EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGURANGI PEMANASAN GLOBAL

JRL Vol.7 No.3 Hal. 241 - 258

Jakarta,

November 2011

ISSN : 2085.3866 No.376/AU1/P2MBI/07/2011

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGURANGI PEMANASAN GLOBAL Sundari dan Sri Pratiwi Peneliti Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknolog BPPT Gd2 BPPT Lt.13, Jl.M.H. Thamrin. No.8 Jakarta 10340 Telp.021-3169449; Fax(021)-3192382 E-mail : [email protected] [email protected] Abstrak Konservasi energi nasional merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pengusaha dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, akan kaji sejauh mana pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan konservasi energi yang diterapkan di gedung-gedung perkantoran instansi pemerintah maupun gedung perkantoran BUMN. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) kategori upaya yang dilakukan oleh instansi yang menjadi target sampel. Ketiga kategori tersebut yaitu kategori minor, sedang dan mayor. Kebijakan, program dan upaya penghematan energi yang dilakukan oleh UGM dan PT. PAL berada pada kategori mayor (inovatif). Sedangkan upaya penghematan energi yang dilakukan oleh Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY berada pada kategori sedang. Hasil penghematan energi yang dilakukan oleh instansi yang menjadi target sampel memberikan keuntungan penghematan anggaran dalam pembayaran rekening listrik. Hasil Analisis Cost Benefit menunjukkan bahwa penggantian beberapa fasilitas gedung peralatan kantor bertenaga listrik dengan peralatan hemat energi memberikan keuntungan finansial dalam bentuk penghematan anggaran yang signifikan. Peranan komitmen pimpinan sangat menentukan keberhasilan penerapan program hemat energi dan air. Penghematan energi fosil akan berdampak pada menurunnya emisi GRK. kata kunci : pemanasan global, cost benefit, konservasi energi

Evaluasi Implementasi Kebijakan... JRL. Vol. 7 No. 3, November 2011 : 241 - 258

241

EVALUATION OF ENERGY CONSERVATION POLICY IMPLEMENTATION AS ONE OF THE EFFORTS TO REDUCE GLOBAL WARMING Abstract Energy conservation is the responsibility of national governments, provincial governments, district / city governments, employers and society. In this regard, it is conducted in this study is to examine the extent to which local governments implement energy conservation policies applied in office buildings or government owned office buildings. The study results show that there are 3 (three) categories of the efforts made by the agency that became the target sample. The third category is the category minor, moderate and major. Policies, programs and energy saving measures carried out by UGM and PT. PAL is the major categories (innovative). While the energy saving measures undertaken by the agency PUP - ESDM provinces DIY is in the middle category. The results of the energy savings made by the agency that became the target sample benefits budget savings in the payment of electricity bills. Cost Benefit Analysis of results showed that the replacement of some facilities building electric-powered office equipment with energy-efficient appliances provide financial benefits in the form of significant budget savings. The role of leadership commitment will determine the successful implementation of energy saving programs and water. Fossil energy savings will decrease the GHG emissions . keywords : global warming, cost benefit, energy conservation

242

Sundari dan Sri P., 2011

I. 1.1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Instruksi Presiden No. 10/2005 mengenai Penghematan Energi merupakan keputusan cerdas yang pantas disambut baik sebagai langkah untuk membuat konservasi energi gerakan nasional. Konservasi energi sebagai pilar manajemen energi nyaris terabaikan dalam perencanaan dan praktek pembangunan di Indonesia kurun yang cukup lama. Akibatnya, meskipun belum semua komponen masyarakat telah memiliki akses yang memadai terhadap energi, namun konsumsi energi di Indonesia termasuk kategori boros, bahkan termasuk yang terboros di Asia. Output yang dihasilkan Indonesia dibandingkan jumlah energi yang dikonsumsi masih terlalu kecil. Dalam situasi Indonesia dimana pelayanan terhadap energi masih rendah (rasio elektrifikasi nasional 53 persen, BBM belum menjangkau semua wilayah di Tanah Air, gas bumi masih merupakan barang langka yang nyaris belum menjangkau rumah tangga, dstnya), maka peningkatan produksi migas, pembangunan prasarana energi serta berbagai upaya di sisi penyediaan (supply) itu memang mesti ditempuh. Namun bahwa upaya-upaya tersebut dapat dilakukan tanpa memperhatikan konservasi energi baik di sisi permintaan (demand) maupun dalam proses supply-nya adalah suatu hal yang mesti kita koreksi. Menjadikan krisis energi kini sebagai momentum untuk memulai gerakan konservasi energi nasional merupakan langkah yang tepat. Namun, untuk menjamin keberlanjutan gerakan konservasi serta memantapkan peranan konservasi energi sebagai pilar manajemen energi nasional, maka sejumlah hal yang lebih detil serta yang bersifat fundamental perlu dikembangkan. Alasan efisiensi dan ekonomi makro dari dibutuhkannya konservasi energi di Indonesia adalah intensitas energi Indonesia yang terlalu tinggi dibandingkan negara lain di Asia maupun dunia. Indikator intensitas

energi, yang menunjukkan perbandingan antara jumlah energi yang dikonsumsi dengan output (GDP) yang dihasilkan, jelas menunjukkan Indonesia termasuk negara yang boros penggunaan energinya. Pemerintah mulai menyadari pentingnya upaya konservasi energi, hal ini dipertegas dengan dikeluarannya Inpres Nomor 2 Tahun 2008 tentang penghematan energi dan air. Inti dari Inpres Nomor 2 Tahun 2008 adalah Pemerintah menghimbau kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan upaya penghematan energi dan air. Pemerintah dapat memetik keuntungan dari konservasi energi. Subsidi BBM yang besar, biaya penyediaan BBM dan listrik, pembangunan prasarania energi, biaya mengurangi dampak lingkungan dapat diturunkan. Dengan demikian, kemampuan melakukan konservasi energi memperkokoh daya saing industri dan produktivitas nasional. Potensi “energy saving” dengan melakukan konservasi energi di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Sebuah studi Bank Dunia menyimpulkan bahwa-tanpa penambahan biayapun-konsumsi energi industri di Indonesia dapat dihemat 8%. Dengan sedikit investasi, penghematan konsumsi energi dapat diturunkan hingga 23%. Studi yang dilakukan Departemen ESDM memperkirakan potensi konservasi energi nasional antara 20-30%: di sektor industri 15-30%, transportasi 25%, rumah tangga dan komersial 10-30%. Konservasi energi perlu dilakukan bukan karena negara sekarang secara finansial mengalami kesulitan untuk menyediakan energi secara murah, tetapi karena secara fundamental konservasi energi akan membuat pola konsumsi energi nasional menjadi lebih sehat. Upaya konservasi energi perlu dilakukan untuk menjamin kontinuitas penggunaan energi di Indonesia. Salah satu upaya konservasi energi yang dapat dilakukan adalah penghematan listrik.


