Erniati Rizki Islamiyah & Erika Amelia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ESENSI Jurnal Bisnis dan Manajemen

Vol. 5, No. 1, April 2015

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN UU NOMOR 28 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PENGELOLAAN PENERIMAAN PAJAK PARKIR PADA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA) Erniati Rizki Islamiyah & Erika Amelia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Abstract. This paper contains the analysis of the implementation of enforcement of the law number 28 of 2009, especially in the case management of parking tax revenue in Jakarta. Parking tax revenue in the Province of Jakarta for five years did not reach the target then the author would like to see how the influence of parking tax revenue in the Province of Jakarta after the application of the law number 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of Law No.28 of 2009 is essentially no direct effect on tax income in Jakarta provincial park for in the law number 28 of 2009 did not discussin detail about the voting system that is set back in the regulations that made after the application of the law. Influence the application of the law number 28 of 2009 does not provide a positive influence interms of achieving tax revenue target of new parking regulation senacted after that seen in ratio tax revenue target attainment percentage of parking up to the third quarter period after the new regulation simposed. Key words: Law number. 28 of 2009, parking tax, Province of Jakarta Abstrak. Makalah ini berisi analisis pelaksanaan pemberlakuan undang-undang nomor 28 tahun 2009, khususnya dalam pengelolaan kasus penerimaan pajak parkir di Jakarta. Pendapatan pajak parkir di Propinsi DKI Jakarta selama lima tahun tidak mencapai target oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana pengaruh penerimaan pajak parker di Provinsi DKI Jakarta setelah penerapan undangundang nomor 28 tahun 2009. Kesimpulan dari makalah ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada dasarnya tidak berpengaruh langsung pada pendapatan pajak di taman provinsi Jakarta dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tidak membahas secara detail tentang sistem voting yang diatur kembali dalam peraturan yang dibuat setelah penerapan hukum. Pengaruh dari penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tidak memberikan pengaruh positif dalam hal pencapaian target penerimaan pajak dari peraturan parkir baru diberlakukan setelah itu terlihat pada perbandingan prosentase pencapaian penerimaan pajak parkir hingga periode kuartal ketiga setelah peraturan baru diberlakukan. Kata Kunci : Undang-undang nomor 28 tahun 2009, pajak parkir provinsi DKI Jakarta.

133

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN UUNOMOR 28...

1. PENDAHULUAN Pembangunan ekonomi yang berbasis kemandirian di Indonesia tercermin dengan adanya pembangunan ekonomi daerah dimana menitikberatkan kepada kemampuan daerah membangun perekonomian daerahnya sendiri yang pada akhirnya

akan

mampu

meningkatkan

pembangunan

perekonomian

secara

menyeluruh. Menurut Blakely (dalam Kuncoro, 2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatuproses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelolaberbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untukmenciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalamdaerah tersebut. Perwujudan akan pembangunan daerah di Indonesia yaitu dengan adanya otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggungjawab seperti yang tertuang pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Berkaitan dengan sumber-sumber daerah tersebut, UU Nomor32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari berbagai jenis sumber penerimaan tersebut, pendapatan asli daerah khususnya hasil pajak daerah merupakan salah satu bentuk implementasi atas makna yang terkandung dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tuntutan daerah untuk mengelola potensi yang dimilikinya dalam rangka pencapaian perekonomian yang berbasis kemandirian. Pencapaian target penerimaan pajak parkir apabila dikembalikan lagi ke konsep otonomi daerah tidak terlepas dengan variasi potensi parkir yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Indonesia. Seperti halnya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan ibukota negara dengan kedinamisan dan moderenitas yang ditampilkan sehingga dinilai memiliki potensi pajak daerah tertinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia tidak terkecuali potensi pajak parkir.

