luas lagi sampai kepada sebagai tanda batas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan tentang Kode Pos Kodepos adalah serangkaian angka dan atau huruf yang ditambahkan pada alamat surat untuk mempermudah proses pemilahan surat (alamat), sehingga mempercepat penyampaian surat. Negara yang pertama kali memakai sistem kodepos adalah Jerman pada tahun 1941, kemudian Inggris pada tahun 1959 dan Amerika Serikat pada tahun 1963. Sampai dengan Februari 2005, 117 dari 190 negara anggota Universal Postal Union telah memiliki sistem kodepos (Wikipedia, 2011). Kode Pos berfungsi sebagai petunjuk alamat untuk mempermudah proses penyampaian kiriman dan dapat juga digunakan oleh pihak lain sesuai dengan kepentingan, bersifat dinamis dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Konsep kode pos adalah

B



granularity atau rincian, pemecahan wilayah, semakin besar granularity, semakin kecil titik-titik daerah pengiriman. Dengan rincian penuh, kode pos dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik pengiriman tunggal. Dalam Naskah Akademik Peraturan Pemerintah sebagai Implementasi Undang-undang No.38 Tahun 2009 tentang Pos yang disusun Ditjen Postel (2010), prinsip-prinsip mengenai pengaturan sistem kode pos harus 1) Mempertimbangkan aspek geografi dan demografi; 2) Memungkinkan administrasi pos nasional untuk meningkatkan kualitas organisasi dan layanan pengiriman pos; 3).Dapat digunakan oleh semua pengguna pos lain (bersifat universal); dan 4). Tidak merugikan pihak lain. Negara yang pertama kali memakai sistem kodepos adalah Jerman pada tahun 1941, kemudian Inggris pada tahun 1959 dan Amerika Serikat pada tahun 1963. Sampai dengan Februari 2005, 117 dari 190 negara anggota Universal Postal Union telah memiliki sistem kodepos (Wikipedia, 2011). Hasil penelusuran melalui media internet, Kode Pos mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1985, yang dicetuskan dan dibuat oleh Marsoedi M Paham, Direktur Utama PT.Pos Indonesia tahun 1987-1995, dengan ide awal berdasarkan luasnya wilayah Indonesia, dan banyak persamaan nama

B


wilayah (Blog Budi Prasetyo, 2011). Penomoran Kode Pos Indonesia lima digit angka, yang mempunyai arti, pada 1) Digit pertama menunjukkan wilayah lebih makro, yaitu provinsi atau kawasan tertentu kemudian ditentukan dengan yang mikro; yaitu 2) Digit kedua dan ketiga berarti gabungan Kabupaten (untuk provinsi padat) dan Provinsi, misalnya Karesidenan Banyumas digit keduanya berangka; 3) Digit ke empat di wilayah perkotaan atau padat penduduknya menunjukkan Kecamatan; dan 4) Digit ke lima menunjukkan Kelurahan, namun untuk luar perkotaan digit 4 dan 5 menunjukkan Kecamatan. Tujuan awal dibuatnya kode pos untuk kemudahan dan cepat penyortiran, karena penyortiran pertama di kantor pos asal, dengan melihat 3 digit awal menunjukkan posisi kantor pos sentral yang dituju. Kemudian kantor pos tujuan melanjutkan dengan memperhatikan tiga digit terakhir yang Kelurahan atau Kecamatan. Kodepos di Indonesia terdiri dari lima digit angka= “xxxxx”, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Digit Pertama (Angka Pertama) pada Kode Pos, menunjukkan Provinsi, misalnya: DKI Jakarta kode posnya “1xxxx”, Jawa Timur “6xxxx” 2. Digit/Angka Kedua dan Ketiga Digit kedua dan ketiga untuk

321


Kota/Kabupaten, misalkan Jawa Timur = 6, Kota Probolinggo = 72, maka kode POS-nya = “672xx”. 3. Digit/Angka Keempat dan Kelima Digit keempat dan kelima untuk kecamatan dan desa/kelurahan. Konsep Pemanfaatan Kode Pos Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan, pemakaian atau perbuatan memanfaatkan, maka pemanfaatan Tabel 1. Penomoran Digit Pertama atau Angka Pertama pada Kode POS Digit/ Wilayah Angka Pertama Angka Pertama = 1 DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat (Depok, Bekasi, Bogor), dan sebagian Banten (Tangerang Selatan dan Tangerang) Angka Pertama = 2 Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Riau, Kepulauan Riau Angka Pertama = 3 Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung Angka Pertama = 4 Banten, Jawa Barat Angka Pertama = 5 Jawa Tengah, DI Yogyakarta Angka Pertama = 6 Jawa Timur Angka Pertama = 7 Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur Angka Pertama = 8 Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) Angka Pertama = 9 Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Sumber : http://kodepos.nomor.net/_kodepos,April 2011

