ELIT POLITIK DAN KETERLIBANNYA DALAM PIMILUKADA DI KOLAKA UTARA. Abstrak

Surayah Rasyidl

Elit Politik dalam Pemilukada

ELIT POLITIK DAN KETERLIBANNYA DALAM PIMILUKADA DI KOLAKA UTARA Oleh Surayah Rasyid Email: [email protected] Dosen Tetap Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar Abstrak Orientasi politik di kalangan elit politik dalam pemilukada setidaknya dapat dilihat pada dua hal, yaitu orientasi yang bersifat pragmatis dan yang bersifat ideologis. Orientasi pragmatis adalah dimana elit-elit politik memposisikan dirinya sebagai “elit lokal” untuk berjuang memenangkan pemilihan yang dilakukan sekali dalam lima tahunan itu. Dalam konteks ini elit-elit politik akan memaksimalkan usahanya untuk memperoleh kekuasaan karena itu yang menjadi orientasi politik. Sementara orientasi ideology, elit politik yang terjun ke gelanaggang politik merupakan panggilan hati untuk mengawal proses demokratisasi agar tercipta masyarakat yang aman, tentaram, adil dan makmur. Atau dengan bahasa agama, bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar. Jika dilihat kedua orientasi tersebut, maka orientasi yang bersifat pragmatisme ini lebih dominan dibandingkan dengan yang bersifat ideology. Kepentingan pragmatis motivasinya bisa beragam sesuai dengan keragaman kepentingan dan orientasi elit tersebut. Dan orientasi politik di kalangan elit bisa beragam motivasinya. Motivasi itu ada yang karena ingin berkuasa, ada karena ingin mencari nafkah lewat politik, ada karena ingin mengembangkan wawasan kebangsaan, dan ada pula karena ingin terkenal. Tetapi dari hasil penelitian mnunjukan bahwa motivasi kekuasaanlah yang paling dominan dari pada yang lain. Kata Kunci : Elet, Politik, Keterlibatan, Pemilukada, dan sirkulasi

I.

Latar Belakang

Pasca jatuhnya rezim Soeharto telah membawa perubahan sirkulasi elit politik yang cukup signifikan di era reformasi. Posisi dan peran meliter yang sejak pemerintahan demokrasi Terpimpin cukup besar dan makin dominan di era Orde Baru sebagai pemasok sekaligus penentu sirkulasi elit politik makin berkurang. Transisi kepemimpinan terjadi tanpa diikuti oleh panduan nilai kepemimpinan transformative.

74 Jurnal Rihlah Volume V No. 1/2017

Surayah Rasyidl


Disadari atau tidak, elit yang muncul dan dominan walaupun dari kemunitas non militer, mayoritas masih melanjutkan dan mengembangkan nilai-nilai dominan Orde Baru. Berpijak pada paham serupa itu, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa elit di era reformasi merupakan hasil “sekolahan” dari Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru yang otoritarian kurang memberi peluang elemen sipil mengembangkan potensi termasuk kepemimpinan sipil secara baik. Beberapa tokoh sipil yang muncul di masa Orde Baru dipaksa untuk menyesuaikan dengan kepentingan kelompok dominan. Beberapa elemen elit masyarakat yang memiliki dukungan akar rumput yang kuat cenderung tersisih. Elit yang bermental “komprador” mendapat ruang yang lebih besar. Dalam tataran intelektual pemikiran ekonomi kapitalis berbasis pemikiran liberal Barat memberikan landasan sekaligus pembenaran epistimologis pembangunan modernisasi yang dilaksanakan. Ekonomi menjadi panglima pembangunan. Berbagai keberhasilan cenderung diukur dari indikator makro ekonomi. Sementara dimensi moral, kejujuran, dan keadilan kurang dijadikan sebagai acuan praksis pembangunan. Munculnya konsep dan istilah “ massa mengambang” pada era Orde Baru tidak hanya memunculkan massa riil yang mengambang, melainkan juga elit yang mengambang. Fanatisme kelompok masyarakat terhadap ideology sebagai bentuk loyalitas berhasil diminamilisir oleh rezim Orde Baru. Kondisi tersebut seiring dengan kepentingan dunia politik ekonomi internasional yang berusaha menggeser cara pandang elit dan masyarakat yang pro pasar. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah serta jumlah penduduk yang besar menjadi asset utama kekuatan ekonomi politik baik sebgai pemasok bahan mentah maupun sebagai pasar. Upaya menempatkan masyarakat Indonesia sebagai konsumen cukup menggoda kalangan korporasi. Ruang bagi masyarakat menjalin relasi dengan elit untuk saling memberdayakan sebagai suatu komunitas yang mandiri sulit dilakukan. Dalam konteks itulah elit yang pandai menjalin relasi dengan pusat kekuasaan dapat tumbuh dan berkembang. Elit yang memiliki jaringan dan kekuatan ekonomi memiliki peluang lebih besar. Sebaliknya elit yang menekuni dan terus berusaha mengabdi pada ideology partai cenderung tersisih. Agama dan ideology cenderung hanya berada dalam tataran formalitas tetapi kurang membekas dalam aksi dan tindakan politik. Pragmatisme telah menyisihkan idealisme. Anak-anak muda tidak dibiasakan oleh atmosfir sosial ekonomi-politik-budaya untuk tumbuh menjadi pemimpin masadepan yang otentik dan berkarakter. Otentisitas dan jati diri elit dalam proses sejarah politik di Indonesia makin sulit berkembang. Tetapi itu tidak berarti tidak mungkin. Berbagai elemen kritis masyarakat, pemuda dan mahasiswa masih memancarkan idealism di tengah hiruk pikuk politik yang makin kuat. Kelompok kecil yang kritis dan kreatif itulah yang pada saat Orde Baru berkuasa berani menyuarakan pemikiran kritis sekaligus menawarkan wacana alternative. Pada awal reformasi mereka berhasil menjadi obor perubahan. Namun pada saat proses reformasi obor mereka makin terdesak dan diredupkan oleh berbagai kekuatan politik ekonomi yang juga menggunakan baju reformasi dengan selogan demokrasi. Banyak muncul penunggang reformasi yang piawai menggunakan slogan-



Surayah Rasyidl

slogan reformasi. Kegemerlapan duniawi dijadikan sebagai pancaran keberhasilan. Banyak elit-elit muda yang ingin hanya tanpa mempertimbangkan moralitas dalam mencari kekayaan. Banyak elit-elit muda dalam belbagai bidang yang tergoda dan melakukan tindakan korupsi. Sebaliknya anak-anak muda yang menggali jati diri sebagai pribadi, jati diri bangsa untuk dijadikan acuan berjuang dan mengabdi terasa makin berkurang. Dari periode kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru sampai orde reformasi semuanya memiliki keistimewaan tersendiri, dan dibidang politik mengalami pasang surut baik yang terkait dengan sistem perpolitikan, gejolak para pemimpin partai maupun suasana kehidupan perpolitikan di Indonesia. Semua itu membawa pembaharuan pada aktifitas masyarakat yang selalu kontradiktif terhadap dominasi politik. Partai politik dan kebebasan kerapkali tidak bisa dipisahkan, seolah-olah keduanya bisa bertukar tempat tanpa meninggalkan persoalan sedikit pun. Kehadiran partai politik selalu diasosiasikan dengan kebebasan dan sebaliknya untuk mengamati kebebasan maka perhatikan kita terhadap kehadiran partai politik .1 Pendirian partai politik dimulai pada tahun 1918 yang pertma kalinya bangsa ini mengenal partai professional dan sekaligus juga pertanda terintegrasinya kaum terjajah ke dalam sistem penjajahan secara juridicopolitis, ketika partai-partai seperti partai Boedi Otomo dan partai Serikat Islam (SI) menjadi garda terdepan dalam proses tersebut, tidak lama kemudian masa Kabinet Syahrir akhir tahun 1945 yang sangat instrumental karena salah satunya mengubah sistem presidensil menjadi parlementer dan partai-partai yang ikut dalam pemilihan umum 1955 adalah partai post-kolonial yang juga tidak lama mengalami kebebasan.2 Sejak berakhirnya rezim Orde Baru, sepektrum politik Indonesia diwarnai oleh pergulatan elit politik. Hal ini terutama terefleksi dari munculnya puluhan partai politik yang masing-masing terpilih akibat perbedaan visi dan misi, bahkan spectrum ideology. Kelompok Islam dan yang memakai simbol-simbol Islam merupakan salah satu kelompok yang memiliki andil dalam pertarungan politik.3 Fenomena pergulatan politik pasca Orde Baru telah melibatkan banyak kelompok. Masing-masing terpilah akibat perbedaan visi dan misi atau bahkan spectrum ideology, walaupun sama-sama mengakui pancasila sebagai dasar negara. Masing-masing mempunyai agenda politik, strategi dan taktik yang berbeda untuk merealisasikan tujuan politik mereka. Dalam dunia perpolitikan, kita mencoba melacak perubahan partai ditinjau dari dua sisi sekaligus, yaitu dari sisi para pemilih. Apa makna sesungguhnya parati politik bagi mereka. Hasil survey membuktikan bahwa tidak banyak yang berarti bagi partai. 1 2