243

Penghematan listrik dapat dilakukan pada bangunan gedung. Pada umumnya, penggunaan atau konsumsi listrik terbesar pada bangunan gedung terserap pada AC dan pencahayaan. Prosentase penggunaan listrik pada bangunan gedung dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1. Prosentase pengggunaan listrik pada bangunan gedung No

Jenis Peralatan Listrik

Prosentase Konsumsi Listrik (%)

1

Air Conditioning (AC)

50

2

Pencahayaan

18

3

Lift

12

4

Pompa Air

10

5

Lain-Lain

10

Sumber : Materi Workshop Improvement of Asset Management Administration, Energi Conservation Program on UGM, Socialization and Survey (2009) 1.2

Tujuan Mengevaluasi implementasi kebijakan konservasi energi dan melihat cost benefit dari implementasi kebijakan konservasi energi pada instansi pemerintah dan BUMN, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menyusun program terkait dengan konservasi energi. 1.3

Ruang Lingkup Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut: • Identifikasi upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan BUMN (dalam hal ini Univesitas Gajah Mada, Dinas PUP dan ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan PT. PAL) terkait dengan Inpres Nomor 2 tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Inpres Nomor 13 Tahun 2011 tentang penghematan energi dan air. 244

•

•

Analisis cost benefit implementasi kebijakan penghematan energi terutama listrik pada ketiga instansi tersebut Menyusun skenario kebijakan terbaik untuk penghematan energi listrik pada instansi pemerintah (Dinas dan Perguruan Tinggi) dan BUMN

1.4

Batasan Penelitian dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: • Evaluasi implementasi kebijakan pada dengan melihat cost benefit dari penerapan kebijakan penghematan energi • Evaluasi implementasi kebijakan konservasi energi dilakukan untuk bangunan dan gedung pada instansi pemerintah dan BUMN. • Instansi yang dijadikan sampel atau studi kasus penelitian adalah perguruan tinggi, instansi pemerintah dan BUMN. Perguruan Tinggi, instansi pemerintah dan BUMN yang menjadi kasus penelitian adalah Universitas Gajah Mada (UGM),Dinas PUP dan ESDM, dan PT. PAL. II.

TINJAUAN TERKAIT DENGAN PEMANASAN GLOBAL

2.1 Kontribusi Sektor Energi terhadap Emisi Gas Rumah Kaca Saat ini konsumsi energi dunia masih didominasi oleh sumber energi fosil. Sumber energy fosil berupa minyak bumi gas dan batubara secara alamiah jumlahnya terbatas. Namun penggunaannya, terutama di sektor transportasi masih belum dapat tergantikan oleh sumber energi lain, seperti energi terbarukan. Mengingat kecenderungan penggunaan energi fosil yang terbatas ini akan terus meningkat di masa-masa yang akan datang dan terkait dengan isu perubahan iklim, negara-negara dunia mulai mempertimbangkan mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif energi. Sundari dan Sri P., 2011

Perubahan iklim pada dasarnya mempengaruhi semua sektor yang ada, termasuk sektor energi. Kegiatan di sektor energi, baik kegiatan penyediaan maupun penggunaan energi, menghasilkan gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan perubahan iklim. Namun sebaliknya, perubahan iklim yang telah diidentifikasi dapat menyebabkan perubahan lingkungan (fisik, kimia dan biologis), akan mempengaruhi kegiatankegiatan di sektor energi. Salah satu contoh pengaruh perubahan iklim pada sektor energi adalah berkurangnya pasokan air akibat meningkatnya kekeringan sehingga kondisi iklim menjadi ekstrem, yang mengganggu kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Berdasarkan data yang disusun oleh PEACE, 2007, sektor energi hanya menyumbang 9% atau sebesar 275 Mton CO 2 e dari total emisi GRK Indonesia pada tahun 2005 yaitu 3.014 Mton CO2e. Penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia adalah sektor kehutanan sebesar 75% dari total emisi Indonesia tahun 2005, yang disebabkan pembukaan hutan dan perubahan fungsi lahan. Namun demikian dengan diperketatnya pengawasan pemanfaatan hutan dan lahan, serta dengan meningkatnya penggunaan energi fosil, emisi GRK dari sektor energi diperkirakan akan meningkat 3 (tiga) kali lipat dan menjadi sektor penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia. Dalam mengantisipasi perubahan iklim, usaha yang harus dilakukan, yaitu upaya-upaya mitigasi, yaitu usaha-usaha penurunan emisi gas-gas rumah kaca; dan upaya-upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. 2.2 Kebijakan Umum di Sektor Energi terhadap Perubahan Iklim Untuk dapat menjamin pemenuhan kebutuhan energi dan sekaligus mengantisipasi isu-isu perubahan iklim secara menyeluruh di sektor energi, perlu dilaksanakan analisa kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi serta penyusunan

peraturan dan program yang memasukkan unsur-unsur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam upaya mitigasi perubahan dari sektor energi, hal yang menjadi sorotan utama adalah berapa besar emisi GRK yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan di sektor energi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi - Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Pusdatin - DESDM,), emisi GRK dari sektor energi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1990, emisi GRK dari sektor energi tumbuh sebesar 7% per tahun dengan pertumbuhan tercepat di sektor pembangkitan listrik, yaitu sebesar 9% per tahun Pertumbuhan emisi GRK dari sektor energi ini sejalan dengan pertumbuhan pemakaian energi final Indonesia (7% per tahun) yang masih didominasi oleh energi fosil, khususnya minyak bumi (Gambar 1).

