EDUKASI. Edukasi dan Informasi Keuangan. Alumni PKN STAN #SiapKerjaNyata Melanjutkan Semangat Kartini: "Executive Workshop Woman Leadership"

EDUKASI

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

K

E

U

A

N

G

A

N

Alumni PKN STAN #SiapKerjaNyata Melanjutkan Semangat Kartini: "Executive Workshop Woman Leadership" Edisi 36/2016

Daftar Isi

Susunan Redaksi Penanggung Jawab Sekretaris BPPK Pemimpin Redaksi M. Sandri Merizanta

Redaktur Marsedi Situmorang Amir Abdulhaji Rita Dwi Lindawati M. Yusuf Arriza Bambang Kismanto Achmad Kuswardani Bambang Sancoko Raynal Yasni Agus Sunarya Selaeman Sudrajat Agus Hekso Pramudji Nurhidayati Agus Suharsono Eduard Tambunan M. Ichsan Pilar Wirotama Wawan Ismawandi

Editor Edi Basuki Rakhmad Shera Betania Layout Muhammad Fath Kathin Unggul H. Muhammad Desain Grafis dan Fotografer Victorianus M. I. Bimo Adi Eros Lassa Mursalin Sekretariat Alyn Dwi Setyaningrum Cyndi Nelly Christiani Natalia Putro Utomo

Serambi Ilmu

Salam Redaksi

21

2 Mata Air

Lintas Peristiwa Liputan Utama Liputan Khusus Profil

4 5 11

Klinik Sehat Tips & Trik Resensi

15 Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata. Artikel dapat dikirimkan ke [email protected]. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

AlamatRedaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: +62 21 7394666, 7204131 Fax: +62 21 7261775 http: www.bppk.kemenkeu.go.id

54 57 59 63

Testimoni

Kuis

20

64 Kang Edu

65

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan dalam acara Wisuda Politeknik Keuangan “Sri Mulyani saat memberikan pidato pada acara Wisuda PKN Negara STAN STAN 2016 di Sentul International Convention Center Tahun 2016 di Sentul International Convention Center” (Tanggal 19 Oktober 2016) ~foto: Muhammad Fath~ ~foto: Muhammad Fath~

Salam Redaksi Salam Redaksi

DirubrikLiputanKhusus,kamimengangkatdiklatkhasmilikPusdiklatKeuanganyaituDiklatAntiMoneyLaunderingdanAssetTracingyangtelah berlangsung sejak tahun 2013. Diklat ini membekali para peserta dengan pengetahuan tentang pencucian uang dan pelacakan aset.

Tidak terasa, tahun 2016 telah memasuki semester yang kedua. Biasanya, di pertengahan tahun seperti ini banyak orang mulai merefleksi hal-hal yangtelahdilakukandiparuhpertamatahun2016.DiMajalahEdukasiKeuanganedisi34/Juni2016ini,kamimengajakandauntukmelihatrefleksi Transformasi Kelembagaan di BPPK.

Di edisi kali ini, anda juga akan berkenalan dengan salah satu Kepala BDK yaitu EndangWidajati, yang kini bertugas memimpin BDK Cimahi. Simak kisahnya tentang perjalanan karir dan cara beliau memandang hidup dalam rubrik Profil.

TranformasiKelembagaanKementerianKeuangansaatinitengahberlangsungdisetiapunittakterkecualidiBPPK.Salahsatudari9arahkebijakan MenteriKeuanganadalahPembentukanKementerianKeuanganCorporateUniversity,daninimenjaditanggungjawabBPPK.ApaituCorporate University?DanapayangsudahdilakukanolehBPPKuntukmewujudkannya?PadaedisiiniandadapatmenemukanjawabannyadirubrikLiputan Utama.

Bagiandayanghausakanilmukeuangannegara,RubrikSerambiIlmuhadirdengantujuhartikelkeuanganNegara.SedangkanuntukrubrikMataAir, kali ini akan menghadirkan dua artikel sekaligus, salah satunya adalah lanjutan dari edisi lalu. RubriklainnyayaituTipsnTrik,Resensi,Testimoni,dantakketinggalanKomikjenakaKangEdujugadapatandanikmatidiMajalahEdukasiKeuangan edisi 34 ini. Selamat membaca!

Lintas Peristiwa

Liputan Utama

Foto: Muhammad Fath

MoU antara BPPK dan ITB 8 September 2016

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam bidang Edukasi Keuangan Negara. Kementerian Keuangan, dalam hal ini diwakili oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), menandatangani MoU bersama dengan Rektor ITB, Kadarsah Suryadi. Melalui MoU ini, Kemenkeu berharap dapat lebih mensosialisasikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara di masyarakat, khususnya di lingkungan mahasiswa.

Foto: Muhammad Fath

PKN STAN

Kampus Pembentuk Karakter Oleh: Shera Betania

Foto: Muhammad Fath

Wisuda PKN STAN tahun 2015/2016 19 Oktober 2016

“Jangan Khianati Republik Indonesia!”, pesan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, pada acara Wisuda Politeknik Keuangan Negara STAN 2015/2016 di Sentul International Convention Center (SICC). Sri Mulyani menegaskan bahwa Keuangan Negara adalah keuangan milik rakyat, bukan keuangan milik pribadi. Oleh karena itu, Beliau menginginkan agar para lulusan berkomitmen untuk menjaga Keuangan Negara. Sebanyak 3.208 dari 4.260 lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN memadati Sentul International Convention Center (SICC) untuk mengikuti prosesi wisuda PKN STAN tahun akademik 2015/2016.

4

Edukasi Keuangan Edisi 36/2016

Disiplin menjadi dasar bagi PKN STAN dalam menjalankan sistem perkuliahan. Dimulai dari absensi, cara berpakaian, mata kuliah hingga sistem drop-out mampu membentuk karakter integritas para mahasiswa dan alumninya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Mantan Direktur Utama BEI Ito Warsito, Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said adalah nama-nama ‘beken’ alumni STAN. Stigma PKN STAN sebagai salah satu kampus ‘impian’ banyak siswa SMA (sederajat) sudah tidak diragukan lagi. Bukan hanya karena kuliah ‘gratis’ dan ‘jaminan’ kerja, namun juga pola perkuliahan bisa dikatakan berbeda dengan kampus lainnya.


5

Liputan Utama

Liputan Utama

J

alan yang tak mudah untuk dapat kuliah di PKN STAN. Ancaman drop-out bisa menjadi salah satu pecutan yang memacu mahasiswanya untuk menghasilkan hasil ujian yang baik dan terbaik. Evaluasi kinerja sudah dimulai dari masa kuliah. Mahasiswa dituntut untuk menghasilkan kinerja yang baik yaitu melalui nilai yang sesuai bahkan diatas standar yang ditetapkan. Hal inilah yang mendasari mengapa alumni PKN STAN memiliki kinerja kerja yang tidak hanya ‘cukup’ namun berusaha untuk memiliki kinerja yang lebih baik lagi. Kualitas dan daya saing alumni PKN

STAN juga tidak perlu diragukan lagi. Ujian Saringan Masuk STAN bagai sebuah ayakan besar, yang ‘kasar’ tidak akan lolos dari ayakan tersebut. Hanya mereka yang memiliki kualitas baik yang akan diterima masuk menjadi mahasiswa PKN STAN. Banyak orang mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia PKN STAN sudah baik, tinggal ‘memoles’nya agar lebih baik lagi dan siap pakai, maka alumni PKN STAN bisa langsung bekerja. Hal tersebut sesuai dengan konsep kampus PKN STAN yang mempersiapkan SDM siap kerja mengelola keuangan negara. Salah satu nya adalah pada institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pada saat kuliah mereka dibekali pengetahuan

seputar dunia DJBC dan pekerjaan yang akan dihadapi kedepan. Hal itu sangat berpengaruh saat berkerja, menghadapi persoalan yang mungkin datang, bisa jadi seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya saat kuliah. Kampus Ali Wardhana telah banyak menghasilkan alumni yang sukses dan berintegritas. Banyak orang telah mengakuinya, tak terkecuali Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam sambutannya di depan para wisudawan/ wati PKN STAN 2015/2016 di Sentul International Convention Center (SICC) pada tanggal 19 Oktober 2016 yang lalu, ia mengajak semua lulusan untuk mencontoh alumni yang baik dan

Transformasi Kelembagaan PKN STAN dari Masa ke Masa Akademi Pajak dan Pabean (AP2) Akademi ini didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. nomor 248621/UP tanggal 25 November 1957 dan dibubarkan berdasarkan surat Kepala Biro Koordinasi Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Pengajaran & Kebudayaan nomor 4530/BKPT tanggal 5 Oktober 1959.

1952

1957

Akademi yang sebelumnya bernama Kursus Thesauri Negara ini didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 28158/ UP/X tanggal 7 April 1960 dengan pertimbangan bahwa Perguruan Tinggi lain belum menghasilkan tenaga-tenaga yang cakap dalam bidang keuangan.

1959

1960

1963

Pendidikan Tenaga Akuntan

Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara ( STIKN )

Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan (ADPK)

1.

Setelah Akademi Pajak dan Pabean dibubarkan, Kementerian Keuangan tetap mengusahakan agar menyelenggarakan suatu perguruan tinggi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli keuangan negara.

Akademi ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 32/BP/ Akademi/1963 tanggal 30 September 1963, yang merupakan perluasan dari kursus tinggi pengawasan keuangan. Disamping ADPK terdapat juga kursus pemeriksa keuangan yang kemudian menjadi sekolah dinas pemeriksa keuangan (SDPK) yang lama pendidikannya 2 tahun setelah pendidikan SLP.

Kursus Jabatan Ajun Akuntan - Tahun 1952 2. Kursus Jabatan Pembantu Akuntan - Tahun 1959 3. Akademi Jabatan AJUN Akuntan (ADAA) - Tahun 1960 4. Akademi Ajun Akuntan Negara (A3N) dan Akademi Ajun Akuntan Pajak (A3P) Tahun 1965

6

Akademi Thesauri Negara (ATN)


memusuhi alumni STAN yang buruk. Alumni STAN haruslah memiliki sikap profesional, integritas, kejujuran, dan kemampuan untuk menjaga diri dari segala godaan. STAN saat ini memasuki era transformasi. Sejak tahun 2015, STAN telah berubah menjadi Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Bentuk politeknik atau terapan (vokasi) membuat PKN STAN dapat menyelenggarakan pendidikan hingga program Magister dan Doktor Terapan. Secara akademis, PKN STAN dibina oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan teknis fungsional dibina oleh Kementerian Keuangan.

Perubahan itu tidak hanya secara organisasi, namun juga secara fisik kampus. Perbaikan sistem perkuliahan dan fasilitas kampus mulai dilakukan. Jurusan PKN STAN saat ini berjumlah 10 jurusan.

Pembinaan dan pendidikan karakter yang sudah ada semoga dapat mendukung peningkatan kualitas PKN STAN sebagai satu-satunya kampus pencetak ahli keuangan negara di Indonesia.

Transformasi STAN bagaikan angin yang menyejukkan dalam pengelolaan kampus PKN STAN. Harapan Kepala BPPK agar STAN menjadi centre of excellence mulai makin nyata dengan status Politeknik yang disandang STAN. PKN STAN mulai menjalin kerja sama dengan beberapa kampus melalui MoU BPPK dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri. Melalui MoU ini, Tri Dharma Perguruan Tinggi juga dapat dilaksanakan.

Akademi Perbendaharaan Negara (APBN) Pada tahun 1964 didirikan Kursus Jabatan Penata Perbendaharaan (KDPP) dengan surat keputusan Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan Nomor 1/4-1-14/PKN tanggal 25 Maret 1964. Namun, lulusan KDPP sulit diterima di STIKN dan ATN, maka KDPP ini diubah menjadi Akademi Perbendaharaan Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Anggaran Negara R.I. tanggal 1 November 1965.

1965

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Pusdiklat Akuntansi Negara atau disebut juga Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pusdiklat Akuntansi Negara dilaksanakan oleh STAN, tetapi sejak awal pembentukannya STAN tidak pernah ditetapkan dengan Keppres.

1967

1975

2015

Institut Ilmu Keuangan

Politeknik Keuangan Negara STAN

Institut yang lebih dikenal dengan IIK ini didirikan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri P&K dengan Nomor : Kep. 302 / Men.Keu./1967 tanggal 15 Desember 1967 yang kemudian dipertegas dengan Keppres Nomor 1967/1968 tanggal 6 Mei 1968.

Dengan latar belakang organisasi dan tata kerja yang harus menyesuaikan dengan pola standar yang berlaku untuk penyelenggaraan perguruan tinggi, maka dengan disahkannya PMK Menteri Keuangan Nomor 137 / PMK.01/2015, STAN resmi berubah menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN.


7

Liputan Utama

Liputan Utama

Kampus Penghasil Pengelola Keuangan Negara yang Mumpuni Oleh: Zaenul Muttaqin & Shera Betania

Foto: Eros Lassa Mursalin

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang saat ini telah berubah status menjadi Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN merupakan perguruan tinggi yang berbeda dengan perguruan tinggi lain di Indonesia. Sebagai perguruan tinggi vokasi, PKN STAN dituntut untuk menciptakan para lulusan yang siap dan mampu untuk langsung terjun di unit kerja dimana nantinya mereka ditempatkan.

8


B

ukan sebagai akademisi, para lulusan PKN STAN harus mampu menjadi solusi berbagai permasalahanpermasalahan di lapangan kerja ketika nantinya bekerja di Kementerian Keuangan maupun di instansi lain yang membutuhkan tenaga di bidang keuangan negara semisal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi pemerintah lainnya. Harapannya, salah satu tujuan keberadaan PKN STAN sebagai instansi yang menghasilkan aparatur keuangan negara yang berkompeten dan berintegritas dapat terwujud. Sebagai perguruan tinggi vokasi, kurikulum dan pengajar di PKN STAN juga berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Kurikulum PKN STAN yang sekarang dipakai disesuaikan dengan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh para pengguna lulusan PKN STAN, dalam hal ini para unit eselon I di Kementeriangan Keuangan dan pengguna yang lainnya. Para pengajar di PKN STAN tidak hanya dari kalangan akademisi, namun lebih banyak para praktisi pelaku proses bisnis di Kementerian Keuangan. Bahkan, banyak para eselon I dan eselon II yang notabene sebagai perumus dan pengambil keputusan di bidang keuangan secara langsung terjun sebagai salah satu pengajar di PKN STAN. Selain itu ada beberapa pengajar yang merupakan salah satu CEO perusahaan multinasional yang prestige yang telah banyak sharing knowledges and experiences kepada para mahasiswa PKN STAN. Bahkan tak sedikit pengajar di PKN STAN adalah alumnus sekolah keuangan negara ini. Dengan kondisi pembelajaran tersebut, harapannya para lulusan PKN STAN sudah terbiasa memiliki pengalaman

diskusi terkait isu-isu krusial di lapangan. Lulusan PKN STAN tidak hanya bekerja di Kementerian Keuangan, namun juga Kementerian Negara/Lembaga pemerintahan lainnya, bahkan di BUMN. Lulusan STAN seperti Sudirman Said, Ito Warsito, Heru Pambudi hingga artis seperti Helmi Yahya adalah contoh kesuksesan STAN dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Mulai dari Ujian Saringan Masuk (USM) hingga lulus kuliah, semuanya melalui penyaringan terus menerus, sebagai usaha menghasilkan sumber daya manusia di bidang Keuangan Negara yang mumpuni. Selain lulusannya yang tidak diragukan lagi kualitasnya, STAN juga terkenal dengan kampus segala kalangan. Banyak mahasiswa STAN berasal dari daerah pelosok dan secara ekonomi bisa dikatakan kurang mampu. Hal inilah yang membuat kualitas USM STAN termasuk salah satu yang terbaik. Dikarenakan penyaringan calon mahasiswa dilakukan secara demokrasi, tidak melihat status ekonomi seseorang. Salah satu lulusan STAN adalah Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Kepada Tim Majalah Edukasi Keuangan ia menceritakan masamasa kuliahnya di STAN. Berasal dari keluarga sederhana di Brebes, Sudirman Said memutuskan untuk mengikuti USM STAN dikarenakan ‘gratis’nya. Setelah sah menjadi mahasiswa STAN, Sudirman Said masih harus bekerja untuk membiayai hidupnya selama berada di Jakarta. Sudirman Said juga terkenal sebagai mahasiswa yang aktif di kampusnya. Hal itu membawa dirinya memiliki networking dengan banyak orang, yang akhirnya memperngaruhi kesuksesannya sekarang.

