EFEKTIFITAS PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP PENEGAKAN INTEGRITAS DEMOKRASI PEMILUKADA

Publico, Volume 1 Nomor 1, November 2016

EFEKTIFITAS PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP PENEGAKAN INTEGRITAS DEMOKRASI PEMILUKADA Kariaman Sinaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa Medan Email: [email protected]

ABSTRAK Pelaksanaan Pemilukada masih belum berjalan secara efektif terutama sebagaimana yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Aturan yang telah ditetapkan belum dapat menjawab permasalahan yang ada sehingga menimbulkan berbagai masalah yang mengakibatkan penyelenggaraan pemilu harus diulang yang sangat merugikan bagi rakyat karena dana pembangunan harus dialihkan untuk pelaksanaan pemilu yang berulang. Sebagai suatu negara yang menjalankan demokrasi (anglo saxonis) ternyata belum maksimal dalam menjalankan proses penyelenggaraan pemilu sebagai konsekuensi negara demokrasi. Beberapa hal yang menjadi masalah adalah: kesepakatan yang tidak kuat antara state dengan society, kurang lengkapnya aturan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemilukada, dan aturan yang tidak substansi sehingga mengganggu dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan menjadi tidak efektif dan dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat yang seharusnya tidak perlu terjadi.Hal yang paling menjadi sorotan bahwa pelaksanaan pilkada yang bermasalah akan mengakibatkan disintegrasi dalam demokrasi khususnya di Sumatera Utara dan secara umum di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah masih belum dipahami secara substansi antara penyelenggara pemilihan dan juga masyarakat sebagai pemilih sehingga pelaksanaan pemilukada tidak menjadi wadah yang efektif sebagai alat pemersatu bangsa. Ekspektasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilikada belum dapat direspon secara baik sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Kata kunci: Efektivitas, kode etik, integritas demokrasi.

PENDAHULUAN Suatu kebijakan pemerintah yang telah dirancang dengan baik ketika harus berhadapan dengan berbagai realitas lapangan menjadi mandeg atau dengan kata lain sulit untuk direalisasikan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa berbagai kondisi ideal undang-undang, peraturan pemerintah, regulasi setingkat menteri pencapaiannya masih jauh dari yang diharapkan.( Purwanto,2012:2). Namun kegagalan dari suatu kebijakan bukanlah hanya menjadi masalah bagi negara-negara berkembang tetapi juga menjadi masalah bagi negara-negara maju. Mcclintock (1980:64): “The successful implementation of public policy is dificult in the First World countries, it is more dificult in the Third World...” Hal ini akan semakin memperjelas kondisi implementasi yang dijalankan di Indonesia banyak mengalami masalah. Pembenaran dari kondisi yang dinyatakan di atas tentu tidak sampai di situ karena harus dilihat dimana level masalah yang dihadapi masing-masing negara yang mempunyai perbedaanperbedaan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Seperti negara-negara Asia yang sama8