kode pos dapat diartikan masyarakat menyertakan atau menuliskan kode pos pada alamat sesuai dengan wilayahnya, menganggap penting 322

dan tahu manfaatnya atau sekedar menuliskan di alamat rumah walau tidak tahu artinya. Seseorang/ individu ataupun instansi pemerintah maupun swasta, organisasi memanfaatkan Kode Pos dengan berbagai alasan, antara lain karena tahu manfaatnya dalam arti positif maupun karena kebiasaan yang sudah berlaku secara umum. Saat melakukan proses pengiriman surat atau barang, pengirim selalu melakukan tahapan diawali dengan menulis alamat pengirim maupun penerima adalah sebagai bagian dari perilaku. Beberapa pengertian dan definisi perilaku dapat dikemukakan antara lain, menurut AMA (American Marketing Association), perilaku merupakan interaksi dinamis antara kognisi, afeksi, perilaku dan lingkungannya di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Elemen pertama adalah afeksi dan kognisi. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian, misalnya apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Kognisi mengacu pada pemikiran konsumen, misalnya apa yang dipercaya konsumen dari suatu produk. Afeksi dan kognisi berasal dari sistem yang disebut sistem afeksi dan sistem kognisi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling memengaruhi (Wikipedia, 2011).

B



Apabila definisi tersebut dikaitkan dengan perilaku masyarakat terhadap penggunaan kode pos, maka dapat diartikan bahwa saat melakukan pertukaran atau saat melakukan saling mengirim, baik surat atau barang, akan menuliskan alamat disertai penggunaan kode pos, melibatkan kognisi (apa yang dipikirkan masyarakat), pengaruh penggunaan kodepos terhadap perasaan masyarakat dan yang dilakukan (perilaku) masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang memanfaatkan atau menuliskan kode pos pada alamat pengirim maupun alamat yang dituju, mempunyai harapan, kiriman akan sampai tepat waktu, karena dengan kode pos alamat tujuan mudah ditemukan. Model Evaluasi Evaluasi adalah proses penilaian, mengukur efektifitas strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan perusahaan (Wikipedia, 2011). Evaluasi akan menjelas-kan secara sistematis, obyektif dan efektif untuk membantu pengambilan keputusan dimasa datang, dilakukan terhadap pemanfaatan Kode Pos saat ini. Dari hasil penelitian akan didapatkan data seberapa besar pemanfaatan Kode Pos, dari jawaban masyarakat terhadap kuesioner. Sesuai dengan UU no 38 Tahun 2009, harapan pemanfaatan tentunya 100%, sesuai pasal 25 ayat (2) Penyelenggara dan

B


pengguna layanan pos harus mencantumkan Kode Pos untuk mengidentifikasi alamat atau wilayah. Sehingga ketentuan undang-undang ini menjadi asumsi dan tolok ukur pemanfaatan Kode Pos.Evaluasi dapat digambarkan dalam model evaluasi sebagai berikut: Pengembangan Kode Pos Pada awalnya dan sampai saat ini masih berlaku, Kode Pos berfungsi sebagai petunjuk alamat untuk mempermudah proses penyampaian kiriman di lingkungan PT.Pos Indonesia, namun selaras dengan perubahan dan isu globalisasi, paradigma sudah berubah. Data BPS menunjukkan tahun 1985 jumlah propinsi di Indonesia sebanyak 27 propinsi (BPS, 2011), sedangkan tahun 2011 sudah 33 propinsi. Pemekaran Wilayah ini belum diikuti dengan pengembangan nomor Kode Pos, sehingga cakupan wilayah Kode Pos makin luas. Lebih lanjut dinyatakan Apa yang diharap kan

Faktor yang dieva l uasi

Gap

Kondisi saat ini

Hasil Evaluasi bermasa lah

Tindak lanjut

Tolok Ukur

Hasil Evaluasi tidak bermasalah

Sumber : Husein Umar,2003 dengan modifikasi

Gambar 1. Model Evaluasi

323


di undang-undang tersebut, bahwa Kode Pos akan diberlakukan dan dapat juga digunakan oleh pihak lain sesuai dengan kepentingan, bersifat dinamis dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam Undangundang No.38 tahun 2009 tentang Pos, antara lain menyatakan, penyelenggara dan pengguna layanan pos harus mencantumkan Kode Pos untuk mengidentifikasi alamat atau wilayah. Intervensi pemerintah dalam hal pemanfaatan kode pos melalui Undang-undang 38 tahun 2009 tentang Pos, antara lain menyatakan, Pemerintah akan menyusun dan mengembangkan sistem Kode Pos wilayah layanan pos Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). METODOLOGI Penelitian tentang Evaluasi Pemanfaatan Kode Pos dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan didukung data kualitatif. Hal ini disebabkan, masalah yang akan diteliti belum jelas, memungkinkan jawaban responden sangat kompleks dan tidak terarah, maka diperlukan teknik kualitatif dengan wawancara yang menghasilkan data kualitatif, untuk mendukung analisis data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di kota-kota besar, sesuai lokasi penelitian, dan pejabat PT.Pos Indonesia untuk menggali persepsi terhadap UU 38 tahun 2009. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan nonprobability sampling, 324

yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel yang akan ditentukan dengan aksidental sampling. Teknik pengambilan sampel menggunakan Accidental Sampling atau secara kebetulan (Sugiyono, 2007). Jumlah sampel 350 orang, dengan metode pengambilan sampel ini bila tidak tahu pasti jumlah popu-lasi unit analisis. Tidak didapatkan keterangan mengenai populasi di lokasi survey Pada prosedur ini sampel dipilih berdasarkan anggota populasi yang pertama kali berhasil dijumpai sampai batas tertentu (Soetrisno dan Rita Hanafie, 2007 : 188). Unit analisisnya individu yang berumur antara 15 tahun sampai 60 tahun. Lokasi survei ditentukan secara purposive, yaitu: 1) Jakarta, dengan pertimbangan pertumbuhan dan pemekaran wilayah Jakarta sebagai pendukung Jabodetabek dan Banten, disamping perkembangan demografi, pemekaran wilayah; 2) Yogyakarta, dengan pertimbangan Yogyakarta sebagai pusat industri kecil dan Pendidikan dengan mobilitas tinggi distribusi barang dan surat serta perubahan demografi yang pesat salah satu indikatornya adalah munculnya lingkungan perumahan tempat tinggal; 3) Kalimantan Selatan, sebagai salah satu Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur, diharapkan mendapatkan data berkaitan dengan

B



pemanfaatan kodepos oleh masyarakat. Pemilihan lokasi dengan pertimbangan, sebagai sampel gambaran pemanfaatan kodepos untuk wilayah Indonesia Timur; dan 4) Sumatera Utara, khususnya Medan dengan pertimbangan untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan kodepos di Wilayah Indonesia bagian Barat. Teknik Analisis Data Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, untuk menjelaskan karakteristik data secara umum. Dan untuk menjawab perumusan masalah “Seberapa besar pemanfaatan kodepos oleh masyarakat?”, akan dilakukan evaluasi terhadap pola perilaku menurut Freddy Rangkuti (2008:60) dari dimensi budaya, social, pribadi dan psikologis, sebagaimana dalam tabel 2. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

DAN

Profil Responden Berdasarkan usia responden, dari 350 responden terdiri dari 3% berusia kurang dari 17 tahun, 36% berusia antara 17 tahun sampai 25 tahun, 41% berusia antara 26 tahun sampai 40 tahun, 16% berusia antara 41 tahun sampai 55 tahun dan 4% berusia lebih dari 55 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir responden, dari 350 responden terdiri dari 3% berpendidikan SD, 5%

B


berpendidikan SMP, 48% berpendidikan SMU, 11% berpendidikan Diploma dan 33% berpendidikan Sarjana. Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Variabel Dimensi Pemanfaatan Budaya: untuk Kode Pos mengukur k ebiasaan masyarakat, d ilihat dari wilayah, gegrafis d an kelas sosial Sosial

Pribadi

In dikator • Alamat tempat tinggal pengguna • Kebiasaan menulis Kode Pos

• Pen garuh kelompok acuan, peran dan status sosial • Usia • Pekerjaan • Persepsi terhadap Kode Pos • Pen getahuan tentan g Kode Pos • Deskripsi ten tang Kode Pos • Pen dapat, saran berkaitan dengan Kode Pos

Sumber: Rangkuti,2008

Responden yang terjaring di empat lokasi terdiri dari Karyawan sebanyak 52%, manager 46% dan direktur 2%. Sampel yang diambil secara aksidental berada di lingkungan UKM dan sebagian di Kantor Pos yang sedang melakukan transaksi. Tanggapan Responden tentang penggunaan, pemanfaatan dan penulisan Kode Pos. 1. Penulisan Kode Pos di alamat rumah. Jawaban responden terhadap pertanyaan apakah responden menuliskan Kode Pos di alamat rumah, 55% dari jumlah responden menjawab Ya artinya 55% dari