Sama halnya dengan pengalaman Kepala BPPK Sumiyati. Berasal dari keluarga sederhana di Sragen, Sumiyati muda mencoba peruntungan untuk berkuliah di STAN. Salah satu alasannya adalah karena STAN tidak memungut biaya apapun saat berkuliah. Saat berkuliah dulu, Sumiyati juga dikenal aktif memberikan bimbingan kepada adik kelasnya. Perjuangan seorang mahasiswa PKN STAN dimulai sejak awal mereka mendaftar. Setiap tahunnya untuk dapat masuk PKN STAN, seseorang harus mampu bersaing melawan sekitar 100ribuan orang dari seluruh siswa di seluruh Indonesia yang mendaftar menjadi calon peserta Ujian Saringan Masuk PKN STAN untuk nantinya disaring menjadi 1.000 hingga 3.000 calon mahasiswa PKN STAN. Kemudian setelah masuk di dunia perkuliahan, mahasiswa PKN STAN harus melewati beberapa ‘lubang jarum’ jika ingin lulus sebagai mahasiswa PKN STAN. Tidak hanya seleksi masuk yang ketat dan bayang-bayang Drop Out, tapi saat lulus nanti masih harus mengikuti ujian untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal itu dilakukan untuk memastikan kemampuan sumber daya manusia yang lulus kuliah, agar siap memasuki dunia kerja. Lulusan STAN sudah memiliki ‘nama’ yang identik dengan Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara. Jadi hal yang lumrah jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan harapan dirinya kepada para lulusan PKN STAN. Hal itu juga yang disampaikan kepada para wisudawan/wati pada acara Wisuda PKN STAN 2016 di Sentul International Convention Center (SICC) pada tanggal 19 Oktober 2016 yang lalu. “Saya ingin privilege ini Anda ubah


9

Liputan Utama

Liputan Khusus

Struktur Organisasi Politeknik Keuangan Negara STAN

Wisuda PKN STAN 2016: Langkah Awal Mengabdi Kepada Negara dan Bangsa Indonesia

Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Pembantu Direktur Bidang Akademik Senat

Pembantu Direktur Bidang Umum & Keuangan

Satuan Penjaminan Mutu

Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan

Satuan Pengawasan Internal

Dewan Pertimbangan

Bagian Administrasi Akademik & Kemahasiswaan

Bagian Keuangan & Umum

Subbagian Administrasi Akademik

Subbagian Keuangan

Subbagian Administrasi Kemahasiswaan & Kealumnian

Subbagian Tata Usaha, Organisasi, & SDM

Subbagian Administrasi Kerjasama & Kehumasan

Subbagian Pengelolaan Aset & Kerumahtanggaan

Jurusan Akuntansi

Jurusan Pajak

Jurusan Kepabeanan & Cukai

Jurusan Manajemen Keuangan

Program Studi DIV Akuntansi

Program Studi DIII Pajak

Program Studi DIII Kepabeanan & Cukai

Program Studi DIII Kebendaharaan Negara

Program Studi DIII Akuntansi

Program Studi DIII Pajak Bumi & Bangunan/Penilai

Program Studi DI Kepabeanan & Cukai

Program Studi DIII Manajemen Aset

Kelompok Jabatan Fungsional

Program Studi di Pajak


Program Studi DI Kebendaharaan Negara

Laboratorium


Laboratorium


Laboratorium

Oleh: Shera Betania

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Laboratorium

Unit Perpustakaan

Unit Bahasa

Unit Sistem Informasi

Unit Penerbitan

Foto: Muhammad Fath Kelompok Jabatan Fungsional

menjadi suatu kehormatan yang tidak boleh dinodai”, kata Menteri Keuangan pada acara Wisuda PKN STAN 2016. Privilege bisa berkuliah di STAN adalah sebuah kehormatan besar yang Indonesia berikan kepada mahasiswa dan lulusan PKN STAN. PKN STAN sebagai kampus segala kalangan kini terus berbenah diri. Tidak hanya dengan statusnya sebagai politeknik, nilai-nilai anti korupsi mulai menjadi mata kuliah tersendiri juga mulai diterapkan. Nilai-nilai integritas dari awal masuk hingga lulus dan bekerja, harus

10

tetap ada dalam jiwa seluruh mahasiswa dan alumni PKN STAN. Sudah terbukti bahwa PKN STAN adalah kampusnya seluruh kalangan masyarakat Indonesia tanpa memandang status apapun. Namun perlu digarisbawahi bahwa yang bisa masuk PKN STAN hanyalah orangorang yang memiliki intelektual dan integritas yang tinggi.

yang telah melalui masa pendidikan di PKN STAN dapat memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan bangsa dan Negara Indonesia, melalui pengelolaan Keuangan Negara yang baik, akuntabel, dan profesional.

Memasuki dunia kerja berarti memasuki dunia baru. Demikianlah yang dirasakan para wisudawan/wati PKN STAN 2016 saat mengikuti acara Wisuda PKN STAN 2016 di Sentul International Convention Center (19/10). Menjadi suatu kebanggaan bisa lulus dari salah satu perguruan tinggi terbaik di negeri ini. Menjadi sebuah kebahagiaan bisa melihat orang-orang yang selama ini terus mendukung, memancarkan rona bahagia, senyum dan bangga melihat para wisudawan/wati berdiri mengenakan toga. Mereka, para wisudawan/ wati SIAP KERJA NYATA mewujudkan impian mereka dan harapan besar bangsa Indonesia.

Politeknik Keuangan Negara STAN adalah kampus Keuangan Negara. Disinilah calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon pengelola Keuangan Negara dididik dan dilatih. Semoga jiwa-jiwa



11

Liputan Khusus

Foto: Eros Lassa Mursalin

S

ebanyak 4.260 lulusan PKN STAN tahun akademik 2015/2016 telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam sidang yudisium pada tanggal 5-7 Oktober 2016 yang lalu. Sekitar 3.000an diantaranya mengikuti prosesi wisuda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor. Mengambil tema DANADYAKSA, yang berarti siap berkarya demi kejayaan bangsa, para wisudawan/wisudawati siap melakukan KERJA NYATA untuk mengelola keuangan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dan melantik wisudawan terbaik dari setiap jurusan. Suatu kehormatan bagi para wisudawan/wati, Menteri Keuangan hadir ditengah-tengah kemeriahan dan kebahagiaan acara wisuda. Salah satu momen yang ditunggu adalah mendengar Sambutan Menteri Keuangan. Pesan-pesan atau petuahpetuah Menkeu disampaikan kepada para wisudawan/wati, seperti seorang Ibu yang berpesan kepada anaknya. Menkeu menegaskan sikap jujur, bersih, dan berintegritas bagi para wisudawan/wati. Menyandang status baru sebagai alumni PKN STAN,

12

Menkeu menginginkan wisudawan/ wati memiliki integritas, kejujuran, dan kemampuan untuk menjaga diri dari segala cobaan. “Banyak contoh alumni STAN yang baik. Ikuti mereka”, tegas Menkeu kepada wisudawan/wati agar mereka menjauhi dan memusuhi contoh alumni yang buruk dan merusak nama PKN STAN. Menjadi mahasiswa PKN STAN berarti memiliki kesempatan luar biasa yang tidak banyak dimiliki banyak orang, atau dengan kata lain privilege untuk kuliah

secara gratis dan memiliki privilege untuk mendapatkan pekerjaan. “Saya ingin privilege ini Anda ubah menjadi suatu kehormatan yang tidak boleh dinodai”, ungkap Menkeu. Suatu kehormatan menjadi lulusan STAN, karena ini adalah awal perjalanan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia. “Jangan khianati Republik Indonesia”, tegas Menkeu. Status dan privilege sebagai alumni PKN STAN adalah suatu kehormatan besar yang diberikan oleh negara Indonesia.

Jumlah Lulusan Program Diploma PKN STAN 2015/2016 Diploma I

Diploma III

D-I Kepabeanan dan Cukai (308 orang)

D-III Pajak Bumi dan Bangunan/ Penilai (28 orang)

D-I Kebendaharaan Negara (110 orang)

D-III Kepabeanan dan Cukai (144 orang)

D-I Pajak (1580 orang)

D-III Kebendaharaan Negara (248 orang)


D-III Manajemen Aset (44 orang) D-III Pajak (302 orang) D-III Akuntansi (1289 orang)

Diploma IV D-IV Akuntansi (93 orang)

Alumni PKN STAN nantinya juga akan menjadi bagian dari pemerintahan, yang terus menerus dituntut untuk memiliki kekuatan, kesabaran, kemampuan menangkap aspirasi masyarakat dan nantinya dapat menerjemahkan kedalam kebijakan dan langkah-langkah solusi. Sebagai bagian dari pemerintahan, alumni PKN STAN akan berkutat dengan pengelolaan keuangan negara, mulai dari menerima penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, mengelola aset dan kekayaan negara, semuanya akan digunakan dalam mencapai tujuan Republik Indonesia. “Keuangan negara bukan keuangan pribadi”, Sri Mulyani mengajak semua alumni untuk berkomitmen dalam menjaga keuangan negara untuk kepentingan rakyat. “Saya ingin Anda semuanya memiliki suatu sikap baru bahwa martabat Anda, kehormatan Anda, harga diri Anda, profesionalisme Anda, tidak untuk diperjualbelikan. Karena dia adalah benteng pertama dan benteng terakhir bagi Republik Indonesia untuk bisa mengelola keuangan negara dengan baik”, imbuh Menteri Keuangan. Pada akhir sambutannya Menkeu menyampaikan pedoman yang harus dimiliki oleh para lulusan STAN yang mengikuti prosesi Wisuda. “Saya ingin seluruh alumni STAN yang akan bekerja memiliki pedoman bahwa mencari kesempurnaan dan kemenangan didalam hidup ini adalah apabila Anda, satu: tidak pernah mengkhianati nurani Anda. Kedua, Anda tidak pernah menjualbelikan harga diri dan integritas Anda. Dan kemenangan ketiga adalah apabila Anda pada akhir karir, bangga bahwa saya selalu dalam posisi memberi dan berbakti bukan menerima dan meminta”, pesan Menkeu kepada seluruh lulusan PKN STAN.

Foto: Eros Lassa Mursalin Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga memberikan pesan-pesannya melalui Vlog yang diunggah pada media sosial BPPK (Instagram) dan ber-wefie ria bersama 11 (sebelas) wisudawan terbaik. Mereka yang telah lulus nantinya akan mengikuti TKD sebelum ditempatkan di beberapa lembaga pemerintahan, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Perhubungan.

Lulusan PKN STAN tahun akademik 2015/2016 akan meneruskan kontribusi para alumni yang telah bekerja nyata mengelola keuangan negara sejak tahun 1955, baik di Kementerian/Lembaga, BUMN, Bank Indonesia, serta lembaga lainnya. Adapun jumlah alumni terbanyak tercatat berada di Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selama berkuliah, para lulusan ini tidak hanya dibekali dengan kemampuan teknis, namun juga dengan nilai-nilai integritas. Dimulai dari mengikuti Ujian Saringan Masuk (USM) hingga sistem drop-out yang memastikan bahwa para mahasiswa serta mereka yang telah lulus memiliki jiwa yang didasari oleh Nilai Nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan). Penanaman nilai-nilai kejujuran dan integritas juga ditanamkan melalui mata kuliah Anti Korupsi selama satu semester.


13

Profil

Sudirman

Said

Totalitas untuk Almamater Oleh: Pilar Wirotama

Foto: Muhammad Fath

Sebagai alumni STAN, nuraninya terusik kala nama baik almamaternya tercoreng akibat ulah segelintir oknum alumni yang tidak bertanggung jawab beberapa tahun yang lalu. Lewat organisasi Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Kedinasan (IKANAS)STAN yang dipimpinnya selama 3 tahun terakhir ini, ia pun mengajak seluruh alumni untuk bersama-sama menghapus luka reputasi almamater tercinta. Tak sekedar mengajak, ia menjadikan dirinya salah satu contoh alumni STAN yang bersih dan jujur dengan berani membongkar kongkalikong Petral saat ia menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016. Ia adalah Sudirman Said.



15

Profil

Profil

S

udirman Said lahir di tengah keluarga sederhana pada 16 April 1963, di kota yang terkenal dengan telor asinnya, Brebes. Berlatar belakang kondisi yang serba terbatas, Sudirman kecil tak menyimpan cita-cita untuk berkuliah. Pikirnya, SMA adalah jenjang terakhir pendidikan yang akan ia enyam. Namun semua itu berubah ketika kakaknya menyodorkan iklan STAN di harian Suara Karya. “Yang paling menarik itu (tulisan) dibagian bawahnya: ‘Selama pendidikan tidak dipungut biaya’,” kenang Sudirman. Ia pun lalu memberanikan diri mendaftar dan akhirnya diterima di STAN pada tahun 1987. “Saya masuk sekolah ini semata-mata karena memang tidak punya pilihan dan alhamdulillah sekolah ini merubah kehidupan tidak hanya saya tapi keluarga juga.” Diterima di kampus dengan biaya kuliah gratis tak lantas membuatnya tenang. Ia berhitung bagaimana ia akan membiayai hidup selama berkuliah, dan siapa yang akan mengurus adik-adiknya nanti. Hal ini ia sampaikan kepada sang Ibu dan sang Ibu menjawab bijak, “Ya sudahlah kamu pergi saja, nanti urusan adikadik biar ibu yang mengurusnya,” ucap Sudirman menirukan perkataan ibunya. Bagi Sudirman, tanpa restu sang Ibu, ia tidak akan menjadi Sudirman Said yang sekarang. Ia pun mulai melangkahkan kaki menimba ilmu di STAN. Biaya untuk hidup sehari-hari ia peroleh dari bekerja sebagai pengajar kursus dan staf akunting di suatu perusahan kontraktor setelah waktu kuliah selesai. Dengan pekerjaan sampingan tersebut ia mampu membantu adik-adiknya untuk sekolah. Sudirman Said adalah mahasiswa yang cukup aktif di kampus. Sejak tingkat dua

16

ia mulai aktif di berbagai kepanitiaan kampus seperti di senat maupun mesjid. Bahkan, ditingkat empat ia berhasil terpilih menjadi ketua senat dan tahun berikutnya terpilih sebagai ketua umum. Hubungan (network) yang ia bangun semenjak kuliah tetap ia pertahankan walaupun ia sudah masuk di dunia kerja. “Saya punya keyakinan, disamping tadi menjalin network, sebetulnya (aktivitas di kampus) itu kan latihan yang namanya truly leadership, kepemimpinan sejati, dimana ketika kita tidak punya power, tidak punya uang, tapi bisa menggerakan suatu kegiatan atau organisasi. Itu yang saya nikmati dan sampai hari ini pun saya masih aktif di lembaga organisasi,” cerita Sudirman tentang kegemarannya aktif di berbagai kegiatan hingga kini. Lulus dari STAN, Sudirman kemudian ditempatkan di BPKP tepatnya di Deputi Pengawasan Perminyakan dan mendapat tugas mengaudit Pertamina. “Karena Pertamina besar sekali maka saya dapat satu account di neraca judul fixed asset, jadi tiga tahun saya terus ngaduk-ngaduk aset Pertamina,” kata Sudirman tentang pekerjaan pertamanya. Setelah tiga tahun di BPKP, Sudirman melanjutkan pendidikannya di STAN dan mengambil program DIV. Selepas lulus, ia ditempatkan di STAN karena ingin menjadi dosen. Tak berapa lama, pada tahun 1992, ia melanjutkan studi di George Washington University, jurusan Master of Business Administration. Sepulangnya dari Amerika Serikat, ia kembali ke STAN dan menjadi dosen. Namun, tawaran kegiatan di luar kampus menarik minatnya sehingga ia pun memutuskan untuk aktif di luar sektor publik. Transparansi di Era Reformasi Dari pengalamannya sebagai aktivis,


Sudirman terbiasa menjalin pertemanan dan network dengan siapa saja. Kebiasan tersebut juga berlanjut saat ia melanjutkan studi di George Washington University di Amerika Serikat. “Waktu berkuliah di Amerika, saya nyambi bekerja di (majalah) Tempo sebagai koresponden. Kantor Tempo di Washington itu menjadi tempat diskusi mahasiswa Indonesia terutama kalau ada tamu-tamu pejabat Indonesia yang datang ke Washington maupun tokohtokoh dunia termasuk dengan Peter Eigen pendiri The Advisory Council of Transparency International (TI),” cerita Sudirman tentang awal inspirasi mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Bersama rekannya, Sudirman merasa bahwa Indonesia harus memiliki lembaga seperti ini. Dorongan tersebut semakin kuat saat tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia yang ditandai dengan berakhirnya masa orde baru. Sudirman kembali berkumpul bersama teman-temannya dan mendiskusikan ide membentuk lembaga yang mendorong transparansi. “Waktu itu kita pengen dorong kampanye anti korupsi karena waktu itu persoalannya kan korupsi,” kenang Sudirman. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NonGovernment Organization (NGO) yang bergerak dibidang anti korupsi tapi pendekatannya lebih ke sistem. Sebenarnya terdapat dua pilihan waktu itu, mau bergabung dan menjadi bagian organisasi transparansi internasional yang didirikan Peter Eigen atau mau membangun organisasi mandiri. “Para senior, Pak Marie Muhammad, Pak Kuntoro, Pak Eri Riyana, Pak Yon Sudarsono, dan Pak Kusnadi almarhum mantan rektor UGM berpendapat bahwa kita bikin yang independen saja, namun

nanti bisa tetap bekerja sama dengan lembaga internasional,” cerita Sudirman. Setelah itu Masyarakat Transparansi Indonesia atau MTI pun lahir. Nama ‘Transparansi’ (bukan ‘Korupsi’-red) dipilih untuk menghindari kesan yang terlalu frontal. Dalam perjalanannya, MTI terlibat dalam momen-momen historis pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah terlibat dalam pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai dari riset awal, menyusun regulasi, mengusulkan draft undang-undang, sampai mengawal perekrutan pimpinan KPK. Selain itu, MTI juga terlibat dalam studi terhadap 79 Kepres pemerintahan sebelumnya yang ditengarai bermasalah. Semangat transparansi yang digaungkannya ternyata merembet ke sektor lain. Pada tahun 2001, Sudirman mendirikan Institute for Corporate Governance yang fokus pada transparansi sektor korporat. “Di tahun 2000-2001 kita merasa semangat transparansi di sektor publik cukup menggaung. Semangat reformasi anti korupsi kemudian dalam berbagai dialog disimpulkan, bagaimana dengan aspek korporasinya? Karena sebetulnya pencipta terbesar itu kan korporasi,” ungkap Sudirman. Diluar kiprahnya sebagai aktivis anti korupsi, perjalanan karir Sudirman Said terbilang unik. Ia kerap bepindah-pindah dari sektor publik ke sektor swasta, dan sebaliknya. Beberapa jabatan yang pernah ia emban antara lain Deputi Kepala Badan Pelaksanaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Staf Ahli Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Direktur Human Capital PT. Petrosea Tbk, Group Chief of Human Capital and Corporate Services PT. Indika Energy Tbk, Wakil Direktur Utama PT. Petrosea, Executive Directoir APEC CEO Summit 2013, dan Direktur Utama PT. Pindad. Mengawal Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia

Foto: Muhammad Fath

Ditemui di sela-sela acara wisuda Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) 2016, Bapak tujuh anak ini pun berbagi cerita perjalanan karirnya.