sama menghadapi “perlambatan ekonomi dunia” akan berbeda masing-masing negara Asia dalam menghadapinya. Pemilukada yang dilakukan serentak pada 2015 sebenarnya telah memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas dari pesta demokrasi yang dilaksanakan sebagai suatu kebijakan publik. Dari pelaksanaannya dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari pelaksanaan pilkada langsung itu sendiri. Pemilukada merupakan dilaksanakan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara demokratis dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Pasal 1 ayat 2: Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012). Sebagai perbandingan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia juga masih mengalami kegagalan dalam implementasinya seperti program pengentasan kemiskinan atau pelaksanaan otonomi daerah yang belum berhasil dilaksanakan. Berbagai faktor menjadi penyebab dalam kegagalan dari pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan. Sebagaimana pelaksanaan pemilukada yang memberikan catatan terburuk dalam pelaksanaan pemilukada di Indonesia dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kegagalan dalam pelaksanaan pilkada menjadi dampak yang sangat buruk terhadap proses pembangunan di Indonesia. Hal yang menjadi penting adalah kegagalan kebijakan tersebut akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia berupa penyerapan dana publik. Dana yang telah dianggarkan untuk pembangunan lainnya yang dibutuhkan akhirnya dialihkan untuk pelaksanaan pilkada yang bermasalah. Kerugian dalam hal finansial yang dialami akan memberikan dampak bagi kebijakan pembangunan lainnya yang menjadi terganggu pelaksanaannya karena harus membiayai suatu kebijakan secara berulang. Hal ini dapat dilihat seperti yang terjadi di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar yang telah banyak merugikan anggaran serta kerugian-kerugian lainnya. Efektivitas dalam pelaksanaan pemilukada memang sulit untuk dilakukan pengukuran karena bersifat kualitatif.Rohman (2008: 19) menyatakan ada kecenderungan untuk masa yang akan datang efisiensi dan efektifitas menjadi identitas aparat pemerintah dalam memberi pelayanan publik. Konsep efisensi dan efektifitas dalam suatu kegiatan mau tidak mau harus berhubungan erat dengan kegiatan pelayanan publik. Kemudian efektivitas pelayanan publik bisa dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan pada publik sesuai dengan tujuan atau sasaran dari pelayanan publik itu sendiri. Sedangkan biaya efisiensinya biasanya lebih menekankan pada aspek internal yang terjadi dalam organisasi publik tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Sebagai suatu kebijakan publik maka pelaksanaan pilkada langsung jelas menghadapi masalah yang kompleks karena menyangkut banyak kepentingan baik dari pihak penyelenggara pemilihan, tim sukses atau dari masyarakat secara umum. Sebagai suatu negara yang memiliki kemajemukan yang tinggi juga menjadi tantangan besar dalam menjalankan suatu kebijakan publik. Kajian lebih saintifik pada masalah sosial dalam melihat evaluasi pelaksanaan pilkada langsung yang akan dilaksanakan pada 2017 setelah melaksanakan pada tahun 2015.Evaluasi dari 9


pelaksanaan pilkada langsung juga memberikan evaluasi ekstra mengingat Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang memiliki masalah terbesar dalam pelaksanaan pilkada yang ditandai dari diulangnya pelaksanaan pilkada di beberapa daerahnya. Pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara berulang telah menunjukkan kegagalan besar dalam pelaksanaan kebijakan publik. Penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang paling bertanggungjawab dalam kegagalan pelaksanaan pilkada langsung tersebut. Namun selanjutnya perlu diketahui secara sosial apakah yang menyebabkan kegagalan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Sebagai suatu fenomena yang juga terjadi adalah pemanfaatan harta negara oleh incunbent dalam mendapatkan kekuasaan. Jimly Asshiddiqie (2014: 138) menyatakan situasi tertentu kerapkali menimbulkan praktik kekuasaan yang absolute sehingga calon incunbent selalu memanfaatkan harta negara untuk mengoptimalkan sumber daya politik guna merebut kekuasaan. Sejalan tema pembahasan dalam penulisan ini bahwa pelaksanaan pilkada harus memperkuat integrasi bangsa khusunya dalam pelaksanaan demokrasi. Sebagai konsekuensi dari negara yang menganut paham demokrasi maka pelaksanaan dari demokrasi itu sendiri harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.Selain daripada itu maka pelaksanaan demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas dari masyarakat sebagai tempat dilaksanakannya pesta demokrasi. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu kebijakan publik (public policy) yang harus dijadikan alat bagi masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik maka sangat diperlukan sistem pemilihan yang baik agar terpilih pemimpin yang diidam-idamkan masyarakat. Melalui pemilihan yang mengikuti tahapan yang benar maka pelaksanaan pilkada langsung bukan hanya untuk memilih kepala daerah tetapi berdampak kepada tumbuhnya kepercayaan masyarakat (modal sosial) yang sangat bermanfaat dalam proses pembangunan bangsa. Hal ini dapat dikatakan sebagai makna dari pemilihan yang berlangsung sesuai aturan yang memperkuat pernyataan bahwa pilkada langsung merupakan alat untuk proses pembangunan bangsa. Pelaksanaan pemilukada langsung harus benar-benar mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.Harold Laswell dalam Wahab Abdul Solichin (2008:60) menyatakan masalah kebijakan harus melihat pada masalah-masalah kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat berkaitan erat dengan kemanusiaan yang apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan masalah sosial yang tidak dapat dikendalikan. Sebagaimana diketahui pemilihan demokrasi Indonesia merupakan paradigma Anglo Saxonis bukan kontinental yang di pelopori oleh Code Napoleon (1804) dan Otto Van Bismarck (1871).Tentang Paradigma Anglo Saxonis dipelopori oleh Raja John,Magna Charta (1215), Mills (1589) on Liberty dan Declaration of Independence (1876).Melalui pemilihan paradigma tersebut maka akan membawa konsekuensi untuk dapat menjalankan prinsip demokrasi itu sendiri. Secara umum beberapa point yang menjadi masalah yang mendasari pelaksanaan pemilukada adalah: 1) Kebijakan publik belum merupakan hasil pertemuan/kesepakatan state dan society; 2) Kebijakan yang ditetapkan tidak lengkap sehingga sering menimbulkan masalah; 3) Kebijakan yang tidak substansi. Selain ketiga masalah tersebut, secara eksternal ada dua masalah klasik yang harus mendapatkan perhatian serius yaitu masalah dalam pelaksanaan pemilukada serentak antara lain: politik uang (money politic) dan rendahnya partisipasi politik masyarakat. 10