Gambar 1.Penyediaan energi primer (diolah dari statistik DJLPE, 2006) Pada sisi penyediaan energi, energi primer Indonesia juga sangat tergantung energi fosil (Gambar 2).


245

energi primer Indonesia pada tahun 2025 (Gambar 3).

Gambar 2. Penyediaan energi primer(diolah dari statistik, DJLPE, 2006)

Gambar 3 Perpres 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional

Mengingat semakin terbatasnya minyak bumi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan kebijakan energi mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi, menitikberatkan pada pemanfaatan energi alternatif dan mendorong efisiensi di sektor energi. Kebijakan energi ini ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Perpres 2006 menetapkan sasaran pada tahun 2025 yaitu: a) tercapainya elastisitas energi lebih kecil 1 (satu) b) terwujudnya energi (primer) mix yang optimal, dengan pangsa masingmasing jenis energi: • minyak bumi sebesar-besarnya 20% • batubara minimal 33% • gas bumi minimal 30% • energi baru terbarukan minimal 17% Untuk mencapai target tersebut di atas, disusun Blueprint Pengelolaan Energi Nasional (Blueprint PEN). Khususnya upaya diversifikasi energi. Pada Blueprint PEN disusun Rencana Umum diversifikasi energi, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis energi yang akan memenuhi pangsa bauran

Apabila dihitung emisi GRK yang timbul berdasarkan pemakaian energi primer tersebut, maka akan diperoleh proyeksi emisi GRK dari sektor energi seperti pada Gambar 4. Dengan demikian tanpa adanya usaha-usaha diversifikasi dan konservasi energi, emisi GRK dari sektor pembangkit pada tahun 2025 akan naik menjadi 6 (enam) kali lipat dari emisi GRK pada saat ini, menjadi sebesar 2.167 juta ton CO2e. Sedangkan dengan asumsi usaha-usaha diversifikasi dan konservasi energi berjalan sesuai dengan rencana, emisi GRK dari sektor energi pada tahun 2025 akan naik 3 (tiga) kali lipat dari emisi GRK saat ini, yaitu sebesar 1.100 juta ton CO2e.

246

III.

METODOLOGI

Dalam mengevaluasi implementasi kebijakan konservasi energi dilakukan dengan menggunakan pendekatan Regulatory impact Assessment (RIA) dan menekankan pada analisis cost benefit. Tahapan dari Regulatory impact Assessment (RIA) dapat dilihat pada gambar 4. Sedangkan tahapan analisis cost benefit dapat dilihat pada gambar 6.


P e ru m u sa n M a s a la h

A sse ssm e n t M a n fa a t d a n B ia ya

P e n e n tu a n O p si T e rb a ik P e ru m u sa n S tra te g i

IV. 4.1 A.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E nergi T erba ru kan

idi )

K ebutuhan & P e nggunaan B elum E fisien

P rogram K onservasi E nergi

Identifikasi Instansi P em erintah yang W ajib M elakukan K onservasi E nergi

P enentuan O bjek/Lingkup G edung Instansi P em erintah yang akan dievaluasi

P enetapan Indikator E valuasi & C ost B enefit

D esain K uisioner E valuasi

S urvai

P erhitungan C ost B enefit

Evaluasi &A na lisis

Kebijakan Penghematan Listrik Universitas Gajah Mada Penertiban Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan PP Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan awal berubahnya status UGM menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Peraturan yang disusul PP Nomor 153 Tahun 2000 resmi menetapkan status UGM menjadi BHMN. Dengan berubahnya status UGM menjadi BHMN menuntut UGM untuk melakukan pembiayaan secara mandiri tidak tergantung pada APBN. Pembiayaan mandiri berasal dari iuran semesteran mahasiswa lama dan uang masuk mahasiswa baru. Besarnya iuran semesteran dan uang masuk dari mahasiswa lama dan baru jumlahnya sangat terbatas untuk membiaya keperluan UGM secara kelembagaan. Keterbatasan pembiayaan tersebut menuntut UGM untuk menempuh sejumlah kebijakan antara lain adalah kemitraan dan menekan biaya operasional listrik di lingkungan UGM. Kebijakan penekanan biaya operasional listrik di UGM merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan UGM

K etersedia an E nergi F osil(S ubs

Identifikasi Kebijakan

Gambar 4. Tahapan Regulatory impact Assessment (RIA)

K ebutuhan E ne rgi P ada S ektor R um ah T a ngga, T ranspo rtasi, Industri,K om ersial