Lihat Prisma, Partai Politik di Persimpangan Jalan, (Jakarta: LP3ES, t,t. ), h. 87 Partai Politik di Persimpangan Jalan, h. 88 3

Lihat Dhurorudin Mashad, Akar Konflik Politik Islam di Indonesai, cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. xvii


Surayah Rasyidl


Karena tingkat kesetiaannya relative rendah, semua pemilih mengalir dari satu partai kepartai yang lain tanpa menanggung beban apapun. Tiada beban ideologis yang mengharuskan mereka memiliki tempat dalam satu partai, dan segala sesuatu yang terkait dengan nasibnya. Di sisi lain kiprah kaum elit partai adalah tempat terbaik untuk melihat pada proses pengerjaan koalisi. Koalisis adalah keniscayaan politik tempat segmentasi politik berlangsung dan tidak terjembatani. Disinilah kelihatan suatu paradox antara keterkaitan koalisi yang tidak lain perjanjian yang harus dipegang oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan setiap fakta tanpa ikatan dan beban apapun. Di satu sisi ada keterikatan sementara disisi lain pencarian prinsip yang tidak menuntut keterikatan jenis apapun. Dalam sejarah perjalan bangsa Indonseai pasca kemerdekaan, keterlibatan elitelit politik bukanlah barang baru. Sejak berlangsunya pemilihan umum pertama (1955) sampai pemilu terakhir (2014), perpolitikan di negeri ini senantiasa dimeriahkan oleh para elit politik. Demikian pula pada pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dimulai sejak tahun 2004 sampai tahun ini, elit politik semakin memainkan perannya. Hal ini karena sejak kemunculannya, baik organisasi keagamaan maupun partai politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan mereka dalam aktivitas politik kenegaraan. Karena tidak adanya garis pemisah antara agama dan politik. Elit politik dalam konteks ini didefinisikan sebagai para petinggi yang memimpin partai poltik, kepala pemerintahan atau ketua legislative, baik di pusat maupun di daerah dan kabupaten/ kota. Digelarnya model pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung membawa dampak serius terhadap perilaku elit-elit politik di tingkat lokal. Para aktor politik lokal tiba-tiba mendapatkan arena bermain cukup luas untuk menyalurkan bakat politik mereka secara bebas dan mempengaruhi masyarakat. Hal ini terjadi di berbagai daerah di tanah air termasuk di Kolaka Utara. Tampilnya para kandidat calon kepala daerah di arena pilkada langsung ini, pada akhirnya harus menyeret berbagai kekuatan elit politik lokal yang memiliki basis yang kuat. Kelompok-kelompok masyarakat baik yang terhimpun dalam organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan organisasi sosial politik menjadi ladang potensial untuk diperebutkan oleh para elit-elit politik dan calon kandidat kepala daerah. Terjadinya pola-pola koalisi yang melibatkan agama dalam kekuatan politik dengan ideology yang berbeda. Hal ini mencerminkan bahwa adanya pengaruh elit politik lokal dalam menyikapi berlangsungnya pemilihan kepala daerah langsung. Demikian juga mengalirnya dukungan elit agama terhadap kandidat tertentu yang tidak bersinggungan dengan basis keagamaan mereka, memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh elit politik tersebut terhadap posisi strategis mereka sebagai aktor politik di tingkat lokal. Bertolak dari perspektif di atas, masalah elit politik dan pengaruhnya terhadap pilkada pada masyarakat merupakan kajian yang bersifat problematik. Pada satu sisi ia terkait dengan demensi intelektual para elit-elit politik, partai politik, dan kekuasaan



Surayah Rasyidl

negara. Oleh karena itu kajian ini akan melihat akar pemikiran para ahli yang berkaitan dengan kekuasaan negara, pilkada dan demokrasi, dan pada sisi lain merupakan bagian atau esensial dari pemikiran politik di Indonesia. Dari realitas tersebut, yang menjadi persoalan utama adalah “Bagaimana sirkulasi elit politik dan keterlibatannya begitu dominan dalam pemilukada di Kolaka Utara”. Permasalahan ini berkaitan dengan esensi dan eksistensi politik ketatanegaraan. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara akademis mengenai elit politik dan pengaruhnya terhadap pemilukada dan masa depan demokrasi di Kolaka Utara. Dalam konteks ini ada tiga tujuan yang hendak dicapai melalui studi atau penelitian ini, yakni: Pertama, untuk mengetahui proses sejarah sirkulasi elit politik dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pilkada. Kedua, untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada langsung itu dapat menumbuhkan sebuah koredo demokrasi yang menjadi esensi pengelolaan pemerintahan dalam sebuah negara. Dan ketiga, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap peran elit-elit politik dalam pilkada langsung dan meretas permasalahan yang terjadi pada masyarakat Kolaka Utara. Harapan yang terkandung dibalik dari tujuan tersebut dalam rangka membantu merumuskan garis-garis pandangan umum, untuk menjelaskan kecenderungan typologies mengenai pemikiran politik, sikap dan tindakan para elit politik dan masyarakat dalam suasana kongkrit di lingkungan politiknya serta upaya mencari jalan keluar dari kemelut dan kebuntuan konsepsional bagi hak-hak politik masyarakat di Kolaka Utara. Generalisasi empiris dari ketiga tujuan di atas, diharapkan selain dapat memberi sumbangan teoritis mengenai kajian yang berkaitan dengan sejarah sirkulasi elit–elit politik, pilkada dan masa depan demokrasi, juga dapat menghasilkan gambaran empiris tentang pengaruh elit politk terhadap pilkada dan sekaligus memperoleh gambaran mengenai perwujudan hak-hak politik warga negara tanpa ada diskriminasi, demikian pula secara praktis kajian ini diharapkan dapat berguna bagi yang berminat untuk memahami dan menambah wawasan dalam bidang ini serta sebagai kontribusi positif penulis terhadap khasanah perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerhati politik. Akumulasi dari semua itu kajian ini bermaksud membumikan ajaran demokrasi dan ketatanegaraan yang berkaitan dengan peran elit-elit politik dalam pilkada di Kolaka Utara. II. Fakta Empiris Terhadap Proses Sirkulasi Elit Politik dan Keterlibatannya dalam Pemilukada di Kolaka Utara Untuk mengkaji permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian lapangan dengan menetapkan 23 inforrman secara purposif dari elit-elit politik dan elit Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Elit partai-partai politik dimaksud antara lain: elit Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Partai


