EVALUASI KEBIJAKAN PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG

EVALUASI KEBIJAKAN PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(Skripsi) Oleh: RIFKY FEBRIHANUDDIN

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG 2017

ABSTRAK EVALUASI KEBIJAKAN PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh : Rifky Febrihanuddin

Pertumbuhan minimarket di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya meningkat 20 (dua puluh) persen, dengan jumlah pertumbuhan tersebut dikhawatirkan akan mematikan warung tradisional. Untuk membangun sebuah minimarket telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Pembangunan Minimarket. Namun kebijakan ini belum dapat mengendalikan jumlah pertumbuhan minimarket yang semakin menjamur. Oleh karena itu kebijakan ini perlu dievaluasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kota Bandar Lampung dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah pada aspek technical feasibility telah tercapai secara tujuan namun masih lemah dalam penindakan pelanggaran sehingga belum memuaskan kelompok sasaran. Selanjutnya pada aspek economic dan financial

possibility sudah terlaksana dengan baik pada sisi pembuatan namun masih lemah dalam penindakan sehingga menimbulkan hasil yang buruk bagi kelompok sasaran. Pada aspek political viability kebijakan ini tidak melanggar peraturanperaturan sebelumnya. Namun, kebijakan ini tidak diterima oleh pedagang warung tradisional, karena kebijakan ini kurang memperhatikan kelompok sasaran. Pengusaha minimarket banyak yang tidak menjalankan kebijakan ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu pedagang warung tradisional kurang membutuhkan kebijakan ini karena mereka tidak dilibatkan dalam kebijakan tersebut. Selanjutnya aspek administrative operability pemerintah telah mengimplementasi dan mengawasi kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan saling bekerjasama dengan instansi-instansi lain.

Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan Persyaratan dan Penataan, Minimarket.

ABSTRACT POLICY EVALUATION TERMS AND ARRANGEMENT OF MINIMARKET IN BANDAR LAMPUNG

By : Rifky Febrihanuddin

The Minimarkets growing in Bandar Lampung every year growth ranged 20 (twenty) percent, with the growing amount of it threatened to shut off traditional stalls. In building a minimarket was Mayor Regulation No. 11 Year 2012 on the Terms and Arrangement of Minimarket. But this policy can’t limit the number of minimarkets burgeoning growth. Therefore, this policy needs to being evaluate. The purpose of this study was to evaluate the Mayor Regulation No. 11 Year 2012 on Terms and Arrangement Minimarket. Type of research is descriptive with qualitative approach. The location of research at Bandar Lampung with purposive sampling technique. This study uses data collection techniques: interviews, observation and documentation.

The result of this research is the aspect of technical feasibility has been achieved but there is still a lot of interest constraints in its oversight so not satisfaction target group. Furthermore, the aspect of economic and financial possibility has been performing well on the manufacturing side, but still weak in supervision, causing poor outcomes for the target group. After the aspect of political viability

of this policy does not violate the regulations beforehand. However, this policy was not accepted by traders traditional stalls, as these policies do not attention the values of social economy. Employers minimarket many do not implement this policy in accordance with the established by the government. So traders traditional stalls less need for this policy because they are not involved in the policy. Then the aspects of administrative operability the government has been implementing and survise this policy in accordance with applicable regulations and mutual cooperation with other agencies.

Keywords: Evaluation, Policy of Term and Arrangement, Minimarket.

EVALUASI KEBIJAKAN PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh: RIFKY FEBRIHANUDDIN

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG 2017

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada Tanggal 2 Februari 1995. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Ir. Burhanuddin dan Ibu Nanik Suharti, M.Pd. Pada tahun 2012 Penulis sempat berkuliah di Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Kemudian pada tahun 2013 Penulis mengikuti tes SBMPTN dan terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Selama proses kuliah Penulis pernah menjadi asisten dosen pada mata kuliah (Logika, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Etika Politik dan Pemerintahan). Selain itu Penulis juga aktif pada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh CCED (Center

for

Career

and

Entrepreneurship)

Universitas

Lampung

dan

Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2016 di Pekon Simpang Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al Baqarah: 216)

Iqra (bacalah) dengan Menyebut Nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah Menciptakan Manusia dari Segumpal Darah. Iqra (bacalah), dan Tuhanmu lah yang Paling Pemurah, Sang Mengajar (manusia) dengan Perantaraan Kalam. Dia Mengajarkan Kepada Manusia Apa yang Tidak Diketahuinya. (QS. Al Alaq Ayat 1-5)

Hidup Jangan Pernah untuk Menunda-nunda Pekerjaan, dan Terlebih Lagi Bila Pekerjaan Tersebut Baik Maka Segera Kerjakan. (Rifky Febrihanuddin)

PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirrahiim

Alhamduillahirabbil’alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu, Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada

Ayahanda dan Ibunda sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku. Terima kasih atas doa dan restu yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu: 1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 3. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 5. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan. 6. Teman-teman yang sudah lama berteman sehingga penulis merasa sudah bosan untuk berteman (Nova Yulianti, Adianto Saputra, Ade Marta Kusuma, Riyon Sanjaya, Clara Mutia, Fadila Guswina, Reza Selvia, Nurul Sahana Ramadhini, Rima Trices Ramadhona, Rizki Maharani, Zahra Nur Aprillia, Amira Triananda dan Nur Hasanah) mohon maaf tidak menulis gelar karena karena sedang menghemat tinta dan kertas. 7. Angkatan 2012 (Primadya Rosa Ayu, S.I.P. Ananda Putri Sudjatmiko, S.I.P., Ari Hervina, S.I.P., Melyansyah SA, S.I.P., Budi Santoso, S.I.P., Guntur Ardyan Tamara, S.I.P., Yoga Swasono, S.I.P., Dedek Renaldo, S.I.P. dan Bagaskoro Adhi Wibowo, S.I.P.) yang telah berkenan membantu penulis dalam melakukan serangkaian kegiatan seminar. 8. Angkatan 2013 saudara seperjuangan mohon maaf gua lulus duluan ya, gua doain semoga cepet lulus dan nama kalian udah gua kasih gelar (M Ibnu Fadhil, S.I.P., Rizki Aristoni, S.I.P., Agnessia Diknas Pitaloka, S.I.P., Ipnika Nurfasari, S.I.P., Nadia Maudyna, S.I.P., Riscky Nitha, S.I.P., Chici Afrianita, S.I.P., Putri Aphrodite, S.I.P., Defa Septia, S.I.P., Oca Pawalin, S.I.P., Rini Setiawati, S.I.P., Raindi Zikri, S.I.P., Yogi Noviantama, S.I.P., Maria Christina, S.I.P., Tiara Dhayu, S.I.P., Aziza Aulia Fahmi, S.I.P.,

Citra Ayu Narulita, S.I.P., Ekasyari Yulianita, S.I.P., Vivi Alvionita, S.I.P., Restiani Damayanti, S.I.P., Kenn Sindy Kirana Julia, S.I.P., Fina Ria Tisa, S.I.P., Danang Marhaens, S.I.P., Syaifulloh, S.I.P. dan I Wayan Irvan, S.I.P.) terima kasih untuk waktu dan kebersamaan yang pernah mengisi keseharian penulis, semoga silaturahmi kita akan terus tetap terjalin dalam acara jalinan kasih. 9. Angkatan 2014 (Iranda Putri, Ulfa Umayasari, Miss Retno Ulandari, Devi Indriani, Bella Puspita Dwi Ranti, Asfhira Novthya, Debby Nurlita, Mike Nurjanah, Sinta Dewi Pramudyo Putri, Meriyantika Eka Fitri, Gita Pratiwi Effendi dan Dita Maharani) mulai dari sekarang rajin-rajin baca ya dek karena membaca adalah jendela dunia apalagi baca chat dari abang haha. 10. Angkatan 2015 (Amelisa Nurzahara, Pascal Prabowo, Yopi Pradana, Siti Khoiriah, Novita Anggaraeni, Thiolina Gultom, Khairunisa Maulida, Aprillia, Fani Destia, Anisa Antika, dan Amelia Devanda) terima kasih ya shay atas pinjaman KTMnya sorry ya kalau ada sangkutan-sangkutan entah itu denda ataupun saldo yang nilainya gak seberapa. Jangan buruburu wisuda ya dek CPNS masih lama bukaan emuah-emuah. 11. Teman sekelompok KKN Pekon Simpang Sari selama 60 hari (Arina Budiarti, S.P., Andesni Reza Saputra, S.E., Fitria Ana Luse, S.A.N., Lina Agusti Rasiska, S.I.P., Muhammad Haikal Archy Valian, S.Hub.Int., Muhammad Yulian, S.H., Nidya Triana Putri, S.P.) ingat jangan pernah percaya dengan siapapun karena semua anggota penuh dengan intrik dan janji-janji.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Bandar Lampung, 13 Februari 2017

Rifky Febrihanuddin

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI...............................................................................................ii DAFTAR TABEL ......................................................................................iv DAFTAR GAMBAR ..................................................................................v I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..............................................................1 B. Rumusan Masalah .......................................................................9 C. Tujuan Penelitian ........................................................................9 D. Manfaat Penelitian ......................................................................9

II.

TINJAUAN PUSTAKA A. Dinamika Kebijakan Publik ........................................................11 1. Kebijakan Publik ...................................................................12 2. Tahap-tahap Kebijakan Publik ..............................................14 B. Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Publik .....................................18 1. Evaluasi Kebijakan Publik ....................................................19 2. Langkah-langkah Dalam Evaluasi Kebijakan .......................22 3. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik.......................................23 C. Menjamurnya Waralaba Era Globalisasi ....................................25 1. Waralaba ...............................................................................27 2. Globalisasi Ekonomi .............................................................28 D. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 ................................29 E. Kerangka Pikir Penelitian ...........................................................30

III.

METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian ............................................................................35 B. Fokus Penelitian ..........................................................................36 C. Informan ......................................................................................38 D. Jenis Data ....................................................................................39 E. Teknik Pengumpulan Data ..........................................................40 1. Wawancara ............................................................................41 2. Observasi ...............................................................................46 3. Dokumentasi .........................................................................46 F. Teknik Pengolahan Data .............................................................47 1. Editing ...................................................................................47 2. Interpretasi.............................................................................48 G. Teknik Analisis Data ...................................................................48

iii

1. Reduksi Data .........................................................................49 2. Penyajian Data ......................................................................49 3. Verifikasi Data ......................................................................50 H. Teknik Keabsahan Data ..............................................................51 IV.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Kota Bandar Lampung ................................................................53 B. Badan Penanaman Modal dan Perizinan .....................................56 1. Visi dan Misi BPMP Pada Proses Kebijakan ........................58 2. Tugas dan Fungsi BPMP Pada Proses Kebijakan .................59

V.

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Technical Feasibility ...................................................................64 B. Economic and Financial Possibility ...........................................72 C. Political Viability ........................................................................81 D. Administrative Operability ..........................................................96

VI.

SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan .....................................................................................102 B. Saran ............................................................................................103

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 2. 3. 4. 5.

Halaman Jumlah Tingkat Kenaikan Minimarket .................................................... 4 Alur Kerangka Pikir ................................................................................. 33 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung ............................................... 54 Minimarket di Kota Bandar Lampung ..................................................... 68 Minimarket dan Warung Tradisional ....................................................... 78

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Halaman Penelitian Terdahulu ................................................................................ 9 Informan Penelitian .................................................................................. 39 Data Primer .............................................................................................. 40 Daftar Jumlah Minimarket di Kota Bandar Lampung ............................. 55 Triangulasi Data Penelitian ...................................................................... 63 Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung ..................................... 77

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pelaksanaan sistem otonomi daerah pada saat ini telah terjadi pembagian atas urusan absolut yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan urusan kongkruen yang dibagi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga harapannya daerah otonom dapat lebih tanggap secara mandiri terhadap segala tuntutan masyarakat berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tuntutan masyarakat yang selalu meningkat, sehingga menimbulkan suatu inisiatif dari pemerintah untuk dapat mengendalikan tuntutan tersebut dengan sebuah kebijakan atau peraturan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik mengenai tujuan yang ingin dicapai, dimana tujuan tersebut disertai dengan tata cara yang bijak untuk mencapai tujuan (Wibawa, 2011:37). Ini berarti bahwa kebijakan publik itu memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik mengenai tujuan yang ingin dicapai yaitu disertai dengan tata cara untuk mencapai tujuan tersebut.

2

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite apabila program tersebut tidak diimplementasikan. Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kepemerintahan ataupun melibatkan pihak swasta. Oleh karena

itu

suatu

kebijakan

publik

sangatlah

penting

untuk

diimplementasikan, agar masyarakat dapat merasakan tujuan daripada dibentuknya suatu kebijakan ini. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membuat pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengatur daerahnya termasuk dalam memberikan pelayanan kepada publik. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas konsumen berasal dari kalangan menengah ke bawah. Kondisi tersebut menjadikan konsumen Indonesia tergolong ke dalam konsumen yang sangat sensitif terhadap masalah harga. Berbicara mengenai kesensitifan masyarakat terhadap harga sebuah barang maka ada sebagian masyarakat yang memiliki jiwa enterpreneurship dengan melihat situasi sekitar untuk membuat sebuah usaha berbasis kerakyatan yang dapat disebut dengan warung tradisional. Dapat dirasakan sendiri bilamana berbelanja di warung milik masyarakat ada keunggulan yang mana keunggulannya adalah pada hubungan emosional dan interaksi antara pembeli dan penjual. Lain halnya pada saat berbelanja di minimarket, pembeli dan pelayan tidak memiliki ikatan emosional dan interaksi. Namun pada saat ini hubungan emosional serta

3

interaksi yang sebelumnya menjadi keunggulan warung tradisional mampu diruntuhkan oleh bisnis minimarket, kemungkinan ada alasan konsumen dari kalangan menengah ke bawah untuk berbelanja ke minimarket dan meninggalkan warung tradisional yang merupakan denyut nadi sebagian masyarakat golongan kecil menengah. Minimarket memiliki prospek serta keunggulan di tengah masyarakat yaitu dari segi pelayanan yang menarik, harga terjangkau, stigma produk yang selalu fresh dan serba instan. Minimarket juga menyediakan barangbarang kebutuhan primer rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok sampai barang-barang yang jarang dibutuhkan pun banyak tersedia di minimarket. Dalam membangun suatu pusat perbelanjaan modern, pemerintah dan pengembang minimarket harus memperhatikan beberapa aspek dari rencana pembangunan tersebut, yaitu aspek psikologis, aspek historis, aspek lingkungan, aspek hukum, dan aspek finansialnya. Aspek finansial dan aspek lingkungan merupakan hal dasar yang harus dikaji terlebih dahulu dan dimusyawarahkan dengan pedagang-pedagang sekitar yang nantinya secara tidak langsung akan bersaing kepada bisnis minimarket. Keberadaan minimarket tidak boleh memberikan dampak negatif kepada para pedagang warung tradisional dan sesama minimarket di daerah tersebut. Keunggulan warung tradisional mungkin juga didapat dari lokasi yang cenderung dekat di sekitar area perumahan masyarakat.

4

Masyarakat akan lebih suka berbelanja ke warung-warung yang lokasinya lebih dekat dengan rumah mereka. Akan tetapi saat ini pusat-pusat perbelanjaan minimarket terus berkembang memburu lokasi-lokasi yang dinilai potensial. Semakin marak dan tersebarnya lokasi perbelanjaan minimarket maka keunggulan lokasi juga akan semakin hilang. Kedekatan lokasi kini tidak lagi dapat dijadikan sumber keunggulan yang berkelanjutan. Apabila dilihat secara langsung di daerah perkotaan jumlah konsumen yang berbelanja di minimarket semakin meningkat. Jumlah minimarket di Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini meningkat sekitar 20 (dua puluh) persen. Pada tahun 2014 berjumlah 166, kemudian tahun 2015 berjumlah 188 dan tahun 2016 berjumlah 219 yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Jumlah Minimarket 250 200 150 100 50 0

166

2014

188

2015

219

2016

Gambar 1. Jumlah Tingkat Kenaikan Minimarket Sumber: BPMP Kota Bandar Lampung

Hal ini dapat dilihat dengan sendirinya sudah berapa banyak warung tradisional yang telah tutup semenjak adanya persaingan dari minimarket terutama sejak berdirinya sebuah minimarket di sekitar tersebut Pertumbuhan yang tidak seimbang antara minimarket dengan warung

5

mengarah pada menurunnya tingkat pertumbuhan warung tradisional. Saat ini dapat dilihat pula warung tradisional telah mengalami kekurangan inovasi dari segi sarana dan prasarana serta pemasok yang besar. Pada umumnya pemilik warung tradisional mempunyai skala yang kecil dan biasanya untuk mendapatkan produk tidak langsung dari produsen tetapi harus melalui beberapa pedagang perantara. Sedangkan pada bisnis minimarket mempunyai modal yang sangat besar dan menjalin hubungan atau bekerjasama langsung dengan distributor dalam jangka waktu yang cukup lama. Bagaimanapun juga warung tradisional lebih menggambarkan denyut nadi perekonomian rakyat kecil menengah. Masih terdapat masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada warung tradisional. Pedagang warung tradisional selama ini merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional, karena sifatnya yang

swadaya

dan

merupakan

usaha

ekonomi

sebagian

besar

wirausahawan di Indonesia. Kebijakan persyaratan dan penataan minimarket harus memperhatikan aspek perhatian terhadap keberadaan eksistensi warung tradisional, sehingga tidak menyebabkan gangguan dalam pelaksanaannya. Globalisasi pasar atau kapitalisasi ritel yang dijalankan pemerintah memang membawa konsekuensi baru yakni persaingan antara yang modern dan tradisional. Kekalahan warung tradisional selama ini karena tidak siap bersaing dengan modernisasi pasar ritel. Warung tradisional bertahan untuk mempertahankan konsumennya dengan keberadaan yang apa adanya, sedangkan minimarket berupaya keras menarik konsumen untuk

6

berbelanja dengan promosi yang berorientasi pada nilai tambah dan keuntungan konsumen. Kota Bandar Lampung merupakan kota yang memiliki penduduk sekitar 1.251.642 jiwa dengan mata pencaharian paling besar berada di sektor perdagangan (sumber: www.bandarlampungkota.bps.go.id diakses pada 20 Oktober 2016 Pukul 19.08). Oleh karenanya Kota Bandar Lampung diarahkan untuk menjadi kota perdagangan. Untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung agar menjadi kota perdagangan maka perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai. Untuk itu Kota Bandar Lampung memerlukan adanya infrastruktur yang lebih baik, infrastruktur ini mencakup ruang-ruang aktifitas bagi masyarakat seperti ruang perdagangan yang baik. Mengenai visi Kota Bandar Lampung adalah (Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan), maka Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menjalankan hal yang telah sesuai dengan visi tersebut. Pembangunan infrastruktur juga sangat perlu dilakukan untuk memenuhi visi tersebut. Namun dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung sepertinya telah lupa merumuskan visinya yakni mengenai ekonomi kerakyatan yang memang menjadi visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Keinginan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Persyaratan dan Penataan Minimarket Kota Bandar Lampung ini dituangkan di dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan

7

dan Penataan Minimarket. Sementara, akhir-akhir ini pusat-pusat perbelajaan modern di Kota Bandar Lampung berkembang sangat pesat. Perbelanjaan minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan Chamart, merupakan pesaing dan akan mengancam keberadaan pedagang warung tradisional. Ruang bersaing pedagang warung tradisional kini juga mulai terbatas. Bila selama ini warung tradisional dianggap unggul dalam lokasi yang berada di sekitar masyarakat, namun saat ini keberadaan minimarket juga sudah tumbuh di sekitar masyarakat. Selain itu minimarket seringkali menurunkan harga, memberikan bonus, dan hadiah kepada konsumen sehingga mereka mampu menarik perhatian kepada konsumen agar mau membeli di tempat mereka. Sebaliknya para pedagang warung tradisional umumnya mempunyai skala yang kecil dalam menghadapi rantai pemasaran yang cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan keberadaan minimarket. Sudah menjadi sifat konsumen yang akan lebih senang memilih tempat yang lebih nyaman, barang lebih lengkap dan harga lebih murah, hal tersebut dapat diakomodasi oleh minimarket. Perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan persyaratan dan penataan minimarket ini sebenarnya agar Kota Bandar Lampung dapat menata setiap pembangunan minimarket. Persaingan minimarket terhadap warung tradisional semakin besar sehingga keberadaan warung tradisional di Kota Bandar Lampung

8

semakin terkikis. Inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih jauh karena dirasa penting untuk diadakan solusi mengenai program kebijakan persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan dengan penelitian ini maka peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel : Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No 1

Peneliti Ramadhani

2

Maya Utari

3

Syuharman Toha

4

Farizal Okta

5

Ernawati

Tahun Judul Penelitian 2012 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Pada Kota Metro 2013 Evaluasi Kebijakan Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I Pada Program Jamkesmas di Puskesmas Kotabumi 2014 Evaluasi Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai di Wilayah Pesisir Bandar Lampung 2015 Evaluasi Pemberdayaan Pasar Sukadana Lampung Timur 2016 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza Bandar Jaya

Sumber: Diolah Peneliti (2016)

Perbedaaannya adalah jika kelima peneliti seperti peneliti kedua dan ketiga mengkaji fokus penelitian evaluasi kebijakan menggunakan teori Matland yakni (ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan hasil), selanjutnya pada penelitian pertama, keempat dan kelima fokus penelitian evaluasi dari Dunn yakni (efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan). Sedangkan peneliti saat ini mengkaji fokus penelitian evaluasi kebijakan dari teori Bardach dengan kriteria evaluasi

9

(technical feability, economic and financial possibility, political viability dan administrative operability).

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, m a k a rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana evaluasi kebijakan tentang persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung ? C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang diungkapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang evaluasi kebijakan persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung. D. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dan khasanah ilmu pengetahuan, terutama kajian mengenai kebijakan publik. 2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi dan kelompok yang terkait dalam hal persyaratan dan penataan minimarket serta menjadi referensi penelitian selanjutnya.

II.

TINJAUAN PUSTAKA

Fenomena berkembang pesatnya perbelanjaan modern pada akhir-akhir ini jika dilihat secara langsung mengalami pertumbuhan yang pesat, pada mulanya melihat suatu tempat kosong dan tidak butuh waktu yang lama ada pihak pengembang untuk mengambil alih tempat tersebut menjadi tempat perbelanjaan yang modern. Hal yang baru dikemukakan peneliti tersebut sungguh benar-benar terjadi di Kota Bandar Lampung. Fenomena berkembangnya perbelanjaan modern juga didukung oleh sifat masyarakat yang cenderung membeli di tempat yang modern. Mengkaji fenomena tersebut maka pemerintah sebagai aktor yang merumuskan kebijakan membuat bagaimana tentang cara persyaratan dan pengaturan tentang izin berdirinya sebuah perbelanjaan modern. Setelah memahami permasalahan fenomena meningkatnya perbelanjaan modern yang akan mempengaruhi warung tradisional milik masyarakat akan gulung tikar, maka peneliti akan melihat masalah tersebut dari kacamata teoritis. Oleh karena itu, peneliti menyusun kerangka pikir dalam bab ini dengan didukung oleh sokongan teori-teori yang sudah ada. Tujuan penelitian bab ini adalah untuk menggambarkan alur pikir peneliti dalam memahami masalah tersebut dari sudut pandang teoritis hingga dapat terbentuk sebuah kerangka pikir untuk memahami dan menganalisis masalah tersebut. Kerangka pikir peneliti dalam bab ini dapat juga menjadi asumsi serta jawaban sementara untuk masalah yang sedang dikaji.

11

Alur pikir peneliti dalam bab ini disusun dalam beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Peneliti akan mulai dari dinamika kebijakan publik yang terjadi di arena publik. Selanjutnya mengenai pelaksanaan evaluasi kebijakan publik yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan stakeholder. Setelah itu peneliti membicarakan kriteria evaluasi kebijakan publik. Terakhir peneliti membahas masalah menjamurnya waralaba pada era modern yang akhir-akhir ini semakin tumbuh pesat di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya alur pikir peneliti tersebut diwujudkan dalam kerangka pikir penelitian yang menjadi acuan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. A. Dinamika Kebijakan Publik Memahami dinamika kebijakan publik berarti memahami segala bentuk proses hingga pelaksanaan perubahannya. Fokus tersebut terletak pada perumusan kebijakan dan proses implementasi kebijakan, tidak semua sistem itu berjalan dinamis, akan tetapi dinamika-lah yang dapat terjadi dan mempengaruhi suatu sistem. Berkaitan dengan dinamika, terdapat sistem yang terbuka dan sistem yang tertutup. Sistem yang tertutup yakni sistem yang responsif terhadap perubahan yang diawali dari dalam sistem tersebut. Sistem yang terbuka merupakan sistem yang tidak hanya reponsif dari dalam, tetapi juga dari lingkungan di sekitarnya. Struktur suatu sistem terdiri atas konstituennya, peraturan yang mengatur masukan tertentu ke dalam sistem, dan informasi yang dibutuhkan sistem untuk menerapkan peraturan. Penyelenggaraan sistem menciptakan feedback yang mengubah

12

struktur pada sistem tersebut. Kebijakan sebagai pernyataan kehendak atas pilihan alternatif yang dikehendaki untuk dilakukan dan yang dibangun atas dasar pengaturan kehendak, kemudian aktualisasinya dirumuskan kedalam bentuk aturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa dinamika kebijakan publik berhubungan dengan bidang-bidang yang didesain sebagai bidang publik yakni ruang atau domain, serta yang berbeda dengan daftar yang dapat dinamakan sebagai bidang privat. Ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau umum (Parsons, 2014:3). 1. Kebijakan Publik Kebijakan (policy) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. (Rose dalam Hamdi, 2014:36). Kebijakan publik dipahami sebagai akibat dari apa yang ditimbulkan oleh masyarakat,

sehingga kebijakan publik itu

merupakan kumpulan dari gagasan masyarakat yang memberikan bentuk ruang publik yang sangat erat hubungannya dengan aktor masyarakat yang mempengaruhi dan menginformasikannya (Dinham, 2009:50). Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang

13

diharapkan oleh publik sebagai konsistuen pemerintah. (Suharto, 2008:5). Dalam pemaknaannya yang mengkaitkan dengan keputusan pemerintah ataupun tindakan pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu (Young dan Quinn dalam Suharto, 2008:43). Pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia pada saat ini melibatkan banyak ahli kebijakan hanya berkenaan dengan birokrasi dan administrasi publik. Sedangkan Kebijakan yang lain cukup dikerjakan oleh ahli teknis dan ahli hukum (Nugroho, 2006:49). Kebijakan tidak hanya melibatkan keputusan untuk memenuhi beberapa masalah tertentu, tetapi juga meliputi keputusan

yang

berkenaan

dengan

penyelenggaraan

dan

impelmentasinya. Kebijakan perlu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan yang bersifat populis (Wendra dalam Jurnal Kebijakan Publik Larangan Merokok di Tempat Umum, 2014). Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik atau dalam rangka mencapai tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat. Secara konsep teoritis kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah dan tindakan yang

14

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ranah publik.

2. Tahap-tahap Kebijakan Publik Proses pembuatan kebijakan publik selalu diawali oleh serangkaian kegiatan yang saling bertautan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Proses tersebut terdiri dari kegiatan penyusunan agenda kebijakan, adopsi kebijakan implementasi dan evaluasi atau penilaian sebuah kegiatan kebijakan publik (Dunn dalam Madani, 2011:21). Tahap-tahapan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: a. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan publik merupakan produk pemerintah untuk mengatasi segala problema yang terjadi di kehidupan masyarakat, oleh karenanya dalam membuat suatu kebijakan pemerintah tidak sembarangan mengeluarkan atau menetapkan kebijakan, dalam pemaknaannya

kebijakan

harus

direncanakan

agar

sebuah

kebijakan tersebut tidak merugikan banyak masalah. Dalam bahasa kebijakan tahap proses penetapan biasa disebut dengan agenda setting. “Agenda setting adalah proses dimana persaingan kelompok elit untuk mengatur agenda sebuah masalah dan untuk mencari solusi alternatif. Perselisihan antar elit dapat terjadi jika tidak adanya masyarakat atau lembaga politik yang memiliki kapasitas untuk mengatasi semua agenda tersebut yang dapat menimbulkan masalah” (Hilgartner dan Bosk dalam Fischer, 2007:63).

15

Kelompok yang dipilih dan diangkat nantinya akan menempatkan masalah pada isu agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama. b. Tahap Formulasi Kebijakan Formulasi kebijakan adalah obyek eksplisit penyelidikan dalam studi desain kebijakan dan perangkat kebijakan, namun juga memperhatikan formulasi kebijakan yang tertanam dalam pekerjaan subsistem, koalisi advokasi, jaringan dan kebijakan masyarakat (Fischer, 2007:80). Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

16

c. Tahap Penetapan Kebijakan Penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia. Penetapan kebijakan (policy legitimation) merupakan mobilisasi dari dukungan politik dan penegasan (enactment) kebijakan secara formal termasuk justifikasi untuk tindakan kebijakan (Kraft dan Furlong dalam Hamdi, 2014:94). Oleh karena itu sering kali terlihat setiap ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti pemerintah tidak serta merta menetapkan dan mengesahkan kebijakan secara individu melainkan butuh dukungan politik dan dukungan legitimasi dari setiap elemen seperti akademisi, civil society dan elit politik. d. Tahap Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah yang memang memiliki kewenangan dalam melaksanakannya. Implementasi kebijakan pubilik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (Suharno, 2013:138). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran

dan

bahkan

kepentingan

memaksa

pemerintah

menggunakan wewenang dikresi untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak.