Identifikasi Masalah

Id e n tifika si A lte rna tif T in d a ka n

K onsultasi dan K om unikasi

K onsultasi dan K om unikasi

Id e n tifika si T u ju an d a n S a sa ra n

K risis E nergi F osil di Indonesia

A nalisis C ost B enefit

R ekom endasi

Gambar 6. Tahapan Analisis Cost Benefit


247

untuk mengatasi keterbatasan biaya pada tahun 2000 sekaligus merupakan kebijakan untuk melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2008 tentang penghematan energi dan air. Kebijakan terkait dengan penghematan listrik di UGM yang terinventarisir adalah: 1) SK Rektor UGM No. 169/P/SK/ HT/2005, tentang Pembagian Biaya Pemakaian Listrik di UGM. 2) Surat Edaran Rektor UGM Nomor 4841/PII/Dir-PPA/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengoperasian AC di lingkungan UGM. Berdasarkan surat edaran tersebut, hal-hal yang diatur adalah: a) Untuk semua unit kerja kecuali unit-unit yang perlu pendinginan (seperti labaratorium), pada pagi hari AC dihidupkan mulai pukul 10.00 WIB dan pada sore hari AC dimatikan 1 (satu) jam sebelum pulang kantor b) Ruangan yang relatif besar dan dengan fentilasi yang baik sehingga suhu udara < 260 C, tidak menggunakan AC, kecuali untuk keadaan-keadaan yang khusus c) Pemakaian lampu penerangan disesuaikan dengan kebutuhan, diutamakan memakai lampu hemat energi dan maksimalkan penggunaan jendela untuk sumber penerangan d) Untuk lampu jalan, lampu ruang diluar dimatikan paling lambat jam 06.00 pagi dan mulai dinyalakan jam 18.00 sore e) Universitas akan melakukan pemeriksaan dan monitoring terhadap perkembangan efisiensi konsumsi energi 3) SK Rektor UGM No. 144/P/SK/ HT/2007, tentang Ketentuan Teknis Pengelolaan Fasilitas Listrik dan Sanksi Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik di UGM. 4) SK Rektor UGM No. 4721/PII/DirPPA/2008, tentang penghematan pemakaian listrik 248

5) SK Rektor UGM No. 28/PII/SK/ HT/2010, tentang Pengangkatan Auditor Energi Listrik UGM. B.

Dinas PUP dan ESDM Provinsi DIY Pemerintah Provinsi DIY telah mulai melaksanakan kebijakan penghematan energi. Pelaksanan penghematan energi pada kantor di lingkungan pemda provinsi, baru di laksanakan di Kantor Dinas PUP – ESDM, sementara di Kantor Pemda Propinsi di Kepatihan belum dilaksanakan. Kebijakan yang terkait dengan penghematan energi dan listrik, yaitu: 1) SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY Nomor 188.45/164 tentang Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Dinas PUP dan ESDM Provinsi DIY. Dalam SK tersebut, tugas dari gugus tugas penghematan energi dan air Dinas PUP dan ESDM yaitu: a) Menyusun Program penghematan energi dan air di lingkungan Dinas PUP dan ESDM Provinsi DIY. b) Menyusun SOP pelaksanaan penghematan energi dan air di lingkungan Dinas PUP dan ESDM Provinsi DIY c) M e l a k u k a n k o o r d i n a s i pelaksanan penghematan energi dan air dengan tim pelaksana penghematan energi dan air; dan Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air pada Unit-Unit di Lingkungan Dinas PUP dan ESDM DIY d) Melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan saran untuk pelaksanaan penghematan energi dan air dilingkungan Dinas PUP dan ESDM DIY e) M e l a k u k a n p e n g a w a s a n pelaksanaan penghematan energi dan air di lingkungan Dinas PUP dan ESDM DIY f) Menyampaikan laporan tertuliis mengenai hasil pelaksanaan Sundari dan Sri P., 2011

penghematan energi dan air di lingkungan Dinas PUP dan ESDM kepada Kepala Dinas PUP dan ESDM Propinsi DIY setiap 6 (enam) bulan sekali 2) SK Kabid ESDM Provinsi DIY No. 188.45/165, tentang Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Bidang ESDM. Berdasarkan SK tersebut, tugas dari Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air bidang ESDM adalah: a) Menyusun program penghematan energi dan air di lingkungan Bidang ESDM b) Melaksanakan program dan kegiatan penghematan energi dan air di lingkungan Bidang ESDM c) Melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan saran untuk pelaksanaan penghematan energi dan air di lingkungan bidang ESDM d) M e l a k u k a n p e n g a w a s a n pelaksaaan penghematan energi dan air di lingkungan bidang ESDM e) Menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan penghematan energi dan air di lingkungan Bidang ESDM kepada Kepala Bidang ESDM setiap 6 (enam) bulan sekali C.

PT. PAL PT. PAL merupakan salah satu BUMN yang dianggap strategis sejak tahun 2010. PT. PAL sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dianggap startegis, harus mampu meningkatkan konstribusi di bidang perkapalan kepada pemerintah. Beberapa kebijakan yang ditempuh PT. PAL dalam rangka meningkatkan kontribusi kepada pemerintah di bidang perkapalan adalah dengan melakukan efisiensi biaya operasional, mengimplemntasikan program penghematan energi listrik dan penghematan penggunaan listrik untuk pendingin ruangan (AC). Kebijakan-kebijakan tersebut

dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Direktur PT. PAL sebagai berikut: 1) Surat Edaran Nomor: SE/3/70000/ II/2009 tentang Efisiensi Biaya Operasional Perusahaan. Dalam Surat Edaran tersebut, Kepala Unit Kerja dihimbau untuk melakukan penghematan biaya melalui: a) Kontrak tenaga cleaning service hanya diperuntukkan pembersihan ruang basah atau kamar mandi WC/toilet dengan perhitungan sesuai JO yang diperlukan dan untuk kontrak jasa kebersihan kawasan b) Menghapus kontrak jasa kurir pengantar surat di setiap unit kerja c) Perhitungan JO dan kontrak jasa cleaning service dilakukan oleh Divisi Kawasan d) Penghematan penggunaaan air tawar/bersih, untuk biaya penggunaan air tawar keperluan proyek dibebankan pada biaya proyek yang bersangkutan e) Tidak menggunakan AC, kecuali bila berakibat kerusakan material atau personil yang ada didalam ruangan tidak dapat melakukan aktifitas kerja f) P e n g h e m a t a n p e n g g u n a a n listrik dan penerangan dengan mengurangi plafon listrik penerangan unit kerja sampai dengan 50 %, kecuali untuk kegiatan produksi g) P e n g u r a n g a n p l a f o n b i a y a penggunaan telepon eksternal PT. PAL sebesar 30 % kelebihan plafon menjadi tanggung jawab kepala unit kerja h) Setaip kepala unit bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan tersebut 2) Surat Edaran Nomor: SE/14/700000/ VII/2010 tentang Implementasi Program Penghematan Penggunaan Listrik.


