EVALUASI DAMPAK PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) di KOTA SEMARANG (Studi di Kecamatan Mijen Kota Semarang) Oleh: Eka Rofiyanti, Sri Suwitri, Ida Hayu D Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http://www.fisip.undip.ac.id email
[email protected] ABSTRACT RTH has provide benefits on the quality of an urban environment so as to need an attempt to maintain and improve the quality of the environment through the provision of green open space (RTH) adequate. To support the arrangement of green space (RTH) in Kota Semarang then formed perda kota semarang No. 7 tahun 2010 tentang penataan RTH. Although the implementation of this regulation has created a new green space area and there have been a reduction in activity development as the impact of the output of perda Kota Semarang No. 7 tahun 2010 tentang penataan RTH, but not equal in every region in the Kota Semarang. So the purpose the arrangement related to the fulfillment of green space area achievement of green open space by up to 30 % yet could be met. The study is done in kecamatan Mijen as one of the areas with the highest green space area in kota Semarang whose aim is to give clear evidence about the impact of Perda Kota Semarang No. 7 tahun 2010 tentang penataan RTH in Kota Semarang on the community in Kecamatan Mijen. Research shows that the implementation of Perda Kota Semarang No. 7 tahun 2010 tentang penataan RTH in kota Semarang no major impact on the social life of the community in Kecamatan Mijen . Keyword: RTH, Perda Kota Semarang No.7 tahun 2010 tentang Penataan RTH, Impact PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kota Semarang merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa serta munculnya beberapa gedung pencakar langit di beberapa sudut kota. Sebagai ibukota Propinsi, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di Propinsi Jawa Tengah (dotsemarang.com: 2013) Perkembangan Kota Semarang dapat dilihat pada kawasan pusat kota, dengan terjadi peningkatan perkembangan fisik spasial kota, pemanfaatan ruang kota maupun aktifitas kota seperti pada sektor
perdagangan dan industri, pertanian. Namun ditengah perkembangan Kota Semarang yang pesat, keadaan tersebut belum mampu mengantisipasi permasalahan tata guna lahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Salah satu permasalahan yang muncul yaitu berkurangnya Ruang Terbuka Hijau dan perubahan sosial dalam masyarakat akibat adanya alih fungsi lahan. Menurut Nugroho, I. dan Rokhmin Dahuri (2004), Fenomena alih fungsi lahan adalah bagian dari perjalanan transformasi struktur ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang memusat di wilayah perkotaan menuntut ruang yang lebih luas ke arah luar kota bagi berbagai aktivitas ekonomi dan untuk 1
permukiman. Dampak yang timbul adalah berkurangnya ruang terbuka hijau perkotaan. Kuantitas ruang terbuka hijau yang semakin berkurang diiringi dengan kualitas yang rendah menyebabkan keseimbangan daya dukung ekologis lingkungan kota tidak terjaga. Terjadinya konversi lahan pertanian seluas 60,63 ha di Kota Semarang selama kurun waktu 2000-2009 menjadi bukti bahwa elemen Ruang Terbuka Hijau memperoleh dampak pembangunan dan perkembangan kota. Meskipun diimbangi pencetakan sawah baru (akibat pembangunan irigasi) seluas 79,32 ha. Tetapi pada dasarnya luas lahan pertanian berkurang, sebab sawah baru tersebut berasal dari lahan pertanian juga (tegal, sawah tadah hujan, hutan dan sebagaianya) (Hariyanto:2010) Secara keseluruhan, luasan RTH di Kota Semarang masih memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menetapkan bahwa luasan RTH minimal minimal 30 persen dari total luas wilayah yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10 % RTH privat. Tetapi sayangnya dari luasan RTH seluruh Kota Semarang sebesar 54,94%, RTH publiknya hanya sebesar 7,3% sedangkan RTH privatnya sebesar 47,64%. Hal tersebut membuktikan bahwa luasan RTH publik di Kota Semarang masih sangat minim. (Bappeda Kota Semarang, 2012) Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, ruang terbuka hijau (RTH) pada tahun 1994 sebesar 65,008 persen berkurang menjadi 61,74 persen (2002), dan turun lagi menjadi 54,94 persen. Dari 16 kecamatan yang terdapat di Kota Semarang, terdapat delapan kecamatan yang belum memenuhi ketentuan RTH, antara lain Gajah Mungkur (7,48 %), Candisari (6,26 %), Pedurungan (24,18 %), Gayamsari (19,21 %), Semarang Timur (9,54 %), Semarang Utara (9,47 %), Semarang Tengah (11,9