325


jumlah responden alamat rumah sudah tertulis Kode Pos nya, 45% menjawab Tidak artinya alamat rumah tidak/belum disertai nomor Kode Pos. 2. Pengetahuan kegunaan Kode Pos. Jawaban responden terhadap pertanyaan apakah responden tahu kegunaan kode pos, 58% dari jumlah responden menjawab ya artinya 58% dari jumlah responden menyatakan mengerti kegunaan Kode Pos dan 42% menjawab tidak, artinya 42% dari jumlah responden tidak tahu kegunaan dan manfaat apabila menuliskan Kode Pos. 3. Pengetahuan tentang arti kode pos. Jawaban responden terhadap pertanyaan apakah responden tahu arti kode pos, lebih dari lima puluh persen responden menyatakan tidak tahu arti Kode pos, namun 43% dari jumlah responden tahu arti kode pos, hal ini sangat dimungkinkan karena responden yang terjaring lebih dari tiga puluh persen merupakan responden yang mempunyai pendidikan sarjana, lainya bervariasi SD, SMP dan SMU namun semua mempunyai pekerjaan yang memerlukan pengetahuan tentang lingkungannya terutama alamat tempat tinggal. Minimal responden tahu, bahwa kode pos menunjukkan wilayah tempat tinggalnya. 326

4. Pentingnya penulisan Kode Pos Data menunjukkan jumlah responden yang menjawab terhadap pertanyaan, apakah penulisan kode pos penting, 60% responden menyatakan penulisan Kode Pos penting, namun 40% menyatakan tidak penting. Kesadaran pentingnya Kode Pos ini dapat ditingkatkan apabila tahu betul kegunaan Kode Pos. Sebagian responden yang menjawab penting, setelah dijelaskan arti setiap digit, yang memungkinkan seseorang akan mengetahui kemudahan pencarian alamat, karena setiap digit yang mempunyai arti ini, akan mengurangi kesalahan jika alamat kota atau jalan mempunyai kesamaan Persepsi penyelenggara dan pengguna layanan pos terhadap Undang-undang no.38 tentang Pos berkaitan dengan pengembangan Kode Pos. 1. Hasil Wawancara dengan pejabat di lingkungan PT Pos Indonesia a. Pemanfaatan Kode Pos saat ini. Pemanfaatan Kode Pos saat ini di lingkungan PT.Pos Indonesia digunakan oleh PT.Pos Indonesia, sebagai pemetaan alamat/wilayah bagi kemudahan internal Pos dalam menjalankan kegiatan operasional, dan juga diharapkan

B



memudahkan masyarakat dalam mengenali wilayah sebagai pengirim kiriman dan juga sebagai penerima kiriman. Kode Pos saat ini digunakan PT.Pos Indonesia dan sangat diperlukan karena kodepos sangat membantu dalam proses alur pengiriman. Sosialisasi dan informasi kepada pelanggan sudah dilakukan. Namun kendala di lapangan, masyarakat belum menyadari pentingnya pencantuman Kode Pos akan memudahkan proses dan antaran kiriman serta meminimalkan salah alur kiriman. Ketentuan penggunan kode pos sesuai pasal 25 ayat 2, di PT.Pos Indonesia sudah berlaku bagi sistem pengiriman Surat, Dokumen maupun jasa pengiriman uang, baik yang berorientasi sosial maupun bisnis. Bagi penyelenggara Pos lainnya, hal itu merupakan kebutuhan internal masing-masing penyelenggara. Penulisan kode pos oleh pengirim masih sering tidak sesuai dengan wilayah, petugas yang akan membetulkan Kode Pos yang benar, namun menurut petugas, kepedulian tentang pencantuman kode pos yang benar dengan mempelajari dan memperhatikan pentingnya Kode Pos di kalangan masyarakat masih rendah. b. Dampak pengembangan dan

B


pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah yang berakibat terhadap pengembangan demografi, banyak menimbulkan kesalahan penulisan kode pos, terutama untuk wilayah yang beririsan. Hasil wawancara dengan Manager Antaran MPC Yogyakarta, secara garis besar menyatakan, perubahan menyeluruh diperlukan karena adanya pengembangan demografi. Kode pos saat ini masih pada tingkat Kecamatan sedangkan di tingkat Kabupaten, tidak ada kelurahan tapi ada desa sedangkan kodepos dengan kecamatan sehingga diusulkan pengembangan usul sampai ke tingkat Kelurahan karena Kepala Desa di Tingkat Kabupaten sama dengan Kelurahan di tingkat Propinsi. Ukuran penomoran kode untuk menentukan Kelurahan dan Kecamatan sudah kurang sesuai. Karena sudah berkembang, yang dulu satu kecamatan di daerah setara dengan satu kelurahan di kota, sekarang kelurahan di beberapa wilayah, kepadatannya sudah menyamai kelurahan di perkotaan. Artinya cakupan layananpun bertambah luas, sejalan dengan pertambahan hunian. c. Pengembangan Kode Pos. Menurut pendapat informan dari Banjarmasin, Jakarta, Medan dan 327