134



Potensi pajak parkir yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut dikelola menjadi sebuah penerimaan pajak daerah dengan berlandaskan pada ketentuan yang ada. Ketentuan mengenai pajak parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta semenjak diberlakukannya UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak parkir kemudian diperbaharui kembali dengan lahirnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak parkir. Ketidaktercapaian penerimaan pajak parkir selama tiga tahun terakhir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan suatu beban tugas yang berat bagi instansi pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Apabila dianalisis lebih jauh persentase ketercapaian target penerimaan pajak parkir selama tiga tahun tersebut yaitu 91,21% untuk tahun 2008, 99,14% untuk tahun 2009 dan 86,18% untuk tahun 2010. Apabila dikaitkan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 dimana terlahir pada tengah periode tiga tahun tersebut maka memiliki kecenderungan penuruan persentase

pencapaian

target yaitu dari 99,14% ke

86,18 %. Dari latar belakang tersebut dapat dibuat suatu perumusan masaalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah potensi pajak parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pasca diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009? 2. Bagaimanakah mekanisme pemungutan pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta pasca diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009? 3. Bagaimanakah pengaruh pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 terkait dengan pencapaian target penerimaan pajak parkir? 4. Apa sajakah strategi yang telah dilakukan oleh instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir pasca pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009?

135


2. METODOLOGI Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sekaran (2009), studi kasus meliputi analisis mendalam dan konstektual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini. Studi kasus yang bersifat kualitatif adalah berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pengalaman pemecahan masalah di masa lalu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literaturdan wawancara.Hasil dari wawancara digunakan sebagai data primer sedangkan hasil dari studi literature digunakan sebagai data sekunder. Analisis data pada penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif induktif. Analisa deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Semua data yang terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, ataupun data yang berasal dari hasil wawancara maupun data hasil survei literatur dipertimbangkan untuk bisa mencapai tujuan penelitian. 3. PEMBAHASAN Analisis Potensi Pajak Parkir Pasca Pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 Potensi pajak parkir apabila dilihat secara garis besar tergambar melalui target penerimaan pajak parkir, dimana berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 yang melahirkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 menghasilkan peningkatan nominal target penerimaan pajak parkiryaitu dari tahun 2008 sebesar Rp. 125 M menjadi Rp. 140 M di tahun 2009 dan Rp. 150 M di tahun 2010 serta Rp. 185 M di tahun 2011. Akan tetapi apabila dilihat dari perubahan nilai target (∆) yang ada maka terjadi pola fluktuasi target yang cukup tinggi dimana sebelum diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pada tahun 2008 dan 2009 target penerimaan pajak parkir memiliki peningkatan target sebesar 15 M dan mengalami penurunan target 10 M kemudian mengalami peningkatan target kembali menjadi 35 M sejak diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 (terlihat pada angka target penerimaan pajak parkir tahun 2011).

136



Peningkatan target penerimaan pajak parkir pasca lahirnya UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mencapai 35 M jika dilihat secara definitif karena dipengaruhi bahasa hukum yang sangat terinci di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pengertian pajak parkir dibandingkan dengan pengertian pajak parkir yang tercantum pada UU Nomor 34 Tahun 2000. Atas dasar hal tersebut maka pihak pemungut pajak parkir (fiskus) dalam hal ini pemegang kebijakan dalam penentuan target penerimaan pajak parkir memiliki suatu batasan yang jelas serta memiliki keleluasaan yang cukup dalam penggalian potensi pajak parkir karena dipayungi dengan dasar hukum yang tinggi setingkat undang-undang. Kebijakan perhitungan potensi pajak parkir di Provinsi DKI Jakartayang merupakan salah satu dimensi dalam pola perencanaan penerimaan pajak daerah ditetapkan melalui Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Pola perencanaan penerimaan pajak secara keseluruhan setiap tahunnya sama dan baku dimana pola tersebut tidak terpengaruh dengan adanya perubahan

atas

ketentuan

perundangan perpajakan

daerah.

Adapun pola

perencanaan penerimaan pajak daerah yang digunakan setiap tahunnya oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta seperti yang digambarkan dalam gambar 1 : Gambar 1 Pola Rencana Penerimaan Tahun 2010 Rencana Pajak Daerah 2009 Sudin/Unit PKB

Realisasi Pajak Daerah 2009 Sudin/Unit PKB

Usulan Rencana Pajak Daerah 2009 Sudin/Unit PKB

Perhit. Rencana Pajak Daerah 2009 (Proporsional)