249

Dalam surat edaran tersebut, setiap unit kerja dihimbau untuk melaksanakan implementasi program penghematan penggunaan daya listrik di lingkungan kerja dengan mengurangi penggunaan energi listrik sebagai berikut: a) M e n g h i d u p k a n l a m p u s a a t diperlukan penerangan untuk membaca, bila tidak digunakan harus dalam keadaan padam b) Membuka jendela atau tirai bila ada untuk mendapatkan penerangan ruangan c) Menghidupkan AC paling cepat jam 12.00 kecuali ruangan tidak memiliki fentilasi udara, dapat dihidupkan jam 10.00 d) Mengatur temperatur udara ruangan pada teperatur 26 C e) Mengurangi 50 % penggunaan lampu penerangan ruangan kantor kantor saat diperlukan f) Efisiensi penggunaan ruangan kerja (Untuk Kadiv dapat menggunakan 1 ruangan, dan Kadep diusahakan ada penggabungan ruangan) g) Melakukan penggantian jenis lampu dengan lampu “Hemat Energi” secara bertahap h) M e m a t i k a n a l i r a n l i s t r i k k e peralatan yang tidak operasional i) Memperhitungkan biaya/tarif setiap penggunaan listrik oleh subkon 3) Surat Edaran Nmor SE/08/70000/V/2011 tentang Penghematan Penggunaan Listrik Untuk Pendingin Ruangan (AC) Surat Edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penghematan pengeluaran biaya perusahaan khususnya pengurangan biaya overhead, diperintahkan untuk tidak mengoperasikan mesin pendingin ruangan (AC) kantor dan lain-lain, kecuali: a. Ruang / gudang penyimpanan material – material khusus (bahan makanan, elektronika, bahan kimia, dll) 250

b. Ruang mesin khusus (R. Server, R. Mesin PABX Sentral telepon, R. Mesin Sentral Listrik 20 KV, R. Mesin Control Lift, R. Kalibrasi, dll) c. Ruang pelayanan tamu resmi perusahaan / VVIP Pengkondisian temperatur ruang kantor dapat menggunakan kipas angin (fan elektrik) dan membuka jendela ruangan pada saat ruang kantor digunakan 4.2 A.

Program dan Upaya Penghematan Listrik Universitas Gajah Mada Beberapa program yang dilakukan UGM untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Inpres Nomor 13 Tahun 2011 tentang penghematan energi dan air yaitu : a) Program penggunaan refrigeran hidrokarbon cryogas-22 pada mesin AC b) Mengadakan lomba konservasi energi c) Penggunaan lampu yang hemat energi d) Pelatihan dan pembinaan mental karyawan terhadap pentingnya upaya penghematan energi e) Penggunaan mesin AC dengan refrigeran Hidrokarbon Cryogas-22 f) Penggunaan capasitor bank yang mampu mengkompilasi daya reaktif sehingga dapat menghemat listrik secara nasional g) Pembangunan gedung baru di lingkungan UGM di 4 (empat) fakultas yang didesain dengan konsep hemat energi. Keempat gedung yang telah didesain dengan konsep hemat energi tersebut yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Konsep hemat energi yang dilakukan Sundari dan Sri P., 2011

pada saat pembangunan keempat gedung tersebut antara lain adalah pemilihan peralatan listrik yang efisien, misalnya lampu penerangan yang menggunakan LHE, dan pemilihan genset yang tidak boros (tidak menyerap banyak listrik). B.

Dinas PUP dan ESDM Provinsi DIY Beberapa program yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2008, yaitu: 1) Pemantauan di Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, melalui: a. Audit energi di Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY yang bermitra dengan Kementerian ESDM dengan konsentrasi di Kantor Bumijo b. Melaksanakan rekomendasi hasil audit Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, dengan rekomendasi penggantian lampu TL T8 dengan lampu TL T 5 dan penggantian AC c. Pemantauan rutin penggunaan energi listrik tiap tahun dengan membandingkan rekening listriknya 2) Peningkatan SDM, melalui: a. Pelatihan audit energi untuk aparat Kabupaten/Kota yang menangani energi b. Mengirim pelatihan/Workshop ke Pusat adanya program kemitraan audit energi 3) Melakukan kemitraan audit energi C.

1)

PT. PAL Beberapa program dan upaya untuk penghematan listrik pada PT. PAL Indonesia sebagai berikut: Penekanan Biaya Listrik a. Pengaturan beban listrik secara efektif dan efisien di area bengkel, proyek dan kantor. b. Pemilihan jenis beban peralatan listrik yang hemat listrik sasaran utama lampu penerangan umum dan darurat Kapal.

2) Pengaturan Instalasi Penerangan. Pengaturan instalasi yang efektif dengan sasaran pengaturan titik beban penerangan di area produksi, maupun area umum sesuai kebutuhan. 3) Sosialisasi Program. Melakukan sosialisasi program reduce cost pemakaian listrik ke Unit Kerja serta didukung pemanfaatan pamlet atau stiker dengan tujuan mendorong seluruh karyawan untuk dapat berpartisipasi dalam program ini. 4) Pengaturan waktu penggunaan beban puncak. Melakukan pengaturan pemakaian peralatan listrik daya tinggi di Unit Kerja dengan menghindari penggunaan pada Waktu Beban Puncak (WBP) dari jam 18.00 – 22.00 antara lain penggunaan crane, studwelding,kompressor , bending dan lain sebagainya. 5) Implementasi Lampu Hemat Energi ES (Energy Saving). a) Penggantian bertahap lampu merkuri penerangan lampu jalan PJU dengan jenis Energy Saving. Melakukan penggantian bertahap terhadap lampu penerangan merkuri pada penerangan jalan umum (PJU) dengan lampu penerangan jenis ES yang hemat energi antara lain dari lampu nerkuri jenis HPLN atau ML 250 W ke lampu jenis ES 65 W, adapun pelaksanaan untuk jalan utama menjadi wewenang Divisi Kawasan, sedangkan jalan di internal unit kerja menjadi tanggung jawab Unit Kerja yang bersangkutan b) Penggantian bertahap Penerangan Bengkel/listrik Darurat Kapal. Penggantian terhadap lampu pada lingkup bengkel. Penerangan listrik. Darurat Kapal dengan jenis ES di unit kerja masing-masing. 6) Penggunaan Speed Drive Control Blower bengkel-bengkel. Melakukan penyempurnaan sistem