Surayah Rasyidl


Demokrat; Partai Golongan Karya (GOLKAR); Partai Amanat Nasional (PAN), PDIPerjuangan; Partai Gerindra; Partai Hanurah; Partai Nasdem. Dan lembaga yang mengelola pilkada KPUD. Demikian juga masyarakat sebagai pengguna hak politik untuk mengetahui pandangan dan keterlibatan mereka dalam pilkada tersebut. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dukumentasi dari literatur. Melalui analisis kualitatif yang bercorak naturalistik dengan pendekatan fenomenologi, akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa sirkulasi elit politik dan keterlibatan elit politik dalam pemilukada di Kolaka Utara telah terjadi sejak era reformasi. Di era reformasi terdapat perubahan peta sosial-politik yang sangat signifikan dibanding dengan masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru diberlakukan sistem kepartaian yang relatif terbatas, yaitu hanya satu golongan dan dua partai politik. Pada saat itu juga terjadi single majority yang dipegang oleh Golkar,sedangkan dua partai yang lain yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah partai pelengkap penderita. Perubahan sistem kepartaian di era reformasi direspon oleh tokoh agama dengan cara yang beragam seperti menggagas berdirinya partai politik. Beberapa partai bentukan para tokoh agama seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nahdatul Ummat (PNU), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Keadilan (PK), Partai Bulan Bintang (PBB) dan lain sebagainya. Di kalangan Nahdatul Ulama (NU) misalnya, wadah penyaluran aspirasinya sebagian besar diberikan kepada PKB, karena memang PKB secara resmi didirikan oleh NU dan sebagian besar tokoh-tokoh NU. Saat menjelang pemilu, perilaku elit-elit politik dapat diamati dari keterlibatan mereka dalam memobilisasi massa untuk menopang partainya masing-masing. NU misalnya, dalam rangka mendukung PKB dalam pemilu 1999 PBNU mengeluarkan seruan dari hasil rapat pleno ke 4 tanggal 24 Juli 1998 di Jakarta agar seluruh warga NU memberikan dukungan kepada PKB sebagai satu-satunyan partai politik milik warga NU. Begitu pula ketika menggolkan Abdurrahman Wahid atau Gusdur sebagai presiden. Kecenderungan perubahan perilaku politik para elit politik dari yang bersifat kultural ke arah perilaku elit yang bersifat structural dengan politik praktis tidak hanya terjadi di kalangan ormas saja, tetapi juga terjadi di kalangan partai politik yang berbasis Islam. Terbukti dengan lahirnya partai-partai politik Islam sejak era reformasi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Haeruddin Pawelloi, salah seorang tokoh politik dan juga ketua Partai Politik PDIP Kolaka Utara, mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh elit-elit politik banyak bersentuhan dengan wilayah politik praktis. Hal ini tidak dapat dihindari karena di daerah ini terdapat latar belakang partai politik yang beragam dan dapat mempengaruhi kekuasaan sehingga perubahan politik yang begitu cepat dan dinamis. Ini menunjukkan adanya kepentingankepentingan politik praktis yang berperan dalam kekuasaan yang lebih strategis. 4 4

Haeruddin Pawelloi, Ketua Partai Politik PDIP,wawancara di Lasusua, Kolaka Utara,7 Mei

2016



Surayah Rasyidl

Pada masa pemerintahan Orde Baru perubahan sirkulasi elit politik pada era reformasi. Posisi dan peran meliter sejak pemerintahan demokrasi Terpimpin cukup besar dan makin dominan di era Orde Baru sebagai pemasok sekaligus penentu sirkulasi elit politik makin berkurang. Transisi kepemimpinan terjadi tanpa diikuti oleh panduan nilai kepemimpinan transformative. Disadari atau tidak, elit yang muncul walaupun dari kemunitas non militer, mayoritas masih melanjutkan dan mengembangkan nilai-nilai yang diwariskan oleh Orde Baru. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa elit di era reformasi merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru yang otoritarian kurang memberi peluang elemen sipil mengembangkan potensi termasuk kepemimpinan sipil secara baik. Beberapa tokoh sipil yang muncul di masa Orde Baru dipaksa untuk menyesuaikan dengan kepentingan kelompok dominan. Beberapa elemen elit masyarakat yang memiliki dukungan akar rumput yang kuat cenderung tersisih. Elit yang bermental “komprador” mendapat ruang yang lebih besar. Dalam konteks itulah elit yang pandai menjalin relasi dengan pusat kekuasaan dapat tumbuh dan berkembang. Elit yang memiliki jaringan dan kekuatan ekonomi memiliki peluang lebih besar. Sebaliknya elit yang menekuni dan terus berusaha mengabdi pada ideology partai cenderung tersisih. Agama dan ideology cenderung hanya berada dalam tataran formalitas tetapi kurang membekas dalam aksi dan tindakan politik. Pragmatisme telah menyisihkan idealisme. Anak-anak muda tidak dibiasakan oleh atmosfir sosial ekonomi-politik-budaya untuk tumbuh menjadi pemimpin masadepan yang otentik dan berkarakter. Otentisitas dan jati diri elit dalam proses sejarah politik di Indonesia makin sulit berkembang. Tetapi itu tidak berarti tidak mungkin. Berbagai elemen kritis masyarakat, pemuda dan mahasiswa masih memancarkan idealisme di tengah hiruk pikuk politik yang makin kuat. Kelompok kecil yang kritis dan kreatif itulah yang pada saat Orde Baru berkuasa berani menyuarakan pemikiran kritis sekaligus menawarkan wacana alternative. Pada awal reformasi mereka berhasil menjadi obor perubahan. Namun pada saat proses reformasi obor mereka makin terdesak dan diredupkan oleh berbagai kekuatan politik ekonomi yang juga menggunakan baju reformasi dengan selogan demokrasi. Banyak muncul penunggang reformasi yang piawai menggunakan sloganslogan reformasi. Kegemerlapan duniawi dijadikan sebagai pancaran keberhasilan. Banyak elit-elit muda yang ingin hanya tanpa mempertimbangkan moralitas dalam mencari kekayaan. Banyak elit-elit muda dalam belbagai bidang yang tergoda dan melakukan tindakan korupsi. Sebaliknya anak-anak muda yang menggali jati diri sebagai pribadi, jati diri bangsa untuk dijadikan acuan berjuang dan mengabdi terasa makin berkurang. Dalam sejarah perjalanan elit-elit politik telah mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kondisi sosial politik dan kekuasaan, tetapi perubahan institusi dan regulasi tidak membawa perubahan pada pergeseran orientasi nilai demokrasi yang substantif. Mentalitas mayoritas elit masih mengacu dan berorientasi pada kekuasaan yang sempit. Transparansi dan akuntabilitas belum menjadi prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yang dominan masih ingin dilayani. Kekuasaan