17

Oleh karena itu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun lembagalembaga pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil

dilaksanakan

oleh

unit-unit

administrasi

yang

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. e. Tahap Penilaian Kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah, kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Berbagai langkah yang dipaparkan di atas mengingatkan pada fungsi manajemen, yang intinya mencakup tiga hal: planning, organizing dan controlling (Wibawa, 2011:8). Paparan tentang tahap-tahap kebijakan di atas telah menjelaskan bahwa tahap-tahap kebijakan tersebut merupakan sebuah proses

18

yang berkesinambungan dan semuanya merupakan bagian integral yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap awal dimana dalam tahap tersebut dilakukan identifikasi persoalan (masalah) publik yang layak untuk dibahas dalam tahap berikutnya, yaitu tahap formulasi kebijakan. Setelah diformulasikan, pada tahap tahap adopsi kebijakan akan dipilih alternatif terbaik yang akan dijadikan solusi bagi pemecahan masalah publik. Selanjutnya, kebijakan yang telah diputuskan dan disahkan akan diimplementasikan

untuk

meraih

tujuan

awal

yang

telah

ditentukan. Pada tahap akhir, evaluasi (penilaian) kebijakan. Peneliti menyimpulkan bahwa tahap pelaksanaan kebijakan publik meliputi tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap penilaian kebijakan. Pada penelitian ini memfokuskan pada tahap penilaian kebijakan yaitu lebih mengarah pada penilaian kebijakan persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung. B. Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Publik Penilaian kebijaksanaan merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijaksanaan. Dalam tahap ini dilakukan suatu penilaian atau pengukuran terhadap suatu kebijakan yang sebelumnya telah diimplementasikan. Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing

19

menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program (Dunn, 2013:608). Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Persoalan evaluasi menjadi rumit manakala pengukuran terhadap dampak kebijakan sulit dilakukan. Pemerintah seringkali kesulitan untuk membedakan antara output dan outcome. Hal ini terjadi karena ketika pemerintah memahami proses yang dianalisis, yang diperhatikan itu hanya proses di dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Ini cara pandang yang disebut sebagai state centric. Pemerintah ketika menganalisis proses, yang dianalisis adalah proses pembukuan, proses penganggaran, proses pengorganisasian dan seterusnya, sementara proses yang terjadi di masyarakat nyaris tak tersentuh (Santoso, 2010:156). 1. Evaluasi Kebijakan Publik Secara umum evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), yaitu proses untuk menganalisis hasil kebijakan berupa pemberian

20

satuan nilai (Suharno, 2013:220-221). Evaluasi kebijakan dapat meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan. “Evaluasi atau penilaian kebijakan menyangkut pembahasan kembali terhadap implementasi kebijakan. Tahap ini berfokus pada identifikasi hasil-hasil dan akibat-akibat dari implementasi kebijakan. Berdasarkan fokus tersebut, evaluasi kebijakan akan menyediakan umpan-balik bagi penentuan keputusan mengenai apakah kebijakan yang ada diteruskan atau dihentikan” (Hamdi, 2014: 107). Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (outcomes) atau dampak (impacts), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses implementasi suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/pelaksanaan (guide lines) yang telah ditentukan. Evaluasi berupa dapat fokus pada produk (kebijakan atau program) yang disebut keluaran atau hasil (dampak) evaluasi serta pada proses merancang dan mengimplementasikannya kebijakan atau program (proses kebijakan), evaluasi proses. Seperti yang akan dilihat, kebijakan (atau program) serta proses kebijakan dapat dievaluasi dalam hal efektivitas dan efisiensi, untuk proses ada kriteria tambahan legalitas dan demokrasi. Evaluasi dalam definisi ini berhubungan dengan semua tahapan proses kebijakan, dari analisis masalah dan kebijakan peramalan hasil evaluasi melalui pelaksanaan monitoring untuk penilaian yang aktual dari hasil

21

intervensi pemerintah (Carrots, 2010:6). Oleh karena itu spesifikasi merupakan aktivitas evaluasi yang tercepat, yaitu cara dimana manfaat harus dinilai atau dipertimbangkan. Pengukuran

(measurement),

secara

sederhana

mengacu

pada

pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan kebijakan. Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi

yang

dikumpulkan guna membuat kesimpulan. Rekomendasi, aktivitas terakhir dari evaluasi kebijakan publik, untuk penentuan apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya. Berdasarkan berbagai definisi diatas, dapat cukup memberikan pemahaman kepada kita akan makna dari evaluasi kebijakan. Kata-kata kunci dalam evaluasi kebijakan antara lain: pengukuran, penilaian, tujuan, hasil, dan dampak. Artinya, evaluasi kebijakan mencakup aktivitas pengukuran dan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai oleh suatu kebijakan, dan melihat. bagaimana dampak yang ditimbulkan dari hasil kebijakan tersebut dengan cara membandingkan antara hasil capaian kebijakan dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi penting untuk mengukur keberhasilan dan dampak dari suatu kebijakan dan menentukan eksistensi suatu kebijakan dimasa yang akan datang. Karena penyebab kegagalan kebijakan publik adalah monopoli kebijakan dari pemerintah (Dick Cooper dalam Gerrard, 2011:227).

22

2. Langkah-langkah dalam Evaluasi Kebijakan Evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain. Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Ada enam langkah sistematis dalam mengevaluasi kebijakan menurut Winarno (2008:230) yaitu: a. b. c. d. e.

Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. Analisis terhadap masalah. Deskripsi dan standarisasi kegiatan. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. f. Indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Evaluasi

kebijakan

mungkin

menjelaskan

keluaran-keluaran

kebijakan, seperti misalnya pekerjaan, uang, materi yang diproduksi, dan pelayanan yang disediakan. Keluaran ini merupakan hasil yang nyata dari adanya kebijakan, namun tidak memberi makna sama sekali bagi seorang evaluator. Kategori yang lain menyangkut dampak yang dihasilkan oleh kebijakan publik terhadap kelompok-kelompok yang telah ditargetkan, atau keadaan yang ingin dihasilkan dari kebijakan publik. Secara umum sifat evaluasi dapat diartikan sebagai penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment),

23

yaitu proses untuk menganalisis hasil kebijakan berupa pemberian suatu nilai. Karakteristik dari sifat evaluasi kebijakan terdapat empat karakteristik pokok dari kegiatan evaluasi sebagai berikut. Pertama, terfokus kepada nilai. Kedua, interdependensi antara fakta dan nilai. Ketiga, berorientasi kepada masa kini dan masa lampau. Keempat, bernilai ganda (Suharno, 2013:183-184). Pada dasarnya suatu evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sejauh mana program-program kebijakan yang telah dijalankan mampu menyelesaikan masalah-masalah publik. Ini berarti bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat efektifitas dan efisiensi suatu program kebijakan dijalankan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Perubahan kebijakan dan penghentian kebijakan merupakan tahap selanjutnya setelah evaluasi kebijakan. Perubahan kebijakan ini meliputi pengambilan kebijakan baru dan merevisi kebijakan yang sudah ada. 3. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

24

a.

Technical Feasibility Technical Feasibility merupakan prosedur teknis yang harus dipenuhi dari suatu program yang dievaluasi. Menyangkut penyediaan informasi yang diperlukan untuk menilai keberhasilan program sehingga dapat diramalkan tentang kemungkinan pencapaian tujuannya (Bardach, 2016:31).

b. Economic and Financial Possibility Economic and financial possibility merupakan perkiraan biaya atau usaha yang harus dikeluarkan oleh setiap kebijakan dan apakah nantinya dihasilkan dapat disebut dengan kemanfaatan yang ditinjau dari aspek pengukuranya terletak pada biaya atau usaha

untuk

melaksanakan

keuntungan/kerugian

yang

program

dihasilkan

dari

dengan

melihat

program

yang

dilaksanakan (Bardach, 2016:35). c.

Political Viability Political viability merupakan dukungan dari aktor dan kelompok sasaran yang mewarnai setiap tahapan proses evaluasi. Kebijakan dibangun dalam arena politik telah cukup mendapatkan dukungan dari proses politik. Sebagai konsekuensinya, kebijakan selayaknya berfokus pada aspek-aspek yang mengandung penilaian politik (Bardach, 2016:40).

25

d.

Administrative Operability Administrative operability merupakan seberapa besar dukungan dalam penerapan secara nyata dari kebijakan atau program yang diusulkan dalam konteks politik, sosial dan yang terpenting adalah permasalahan konteks administrasi baik itu wewenang, komitmen kelembagaan, kapabilitas atau dukungan organisasional (Bardach, 2016:47).

