ERA OTONOMI PENDIDIKAN:. SAAT TEPAT UNTUK MEREPOSISI PERAN PERPUSTAKAAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Era Otonomi Pendidikau : P1mgki Pumomo

ERA OTONOMI PENDIDIKAN: . SAAT TEPAT UNTUK MEREPOSISI PERAN PERPUSTAKAAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN PUNGKI PURNOMO

Dosen Jurusan llmu Perpustakaan Fak.Adab (Satra) Abstrak Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, perpustakaan ada!ah merupakan bagian integral dalam suatu instltusi pendidikan yang peranannya sangat penting seka!i da!am menentukan !walltas pendidikan secara keseluruhan. Namun sayangnya tradisi dunia pendidikan di Indonesia masih sangat rendah da!am menempatkan peran perpustakaan tersebut Dampak dari hal tersebut mal
Pendahuluan Satu diantara pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab oleh para pustakawan adalah ketika mereka ditanya dengan pertanyaan seperti berikut. 'Apakah anda bangga dengan profesi sebagai seorang pustalrawan ? Kesulitan tersebut sebenarnya bukan pada jawabannya, narnun lebill clirasakan sangat beratnya pada segi psikologisnya. Umumnya, para pustakawan di Indonesia memiliki tingkat ketertekan (stress) yang sangat tinggi dan llampir tidak bangga sama sekali terhadap profesinya sendiri terse but. Dilingkungan dunia ·pendidikan, bila dibandingkan dengan guru atau dosen misalnya, pustakawan adalah merupakan profesi yang paling rendah tingkat penghargaannya dan pilihan profesi sebagai pustakawan bukanlah pilihan yang membanggakan, Masih rendahnya tingkat apresiasi yang diberikan oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia terhadap profesi pusta kawan, menjadikan mereka tetap dalam posisi yang sangat dilematis. Rendahnya tingkat apresiasi tersebut juga merupakan penyebab yang memposisikan perpustakaan dan pustakawan tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sebenarnya peranan mereka dalam menentukan kualitas pendi-

129

AI-Maktaball, Volume 2, No.2, Oktober 2000: 129-136

dikan, tidak diragukan, sangat strategis sekali. Dibanyak negara maju dan beberapa negara berkembang lainnya yang telah sadar benar tentang pentingnya peran perpustakaan dan pustakawan telah benar-benar merasakan terhadap manfaatnya perpustakaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi para pelajar maupun mahasiswa hingga tenaga pengajarnya. Ditengah persaingan global yang semakin dirasakan seperti sekarang ini, institusi pendidikan apapun pasti tidak akan tetap terus mampu melahirkan sarjana dengan kualitas yang memadai dalam menyongsong gelombang persaingan yang semakin berat, tanpa terus mengabaikan peran perpustakaan dan pustakawannya. Pada saatnya mereka lambat laun akan mengalami semakin tidak mampu untuk bersaing dengan institusi lainnya yang semakin menyadari pentingnya peran perpustakaan dan pustakawannya dalam meningkatakan mutu lulusan mereka. Gambaran nyata terhadap masih rendahnya kesadaran para pimpinan di banyak institusi pendidikan kita, terlihat dari miskinnya program tentang pengembangan dalam bidang perpustakaan tersebut. Diskriminasi dan Gap Yang Begitu Luas Di Indonesia sangat dirasakan sekali adanya semacam gap Uurang pemisah) yang sangat luas antara dosen dan pustakawan. Padahal peran pustakawan pada suatu institusi pendidikan, khususnya di PT, sangat besar. Andil pustakawan juga tidak kalah dibanding dengan peran dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan, SDM perpustakaan harus diperhatikan baik dalam hal peluang untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitasnya maupun dalam hal memperoleh apresiasi yang wajar terhadap profesinya. Dalam banyak hal perlakuan yang bersifat diskriminasi pihak pimpinan institusi PT terhadap para pustakawan sangat terlihat jelas. Hal tersebut adalah secara tidak langsung merupakan bentuk kebijakan yang tidak sama sekali memberikan situasi yang kondusif terhadap usaha pengembangan para pustakawan itu sendiri untuk dapat meningkatkan kualitas dirinya ditengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda dengan dosen, pustakawan sangat kecil sekali atau bahkan hampir tidak berpeluang sama sekali untuk mendapatkan dukungan moril apa lagi materil untuk melanjutkan pendidikan formal mereka. Kebanyakan hanya pendidikan lanjutan non formal saja yang biasanya dapat memperoleh dukungan dari pihak pimpinan institusi. Kasus dibeberapa perguruan tinggi negeri khususnya, bentuk kerjasama dengan beberapa pihak negara maju (seperti lAIN - Canada) untuk meningkatkan dunia perpustakaan, disayangkan, masih belum secara sungguh-sungguh dapat dioptimalkan, sehingga seakan berbagai bentuk aktifitas semacam workshop atau training semacam itu hampir