Pertama, Politik Uang (money politic). Persoalan money politic merupakan masalah yang sangat krusial dalam pelaksanaan pilkada karena sangat menentukan dalam memilih pemimpin. Seandainya memang tidak ada yang sulit menentukan pemimpin yang menjadi pilihan tetap saja prosesnya harus berlangsung secara bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebahagian masyarakat ikut dalam proses pemilihan kepala daerah bukan karena kesadaran pribadi tetapi karena untuk mendapatkan sejumlah uang dari calon kepala daerah itu sendiri. Secara sosiologis hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan atau saling curiga diantara anggota masyarakat. Pelaksanaan pemilu yang diwarnai oleh money politic merupakan proses demokrasi yang menghancurkan kepercayaan masyarakat (modal sosial) yang sangat berbeda arah dengan pencapaian tujuan negara Indonesia. Secara lebih mendetail setiap tahapan harus dilaksanakan secara lebih transparan dan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih sehingga peluang untuk terjadinya money politic menjadi tidak ada atau sangat kecil. Sesuai dengan landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku berdasarkan pada: Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang, serta sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu. Money Politic yang masih terjadi menunjukkan jauhnya nilai-nilai dengan realitas yang terjadi. Kedua, Rendahnya Partisipasi Masyarakat. Pelaksanaan pilkada langsung yang dilaksanakan secara umum mulai proses pendaftaran hingga pemberian suara di TPS yang dilaksanakan di Kota Medan telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun yang menjadi masalah adalah keinginan masyarakat untuk hadir di TPS untuk memberikan suara sangat rendah. Kolusi, korupsi dan nepotisme yang masih tinggi juga merupakan faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada. Dengan demikian pelaksanaan pilkada langsung yang benar-benar mendapat dukungan penuh dari masyarakat masih membutuhkan waktu. Hal ini terjadi karena masyarakat telah dikhianati setelah memberikan kepercayaan atau penghianatan politik. Persoalan partisipasi yang rendah harus mendapatkan perhatian yang lebih intens melalui berbagai perspektif agar mendapatkan solusi. William N Dunn (2003:8) menyatakan: Jika para analisis berusaha meningkatkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, mereka harus menggunakan berbagai perspektif, metode, ukuran, sumber data, dan media komunikasi. Berdasarkan pernyataan di atas menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilukada langsung untuk memperkuat integritas bangsa Indonesia dan dapat mencapai tujuan pelaksanaan pemilukada secara efisien dan efektif. Adapun evaluasi yang dilakukan adalah: 1). Kebijakan Publik sebagai hasil kesepakatan state dan society; 2). Kebijakan harus dibuat selengkap mungkin; 3). Kebijakan harus mengedepankan substansi. Berikut ini dijelaskan satu persatu mengenai hal tersebut. Pertama, Kebijakan Publik sebagai hasil kesepakatan state dan society. Permasalahan demokrasi yang ditandai dengan banyaknya pengaduan atas pelaksanaan pemilukada menunjukkan bahwa aturan yang dibuat tidak representatif dalam penetapannya. Penetapan aturan masih belum menunjukkan aturan yang memberi keseimbangan yang jelas antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Kebijakan publik yang dibuat belum menemukan jati diri dari demokrasi itu sendiri yang memiliki titik tolak lebih dari satu bagian. Hal ini memberikan perkembangan yang harus direspon sesuai dengan tuntutan dari ilmu pengetahuan yang juga selalu mengalami perubahan-perubahan. Negara merupakan bagian yang paling menentukan dalam pelaksanaan demokrasi yang memiliki peranan besar dalam pelaksanaannya. Demokrasi yang bertumpu pada negara diwarnai dengan dominasi negara yang penuh dalam pelaksanaan pengembangan serta praktik demokrasi. Seperti yang terjadi pada era 1970-an pada puncak perang dingin antara Blok Barat dengan Amerika Serikat dan blok Timur dengan Uni 11