Kesepakatan Suku Dinas/Unit PKB

Rencana APBD 2008 Realisasi APBD 2008 Rencana APBD 2009

Presentase Kontribusi terhadap APBD 2010 per Jenis Pajak

Target Pajak Daerah per Jenis Pajak per Unit Kerja

Realisasi APBD 2009 Kebijakan Pimpinan

Rencana APBD 2010

Perhitungan Potensi Renbang

Hasil Evaluasi Perhitungan

Pengendalian

Hasil Monitoring Analisa LHP UPT Pemeriksaan

Data Tunggakan Hasil Suku Dinas

Rasionalisasi Tim Perumus

Sumber : Bidang Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta

137


Berdasarkan Gambar 1, salah satu dimensi yang tercakup ke dalam pola rencana penerimaan pajak daerah yaitu potensi renbang (Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta) yang tidak lain merupakan turunan dari teori potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi PAD menurut Mahmudi di dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa analisis potensi PAD dilakukan untuk mengetahui jenis pajak daerah dan retribusi tertentu apakah masuk ke dalam kategori potensial, prima, berkembang ataukah terbelakang. Selanjutnya setelah diketahui potensinya tahap berikutnya dapat diambil kebijakan untuk jenis pajak dan retribusi daerah yang dikategorikan potensial dan berkembang dapat dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, untuk kategori prima perlu dilakukan intensifikasi, dan untuk kategori terbelakang dapat dilakukan peninjauan ulang atau bahkan penghapusan. Dengan berlandaskan pada kebijakan di atas, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta menetapkan perhitungan potensi pajak parkir pada satu objek pajak parkir dengan pola sebagai berikut :

Dimana : A= Jumlah Jam OperasionalB= KapasitasC= Tarif D=Turnover E=AkupansiF= Jumlah Hari Operasional Potensi atas satu objek pajak parkir tersebut apabila digabungkan secara keseluruhan dengan total objek pajak parkir yang ada maka dapat menggambarkan nilai potensi pajak parkir secara menyeluruh. Pola potensi per objek pajak parkir seperti yang telah disebutkan sebelumnya berlaku baku (standar) dan tidak diatur di dalam UU sehingga tidak menghasilkan sebuah perubahan pasca diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009. Pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 juga tidak memberikan dampak terhadap variabel yang tercakup di dalam pola perhitungan potensi baik dari segi jumlah jam operasional, kapasitas, tarif, turnover, akupansi maupun jumlah hari operasional per setiap objek pajak parkir. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya mengenai kejelasan hukum UU Nomor 28 138



Tahun 2009 dari sisi fiskus sebagai pemungut di lapangan dan sebagai pembuat rencana penerimaan pajak parkir, pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 menghasilkan peningkatan jumlah objek pajak parkir secara keseluruhan. Namun hal ini pun menjadi dilematis karena kejelasan hukum UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mencantumkan

penambahan

pengecualian

objek

pajak

parkir

terhadap

penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri yang sebelumnya tidak diatur di dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 (Perda Nomor 6 Tahun 2002) memberikan efek negatif terhadap jumlah objek pajak parkir yang seharusnya dapat ditunjuk sebagai objek pajak parkir khususnya jumlah objek pajak parkir pasca UU Nomor 28 Tahun 2009 diberlakukan. Dalam kondisi perencanaan potensi pajak parkir tahun 2010 (UU Nomor 28 Tahun 2009 akan diberlakukan) jumlah objek pajak parkir baru yang memiliki pengaruh dalam perhitungan perencanaan potensi pajak parkir tahun 2010 terindikasi dari jumlah objek pajak parkir baru dari tahun 2008 ke 2009 yang mengalami peningkatan dari 45 ke 61. Apabila ditarik mundur ke belakang, perencanaan potensi pajak parkir tahun 2009 (UU Nomor 34 Tahun 2000 ) jumlah objek pajak baru yang memiliki pengaruh dalam perhitungan perencanaan potensi pajak parkir tahun 2009 terindikasi dari jumlah objek pajak parkir baru tahun 2007 ke 2008 yang mengalami peningkatan dari 40 ke 45 dan perencanaan potensi pajak parkir tahun 2008 (UU Nomor 34 Tahun 2000 ) jumlah objek pajak baru yang memiliki pengaruh dalam perhitungan perencanaan potensi pajak parkir tahun 2008 terindikasi dari jumlah objek pajak parkir baru tahun 2006 ke 2007 yang mengalami penurunan dari 59 ke 40. Perencanaan potensi pajak parkir yang terindikasi dari perubahan objek pajak parkir baru dua periode sebelumnya seperti yang disebutkan di atas memiliki keterkaitan dengan target penerimaan pajak parkir dimana target penerimaan pajak parkir dari tahun 2008 ke 2009 mengalami peningkatan sebesar 15 M (terindikasi adanya peningkatan objek pajak parkir dari 2007 ke 2008 yaitu 40 objek menjadi 45 objek) dan target penerimaan pajak parkir dari tahun 2009 ke 2010 mengalami peningkatan sebesar 10 M (terindikasi adanya peningkatan objek pajak parkir dari 2008 ke 2009 yaitu 45 objek menjadi 61 objek). Peningkatan target penerimaan pajak parkir tahun 2010 yang seharusnya lebih tinggi lagi dari target penerimaan pajak