%), dan Semarang Barat (27,9 % ) sedangkan kecamatan yang memiliki luasan RTH paling besar yaitu Kecamatan Mijen yaitu sebesar 82,79%. (Megapolitan. Kompas: 2009) Sama halnya dengan keadaan Kota Semarang, walaupun persentase RTH Kecamatan Mijen masih sangat besar, namun di dominasi oleh RTH privat yang berupa sawah, tegalan, perkebunan, dan hutan produksi. Sedangkan keberadaan RTH publik di Kecamatan Mijen masih sangat minim. Dalam perencanaan pengembangan struktur perkotaan yang termuat dalam RTRW bahwa lahan RTH di Kecamatan Mijen hanya akan disisakan sebesar 36,98%. Hal tersebut tampak pada pesatnya pembangunan fisik yang ada di Kecamatan Mijen seperti pembangunan di bidang perumahan dan perekonomian seperti pabrik, pertokoan serta pembangunan sarana pendukung lain. Selain ditetapkan sebagai daerah pengembang pembangunan, wilayah Gunungpati, Mijen dan Ngaliyan juga merupakan daerah resapan air serta daerah penyangga sehingga ketersediaan RTH harus tetap dijaga. Adanya pembangunan didaerah tersebut telah mempengaruhi perubahan tataguna lahan yang awalnya lahan kosong, lahan pertanian, hutan produksi kini telah berubah fungsi menjadi pembangunan perumahan baik yang dilakukan oleh developer maupun masyarakat, ruko, pabrik, pusat perbelanjaan, penambahan dan pelebaran ruas jalan serta proses pengerasan permukaan tanah. Perkembangan dan pertumbuhan kota diduga telah mengakibatkan berkurangnya Ruang Terbuka Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Semarang dan menjamin ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti, terencana dan berkelanjutan dalam bentuk penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Semarang. Oleh karena itu dibentuklah Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. 2
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil penelitian di Kecamatan Mijen untuk melakukan kajian evaluasi dampak berkaitan dengan dampak kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah dengan luasan RTH terbesar di kota semarang yang seharusnya mampu mengendalikan bahkan menambah luasan RTH sehingga apa yang menjadi target dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya tentang penyediaan ruang tebuka hijau di Kota Semarang dapat terwujud dengan baik B. TUJUAN 1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang 2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak apasaja yang muncul setelah pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang C. TEORI 1. Evaluasi Dampak Kebijakan Menurut Samodra Wibawa (1994) Evaluasi dampak kebijakan, yaitu evaluasi yang memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan dari suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact). Akibat yang dihasilkan dari suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (effect)” (Samodra Wibawa: 1994) 2. Unit-Unit Sosial Pedampak
1.
Menurut Finsterbusch And Motz (dalam Samodra Wibawa, 1994) Unit-unit sosial yang terkena dampak dari suatu Kebijakan Meliputi Individu Dan Rumah Tangga (Biologis, Lingkungan, Ekonomi, Personal dan Sosial), Kelompok atau Organisasi, Masyarakat dan Lembaga Serta Sistem Sosial. 2. Menurut Samodra Wibawa (1994) dalam Analisis Dampak Sosial (ADS) Pendeskripsian dampak sosial dari kebijakan ada dua yakni: unit pedampak dalam arti unit sosial yang terkena dampak (pedampak) dan jenis atau aspek dampak dalam arti bidang kehidupan yang terkana dampak. Unit dampak terdiri dari individu dan keluarga, masyarakat (seluas RT, RW, desa, kecamatan, atau kota), organisasi dan kelompok sosial, serta lembaga dan sistem sosial. Sementara aspek dampak meliputi ekonomi, politik, sosial (dalam arti sempit), budaya, lingkungan dan fisik. Dari kedua kategorisasi unit dampak yang dijelaskan, dalam penelitian ini unit dampak yang di teliti yaitu dampak individu (Dampak Psikis, Dampak Lingkungan dan Dampak Ekonomi), Dampak Organisasi atau Kelompok, Dampak Masyarakat, Dampak Lingkungan, Dampak Ekonomi, Dampak Politik dan Dampak Sosial Budaya
D. METODOLOGI I. Desain Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui terjadinya suatu aspek fenomenal sosial tertentu dan mendeskripsikan fenomena sosial tertentu. Pada penelitian deskriptif, peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. II. Situs Penelitian
3
Peneliti mengambil lokasi atau situs penelitian di Kecamatan Mijen dan pada dinas-dinas penyelenggara kebijakan penataan RTH seperti: Dinas Tata Kota Dan Permukiman, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian dan Bappeda Kota Semarang III. Jenis Data Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (Moeloeng 2011: 11). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. IV. Teknik Pengumpulan Data Dalam usaha pengumpulan data yang valid maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Wawancara, Studi Kepustakaan, Pengamatan, dan Dokumentasi. V. Analisis dan Intepretasi Data Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 246) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. VI. Kualitas Data Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan. Moeleong (2011: 330), teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai pembandingan. PEMBAHASAN A. HASIL PENELITIAN I. Pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Rth Di Kota Semarang Azas Menurut Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Perda Kota Semarang RTH. Penataan RTH disusun berdasarkan azas:
a.