Yogyakarta, pengembangan Kodepos sangat diperlukan, sejalan dengan semakin bertambah pemekaran/pengembangan wilayah, karena cakupan wilayah layanan makin luas, dengan jumlah tempat tinggal/perumahan makin padat, kode pos sangat membantu dalam proses alur pengiriman. 1) Kodepos memudahkan dalam proses dan antaran kiriman, dan meminimalkan salah salur kiriman. 2) Departemen yang perlu dilibatkan dalam implementasi UU No.38 tahun 2009 tentang Pos, semua Kementerian dan diharapkan lembaga non pemerintah bisa berpartisipasi dalam implementasinya. 3) Pemerintah diharap ikut mensponsori dan mengingatkan agar berpartisipasi aktif dalam implementasi kodepos. Departemen yang terkait untuk mengembangkan kode pos, terutama Kementerian Dalam Negeri karena kode pos digunakan oleh seluruh institusi Pemerintahan maupun Swasta dapat mendukung sebagai bagian dalam pengembangan usaha atau entitas bisnis, program kerja proyek, pemetaan wilayah beserta pemekarannya. Untuk sarana edukasi ke masyarakat, di empat lokasi penelitian menyaran-

328

kan diadakan peta kode pos (penting dan belum ada) serta buku kode pos. 2. Pendapat Responden tentang Kode Pos. a. Pendapat Responden tentang kegunaan Kode Pos. Pendapat responden rata-rata menyatakan untuk mengetahui wilayah tujuan sehingga mempermudah pencarian alamat terutama letak kota di propinsi mana, karena banyak nama kota yang sama, dapat dibedakan dari nomor Kode Posnya. Pendapat lainya menyatakan untuk mempermudah kiriman surat atau paket melalui jasa pos. Bagi responden, masih mengkaitkan kegunaan Kode Pos dengan trasaksi layanan pos. b. Saran Responden tentang pengembangan Kode Pos Responden berharap di kantor pos ada peta yang tertulis Kode Pos, sehingga dapat dilihat langsung oleh pengguna layanan pos. Saat ini masyarakat kurang mengetahui dan perhatian terhadap Kode Pos, karena saat melakukan pengiriman surat atau barang tanpa menuliskan Kode Pos pun, kiriman tetap sampai. Diskusi: Seminar laporan hasil penelitian telah diadakan pada tanggal 21 Juli 2011 di Hotel Cemara Jakarta dengan pembahas Bapak Karim Panjaitan, Kasubdit

B



Tarif dan Kewajiban Universal Pos, Direktorat Pos Ditjen PPI, memberikan masukan sebagai berikut: 1. Kode Pos saat ini Awal pembuatan Kode Pos karena pertimbangan luas wilayah dan keperluan sistem, yaitu bagaimana agar kiriman sampai ketujuan tepat waktu. Digit dari Kode Pos merupakan kombinasi wilayah layanan pos dan administratif dan ada digit tertentu menunjukkan operasional PT Pos Indonesia. Perlu masukan, apakah Kode Pos perlu sampai tingkat desa, namun juga harus dipertimbangkan, karena jumlah desa terlalu banyak. Sedangkan Kode Pos sampai ke individu, akan rumit karena memerlukan kode/angka lebih banyak. 2. Pengembangan Kode Pos Tumbuhnya super blok harus diakomodir sehingga memungkinkan ada tambahan angka atau kombinasi angka dan huruf. Perlu benchmark misalnya ke Singapura. Berkaitan dengan territorial, ada 90 pulau dan 12 pulau potensial bermasalah, sehingga memang perlu ditetapkan kode posnya, untuk menunjukkan batas wilayah territorial Indonesia sebagai NKRI. Pengembangan Kode Pos diperlukan pembicaraan antar Kementerian, antara lain Bakosurtanal, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Instansi yang terkait. Dan

B


pengembangan akan fkus ke wilayah. Penggunaan Kode Pos akan tetapkan oleh semua penyelenggara, karena terkait dengan diberlakukannya interkoneksi antar penyelenggara layanan pos. Sosialisasi akan dilakukan oleh Ditjen PPI. Pembahasan 1. Pemanfaatan Kode Pos saat ini Pemanfaatan Kode Pos dalam penelitian ini ditinjau dari indikator 1) Responden menuliskan Kode Pos di alamat rumah, 2) Responden mengetahui kegunaan Kode Pos, 3) Responden mengetahui arti Kode Pos dan 3) Pentingnya penulisan Kode Pos. Untuk lebih jelas membandingkan pendapat responden terhadap setiap indikator, dapat dijelaskan pada Grafik 1. Dari grafik tergambar secara umum, responden menyatakan menuliskan Kode Pos tahu kegunaanya dan menganggap penting namun sebagian besar tidak tahu arti Kode Pos. 1. Pemanfaatan Kode Pos berkaitan dengan indikator penulisan Kode Pos di alamat rumah. Saat ini belum ditemukan ketentuan yang mengharuskan pencantuman nomor Kode Pos di alamat rumah. Hal ini juga tercermin dari pernyataan responden yang sudah menuliskan Kode Pos di alamat rumahnya hanya 55% menunjukkan masih kurangnya pemanfaatannya melalui penulisan di 329