251

pengaturan Daya Blower (exhaust) bengkel dengan penambahan peralatan pengaturan daya Speed Drive Control Motor blower dengan tujuan pemakaian besarnya konsumsi daya listrik disesuaikan dengan temperatur area bengkel secara otomatis sesuai kebutuhan di area masing-masing unit kerja. 7) Penghematan Pemakaian Beban di Seluruh Unit Kerja. a) AC setting 260 C. Melakukan gerakan serentak dengan melakukan pengaturan setting temperatur AC 26 C kecuali tempat khusus. b) Mematikan AC 45 menit lebih awal. Mematikan AC ruangan di kantor 45 menit lebih awal kecuali tempat penyimpanan khusus. c) Mematikan lampu ruangan yang tidak dipakai (seperlunya). Mematikan lampu ruanganruangan yang tidak digunakan. d) Pengurangan lampu kantor = 50%. Mengurangi atau mematikan lampu ruangan kantor sampai dengan 50%. e) Penggunaan Lampu Meja. Secara bertahap dapat mengunakan lampu meja kerja (daya kecil) yang lebih fokus. f) Menggunakan fan dan lampu penerangan kantor atau bengkel saat digunakan bekerja. Menghidupkan lampu saat jam kerja dan mematikan atau meminimalkan saat istirahat dan mematikan lampu saat pulang kerja. 8) Pemakaian Sub Kontraktor Khusus. Memperhitungkan pemakaian listrik subkontraktor antara lain : a. Memperhitungkan setiap biaya pemakaian beban peralatan listrik milik subkontraktor yang digunakan di PT.PAL (a.l mesin las, kompressor) yang menggunakan Daya Listrik PT. PAL yang tertuang 252

pada setiap Surat Perintah Kerja (SPK) Proyek atau SPER dengan pengendalian langsung Unit Kerja masing-masing dan monitoring oleh Divisi Kawasan. b. Apabila pemakaian Supply Listrik PT. PAL oleh subkontraktor yang ditunjuk pihak Owner Proyek maka Kepala Proyek masingmasing atau Kepala Departemen yang ditunjuk Kepala Unit kerjanya harus melaporkan ke Divisi Kawasan untuk dilakukan kontrak pemakaian listrik PT. PAL Indonesia (Persero). 9. Pemantauan Pelaksanaan. Pemantauan dilakukan dengan inspeksi/patroli secara rutin oleh TIM Kawasan ke seluruh Unit Kerja bekerja sama dengan Unsur pengelola dukungan / fasilitas masing-masing Unit Kerja. 10. Partisipasi masing-masing Unit Kerja. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan penghematan Listrik Perusahaan, masing-masing unsur Dukungan/Fasilitas di Unit Kerja menunjuk Person In Charge (PIC) yang bertugas melakukan pengendalian rutin terhadap terlaksananya Program Reduce Cost pemakaian listrik ini. Analisis Cost Benefit Inpres Nomor 2 Tahun 2008 tentang penghematan energi dan air dikeluarkan tahun 2008. Pada tahun tersebut instansi pemerintah dan BUMN diwajibkan melaksanakan penghematan energi dan air, terutama listrik. Untuk mengimplementasikan Inpres tersebut, instansi pemerintah dan BUMN menyusun kebijakan dan program penghematan energi. Namun, agar kebijakan dan program yang telah disusun dan dijalankan tersebut membawa manfaat dan dampak positif bagi penghematan energi nasional maka perlu dilakukan analisis cost benefit. Upaya penghematan energi yang telah dilakukan oleh instansi yang menjadi 4.3


target sampel, ada yang mulai terlihat dampaknya pada penghematan listrik seperti penggunaan peralatan hemat listrik seperti Refrigenerator Hidrokarbon Cryogas-22 pada mesin AC yang dilakukan UGM; audit energi yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Daerah Khusus Ibukota Yogyakarta; dan beberapa program penghematan yang dilakukan PT. PAL.

dari hasil kemitraan audit energi dapat dilihat pada tabel 3 sampai tabel 6. C.

PT PAL Upaya yang dilakukan PT. PAL dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penghematan energi adalah melakukan efisiensi biaya operasional, mengimplementasikan program penghematan energi listrik

Tabel 2. Penghematan yang diperoleh dari penggunaan mesin refrigeran hidrokarbon cryogas-22 oleh UGM Mesin Indikator

Freon R-22

Refrigeran Hidrokarbon Cryogas-22

Penghematan (Benefit)

Daya Listrik Per Bulan (KWH)

30 x 10 x 4 x 220 x 30 = 7.920 KWH

30 x 10 x 3,2 x 220 x 30 = 6.336 KWH

7.920 – 6.336 KWH = 1.584 KWH

Biaya Listrik Per Bulan

7.920 KWH x Rp. 550,-/KWH = Rp. 4.356.000

6.336 KWH x Rp. 550,-/KWH = Rp. 3.484.000

Rp. 4.356.000 - Rp. 3.484.000 = Rp. 871.200

Biaya Listrik Per Tahun

Rp. 4.356.000 x 12 Bulan = Rp. 52.272.200

Rp. 3.484.800 x 12 Bulan = Rp. 41.817.600

Rp. 871.200 x 12 Bulan = Rp. 10.454.400

A.

Universitas Gajah Mada Penghematan listrik dan penghematan biaya (benefit) yang diperoleh dengan penggunaan refrigenerator hidrokarbbon cryogas-22 pada mesin AC dapat dilihat pada tabel 2. B.