Manfaat: Pengembangan Kota Semarang telah diarahkan pada pemanfaatan RTH untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh Karena itu, dalam pembangunan skala besar pemerintah menharuskan bagi pengembang untuk menyediaan taman untuk setidaknya dapat dinikmati oleh pengguna gedung terebut. b. Selaras: Dengan meningkatnya proses pembangunan pemerintah Kota Semarang memberikan dukungan program yang dijalankan oleh masingmasing instansi sesuai dengan komponen RTH yang mereka kelola diantaranya: Perijinan di bidang pembangunan diantaranya ijin KRK dan IMB dan di bidang RTH publik yaitu Program target pemenuhan luasan RTH publik sebesar 20% c. Seimbang: Pembangunan RTH publik terpusat di pusat kota sedangkan daerah sub pengembang masih sangat minim. d. Terpadu: Adanya perbedaan tujuan dan kepentingan instansi sangat menggangu proses kerjasama yang dilakukan. Manakala ada program yang harus dilaksanakan bersama, program tersebut malah justru bertentangan dengan tujuan satu sama lain e. Berkelanjutan: Adanya konsistensi pemerintah dalam penataan RTH di Kota Semarang. f. Keadilan, perlindungan dan kepastian hukum: Sanksi untuk pelanggaran RTH yang dilakukan oleh masyarakat masih lemah karena keterbatasan pemerintah di dalam melakukan pemantauan terhadap kegiatan penataan RTH dan penghargaan terhadap keberadaan RTH masih sangat rendah di Kota Semarang Tujuan 1. Menjaga keserasian dan keseimbangan lingkungan: Luasan RTH publik yang masih jauh dari ketentuan Perda yaitu sebesar 20% 4
sedangkan luasan RTH publik di Kota Semarang baru mencapai 7,5%. penambahan RTH taman diperkirakan hanya membuat total luas RTH semarang sebanyak 9%. 2. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air: Melakukan pengembangan pembangunan di daerah resapan air seperti, Ngaliyan, Mijen dan Gunungpati menerapkan aturan yang ketat bagi para developer. 3. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dengan lingkungn binaan untuk dan Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan: Adanya program pengendalian dan program pemenuhan target RTH publik sebesar 20 % yang dijalankan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang 4. Mewujudkan keterpaduan kegiatan pembangunan dan landasan operasional penataan RTH: Dengan adanya pembangunan berwawasan lingkungan menunjukan bahwa pemerintah Kota Semarang telah beruahasa mewujudkan keterpaduan antara kegiatan pembangunan dengan landasan operational penataan RTH. Untuk membangun perumahan diwajibkan bagi para pengembang untuk membuat taman publik sebagai sarana interaksi sosial. Fungsi Pemenuhan fungsi penataan RTH di Kota Semarang masih difokuskan pada pemenuhan fungsi intrinsik yaitu fungsi ekologi. ada beberapa komponen RTH khususnya RTH publik yang malah justru fungsi ekstrinsik RTH yang lebih dikembangkan. Akibatnya RTH tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Misalnya ketidak sesuaian vegetasi tanaman, yang menyebabkan ketidaknyamanan para pengunjung. Penataan 1. Perencanaan: Dalam rencana penataan RTH dan rencana tata
2.