C. Menjamurnya Waralaba Era Globalisasi Keberadaan toko modern seperti minimarket di Kota Bandar Lampung saat ini seolah berada pada masa keemasannya. Bahkan semakin hari bisnis ritel yang diyakini menjanjikan pundi-pundi rupiah ini terus melebarkan sayap usahanya. Mudahnya perizinan yang dikeluarkan instansi terkait Pemerintah Kota Bandar Lampung semakin mendorong pesatnya pertumbuhan minimarket, seolah keberadaannya tidak ada yang mampu membendung karena dilindungi para pemangku kebijakan. Kenyataan tersebut mendorong bisnis minimarket kian marak bahkan sampai ke pelosok sekalipun. Pemain bisnis pun kian bertebaran, baik yang memakai sistem waralaba maupun mandiri. Aturan jarak yang terlalu dekat antara satu minimarket dengan minimarket lainnya tidak lagi menjadi pertimbangan, mengakibatkan persaingan bisnis tidak sehat dan berdampak buruk terhadap keberadaan warung-warung tradisional di tengah masyarakat. Bila melihat kondisi seperti ini, Pemerintah daerah seolah melakukan tarik ulur kepentingan yang akhirnya

26

malah menurunkan sektor perekonomian lokal. Ini sudah tidak berimbang, dengan cara mereka yang modern tentu akan menghambat para pedagang warung tradisional. Di Indonesia, semangat anti praktik monopoli dan anti bisnis yang tidak sehat sebenarnya sudah tumbuh hampir tiga puluh tahun yang lalu, terutama sejak tahun 1980an. “Praktik-praktik bisnis yang tidak sehat sudah mulai tercium sehingga tercetus semangat untuk mengaturnya. Semangat ini tidak berlanjut karena paling tidak disebabkan oleh tiga hal pokok. Pertama, lingkungan ekonomi politik yang tidak mendukung, yang bernuansa pekat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme antara pengusaha dengan penguasa sehingga terbentuk ecenomic rent seeking. Kedua, semangat yang sudah formal masuk di dalam aturan undang-undang tersebut tidak berjalan karena tidak ada aturan yang lebih detail dan menjelaskan bagaimana praktik monopoli itu dilaksanakan. Ketiga, meskipun larangan anti praktik monopoli tersebut telah tercantum di dalam undang-undang, tidak adanya badan atau institusi yang berwenang melaksanakannya” (Arifin dan Rachibini, 2001:77-78). Untuk tercapai pola yang sinergi di dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung sebenarnya sudah diatur tentang persyaratan dan pengaturan minimarket. Di dalam isi Peraturan Walikota sangat jelas tertulis jelas bila jarak pendirian minimarket yang menurut peneliti akan menimbulkan kompetisi bisnis sangat tidak sehat pemerintah sebaiknya segera melakukan perbaikan dan revisi terkait undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah pusat, sehingga kemajemukan dan pelemahan ekonomi lokal tidak terus menurun. Menyikapi fenomena maraknya minimarket yang terjadi saat ini keberadaan minimarket di wilayah perkampungan lebih dominan negatifnya karena akan berdampak terhadap keberadaan warung tradisional milik warga.

27

Positif ada, namun lebih dominan negatifnya. Positif dan negatif sebenarnya tergantung konsumennya sebagai raja bebas memilih ingin berbelanja di warung, pasar atau juga bisa di toko modern. Positifnya, konsumen bisa punya pilihan, menambah PAD dan menambah lapangan pekerjaan. Sedangkan negatifnya, pedagang yang sejenis akan tersaingi. 1. Waralaba Istilah waralaba tidak dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga waralaba sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun, karena pengaruh globalisasi, maka franchisee masuk dalam tatanan hukum dan budaya Indonesia. (Rivai dalam jurnal Pengaturan Waralaba di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis, 2012). “Waralaba adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa” (Buchan, 2013:5). Dalam waralaba Anda akan bekerjasama dengan pemilik bisnis waralaba tersebut, jadi intinya Anda menjalankan bisnis si pemilik waralaba tersebut dengan kesepakatan tertentu (Juliani dalam jurnal Merintis Usaha Melalui Bisnis Franchise, 2013). Indonesia telah mengenal sistem waralaba pada tahun 1950an yaitu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Perkembangan kedua di Indonesia berkembang sekitar tahun 1970an

28

ketika dimunculkan istilah franchise plus, yaitu tidak sekedar menjadi penyalur namun juga memiliki hak untuk memproduksi produknya (Sumarsono, 2009:8). Makna francishe plus adalah si pewaralaba selain diberi lisensi sebagai juga dibimbing atau dibantu untuk merakit dan membuat produk yang sesuai dengan aslinya. Pada periode berikutnya franchisor mengembangkan sistemnya dengan memberikan bantuan manajemen agar perawalaba dapat meraih keuntungan atas investasi yang ditanam di bidang tersebut. Saat ini bisnis dan sistem waralaba sudah berkembang demikian pesat. Waralaba juga telah memasuki ranah publik terkecil seperti masuk kedalam relung kehidupan keluarga. 2. Globalisasi Ekonomi Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspekaspek kebudayaan lainnya (Albrow, 2000:9). Kemajuan infrastruktur teknologi, telekomunikasi dan transportasi merupakan fakor utama dalam

globalisasi

yang

mendorong

saling

kebergantungannya

(integrasi) aktivitas ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi lokal, regional dan nasional di seluruh dunia melalui intensifikasi barang, jasa dan modal (Held, 2004:88).

29

Gambaran kondisi konseptual di atas merupakan kejadiaan yang terjadi secara faktual dan aktual di Indonesia. Pada saat ini khususnya di kota Bandar Lampung yang tengah tumbuh dan menjamur perdagangan ritel dari bisnis waralaba. Sejalan dengan globalisasi ekonomi maka pelaku usaha melihat sebuah celah tersendiri untuk membangun bisnis waralaba. Pertumbuhan waralaba yang menyetuh 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di kota Bandar Lampung merupakan aktualisasi penerapan globalisasi ekonomi yang memiliki keuntungan dan kerugian bagi golongan masyarakat.

D. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 11 Tahun 2012 merupakan peraturan/kebijakan yang dibuat oleh Walikota untuk mengatur mengenai persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung. Substansi dari Perwali ini mencakup persyaratan pembangunan minimarket yang mengatur bahwa minimarket dapat berdiri pada lokasi jalan arteri dan jalan kolektor serta tidak diperkenankan pada jalan lokasi lingkungan, kecuali pada kompleks perumahan. Minimarket hanya dapat didirikan pada radius minimal 50 (lima puluh) meter dari as tikungan jalan/persimpangan dan jembatan pada ruas jalan arteri dan jalan kolektor, kecuali yang berada pada kompleks pertokoan/pusat perbelanjaan dan memiliki lahan parkir yang memadai. Selanjtunya mengenai lokasi pendirian hanya diperkenankan maksimal 4

30

(empat) minimarket dalam radius 200 (dua ratus) meter dan jarak antara lokasi pendirian antar minimarket minimal 500 (lima ratus) meter. Sangat disayangkan jarak lokasi usaha minimarket berjarak minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter dari warung tradisional/pedagang eceran dan pasar tradisional. Apabila dibiarkan secara terus menerus tanpa mengevaluasi Perwali Nomor 11 Tahun 2012 ini lambat laun usaha milik rakyat dan usaha persaingan antar minimarket tidak sehat. Jam operasional pelayanan minimarket dimulai pukul 09.00 WIB sampai 22.00 WIB, boleh beroperasi 24 jam hanya yang mendapatkan persetujuan dari Walikota. E. Kerangka Pikir Penelitian Manusia adalah makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan ada ketergantungan sesamanya. Demikian pula dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sandang, pangan dan papan, manusia harus mencari dan berkomunikasi dengan orang lain karena mereka tidak dapat membuat dan menghasilkan sendiri barang dan jasa yang diperlukan dalam hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian manusia ada yang bekerja di bidang perdagangan dengan membuka sendiri warung, toko atau kios demi memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan memenuhi kebutuhan orang lain. Berbicara mengenai keberadaan warung tradisional saat ini sudah mulai terdesak dan lambat laun warung tradisional akan gulung tikar seiring dengan kian menjamurnya waralaba sebagai lembaga ekonomi kapitalis. Namun bagaimanapun juga warung tradisional lebih menggambarkan sifat

31

kewirausahaan masyarakat kebanyakan. Mengenai visi Kota Bandar Lampung (Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan) maka Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu melakukan hal yang sesuai dengan visi tersebut. Dalam aspek memperhatikan nasib ekonomi kerakyatan agar sesuai dengan visi Kota Bandar Lampung agar pemerintah dapat meminimalisir terjadinya gulung tikar warung tradisional atas keberadaan waralaba. Dalam hal tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan tentang persyaratan dan penataan minimarket melalui Perwali Nomor 11 Tahun 2012. Untuk itu dituntut keseriusan semua elemen (stakeholder) yang memiliki kewenangan dalam mengelola warung tradisional terutama berkaitan dengan kebijakan terhadap masyarakat kecil yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu diperlukan sebuah kebijakan terkait dengan penataan dan persyaratan minimarket dari pemerintah dengan memperhatikan aspek technical feasibility, economic & financial possibility, policital veasibility dan administrative operability agar keberlangsungan warung tradisional tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya ditengah arus modernisasi seperti saat ini dan diharapkan dapat mempertahankan eksistensi warung tradisional. Keinginan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pesyaratan dan penataan minimarket tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2012. Pusat-pusat perbelajaan waralaba di Kota Bandar Lampung berkembang sangat pesat.

32

Pusat perbelanjaan modern merupakan pesaing dan akan mengancam keberadaan warung tradisional. Ruang bersaing warung tradisional kini juga mulai terbatas, berbeda dengan waralaba yang memiliki hak akses secara langsung terhadap produsen, waralaba dapat menurunkan harga pokok penjualan mereka sehingga mereka mampu menawarkan harga yang lebih rendah selain itu tak jarang waralaba memberikan sejumlah undian berhadiah. Sebaliknya para pedagang warung tradisional umumnya mempunyai skala yang kecil dalam menghadapi rantai pemasaran yang cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya. Waralaba semakin menekan eksistensi keberadaan warung tradisional di Kota Bandar Lampung sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan ekonomi kerakyatan. Berdasarkan kenyataan inilah yang menjadi dasar pijak bagi penelitian ini karena dirasa penting untuk dikaji mengingat bagaimanapun juga warung tradisional lebih menggambarkan denyut nadi perekonomian rakyat kecil menengah. Suatu kebijakan yang apabila telah dilakukan evaluasi maka akan peneliti akan memperoleh hasil penilaian yang baik atau memperoleh hasil penilaian yang buruk. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar di halaman selanjutnya :

33

Evaluasi Kebijakan Persyaratan dan Penataan Minimarket

Kriteria Evaluasi

Technical

Economic and

Political

Administrative

Feasibility

Financial Possibility

Viability

Operability

Mengetahui Evaluasi Kebijakan Persyaratan dan Penataan Minimarket

Gambar 2. Alur Kerangka Pikir

III.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki permasalahan yang cukup kompleks, yaitu mengevaluasi kebijakan persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung yang saat ini terlihat umumnya telah memberikan persaingan terhadap warung-warung tradisional milik masyarakat. Oleh karena itu, setelah menyusun kerangka pikir, peneliti akan menentukan metode dalam penelitian ini. Tujuan penelitian bab ini adalah untuk menentukan cara peneliti dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada. Pembahasan dimulai dengan menentukan tipe penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan teknik penarikan keabsahan data. Semua pembahasan tersebut didukung dengan referensi-referensi termutakhir terkait metode penelitian dalam politik dan pemerintahan. Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara teoritis maupun secara praktis (Raco, 2010:5). Penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Intinya penelitian adalah pemberian masukan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk membuat sebuah keputusan (Sekaran dalam Raco, 2010:5-6).