130

Era Otonomi Pendidikau: Pungki Pmnomo

tidak mempunyai dampak positif bagi kemajuan perpustakaan itu sendiri. Berbagai kegiatan workshop atau training tersebut bahkan ada kecenderungan nilainya hanya bermanfaat sekedar untuk menambah Cum ( nilai ) ketika mengajukan kenaikan pangkat. Kalau kita perhatikan dengan seksama, dengan menggunakan hali nurani, terhadap perbandingan label tunjangan antara dosen dan pustakawan, maka siapapun akan mempunyai penilaian yang sama terhadap diskriminasi yang terjadi seperti demikian. Alangkah menyedihkan dan begitu prihatin sekali kita akan nasib para pustakawan. Entah siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam memperjuangkan sedemikian peningkatan harkat dan martabat profesi pustakawan yang rendahnya dimata para pengambil keputusan dinegeri ini. Gap yang jelas sangat tim pang sekali terse but tidak mung kin dapat diharapkan agar pustakawan dapat mampu turut serta berpartisipasi dengan baik dan optimal dalam ·. meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air ini. Berbagai bentuk diskriminasi multi dimensi yang diperlakukan terhadap para pustakawan tersebllt patut menjadi perhatiah sungguh-sungguh oleh para pengambil kebijakan Saatnya sekaranglah kita harus benar-benar jujur untuk mengakui bahwa perpustakaan memang merupakan jantungnya dari segala bentuk institusi pendidikan. Tanpa dukungan perpustakaan yang baik, sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, dunia pendidikan kita tidak akan mampu bangkit dan bersaing dengan banyak negara yang semakin menyadari benar tentang hal tersebot. Pengakuan tersebut sepatutnya tidak lagi hanya berupa sekedar retorika belaka tapi juga harus benarbenar direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Tanggal : 9 Maret 2000 Nomor : 33/A/2000 Tunjangan Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi

Ei§~~i~~~i.Eill~~~iiil§

Kenaikan Rata·rata semua Jabatan dan Gotorigan sebesar 50%

131

Al-Maktabafl, Vo/11me 2, No.2, Oktober 2000: 129-136

Surat Ed a ran Direktur Jenderal Anggaran Tanggal : 5 Mei 2000 Nomor : SE- 67/ A /2000 Junjangan Fungsional Pustakawan

iiri:-l-'i!O;_;,;,;;;;'?-i-:o2"-~~:.:......j kenaikan

tiap Jabatan dim Gotongan ditambah sebesar Rp.75.000,-

lntervensi yang tidak proporsional

Berbagai kebijakan yang umumnya diterapkan di kalangan perguruan tinggi mengenai masalah-masalah perpustakaan, banyak sekali yang tidak sejalan dengan · standar kepustakawanan. Keadaan demikian mengkondisikan suasana yang tidak kondusif bagi pustakawannya untuk mengembangkan kemampuannya ditengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus semakin maju. Dibanyak perguruan tinggi, hampir tidak memberikan kesempatan bagi para pustakawannya untuk mengelola perpustakaan secara mandiri atau otonomi. lndikasi ketidak mandirian. perpustakaan pada umumnya terlihat misalnya dari ketidakadanya wewenang yang proporsional terhadap rencana . perekrutan dan pemutasian personel perpustakaan. Sepatutnya pihak personalia pusat perlu melakukan koordinasi dengan pihak perpustakaan (kepala perpustakaan) ketika berencana untuk menempatkan atau memindahkan (mutasi) staf perpustakaan. Hal lainnya yang juga menghambat kemandirian perpustakaan adalah alokasi mala anggaran (dana) yang diperuntukan bagi rencana operasional program kerja perpustakaan secara rutin masih belum jelas. Hanya beberapa perguruan tinggi tertentu saja yang Ielah menerapkan alokasi yang jelas dan rutin bagi program pengembangan perpustakaannya, sedangkan selebihnya masih banyak belum. Adanya SDM yang memadaipun akan tidak ada artinya bila kebijakan yang diterapkan oleh pihak rektorat tidak mengkondisikan pustakawannya untuk bekerja mandiri tanpa adanya alokasi dana yang jelas. Saatnya inilah pihak pimpinan institusi harus memberikan wewenang yang wajar dan proporsional kepada pihak perpustakaan untuk mengelola bidangnya sendiri tanpa harus menunggu arahan dari atas.