Sovietnya. Dalam hal ini negara memiliki pengaruh yang kuat (independent) dalam perkembangan paham demokrasi. Proses perkembangan demokrasi itu sendiri telah mengalami perkembangan yang lama di negara-negara Eropa dan menjadi nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan demokrasi. Konsep kekuasaan yang dikemukakan oleh Machiavelli telah memberikan pemahaman kepada konsep kekuasaan realis-pragmatis. Selanjutnya lahir tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, Montesqieu dan JJ.Rousseau yang meletakkan dasardasar demo. Selain negara tumpuan berikutnya adalah masyarakat yang juga memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam proses pelaksanaan aturan demokrasi seperti pelaksanaan pemilukada. Sebagai negara yang menjalan demokrasi dari pemerintahan dengan rezim-rezim militer, rezimrezim komunis, dan rezim-rezim otoriterian maka tidak dengan mudah menjadi negara yang dapat menjalankan demokrasi. Perkembangan pada masa lalu yang terjadi di masyarakat memberikan dampak yang luas termasuk dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi yang benar-benar sesuai dengan hak azasi manusia. Beberapa tahapan yang harus dilalui sebagai suatu negara dalam menjalankan demokrasi dikemukakan oleh Subhan Sofian (2011 : 123) yaitu: 1) Terbentuknya restorasi atau sistem otoriter dalam bentuk baru; 2) Terjadinya revolusi sosial karena konflik kepentingan di masyarakat; 3) Liberalisasi terhadap sistem otoriter oleh penguasa; 4) Penyempitan proses demokrasi dari sistem liberal kepada demokrasi limitatif; 5) Terbentuknya pemerintahan yang demokratis Sebagai negara yang relatif telah membaik dalam ekonomi menjadi kesempatan yang baik untuk menjalankan demokrasi yang sangat menghargai hak-hak azasi manusia. Pemerintah telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan demokrasi. Partai-partai politik yang juga diwakili oleh anggota legislatif pada tingkat pengambilan keputusan politik juga mempunyai pandangan yang sama untuk menjaga nilai-nilai persatuan, nilai-nilai ketuhanan, dan yang terutama dengan nilai-nilai kerakyatan yang mengutamakan kedaulatan rakyat atau pemerintahan demokrasi. Lembaga yang terkait dalam menetapkan aturan masih belum maksimal dalam penguasaan yang memberikan aturan yang benar-benar menunjukkan kejelasan antara state dan society. Tentu menjadi persoalan tersendiri bagaimana suatu lembaga harus benar-benar diisi oleh orang-orang yang menguasai permasalahan yang menyangkut program bagi kepentingan masyarakat. Dilema yang terjadi adalah satu sisi tuntutan aturan yang benar-benar memberikan kebijakan yang dilakukan mewakili kepentingan negara dan masyarakat namun pihak yang mewakili diantara kedua belah pihak tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten. Kebijakan yang dihasilkan tidak akan berkualitas selama permasalahan di atas masih tetap berlangsung. Hal inilah yang menjadi evaluasi pertama dalam pelaksanaan pilkada langsung yang mungkin menjadi masalah yang sulit diwujudkan karena menyangkut penentuan siapa yang merumuskan aturan merupakan masalah tersendiri. Kedua, Kebijakan Harus Dibuat Selengkap Mungkin. Dalam menetapkan aturan yang menyangkut kebijakan publik harus dibuat selengkap mungkin dan sedetil mungkin agar setelah disahkan langsung dapat diterapkan dan masyarakat tidak menunggu terlalu lama. Pelaksanaan kebijakan publik masih memberikan peluang bagi lengkapnya suatu aturan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Terlebih menyangkut kepentingan yang menuntut untuk segera dalam pengambilan keputusan. Hemat penulis keterlambatan aturan untuk menyelesaikan masalah telah menimbulkan polemik dan merugikan bagi masyarakat secara umum.