Saat menjalani tugasnya sebagai Direktur Utama PT. Pindad tahun 2014, Sudirman Said dihubungi protokol presiden yang baru terpilih kala itu, Joko Widodo, dan diminta datang ke istana untuk berbincang dengan presiden. Ia mengaku kaget serta tidak punya bayangan apapun tentang pertemuan itu. “Waktu bertemu, beliau menceritakan banyak aspek mengenai pengelolaan energi termasuk soal mafia, soal kilang, soal listrik. Saya ditanya bagaimana (pendapat saya)? Saya menjelaskan, Pak Presiden, saya ini orang yang tidak punya pengalaman lama di bidang energi, baru 10 tahun, dan saya bukan orang teknik. Tapi saya punya keyakinan bahwa apabila kita punya kebijakan yang konsisten dan lurus, akan banyak orang-orang teknis yang bisa membantu kita karena sektor

ini sudah lama sakit, sudah lama tidak dikelola dengan baik,” ungkap Sudirman tentang pertemuannya dengan presiden. Sudirman bercerita bahwa tidak ada pembicaraan implisif tentang dirinya akan menjadi menteri. Ia hanya menyampaikan pandangan dan kesiapannya untuk membantu presiden terpilih. Keesokan harinya, nama Sudirman masuk dalam jajaran Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang diumumkan di halaman istana. Sudirman hadir mengenakan kemeja putih dengan lengan kemeja tergulung, ciri khas Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Selama berkiprah menjadi Menteri ESDM, berbagai gebrakan dilakukan Sudirman untuk membenahi pengelolaan energi dan sumber daya


17

Profil begini, saat kita sudah di puncak, maka hanya ada satu jalan ke depan, yaitu jalan menurun. Kalau kita jaga baikbaik integritas kita, kompetensi kita, kejujuran kita, maka kapanpun kita mesti turun kita turun dengan smooth dan muka tegak,” ucap Sudirman.

Sudirman Said dalam acara Wisuda Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2016

Foto: Muhammad Fath mineral Indonesia. Salah satunya adalah dengan menumpas kongkalikong anak perusahaan Pertamina, PT Pertamina Energy Trading Limited atau lebih dikenal dengan Petral. Pada tanggal 13 Mei 2015, Sudirman mengambil langkah tegas membubarkan Petral karena berdasarkan kajian dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang ia bentuk Petral membuat supply chain tidak efektif dan efisien, serta ada bukti kalau banyak pihak yang ‘bermain’ di sana. Alasan lain Petral dibubarkan adalah untuk memperbaiki citra positif Pertamina. Selama ini, Pertal dinilai tidak transparan dalam mengelola rantai distribusi minyak dan gas bumi dan ini merugikan citra Pertamina. Setelah pemerintah mengumumkan pembubaran Petral, Pertamina diklaim berhasil menghemat Rp 250 miliar per hari. Sudirman menorehkan tinta emas dengan berani membubarkan Petral. “Petral kebetulan saya tahu persis gamenya, jadi dengan cepat kita sampaikan kepada Presiden dan Presiden menyetujui hal itu,” kata Sudirman. Gebrakan-gebrakan yang digulirkan oleh Sudirman bukannya tanpa batu sandungan dan tantangan. Menjelang akhir tahun 2015, Sudirman mengungkap

18

perilaku tak etis wakil rakyat yang meminta bagian dalam transaksi gas dan minyak bumi negara. Kala itu, ekspos media terhadap kasus ini sangat besar sehingga sempat membuat riuh suasana politik Indonesia. Bahkan, Sudirman harus bolak-balik memberikan keterangan terkait hal ini. Sebagian besar masyarakat mendukung apa yang dilakukan oleh Sudirman saat itu. Bahkan mereka berpendapat apa yang dilakukan Sudirman adalah hal yang berani mengingat oknum yang ia hadapi memiliki posisi yang cukup strategis. Namun, menurut Sudirman hal yang ia lakukan itu sebetulnya biasa saja. “Sebetulnya itu bukan hal yang berani. Itu hal yang wajar, yang patut dilakukan oleh setiap warga negara. Cuma menurut saya etika publik kita itu rendah, jadi tindakan-tindakan yang seharusnya normal dibilang berani. Kejujuran itu dianggap prestasi, padahal kejujuran itu standar,” ungkap Sudirman. Ia pun bersyukur karena sebagian besar publik nuraninya luar biasa dan mendukung apa yang ia lakukan. “Kalau masih ditanya kenapa melakukan itu? Ya harus ada yang pertama kan dan kalau dikaitkan dengan STAN, STAN ini membekali kita dengan ilmu, dengan keterampilan, dengan kejujuran. Saya kira kita punya sistem pendidikan yang


luar biasa tinggi kejujurannya. Anak siapapun (kalau tidak dinyatakan lulusred) tidak bisa masuk sini. Jadi itu juga saya kira yang membentuk karakter saya. Saya terus menjaga pesan-pesan almamater saya,” tegas Sudirman. Pengabdian Sudirman Said sebagai Menteri ESDM berakhir pada 27 Juli 2016 saat Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Meskipun hanya menjabat satu tahun sembilan bulan, tidak ada raut kecewa di muka Sudirman. “Sejak hari pertama saya menjadi menteri saya menyadari medan pekerjaan saya ini bukan medan yang ringan,” ungkap Sudirman. Beliau lalu menggambarkan bahwa di kementerian yang dipimpinnya sejak dulu telah disusupi kepentingan dan pengaruh politik, dua hal yang sama sekali tak dimiliki oleh Sudirman. Ia hanyalah profesional yang dipanggil untuk mengemban tugas dari Presiden. Ia menyadari suatu ketika ia dapat berhenti, apalagi mengingat tekanan luar biasa yang ia terima di tahun kedua kepemimpinannya. Meskipun begitu, Sudirman tetap berusaha agar transisi kepemimpinannya berjalan mulus sehingga bawahannya tetap tenang dan memandang penggantian ini sebagai sesuatu yang biasa terjadi. “Kalimat saya untuk temanteman di dalam (Kementerian ESDM)

Ia mengaku sama sekali tidak mengalami perasaan negatif, malah ia semakin semangat. “Bangsa ini akan hidup untuk waktu yang lama, dan pengalaman selama menjabat akan saya simpan di database pensiun saya. Saya akan menceritakan pada generasi berikutnya bahwa masih ada banyak pekerjaan yang mesti dikerjakan,” ucap Sudirman penuh optimis.

Sedangkan syarat yang kedua adalah ia hanya ingin memimpin satu periode saja dan ia akan fokus juga pada pengembangan proses suksesi IKANASSTAN agar menjadi lebih baik lagi, “Itu yang sedang saya kerjakan sekarang. Di kongres selanjutnya kita akan pilih ketua dan wakil ketua. Wakil ketua terpilih akan menjadi ketua diperiode selanjutnya. Jadi kongres kedepan itu hanya memilih wakil ketua saja, dengan

“

Membalas Kebaikan Almamater Selain aktif memenuhi undangan dari kampus dan instansi untuk menjadi narasumber, mengajar di Paramadina, dan menjadi konsultan di beberapa perusahaan, Sudirman Said saat ini tercatat sebagai Ketua Ikatan Alumni Sekolah Kedinasan (IKANAS)-STAN periode 2013-2016. Selain itu ia juga mengajar di almamaternya yang kini telah berubah status menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN. “Tahun 2013, saya diminta teman-teman untuk maju menjadi ketua. Saya bilang saya bersedia tetapi harus dengan dua syarat. Satu, visinya IKANASSTAN itu menghapus luka lama, luka reputasi,” kata Sudirman tentang awal ia diminta maju menjadi ketua. Sudirman menambahkan, kala itu ada sejumlah alumni yang muncul di publik bukan karena prestasi melainkan karena perbuatan buruk. “Terus terang saja, kasus Gayus itu terus mengusik saya. Saya tidak ingin STAN dikenal dengan kenangan buruk. Maka itu saya katakan ayo kita balikkan persepi publik. STAN harus jadi simbol kebanggaan karena alumninya berprestasi dan menjadi bagian yang membereskan masalahmasalah negara,” sambung Sudirman.

membuat adik-adik (lulusan PKN STAN) merasa oke. Kalau saya alumni maka saya akan bangga karena saya bisa mengikuti jejak mereka. Ibu Menteri Keuangan juga tadi mengatakan (pada sambutan wisuda PKN STAN-red) tirulah alumnialumni yang punya reputasi baik,” ucap Sudirman. Selain itu, ia juga berharap agar IKANAS-STAN dapat menjadi mitra lembaga serupa di Indonesia dan ikut berperan aktif dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan anggotanya.

Sebetulnya itu bukan hal yang berani. Itu hal yang wajar, yang patut dilakukan oleh setiap warga negara. Cuma menurut saya etika publik kita itu rendah, jadi tindakan-tindakan yang seharusnya normal dibilang berani. Kejujuran itu dianggap prestasi, padahal kejujuran itu standar begitu ada tandem terus-menerus dan nggak putus,” ungkap Sudirman. Ia juga mengingatkan bahwa IKANAS-STAN bukanlah organisasi politik, sehingga tata cara suksesi bisa berbeda dengan yang berlaku di dunia politik. Siapapun yang nanti terpilih menjadi ketua dan pengurus di kongres berikutnya, Sudirman menitipkan agar IKANAS-STAN fokus untuk mencari cara menumbuhkan rasa bangga orangorang yang berasosiasi dengan IKANASSTAN. Salah satu caranya bisa dengan memunculkan atau mengenalkan alumni-alumni STAN yang kini telah menjadi tokoh kepada publik. “Itu akan

Totalitas Sudirman untuk almamater tercinta juga dibuktikan dengan langkahnya melamar menjadi dosen PKN STAN. Sebagai kampus yang baru berubah status menjadi politeknik, Sudirman melihat masih banyak persyaratan akademik yang harus dipenuhi, salah satunya jumlah tenaga dosen. “Saya tadi bilang ke Ibu Sumiyati (Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan-red) mau melamar menjadi dosen, supaya nambah stok. Mau pangkatnya apa nggak penting, saya ingin mendapat status menjadi dosen. Dengan begitu mudahmudahan bisa mengajak yang lain untuk bergabung,” ucap penggemar makanan tempe bakar ini.

”

Sudirman optimis, dengan perubahan status STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN, PKN STAN akan dapat memberikan kontribusi lebih besar kepada bangsa. “Ada tidak lembaga yang tidak punya urusan keuangan? Enggak ada. Itu seluruh institusi akan butuh alumni STAN. Dan kalau kita sama-sama bisa masuk ke institusi terkemuka atau strategis di Indonesia, maka reform akan berjalan cepat. Apalagi tadi ada kemampuan teknis dan jiwa kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan. Saya yakin bisa,” tutup Sudirman.


19

Kuis Edisi 36

Mendatar

1. Kepala BPPK 5. Tugas BPPK dalam bidang 7. Cita-cita Marmah Hadi 10. Jabatan Fungsional di BPPK

Menurun

2. Memorandum Of Understanding 3. Diklat Arsitektur dan Informasi Kinerja 4. Aset Tak Berwujud 6. Bulan Kelahiran PKN STAN 8. Kerjasama BPPK dan PTN sebagai wujud nilai Kemenkeu 9. Nama Anak Dewi Sukesi dan Resi Wisrawa

Isilah Teka-Teki Silang Edukasi di atas, lalu kirimkan jawabannya ke redaksi Edukasi Keuangan melalui email: [email protected] Jawaban kami terima paling lambat 15 Desember 2016

Serambi Ilmu Aspek Perpajakan Bisnis Real Estate yang Sedang Menggeliat Positive Tax Culture, Is it Possible?

Hypno Teaching Membuat Diklat Semakin Memikat, Dahsyat, dan Bermanfaat Regulatory Impact Assessement, Metode Menyusun Peraturan Yang Berkualitas Menelisik Ketentuan Pajak Penghasilan Atas Sumbangan Memanfaatkan Fitur Template dan Mail Merge dalam Pembuatan Tata Naskah Dinas

Dapatkan HADIAH menarik dari Majalah Edukasi Keuangan. Pemenang Edisi 35 adalah: Cucun Handoko (Pusdiklat Pajak)

20

20



21

Serambi Ilmu

Serambi Ilmu Pendahuluan

Aspek Perpajakan Bisnis Real Estate yang Sedang Menggeliat

Kondisi pasar properti Indonesia mulai bangkit setelah krisis ekonomi global tahun 2008 tersebut. Kebangkitan tersebut dimulai 2 tahun setelah masa krisis berakhir yaitu pada tahun 2010. Tahun tersebut merupakan fase awal dari tahapan pertumbuhan (growth) industri properti di Indonesia. Fase selanjutnya adalah fase seller market yaitu waktu dimana konsumen maupun investor membeli dan berinvestasi di sektor properti. Masa tersebut terjadi hingga tahun 2013. Fase selanjutnya adalah fase booming properti yang diprediksi akan terjadi tahun 2014 hingga akhir 2015. Prediksi tersebut secara kasat mata dapat kita lihat dari bagitu gencarnya pembangunan berbagai produk properti di berbagai wilayah khususnya kota-kota besar di Indonesia.

Oleh: Muhammad Taufiq Budiarto (Widyaiswara Muda Pusdiklat Pajak)

Pembangunan perumahan, apartemen, kondominium, pusat perdagangan, gedung perkantoran, rumah toko, dan rumah kantor serta pembangunan kawasan industri baru menjadi pemandangan yang umum terlihat di kota-kota besar dan kota-kota di sekelilingnya. Pasokan properti yang ada terserap dengan baik oleh pasar bahkan permintaanpun lebih besar dari penawaran yang ada.

Ilustrasi: stock.tookapic.com

Ketika penulis membaca sebuah pemikiran petinggi Ciputra dalam sebuah web http://www.ciputraentrepreneurship.com penulis tertarik dengan sebuah artikel Bisnis Real Estate adalah Investasi Cerdas Para Entrepreneur. Dalam pengamatan penulis, ada sebagian orang yang menganggap real estate sebagai sebuah investasi yang menguntungkan. Namun demikian, hal itu bukan berarti semua orang melakukannya. Ada yang lebih memilih emas sebagai alat berinvestasi atau saham sebagai instrumen investasi yang lebih menguntungkan dalamjangka panjang. Apapun itu, harus diakui membuat keputusan investasi memang tidak semudah membalik telapak tangan. Keberhasilan para pemain real estate tidak luput dari pemilihan yang jeli jenis produk dan lokasi pengembangan.