Responden 250 200

Ya; 192 Tidak, 158

Ya; 203

Tidak, 200

Tidak, 147

Ya; 150

Ya; 210 Tidak, 140

150 100 50 0

Responden menuliskan kode pos

Tahu kegunaan Kode Pos

Tahu arti Kode Pos

Penulisan Kode Pos penting

Grafik 1. Pemanfaatan Kode Pos Banjarmasin, Jakarta, Medan dan Ygyakarta. n=350

(Sumber: kuesioner,2011)

alamat rumah. Kalau dicermati dari kompilasi responden berdasarkan posisi jabatan dalam pekerjaannya saat ini, 46% manager, sangat berkepentingan mempunyai alamat yang lengkap dan jelas. Kemungkinan lainnya yang sudah menuliskan nomor Kode Pos, dikarenakan untuk wilayah tertentu di Medan, Bogor dan Jakarta sudah ada yang menuliskan nomor Kode Pos di KTP artinya Kode Pos sudah menjadi satu kesatuan alamat tempat tinggal. Seperti dijelaskan sebelumnya, awal pembuatan Kode Pos karena pertimbangan luas wilayah dan keperluan sistem, sehingga digit dalam Kode Pos merupakan kombinasi wilayah layanan pos, misalnya angka 1 menunjukkan Propinsi, sekaligus wilayah DKI dan Jawa Barat, namun setelah ditambah digit kedua sudah menunjukkan Kabupaten. Sedangkan secara operasional, PT.Pos Indonesia 330

memperhatikan tiga digit pertama sebagai kantor pos awal dan dua digit terakhir merupakan tujuan akhir. Kombinasi lima digit ditinjau dari sistem, hanya lingkungan internal kantor pos yang tahu, namun secara utuh, masyarakat dapat menggunakan Kode Pos untuk kemudahan mencari alamat, karena dapat dibaca sesuai tingkatan wilayah administrasi dari Propinsi sampai tingkat Kecamatan/Kelurahan. Pemekaran wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk yang disertai meningkatnya jumlah hunian sangat berpengaruh terhadap penyelenggara layanan pos yang menggunakan kode pos sebagai penyortiran , karena wilayah layanan pos semakin luas menambah waktu dan jarak tempuh. Sehingga muncul harapan untuk mengevaluasi wilayah karena Kode Pos saat ini dirasa sudah perlu ditambah, terutama banyak pengembangan wilayah di tingkat

B



pedesaan dengan kepadatan penduduk setara Kelurahan, sedangkan nomor masih menginduk ke Kecamatan. Kecilnya presentase penulisan alamat rumah dengan Kode Pos ini, menunjukkan pencapaian target untuk penggunaan Kode Pos harus dilakukan antar Kementerian dan perlu disosialisasikan secara aktif misalnya dengan menjadikan Kode Pos sebagai satu kesatuan alamat tempat tinggal. Dari hasil diskusi dikemukakan, sosialisasi akan dilakukan oleh Ditjen SDPPI, yang sebelumnya perlu dilakukan kesepakatan antar Kementerian dan Lembaga yang terkait, untuk merumuskan kebijakan penggunaan Kode Pos tidak hanya dalam kepentingan transaksi jasa pos. 2. Pemanfaatan Kode Pos berkaitan dengan indikator pengetahuan tentang kegunaan Kode Pos. Data lain menunjukkan, 58% dari jumlah responden menyatakan mengerti kegunaan Kode Pos dan 42% jumlah responden tidak tahu kegunaan dan manfaat apabila menuliskan Kode Pos. Kecilnya persentase ini mengindikasikan kurang pedulinya masyarakat kepada Kode Pos, kemungkinan seandainya mengetahui, akan lebih banyak lagi masyarakat yang mau memanfaatkan. Dari hasil informasi yang didapat melalui wawancara dengan responden yang menyatakan mengetahui