35

A. Tipe Penelitian Untuk mengetahui evaluasi Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung maka dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang artinya

melibatkan

proses

konseptualisasi

dan

menghasilkan

pembentukan skema klasifikasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Catherine dalam Sarwono, 2006:193). Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: Pertama, evaluasi sangat membutuhkan masukan serta saran yang dapat di wawancarakan. Alasan yang kedua, permasalahan evaluasi kebijakan persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual. Tujuan penelitian kualitatif menyatakan rancangan penelitian yang dipilih (Schwandt dalam Creswell, 2010:150). Peneliti sangat tertarik memakai pendekatan kualitatif karena memiliki lima keutamaan. “Pertama, mempelajari kehidupan masyarakat secara realita. Kedua, mewakili pandangan dan perspektif masyarakat. Ketiga, meliputi kondisi kontekstual. Keempat, berkontribusi wawasan ke dalam konsep yang dapat membantu untuk menjelaskan kondisi aktual dan Kelima, berusaha untuk menggunakan banyak sumber” (Yin, 2011:7-9).

36

Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif memahami realitas sosial sesungguhnya adalah bersifat aktual bergantung pada makna dan interpretasi yang diberikan oleh manusia yang memandangnya. Oleh karenanya, melalui desain yang sedemikian diperoleh penjelasan dan gambaran/deskripsi atas evaluasi kebijakan mengenai persyaratan dan penataan minimarket. B. Fokus Penelitian Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang akan diangkat. Dalam penelitian kualitatif, masalah diistilahkan dengan fokus penelitian yang kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian (Santana, 2007:46). Oleh karena itu, fokus penelitian perlu ditetapkan guna membatasi penelitian dan berfungsi pula untuk memenuhi suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Fokus penelitian kali ini mengenai evaluasi kebijakan tentang persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung yang akan ditinjau dari kriteria sebagai berikut : a.

Technical Feasibility Indikator yang digunakan adalah untuk menilai apakah hasil dari kebijakan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan yang diambil dapat mencapai apa yang diinginkan dan apakah kebijakan yang diambil mampu mengatasi permasalahan secara keseluruhan atau hanya sebagian saja.

37

b.

Economic and Financial Posibility Indikator yang digunakan adalah untuk menilai seberapa besar usahausaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan dan menilai berapa keuntungan (benefit) serta kerugian (impact) yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

c.

Political Viability Indikator yang digunakan adalah untuk menilai apakah kebijakan akan berhasil dan mendapatkan pengaruh dari berbagai kelompok kekuasaan, seperti: pembuat keputusan, pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Kriteria politik menyangkut lima sub-indikator yang meliputi : 1) Acceptability, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan dapat diterima oleh kelompok sasaran dan masyarakat. 2) Appropriateness, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan tidak merusak atau bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat. 3) Responsiveness, berkaitan dengan apakah suatu kebijakan akan memenuhi kebutuhan masyarakat. 4) Legal, artinya apakah suatu kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang sudah berlaku. 5) Equity, yaitu apakah suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan adil di dalam kelompok sasaran dan masyarakat.

38

d.

Administrative Operability Indikator yang mempertimbangkan dukungan secara nyata dari pelaku dan pelaksana kebijakan atau program yang diusulkan dalam konteks permasalahan administrasi yang meliputi : 1) Capability, berkenaan dengan apakah organisasi yang akan mengimplementasikannya

dinilai

mampu

dalam

konteks

kemampuan SDM. 2) Organizational support, berkaitan dengan tersedia tidaknya dukungan-dukungan antar lembaga, antar kelompok sasaran dan antar masyarakat. Selanjutnya apakah dukungan-dukungan itu dapat tersedia jika dibutuhkan. C. Informan Informan yang ditentukan dalam penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling. Alasan peneliti menggunakan penentuan informan secara purposive sampling karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor dan kelompok sasaran dari kebijakan persyaratan dan penataan minimarket. Sehingga menurut peneliti teknik purposive sampling sangat tepat untuk digunakan untuk penelitian mengenai evaluasi kebijakan persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung. Peneliti memfokuskan informan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Kepala minimarket, Pedagang warung tradisional dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung selaku masyarakat. Alasan peneliti

39

memfokuskan

pada

BPMP

karena

BPMP

selaku

otoritas

yang

menjalankan dan mengevaluasi mengenai persyaratan dan penataan minimarket. Selanjutnya Kepala area minimarket dan pedagang warung tradisional sebagai kelompok sasaran dari kebijakan ini dan Anggota DPRD selaku masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012. Berikut adalah informan penelitian yang telah dilakukan proses wawancara: Tabel 2. Informan Penelitian

No 1 2

Nama Ir. Muhtadi A. Temenggung, M.Si Sri Yuwiati, M.Si.

3 4 5 6 7 8 9

Akbar Sholikin, S.A.B. Fitra Gani,S .Kom. Putri Royani, Amd. Kiki Rohmiyati Jono Sri Ningsih Djamsari

10

H. Hambali Sanusi

Jabatan Kepala Bidang Penanaman Modal BPMP Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi BPMP Kepala Area V Indomaret Kepala Area IV Alfamart Kepala Chamart Enggal Pedagang Warung Sukarame Pedagang Warung Way Halim Pedagang Warung Enggal Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Komisi IV Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Komisi I

Sumber: Diolah Peneliti (2016)

D. Jenis Data Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan gambar-gambar yang didapatkan dari dokumen-dokumen, pengamatan dan tulisan-tulisan, gambar-gambar atau foto (Neuman, 2014:477). Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder (Morse dalam Flick, 2014:166). Sumber primer

40

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Tabel 3. Data Primer

No 1 2

Nama Ir. Muhtadi A. Temenggung, M.Si Sri Yuwiati, M.Si.

3 4 5 6 7 8 9

Akbar Sholikin, S.A.B. Fitra Gani, S.Kom. Putri Royani, Amd. Kiki Rohmiyati Jono Sri Ningsih Djamsari

10

H. Hambali Sanusi

Jabatan Kepala Bidang Penanaman Modal BPMP Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi BPMP Kepala Area V Indomaret Kepala Area IV Alfamart Kepala Chamart Enggal Pedagang Warung Sukarame Pedagang Warung Way Halim Pedagang Warung Enggal Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Komisi IV Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Komisi I

Sumber: Diolah Peneliti (2016)

Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen berupa Undang-Undang dan pemberitaan media online antara lain: Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja bandarlampungkota.go.id dan lampung.tribunnews.com. E. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh berbagai data tersebut, maka dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian

41

tidaklah cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisanya. Dalam pendekatan kualitatif untuk melakukan sebuah penelitian, analisis dapat dimulai sementara dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, namun analisis tersebut cenderung tentatif dan tidak lengkap, karena data yang terkumpul nantinya dipakai sebagai informasi yang valid dan representatif untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan meliputi : 1. Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, kemudian pewawancara mencatat

atau merekam

jawaban-jawaban

yang

dikemukakan oleh informan (Bryman, 2012:469). Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Ada dua jenis wawancara dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara terstruktur dan semi-terstruktur (Halperin dan Heath, 2012:253-254). Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Peneliti menggunakan

wawancara

semi terstruktur, artinya proses wawancara lebih terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait permasalahan persyaratan dan penataan minimarket, sehingga peneliti

dapat

42

menemukan data

yang lebih mendalam dengan mencatat dan

mendengarkan keterangan dari informan.

Berikut ini adalah

wawancara bersama informan: a. Ir. Muhtadi A. Temenggung, M.Si. sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal (8 Desember 2016 Pukul 13.18 WIB). Kebijakan ini mengatur mengenai persyaratan dan penataan minimarket menurut saya kebijakan ini secara tujuan kepada kelompok sasaran sudah tercapai. Berbicara mengenai kepuasan, kebutuhan, penerimaan, penolakan dan manfaat, kelompok sasaran memiliki persepsi yang berbeda-beda. Sehingga terdapat pro kontra yang terjadi pada penerapannya. Pada proses perumusan kebijakan ini banyak kajian-kajian yang dipertimbangkan seperti kajian hukum, sosial dan ekonomi. Dalam pengawasan kebijakan BPMP bekerja sama dengan SKPD lain yang terkait dengan kebijakan ini. b. Sri Yuwiati, M.Si. sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi BPMP (8 Desember 2016 Pukul 14.01 WIB). Kebijakan tentang persyaratan dan penataan minimarket secara tujuan sudah tercapai. Namun secara kepuasan, kebutuhan, penerimaan, penolakan dan manfaat untuk kelompok sasaran terdapat pro kontra. Pada proses formulasi kebijakan, Perwali ini tidak melanggar peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah mengatur. Pada pengawasan dan penindakan kebijakan BPMP

43

tidak bekerja sendiri melainkan saling berkoordinasi dengan instansi lain. c. Akbar Sholikin, S.A.B. sebagai Kepala Area V Indomaret (10 Desember 2016 Pukul 10.00 WIB). Hasil dari kebijakan ini sudah tercapai walaupun belum sepenuhnya baik untuk kelompok sasaran. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan ini sepertinya sudah maksimal sehingga diharapkan mendapat hasil yang baik juga. Sehingga kami juga patuh terhadap kebijakan ini namun masih saja ada masyarakat yang berkata bahwa kami tidak menjalankan peraturan ini dengan baik. d. Fitra Gani, S.Kom. sebagai Kepala Area IV Alfamart (13 Desember 2016 Pukul 13.40 WIB). Kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai dan memuaskan kelompok sasaran. Usaha pemerintah dalam membuat kebijakan ini sudah maksimal dan baik secara tujuan, akan tetapi dalam pengawasannya masih lemah sehingga banyak minimarketminimarket yang melanggar prosedur. Sehingga kami dipandang oleh masyarakat tidak menjalankan peraturan ini dengan baik padahal kami sudah mendukung sepenuhnya kebijakan ini. e. Putri Royani, Amd. sebagai Kepala Chamart Enggal (9 Desember 2016 Pukul 09.30 WIB).