139


parkir tahun 2009 seiring dengan lonjakan peningkatan objek pajak parkir yang cukup tinggi dari 45 ke 61 objek tidak terjadi. Hal ini disebabkan adanya penurunan target penerimaan pajak parkir yang sebelumnya berada pada posisi 180 M atau peningkatan sebesar 40 M dari target penerimaan pajak parkir tahun 2009 menjadi 150 M atau peningkatan hanya sebesar 10 M dari target penerimaan pajak parkir tahun 2009. Penurunan target penerimaan pajak parkir ini diproyeksikan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta karena masih adanya kebocoran penerimaan pajak parkir yang terbukti pula dengan adanya penuruan objek pajak parkir tahun 2010 yang hanya mencapai 49 objek pajak parkir. Perbandingan Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Antara Perda Nomor 4 Tahun 2002 dengan Perda Nomor 6 Tahun 2010 Pajak Parkir yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 sebelumnya diatur di dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 terbagi ke dalam beberapa hal yaitu objek parkir, yang tidak termasuk objek pajak parkir, subjek pajak parkir, wajib pajak parkir, dasar pengenaan pajak parkir serta tarif pajak parkir. Adapun perbedaan dari kedua ketentuan tersbut terletak pada kejelasan definisi pajak parkir dan adanya tambahan pengecualian objek pajak parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. UU Nomor 28 Tahun 2009 disahkan dan diundangkan sejak tanggal 15 September 2009 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 dimana peraturan atas pelaksanaan atas Undang-undang tersebut ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan. Di Provinsi DKI Jakarta peraturan atas pelaksanaan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 terkait pelaksanaan pajak parkir yaitu tercermin pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah yang ditetapkan tanggal 3 November 2010 yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002, diundangkan tanggal 5 November 2010 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir yang ditetapkan tanggal 3 November 2010, diundangkan tanggal 5 November 2010 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Atas dasar hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peralihan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 140



yang menyatakan bahwa masing-masing Perda tersebut diberlakukan sejak tanggal diberlakukannya maka mekanisme pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta pada periode penelitian ini yaitu sebelum tahun 2011 masih menggunakan Peraturan Daerah lama sebelum UU Nomor 28 Tahun 2009 diberlakukan. Adapun mekanisme atas pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta tercermin dari struktur organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dimana terdiri atas pendataan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan sampai dengan keberatan di lingkup wilayah dan perencanaan, pengembangan, sistem informasi, pengendalian di lingkup provinsi. Mekanisme pemungutan pajak parkir sebelumnya diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 dan diubah di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 pasca pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009. perbedaan mekanisme pemungutan pajak parkir sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2010 yang tercermin pada Perda Nomor 4 Tahun 2002 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 terlihat cukup jelas dari beberapa definisi yang ada. Perbedaan sangat terlihat pada bab penjelasan terkait dengan mekanisme penetapan atas perhitungan sanksi administrasi kenaikan 25% yang ditetapkan di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010 walaupun perbandingan definisi mengenai penetapan sanksi administrasi kenaikan 25% antara UU Nomor 34 Tahun 200 dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 maupun Perda Nomor 4 Tahun 2002 dengan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tidak ditemukan sebuah perbedaan. Analisis Implementasi Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir Pasca UU Nomor 28 Tahun 2009 UU Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana atas mekanisme pemungutan pajak khususnya Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010 melahirkan sebuah peraturan yang diharapkan mampu memberikan solusi serta peningkatan mutu dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak parkir. Adapun mekanisme pemungutan Pajak Parkir di Provinsi DKI Jakarta yaitu Wajib Pajak Parkir yang ditunjuk sebagai Wajib Pajak Parkir baru baik dari Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak maupun Seksi Pemeriksaan Pajak Parkir wajib melakukan proses administrasi dengan mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah

(SPOPD)

yang

diberikan

kepada

petugas

Seksi

Pendaftaran

dan

141


Penatausahaan Pajak disertai dengan berkas pendukung seperti Surat Izin dari Dinas Perhubungan, Akte Pendirian Perusahaan, KTP Penanggung Pajak, Akte Perjanjian Kerjasama Pengelola Parkir dengan Pihak Pemilik Tempat Parkir, Sampel Karcis Parkir. Setelah SPOPD dan berkas terakait Wajib Pajak tersebut dilengkapi maka proses selanjutnya yaitu pemeriksaan lapangan oleh Seksi Pemeriksaan Pajak Parkir dalam rangka crosscheck berkas Wajib Pajak dengan kondisi di lapangan serta dalam rangka penentuan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) atau kapan Wajib Pajak Parkir tersebut harus membayar Pajak Parkir. Hasil atas pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (Pendataan Wajib Pajak Baru) yang merupakan dasar atas pemrosesan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD). NPWPD dan NOPD pada dasarnya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai nomor identitas Wajib Pajak terkait pembayaran atas Pajak Parkir setiap bulannya. Perbedaan keduanya yaitu NPWPD merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh pengelola parkir dimana parkir di luar badan jalan biasanya dikelola oleh pengelola parkir swasta yang memiliki usaha pengeloaan parkir di banyak tempat sedangkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah merupakan identitas atas Objek Pajak Parkir yang berada di database Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI JakartaProvinsi DKI Jakarta. 4. KESIMPULAN Kesimpulan Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 1.

Potensi pajak parkir dilihat dari dua sisi yaitu pola kebijakan perhitungan potensi dan variabel yang tercakup di dalam pola perhitungan potensi dimana pasca UU Nomor 28 Tahun 2009 diberlakukan pola kebijakan perhitungan potensi maupun variabel yang tercakup di dalam pola perhitungan potensi tidak mengalami perubahan. Pola kebijakan perhitungan potensi pajak parkir pada dasarnya tidak diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 karena kewenangan atas kebijakan tersebut dilimpahkan kepada instansi terkait sedangkan untuk variabel perhitungan pola potensi baik dari segi jumlah jam operasional, kapasitas, tarif, turnover, akupansi maupun jumlah hari operasional per setiap objek pajak parkir yang juga

142



tidak tercantum di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga tidak mengalami perubahan. 2.

Mekanisme pemungutan pajak parkir pasca pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tidak terdapat perbedaan yang begitu besar dengan sebelum diberlakukannya UU tersebut. Karena pada dasaranya UU yang memiliki hirarki hukum tertinggi hanya mengatur pajak daerah secara garis dimana atas mekanisme lebih lanjut mengenai pemungutan pajak daerah tak terkecuali pajak parkir dilimpahkan kepada Gubernur dengan membuat Peraturan Daerah. Adapun perbedaan mekanisme yang diatur di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010 bila dibandingkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2002 yang berlaku sebelum adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 terdapat di dalam beberapa definisi namun hal yang sangat terlihat jelas perbedaannya yaitu terletak pada pengenaan sanksi 25 % atas pokok pajak terutang pada bab penjelasan Perda Nomor 6 Tahun 2010;

3.

Pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang negatif. Hal ini terlihat dari pencapaian target penerimaan pajak parkir s.d. triwulan III tahun 2011 apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya baik secara keseluruhan maupun disebulankan, dengan menggunakan target penerimaan yang sama periode sebelumnya, ataupun dengan melihat perubahan objek parkir baru mengalami penurunan.

4.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang merupakan instansi dalam hal pemungutan Pajak Parkir terkait dengan pencapaian target penerimaan pajak parkir pasca pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:Melakukan ekstensifikasi objek pajak baru dengan melalui penekanan pada seksi pendataan;Melakukan pemeriksaan regular terhadap Wajib Pajak Parkir grup yang memiliki potensi tinggi dalam menunjang pencapaian target penerimaan pajak parkir;Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukan perbaikan setor sebelum dilakukan pemeriksaan, Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait yaitu Dinas Perhubungan dengan mengadakan rekonsiliasi data objek parkir offstreet dan kerja sama dalam pengawasan perpajakan parkir di lapangan.