3.
ruang, RTH Kota Semarang secara keseluruhan masih melebihi ketentuan dalam Perda yaitu sebesar 30%. Oleh karena itu, penataan RTH untuk sekarang ini lebih diarahkan pada pengembangan pembangunan untuk mengakomodasi kepentingankepentingan ekonomi untuk menjamin produktivitas kota, kepentingankepentingan sosial untuk mewadahi aktivitas masyarakat, serta kepentingan-kepentingan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan. Pemanfaatan a. Pembangunan RTH: Pembangunan RTH yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang yaitu dengan melakukan pembenahan atau perbaikan dan melakukan penambahan luasan RTH b. Pemeliharaan RTH: Pemeliharaan RTH Kota Semarang diserahkan sepenuhnya kepada instansi terkai. Kendala yang dialami berasal dari dalam instansi itu sendiri misalnya keterbatasan tenaga, dan sifatnya yang rutin, selain memakan waktu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta adanya kendala yang berasal dari luar instansi misalnya kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pemeliharaan tersebut c. Pemerintah tidak bisa mengontrol setiap pemanfaatan RTH di lapangan. Dalam melakukan pengamanan, pemerintah Kota Semarang terbentur oleh pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang cenderung tidak terkendali, karena banyak masyarakat yang tidak melakukan perijinan pemanfaatan lahan. Pengendalian a. Program dan perijinan: Untuk pengendalian pemerintah telah menerapkan berbagai program. Begitu juga dengan perijinan yang dilakukan dalam setiap penggunaan kawasan RTH publik, baik 5
penggunaan yang bersifat massal, pembangunan fasilitas prasarana kota, dan penebangan pohon. Perijinan yang sulit terselenggara yaitu pemanfaatan RTH privat di Kota Semarang. Akibatnya banyak perubahan lahan serta ketidaksesuaian pemanfaatan lahan yang tidak bisa terdata oleh pemerintah b. Pemantauan: penataan RTH di Kota Semarang masih terbatas pada komponen RTH yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan pemantauan komponen RTH yang di kelola oleh pihak swasta atau masyarakat diserahkan pada pihak yang bersangkutan. c. Penertiban : Pelaksanaan penertiban penataan RTH di Kota Semarang dilakukan pada pemanfaatan RTH baik publik maupun privat yang tidak sesuai dengan penataan RTH maupun pengembangan struktur ruang perkotaan. Tetapi memang kegiatan penertiban dapat mengganggu harmonisasi masyarakat, karena sering menggangu kegiatan perekonomian lingkungan masyarakat di sekitarnya Pendekatan Pendekatan penataan RTH yang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH yang dipakai dalam penataan RTH di Kota Semarang masih difokuskan pada pendekatan ekologis, dengan tetap menggunakan pendekatan lain seperti pendekatan estetik lanskape, pendekatan ekonomi, dan pendekatan sosial budaya sebagai pendukung dalam penataan RTH di Kota Semarang II. Dampak Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kecamatan Mijen Setelah menganalisis pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH, selanjutnya melihat kemungkinan dampak Perda Kota
Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kecamatan Mijen dilihat dari beberapa aspek, diantaranya: 1. Dampak Individu a. Dampak psikis: Masyarakat merasa senang karena perda tersebut mampu mengurangi pembangunan perumahan yang ada di Kecamatan Mijen serta menambah luasan RTH publik dengan membangun taman hutan kota di Jatisari. Tetapi karena belum merata, perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan RTH belum mampu mengatasi dampak pembangunan b. Dampak lingkungan hidup: Bertambahnya RTH mampu mendukung kualitas lingkungan fisik tetapi karena sangat minim belum mampu mempengaruh kehidupan sosial seperti tingkat interaksi individu dalam masyarakat c. Dampak ekonomi: Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan RTH di Kota Semarang tidak berdampak terhadap tingkat penghasilan para individu dalam masyarakat di Kecamatan Mijen. Peningkatan penghasilan individu di sebabkan karena adanya peran aktif kelompok tani didalam membina, melatih para anggota kelompok serta membantu dalam distribusi bantuan pemerintah untuk mereka. 2. Dampak Organisasi Atau Kelompok Organisasi atau kelompok yang dipilih yaitu Kelompok Tani di beberapa Kelurahan di Kecamatan Mijen. a. Dampak Langsung 1) Bantuan Pemerintah Kepada Kelompok Tani di Kecamatan Mijen: Bantuan kebijakan RTH sangat terbatas, sedangkan bantuan yang diterima oleh kelompok tani sebagian besar merupakan program bantuan yang tidak terkait dengan kebijakan penataan RTH. Dalam hal kemudahan, tidak ada