Surayah Rasyidl


yang berorientasi untuk melayani sekaligus memberdayakan konstituen dikalahkan oleh nafsu untuk memperdaya. Hiruk pikut demokrasi dan kedaulatan rakyat menggema dalam pidato dan wacana namun hampa dalam praksis kekuasaan. Uapay melakukan gerakan dalam rangka menjatuhkan kekuasaan Orde Baru sebagai rezim yang otoritarian berhasil dilakukan. Namun, nilai-nilai demokrasi yang substantive sulit dilakukan. Transisi kekuasaan yang tidak dikendalikan secara dominan oleh para pelaku dan pejuang reformasi member ruang bagi pihak lain untuk memanfaatkan proses perubahan. Berbagai kekuatan politik (individual, lokal, nasional dan internasional) yang pada masa sebelum reformasi diuntungkan oleh rezim Orde Baru berhasil melakukan metamorphosis dan mengambil keuntungan dari proses reformasi yang berjalan. Pengalaman, jaringan relasi dan kekayaan yang dimiliki elit Orde Baru memungkinkan mereka lebih berhasil bersaing dengan elit-elit yang baru muncul di era reformasi sebagai konsekuensi logis perubahan politik yang lebih mendekati pola transplacement. Proses transisi kekuasaan belum berhasil menciptakan perubahan paradigma kekuasaan yang emansipatoris sekaligus memihak dan memberdayakan rakyat. salah satu penyebab dari kondisi tersebut adalah proses pergantian kekuasaan Orde Baru ke Reformasi, yang menurut Samuel P. Huntinton bersifat “transplacement”.5 Menurut Huntington “transplacement” adalah proses perubahan kekuasaan yang diwarnai oleh negosiasi dan consensus antara kelompok reformis dalam masyarakat yang memperjuangkan perubahan dengan kelompok dominan atau wakil negara dari rezim yang berkuasa sebelumnya. Transisi kekuasaan di era reformasi tidak berlangsung dalam pola “transformation” dan transplacement” . Transformation adalah proses perubahan yang lebih disebabkan oleh kelompok-kelompok reformis dalam tubuh negara. Sementara dalam “replacement” transisi kekuasaan bersifat total sehingga perubahan kearah demokratisasi menjadi agenda yang utama karena sisa-sisa kekuasaan yang lama diganti secara total.6 Dalam proses “transplacement”, kekuatan yang dominan pada masa Orde Baru baik secara kelembagaan maupun individual berhasil melakukan tawar menawar posisi sekaligus melakukan transformasi. Keberadaan lembaga partai politik, posisi militer dan lembaga negara tidak dapat ditentukan oleh kekuatan pendukung reformasi saja. Dalam proses tawarmenawar tersebut baik kekuatan yang diuntungkan pada masa Orde Baru lebih diuntungkan dengan lemahnya saling kepercayaan di antara pendukung reformasi. Distorsi komunikasi yang sistemik atara kekuatan “civil society” menyebabkan konsolidasi agenda reformasi sukit direalisasikan. Baik kekuatan politik lanjutan Orde Baru maupun kekuatan reformasi tidak berhasil merumuskan agenda transformasi yang visioner untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan.7 5

Lihat Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), h. 16 6

Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, h. 56

7

Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga,



Surayah Rasyidl

Relasi antar elit politik yang rapuh menyebabkan mereka sulit membangun komitmen memperjuangkan kepentingan bangsa secara bersama. Koalisi antar partai politik maupun elit menjadi sangat rentan. Kecurigaan lebih menonjol disbanding kepercayaan. Antar elit yang berkoalisi lebih banyak memasang “kuda-kuda” disbanding bergandeng tangan memberdayakan masyarakat. Banyaknya persaingan antar kepala daerah dengan wakilnya pada masa pemilihan berikutnya merupakan salah satu contoh yang gambling dan mudah dibaca oleh masyarakat awam. Ketulusan dan keikhlasan dalam menjalin kerjasama antar elit seolah menjadi barang langka di era reformasi. Dalam kondisi tersebut mereka menduduki posisi dominan kehilangan dimensi kritis dalam bernegosiasi dengan kekuatan politik ekonomi internasional. Tidak adanya keteladanan dari elit menyebabkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi dan kerja keras tersisih oleh sikap yang lebih berorientasi kepentingan sendiri. Konflik horizontal mudah terjadi akibat makin mudarnya saling kepercayaan sebagai bangsa yang bermartabat. Mereka kesulitan menemukan sosok elit yang dapat menjadi bintang sekaligus pencerah menuju masa depan. Dalam berbagai pertarungan kepentingan politik, para elit di era reformasi bersanding dan bersaing memperebutkan kekuasaan. Upaya tampil dan memperoleh kekuasaan dengan cepat terasa mendesak. Para elit selalu berlomba mendekati rakyat untuk kepentingan jangka pendek, yaitu saat mendekati pemilihan umum, kepala daerah atau priesiden. Rakyat ditawari oleh program namun pada saat merealisasikan program rakyat tidak dilibatkan. Pola pencitraan dan “penipuan aspirasi rakyat” yang berjalan sejak era reformasi tidak hanya terjadi di kalangan elit. Virus negative tersebut merembet pada kehidupan yang lebih luas, ternasuk masyarakat kebanyakan. Masyarakat tahu dan sadar kalau sosok gambar tokoh yang murah senyum tersebut sesungguhnya bukan orang yang ramah. Mereka juga tahu elit yang suka membagi-bagikan uang dan sembako menjelang pemilihan umum/pilkada bukan sosok yang pemurah. Masyarakat menanggapinya biasa saja. Mereka sadar kalau ditipu. Masyarakat pun balik menipu, masyarakat senang menerima pemberian elit menjelang pilkada. namun mereka tidak menjamin siapa yang akan dipilih pada saat pemilihan dilakukan. Kondisi tersebut menyebakan kecenderungan timbulnya relasi “saling menipu” terjadi antara elit dan rakyat. Modal sosial mudah tercabik. Nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak mampu merajut relasi yang saling menguntungkan anta relit dan masyarakat. Baik elit maupun masyarakat sama-sama terhipnotis oleh kepentingan sesaat. Kepentingan bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik tersisih oleh dominasi pemikiran yang sempit serta jiwa elit yang kerdil. Bahwa Setelah diberlakukannya Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka pemilihan kepala daerah – gubernur dan bupati/walikota – akan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Artinya proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang selama ini dilaksanakan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengalami perombakan. Karena itu, siapa yang bakal menjadi gubernur dan walikota/bupati akan ditentukan sendiri oleh rakyat


Surayah Rasyidl


di daerahnya. Apalagi tahun ini akan dilaksanakan pilkada serentak. dibeberapa daerah, baik kabupaten/kota maupun provensi yang akan melangsungkan pilkada. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sahlan Launu, SOS, mantan ketua KPU Kolaka Utara mengatakan bahwa Munculnya pilkada langsung ini merupakan suatu yang baik dalam proses perkembangan demokrasi di tanah air. Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan sebagai media untuk mendesentralisasikan sistem demokrasi yang semakin disempurnakan, termasuk melalui pilkada ini diharapkan akan menggairahkan dan merangsang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro demokrasi di daerah. Dalam pengertian lain, melalui pemilihan kepala daerah secara langsung ini, akan lahir aktor-aktor demokrasi di daerah, yang kemudian diharapkan akan sanggup membuat kontrak politik dengan segenap komponen masyarakat, serta mampu melakukan gerakan-gerakan baru bagi perubahan.8 Jika selama ini lanjut Sahlan, kepala daerah dipilih oleh sekelompok ‘elit’ di DPRD, yang ternyata tidak jarang tercium aroma tak sedap, berupa politik kongkalikong di antara elit-elit politik daerah, hanya menimbulkan malapetaka politik bagi rakyat. Maka kita tak heran, ketika pemilihan kepala daerah, tak jarang muncul calon yang justru sangat ‘dibenci’ rakyat. Akan tetapi dengan bermodalkan kekuatan yang ada padanya (misalnya uang), kemudian digunakan untuk mengelabui lembaga DPRD, untuk akhirnya memilihnya. Pada saat yang sama ada banyak anggota DPRD yang justru menunggu dan menginginkan hal tersebut.9 Melalui pilkada, pemerintahan di tingkat lokal akan semakin dekat dengan rakyat, kemudian sekaligus akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi dari rakyat untuk pemerintahan lokal. Maka dengan demikian akan tercipta juga responsiveness yang baik. Misalnya melalui semakin kritisnya rakyat dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal. Pemilihan secara langsung bagi para kepala daerah (local geverment heads) dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (local representative council), merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsive, serta terbangunnya apa yang disebut dengan political equality (persamaan hak politik) di tingkat lokal. Dalam pemilihan kepala daerah tentu akan terjadi persaingan politik yang semakin tinggi dihampir semua daerah bahkan semua negara. Hal ini juga disertai dengan semakin banyaknya negara atau daerah yang mengadopsi sistem demokrasi. Dalam era ini, di Indonesia pada masa Orde Baru, pun telah menerapkan demokrasi yang sesungguhnya. Memang pemerintah Orde Baru di bawah rezim Soeharto menggunakan demokrasi sebagai landasan pemerintahannya. Tetapi, dalam pelaksanaannya banyak sekali yang melenceng. Kekuasaan Soeharto pada jayanya tak ubahnya dengan kekuasaan raja-raja di masa feodal. Proses demokrasi dipelintir begitu 8