143


Strategi yang akan dijalankan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta terkait pencapaian target ke depan berdasarkan pada kendala yang diperoleh selama ini diantaranya melakukan penertiban parkir on street, meningkatan pengawasan terhadap objek pajak parkir baru dan objek pajak parkir tutup, melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak parkir yang setoran pajaknya tidak mencapai target, melakukan pengawasan on-line terhadap pajak parkir, sekaligus untuk mengatasi kendala kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pemeriksaan pajak parkir. Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah disampaikan di atas, dapat direkomendasikan beberapa saran terkait pencapaian target penerimaan Pajak Parkir periode selanjutnya yaitu: 1.

Perhitungan atas perencanaan penerimaan pajak parkir pada semestinya melibatkan analisis yang mendalam terhadap kelayakan omzet serta analisis logikal lainnya terlebih lagi dengan kondisi riil berupa ketidaktercapaian target selama dua tahun maka untuk perencanaan selanjutnya angka target yang diperhitungkan diharapkan tidak melebihi dari target sebelumnya yang tidak tercapai. Hal ini mengingat bahwa efisiensi dan efektivitas sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak parkir yang termasuk ke dalam pos Pendapatan asli Daerah di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

2.

Melakukan perbaikan yang membangun terkait mekanisme pemungutan pajak parkir khusunya atas mekanisme yang belum ada dalam rangka penyelesaian masalah di lapangan. Perbaikan tentunya dilakukan dengan melakukan studi analisis yang mendalam dengan melibatkan sumber daya manusia yang memiliki fungsi di lapangan dan melakukan studi banding ke daerah lainnya terkait improvisasi atas mekanisme pemungutan yang telah ada saat ini;

3.

Melakukan pembaharuan atas petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak parkir yang sampai dengan saat ini masih menggunakan yang petunjuk pelaksanaan yang lama. Pembaharuan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi atas masalah yang ditemukan di lapangan dengan tidak

144



mengabaikan sebuah keharmonisan dengan Peraturan Daerah yang berlaku saat ini; 4.

Melakukan pengintegrasian sistem pemungutan pajak daerah di dengan instansi terakit di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya pajak parkir dalam rangka perwujudan efektivitas fungsi pelayanan dan fungsi kendali penerimaan pajak daerah khususnya pajak parkir.

REFERENSI Badan

Perencanaan

dan

Pembangunan

Daerah.2010.

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009.Bappeda Provinsi DKI Jakarta. _________________________________________. 2009. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008.Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Darwin. (2010). Pajak Daerah dan

Retribusi

Daerah. Jakarta: Mitra Wacana

Media. Devas, Nick (1989).Financial Local Government In Indonesia. Ohio: Ohio University, Monographs in International Studies,. Diza, Rangga. (2009). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sumatera Utara. Skripsi S1-Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Kursius, Damayana. 2004. Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003. 27 Desember 2004. Mangkoesoebroto, Guritno. (1997). Ekonomi Publik.Yogyakarta : BPFE. Mardiasmo. (2003). Perpajakan.Yogyakarta: Andi Yogyakarta Marihot, Siahaan P. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Grafindo. Mudrajad, Kuncoro. (1997). Ekonomi Pembangunan, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi.Yogyakarta :UPP AMP YKPN Mudrajad, Kuncoro. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Erlangga. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak

Daerah. Biro Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta. 145


Peraturan Daerah

Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak

Parkir.Biro Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.Biro Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.Biro Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeriksaan Pajak Parkir dan Pajak Daerah Lainnya.Biro Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Riady, Indra. (2010). Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten

Garut. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas

Diponegoro. Sekaran, Uma (2009). Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Suandy, Erly. (2008). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Departemen Dalam Negeri. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Departemen Dalam Negeri. Universitas Indonesia (2008).Pedoman Teknik Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia. Waluyo (2006).Perpajakan Indonesia Edisi 6.Jakarta: Salemba Empat.

146

Erniati Rizki Islamiyah & Erika Amelia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Recommend Documents