132

Era Otonomi Pemlidika'n-:-PunJ:ki Pumomo

Khususnya di lingkungan perguruan tinggi negeri, sistem pengadaan buku untuk koleksi ·perpiJstakaan yang selama ini. formatnya adalah dalam bentuk proyek dari anggaran APBN, telah terbukti menyebabkan terjadinya banyak sekali · penyimpangan penyalahgunaan wewenang oleh para birokrat yang merasa berhak menangani proyek tersebut Karenanya sistem proyek tersebut pustakawan hampir tak berdaya untuk mengoptimalkan dana pembelian tersebut agar mendapatkan koleksi yang benar-benar dibutuhkan oleh pemakainya (mahasis wa). Penyimpangan dan penyalahgunaan .wewenang Jersebut terjadi adalah karena dalam proses pengadaan buku yang harusnya ditangani oleh pihak pustakawan, sayangnya hampir segalanya ditangani oleh sebuah tim proyek yang terdiri dari para birokrat di lingkuhgan institusi perguruan tinggi bersangkutan. Sedangkan peran pustakawan hanya terbatas sekedar membuat list usulan pembelian buku saja. Hal-hal seperti penentuan keputusan tender, hak klaim (menolak) terhadap bukubuku yang tidak sesuai dengan daftar usulan, hak memberi pinalty (sanksi) pada pemborong (rekanan) yang lalai atau terlambat dalam memenuhi pesanan, semuanya itu hampir tidak dimiliki oleh pihak pustakawan. Hanya sebagian kecil saja dibeberapa perguruan tinggi negeri, pustakawannya diberi peluang agak jelas. Dari pengalaman sebelumnya dengan melalui sistem proyek ini hanya menghasilkan koleksi perpustakaan yang duplikasi dan tidak handal. Sehingga banyak mengecewakan para mahasiswanya dengan koleksi. Padahal sikap sentralistik dalam era otonomi seperti sekarang ini sudah sangat tidak proporsionallagi. Karena itu terhadap persoalan otonomi tersebut, R. Berdhal dalam tulisannya "Academic Freedom, Auto nomy and Accountability in Bristish Universities", menegaskan bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal maka dua prinsip otonomi baik substantif maupun prosedural perlu benar-benar diterapkan pada semua instansi hingga pada tiap unitnya. Otonomi substantif adalah kewenangan untuk menentukan tujuan-tujuan dan program-program sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dan Otonomi prosedural adalah kewenangan dalam menentukan cara-caranya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tanpa adanya ke beranian atau komitmen demikian maka akan dapat dipastikan bahwa peran perpustakaan akan tetap menjadi sekedar perlengkap dari instrumen suatu perguruan tinggi. Momentum baik bagi masa depan pustakawan

Diera ramai-ramainya masalah otonomi ini diperbincangkan banyak kalangan, tidak terkecuali, mudah-mudahan pustakawan dan perpustakaan juga memperoleh momentumnya yang berprospek baik. Karena itu itikad untuk memberdayakan perpustakaan terhadap peranannya dalam meningkatkan mutu pendidikan, benar-benar perlu dibuktikan