B


kegunaan Kode Pos, rata-rata menjawab memudahkan mencari alamat, dan sebagian menyatakan dengan menuliskan Kode Pos, memudahkan mengetahui wilayah walaupun baru pada tingkat Propinsi-Kota. Pengertian kegunaan di kalangan masyarakat akan lain dengan penyelenggara pos. Bagi penyelenggara pos, seandainya pengguna jasa layanan pos tidak menuliskan atau salah menuliskan Kode Pos pada alamat pengirim maupun penerima, akan dikoreksi oleh penyelenggara pos untuk kepentingan tidak salah salur. 3. Pemanfaatan Kode Pos berkaitan dengan indikator pengetahuan tentang arti Kode Pos. Arti Kode Pos maksudnya adalah arti dari setiap digit dari lima digit pada nomor Kode Pos, misalnya digit pertama menunujukan Propinsi, kedua dan ketiga menunjukkan Kota/ Kabupaten, keempat dan kelima untuk Kecamatan dan Desa/ Kelurahan. Lebih dari lima puluh persen responden menyatakan tidak tahu arti Kode pos, namun 43% dari jumlah responden tahu arti kode pos, hal ini sangat dimungkinkan karena responden yang terjaring lebih dari tiga puluh persen merupakan responden yang mempunyai jabatan manajer, pendidikan sarjana, lainya bervariasi SD, SMP dan SMU namun semua mempunyai pekerjaan yang memerlukan pengetahuan tentang lingkungannya terutama alamat 331


tempat tinggal. Minimal responden tahu, bahwa kode pos menunjukkan wilayah tempat tinggalnya. 4. Pemanfaatan Kode Pos berkaitan dengan indikator tentang pentingnya penulisan Kode Pos. Jumlah responden yang menyatakan penulisan Kode Pos itu penting lebih dari lima puluh persen. Dari hasil kuesiner 60% responden menyatakan penulisan Kode Pos penting dan 40% menyatakan tidak penting. Yang menyatakan pentingnya penulisan Kode Pos belum semua menuliskan di alamat masing-masing. Oleh karena itu, apabila sosialisasi kode pos diikuti dengan menjadikan kode pos sebagai satu kesatuan alamat/ adress. 2. Pengembangan Kode Pos. Seperti dijelaskan sebelumnya, penulisan kodepos pada alamat tujuannya untuk mempermudah proses pemilahan surat (alamat) sehingga mempercepat penyam-paian kiriman. Kode Pos yang masih diberlakukan sampai saat ini diperkenalkan oleh PT.Pos Indonesia dari tahun 1985 sedangkan perkembangan demografi wilayah Indonesia sudah jauh berubah. Sejalan dengan adanya pemekaran wilayah, tahun 1985-1990 wilayah Indonesia masih 27 Provinsi sekarang sudah berkembang menjadi 33 Provinsi. Perubahan atau peningkatan status wilayah pada tingkat Provinsi, tentunya 332

diikuti dengan peningkatan dan pembentukan Daerah Tingkat II setingkat Kabupaten. Data dari BPS, menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di lokasi survei sebagai berikut : Memperhatikan tabel di atas, dapat dijadikan acuan, pertumbuhan penduduk akan terus terjadi, yang diikuti pertumbuhan tempat tinggal atau perumahan. Demikian halnya dengan pengembangan wilayah, akan banyak wilayah yang berbatasan, merupakan irisan dengan wilayah sebelumnya, sehingga akan banyak terjadi perubahan dalam kode posnya. Kondisi seperti ini yang banyak menyebabkan kesalahan penulisan kode pos oleh pengguna. PT Pos Indonesia, yang sampai saat ini menggunakan Kode Pos membantu dalam proses alur pengiriman, apabila terjadi kesalahan penulisan Kode Pos pada alamat pengirim maupun penerima, akan membantu mengoreksi dan menuliskan kembali kode pos yang benar. Intervensi pemerintah dalam hal pemanfaatan kode pos melalui Undang-undang No.38 tentang Pos. Pemerintah akan menyusun dan mengembangkan sistem Kode Pos, karena penyelenggara dan pengguna Tabel 3. Laju pertumbuhan Penduduk Indonesia No 1 2 3 4

Provinsi Sumatera Utara DKI Jakarta DI Yogyakarta Kalimantan Selatan

1980-1990 2,06 2,42 0,57 2,32

1990-2000 1,32 0,17 0,72 1,45

Sumber: http:www.bps.go.id, bulan Juni 2011

B



layanan pos harus mencantumkan Kode Pos untuk mengidentifikasi alamat dan wilayah. Apabila merujuk ke prinsip-prinsip pengaturan Kode Pos antara lain mempertimbangkan aspek geografis dan demografis serta dapat digunakan oleh semua pengguna pos lain (bersifat universal), maka sudah seharusnya Kode Pos dikembangkan sejalan dengan pengembangan wilayah. Apabila Kode Pos akan diberlakukan universal, paradigma Kode Pos harus berubah, tidak lagi hanya diperlukan oleh PT Pos Indonesia, namun masyarakat individu maupun organisasi merasa berkepentingan terhadap Kode Pos. Pada kondisi seperti ini, Kode Pos sudah merupakan satu kesatuan alamat/ adress lebih luasnya lagi, Kode Pos akan menunjukkan Wilayah Territorial Indonesia. Sehingga Kode Pos akan selalu ditulis pada semua alamat yang berada di Indonesia, menunjukkan sebagai bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PENUTUP Kesimpulan 1. Sampai saat ini masyarakat sebagai individu maupun anggota organisasi, masih mengaitkan nomor Kode Pos dengan kegiatan, transaksi menggunakan layanan Pos;