12


Ketiga, Kebijakan harus mengedepankan substansi. Suatu kebijakan publik harus dilihat secara kemanfaatan sosial daripada hanya melihat pada kebijakan sebagai suatu proses kebijakan sebagai suatu analisis kemajuan. Berkaitan dengan perumusan kebijakan yang telah disampaikan sebelumnya bahwa suatu kebijakan harus dilihat secara teratur sesuai dengan hirarki aturan yang telah ditetapkan. Kemanfaatan yang dimaksud berarti kemampuan pemerintah untuk kebijakan yang unggul karena sangat menentukan proses pembangunan suatu negara dalam arti yang luas. Kebijakan yang tidak unggul justru akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Sumatera Utara yang menjadi daerah yang terbanyak dalam permasalahan penyelenggaraan pemilu menunjukkan kurang substansinya aturan yang diberlakukan. Aturan yang dimaksud sebagaimana uraian sebelumnya menyangkut aturan yang harus ditindaklanjuti melalui aturan yang berada di bawah Undang-undang. Hal ini untuk memperkuat substansi aturan yang ada melalui aturan yang mendukungnya.Hal ini juga sejalan dengan tugas pokok pemerintahan yang harus dapat menjadi pelayan bagi masyarakat. Pemerintah yang dimaksud jelas tidak hanya pemerintah pusat namun termasuk pemerintah daerah sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berkaitan dengan penerapan aturan yang substansi sangat ditentukan kualitas dari manajemen penyelenggara pemilihan yang harus segera tanggap terhadap permasalahanpermasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Tanpa respon yang baik dan cepat dalam mendukung substansi dari aturan yang ada dapat menimbulkan masalah sosial yang sangat merugikan baik secara materil maupun nonmaterial. Keputusan yang tepat harus segera diambil untuk merespon permasalahan yang menyangkut pada penyelenggaraan pemilu sebagaimana menangani permasalahan lain dalam masyarakat secara cepat. Keputusan merupakan bentuk tanggungjawab yang harus ditunjukkan tidak hanya berdasarkan pressure dari masyarakat yang belum tentu memiliki alasan yang kuat untuk menjalankannya. Subhan Sofhian (2011:126) menyatakan substansi pelaksanaan pemilu sebagai pesta demokrasi merupakan proses konsolidasi yang dilakukan antar komponen bangsa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Upaya konsolidasi yang dilakukan meliputi: Pertama, menemukan kiat-kiat peralihan kekuasaan dari rezim lama ke rezim baru yang demokratis agar berlangsung secara damai dan gradual (transition problems).Kedua, mendekati atau menangani suatu masalah secara arif agar tidak menimbulkan masalah lain (contextual problems). Ketiga, menangani kesenjangan antara aturan main (hukum) yang ada dan menguatnya tuntutan masyarakat (systematic problems). Masalah kesenjangan antara aturan main dengan tuntutan demokrasi yang makin meluas merupakan hal yang menjadi tuntutan utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Melalui pelaksanaan pemilu menjadi hal yang sangat strategis dalam penerapannya. Dengan demikian dalam pelaksanaannya harus jelas parameternya agar pelaksanaan demokrasi benar-benar menjadi saluran yang maksimal dalam memajukan, mencerdaskan, dan memperkuat integrasi bangsa Indonesia. Untuk mencapai pelaksanaan pemilukada langsung merupakan masalah yang kompleks karena terkait dengan kepercayaan masyarakat yang harus dibangun. Terjadi paradoks antara pelaksanaan pilkada yang telah dipersiapkan dengan biaya yang sangat besar namun tidak sesuai dengan apa yang diperoleh. Sebagai ilustrasi pesta yang dilaksanakan tidak sesuai dengan undangan