6
perubahan prosedur pengajuan permohonan bantuan. 2) Perolehan Keuntungan Kelompok Tani di Kecamatan Mijen: perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan rth di Kota Semarang tidak berdampak terhadap Keuntungan kelompok tani. Dari ketiga kelompok tani di Kecamatan Mijen, tingkat keuntungan yang didapat sangat beragam dan di sebabkan oleh faktor berbeda-beda pula. Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keutungan kelompok tani di Kecamatan Mijen, tidak ada indikasi adanya faktor terkait program pelaksanaan perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan rth di Kota Semarang
b. Dampak Tidak Langsung 1) Peningkatan semangat kerja anggota kelompok tani di Kecamatan Mijen: Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan RTH Tingkat semangat kerja para anggota kelompok tani dalam mengolah lahan pertanian Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan RTH tidak berdampak terhadap peningkatan semangat kerja anggota kelompok tani di Kecamatan Mijen. program bantuan yang terkait pelaksanaan Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan RTH di Kecamatan Mijen belum berjalan sedangkan adanya pendamping lapangan bagi setiap kelompok tani, serta pemberian penghargaan bagi para kelompok tani yang dianggap telah berinovasi di didang pertanian merupakan program di bidang pertanian yang tidak terkait dengan pelaksanaan
3. 1.
2.
3.
Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan RTH Dampak Masyarakat Kegiatan Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Mijen: Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan RTH tidak berdampak terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Mijen karena masyarakat tidak mampu berpartisipasi mengawasi pemanfaatan lahan yang ada dilingkungan mereka karena kepemilikan lahan yang berifat privat serta adanya perijinan yang dilakukan oleh pengembang tersebut. Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat bidang Lingkungan: Terus berkurangnya RTH di Kecamatan Mijen tidak membuat masyarakat sadar akan pentingnya keberadaan RTH tersebut. Pelaksanaan perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang juga tidak mampu menciptakan program kegiatan lingkungan warga masyarakat di Kecamatan Mijen dan bahkan tidak mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan kerja bakti yang menjadi kegiatan lingkungan sejak dulu. Tingkat Ketergantungan Masyarakat Terhadap Ketersediaan RTH: Tingkat ketergantungan masyarakat di Kecamatan Mijen menurun, selain dampak pembangunan yang menyebabkan berkurangnya luasan RTH dan mendorong terjadinya penjualan RTH oleh warga setempat juga di sebabkan karena pengasilan masyarakat dalam pemanfaatan lahan RTH cenderung kecil ditambah lagi dengan adanya perkembangan kota yang menyebabkan masyarakat tidak lagi mengandalkan pemanfaatan lahan bukan ebagai penghasilan utama mereka. Sedangkan pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota 7
4. 1.
2.
5. 1.
Semarang hanya mampu menambah RTH hutan taman kota yang tidak dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat di Kecamatan Mijen Dampak Lingkungan Pembangunan Infrastruktur Fisik di Kecamatan Mijen : Pembangunan fisik di Kecamatan Mijen dapat dikendalikan dengan sistem perijinan yang ketat, namun baru terbatas pada pengembang perumahan sedangkan pembangunan oleh masyarakat masih kurang terkontrol. Untuk mempertahankan luasan RTH di Kecamatan Mijen, pemerintah Kota Semarang telah menambah luasan RTH publik di kecamatan tersebut berupa taman hutan kota yang di barengi dengan pembangunan waduk oleh Provinsi Jawa Tengah. Pengetatan perijinan dan penambahan RTH baru di Kecamatan Mijen merupakan dampak pelaksanaan perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang. Perubahan Kualitas Lingkungan Fisik Kecamatan Mijen: Pembangunan telah membawa dampak negative terhadap kualitas lingkungan di Kecamatan Mijen, sedangkan perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang belum mampu mengendalikan dampak pembangunan seperti terus berkurangnya RTH di Kecamatan Mijen karena pembangunan RTH di Kecamatan Mijen masih minim. Dampak Ekonomi Perubahan Pola Mata Pencaharian di Kecamatan Mijen: Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang tidak berdampak terhadap perubahan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Mijen karena Perubahan Pola Mata Pencaharian di Kecamatan Mijen dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya
penghasila petani yang cenderung kecil, berkurangnya luasan lahan sebagai dampak lingkungan, keberadaan pabrik baik di Kecamatan Mijen maupun di luar Kecamatan Mijen serta tingkat pendidikan masyarakat. Diantara beberapa penyebab terjadinya perubahan mata pencaharian, Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang tidak ikut andil dalam perubahan mata pencaharian masyarakat yang terjadi di Kecamatan Mijen. 2. Perubahan harga lahan di Kecamatan Mijen: Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan RTH di Kota Semarang tidak berdampak terhadap perubahan harga lahan di Kecamatan Mijen karena Kenaikan harga lahan di Kecamatan Mijen disebabkan akibat dampak pembangunan yang terjadi. Terjadinya kenaikan lahan juga berdampak pada meningkatnya tingkat penjualan lahan oleh masyaraka di Kecamatan Mijen. Semakin tinggi tingkat pembangunan di daerah maka harga lahan juga akan semakin tinggi, sedangkan Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang belum mampu mengendalikan pembangunan yang ada di Kecamatan Mijen. 6. Dampak Politik Ada penambahan jumlah kelompok tani di Kecamatan Mijen, tetapi penambahan tersebut sebagai tindak lanjut penanganan dampak pembangunan waduk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bukan pemerintah Kota Semarang. sedangkan dengan adanya prosedur perijinan yang disyaratkan oleh pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan RTH di Kota Semarang berhasil mengurangi jumlah developer di kecamatan semarang. Oleh karena itu, Dampak Politik Perda Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang penataan RTH 8
di Kota Semarang tidak berdampak terhadap pertumbuhan organisasi dan kelompok di bidang lingkungan. 7. Dampak Sosial Budaya 1. Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang tidak berdampak terhadap tingkat perpindahan dan kepadatan penduduk yang terjadi di Kecamatan Mijen karena Tingkat Perpindahan dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Mijen disebabkan karena perkembangan Kecamatan Mijen semakin meningkat diikuti dengan kebutuhan perumahan yang terus meningkat dan keberadaan indutri sebagai peluang pekerjaan baru bagi masyarakat di sekacamatan mijen dan sekitarnya menjadi pendorong terbesar tingkat perpindahan penduduk yan ada di Kecamatan Mijen untuk saat ini. Oleh karena itu 2. Kesenjangan Sosial di Kecamatan Mijen: Perbedaan tingkat perekonomian antara pendatang dengan warga setempat, sikap arogansi dan terbatasnya ketersediaan media sebagai tempat interaksi antara warga pendatang dan warga setempat seperti ruang publik dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan yang ada. Pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang belum mampu meningkatkan luasan RTH publik di Kecamatan Mijen. III. Analisis Teori Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang diungkapkan oleh Samodra Wibawa dan Finsterbusch And Motz tidak sesuai. Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH ternyata tidak berdampak pada semua aspek yang diungkapkan oleh kedua ahli tersebut. Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang nyatanya tidak mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat, aspek ekonomi dan aspek politik di Kecamatan Mijen.
Tidak berdampaknya Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang terhadap semua aspek kehidupan masyarakat karena adanya komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan fisik yang dilakukan di Kecamatan Mijen. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mengurai kepadatan pusat kota dan melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Kota Semarang dan sebagai upaya untuk menggali potensi perekonomian dengan menarik investor sebanyak-banyaknya dalam rangka meningkatkan PAD Kota Semarang. PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Hasil Pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang yang didasarkan pada pelaksanaan azas, pencapaian tujuan, kesesuaian fungsi, penataan, dan pendekatan RTH di kota semarang yaitu: a. Bidang RTH Publik 1) Munculnya beberapa taman baru baik dengan proses pembangunan maupun proses alih fungsi lahan di Kota Semarang 2) Perencanaan penataan RTH publik diarahkan pada penambahan luasan yang akan dilakukan di seluruh wilayah Kota Semarang, melalui target pemenuhan RTH publik sebesar 20% b. Bidang RTH Privat 1) Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH belum mampu mengatasi masalah alih fungsi lahan pada RTH privat di Kota Semarang karena luasan RTH privat masih diatas ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH. akibatnya, 9