133

Al-Maktaball, Volume 2, No.2, Oktober 2000: 129-136

dengan realitas konkrit oleh pustakawan itu sendiri dan juga pimpinan institusi perguruan tinggi bersangkutan dengan kebijakan-kebijakan formal dan pelaksanaanya yang jelas. Kebijakan formal dimaksud adalah harus dimulai dengan menetapkan status yang jelas terhadap posisi perpustakaan dalam struktur organisasi perguruan tinggi. Tuntutan terhadap legitimasi institusi formal terhadap status perpustakaan ditengah unit-unit lainnya di perguruan tinggi tersebut, adalah sangat diperlukan sekali. Mengacu kepada beberapa standar panduan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi, kedudukan perpustakaan yang idealnya adalah sejajar dengan fakultas- fakultas yang ada dalam PT bersangkutan. Karena itu konsekwensi logisnya adalah bahwa perpustakaan memang layak untuk memperoleh hak otonom yang sama seperti unit-unit lainnya. Menurut PP No ..30 tahun 1990, pasal 34, unit pelaksana teknis perpustakaan merupakan unsur penunjang sebagai kelengkapan bagi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kedudukannya di luar lingkup fakultas dan bertanggung jawab langsung kepada rektor (pembantu rektor). Hubungan organisasi antara UPT dan unsur lainnya pada universitas I institut adalah sejajar satu sama lainnya dan tidak pula dibawah biro tertentu. Rektor dan pembantu rektor merupakan satu kesatuan, dimana wewenang rektor didelegasikan kepada pembantu rektor. Karena itu dalam kegiatan sehari-hari, kepala perpustakaan berhubungan dengan pembantu rektor bidang akademis. Pada gambar di bawah akan terlihat posisi dan keduduk an perpustakaan pada universitas I institusi :

Pembantu Rektor Biro

UPT Perpusta ka'"'

Lembaga Penelitian

Pihak perpustakaan (dalam hal ini kepala perpustakaan) hendaknya diikutsertakan dalam pembahasan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal tersebut adalah agar perpustakaan

134

Era Otonomi Pemlidikan : Pungki Pumomo

dapat menghayati program perguruan tingginya, sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Pemberdayaan peran perpustakaan dan pustakawannya akan lambat laun dapat terealisir bila PP No. 30 tahun 1990, pasal 34 tersebut diimplentasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh. Bila pemberdayaan perpustakaan sesuai dengan standar kepustakawanan, setidaknya sesuai dengan peraturan, maka pihak perpustakaan akan mempu melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki fungsi dan perannya sebagai bagian penting dalam suatu lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Diera otonomi pendidikan inilah momentum yang tepat bagi pustakawan untuk mereposisikan kedudukannya dalam rangka merubah citra dan peranannya ditengah persaingan global dalam dunia pendidikan. Kesimpulan

Ketertinggalan dan keprihatinan kita terhadap kualitas pendidikan di tanah air bila dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya adalah merupakan keprihatinan yang sangat serius. Hal tersebut adalah karena baik langsung maupun tidak langsuhg mempunyai keterkaitannya dengan nasib masa depan anak bangsa kita ditengah persaingan global seperti sekarang ini. Persoalan kualitas pendidikan kita memang sangat komplek atau jelimet. Diskursus yang sering dibahas berkaitan dengan persoalan pendidikan sangat banyak dan komprehensif, mulai dari persoalan dana, tenaga pengajar, kurikulum, sistem birokrasi kebijakan nasional dan lain sebagainya. Namun sayangnya, di antara semua topik yang banyak diperbincangkan oleh para pakar atau pemerhati dunia pendidikan, hampir tidak pernah mereka memandang penting dan membahasnya tentang bagai mana memberdayakan peranan perpustakaan dan pustakawan dalam kaitannya terhadap pengembangan kualitas pendidikan di tanah air. Padahal secara jujur mereka pasti akan mengakui bagaimana perpustakaan dan pustakawan memainkan peranannya yang berarti terhadap kesuksesan peningkatan kualitas pendidikan. Bahan Pustaka Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaaan Rl no. 0686/U/1991, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, Jakarta, Depdikbud. Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, Perpustakaan Perguran Tinggi : Buku Pedoman, edisi kedua, Jakarta, Dlrektorat Jendral Pendldikan TinggL Berdahl, R. 1990, Academic Freedom, Autonomy and Accountability in British Universities, Studies in Higher Education, Vol.15 (2)

135

Al-Maktahafl, Volume 2; No.2, Oktober 2000: 129-136

Fajar, A. Malik, lngin Buktikan Birokrasi Tak Selalu Kaku, Jawa Pas, 1 September1996, Jakarta hal. 5 Lancaster, FW, 1982, Libraries and Librarians in an age of electronics, Arlington, Virginia: Information Resources Press Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran. Tunjangan Fungsional Oosen pada Perguruan Tinggi. No. 33/ A /2000. 9 Maret 2000. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran. Tunjangan Fungsional Pustakawan. No. 67 I A /2000. 5 Maret 2000.

136