B


2. Pemanfaatan Kode Pos dalam penelitian ini ditinjau dari indikator 1) Responden menuliskan Kode Pos di alamat rumah, 2). Responden mengetahui kegunaan Kode Pos, 3`) Responden mengetahui arti Kode Pos dan 3). Pentingnya penulisan Kode Pos. 3. Lebih dari lima puluh persen responden tidak tahu arti Kode Pos, namun 43% dari jumlah responden menyatakan tahu artinya. 4. Pengembangan wilayah yang tidak diikuti pengembangan nomor Kode Pos, mempengaruhi waktu tempuh kiriman. Implikasi Penelitian 1. Kepedulian pencantuman nomor Kode Pos akan diikuti apabila masyarakat tahu, Kode Pos tidak hanya untuk kepentingan layanan pos saja; 2. Pengembangan dan pemekaran Wilayah, pembangunan super blok dan apartemen mempengaruhi jangkauan layanan pos dan waktu tempuh; 3. Sesuai UU No.38 tahun 2009 tentang Pos, Kode Pos tidak hanya diperlakukan untuk jasa layanan pos PT Pos Indonesia dan sosialisasi akan dilakukan Ditjen PPI; 4. Nomor Kode Pos akan dapat menjadi kode teritorial (berkenaan dengan wilayah) Negara Kesatuan 333


Republik Indonesia (NKRI). Dengan terdeteksinya 12 (dua belas) pulau potensial bermasalah dengan negara tetangga. Saran 1. Peningkatan pemanfaatan Kode Pos dilakukan antara lain dengan pemetaan wilayah sesuai Kode Pos ditempatkan dilingkungan pelayanan masyarakat sebagai sarana sosialisasi nomor Kode Pos; 2. Implementasi UU no.38 tahun 2009 tentang Pos pasal 25 (1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem Kode Pos wilayah layanan pos Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Penyelenggara dan pengguna layanan pos harus mencantumkan Kode Pos untuk mengidentifikasi alamat atau wilayah, perlu dilaksakan kerjasama dan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga Terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhunkam) serta Lembaga lainya yang terkait dengan pengembangan wilayah dan keamanan Negara. 3. Pengembangan wilayah, banyak perubahan pada tingkat wilayah terkecil, yaitu berkembangnya wilayah setingkat Kelurahan, perlu diberi nomor Kode Pos;

334

DAFTAR PUSTAKA Blog Budi Prasetyo. (2011). Afeksi dan Sistem Kognisi. http:// budiprasetyo.blog.friendster.com/ 2008/02/21/, diakses 21 April 2011. BPS. (2011). Statistik BPS. http:// w w w . b p s . g o . i d / aboutus.php?id_subyek=12 &tabel=1&fl=3, Juni 2011 Ditjen Postel (2010), Naskah Akademik Peraturan Pemerintah sebagai Implementasi Undang-undang No.38 Tahun 2009 tentang Pos. Ditjen Postel (2009) “Data statistik Semester II tahun 2009”, Ditjen Postel Husein Umar (2002) “Strategi Management In Action”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Nomor.net (2011). “Penjelasan Kode Pos”. http://kodepos.nomor.net/ _kodepos.php?_i=penjelasankodepos&sby=. Diakses Februari 2011 Lexy J Moleong, (2005). “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Ed Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Patricia Vivas (2009). Addressing and Pos Code Manual, Universal Postal Union (UPU) Sugiyono. (2007).”Memahami Penelitian Kualitatif”. Alfabeta.

B



Undang-undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2009 tentang Pos. Wayne Parsons (2008) “Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Wikipedia (2011). “Kode Pos”. http:/ /id.wikipedia.org/wiki/Kodepos . diakses April 2011

B


Wikipedia. (2011). “Evaluasi”. http:/ /id.wikipedia.org/wiki/ Evaluasi, diakses Juni 2011. Wikipedia. (2011). Perilaku Konsumen. h t t p : / / id.wikipedia.org/wiki/ Perilaku_konsumen, diakses Juni 2011

335


336

B


EVALUASI PEMANFAATAN KODE POS

Recommend Documents