Sahlan Launu, SOS, mantan ketua KPU Kolaka Utara, wawancara, di Lasusua Kolaka Utara, 24 Juni 2016 9

Sahlan Launu, SOS, mantan ketua KPU Kolaka Utara, wawancara, di Lasusua Kolaka Utara, 24 Juni 2016



Surayah Rasyidl

rupa, sehingga dalam pemilu selalu saja Soeharto dan para kroninya tetap berada di puncak kekuasaan pemerintah. Tetapi desakan dari dalam maupun luar membuat gerakan reformasi berkembang dan akhirnya menjatuhkan kekuasaannya. Indonesia harus belajar lagi untuk menerapkan demokrasi dalam jalurnya yang benar. Dalam demokrasi yang tidak dipoles-poles untuk sekedar menjadi hiasan bibir, peralihan dan pergantian kekuasaan dilakukan melalui suatu mekanisme yang disebuat dengan pilkada. Masing-masing peserta pilkada memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan dipilih. Praktik-praktik represif dan manipulative yang sering kali terjadi dalam sistem otoriter tidak dapat lagi digunakan. Persaingan politik menjadi suatu konsep yang sangat penting sekarang ini. Pemerintahan Indonesia yang menganut sistem multipartai membuat satu partai harus bersaing dengan partai lain. Untuk dapat keluar sebagai pemenang dalam pilkada, partai politik perlu bersaing dengan partai politik lain. Karena memang satu sama lain berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak dan keluar sebagai pemenang pilkada. Pandangan senada ini juga dikemukakan Nasrullah Amri, S.Pd, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam suatu wawancara khusus dengan peneliti. Beliau mengatakan bahwa Ide persaingan politik sebenarnya bukanlah hal baru. Melihat bahwa demokrasi merupakan sistem yang berbasis persaingan antar partai politik dan pemilihlah yang menentukan.10 Yang paling penting dalam sistem demokrasi yang ideal sebagaimana yang dikemukakan Hidayat Idrus, SE, sekretasis PDIP dan sekaligus sebagai anggota DPRD Kolaka Utara adalah sejauh mana kontestan dapat merebut hati rakyat melalui program kerja yang ditawarkan.11 Masyarakat berada dalam posisi yang akan menentukan siapa yang menang dan kalah. Dengan demikian, kemenangan kontestan merupakan fungsi dari kedekatan dan keberpihakan pada permasalahan yang dihadapi daerah, bangsa dan negara. Masing-masing kontestan berusaha menjadi yang terbaik di mata rakyat. Kenyataan ini semakin meningkatkan udara persaingan yang ada di antara para kontestan yang terlibat dalam pilkada. Dalam hubungannya dengan kemenangan dalam persaingan politik, maka strategi untuk memperoleh kemenangan persaingan politik tersebut menjadi topik penting yang harus dikaji di dalam internal partai politik. Strategi untuk memenangkan persaingan tentunya harus dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan standard dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memenangkan persaingan untuk menjadi kepala daerah dalam pilkada, memang tidak mudah. Tidak seperti di zaman orde baru, menjadi kepala daerah tergantung dari penunjukan pimpinan, maka dalam era reformasi kini, posisi kepala daerah sangat sulit untuk dicapai. Bahkan, untuk menjadi calon kepala daerah saja bukan persoalan mudah.

10

Nasrullah Amri, S.Pd, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Wawancara di Lasusua Kolaka Utara,25 Mei 2016 11

Hidayat Idrus, Sekretaris PDIP dan angora DPRD Klaka Utara, Wawancara di Lasusia Kolaka Utara, 25 Mei 2016


Surayah Rasyidl


Berbagai proses harus dilewati untuk mendapat predikat sebagai pasangan calon kepala daerah. Menurut Drs. Aisar Mas’ud, anggota KPU Kolaka Utara, bahwa pada Pemilihan Kepala Daerah/Bupati yang lalu penentuan calon yang ikut dalam pemilihan kepala daerah tersebut terhitung lebih dari sebulan para kandidat harus berjuang untuk mencapai predikat calon. Dalam rentang waktu itu, ujiannya tidaklah mudah.12 Berkaitan dengan para kandidat dari bakal calon perseorangan disyaratkan menyerahkan dukungannya. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan terakhir UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, setiap pasangan calon yang berminat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah lewat jalur perseorangan untuk daerah seperti Kota Makassar, maka wajib menyerahkan dukungan rakyat daerah itu sebesar minimal 3 persen (jika penduduk daerah itu di atas 1 juta jiwa).13 Jika tidak, maka calon tersebut akan teriliminasi dengan sendirinya. Aturan main yang ditetapan dalam pilkada itu haruslah menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dalam pilkada tersebut, agar pilkada dapat berlangsung sesuai dengan parameter demokrasi. Dalam mengahadapi pesta demokrasi melalui pilkada yang dilakukan sekali dalam lima tahun ini, dapat terlihat keterlibatan warga negara dalam pilkada itu demikian antusias, atau dalam bahasa lain keterlibatan politik atau budaya politik partisipan secara psikologis terlibat dalam politik atau peduli terhadap persoalan publik. Dalam konteks pertumbuhan atau perkembangan demokrasi melalui pelaksanaan pilkada, Tasman Wahid, SH, Ketua Nasdem Kola Utara dalam suatu wawancara dengan peneliti, memulai pandangannya dengan memahami istilah demokrasi. Baginya, demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat, oleh karena itu rakyat harus didorong agar benar-benar terlibat secara penuh dalam pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin daerah yang akuntabel. Perspektif demikian lanjut Sultan, penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU, Bawaslu, Panuaslu, KPPS dan sebagainya, demikian pula peserta pilkada (calon atau kandidat masing-masing), maupun partisipan (masyarakat) haruslah secara sinergi dalam memainkan persta lima tahunan itu, dan pengalaman selama pilkada di daerah ini terlihat begitu ramai, rakyat antusias melaksanakan pilkada. Dan bagi beliau pesta demokrasi tersebut mengalami pertumbuhan atau peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.14 Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Drs. Kamaruddin, SH, MH, tokoh masyarkat bahwa legitimasi kepemimpinan dalam sebuah pemilihan langsung tentu saja akan banyak ditentukan oleh seberapa besar pemilih yang datang memberikan

Drs. Aisar Mas’ud, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kolaka Utara, Wawancara di Lasusua Kolaka Utara, 12Juni 2016 12

13

Lihat UU No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan terakhir UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 14

Tasman Wahid, SH, Ketua Nasdem Kola Utara, Wawancara di Lasusuam Kolaka Utara, 13