22


Kondisi pertumbuhan dan booming industri properti di Indonesia turut membawa pula efek berganda pada sektor usaha lainnya seperti perbankan melalui penyaluran kredit kepemilikan properti, perusahaan konstruksi, notaris, industri mebel, pengusaha bahan bangunan dan usaha terkait lainnya. Potensi penerimaan negara dari booming industri properti ini diperkirakan sangat besar. Berdasarkan sharing knowledge dengan para peserta diklat selama ini diketahui bahwa masih banyak Wajib Pajak sektor usaha real estate yang menggunakan harga sesuai NJOP yang terdapat dalam SPPT PBB dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak sehingga terdapat potensi PPN dan PPh Final Kurang Bayar

dan juga potensi PPnBM dan PPh Pasal 22 (jika memenuhi persyaratan), karena sesuai ketentuan yang berlaku Wajib Pajak seharusnya menggunakan harga jual/harga transaksi yang sebenarnya terjadi dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak. Demikian juga masih terdapat potensi-potensi pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak sektor perumahan di setiap proses bisnisnya. Berdasarkan uraian tersebut diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi bagi Direktorat Jenderal Pajak terutama bagi para Account Representative, petugas eksten atau fungsional pemeriksa dalam melakukan penggalian potensi pajak dari pelaku bisnis real estate. Karena dari kegiatan ini banyak potensi pajak yang bisa kita gali dari proses persiapan lahan sampai dengan penjualan produk real estate baik berupa rumah, ruko, apartemen dan perkantoran.

(Rukan), dan Apartemen. Kedua Komersial yang meliputi Gedung Perkantoran, Pusat Perbelanjaan (ritel), Lahan Industri, Kawasan Pergudangan. Aspek Perpajakan Bisnis Real Estate Berbagai tahapan yang umum terjadi pada kegiatan usaha real estate dimulai dari tahapan persiapan, pengadaan lahan hingga produk siap dipasarkan kepada konsumen lengkap dengan aspek pajak yang timbul dari setiap tahapan tersebut. Tahap Persiapan adalah tahap awal dari bisnis real estate. Tahapan ini meliputi kegiatan penelitian pendahuluan, penelitian potensi pasar, dan kelayakan bisnis. Selanjutnya disusul dengan kegiatan perencanaan konstruksi dan rencana anggaran biaya. Kegiatan ini bisa dilakukan sendiri oleh pengembang atau menggunakan jasa konsultan. Aspek perpajakan pada tahap ini berupa:

Pelaku bisnis sektor usaha real estate lebih dikenal dengan sebutan pengembang atau developer harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat melakukan pembangunan, diantaranya memiliki sertifikat pengembang yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan atau tergabung dalam asosiasi pengembang seperti REI, Apersi, dan Apernas.

--

PPh Pasal 21/23 dari penghasilan bruto yang diterima konsultan yang melakukan kegiatan penelitian maupun studi kelayakan.

--

PPh Pasal 26 dengan tarif 20% atau sesuai tarif P3B dari penghasilan bruto yang diterima konsultan luar negeri yang melakukan kegiatan penelitian maupun studi kelayakan.

Seringkali terjadi kebingungan pada penggunaan istilah properti dan real estate. Meskipun kata properti lebih umum digunakan berbagai pihak di media untuk menjelaskan perihal tanah dan bangunan, Direktorat Jenderal Pajak lebih memilih istilah real estate dalam Klasifikasi Lapangan Usaha untuk menunjuk kelompok pelaku usaha yang melakukan pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian atas tanah serta bangunan.

--

PPh Final Pasal 4 Ayat (2) untuk penghasilan pengusaha jasa konstruksi dengan tarif sesuai kualifikasi usaha Pengusaha Jasa Konstruksi tersebut.

--

Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dari Nilai Jasa yang diterima pengusaha jasa konstruksi.

Adapun produk dari usaha real estate ini dapat dibagi dua yaitu pertama Residensial yang meliputi Perumahan dengan berbagai jenis dan tipe (termasuk tanah kapling), Rumah Susun (Rusun), Rumah Toko (Ruko), Rumah Kantor

Tahap pengadaan lahan dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu membeli secara langsung kepada pemilik lahan, menggunakan jasa perantara (makelar), atau melalui kerja sama dengan pemilik tanah. Aspek perpajakan pada tahap ini berupa: --

Bagi penjual dikenakan PPh Final dengan tarif 2,5% dari nilai yang


23

Serambi Ilmu seharusnya diterima atau diperoleh melalui transaksi pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan (PP34/2016). --

BPHTB dengan tarif 5% dari harga jual/harga transaksi setelah dikurangi NPOPTKP sesuai peraturan daerah masing-masing. Umumnya pihak penjual dan pembeli sepakat menggunakan harga sesuai NJOP pada SPPT PBB saja, bukan mengunakan harga jual/ harga transaksi yang sebenarnya.

--

PPh Pasal 21/23 dari penghasilan yang diterima oleh makelar apabila jual beli tersebut dibantu oleh makelar.

--

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% dari harga jual/ harga transaksi apabila penjual adalah PKP yang bergerak di bidang usaha penjualan tanah dan/atau bangunan.

Tahapan selanjutnya setelah lahan dan perizinan selesai adalah kegiatan pembangunan produk real estate. Pada tahap ini terdapat beberapa pekerjaan yang melibatkan pihak lain dan terdapat potensi pajak didalamnya. Tahap pembangunan dapat dirinci lagi dalam beberapa kegiatan yang juga mempunyai potensi pajak yaitu pematangan lahan, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas, pembangunan unit properti, dan pemasaran produk. Tahap pematangan lahan, pekerjaan pematangan lahan/tanah dan pembuatan kavling biasanya dikerjakan oleh pihak lain yaitu pengusaha jasa konstruksi. Lingkup kegiatan ini meliputi pembersihan, penimbunan, dan perataan lahan agar siap untuk dikembangkan. Biasanya pekerjaan ini menggunakan alat berat dan peralatan khusus lainnya. Aspek perpajakan pada tahap ini berupa: --

24

PPh Final Pasal 4 Ayat (2) untuk penghasilan pengusaha jasa konstruksi dengan tarif sesuai kualifikasi usaha pengusaha jasa konstruksi tersebut.

Serambi Ilmu --

Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dari nilai jasa yang diterima pengusaha pemberi jasa.

menggunakan alat berat dan peralatan khusus lainnya. Potensi pajak yang dapat digali pada tahap ini berupa:

--

PPh Pasal 23 apabila ada sewa peralatan/mesin/alat lainnya dengan tarif 2% dari nilai sewa.

--

--

PPh Pasal 21 untuk tenaga ahli.

Tahap pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) berupa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) wajib dilakukan oleh pengembang khususnya produk properti residensial. Bangunan dan kawasan PSU ini tercantum dalam site plan yang telah disahkan oleh Pemda. Pembangunan PSU berupa pembangunan jalan, saluran air (drainase), saluran pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah, jaringan listrik, air bersih, telepon, gas, transportasi, penerangan jalan, sarana ibadah, taman, kesehatan, pendidikan, pemakaman, dan lain-lain. Pekerjaan ini biasanya dikerjakan oleh pengusaha jasa konstruksi yang menggunakan alat berat dan peralatan khusus lainnya. Aspek perpajakan pada tahap ini berupa: --

PPh Final Pasal 4 Ayat (2) untuk penghasilan pengusaha jasa konstruksi dengan tarif sesuai kualifikasi usaha pengusaha jasa konstruksi tersebut.

--

Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dari nilai jasa yang diterima pengusaha pemberi jasa.

--

PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto yang dibayarkan kepada selain pengusaha jasa kontruksi (kontraktor jasa instalasi mesin, peralatan, listrik, air, gas, dll).

--


--

PPh Pasal 21 untuk tenaga ahli.

Tahapan selanjutnya dalam kegiatan pembangunan adalah pembuatan unit contoh dan unit siap untuk dijual. Pekerjaan ini biasanya dikerjakan oleh pengusaha jasa konstruksi yang


--

--

PPh Final Pasal 4 ayat (2) untuk penghasilan pengusaha jasa konstruksi dengan tarif sesuai kualifikasi usaha pengusaha jasa konstruksi tersebut (2%, 3%, 4%, atau 6%). Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dari nilai jasa yang diterima pengusaha pemberi jasa. PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto yang dibayarkan kepada selain pengusaha jasa kontruksi (kontraktor jasa instalasi mesin, peralatan, listrik, air, gas, dll)

--


--

PPh Pasal 21/26 untuk tenaga ahli.

Tahapan terakhir adalah proses pemasaran produk. Kegiatan ini bisa dilakukan sendiri oleh pengembang atau menggunakan jasa pihak lain sebagai pemasar. Pemasaran produk kepada konsumen seringkali sudah dilakukan oleh perusahaan bahkan sebelum properti selesai dibangun atau malah belum dibangun. Produk properti yang dibangun kemudian dipasarkan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama unit properti untuk dijual, biasanya produk properti residensial seperti perumahan, rusun, rukan, ruko, dan apartemen. Kedua unit properti untuk disewakan. Biasanya produk properti komersial seperti gedung perkantoran, apartemen sewa, pusat perbelanjaan (mall, pusat grosir, ITC, dll), kompleks industri, dan kompleks pergudangan. Aspek perpajakan pada tahap ini berupa: --

Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% dari harga jual/harga transaksi/ harga sebenarnya.

--

Ph Final dengan tarif 2,5% dari P nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh melalui transaksi

pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan (PP34/2016). --

PPh Final Pasal 4 Ayat (2) untuk persewaan tanah dan atau bangunan dengan tarif 10% dari nilai sewa.

--

BPHTB dengan tarif 5% dari harga jual/harga transaksi setelah dikurangi NPOPTKP sesuai peraturan daerah masing-masing.

Potensi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Hunian Mewah Pemerintah akhirnya mengubah ambang batas pengenaan pajak penjualan barang mewah atas properti untuk golongan tarif 20 persen, dari yang sebelumnya mengacu pada luas lahan menjadi harga jual. Sebelumnya, PPnBM dengan tarif 20 persen dikenakan atas rumah mewah atau town house dengan luas bangunan minimal 350 meter persegi. Tarif yang sama juga dikenakan atas apartemen, kondominium, dan town house berstatus strata title dengan luas bangunan 150 meter persegi atau lebih. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/ PMK.010/2015 tanggal 9 Juni 2015. Ketentuan itu kemudian direvisi dengan menerbitkan PMK Nomor 206/ PMK.010/2015 pada 20 November 2015. Dalam aturan tersebut, jenis properti yang terkena PPnBM 20 persen tidak mengalami perubahan. Namun, acuan ambang batas pengenaan pajaknya yang berubah, yakni tidak lagi merujuk pada luas bangunan tetapi menjadikan nilai harga jual sebagai pedoman. Untuk rumah mewah atau town house, yang tadinya mensyaratkan luas bangunan minimal 350 meter persegi diganti menjadi nilai harga jual minimal Rp 20 miliar. Sementara untuk apartemen, kondominium, dan town house berstatus strata title, ketentuan luas bangunan minimal 150 meter persegi dihapuskan dan diganti dengan harga jual minimal Rp 10 miliar. PPnBM hanya dikenakan

“Bisnis jual beli properti telah banyak diminati oleh banyak orang. Geliat pengembangan properti terlihat dari gencarnya pameran properti beberapa masa ini. Dalam melakukan bisnis jual beli properti, tidak hanya dibutuhkan kesepakatan di antara penjual dan pembeli, namun juga terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai salah satu kewajiban kepada Negara.” untuk properti yang dijual oleh developer dan properti tersebut memenuhi kriteria tertentu di atas. PPnBM tidak dikenakan terhadap transaksi penjualan properti antar perorangan.

mewah. Selain mengatur pengenaan pajak, pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan berupa tidak terhutang PPN atas pejualan Rumah Sederhana (RS), RSS, dan Rusunami dengan syarat tertentu.

Kesimpulan Bisnis jual beli properti telah banyak diminati oleh banyak orang. Geliat pengembangan properti terlihat dari gencarnya pameran properti beberapa masa ini. Dalam melakukan bisnis jual beli properti, tidak hanya dibutuhkan kesepakatan di antara penjual dan pembeli, namun juga terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai salah satu kewajiban kepada Negara. Kewajiban tersebut adalah pembayaran pajak dalam pengalihan properti yang harus dilakukan oleh pembeli dan penjual. Bila kita zoom proses bisnis real estate terdapat aspek perpajakan yang melekat dari hulu sampai hilir mulai dari persiapan lahan, pembangunan sampai pemasaran produk antara lain PBB, PPh (PPh Final, PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26), serta PPN dan PPnBM untuk hunian


25

Serambi Ilmu

Serambi Ilmu Regulasi dan sistem perpajakan ditetapkan oleh para pemangku kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan platform pembangunan di masingmasing negara. Di Indonesia, payung hukum tertinggi tentang kewajiban warga negara dalam membayar pajak termaktub dalam Pasal 23A UUD 1945 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang’’. Pungutan kepada rakyat harus dituangkan dalam undang-undang karena pungutan tanpa dasar hukum dianggap sebagai perampokan, tax without law is robbery.

Positive Tax Culture, Is it Possible?

im si: B tra Ilus

“This is a question too difficult for a mathematician. It should be asked of a philosopher” (when asked about completing his income tax form)” -Albert Einstein-

oA di

Oleh: Harlinda Siska Pradini (Pegawai Direktorat Jenderal Pajak)

Tokoh fisika teoritis sekaligus ilmuwan terbesar di abad ke-20, Albert Einsten mengemukakan pandangannya tentang tax. Pertanyaan tentang pajak seharusnya tidak dialamatkan kepada matematikawan tetapi lebih tepat pada para filsuf. Einsten mengemukakan bahwa “sejauh hukum-hukum matematika merujuk pada kenyataan, hukum tersebut tidaklah pasti; dan sejauh hukum tersebut pasti, maka tidak merujuk pada kenyataan”. Karena matematika tidak mengacu pada kenyataan maka gagasan matematika bersifat ideal dan steril atau terhindar dari pengaruh manusia (https:// id.wikipedia.org/wiki/Matematika). Inilah logika mengapa pertanyaan tentang tax seharusnya ditujukan kepada para filsuf. Pemahaman terhadap pajak digali dari filosofi yang mendasarinya, tidak dapat dirasionalisasi berdasarkan logika ilmu pasti. Minimnya pemahaman atas filosofi pemungutan pajak berpotensi menimbulkan sikap apatisme terhadap pajak.

26


Pada mulanya, setiap orang tentu enggan membayar pajak. Keengganan tersebut terjadi karena belum adanya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah upaya untuk membayar pajak pada jumlah yang tepat serta pada tempat dan waktu yang tepat, dimana ketepatan merupakan kesesuaian antara pelaksanaan substansi ekonomi dari transaksi dengan regulasi perpajakan. Slippery slope framework merupakan teori yang lazim digunakan untuk menjelaskan pola perilaku kepatuhan wajib pajak. Slippery slope framework mengklasifikasikan kepatuhan dalam dua kategori yaitu enforced compliance dan voluntary compliance. Enforced tax compliance melibatkan unsur paksaan dari para pemegang power of authority sedangkan voluntary tax compliance berkaitan dengan kesadaran individual wajib pajak (http://www.bppk.depkeu. go.id/publikasi/artikel/167-artikelpajak/19455-voluntar y-compliancesaja-tidak-cukup). Baik enforced tax compliance maupun voluntary tax compliance tergantung pada kekuatan otoritas dan kepercayaan terhadap otoritas penerimaan negara (http:// w w w. bp pk . d e pke u . g o. i d / p u b l i ka s i / artikel/167-artikel-pajak/19455-voluntarycompliance-saja-tidak-cukup). Bicara soal positive tax culture, isu ini relevan menjadi salah satu bagian dari upaya mewujudkan voluntary tax compliance.