luasan RTH privat di Kota Semarang terus mengalami penurunan. 2) Perencanaan penataan RTH privat di Kota Semarang diarahkan pada pengurangan luasan, karena dikembangkan pada pemanfaatan pengembangan pembangunan 2. Pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH tidak berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat di Kecamatan Mijen. Dari ketujuh jenis dampak, Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang tidak berdampak pada: a. Aspek Individu pada Dampak ekonomi b. Aspek Organisasi dan Kelompok pada Perolehan Keuntungan Kelompok Tani di Kecamatan Mijen dan Tingkat semangat kerja kelompok tani di Kecamatan Mijen c. Aspek Masyarakat pada Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat bidang Lingkungan dan Tingkat Ketergantungan Masyarakat Terhadap Ketersediaan RTH d. Aspek Ekonomi pada Perubahan Pola Mata Pencaharian di Kecamatan Mijen dan Perubahan Harga Lahan di Kecamatan Mijen e. Aspek Politik pada Pertumbuhan organisasi di bidang lingkungan di Kecamatan Mijen f. Aspek Sosial Budaya pada Tingkat Perpindahan dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Mijen Dampak Pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang dapat dilihat dalam beberapa askpek kehidupan masyarakat di Kecamatan Mijen diantaranya: a. Pada Aspek Individu (Dampak Psikis dan Dampak Lingkungan Hidup)
Dampak Psikis Individu berupa rasa senang masyarakat dengan adanya pembangunan dan pengendalian RTH, sedangkan Dampak Lingkungan Hidup yaitu mampu mendukung kualitas fisik lingkungan, namun karena masih minim belum mampu mempengaruhi kehidupan sosial individu dalam masyarakat b. Aspek Organisasi dan Kelompok (Bantuan Pemerintah Kepada Kelompok Tani di Kecamatan Mijen), Adanya bantuan di bidang RTH yang dapat Menambah luasan kebun khususnya para anggota kelompok tani di kecamatan mijen c. Aspek Lingkungan (Pembangunan Infrastruktur Fisik di Kecamatan Mijen dan Perubahan Kualitas Lingkungan Fisik Kecamatan Mijen) Pada Pembangunan Infrastruktur Fisik di Kecamatan Mijen yaitu Mengurangi aktifitas pembangunan perumahan di Kecamatan Mijen dan Mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan pada Perubahan Kualitas Lingkungan Fisik Kecamatan Mijen yaitu Perda Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan RTH di Kota Semarang belum mampu mengendalikan dampak negative karena pembangunan RTH masih minim d. Aspek sosial budaya (Kesenjangan Sosial di Kecamatan Mijen) Pembangunan komponen RTH publik di kecamatan Mijen Masih sangat minim sehingga tidak mengurangi tingkat kesenjangan sosial yang terjadi karena terbatasnya ketersediaan media sebagai tempat interaksi antara warga. B. REKOMENDASI 1. Manajemen Lahan 2. Kajian terhadap daya dukung lahan sebelum suatu rencana penggunaan lahan dilakukan, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan.
10
3. Penataan ruang juga semestinya mampu mengatur pentahapan zonasi pembangunan kawasan budidaya tanpa harus mengorbankan kepentingan lingkungan (RTH), kawasan lindung, daerah rawan bencana, dan daerah resapan air Adanya upaya agar air hujan tetap dapat meresap ke dalam tanah dan lahan yang tidak terbangun dilakukan penghijauan dengan menanam pohon sehingga Ruang Terbuka Hijau dapat berfungsi secara optimal.
www.megapolitan.kompas.com. Diakses pada 3 Juni 2014 www.dotsemarang.com diakses padan10 April 2014
DAFTAR PUSTAKA Moleong, Lexy. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Nugroho, I. dan Rokhmin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah. Jakarta : LP3ES. Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Wibawa, Samodra Dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pessindo Perda Kota Semarang No 7 Tahun 2010. Semarang Irawan, Bambang. 2007. Konversi Lahan Sawah Potensi Dampak Pola Pemanfaatan Dan Faktor Determinan. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian IPB. Hariyanto. 2010. Pola Dan Intensitas Konversi Lahan Pertanian Di Kota Semarang Tahun 2000-2009. Jurnal internasional.dalamHttp://Journal.Un nes.Ac.Id/Nju/Index.Php/JG/Article/Vi ew/86). Diunduh Pada 22 November 2012. Semarang Dalam Angka (2010). Dalam Http://Www.Scribd.Com/Doc/1068985 19/KotaSemarang-Dalam-AngkaTahun-2010. Diunduh Pada 7 Oktober 2012 www.tataruang.com/tata-ruang/ 28 Agutus 2014 11