Juni 2016



Surayah Rasyidl

suaranya.15 Dalam pengalaman perhelatan demokrasi selama ini di Kolaka Utara menurut Rusda Mahmud, Bupati Kolaka Utara bahwa tingkat partisipasi pemilih cenderung menurun, tetapi dengan dituntaskannya pemilihan bupati Kolaka Utara dengan baik pada pilkada yang lalu, tanpa riak yang berarti. Hal ini selain karena kesuksesan KPU dalam mengendalikannya, juga karena dipengaruhi oleh tingkat kesadaran pemilih yaitu warga Kolaka Utara yang semakin dewasa dalam menjalani perhelatan politik tersebut. Ini terlihat dengan kemampuan warga kolut dalam menahan keinginan mereka untuk bertindak anarkis terhadap apapun yang menurut mereka tidak dilaksanakan dengan baik atau merugikan kelompoknya. Ini tentu menjadi poin penting dan membahagiakan karena sebagai wilyah dengan tingkat konstalasi politik yang amat tinggi serta sebagai barometer perpolitikan, Kolaka Utara selama ini dianggap rawan konflik dalam pilkada. Namun, kedewasaan warga kota yang kemudian menyelamatkan semuanya. Hal ini bisa menjadi tolok ukur bahwa demokrasi di Kolaka Utara mengalami pertumbuhan atau peningkatan.16 Daya psikologis keterlibatan dalam politik ini sangat penting bagi partisipasi politik. Pentingnya jaringan keterlibatan kewarganegaraan dalam organisasi sosial atau partisipasi politik, sebagian terletak pada asumsi bahwa keterlibatan akan mendorong orang untuk lebih terekspos pada masalah publik, sehingga mereka akan memperoleh informasi yang cukup tentang kepentingan kepentingan kolektif mereka, menjadi lebih tertarik dan bersedia mendiskusikan masalah politik. Jika keterlibatannya dalam organisasi sosial tidak menghasilkan gambaran psikologis yang relevan seperti itu, ia kehilangan pengaruhnya terhadap partisipasi politik. Dalam literatur mengenai sikap politik (political attitude), keterlibatan politik mencakup di dalamnya minat terhadap politik, partisanship (pendekatan dengan partai politik tertentu), dan informasi politik. Dalam studi ini yang dimaksud dengan minat atau ketertarikan pada politik adalah “sejauh mana politik meningkatkan keingintahuan seseorang warga negara untuk tertarik pada politik”. Jadi di sini menekankan pada keingintahuan atau ketertarikan pada politik. Dengan adanya ketertarikan itu, ia akan melibatkan diri dalam politik, dalam arti bahwa secara psikologis mendorong seorang warga negara untuk terlibat atau ikut berpartisipasi memilih dalam pemilu. Hal ini karena keterlibatan rakyat dalam proses pilkada merupakan tolok ukur bagi pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu penyelenggaraan pilkada yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan berdasarkan pada aturan main yang jujur, adil, dan terbuka sangatlah penting dalam rangka mewujudkan makna kedaulatan rakyat melalui pembentukan pemerintahan yang legitimate dan demokratis. Untuk itu dibutuhkan keikutsertaan atau partisipasi rakyat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pilkada, karena pilkada merupakan proses perwujudan kedaulatan rakyat.

15

Drs. H. Kamaruddin, SH, MH, tokoh masyarkat yang juga mantan Bupati Kolaka Utara, Wawancara di Lasusua, Kolaka Utara, 18 Juni 2016 16

Rusda Mahmud, Bupati Kolaka Utara, Wawancara di Lasusua, Kolaka Utara, 20 Juni 2016


Surayah Rasyidl


Parameter yang dapat diajukan dalam rangka membangun keterlibatan rakyat secara penuh dalam pilkada adalah perlunya diberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses penentuan calon, pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara jujur, bebas dari segala bentuk fraud yang melibatkan penyelenggara negara dan atau pemerintahan. Berkaitan dengan persoalan keikutsertaan rakyat dalam proses pilkada tidak terlepas dari konsep negara demokrasi. Sebab dalam konsep negara demokrasi selalu dilandaskan pada pengutamaan orang banyak dengan anggapan, bahwa semakin banyak orang yang terlibat atau semakin luas partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kekuasaan negara, maka semakin baik sistem kenegaraan atau pemerintahan itu Keterlibatan elit-elit politik dalam setiap menghadapi pilkada bukanlah hal yang baru. Keterlibatan elit politik maupun elit agama sejak zaman kemerdekaan sudah ada. Jika zaman kemerdekaan elit agama seperti Kiai sudah terlibat dalam politik praktis, mereka meneriakkan kemerdekaan melalui pesantren mereka. Di era ini mereka terjung ke dunia politik melalui partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu terakhir tahun 2004 yang lalu. Panggung politi nasional selalu diramaikan oleh elit politik dan elit agama. Menurut Syarifuddin Jurdil, setidaknya ada tiga periode pentas politik elit agama dalam percaturan perpolitikan di Indonesia. Pertama, periode 1945 sampai dengan periode tahun 1965, ketika para politisi dengan basis agama masih bisa berkipra secara relative bebas dalam perpolitikan nasional. Dalam periode ini para elit politik agama yang menjadi politisi, selanjutnya disebut sebagai politisi Islam bisa menjadi pelaku aktif atau subyek dari permainan politik Indonesia.17 Kedua, masa-masa di mana politisi Islam lebih berperan sebagai obyek yang terikat oleh sistem maupun rezim pemerintahan otoriter Orde Baru yang menganggap kekuatan Islam sebagai musuh besar negara dan karena itu para elitnya harus dikooptasi sedemikian rupa sehingga bisa meminimalisir semua potensi perlawanan dan pembangkangan terhadap dominasi negara. Periode kedua ini berlangsung cukup lama, yaitu selama 32 tahun masa kejayaan Oerde Baru, antara tahun 1966 sampai dengan 1998. Ketiga, periode antara tahun 1998-2006 yang ditandai dengan kembalinya kebebesan untuk mengekspresikan hak-hak politik warga negara termasuk ekspresi politik para elit agama dalam hal ini elit Islam. Dalam kurung waktu yang cukup pendek sejak tahun 1998 kita telah menyaksikan sedemikian banyak peristiwa politik yang melibatkan para politisi Islam. Selama periode ketiga ini pula kita menyaksikan perilaku dan wajah politik yang ternyata tidak tunggal, ada yang bopeng tetapi banyak juga yang mulus. Aktualisasi strategi politik Islam tidak jarang dilakukan, baik secara pribadi maupun melalui organisasi seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah atau 17

Lihat Syarifuddin Jurdil, Islam dan Politik Lokal Studi Kritis Atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah, Jakarta: Lantera, 2012), h. 13



Surayah Rasyidl

partai politik. Kiprah politik Islam secara perorangan tidak lepas dari kewibawaan dan kemampuan memanfaatkan peluang serta meminimalkan berbagai kendala. Di samping itu kemampuan elit agama sebagai enterprenuer politik pada posisinya sebagai cultural broker, menghasilkan strategi politik. Elit agama yang aktualisasinya dapat diterima oleh umat. Penerimaan umat menjadi faktor penting karena dapat mereduksi kewibawaan yang dimiliki oleh elit agama tersebut. Orientasi politik elit agama sesungguhnya adalah amar ma’ruf nahi mungkar. Orientasi ini kemudian dikemas dalam kepentingan kekuasaan. Secara teoritis, kekuasaan adalah naluri manusia dalam perilaku politik yang tidak bisa diabaikan.18 Retorika politik para elit agama dalam menggunakan simbol-simbol agama lewat dakwa bil bilhal maupun billisan perlu dibuktikan secara nyata dalam kerja-kerja politik yang lebih riil. Elit agama juga bisa berperang mencerdaskan umat melalui komunikasi politik dan bahasa politik. Ketika misi amar ma’ruf nahi mungkuar yang diperangkan. Elit agama, maka kerja-kerja elit tersebut lebih fokus pada strategi menyelesaikan kemungkaran yang bisa dirasakan oleh umat. Sebab apabila simbol agama yang lebih dikedepankan tanpa kerja-kerja politik yang lebih riil, akan menciptakan sesuatu yang kurang produktif dan kurang meyakinkan hasilnya dan akan menjadi kontra produktif terhadap diri elit agama itu sendiri. Kepentingan politik merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Irwansah, seorang Politikus dari PKS dalam suatu wawancara mengatakan bahwa keterlibatan elit politik dalam setiap pilkada, pada dasarnya adalah mengejar kepentingan. Dan kepentingan politik yang dikejar paling dominan adalah kekuasaan.19 Dalam konteks yang disebutkan terakhir, yakni kekuasaan, maka orientasi elitelit politik, setidaknya dapat dilihat pada dua hal, yaitu orientasi yang bersifat pragmatis dan yang bersifat ideologis. Orientasi pragmatis adalah dimana elit-elit politik memposisikan dirinya sebagai “elit lokal” untuk berjuang memenangkan pemilihan yang dilakukan sekali dalam lima tahunan itu. Oleh karena itu elit politik akan memaksimalkan usahanya dalam rangka memperoleh kekuasaan karena itu yang menjadi tujuannya. Sementara orientasi ideology, elit politik yang terjun ke gelanaggang politik merupakan panggilan hati untuk mengawal proses demokratisasi agar tercipta masyarakat yang aman, tentaram, adil dan makmur. Atau dengan bahasa agama, bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar. Jika dilihat kedua orientasi tersebut, maka orientasi yang bersifat pragmatisme ini lebih dominan dibandingkan dengan yang bersifat ideology. Kepentingan pragmatis motivasinya bisa beragam sesuai dengan keragaman kepentingan dan tujuan elit tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan, yakni 18

