Evaluasi Kebijakan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi PRESENTED BY SANDIAGA S UNO Seminar Pascsarjana STIAMI
Jakarta, 17 September 2016
Paket Kebijakan Ekonomi: Berhasilkah?
• Pada Q1 2016, investasi fisik naik 5,5%. Komitmen pemerintah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur terlihat, tapi target meningkatkan kinerja sektor riil justru minus dua%. • Pada triwulan 1 2016, pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh di bawah 5 %. Artinya, 10 paket kebihakan ekonomi pemerintah sampai kuartal satu 2016 tidak punya efek mendongkrak ekonomi Source: Indef 2016
Pengaruh Kebijakan Pada Tingkat Pengangguran
• Lemahnya sektor industri dan pertanian berdampak pada pengurangan lapangan kerja sehingga terjadi PHK. ''Data-data pendukung menunjukkan PHK masif terjadi. Ini karena pemerintah tidak fokus pada 12 paket yang mengakibatkan pengangguran mengalami peningkatan 6,18% Jan 2016 • Source: Indef 2016
9.
Pengaruh Kebijakan Pada Tingkat Investasi
Source: BKPM 2016
• Sepanjang periode tiga bulan pertama 2016, realisasi investasi meningkat 17,6 persen menjadi Rp147 triliun dibandingkan angka pada periode yang sama di tahun 2015. Sayangnya realisasinya hanya Rp545,4 triliun. Jadi belum tampak ada peningkatan investasi riil yang akan memberi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi
Evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Secara umum, sebagian masyarakat sudah cukup setuju dengan arah pembangunan DKI Jakarta sekarang ini, namun masih ada kekecewaan mengenai performa pemerintah daerah dan harapan bahwa kinerja bisa lebih diperbaiki lagi terutama dalam sektor-sektor penunjang kesejahteraan masyarakat.
58.9%
Masyarakat Jakarta merasa pembangunan sudah ada dalam arah yang tepat.
52.1% Masyarakat merasa masih ada yang perlu diubah agar Jakarta lebih maju lagi.
Evaluasi Kinerja Kebijakan yang bersifat infrastruktur paling dianggap memuaskan.
14.2%
Penanganan Banjir
Pembangunan Jalan
Kebersihan kota
12.8% 8.2%
Namun, untuk beberapa aspek yang cenderung krusial, kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta dibawah pimpinan gubernur petahana dianggapkurang maksimal,
bahkan mengecewakan.
Permasalahan utama yang dihadapi warga DKI JAKARTA Pengelolaan sampah
9.5% 9.5%
Pencegahan banjir & genangan
7.9% 7.9%
Peningkatan keamanan
7.9% 5.6%
Selain itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta dianggap mengecewakan terutama dalam penanganan isu yang terkait dengan faktor utama pendukung kesejahteraan masyarakat :
harga bahan pokok dan kesediaan lapangan pekerjaan.
Penilaian terhadap sektor kebijakan yang dianggap mengecewakan 60
Pengendalian harga kebutuhan pokok Penyediaan Lapangan kerja
54.8
40.6 40
29.9
21
13.6 20 0
14.
Makin Baik
Makin Buruk
Tidak Berubah
33
Solusi 1. Menjaga stabilitas harga bahan pokok; 2. Menciptakan lapangan pekerjaan; 3. Membangun sistem pengawasan dan prioritas untuk pengelolaan belanja anggaran Pemerintah Daerah yang lebih efektif. 4. Pembangunan menyeluruh dalam aspek SDM maupun infrastruktur fisik. 5. Menyelenggarakan good governance berbasis transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. . 6. Penanggulangan masalah Jakarta yang menahun yaitu Banjir dan Macet.
Sistem pengelolaan belanja anggaran Pemerintah Daerah
Menggeser fokus dari mencari sumber pendapatan daerah ke pengelolaan belanja anggaran yang berkualitas dan berkeadilan. Membuat daftar prioritas penyerapan anggaran berdasarkan masalah dan dampak yang diinginkan. Membuat sistem evaluasi penyerapan dan realisasi anggaran berdasarkan masalah dan dampak yang diinginkan. Memantau perbandingan antara belanja rutin vs belanja modal; dimana belanja modal harus lebih tinggi daripada belanja rutin.
Pembangunan menyeluruh SDM dan Infrastruktur PEMBANGUNAN MANUSIA 1. Memastikan bahwa program KJP dan KJS yang sudah berlangsung lebih meningkat performanya. 2. Penambahan jumlah guru, dosen, dan tenaga kerja medis untuk mendukung kebutuhan bidang pendidikan dan kesehatan. PEMBANGUNGAN INFRASTRUKTUR Pembangunan infrastruktur akan terfokus pada penguraian titiktitik padat seperti jalan sempit, halte, stasiun, terminal, dan perempatan jalan yang macet. Pembangunan dan revitalisasi ruang publik fungsional seperti pasar, halte, stasiun, terminal, dan tempat wisata. • Pembangunan dan revitalisasi ruang publik rekreasi seperti pantai publik, museum, dan taman kota.
Menyelenggarakan Good Governance
1. Membangun sistem rekrutmen berdasarkan sistem merit. 2. Mendorong perumusan kebijakan berbasis temuan dan fakta lapangan (evidence-based). 3. Membangun budaya baru bagi staf pemerintah daerah yang menekankan pada nilai dimana Jakarta sebagai ibukota negara dengan Menyelenggarakan Goodpenduduk yang majemuk membutuhkan contoh dari seorang pemimpin, bukan sekedar Governance manager.
THANK YOU WWW.SANDIUNO.COM @SANDIUNO FB.COM/SANDISUNO @SANDIUNO