Tax Culture Tax Culture menjadi pembicaraan hangat di ranah ilmu ekonomi dan keuangan publik khususnya perpajakan seiring dengan masifnya globalisasi, upaya koordinasi internasional, serta perbedaan budaya dan sistem pajak antar negara. Tax culture diperkenalkan sebagai persimpangan antar disiplin ilmu yaitu ekonomi, sosiologi dan sejarah (Nerre, birger. 2002. Modeling Tax Culture. Paper has been presented at the Annual Meeting of the Public Choice Society in San Diego, CA). Tax culture menggabungkan aturan formal perpajakan, derivasi atau turunannya serta peran struktur sosial dalam menciptakan dan melaksanakan aturan sehingga regulasi formal dan informal terhubung antara otoritas pajak dan wajib pajak (Jairaj, Amrita and Harris-White, Barbara. 2006. Social Structure, Tax Culture and the State: The Case of Tamil Nadu. Economic and Political Weekly, Vol.41, No. 51, pp. 52475256). Nerre mendefinisikan tax culture sebagai keseluruhan institusi formal dan informal yang terhubung dengan sistem pajak nasional dan eksekusi praktiknya serta secara historis tertanam dalam budaya negara termasuk ketergantungan dan hubungan yang ditimbulkan akibat interaksi berkelanjutan. Dalam skala makro, tax culture melibatkan lima pihak yaitu politisi, akademisi, ahli atau pakar, wajib pajak dan pegawai pajak (otoritas pajak). Guna memahami interaksi diantara masing-masing pihak tersebut, dapat dilihat pada gambar The Embeddedness of Tax Culture. Kelima pihak dalam skema tax culture saling berinteraksi satu sama lain. Tanda panah menunjukkan adanya interaksi antar berbagai pihak serta antar anggota dalam kelompok yang sama (misalnya pertemuan para akademisi dalam konferensi ilmiah bidang perpajakan). Interaksi yang berlangsung menimbulkan ikatan sosial dan ketergantungan berkesinambungan.

Nerre mengungkapkan peran akademisi dan ahli (konsultan, pakar perpajakan) dalam skema tax culture adalah mengubah level informasi. Akademisi dan ahli dapat menjembatani pengumpulan, perumusan, penyebaran dan edukasi informasi perpajakan baik kepada subjek pajak maupun wajib pajak. Ketiga aktor lainnya dalam skema tax culture yaitu politisi (pemerintah), otoritas pajak, dan wajib pajak merupakan aktor utama dalam implementasi tax culture di suatu negara. Hubungan antara ketiga pihak tersebut dapat dilihat pada gambar The Simplified Model f Tax Culture. Politisi atau pemerintah berperan dalam mengontrol kinerja aparat atau otoritas pajak. Pemerintah membangun sistem pengendalian melalui code of conduct bagi aparatur pajak. Instrument tersebut menjadi rambu-rambu bagi aparat pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Hubungan pemerintah dan otoritas pajak dapat dijelaskan dengan teori keagenan (agency theory). Pemerintah bertindak sebagai prinsipal bertanggung jawab dalam menetapkan aturan main (hukum pajak) antara fiskus dan wajib pajak. Prinsipal memiliki kepentingan terhadap agen (otoritas pajak) namun tidak dapat sepenuhnya dapat mengontrol kinerja agen. Akibatnya, output pencapaian penerimaan pajak dijadikan sebagai tolak ukur utama keberhasilan instansi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjalankan tugasnya. Dalam menunaikan kewajibannya, fiskus berinteraksi dengan para wajib pajak. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan interaksi tersebut adalah economic of crime. Dalam pendekatan teori economic of crime dinyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak terbentuk karena adanya resiko audit/deteksi/temuan dan resiko sanksi/ hukuman. Alm & Martinez-Vazquez menambahkan variabel lain dalam teori tersebut yaitu peran norma sosial dalam


27

Serambi Ilmu

Serambi Ilmu Tantangan Terwujudnya Tax Culture di Indonesia Dalam sistem self assessment, peran aktif wajib pajak menjadi fondasi utama dalam mewujudkan positive tax culture. Partisipasi wajib pajak dapat dibangun melalui pembentukan tax knowledge. Oladipupo dan Obazee (Oladipupo, Adesina Olugoke and Obazee, Uyioghosa. 2016. Tax Knowledge, penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria) mendefinisikan tax knowledge adalah level kesadaran atau sensitifitas wajib pajak terhadap legislasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan berkorelasi dengan proses kesadaran wajib pajak terhadap aturan pajak dan informasi terkait perpajakan lainnya.

model penghindaran pajak. Norma sosial diklasifikasikan menjadi norma internal dan norma eksternal. Norma internal berkaitan dengan kesadaran wajib pajak secara individual dalam menilai perilaku kepatuhannya terhadap budaya pajak yang berlaku. Norma eksternal berhubungan dengan pandangan wajib pajak terhadap pemerintah misalnya kepuasaan wajib pajak terhadap alokasi dana pajak. Pada hubungan interaksi antara fiskus dan wajib pajak, wajib pajak tidak hanya berkewajiban untuk mendaftar, menghitung dan menyetorkan pajak terutangnya namun juga melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaksanaan kewajiban tersebut akan menggambarkan realita kepatuhan wajib pajak, apakah wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat atau masih belum sejalan

28

dengan regulasi perpajakan. Rendahnya kinerja kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan kebutuhan terhadap fungsi pengendalian dari fiskus. Terakhir, wajib pajak juga saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut dapat berpotensi mempengaruhi informasi, pemahaman, kepercayaan dan kesadaran wajib pajak secara individual. Dalam praktiknya, tax culture di Indonesia belum sepenuhnya mengarah pada positive tax culture. Upaya audit, sanksi dan penegakam hukum masih menjadi senjata pamungkas dalam memaksa kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan opini penulis, beberapa kendala masih menjadi batu sandungan dalam mewujudkan positive tax culture. Jika ditanya, postive tax culture, is it possible? Maka tax knowledge menjadi key success factornya.


Redae dan Sekhon (Redae, Berhe redae and Sekhon, Shailinder. 2016. Taxpayers’ Knowledge and Tax Compliance Behaviour in Ethiopia: A Study of Tigray State. International Journal of Management and Commerce Innovations. Vol.3, Issue 2, pp (1090-1102)) mengungkapkan dalam artikelnya “Taxpayers’ Knowledge and Tax Compliance Behaviour in Euthopia: A Study og Tigray State” bahwa isu penting bagi beberapa pemerintah dan otoritas penghimpun penerimaan negara adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak serta perilaku kepatuhannya khususnya dalam lingkungan selfassessment. Tax knowledge diindikasikan sebagai salah satu faktor penting dalam mempengaruhi sikap wajib pajak. Pentingnya hal tersebut disebabkan masih adanya anggapan bahwa aturan pajak sulit, rumit dan di luar pemahaman seorang Kolodziej (Kolodziej, sabina. 2011. The Role of Education in Forming Voluntary Tax Compliance. ISSN 20841469. Pp. 22-25). Theory of Change menjelaskan proses perubahan dengan menguraikan hubungan sebab akibat dari suatu inisiatif (https://en.wikipedia.org/ wiki/Theory_of_change). Salah satu asumsi dalam teori tersebut menurut

Machogu and Amayi adalah pendidikan berperan fundamental dalam proses perubahan perilaku (Machogu, Clifford G and Amayi, Jairus B. 2013. The Effect of Taxpayer Education on Voluntary Tax Compliance, Among SMES in Mwanza City- Tanzania. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, Vol.2, No.8). Pada konteks perpajakan, perilaku wajib pajak dapat diubah dengan edukasi wajib pajak. Edukasi akan mengubah perilaku individu dengan mempengaruhi cara atau jalan seseorang dalam pengambilan keputusan. Bimbingan bagi wajib pajak akan menyediakan tax knowledge yang diperlukan untuk mematuhi regulasi perpajakan dan mengubah persepsi serta meningkatkan sikap kepatuhan wajib pajak. Pendidikan membantu wajib pajak dalam memahami hak, kewajiban, serta prosedur pembayaran pajaknya. Edukasi perpajakan sebagai upaya meningkatkan tax knowledge wajib pajak berorientasi jangka panjang. Dalam jangka pendek, belum tentu dapat dirasakan manfaatnya, namun dalam jangka panjang, tax knowledge dapat membangun trust wajib pajak kepada institusi perpajakan serta meningkatkan taxpayer’s capability dalam menyelesaikan urusan perpajakannya. Disamping long term oriented, Tax knowldege juga bersifat continous improvement, artinya pengetahuan ini bersifat dinamis seiring dengan dinamika regulasi dan prosedur perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bagaimana metode meningkatkan tax knowledge di Indonesia? Best parctices di negara lain mungkin relevan menjadi rujukan dalam menjawab problematika ini. Best Practices Publikasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) berjudul “Building Tax Culture, Compliance and Citizenship: A Global Source Book on Taxpayer Education” memberikan referensi komprehensif tentang upaya membangun tax culture

di berbagai negara. Dari uraian best practices tersebut, terdapat dua even menarik dalam sudut pandang penulis yaitu edukasi perpajakan di lingkungan akademik dan perayaan atau festival pada hari tertentu yang ditetapkan secara nasional sebagai hari pajak. National income tax day diselenggarakan oleh Bangladesh setiap tanggal 15 September untuk mengingatkan wajib pajak dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada hari tersebut, seluruh Departemen Pajak di Bangladesh menyelenggarakan prosesi, seminar, dan lokakarya; pemasangan spanduk dan poster; pembagian selebaran; pelaksanaan pawai dan konferensi; pendirian tax clinics di sepanjang jalan; penyelenggaraan kontes dan penghargaan bagi pembayar pajak tertinggi; serta pertunjukan drama dan pemutaran film dokumenter tentang perpajakan. National income tax day merupakan upaya bersama antara Bangladesh’s National Board of Revenue (NBR) dengan berbagai departemen pemerintah dan lembaga, pimpinan politik, organisasi bisnis, masyarakat sipil, artis (termasuk penyanyi dan

aktor), serta para ikon olahraga nasional. Tak kalah dengan Bangladesh, Guatemala juga memiliki even festival tahunan yaitu “strength lies in numbers”. Festival tersebut diadakan oleh La Superintendencia de Administración Tributaria atau SAT untuk mempromosikan budaya pajak positif bagi warga Guatemala. Berbagai kegiatan diselenggarakan selama festival yaitu Proyek audiovisual “The Rainmaker”, Program edukasi “get to know your city”, pemutaran perdana serial TV Micos y Pericos menggunakan boneka untuk mengedukasi anak-anak tentang masalah pajak dan kewarganegaraan, serta area bermain untuk mengajarkan tax culture dan kewarganegaraan. Anak-anak menjadi salah satu kelompok sasaran prioritas dalam festival tersebut. Tak hanya lingkungan pendidikan, pusat penelitian pun turut berperan serta dalam strength lies in numbers di Guatemala. Acara utama dalam partisipasi tersebut adalah presentasi versi digital dari studi oleh Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) berjudul History of Taxation in Guatemala dan berbagai forum mulai dari “The Role of the Press


29

Serambi Ilmu

Serambi Ilmu

“Selama ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Tax Knowledge wajib pajak.” in Citizenship Training”, “Citizenship and National Identity”, “The Role of Taxation in Municipal Strengthening” dan “Taxation Psychology”. Tak hanya penyelenggaraan festival, lingkungan pendidikan juga menjadi sasaran potensial dalam edukasi perpajakan. Today’s youth are tomorrow’s taxpayers adalah salah satu kampanye yang dilaksanakan oleh Mauritius. Negara kepulauan di barat daya Samudra Hindia tersebut berupaya menumbuhkan budaya kepatuhan dengan mengubah mind set wajib pajak dari obligation to pay menjadi willingness to pay. Strategi edukasi yang ditempuh oleh Mauritius tersebut memastikan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Setiap awal tahun, The Taxpayer Education and Communication Department (TECD) mengadakan pertemuan bersama dengan otoritas pendidikan untuk melakukan kegiatan seperti presentasi power point, video, dan pemutaran film dalam durasi waktu yang singkat tentang berbagai proyek pemerintah yang dibiayai dari pajak serta diskusi interaktif dengan siswa dan guru diikuti dengan pembagian selebaran, poster dan stiker. Promosi secara proaktif di lingkungan pendidikan berperan dalam menggeser stigma dan persepsi negatif masyarakat terhadap pajak. Hal tersebut juga berdampak besar dalam melanggengkan sikap kepatuhan antar generasi. Upaya Mauritius Revenue Authority (MRA) dalam membangun sinergi dengan lingkungan pendidikan tidaklah mudah. Awalnya pihak sekolah enggan memberikan slot waktu pada MRA karena terlalu banyaknya mata pelajaran

30

pada silabus siswa. Solusinya, program ini diwacanakan akan dimasukkan pada kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Inovasi menarik lainnya di bidang pendidikan digagas oleh Rwanda. Tax Friends Clubs didesain oleh The Rwanda Revenue Authority (RRA) untuk mengembangkan positive tax culture pada generasi muda serta menanamkan pengetahuan keuangan dan perpajakan kepada para generasi muda. Dalam program ini, pegawai RRA mengunjungi sekolah untuk berbicara dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana negara mengalokasikan pajak, bagaimana manfaatnya dan hukum perpajakan di Rwanda. Para pegawai RRA mendorong para siswa untuk menceritakan berbagai isu yang telah didiskusikan kepada teman, keluarga, dan kolega bisnis. RRA juga menawarkan program magang pada otoritas penerimaan sebagai hadiah bagi para siswa, fasilitas hibah penelitian, dan kompetisi esai. Program ini tidak hanya ditujukan bagi sekolah menengah tetapi juga institusi pendidikan tinggi. Langkah Direktorat Jenderal Pajak Selama ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Tax Knowledge wajib pajak. Peningkatan kualitas konsultasi dan penyuluhan di kantor pajak, penyediaan berbagai saluran informasi online baik melalui website maupun media sosial, sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik telah memperluas akses informasi wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan. Bicara soal perluasan akses informasi, hampir seluruh Kantor Wilayah dan


Kantor Pelayanan Pajak di DJP telah memiliki akun di Facebook. Beberapa akun-akun tersebut telah secara up to date memperbarui berbagai informasi perpajakan. Selain media sosial, pengakses situs www.pajak.go.id juga mengalami tren pertumbuhan tiap tahunnya. Jumlah akses situs www.pajak. go.id tahun 2014 mencapai 9.714.741, angka tersebut meningkat 28,01% dari tahun 2013. Prestasi tersebut juga diimbangi dengan edukasi di lingkungan perguruan tinggi. 131 lembaga pendidikan tinggi telah bekerjasama dengan kanwil DJP di seluruh wilayah Indonesia untuk pembentukan tax center (Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014).

Hypno Teaching Membuat Diklat Semakin Memikat, Dahsyat, dan Bermanfaat Oleh : Supriyanto Widyaiswara Madya Balai Diklatpim Magelang, Certified Instructor Hypnosis IBH

Berbagai upaya positif yang telah ditempuh oleh DJP dalam meningkatkan tax knowledge wajib pajak tentu akan membuahkan hasil yang lebih optimal apabila disertai dengan upaya peningkatan kapabilitas dalam jangka panjang. Best practices di negara lain nampaknya perlu dipertimbangkan sebagai salah satu opsi dalam merealisasikan tujuan tersebut. Adopsi strategi juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, yang tentunya berlainan antar negara. Studi lanjutan diperlukan untuk merumuskan strategi yang ideal. Penutup Kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui tax culture yang dapat dibangun dengan edukasi perpajakan di lingkungan akademik dan perayaan hari pajak yang ditetapkan secara nasional tentunya akan memunculkan berbagai tantangan dalam penerapannya. Ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai, kemauan politik dari para pihak yang memiliki power of authority serta teladan dari para tokoh nasional yang berpengaruh menjadi kunci kesuksesan pada pelaksanaan kedua program tersebut. Tanpa sinergi dari faktor-faktor tersebut, upaya perwujudan positive tax culture hanyalah pepesan kosong.

Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa terdapat hak yang dimiliki oleh aparatur sipil negara yaitu untuk memperoleh (1) gaji, tunjangan, dan fasilitas; (2) cuti; (3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; (4) perlindungan; dan (5) pengembangan kompetensi. Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 70 Ayat 1 dan Ayat 2 bahwa pengembangan kompetensi tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).


31

33

Serambi Ilmu Peserta diklat dikirimkan kepada BPPK oleh masing-masing unit eselon I dengan mekanisme usulan maupun penunjukan. Pada kedua mekanisme itu penulis lakukan personal interview dengan para peserta diklat teknis maupun struktural untuk mengetahui bagaimana mereka menyikapi diklat yang diikutinya. Pada mekanisme usulan terdapat tiga motivasi yang mendasari yaitu membutuhkan ilmu, memenuhi jam minimal pelatihan, dan ingin memanfaatkan kesempatan mengunjungi keluarga di daerah sekitar pelaksanaan diklat. Demikian juga dengan mekanisme penunjukkan peserta diklat dimungkinkan peserta diklat tidak menikmati diklat itu sendiri dan sekedar menjalankan penugasan.