Dinas PUP dan ESDM Provinsi DIY Audit energi yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Daerah Khusus Ibukota Yogyakarta dilakukan melalui kemitraan dengan sejumlah instansi pemerintah dan industri. Kemitraan audit energi tersebut sudah mulai dijalankan sejak tahun 2009. Pada 2009, terdapat 17 (tujuh belas) instansi pemerintah dan 9 (sembilan) industri yang melakukan kemitraan. Pada tahun 2010 terdapat 3 (tiga) instansi pemerintah dan 10 (sepuluh) industri yang melakukan kemitraan. Hasil kemitraan tersebut telah membawa dampak terhadap pemghematan listrik. Penghematan listrik yang diperoleh

dan penghematan penggunaan listrik untuk pendingin ruangan (AC). Upaya penghematan energi listrik yang dilakukan PT. PAL telah membawa dampak terhadap pengurangan tagihan listrik, terutama terlihat jelas penurunannya pada bulan Juli ke Agustus 2011. Penghematan listrik yang terjadi pada bulan Agustus 2011 di PT. PAL salah satunya disebabkan karena terjadinya penurunan beban listrik pada beberapa gardu. Gardu yang mengalami penurunan beban listrik per gardu bulan Juni – Agustus 2011 dapat dilihat pada tabel 8. 4.4

Skenario terbaik untuk Penghematan Energi Mengingat pentingnya upaya untuk mengimplementasikan penghematan energi listrik bagi semua pihak, guna mencapai target penghematan energi nasional sebesar 20 %, maka perlu disusun suatu skenario


253

terbaik untuk penghematan energi listrik di Instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD, serta Lembaga Pendidikan. Adapun skenario terbaik tersebut berupa: a) Peninjauan ulang sistem teknis dan perbaikan arsitektur bangunan. b) Perbaikan prosedur operasionil secara manual. c) Perbaikan prosedur operasionil secara otomatis. d) Pemasangan alat penghemat listrik di seluruh instalasi. e) Perbaikan kwalitas daya listrik. 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitian: 1) Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) kategori upaya yang dilakukan oleh instansi yang menjadi target sampel. Ketiga kategori tersebut yaitu kategori minor, sedang dan mayor. 2) Kebijakan, program dan upaya penghematan energi yang dilakukan oleh UGM dan PT. PAL berada pada kategori mayor (inovatif).Sedangkan upaya penghematan energi yang dilakukan oleh Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY berada pada kategori sedang. 3) Pengelompokkan kategori mayor dan minor didasarkan pada seberapa besar upaya penghematan yang dilakukan ditinjau dari sisi penggunaan peralatan dan penganggaran untuk melaksanakan penghematan energi 4) Hasil penghematan energiyang dilakukan oleh instansi yang menajdi target sampel memberikan keuntungan penghematan anggaran dalam pembayaran rekening listrik. 5) Hasil Analisis Cost Benefit menunjukkan bahwa penggantian beberapa fasilitas gedung peralatan kantor bertenaga listrik degan perlatan hemat energi memberikan keuntungan finansial dalam bentuk penghematan anggaran yang dignifikan. 254

6) Peranan komitmen pimpinan sangat menentukan keberhasilan penerapan program hemat energi dan air. 5.2 Saran Sesungguhnya program hemat energi memberikan keuntungan pada semua pihak, konsumen bisa mengurangi pembayaran rekening, perusahaan listrik tidak dikejar-kejar untuk membuat pembangkit baru, pemerintah bisa mengurangi jumlah rencana hutang. Program penghematan listrik adalah bukan sekedar masalah teknis semata, melainkan merupakan pertimbangan dan keputusan manajemen, terutama ditinjau dari segi keuangan. Saran akan diberikan dari dua aspek yaitu aspek teknis dan aspek kebijakan. 1) Saran perbaikan untuk aspek teknis Saran perbaikan untuk aspek teknis adalah sebagai berikut: a) Peninjauan ulang sistem teknis dan perbaikan arsitektur bangunan. b) Perbaikan prosedur operasionil secara manual. c) Perbaikan prosedur operasionil secara otomatis. d) Pemasangan alat penghemat listrik di seluruh instalasi. e) Perbaikan kualitas daya listrik. 2) Saran perbaikan untuk aspek kebijakan Saran perbaikan untuk aspek kebijakan sebagai berikut: Kebijakan untuk menghadapi, Untuk mendorong agar karyawan / pegawai termotivasi mematuhi instruksi penghematan energi dan air, perlu dilakukan upaya-upaya tersebut di bawah ini: a) Memenuhi kebutuhan dasar energi listrik bagi karyawan/ pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar tidak sekedar memberikan suplai energi dalam jumlah berlebih, kebutuhan dasar energi listrik untuk berbagai Sundari dan Sri P., 2011

b)

c)

d)

e)

keperluan tiap orang perlu diukur secara seksama dan rasional. Penghematan energi dilakukan pada porsi konsumsi energi di atas kebutuhan dasar personel. Pembudayaan perilaku hemat energi melalui peringatan dari manajemen secara terus menerus, dan dijadikan salah satu kriteria penilaian kinerja perorangan bagi karyawan / pegawai. Penumbuhan motivasi hemat energi pada karyawan / pegawai melalui percontohan dari pimpinan, pemberian penghargaan bagi karyawan yang dapat melaksanakan tugas dengan baik namun hemat energi, dan pemberian sangsi bagi yang melakukan pemborosan. Kebijakan penyediaan biaya investasi Biaya investasi yang harus ditanggung instansi berasal dari anggaran pemerintah yang harus diproses sesuai dengan paturan anggaran. Untuk itu perlu adanya pengusulan peraturan penganggaran yang berpihak pada upaya-upaya penghematan energi melalui persyaratan hemat energi pada pengadaan peralatan/ fasilitas gedung kantor barang barang elektronik hemat energi, penurunan bea masuk import barang elektronik hemat energi tersertifikasi, dan prioritas penganggaran pengadaan peralatan elektronik hemat energi pengganti peralatan yang lama di kantor pemerintah BUMN. Kebijakan untuk mendorong komitmen pimpinan