13


yang diharapkan sehingga dapat dikatakan pesta yang dilaksanakan gagal karena tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan pemilukada langsung merupakan masalah yang kompleks karena terkait dengan kepercayaan masyarakat yang harus dibangun. Terjadi paradoks antara pelaksanaan pilkada yang telah dipersiapkan dengan biaya yang sangat besar namun tidak sesuai dengan apa yang diperoleh. Sebagai ilustrasi pesta yang dilaksanakan tidak sesuai dengan undangan yang diharapkan sehingga dapat dikatakan pesta yang dilaksanakan gagal karena tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Secara internal bahwa pelaksanaan pemilukada sangat ditentukan tiga faktor utama yaitu: 1) Penetapan peraturan pemilukada yang benar-benar mewakili state dan society; 2) Peraturan yang dibuat harus lengkap dan detil; 3) Peraturan yang dibuat harus substansi. Secara eksternal bahwa evaluasi terhadap pemilukada masih diwarnai oleh politik uang dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam memberikan suara pada penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian pelaksanaan pemilukada kedepannya harus mengikutsertakan partisipasi banyak pihak yang memakai konsep penyelenggaraan. Pelaksanaan konsep penyelenggaraan pada pemilukada juga memberikan konsekuensi pada penegakan hukum yang menyangkut banyak pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilukada.

PENUTUP Penetapan atau revisi terhadap aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu harus benar-benar ditentukan oleh orang-orang yang menguasai aturan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan kata lain pihak yang menentukan dalam penentuan aturan pelaksanaan pemilukada adalah orang-orang yang representatif dan kompeten. Berkaitan dengan penetapan Undang-Undang yang dilakukan pada tingkat legislatif harus dilakukan penyesuaian yang dapat membantu kualitas dari keputusan tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Peraturan penyelenggaraan pemilukada harus dibuat selengkap dan sedetil mungkin untuk menghindari adanya permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan pemilukada. Kemudian harus segera respon terhadap kemungkinan terhadap celah yang dapat menimbulkan masalah-masalah. Masalah yang pada awalnya kecil namun apabila sudah masuk pada ranah masyarakat akan memiliki dampak besar atau menjadi masalah yang besar di masyarakat. Peraturan pelaksanaan pemilukada harus di buat secara substansi agar mengarah pada pencapaian tujuan bernegara melalui pelaksanaan demokrasi yang mendukung integrasi bangsa Indonesia. Kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui penyelenggaraan pemilu sebagai suatu kebijakan strategis dalam proses pencapaian tujuan negara. Modal sosial sangat menentukan terhadap program yang mengharuskan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly. 2014. Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta. Dunn,WN. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press; Yogyakarta. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, dan 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (2012); Jakarta.

14


Rohman, AA. 2008. Reformasi Pelayanan Publik, Program Sekolah Demokrasi PlaCIDS, M. Sofhian, Subhan DKK. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan, Fokus Media; Bandung Wahab, AS. 2008. Analisis Kebijakan Publik, UPT Universitas Muhammadiyah Malang; Malang.

15

EFEKTIFITAS PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP PENEGAKAN INTEGRITAS DEMOKRASI PEMILUKADA

Recommend Documents