Serambi Ilmu diingat ketika dibawakan oleh seorang fasilitator yang hebat dengan metode penyajian yang tepat dan memikat. Tiga kata yang dapat mewakili keinginan ini adalah agar diklat itu memikat, dahsyat, dan bermanfaat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memikat berarti menarik dan membujuk hati. Diklat yang memikat adalah diklat yang menyebabkan hati peserta diklat menjadi terbujuk/tertarik. Indikatornya adalah antusiasme peserta diklat di dalam mengikut diklat tersebut. Sedangkan dahsyat menurut KBBI sama pengertiannya dengan hebat atau amat sangat. Diklat yang dahsyat itu adalah diklat yang hebat dan sangat amat baik. Indikatornya adalah evaluasi diklat diisi dengan kriteria sangat baik oleh peserta. Dalam KBBI kata bermanfaat mengandung arti ada manfaatnya, berguna, atau berfaedah. Diklat yang bermanfaat adalah diklat yang mendatangkan manfaat baik bagi pribadi peserta maupun institusinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi tiga kata itu adalah dengan menggunakan hypnosis. Oleh karena uraian di atas maka penulis menganggap penting membahas masalah hypno teaching yang diawali dengan pengantar ke dunia hypnosis.

Berdasarkan pengamatan, masih terdapat fasilitator yang dalam menyampaikan materi sekedar menghabiskan isi modul tanpa menyentuh sisi kebutuhan psikologis dari peserta. Apapun motivasi peserta diklat, BPPK harus membuat peserta puas dan tidak sekedar menyelenggarakan diklat sesuai dengan rancang bangun pembelajaran mata diklat (GBPP) dan dieksekusi detail berdasarkan rencana pembelajaran (SAP). Kemampuan fasilitator dalam menyampaikan ‘pesan’ diklat kepada peserta merupakan salah satu unsur utama penilaian dalam evaluasi keberhasilan Gambar 1 diklat. Agar peserta puas, seorang fasilitator perlu menguasai teknik mempengaruhi audience, membuat suasana kelas yang dinamis dan menarik, memiliki cara penyampaian yang memukau, serta menyajikan tayangan dengan menggunakan alat bantu yang mendukung. Materi yang penting akan lebih mudah dipahami ketika dibawakan dengan menarik. Materi yang Sumber dari: http://ilmuhipnotis.org menarik akan lebih

Pengertian-Pengertian Dalam Hypnosis Sebelum membahas perlunya menghadirkan hypnosis ke dalam diklat, perlu disamakan persepsi mengenai hypnosis. Hypnosis sering dipahami sebagai kegiatan kejahatan berupa gendam atau seperti tayangan di televise berupa stage hypnosis. Hypnosis juga sering dipahami sebagai kegiatan yang membuat tidur seseorang dan kemudian menanyakan hal rahasia seseorang. Mari kesampingkan pemahaman yang keliru seperti itu. Untuk memberikan pengertian yang komprehensif mengenai ilmu ini dapat dilihat sejarah hypnosis dalam Gambar 1. Istilah hypnosis sendiri dikenalkan pada tahun 1842 dengan mengacu kepada disiplin ilmu neurypnology. Asal kata hypnosis dari hypnos yaitu nama Dewa Tidur orang Yunani. Hal inilah yang menyebabkan orang memahami hypnosis dengan menidurkan orang. Dalam KBBI hipnosis adalah keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali. Kondisi hypnosis sendiri, menurut pengalaman penulis,

Tabel 1 Beberapa Istilah dan Pengertian dalam Hypnosis Istilah

Pengertian

trance

kondisi ‘tidur’ hypnosis dimana otak/pikiran/alam sadar dinonaktifkan dan otak/pikiran/alam bawah sadar diaktifkan

Hypnosis

kegiatan berdasarkan ilmu pengetahuan untuk membawa seseorang menuju trance

Hypnotist/Hipnotis

orang yang melakukan hypnosis atau “juru hypnosis”. terjemahan dari hypnotize (verb) yang artinya “melakukan hypnosis”

Hypnotherapy

aplikasi hypnosis untuk terapi penyembuhan suatu penyakit/trauma/kondisi yang tidak diinginkan

Hypnotherapist

orang yang ahli menggunakan hypnosis untuk terapi

Sugesti

perintah, ide atau saran yang diberikan hypnotis kepada subjek

Subyek / Klien / Suyet

orang yang dihipnosis

tidak sama dengan kondisi tidur. Orang yang sedang tidur tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik, sedangkan orang yang dalam kondisi tidur hypnosis masih mampu mendengarkan suara yang masuk ke dalam telinganya. Beberapa istilah pokok dalam hypnosis pada Tabel 1 akan menambah pemahaman kita mengenai hypnosis: Gambar 2 menyajikan spektrum gelombang otak. Kondisi trance merupakan kondisi yang dituju oleh hypnotis agar dapat memasukkan ide, gagasan, atau pesan ke alam bawah sadar subyek Kondisi trance dapat dicapai oleh subyek apabila ia memiliki gelombang otak alpha atau tetha.

Manfaat lainnya masih banyak lagi seperti memperkuat/meningkatkan komitmen, kualitas komunikasi, kemampuan leadership, kemampuan public speaking, mengurangi/menghilangkan tekanan dalam bekerja, mengurangi/menambah berat badan, mengarahkan perilaku anak, untuk membantu persalinan, meningkatkan prestasi, dan sebagainya. Dari manfaat-manfaat tersebut menjadi semakin jelas pentingnya hypnosis dalam sebuah diklat. Kehadiran Hypnosis Dalam Diklat

pribadi. --

Mengurangi kecemasan dan depresi.

--

Memperkuat sistem kekebalan tubuh atas serangan penyakit.

--

Mencegah kebiasaan yang merusak, termasuk fobia.

--

Meningkatkan kualitas pribadi dan kualitas hidup.

--

Menghilangkan insomnia.

--

Meningkatkan kesadaran spiritual.

Beranjak dari pemahaman dalam uraian terdahulu dimana ketika kita ingin memasukkan ide, gagasan, atau pesan ke alam bawah sadar peserta diklat maka dapat dilakukan dengan cara kita membawa gelombang otak mereka ke gelombang alpha atau tetha. Agar fasilitator mampu melakukan hal tersebut maka seorang fasilitator sebaiknya melakukan komunikasi dengan pikiran alam bawah sadar peserta diklat dengan memahami konsep pikiran manusia.

Gambar 2 Spektrum Gelombang Otak

Setelah memahami istilah dalam hypnosis, perlu disampaikan manfaat dari hypnosis. Secara garis besar manfaat hypnosis menurut Siregar (2014) adalah sebagai berikut: --

Relaksasi ketegangan.

--

Fokus/konsentrasi.

--

Meningkatkan ingatan.

--

Meningkatkan kepercayaan diri.

--

Meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga.

--

Meningkatkan motivasi.

--

Meningkatkan

dan

mengurangi

hubungan

antar Sumber: http://hipnotisbagus.blogspot.co.id

32



33

Serambi Ilmu Serambi Ilmu

Serambi Serambi Ilmu Ilmu namun dimasukkanlah teknik-teknik dan unsur-unsur hypnosis.

“Sebagian besar perilaku manusia didorong oleh motif-motif yang tidak disadari. Besarnya pengaruh pikiran bawah sadar inilah yang dimanfaatkan agar diklat dapat memikat, dahsyat, dan bermanfaat.” Konsep pikiran manusia (human mind concept) ada dua yaitu conscious mind (pikiran sadar) dan subconscious mind (pikiran bawah sadar). Menurut The Indonesian Board of Hypnotherapy (IBH), pikiran sadar memiliki peran dalam komunikasi dan kesuksesan sebesar 10%-12%. Ciri dari conscious mind ini selalu menggunakan nalar, logika, dan lebih bersifat analitis. Sedangkan pikiran bawah sadar justru merupakan bagian terbesar yaitu dengan peran 88%-90% berisi data-data kebiasaan, emosi, kepribadian, persepsi, imajinasi, intuisi, visi, kreativitas, keyakinan (belief system), fungsi tubuh yang bekerja secara otomatis, serta long term memory. Robert Gagne menyampaikan bahwa struktur memori manusia terdiri atas sensory register, short-term memory (STM), dan long-term memory (LTM). Sensory register adalah ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh pancaindera. STM atau working memory adalah suatu proses penyimpanan memori sementara, artinya informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Dari STM informasi yang kita fokuskan dapat ditransfer ke LTM yang bersifat permanen. Letak dari LTM ini adalah pada pikiran/alam bawah sadar. Ketika dibutuhkan maka informasi

34

tersebut akan lebih mudah dan cepat diakses. Sekarang semakin dimengerti bahwa peran pikiran/alam bawah sadar demikian besar. Sebagian besar perilaku manusia didorong oleh motif-motif yang tidak disadari. Besarnya pengaruh pikiran bawah sadar inilah yang dimanfaatkan agar diklat dapat memikat, dahsyat, dan bermanfaat. Tujuan diklat adalah untuk peningkatan knowledge, skill, dan attitude dari peserta diklat dilakukan dengan memasukkan semua ide, gagasan, dan pesan ke alam bawah sadar peserta diklat. Baiklah sekarang semuanya menjadi semakin jelas, letak pentingnya kehadiran hypnosis dalam sebuah diklat dengan aplikasi hypno teaching. Dampaknya dapat dibayangkan akan semakin dahsyat bagi pencapaian tujuan pembelajaran. Bentuk-Bentuk Aplikasi Hypno Teaching Pengertian hypno teaching adalah pembelajaran dengan menggunakan unsur hypnosis, yaitu saat seseorang bisa menerima sugesti dengan mudah. Alamat tujuan dari materi yang disampaikan sudah sangat jelas dari uraian-uraian terdahulu yaitu ke alam bawah sadar peserta. Peserta tidak harus ditidurkan


“Modeling merupakan sebuah proses memberi teladan atau contoh melalui ucapan dan perilaku fasilitator yang konsisten. Hal ini sangat perlu dan menjadi salah satu kunci hypno teaching.”

Dalam sebuah diklat banyak sekali aplikasi hypno teaching yang sebenarnya dapat kita pergunakan sebagai berikut: a. Building rapport Bagi praktisi hypnosis atau Neuro Linguistic Programming (NLP), istilah building rapport ini merupakan istilah yang tidak asing lagi. Arti dari istilah ini adalah menciptakan kedekatan/keakraban dengan peserta diklat. Kegiatan ini merupakan salam pembuka dari fasilitator yang berupa percakapan biasa, perkenalan, atau sapaan. Dalam istilah lain orang sering menyebutnya dengan pre-talk atau basa basi. Jika upaya building rapport tidak dapat dikuasai maka komunikasi selanjutnya akan dirasakan lebih berat untuk dikembangkan.

dengan matching dan mirroring. Matching ini dilakukan dengan menyamakan gerakan dan gaya bicara lawan bicara. Sedangkan mirroring merupakan tindakan yang memberi kesan mitra bicara melihat dirinya seperti di cermin. Tujuan dari pacing ini adalah membuat peserta diklat merasakan kenyamanan. Ketika peserta sudah merasa nyaman, maka pembelajaran akan menyenangkan baik bagi peserta maupun fasilitator.

b. Motivation

Sebagai seorang fasilitator, sebelum menyampaikan materi perlu ‘meraba’ lebih dalam motivasi yang dimiliki oleh peserta diklat. Fasilitator profesional tidak hanya sekedar mengajar namun juga memperhatikan motivasi pesertanya. Setelah gambaran diperoleh maka tugas fasilitator adalah meluruskan motivasi yang kurang sejalan. Kemampuan hypnosis dari fasilitator bermanfaat di posisi ini. Dengan waktu yang cukup, fasilitator membuka sebuah pembelajaran sekaligus menyatukan tujuan dan mensinkronkan motivasi peserta sehingga pengelolaan kelas berikutnya lebih mudah.

c. Pacing Pacing dilakukan fasilitator dengan menyamakan gerak tubuh, bahasa, gelombang otak peserta dengan peserta lain dan dengan fasilitator sendiri. Pacing sendiri dilakukan

d. Leading Leading ini merupakan lanjutan dari pacing dimana ketika kenyamanan peserta telah tercipta kemudian pikiran peserta diarahkan untuk memasuki area pembelajaran yang menyenangkan. Dengan demikian peserta akan dengan sukarela dan gembira melakukan setiap arahan dari fasilitator. e. Ice breaking dan energizing

Ice breaking sangat efektif untuk mencairkan suasana kelas. Demikian juga dengan energizing sangat efektif untuk mengembalikan semangat belajar peserta diklat. Dari perspektif hypnosis, ice breaking, and energizing are the pattern of hypnosis. Pembaca sudah sangat memahami empat gelombang otak yang diuraikan terdahulu. Kondisi seseorang yang bahagia, emosinya

mengajar, menjawab pertanyaan maupun ketika bertanya. Siapapun termasuk pembaca yang budiman tentu merasa nyaman dan dihargai ketika dipanggil namanya dengan lembut. -- olfactory anchor yang ditandai dengan bau atau wangi-wangian. Misalnya dengan aroma tertentu di kelas yang dapat membantu membuat rileks peserta diklat. -- gustatory anchor yang dimunculkan dengan mengecap rasa dengan lidah. Kemungkinan besar ini tidak dapat dilakukan dikelas kecuali penyediaan permen atau sejenisnya.

terluapkan, maka itu mampu membawa turun gelombang dari beta ke alpha dalam bentuk suasana kelas yang menyenangkan. Dengan membawa lebih rileks lagi maka peserta membuka critical area nya dan mengijinkan materi masuk ke alam bawah sadar. Ketika materi sudah masuk ke alam bawah sadar maka dampak dari pelatihan itu akan sangat luar biasa. f.

Anchoring

Ada beberapa anchoring atau penjangkaran yang dapat dilakukan dalam pembelajaran. -- visual anchor, contohnya adalah senyuman merupakan anchor dari keramahan, itikad baik, rasa bersahabat. Ketika itu digunakan di dalam kelas maka terdapat kecenderungan senyum yang diberikan fasilitator akan dibalas dengan persepsi seperti disebutkan di atas. -- kinesthetic anchor yaitu seperti perasaan bahagia ketika bertemu orang yang dicintai. Aplikasinya dalam diklat adalah bagaimana kita memberikan kesan yang sangat baik sehingga peserta diklat akan merasa bahagia ketika bertemu dengan fasilitator yang dikagumi dan dicintainya. -- auditory anchor, dilakukan dengan cara selalu menyebutkan nama peserta diklat pada saat

g. Modeling Modeling merupakan sebuah proses memberi teladan atau contoh melalui ucapan dan perilaku fasilitator yang konsisten. Hal ini sangat perlu dan menjadi salah satu kunci hypno teaching. Setelah peserta diklat menjadi nyaman, maka diperlukan juga kepercayaan peserta pada fasilitator yang dimantapkan dengan perilaku yang konsisten, ucapan, dan ajaran kita. Konsekuensi bagi fasilitator adalah ia harus selalu menjaga ucapan dan perilaku karena menjadi sosok yang dipercaya. h. Persuasive communication

Pada dasarnya alam bawah sadar


35

Serambi Ilmu menyimpan semua memori yang dapat diakses kembali. Keberhasilan seorang fasilitator dalam mempengaruhi peserta tergantung bagaimana ia mampu memancing reaksi emosional peserta. Salah satu hal yang penting dalam pembelajaran adalah adanya ‘reward and punishment’. Pujian merupakan reward peningkatan harga diri seseorang. Dengan pujian dan hadiah maka sisi emosional peserta menjadi tersentuh dan akan memudahkan mengakses kembali suasana nyaman ketika dipuji.

Pola bahasa yang dikenal dengan Milton model yang ditemukan Milton Erickson digunakan dalam pembelajaran adalah hypnotic language pattern. Pola ini sebenarnya bertujuan memberikan arahan atau perintah tanpa orang yang diajak bicara merasa diperintah. Prinsipnya adalah kita menggunakan kalimat dengan pola tertentu sehingga pendengar akan mencari informasi selengkapnya atau akan menghubungkannya dengan sesuatu informasi yang sudah tertanam di alam bawah sadarnya. Sebagai contoh kalimat berikut: -- Saat ini sepenuhnya Anda mencurahkan perhatian kepada tulisan ini (universal quantifiers). -- Semakin Anda memperhatikan tulisan saya ini menyebabkan Anda semakin memahami pentingnya hypnosis dalam diklat (causal modeling). -- Saya tahu Anda ingin mencoba beberapa teknik dalam tulisan ini pada kelas Anda dengan segera (mind reading). -- Pertama-tama, rasa puas akan materi yang Anda sampaikan dapat dikenali dari bahasa tubuh peserta diklat (ordinal numerals). -- Lebih nyaman mana untuk Anda, belajar hypnosis langsung dengan saya atau tutorial saya di Youtube? (use of or).

36

Serambi Ilmu i.