Lihat Andrian, Carless F., Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 135 19

Irwansah, seorang Politikus dari PKS KOlaka Utara, wawancara di Lasusua Kolaka Utara, 31

Juni 2016


Surayah Rasyidl


Ashal, tokoh masyarakat Kolaka Utara, mengatakan bahwa terdapat beragam motivasi di kalangan elit-elit politik dalam menghadapi pilkada langsung. Motivasi tersebut ada yang karena ingin berkuasa, ada karena ingin mencari nafkah lewat politik, ada karena ingin mengembangkan wawasan kebangsaan, dan ada pula karena ingint terkenal. 20 Oleh karena itu para elit politik dalam memainkan perannya melalui pilkada sering kali terjadi konflik kepentingan terutama untuk kepentingan orientasi pragmatis di atas. Untuk mencapai tujuan itu, maka elit-elit politik bersaing dalam memenangkan pemilukada dan masyarakat menjadi rebutan dan menjadi lahan garapan untuk dipengaruhi oleh elit politik tersebut. Namun masyarakat sebagai objek, pola interaksi sosial hanya berupa seperangkat respon yang bisa terjadi atas berlangsungnya pola-pola interaksi tersebut. Pada intinya bahwa manusia bertindak berdasarkan atas maknamakna yang didapatkan melalui orang lain lewat interaksi. Kepentingan orientasi para elit politik untuk memperoleh kekuasaan demi kepentingan memperjuangkan umat, dirasa perlu melakukan pemetaan awal yang lebih kategoris untuk mengklasifikasikan pola-pola interaksi yang dilakukan elit dalam masyarakat, sehingga dapat menjelaskan pola interaksi elit politik lokal. Pola interaksi ini menjadi penting, karena elit lokal dapat menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir masyarakat. Menurut Kakllo Candra, Ketua Partai Politik GERINDRA Kolaka Utara, bahwa digelarnya pemilihan Kepala Derah secara langsung membawa dampak yang cukup serius terhadap perilaku politik di tingkat lokal. Para aktor politik lokal tiba-tiba mendapatkan arena bermain yang cukup luas untuk menyalurkan bakat-bakat politik mereka secara bebas. Tampilnya para kandidat calon Kepala Daerah dalam arena pilkada langsung, mau tidak mau harus menyeret dukungan dari berbagai kekuatan yang memiliki basis massa yang kuat. Organisasi sosial masyarakat dan organisasi keagamaan adalah lahan potensial yang menajdi rebutan para elit untuk memperoleh dukungan suara bagi calon Kepala Daerah untuk memenangkan pertarungan.21 IV. Kesimpulan Membaca narasi di atas, dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa Kecenderungan perubahan perilaku politik para elit politik dari yang bersifat kultural ke arah perilaku elit yang bersifat structural dengan politik praktis tidak hanya terjadi di kalangan ormas saja, tetapi juga terjadi di kalangan partai politik yang berbasis Islam. Terbukti dengan lahirnya partai-partai politik Islam sejak era reformasi. bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh elit-elit politik banyak bersentuhan dengan wilayah politik praktis. Hal ini tidak dapat dihindari karena terdapat latar

20

Askal, Tokoh Masyarakat Kolaka Utara, Wawancara di Lasusua Kolaka Utara, 9 Mei 2016

21

Kallo Candra, Ketua Partai Politik GERINDRA Kolaka Utara, wawancara di Lasusua Kolaka Utara, 24 Juni 2016



Surayah Rasyidl

belakang partai politik yang beragam dan dapat mempengaruhi kekuasaan sehingga perubahan politik yang begitu cepat dan dinamis. Ini menunjukkan adanya kepentingankepentingan politik praktis yang berperan dalam kekuasaan yang lebih strategis. Pada masa pemerintahan Orde Baru perubahan sirkulasi elit politik pada era reformasi. Posisi dan peran meliter sejak pemerintahan demokrasi Terpimpin cukup besar dan makin dominan di era Orde Baru sebagai pemasok sekaligus penentu sirkulasi elit politik makin berkurang. Transisi kepemimpinan terjadi tanpa diikuti oleh panduan nilai kepemimpinan transformative. Disadari atau tidak, elit yang muncul walaupun dari kemunitas non militer, mayoritas masih melanjutkan dan mengembangkan nilai-nilai yang diwariskan oleh Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru yang otoritarian kurang memberi peluang elemen sipil mengembangkan potensi termasuk kepemimpinan sipil secara baik. Beberapa tokoh sipil yang muncul di masa Orde Baru dipaksa untuk menyesuaikan dengan kepentingan kelompok dominan. Beberapa elemen elit masyarakat yang memiliki dukungan akar rumput yang kuat cenderung tersisih. Elit yang bermental “komprador” mendapat ruang yang lebih besar. Dalam konteks itulah elit yang pandai menjalin relasi dengan pusat kekuasaan dapat tumbuh dan berkembang. Elit yang memiliki jaringan dan kekuatan ekonomi memiliki peluang lebih besar. Sebaliknya elit yang menekuni dan terus berusaha mengabdi pada ideology partai cenderung tersisih. Agama dan ideology cenderung hanya berada dalam tataran formalitas tetapi kurang membekas dalam aksi dan tindakan politik. Pragmatisme telah menyisihkan idealisme. Anak-anak muda tidak dibiasakan oleh atmosfir sosial ekonomi-politik-budaya untuk tumbuh menjadi pemimpin masadepan yang otentik dan berkarakter. Otentisitas dan jati diri elit dalam proses sejarah politik di Indonesia makin sulit berkembang. Tetapi itu tidak berarti tidak mungkin. Berbagai elemen kritis masyarakat, pemuda dan mahasiswa masih memancarkan idealisme di tengah hiruk pikuk politik yang makin kuat. Kelompok kecil yang kritis dan kreatif itulah yang pada saat Orde Baru berkuasa berani menyuarakan pemikiran kritis sekaligus menawarkan wacana alternative. Pada awal reformasi mereka berhasil menjadi obor perubahan. Namun pada saat proses reformasi obor mereka makin terdesak dan diredupkan oleh berbagai kekuatan politik ekonomi yang juga menggunakan baju reformasi dengan selogan demokrasi. Banyak muncul penunggang reformasi yang piawai menggunakan sloganslogan reformasi. Kegemerlapan duniawi dijadikan sebagai pancaran keberhasilan. Banyak elit-elit muda yang ingin hanya tanpa mempertimbangkan moralitas dalam mencari kekayaan. Banyak elit-elit muda dalam belbagai bidang yang tergoda dan melakukan tindakan korupsi. Sebaliknya anak-anak muda yang menggali jati diri sebagai pribadi, jati diri bangsa untuk dijadikan acuan berjuang dan mengabdi terasa makin berkurang. Dalam sejarah perjalanan elit-elit politik telah mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kondisi sosial politik dan kekuasaan, tetapi perubahan institusi dan regulasi tidak membawa perubahan pada pergeseran orientasi nilai demokrasi yang substantif. Mentalitas mayoritas elit masih mengacu dan berorientasi pada kekuasaan