Pengaruh pimpinan sangat berperan dalam implementasi penghematan energi di kantor Pemerintah dan BUMN, agar pimpinan selalu concern dalam melakukan penghematan energi maka perlu adanya evaluasi berkala, tindak lanjut evaluasi, pembaharuan Instruksi Presiden tiap periode tertentu. f) Kebijakan untuk menjaga kesinambungan implementasi Kesinambungan implementasi dapat dilakukan dengan menyelenggarakan aktifitas kontrol secara terus menerus, untuk itu perlu diangkat petugas kontrol energi di setiap unit kerja. DAFTAR PUSTAKA _______, 2009. Workshop Improvement of Asset Management Administration, Energi Conservation Program on UGM, Socialization and Survey. Risteh., 2010. Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Usaha Keanekaragaman Hayati. Fenomena E-Newslatter Nomor 005 Edisi Juli – September 2010. Ristek. Peace., 2007. Indonesia and Climate Change Current Status and Policies. Page 3. PEACE. Baarik, K.. 2011. Analisis Kebijakan Pengurangan Emisi CO2 Terkait Dengan Masalah Global Warming : Kebijakan-Kebijakan Energi. Hanan, N., 2005. Konservasi Energi Pasca Inpres 10/2005 : Apa Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Upaya Ini Berlanjut? Disampaikan Dalam Workshop Penghematan Energi Nasional, masyarakat Hemat Energi.


255

Tabel 3 .Penghematan hasil audit energi dinas pup dengan instansi pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi diy tahun 2009

No

Nama Instansi Pemerintah

Penghematan/Benefit Yang Diperoleh Daya Listrik (KWH/Tahun)

Uang (Rp.)

1

Kantor Dispenda Bantul

23,51

2,000,000

2

Kantor Desperindagkop Bantul

8,444

250

3

Kantor Bawasda Bantul

4,675

200

4

Kantor Dinas PU Bantul

16,552

800

5

Kantor Dinas Pengairan Bantul

9,858

350

6

Kantor Bupati/Setda Kabupaten Bantul

203,38

21,960,930

7

Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Bantul

22,141

1,400,000

8

Kantor Sekretariat DPRD Gunung Kidul

22,281

6,600,000

9

RSUD Wates, Kulon Progo

344,148

145,600,000

10

RSUP Dr Sarjito, Yogyakarta

9,284,568

303,200,000

11

RSUD Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta

174,48

19,005,000

12

Kampus UPN Veteran

1,695,200

167,000,000

13

Gedung SMK Negeri 2 Bantul

14

RSUP Dr. Sarjito

9,284,568

303,200,000

15

Kampus UPN Veterran

1,695,200

167,000,000

16

RS. GRHASIA

48,608,64

140,312,340

17

Gedung SMK Negeri 2 Pengasih

68,378

68,378

Sumber : Dinas ESDM, Provinsi DIY Tabel 4. Penghematan hasil audit energi dinas pup dan esdm dengan instansi pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi diy tahun 2010

No

Nama Instansi Pemerintah


Uang (Rp.)

1

Dinas PUP-ESDM

12,823,920

33,175,000

2

RS. Panti Rapih

482,856,869

454,150,000

3

Hotel Mustika Ratu

665,433,110

604,059,615

Sumber : Dinas ESDM, Provinsi DIY

256


Tabel 5. Penghematan hasil audit energi dinas pup dengan industri di provinsi diy tahun 2009

No

Nama Industri


Uang (Rp.)

1

PT. Adi Satria Abadi

224,058.70

57,500,000

2

PT. Genteng Mutiara

168,521.24

10,000,000

3

PT. Marga Agung

100,000.00

10,000,000

4

PT. Perwita Karya

121,123.05

5

PT. Supratik Suryamas

674,385,80

1,110,000

6

PD. Taru Martani

97.396.992

1,025,000

7

PT. Jogjatek

1,347,719,337

332,000,000

8

PT. Kusuma Sandang

1,594,778,028

234,000,000

9

PT. Samitek Sewon

492,705,400

313,000,000


Tabel 6. Penghematan hasil audit energi dinas pup dengan industri di provinsi diy tahun 2010

No

Nama Industri


Uang (Rp.)

119,174,145.0

62,200,000.0

1

PT. Sarijaya Mineral

2

Balai IPAL Sewon

1,566,720.0

320,352,800.0

3

PT. Budi Makmur

59,494,511.0

40,100,000.0

4

PT. Digiton

166,223,345.0

75,000,000.0

5

PT. Tiga Raksa

366,223,280.0

75,000,000.0

6

Pabrik Es Sindunegaran

119,174,080.0

62,200,000.0

7

PT. Busana Rezeki Agung

46,507,000.0

80,000,000.0

8

PT. Busana Remaja Agra Cipta

730,528,687.0

991,000,000.0

9

PT. Primisima

63,949,270.0

240,000,000.0

10

PT. Sarihusada

28,200,960.0

50,000,000.0



257

Tabel 7. Penghematan yang diperoleh dari upaya penghematan energi listrik pt. pal tahun 2011 Benefit/Penghematan No

Bulan

KWH

Biaya Pemakaian (Rp.)

1

Juli

940.640

Rp. 709.987.470,-

2

Agustus

850.240

Rp. 640.003.505,-

Tabel 8.Gardu di PT. PAL yang mengalami penurunan beban listrikper gardu pada bulan juni – agustus 2011 Selisih No 1

Area Divisi KANIA

Nomor Gardu G.20/6.1 (N-5)

Juni 2011 (a)

Juli 2011 (b)

Selisih (b)-(a)

%

11

10

1.00

9%

G.20/6.2 (N-8)/(N-7)

5

4

1.00

20 %

G.20/6.3 (N-9)

2

1

1.00

50 %

N5

9%

N8/N7

20 %

N9 2

Divisi HAR & GE G.20/2.5

% (b) -Aug

50 % 59

46.4

12.60

21

22

Sumber : PT. PAL

258


EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGURANGI PEMANASAN GLOBAL

Recommend Documents