Relaxation

Referensi

Terdapat beberapa teknik relaksasi untuk membuat gelombang otak peserta diklat, bukan tidur. Pemilihan teknik ini harus berhatihati karena tidak semua peserta memiliki kebutuhan indrawi untuk rileks yang sama. Penggunaan iringan musik merupakan salah satu alternatif yang baik. Musik akan menjaga otak pada gelombang tertentu. Selain itu tentu saja kita pernah mengalami adanya aroma tertentu yang dapat membawa kita menjadi semakin rileks. Sekali lagi, alat bantu ini harus benarbenar dipertimbangkan sebelum digunakan.

Hajar,

Kesimpulan Sebuah diklat yang diselenggarakan oleh BPPK memerlukan penerapan hypno teaching untuk memikat hati peserta dengan melibatkannya dalam proses pembelajaran dengan sentuhan di sisi emosional peserta. Dengan kepuasan peserta maka ketika dilakukan evaluasi penyelenggaraan diklat akan menghasilkan penilaian yang sangat positif dari peserta diklat sebagai bukti diklat tersebut dahsyat. Peserta yang telah mengikuti diklat sekembalinya ke tempat bekerja mampu menerapkan yang diajarkan dan merasakan manfaat diklat, termasuk manfaat bagi institusi asalnya. Oleh karena itu mulai dari saat ini, besok dan sampai nanti, hypno teaching ini sangat perlu dilakukan dalam diklat, baik diklat teknis, struktural maupun fungsional. Ketika diklat menjadi memikat, dahsyat, serta bermanfaat maka BPPK menjadi semakin dibutuhkan oleh user. Dengan semakin banyak melayani user yang merupakan ladang ibadah kita maka kita yakin bahwa amal kita semakin banyak dan hidup kita menjadi semakin berarti.


Ibnu, Hypno Teaching: Memaksimalkan Hasil Proses Belajar-Mengajar dengan Hipnoterapi, Yogyakarta: Diva Press, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, http:// kbbi.web.id. Siregar, Eric, Dahsyatnya Kata-Kata: Menghipnosis itu sangat mudah, Jakarta: SaLaris Publisher, 2014

Regulatory Impact Assessement, Metode Menyusun Peraturan Yang Berkualitas Oleh: Noor Cholis Madjid Widyaiswara Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

The Indonesian Board of Hypnotherapy, Student Manual : Basic Hypnotherapy, Juni, 2015. Triyono, Gelombang Otak, http:// hipnotisbagus.blogspot.co.id Yudiantara Putu, Hitler Effect: Menakhlukkan & Menguasai Orang Lain Semudah Menjentikkan Jari, Transmedia Pusaka, Jakarta, Cetakan Keempat, 2013 ---. Robert Gagne’s Theory, http:// theoryfundamentals.com/gagne. htm

---.

What is hypnosis? ilmuhipnotis.com.

http://

Sebagai negara hukum adalah konsekuensi logis bagi Pemerintah Indonesia untuk menerbitkan berbagai peraturan perundangan. Data yang dihimpun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan sepanjang periode 2000-2015, Pemerintah sudah menerbitkan 12.471 peraturan perundang-undangan. Paling banyak adalah Peraturan Menteri (8.331), diikuti Peraturan Pemerintah (1.386). pemerintah daerah juga telah menghasilkan 3.177 regulasi pada periode yang sama (http://www.hukumonline. com/berita/baca/lt561a392c7e156/kekacauan-legislasi-ganggupembangunan-nasional).


37

Serambi Ilmu Pendahuluan

Pembahasan

Peraturan perundangan tersebut harus harmonis satu sama lain untuk dapat menciptakan tujuan yang ingin dicapai. Sayangnya, peraturan perundangan yang harmonis sepertinya belum terwujud dengan sempurna di Indonesia. Berdasarkan gambaran kualitas regulasi yang dilakukan oleh Worldwide Governance Indicators (WGI) pada tahun 2013, regulasi Indonesia menunjukkan kualitas regulasi yang cukup rendah dari segi dukungan untuk kemudahan berusaha (ease of doing business). Pada lingkup Asia Tenggara, kualitas regulasi Indonesia berada pada persentase 46 di bawah Singapura (100 persen), Brunei Darussalam (83 persen), Thailand (58 persen), Filipina (52 persen), dan Malaysia (72 persen). Posisi Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Kamboja (39 persen) dan Vietnam (28 persen).

Salah metode untuk menghindari dampak negatif dari peraturan adalah Metode RIA (Regulatory Impact Assessement) atau ada juga yang menyebutnya Regulatory Impact Analysis. RIA banyak digunakan di negara maju untuk mengkaji permasalahan dan kebutuhan akan suatu regulasi, menghitung untung ruginya (analisis manfaat dan biaya), dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi atas masalah yang diidentifikasi.

Ketidakharmonisan peraturan perundangan di Indonesia, juga ditunjukkan dengan banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri maupun Mahkamah Agung (Jurnal Ilmiah Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh: Bambang Arwanto D1a 109 081 Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013). Tercatat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 sebanyak 539 peraturan daerah (perda) yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dan sebanyak 28 buah perda yang diajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung. Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 351 peraturan daerah yang berpotensi untuk diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung. Regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak harmonis satu sama lain tentu saja akan memberikan dampak buruk, seperti konflik antar regulasi, memunculkan hambatan investasi, mengganggu pertumbuhan ekonomi, dan tidak tercapainya tujuan dari regulasi itu sendiri.

38

Serambi Ilmu

-- Perumusan masalah atau issue yang menimbulkan kebutuhan untuk menerbitkan suatu kebĳakan (melakukan tindakan); -- Identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan kebĳakan tersebut; penilaian risiko (Risk Assessment) -- Identifikasi berbagai alternatif tindakan (opsi) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut; -- Assessment atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, konsumen, dan ekonomi secara keseluruhan; -- Konsultasi dan komunikasi dengan stakeholders, dalam semua tahapan tersebut di atas; -- Penentuan opsi terbaik (yang dipilih); -- Perumusan strategi untuk menerapkan dan merevisi kebĳakan.

Artikel ini mencoba untuk menjelaskan metode RIA untuk menilai dan mengevaluasi sebuah kebijakan sehingga kebijakan yang dibuat mampu untuk mencapai tujuan tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebihan. Tentang Regulatory Impact Assessment (RIA)

Regulasi yang baik, perlu didukung dengan naskah akademik yang baik. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik yang baik adalah metode Regulatory Impact Assessment (RIA).

a. Apa yang dimaksud dengan RIA?

Regulatory Impact Assessment (RIA) adalah sebuah metodologi untuk meningkatkan mutu peraturan yang sudah ada dan peraturan baru. Metodologi tersebut memberikan peluang bagi pengguna untuk memeriksa apakah peraturan sudah sesuai dengan kriteria mutu yang dĳabarkan dalam checklist yang dikembangkan dan direkomendasikan oleh OECD (1995).

b. Seperti apa tahapan RIA? Ada tiga tahapan proses RIA, yaitu: Pre RIA, RIA Process, Post RIA. Untuk Pre RIA, kegiatan yang termasuk didalamnya adalah pemetaan keseluruhan regulasi yang


-- Siapakah pihak yang terpengaruh? Identifikasi pihak yang terpengaruh termasuk jumlah (populasi) dan berapa besar pengaruh tersebut. -- Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap masalah? Perumusan masalah yang baik harus memperhatikan persepsi dari berbagai pihak (stakeholders) sehingga: dapat dipastikan masalah tersebut memang benarbenar ada (real) dan bukan hanya sekedar ‘persepsi’ (anggapan) terhadap satu masalah, menentukan tingkat keseriusan masalah yang ada, khususnya dari sudut pandang stakeholder.

d. Apa Saja Tahapan-Tahapan Pelaksanaan RIA? Terdapat tujuh langkah dalam melakukan Regulatory Impact Assessment (RIA) baik dalam membuat kebĳakan maupun dalam melakukan tinjauan kebĳakan. Tahapan pelaksanaan tersebut adalah:

Bagaimana Mengidentifikasi Permasalahan?

Di tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan melalui sebuah kebĳakan. Perlu dibedakan

diselesaikan. -- Tujuan (sasaran) yang dinginkan. -- Identifikasi pelaku utama (key players), siapakah mereka? Apa kepentingan mereka dalam hal ini? Bagaimana mereka berperilaku? Semakin banyak informasi yang didapat maka semakin besar pula peluang untuk menyusun suatu kebĳakan yang sukses. -- Perilaku yang dikehendaki.

antara masalah utama vs gejala. Beberapa hal yang juga harus diidentifikasi ketika melakukan perumusan masalah adalah:

untuk membuat keputusan peraturan yang tepat; -- RIA menyediakan pedoman yang jelas untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan, dan akuntabilitas publik; -- Temuan RIA terkait dengan solusi berbiaya terendah membantu mengurangi biaya pelaksanaan bagi pemerintah serta biaya transaksi bagi usaha.

telah ada dan penetapan prioritas kajian. Pemetaan keseluruhan regulasi yang telah ada ini dilakukan agar didapat gambaran besar mengenai peraturan perundangan yang sudah ada untuk hal yang akan diregulasikan. Setelah tahapan Pre RIA, maka dilakukan proses RIA. Proses RIA sendiri, terdiri dari 7 tahapan yang terdiri dari:

Bagaimana Mengidentifikasi Tujuan Kebĳakan?

Ada beberapa pertanyaan yang menjadi acuan untuk mengidentifikasi tujuan kebĳakan yang akan diterapkan yaitu: -- Apakah perlu pemerintah? -- Bagian masalah

intervensi yang

ingin

Bagaimanakah Mengidentifikasi Alternatif Tindakan/ Penyelesaian?

Tujuan utama tahap ini adalah untuk menghasilkan daftar berbagai metode atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Tahap ini bukan dimaksudkan untuk menentukan metode (tindakan) manakah yang harus dipilih. Sebelum menentukan alternatif tindakan maka ada beberapa pertanyaan yang dapat dĳadikan landasan untuk mengembangkan alternatif tindakan tersebut, yaitu: -- Pilihan-pilihan apa saja yang ada untuk menyelesaikan masalah? -- Apakah tindakan pemerintah benar-benar diperlukan atau ada

c. Apa manfaat RIA?

Terdapat beberapa manfaat dengan menggunakan metode RIA dalam membentuk kebĳakan, yaitu: -- RIA memberi para pembuat keputusan kemampuan untuk menimbang untung-rugi yang harus diseimbangkan disetiap tindakan terkait dengan penerbitan peraturan; -- RIA menghubungkan peraturan bermutu tinggi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan ekonomi; -- RIA menyediakan data empiris


39

Serambi Ilmu

Serambi Ilmu

“Hal yang mendasari dilakukannya Konsultasi Publik dalam setiap pembuatan kebĳakan adalah pemerintah (regulator) tidak memiliki informasi yang sempurna mengenai persepsi publik terhadap permasalahan yang akan dipecahkan dan kemungkinan apa yang akan terjadi seandainya regulasi diberlakukan.”

cara lain untuk menyelesaikan masalah? -- Apabila peraturan diperlukan, apa saja model pilihannya? Membuat baru atau merevisi atau do nothing? Peraturan level nasional atau lokal?

Apa Pentingnya Analisis Biaya Manfaat?

Analisis Biaya Manfaat penting karena menjadi dasar utama pemilihan alternatif dan alat untuk mengklarifikasi apakah identifikasi masalah dan tujuan penerapan regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya sudah tepat.

40

Konsultasi Publik

Hal yang mendasari dilakukannya Konsultasi Publik dalam setiap pembuatan kebĳakan adalah pemerintah (regulator) tidak memiliki informasi yang sempurna mengenai persepsi publik terhadap permasalahan yang akan dipecahkan dan kemungkinan apa yang akan terjadi seandainya regulasi diberlakukan. Konsultasi publik berguna untuk menutup gap antara kebĳakan dan harapan publik. Di dalam proses RIA, konsultasi publik melingkupi keseluruhan tahapan. Konsultasi dengan pihak terkait dapat dan harus dilakukan dengan berbagai mekanisme baik formal maupun informal. Pilihan metode yang dapat dilakukan antara lain dengan publikasi draft dan pembentukan badan konsultasi.

Strategi Implementasi Regulasi

Sebaik apapun regulasi tidak akan berguna jika tidak dapat diterapkan. Tingkat keberhasilan penerapan akan mempengaruhi seberapa besar manfaat yang diperkirakan akan dapat terealisasi. Ini semua bergantung pada tingkat kepatuhan. Dalam analisis RIA, perkiraan persentase tingkat kepatuhan ini harus diperhitungkan. Bisa saja alternatif dengan tingkat manfaat

Tabel 2 Tantangan

Tujuan

Metode Analisis

Ekonomi Neo Klasik

Memaksimumkan social welfare (Pareto Optimum)

Monetary Cost Benefit Analysys

Kebijakan Publik yang Lebih Baik

Menimbang dampak negatif dan positif

Soft cost –benefit analysis

New Public Management

Menimbang biaya dan kinerja

Cost effectiveness Analysis

Daya saing kebijakan ekonomi mikro

Meminimkan biaya usaha

Business impact,SME test, administrative burden test

Konsensus sosial, tekanan dari interest group

Menilai dampak bagi kelompok tertentu

Distributional Analysis, Partial Analysis

Sumber: Jacob 2006 dalam Kajian Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas, 2011 besar akan terkalahkan oleh alternatif dengan tingkat manfaat kecil karena perbedaan tingkat kepatuhan. Catatan Khusus a. Apakah Metode RIA Hanya Untuk Kebijakan Ekonomi?

Ada kesan bahwa metode RIA hanya dapat diterapkan untuk kebijakan ekonomi, terutama karena komponen Analisa Biaya-Manfaat yang menjadi bagian penting dalam prosesnya. Studi Kirkpatrick dan Yin Fang (2004) yang dikutip dalam Kajian Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk

Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011, menolak anggapan tersebut. Tabel 1 menunjukkan bahwa cukup banyak negara yang menerapkan metode RIA untuk kebijakan sosial dan lingkungan (selain untuk kebijakan ekonomi). Hal itu dengan jelas menunjukkan bahwa metode RIA dapat diterapkan tidak hanya untuk kebijakan ekonomi. b. Analisis Biaya-Manfaat: Apakah Semua Harus Bisa Dinilai dengan Uang? Selain dianggap bahwa metode RIA hanya dapat diterapkan untuk kebijakan ekonomi, Analisis Biaya-

Tabel 1


Kebijakan Ekonomi

Kebijakan Sosial

Kebijakan Lingkungan

Asia

8

8

5

Afrika

10

5

7

Kawasan

Amerika Latin

5

3

5

NSB Lain

5

5

4

Manfaat (B-M) juga dianggap sebagai bagian yang paling rumit dalam proses implementasi metode RIA. Analisa Biaya-Mafaat dianggap harus dapat dinilai dengan uang. Tabel 2 menunjukkan bahwa monetary cost-benefit analysis, yang menghendaki semua biaya dan manfaat dapat dinilai dalam uang hanya merupakan salah satu alternatif dalam melakukan analisis terhadap berbagai opsi/pilihan kebijakan, yaitu jika pihak yang menerapkan metode RIA menggunakan pendekatan ekonomi neoklasik yang bertujuan untuk memaksimumkan social welfare. Jika pendekatan yang digunakan berbeda, metode analisis lain dapat digunakan, atau tetap menggunakan Analisis B-M tetapi dengan cara yang tidak seketat monetary cost-benefit analysis. c. Apakah Metode Diringkas?

RIA

Dapat

Sebagai sebuah logika berfikir, RIA tidak dapat diringkas, dalam arti alur berfikir mulai identifikasi masalah, identifikasi opsi/pilihan, analisis terhadap semua opsi/pilihan hingga penetapan pilihan kebijakan tidak dapat dipotong atau dihilangkan

beberapa komponennya. Untuk mempersingkat waktu, yang dapat dilakukan adalah mempersingkat atau menyederhanakan eventevent yang diselenggarakan dalam proses implementasi metode RIA. Dalam pelaksanaan, beberapa tahapan dalam penerapan metode RIA dapat dilalui dalam satu event sehingga jumlah lokakarya yang diselenggarakan tidak harus sebanyak jumlah tahapan dalam proses implementasi.

Sesuai dengan arahan Presiden sudah saatnya pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh aturan yang telah dibuat dan yang akan dibuat, apakah aturan yang ada masih diperlukan dan relevan dengan kondisi sekarang. Metode RIA menawarkan satu cara untuk melakukan penilaian untuk meningkatkan kualitas peraturan. Dengan metode evaluasi yang tepat program deregulasi yang dicanangkan pemerintah diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Kesimpulan Peraturan sangat diperlukan dalam sebuah negara hukum, karena semua tindakan yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan regulasi atau aturan. Seiring dengan berjalannya waktu, peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertambah banyak dan dalam faktanya sering sekali aturan tersebut saling tumpang tindih. Untuk itu setiap regulasi yang telah dibuat maupun yang akan dibuat harus senantiasa dilakukan evaluasi atau penilaian apakah regulasi tersebut telah mencapai sasaran yang dikehendaki.