Surayah Rasyidl


yang sempit. Transparansi dan akuntabilitas belum menjadi prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yang dominan masih ingin dilayani. Kekuasaan yang berorientasi untuk melayani sekaligus memberdayakan konstituen dikalahkan oleh nafsu untuk memperdaya. Hiruk pikut demokrasi dan kedaulatan rakyat menggema dalam pidato dan wacana namun hampa dalam praksis kekuasaan. 2. Bahwa Setelah diberlakukannya Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka pemilihan kepala daerah – gubernur dan bupati/walikota – akan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Artinya proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang selama ini dilaksanakan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengalami perombakan. Karena itu, siapa yang bakal menjadi gubernur dan walikota/bupati akan ditentukan sendiri oleh rakyat di daerahnya. Munculnya pilkada langsung ini merupakan suatu yang baik dalam proses perkembangan demokrasi di tanah air. Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan sebagai media untuk mendesentralisasikan sistem demokrasi yang semakin disempurnakan, termasuk melalui pilkada ini diharapkan akan menggairahkan dan merangsang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro demokrasi di daerah. Dalam pengertian lain, melalui pemilihan kepala daerah secara langsung ini, akan lahir aktoraktor demokrasi di daerah, yang kemudian diharapkan akan sanggup membuat kontrak politik dengan segenap komponen masyarakat, serta mampu melakukan gerakangerakan baru bagi perubahan.22 Jika selama ini, kepala daerah dipilih oleh sekelompok ‘elit’ di DPRD, yang ternyata tidak jarang tercium aroma tak sedap, berupa politik kongkalikong di antara elit-elit politik daerah, hanya menimbulkan malapetaka politik bagi rakyat. Maka kita tak heran, ketika pemilihan kepala daerah, tak jarang muncul calon yang justru sangat ‘dibenci’ rakyat. Akan tetapi dengan bermodalkan kekuatan yang ada padanya (misalnya uang), kemudian digunakan untuk mengelabui lembaga DPRD, untuk akhirnya memilihnya. Pada saat yang sama ada banyak anggota DPRD yang justru menunggu dan menginginkan hal tersebut.23 Mealui pilkada, pemerintahan di tingkat lokal akan semakin dekat dengan rakyat, kemudian sekaligus akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi dari rakyat untuk pemerintahan lokal. Maka dengan demikian akan tercipta juga responsiveness yang baik. Misalnya melalui semakin kritisnya rakyat dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal. Pemilihan secara langsung bagi para kepala daerah (local geverment heads) dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (local representative council), merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang

22

Sahlan Launu, SOS, mantan ketua KPU Kolaka Utara, wawancara, di Lasusua Kolaka Utara, 24 Juni 2016 23

Sahlan Launu, SOS, mantan ketua KPU Kolaka Utara, wawancara, di Lasusua Kolaka Utara, 24 Juni 2016


Surayah Rasyidl


akuntabel dan responsive, serta terbangunnya apa yang disebut dengan political equality (persamaan hak politik) di tingkat lokal. 3. Bahwa Keterlibatan elit-elit politik dalam setiap pilkada bukanlah hal yang baru. Keterlibatan elit politik maupun elit agama sejak zaman kemerdekaan sudah ada. Jika zaman kemerdekaan elit agama seperti Kiai sudah terlibat dalam politik praktis, mereka meneriakkan kemerdekaan melalui pondok pesantren mereka. Di era ini mereka terjung ke dunia politik melalui partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu terakhir tahun 2004 yang lalu. Panggung politi nasional selalu diramaikan dengan elit politik dan elit agama.. Orientasi politik di kalangan elit politik dalam pemilukada setidaknya dapat dilihat pada dua hal, yaitu orientasi yang bersifat pragmatis dan yang bersifat ideologis. Orientasi pragmatis adalah dimana elit-elit politik memposisikan dirinya sebagai “elit lokal” untuk berjuang memenangkan pemilihan yang dilakukan sekali dalam lima tahunan itu. Dalam konteks ini elit-elit politik akan memaksimalkan usahanya untuk memperoleh kekuasaan karena itu yang menjadi orientasi politik. Sementara orientasi ideology, elit politik yang terjun ke gelanaggang politik merupakan panggilan hati untuk mengawal proses demokratisasi agar tercipta masyarakat yang aman, tentaram, adil dan makmur. Atau dengan bahasa agama, bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar. Jika dilihat kedua orientasi tersebut, maka orientasi yang bersifat pragmatisme ini lebih dominan dibandingkan dengan yang bersifat ideology. Kepentingan pragmatis motivasinya bisa beragam sesuai dengan keragaman kepentingan dan orientasi elit tersebut. Orientasi politik di kalangan elit tersebut bisa beragam motivasinya. Motivasi tersebut ada yang karena ingin berkuasa, ada karena ingin mencari nafkah lewat politik, ada karena ingin mengembangkan wawasan kebangsaan, dan ada pula karena ingin terkenal. Tetapi dari hasil penelitian mnunjukan bahwa motivasi kekuasaanlah yang paling dominan dari pada yang lain.

DAFTAR PUSTAKA Andrian, Carless F., Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 135 Bottomoro, T.B., Elit and Society, New York: Basic Books Inc. Publishers, 1964 Brotowidjoyo Mukayat D, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karangan Ilmiah, Yogyakarta: Liberty, 1991 Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, cet. 22, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002 ------------,Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat, Bandung: Mizan, 1998 ------------, Politiok Dalam Paradoks, Jakarta: PT. Gramedia, 2012 Carless F., Andrian, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992


Surayah Rasyidl


Danujaya, Marphin Budiarto, Demokrasi Disensus: Politik Dalam Paradoks, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012 Departemen Agama RI, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, Jakarta: Proyek Pemibinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, 1984/1985 Dhurorudin Mashad, Akar Konflik Politik Islam di Indonesai, cet. I, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2008), h. xvii Dwipayana; Pilkada Langsung dan Otonomi Daerah, online, 2006, (http://www.plod.u g m.ac/makalah/pilkada_dan_otoda.htm), Faisal, Sanapiah, Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasinya, cet. pertama, Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1989 Gaffar, Afan, Beberapa Aspek Pembangunan Politik Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Rawali, 1983 George Junus Aditjondro, “Tiga belas Tesis Tentang Kerusuhan dan Konflik Sosial,” (makalah) Haeruddin Pawelloi, Ketua Partai Politik PDIP,wawancara di Lasusua, Kolaka Utara,7 Mei 2016 Hitti, Philip K., Histori of The Arabs, edisi 10, (t.tp. tp. t.th), Hok, Sidney, “Demokrasi, Sebuah Tinjauan Umum”, dalam Kelompok Studi Indonesia, Menegakkan Demokrasi, Jakarta: Yayasan Studi Indonesia Hoofsteede, W., Pembangunan Masyarakat, Society in Transition Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1991 Huntington, Samuel P, dan John Nelson, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995 Jurdil, Syarifuddin, Islam dan Politik Lokal Studi Kritis Atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah, Jakarta: Lantera, 2012 Prisma, Partai Politik di Persimpangan Jalan, (Jakarta: LP3ES, t,t. ), h. 87 Sahlan Launu, SOS, mantan ketua KPU Kolaka Utara, wawancara, di Lasusua Kolaka Utara, 24 Juni 2016 Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), h. 16 Syarifuddin Jurdil, Islam dan Politik Lokal Studi Kritis Atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah, Jakarta: Lantera, 2012), h. 13 The Arab A Short History, diterjemahkan dengan judul “Dunia Arab: Sejarah Ringkas oleh Hutagalung dan O.D.P. Sihombing, cet. tujuh, Bandung: Sumur, t.th UU No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan terakhir UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,



Surayah Rasyidl


ELIT POLITIK DAN KETERLIBANNYA DALAM PIMILUKADA DI KOLAKA UTARA. Abstrak

Recommend Documents