44

Secara tujuan peraturan ini memuaskan sebagian kelompok sasaran. Pengawasan yang lemah dari pemerintah membuat sebagian kelompok sasaran kurang menaati peraturan ini sehingga kelompok sasaran seperti pedagang warung dan pasar tradisional sering kali merasa terkena dampaknya. Dikhawatirkannya akan muncul masalah baru di lapangan akibat kurang tegasnya pengawasan dan penindakan oleh pemerintah. f. Kiki sebagai Pedagang Warung Tradisional di Sukarame (11 Desember 2016 Pukul 09.00 WIB). Kebijakan ini sejatinya untuk memecahkan masalah untuk mengatur mengenai pembangunan minimarket. Kenyaataan yang terjadi justru menimbulkan masalah antara minimarket dan pedagang warung. Pemerintah kurang aktif dalam mengawasi jalannya kebijakan ini. Kurang tegasnya pemerintah dalam menindak pelanggar dinilai menjadi salah satu faktor kurang diterimanya kebijakan ini oleh pedagang warung. g. Rohmiyati sebagai Pedagang Warung di Way Halim (11 Desember 2016 Pukul 09.45 WIB). Menjamurnya minimarket merupakan salah satu tanda bahwa kebijakan ini belum berhasil memecahkan masalah. Kebijakan ini justru menimbulkan polemik di masyarakat. Penindakan yang kurang tegas pemerintah menjadi celah tersendiri oleh pelanggar. Secara tujuan dari kebijakan ini sangat bagus yakni mengatur permasalahan mengenai persyaratan dan penataan mini market.

45

h. Jono sebagai Pedagang Warung di Enggal (11 Desember 2016 Pukul 11.00 WIB). Peraturan yang baik adalah peraturan yang memberikan dampak positif bagi kelompok sasaran bukan menimbulkan dampak negatif. Peraturan ini hanya dijalankan dengan oleh kelompok sasaran yang taat hukum. Pelanggaran demi pelanggaran membuat masyarakat khususnya pedagang warung kesulitan untuk bersaing ditengah pesatnya pembangunan minimarket di Kota Bandar Lampung. i.

Sri Ningsih Djamsari sebagai Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Komisi IV (17 Desember 2016 Pukul 10.00 WIB). Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket secara tujuan kepada kelompok sasaran belum sepenuhnya tercapai. Sehingga banyak menimbulkan dampak yang buruk bagi pedagang warung tradisional. Perumusan kebijakan ini tidak melanggar peraturan-peraturan yang sejenis namun kebijakan ini kurang mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Pemerintah dalam mengawasi kebijakan ini kurang responsif sehingga banyak terjadi pelanggaran.

j.

H. Hambali Sanusi sebagai Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Komisi I (15 Desember 2016 Pukul 10.30 WIB). Kebijakan ini secara tujuan belum sepenuhnya tercapai, sehingga dampak negatif justru dirasakan oleh pedagang warung tradisional. Oleh karena itu kebijakan ini ditentang oleh masyarakat walaupun

46

kebijakan ini tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah mengatur mengenai persyaratan dan penataan minimarket. Pada pengawasan

dan

penindakan

pelanggaran

kebijakan

ini,

pemerintah kurang tegas sehingga di lapangan banyak terjadi pelanggaran. 2. Observasi Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematif dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi (Widi, 2010:237). Teknik ini digunakan untuk melihat data-data primer berupa peristiwa atau situasi tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian (Shapiro, 2014:25-26). Adapun pelaksanaan yang digunakan berupa mengamati objek penelitian secara langsung yakni proses evaluasi kebijakan persyaratan dan penataan minimarket. Selain itu peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam. 3. Dokumentasi Dokumentasi merupakan peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu yang relatif belum terlalu lama (Silaen dan Widiyono, 2013:163). Sumber data pada penelitian ini yaitu Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket, Peraturan Walikota Nomor 25

47

Tahun 2015 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Website yang berkaitan

dengan

kebijakan

persyaratan

dan

penataan

minimarket.

F. Teknik Pengolahan Data Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing Data Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara bersama pihak pemerintah yakni Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, pada pihak minimarket bersama Kepala Area Toko Indomaret, Alfamart dan Chamart Kota Bandar Lampung dan perwakilan masyarakat Kota Bandar Lampung yang tidak relevan dengan data yang dinginkan peneliti harus dibuang. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan EYD. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa

48

kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. Interpretasi Data Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterprestasikan untuk kemudian mendapatkan

kesimpulan

sebagai

hasil

penelitian.

Peneliti

memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses

editing

sesuai

dengan

fokus penelitian. Pelaksanaan

interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. G. Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2007:328). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Data kualitatif yang berupa data dalam bentuk foto, kata-kata, tindakan peneliti dan peristiwa di kehidupan sosial.

49

1. Reduksi Data Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari

hasil

catatan

lapangan

dengan

cara

merangkum

dan

mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data mengenai persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung. Peneliti mewawancarai informan yaitu Kepala Bidang Penanaman Modal BPMP Kota Bandar Lampung, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi BPMP Kota Bandar Lampung, Kepala Area Alfamart dan Chamart, Pemilik warung tradisional dan masyarakat Kota Bandar Lampung menggunakan pertanyaan yang sama tiap kriteria informan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. 2. Penyajian Data Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data

yang

disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif.

50

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk table dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu. 3. Verifikasi Data Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian. Proses reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. Peneliti menarik kesimpulan bahwa kebijakan persyaratan dan penataan minimarket di

51

Kota Bandar Lampung untuk segera dievaluasi karena kriteria-kriteria Technical Feasibility, Economic and Financial Possibility, Political Viability dan Administrative Operability yang belum sepenuhnya terpenuhi. Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Data dianalisis dan diperiksa keabsahannya untuk disimpulkan H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sahih. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan yang sesuai. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang diperkuat oleh observasi yang memiliki kesamaan informasi.

IV.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun argumen penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu: Pertama, evaluasi sangat membutuhkan masukan serta saran yang dapat di wawancarakan. Alasan yang kedua, permasalahan evaluasi kebijakan persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual.

Pada bagian ini peneliti pertama-tama akan memaparkan tentang gambaran umum Kota Bandar Lampung dalam kaitannya dengan bisnis minimarket yang pada saat ini tengah menjamur. Selanjutnya peneliti juga akan menjabarkan SKPD terkait dari penelitian ini yaitu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, pada bagian ini peneliti akan memaparkan secara deskripsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan tugas, fungsi dan tata kerja dari instansi tersebut. Kemudian yang terakhir peneliti memaparkan secara singkat susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

53

A. Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah ibu Kota Provinsi Lampung yang berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, serta pusat perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga Kota Bandar Lampung berada di wilayah yang strategis. Letak Kota Bandar Lampung yang strategis tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Kota Bandar Lampung secara geografis terletak pada 5025’. 46.6” Lintang Selatan dan 105015’.45.26” Bujur Timur, sedangkan berdasarkan topografi Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Letak Kota Bandar Lampung secara administratif berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

54

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Selain itu Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah darat sebesar 169.21 km2 dan wilayah perairan 23.75 km2. Berdasarkan data BPS 2015 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah 1.251.642 jiwa yang tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan di kota Bandar Lampung (Sumber: www.bandarlampungkota.bps.go.id diakses pada 5 Desember 2016 Pukul 19.08). Berikut adalah gambar sebaran 20 (dua puluh) kecamatan di Kota Bandar Lampung yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3. Peta Administrasi Kota Bandar Lampung Sumber: www.bandarlampungkota.go.id diakses pada 5 Desember 2016 Pukul 19.08

Kota Bandar Lampung memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap di berbagai bidang untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung. Berbicara mengenai sarana dan prasarana yang cukup lengkap menurut pandangan pasar maka tempat-tempat tersebut sangat potensial bilamana didirikan sebuah tempat berbelanja, apalagi tempat berbelanja tersebut nyaman, harga kompetitif dan terjamin kualitas barang. Oleh

55

karena itu pangsa minimarket sangatlah besar perkembangannya di setiap kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, berikut adalah jumlah daftar minimarket yang berada di Kota Bandar Lampung :

Tabel 4. Daftar Jumlah Minimarket Kota Bandar Lampung

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kecamatan Enggal Teluk Betung Utara Teluk Betung Barat Teluk Betung Selatan Teluk Betung Timur Bumi Waras Panjang Kemiling Langkapura Tanjung Karang Barat Tanjung Karang Timur Tanjung Karang Pusat Kedamaian Kedaton Labuhan Ratu Rajabasa Tanjung Seneng Sukabumi Sukarame Way Halim Jumlah

Sumber: BPMP Tahun 2016

Alfamart

Indomaret

Chamart

Lainnya

8

7

1

−

5

5

1

1

8

3

−

1

5

6

1

1

6 6 4 4 2

5 7 4 4 3

1 2 2 1 −

1 − 1 − −

7

6

1

1

8

8

1

1

5 6 8 3 7 5 4 6 5

9 7 6 4 8 9 3 9 6

2 − 2 1 1 1 − 1 1

1 − 1 1 4 1 2 3 2

219

56

B. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung

Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandar Lampung yang berperan dalam pelaksanaan perkembangan Kota Bandar Lampung ini terutama di sektor perizinan dan penanaman modal. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung memiliki dua tugas pokok yaitu Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Adapun filosofi yang dibangun adalah bagaimana memberikan pelayanan perizinan terpadu yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan diharapkan akan mendorong investasi di daerah. Investasi yang meningkat akan mendorong terciptanya kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, akhirnya meningkatkan perekonomian daerah dan menjadikan Kota Bandar Lampung kota yang maju dan berkembang. Adapun Motto kami "Memberi Kepastian dan Kemudahan Dalam Pelayanan".

Bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, antara lain berupa : 1. Pengurangan pajak

57

2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan 3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan pokok 4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat 6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan

Penyelenggaraan

penanaman

modal

bertujuan

untuk

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pengembangan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor menunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi berdaya saing tinggi serta iklim usaha kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Perbaikan

58

berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

1. Visi dan Misi BPMP Pada Proses Kebijakan

Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam proses kebijakan di Kota Bandar Lampung adalah terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel untuk mendorong investasi di Bandar Lampung. Wujud dari visi tersebut adalah meningkatnya iklim invesatsi yang kondusif dan meningkatnya PAD dari sektor perizinan, dengan indikator pertumbuhan investasi daerah (PMA dan PMDN) sebesar 9% serta kemudahan dan bebas biaya perizinan bagi usaha kecil. Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung di dalam mewujudkan proses kebijakan dijabarkan melalui misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut: 1. Menciptakan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan sistem kerja yang baik. Pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan bersih dapat menciptakan investasi yang inklusif di Kota Bandar Lampung, sehingga investor-investor akan berbondong-bondong menanamkan modalnya untuk perwujudan proses pembangunan usaha di Kota Bandar Lampung.

59

2. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Iklim investasi yang kondusif didukung oleh SDM aparatur yang berkompeten dan keamanan suatu daerah. Jika di daerah kualitas aparaturnya tidak berkompeten dan keamanan daerah tersebut buruk maka para investor akan segan menanamkan modalnya di daerah tersebut. Oleh karena itu, BPMP memberikan pengarahan terkait proses kebijakan yakni berupa pelayanan investasi di Kota Bandar Lampung dengan memberikan pemahaman kepada investor untuk dapat mematuhi peraturan-peraturan sehingga dapat memilinalisir terjadinya konflik.

2. Tugas dan Fungsi BPMP Pada Proses Kebijakan

Tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Bandar Lampung tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

60

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan

pelayanan

perizinan.

Adapun

untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana tersebut di atas, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan terkait pesyaratan dan penataan minimarket telah sesuai dengan alur-alur proses perumusan kebijakan. BPMP dalam melakukan perumusan kebijakan melalui teknis memusyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung dan perwakilan dari franchisee.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. BPMP dalam memberi dukungan kepada pemerintah untuk menjalankan kebijakan persyaratan dan penataan minimarket sudah sesuai dengan peraturan yang mengikat BPMP seperti Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja dan

61

Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Pembinaan oleh BPMP kepada kelompok sasaran seperti pemberian sosialisasi mengenai Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas BPMP memberikan teguran bagi kelompok sasaran yang melanggar peratutan tersebut seperti: Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, Pemanggilan,

Penutupan

sementara

dan

Pembatalan

izin

administrasi.

d. Pengordinasian

dalam

penyusunan

program,

pengawasan,

pemantauan evaluasi dibidang pelayanan dan perizinan dan penanaman modal. Dalam melaksanakan penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan perizinan mengenai persyaratan dan penataan minimarket BPMP melibatkan kerja sama dengan SKPD lainnya seperti: Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM dan Satuan Polisi Pamong Praja.

VI.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut: 1. Aspek technical feasibility belum memperlihatkan hasil yang positif. Banyaknya

pelanggaran-pelanggaran

(pengusaha

minimarket)

seperti

jam

dari

kelompok

operasional

dan

sasaran jarak

pembangunan, baik jarak terhadap minimarket dengan warung tradisional dan jarak minimarket dengan minimarket. Sehingga pada pelaksanaan kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan seperti terdapat kasus penutupan minimarket oleh masyarakat di Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukabumi.

2. Aspek economic and financial possibility terkait usaha yang dilakukan oleh pemerintah pada proses pembuatan dan pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi pada sisi pengawasan dan penindakan kebijakan masih lemah, sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan pada proses pelaksanaan kebijakan ini.

103

3. Aspek political viability menilai kebijakan ini tidak melanggar peraturan-peraturan sebelumnya yang telah mengatur mengenai persyaratan dan penataan minimarket. Akan tetapi, kebijakan ini tidak diterima oleh pedagang warung tradisional karena kebijakan ini tidak memperhatikan nilai ekonomi kerakyatan. Selanjutnya kelompok sasaran khususnya pengusaha minimarket banyak yang tidak menjalankan kebijakan ini sesuai dengan poin-poin yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 4. Aspek administrative operability menilai Badan Penanaman Modal dan Perizinan telah melaksanakan dan menindak kebijakan ini sesuai prosedur yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja. Pada proses pelaksanaan, pengawasan dan penindakan BPMP dibantu oleh instansi-instansi lain seperti Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1. Sebaiknya pemerintah untuk segera merevisi kembali Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung sesuai dengan aspirasi baik dari pemerintah, masyarakat, akademisi dan stakeholders. Setelah itu pemerintah segera mensosialisasikan peraturannya pada seluruh masyarakat sehingga pada pelaksanaan yang selanjutnya semua

104

kelompok sasaran diharapkan saling mendukung, menjalankan dan mengawasi kebijakan tersebut sesuai dengan apa-apa yang telah pemerintah tetapkan. 2. Kelompok sasaran khususnya pengusaha minimarket sebaiknya melaksanakan kebijakan mengenai

persyaratan

dan penataan

minimarket sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan konflik ditengah-tengah proses pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah, masyarakat khususnya pemilik warung tradisional. Selanjutnya kelompok sasaran terutama pedagang warung tradisional untuk dapat mengetahui kebijakan tersebut agar dapat membantu pemerintah dalam proses pengawasan. 3. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya untuk dapat mengembangkan penelitian ini pada kajian evaluasi kebijakan dengan metode-metode yang mutakhir serta teori-teori yang relefan pada masa penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku : Albrow, Martin. 2000. Globalization, Knowledge and Society. London: Sage Publication. Almond, Gabriel dan Powell, Bingham. 2003. Pendekatan Pembangunan Terhadap Sistem Politik: Dalam Aspek Kebijakan Publik. Jakarta: CV Rajawali. Arifin, Bustanul dan Rachbini, Didik J. 2001. Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik. Jakarta: Gramedia. Barakso, Maryann dkk. 2014. Understanding Political Science Research Methods: The Challange of Inference. New York: Routledge. Bardach, Eugene. 2016. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To More Effective Problem Solving. Washington DC. Sage Publications. Bryman, Alan. 2012. Social Research Methods. New York: Oxford University Press. Buchan, Jenny. 2013. Franchisees as Consumers. New York: Springer. Carrots dkk. 2010. Policy Instrument and Evaluation. New Jersey: Transaction Publisher. Creswell, John C. 2010. Design Research: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dinham, Adam. 2009. Faith, Public Policy and Civil Society: Problems, Policies, Controversies. London: Palgarave Macmillan. Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Fischer, Frank dkk. 2007. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods. Pennsylvania: CRC Press. Flick, Uwe dkk. 2014. A Companion to Qualitative Research. London: Sage Publications. Gerrard, Christoper D. 2011. Global Public Policies and Programs: Implications for Financing and Evaluation. Washington DC: World Bank.

Halperin, Sandra & Heath, Oliver. 2012. Political Research: Methods and Practical Skills. New York: Oxford University Press. Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia. Held, David. 2004. Globalizing World: Culture, Economics and Politics. London: Routledge Publication. Islamy, M Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara. Kustriani, Sri Hardiati. 2015. Modul Pelatihan Analisis Kebijakan: Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Madani, Muhlis. 2011. Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Neuman, W Laurence. 2007. Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Pearson Education Limited. ____________________. 2014. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Pearson Education Limited. Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang: Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Parsons, Wayne. 2014. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana. Raco, J R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan. Cikarang: PT Grasindo. Santana, Septiyawan. 2007. Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Santoso, Purwo. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Shapiro, Ian. 2014. Problems and Methods in the Study Politics. Cambridge: Cambridge University Press. Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. Metodologi Penelitian Sosial : Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: In Media. Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. Subarsono, Agustinus. 2016. Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Gava Media. Suharno. 2013. Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

_______. 2013. Pembelajaran Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. __________. 2008. Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Sumarsono, Sonny. 2009. Manajemen Bisnis Waralaba. Yogyakarta: Graha Ilmu. _______________. 2009. Teori dan Kebijakan Publik: Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu. Winarno, Budi. 2008. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Medpress. Yin, Robert K. 2011. Qualitative Research from Start to Finish. New York: Guildford Press. Jurnal: Juliani, Retno Djohar. 2013. Merintis Usaha Melalui Bisnis Franchise. Rivai, Muchtar M. 2012. Pengaturan Waralaba di Indonesia: Perpektif Hukum Bisnis. Wendra, Erwin. 2014. Kebijakan Publik Larangan Merokok di Tempat Umum. Sumber Dokumen : Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Sumber Lain : www.bandarlampungkota.bps.go.id diakses pada 20 Oktober 2016 Pukul 19.08 WIB www.djpk.depkeu.go.id diakses pada 11 Januari 2017 Pukul 09.10 WIB