Referensi: Panduan Pembuatan Kebijakan diterbitkan oleh Komite Pemantauan Otonomi Daerah dan Ford Foundation tahun 2013 dan Kajian Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas, 2011.


41

Serambi Ilmu

Serambi Ilmu

Menelisik Ketentuan Pajak Penghasilan Atas Sumbangan Oleh: Agus Suharsono Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak

Berdasarkan analisis secara yuridis normatif dengan metode IRAC dapat disimpulkan bahwa sumbangan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat bersifat karitatif atau bersifat komersial. Sumbangan yang bersifat karitatif bukan objek Pajak Penghasilan, sedangkan sumbangan yang bersifat komersial merupakan objek Pajak Penghasilan. Sumbangan bersifat komersial jika sumbangan itu diberikan dan berhubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang menerima dengan yang memberi. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 yang mengatur bahwa sumbangan yang dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan adalah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat bukan aturan pelaksana Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 tetapi dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 dan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kata kunci: Sumbangan, Objek Pajak Penghasilan, Yuridis Normatif, IRAC

42


Pendahuluan

Metode Analisis

Anda mungkin masih ingat Aksi solidaritas Koin Peduli Prita pada tahun 2009 yang berhasil mengumpulkan uang koin sumbangan masyarakat dari seluruh Indonesia sebesar Rp825.728.550,-. Prita Mulyasari terdakwa kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional dihukum harus membayar denda sebesar Rp204.000.000,-. Hukuman tersebut akhirnya dihapus oleh pihak rumah sakit (http://news.okezone. com/read/2009/12/21/338/286733/koinuntuk-prita-terkumpul-rp825-juta). Tahun berikutnya juga ada juga aksi serupa yaitu Koin Kehidupan untuk Bilqis. Bilqis Anindya Passa (17 bulan) menderita kegagalan fungsi saluran empedu harus menjalani cangkok hati yang menelan biaya sangat besar. Sumbangan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 900 juta (http://regional. kompas.com/read/2010/02/05/07073454/ Koin.Kehidupan.untuk.Bilqis). Akhirakhir ini juga terdengar berita adanya aparatur negara yang gugur dalam menjalankan tugas kemudian teman sejawatnya mengumpulkan sumbangan yang juga mencapai ratusan juta. Aksi itu tentu saja sangat manusiawi, itulah jiwa asli bangsa Indonesia, gotong-royong.

Menurut Mailinda Eka Yuniza (salah satu penulis buku Keterampilan Hukum, Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2013), penerapan hukum adalah sebuah proses untuk menerapkan hukum pada fakta atau peristiwa kongkret. Penerapan hukum di masa lampau sering menggunakan silogisme tetapi saat ini dirasa metode tersebut terlalu sederhana. Ada cara penerapan hukum yang dirasa lebih komprehensif dan praktikal yaitu IRAC (Issues-Rules-ApplicationConclusion) juga sering disebut ILAC (Issues-Law-Application-Conclusion) (Sigit Riyanto dkk, Keterampilan Hukum, Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2013, hal. 74). Wasis Susetio menyampaikan hal yang senada dengan Mailinda tetapi menyebutnya sebagai konsep legal reasoning, ada dua formula, yaitu IRAC (Issue-Rule-AnalysisConclusion) dan IRFAC (Issue-Rule-FactsAnalysis-Conclusion) (Sigit Riyanto dkk, Keterampilan Hukum, Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2013, hal. 74). Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah IRAC.

Namun dalam diskusi dengan beberapa sejawat, rupanya belum seragam pemahaman kita tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas penerimaan sumbangan tersebut. Memang UndangUndang Pajak Penghasilan mengatur penghasilan dalam arti yang sangat luas, semua tambahan kemampuan ekonomis. Namun apakah Undang-Undang Pajak Penghasilan menjadikan sumbangan sebagai penghasilan kena pajak? Yang menjadi titik perbedaan adalah ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008. Tulisan ini akan menganalisis secara yuridis ketentuan Pajak Penghasilan atas sumbangan.

hanya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan aturan pelaksanaan yang didelegasikan oleh undang-undang. Adapun aturan yang mengatur tentang sumbangan tersebut adalah sebagai berikut. 1.

Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2.

Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

Hasil Analisis Issue dalam tulisan ini adalah apakah sumbangan merupakan objek Pajak Penghasilan dan apakah merupakan penghasilan kena pajak? Sumbangan dalam keseharian jika dihubungkan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat karitatif dan bersifat komersial (Muda Markus & Lalu Hendry Yujana, Pajak Penghasilan, Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 185). Yang dijadikan issue dalam tulisan ini adalah sumbangan yang bersifat karitatif. Rules atau aturan yang berhubungan dengan issue tersebut dibatasi


43

Serambi Ilmu

Serambi Ilmu

“Memang Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur penghasilan dalam arti yang sangat luas, semua tambahan kemampuan ekonomis. Namun apakah Undang-Undang Pajak Penghasilan menjadikan sumbangan sebagai penghasilan kena pajak? Yang menjadi titik perbedaan adalah ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/ PMK.03/2008.”

dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 3.

Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 5.

44

Pasal 9 ayat (1) huruf g UndangUndang Pajak Penghasilan mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan

harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 6. Pasal 35 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan UndangUndang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yaitu semua peraturan yang diperlukan


agar Undang-Undang ini dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, termasuk pula peraturan peralihan. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam tahun berjalan, hal diketahui dari konsiderannya. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 mengatur lebih lanjut tentang hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan: a. usaha yang dapat terjadi apabila terdapat transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak berupa pembelian, penjualan, atau pemberian imbalan lain

dengan nama dan dalam bentuk apapun; b. pekerjaan yang terjadi apabila terdapat hubungan yang berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara kedua pihak tersebut; Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 memberi dua contoh hubungan berkenaan dengan pekerjaan sebagai berikut. -- Tuan A bekerja sebagai petugas dinas luar asuransi dari perusahaan asuransi PT X. Meskipun Tuan A tidak berstatus sebagai pegawai PT X namun antara PT X dan Tuan A dianggap mempunyai hubungan pekerjaan tidak langsung. Jika Tuan A menerima bantuan atau sumbangan dari PT X atau sebaliknya maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek

Pajak Penghasilan bagi pihak yang menerima karena antara PT X dan Tuan A mempunyai hubungan pekerjaan tidak langsung. -- Tuan B merupakan direktur PT X dan Tuan C merupakan pegawai PT X. Dalam hal ini, antara PT X dengan Tuan B dan/ atau Tuan C terdapat hubungan pekerjaan langsung. Jika Tuan B dan/atau Tuan C menerima bantuan atau sumbangan dari PT X atau sebaliknya maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan bagi yang menerima karena antara PT X dengan Tuan B dan/atau Tuan C mempunyai hubungan pekerjaan langsung. c. serta penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan atau

hubungan penguasaan secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b UndangUndang Pajak Penghasilan.

Hukum atau undang-undang beserta peraturan organiknya berlaku jika memenuhi tiga syarat yaitu subjek hukum – peristiwa hukum – objek hukum. Dalam hal ini objek hukumnya adalah sumbangan sehingga tinggal kita cari subjek hukum dan peristiwa hukumnya. Untuk memudahkan dapat disajikan dalam Tabel 1. Setelah issue dan semua rules atau aturan kita kemukakan, berikutnya kita analisis. Sebagaimana diawal tulisan sebutkan issue dalam tulisan ini adalah apakah sumbangan merupakan objek Pajak Penghasilan dan apakah merupakan penghasilan kena pajak? Dari enam pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang

Tabel 1 Pasal

Pendelegasian

Subjek

Peristiwa

Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4

PMK 245/ PMK.03/2008

Pihak yang memberi sumbangan

Menerima keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta sumbangan

Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1

PP 18 Tahun 2009

Pihak yang menerima bantuan atau sumbangan, termasuk zakat

Menerima bantuan atau sumbangan, termasuk zakat

Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2

PMK 245/ PMK.03/2008

Pihak yang menerima hibah

Menerima hibah

Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, Huruf k, huruf l, huruf m,

PP 93 Tahun 2010


Sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto

Pasal 9 ayat (1) huruf g

PP 60 Tahun 2010


Sumbangan yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto

Pasal 35

PP 94 Tahun 2009

Pihak yang menerima bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, dan pihak yang menerima hibah


45

Serambi Ilmu sumbangan yang paling sesuai dengan issue yang dibahas adalah ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1. Pasal yang lain meski objek hukumnya sama tetapi subjek hukum dan peristiwa hukumnya berbeda sehingga tidak dipergunakan dalam analisis. Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 yang mengatur bahwa sumbangan bukan objek Pajak Penghasilan tetapi dengan syarat sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan. Untuk kasus Prita dan Bilqis jelas antara pemberi dengan penerima sumbangan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Itu adalah gerakan kemanusiaan yang bersifat karitatif sehingga dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Namun, jika ada pegawai dalam sebuah instansi jatuh sakit sehingga memerlukan biaya sangat besar, misalnya Rp1 Miliar, kemudian teman-teman satu institusi ramai-ramai mengumpulkan dana untuk disumbangkan sebagai biaya berobat, apakah dalam hal ini antara pemberi dengan penerima terdapat hubungan pekerjaan sehingga sumbangan yang diterima tidak dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan? Tentu saja dalam keseharian antara penerima dengan pemberi ada hubungan pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung. Namun tentunya bukan hubungan pekerjaan seperti itu yang dimaksud. Hubungan pekerjaan dalam hal ini adalah hubungan pemberi kerja, dalam hal ini institusi dengan karyawan. Sehingga sumbangan yang diterima dari teman-teman sekerja tersebut memenuhi untuk dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana bahwa sumbangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai bukan objek Pajak Penghasilan adalah sumbangan yang bersifat karitatif. Sedangkan sumbangan

46

Serambi Ilmu yang bersifat komersial adalah objek Pajak Penghasilan (Muda Markus & Lalu Hendry Yujana, ibid, hal. 185). Untuk membedakan sumbangan yang bersifat karitatif dengan yang bersifat komersial sebenarnya dapat dilakukan dengan merujuk apa yang ada dalam peraturan yaitu jika sumbangan itu berhubungan

cukup dengan merujuk pada pasal saja, tetapi harus dapat dibuktikan apakah sumbangan itu bersifat karitatif atau komersial. Jika terbukti karitatif maka bukan objek Pajak Penghasilan, namun jika sebenarnya bersifat komersial maka akan menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Pendapat ini dikuatkan dengan

“Untuk kasus Prita dan Bilqis jelas antara pemberi dengan penerima sumbangan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Itu adalah gerakan kemanusiaan yang bersifat karitatif sehingga dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.” dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Jika berhubungan dengan usaha bisa saja itu sebuah diskon, jika berhubungan dengan pekerjaan mungkin saja itu sebenarnya gaji, jika berhubungan dengan kepemilikan atau penguasaan mungkin saja itu adalah deviden sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan. Yang menarik untuk dianalisis adalah bagaimana jika pemberi kerja (majikan) memberi sumbangan kepada salah satu karyawannya berupa menanggung biaya pernikahan anak karyawannya tersebut yang nilainya Rp1 Miliar. Apakah dalam kasus ini sumbangan yang diterima objek Pajak Penghasilan atau bukan? Memang ada hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dengan karyawan, tetapi apakah sumbangan itu berhubungan dengan pekerjaan? Pemecahan kasus ini tidak


penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 bahwa pengaturan mengenai hal-hal yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa para pemeluk agama. Bukankah ciri muslim yang iman dan takwanya meningkat, dalam hal ini, selain membayar zakat juga berinfaq dan shodakoq yang sebenarnya bantuan atau sumbangan. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah sumbangan dalam bentuk apa yang dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan? Hal ini sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 bahwa bantuan atau sumbangan adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.

Sumber perbedaan pendapat tentang sumbangan sebagai objek Pajak Penghasilan atau bukan adalah ketentuan Pasal 1 Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 yang mengatur bahwa harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan dan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Ketentuan tersebut seolah mengatur bahwa sumbangan yang dikecualikan jika diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Sehingga jika dihubungkan dengan issue yang kita bahas seolah-olah sumbangan tersebut tidak dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan karena sumbangan diberikan oleh orang banyak yang bukan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Pemahaman tersebut kurang tepat karena dari konsideran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 diketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 dan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi sumbangan yang dimaksud tersebut bukan sumbangan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1, tetapi sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel sebelumnya. Dengan demikian conclusion dari pembahasan ini adalah sumbangan yang bersifat karitatif yang diterima oleh seseorang dari masyarakat atau teman satu institusi meskipun diterima bukan oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Bentuk sumbangan tersebut dapat berupa uang atau barang. Namun jika sumbangan tersebut terbukti bersifat komersial maka akan menjadi objek Pajak Penghasilan.

Utama, Jakarta, 2002

Penutup Secara yuridis sumbangan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur dalam beberapa pasal, beberapa Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan organiknya. Meskipun objek hukumnya sama yaitu sumbangan, namun masingmasing pasal mengatur subjek hukum, dan peristiwa hukum yang berbeda. Pasal yang paling sesuai dengan kasus apakah sumbangan merupakan objek Pajak Penghasilan atau bukan adalah Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Sumbangan yang bukan objek Pajak Penghasilan adalah sumbangan yang bersifat karitatif. Jika sumbangan itu bersifat komersial merupakan objek Pajak Penghasilan. Ciri sumbangan yang bersifat komersial adalah sumbangan itu diberikan namun sebenarnya ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang menerima dengan yang memberi. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 yang mengatur bahwa sumbangan yang dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan adalah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat bukan aturan pelaksana Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 tetapi dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 dan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 http://news.okezone.com/ read/2009/12/21/338/286733/ koin-untuk-prita-terkumpulrp825-juta http://regional.kompas.com/ read/2010/02/05/07073454/Koin. Kehidupan.untuk.Bilqis h tt p : / / d i t j e n p p. ke m e n k u m h a m . go.id/files/doc/2125_ L egal%20Reasoning_Bp.%20 Wa s i s % 2 0 S u s e t i o . p p t % 2 0 %5BCompatibility%20Mode%5D. pdf diunduh 10-06-2014

Referensi Sigit Riyanto dkk, Keterampilan Hukum, Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2013 Muda Markus & Lalu Hendry Yujana, Pajak Penghasilan, Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru, PT Gramedia Pustaka


47

Serambi Ilmu

Serambi Ilmu

Memanfaatkan Fitur Template dan Mail Merge dalam Pembuatan Tata Naskah Dinas Oleh: Rahmat Nugroho Pranata Komputer Pusdiklat Pajak

Pendahuluan Sebagai pegawai instansi pemerintah pastinya tidak akan lepas dari peraturanperaturan yang harus diterapkan. Seperti halnya dalam menulis surat dinas, pegawai harus mengikuti peraturan terkait dengan tata naskah dinas yang ada. Untuk membuat sebuah naskah dinas, terkadang pegawai mengacu pada dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Dengan alasan untuk mempersingkat waktu, pegawai cukup menyalin dan mengedit dokumen yang sejenis tanpa memperhatikan kesesuaian format dokumen yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan merupakan aturan yang menjadi acuan pegawai Pusdiklat Pajak dalam hal membuat dokumen kedinasan. Pada lampiran PMK dimuat ketentuan mengenai format yang telah dibakukan berikut contoh gambaran dokumennya. Dengan adanya PMK ini maka keseragaman suatu format pada naskah dinas begitu penting sehingga pegawai tidak bisa membuat sebuah naskah dinas dengan format sendiri. Copy Paste Dokumen

Dalam membuat sebuah naskah dinas, tentunya terdapat aturan mengenai format penulisan yang harus diterapkan. Format penulisan tersebut dapat difasilitasi melalui aplikasi Microsoft Word. Microsoft Word merupakan sebuah aplikasi word processing yang terdapat fitur-fitur yang sangat berguna dalam proses pembuatan dokumen, misalnya copy, paste, template dan mail merge. Fitur copy paste yang tersedia bisa memudahkan dan mempercepat proses pembuatan dokumen dengan jenis yang sama. Kemudahan tersebut berdampak pada media penyimpanan komputer yang akan dipenuhi oleh banyaknya dokumen sejenis yang telah dibuat. Pengoptimalan dalam menggunakan fitur mail merge dan template dapat meminimalisasi dampak tersebut serta memudahkan dalam proses pencarian dokumen dikemudian hari. Kata kunci: Copy, Microsoft Word, Mail Merge, Paste, Template,

Penggunaan copy paste memang dapat mempermudah dan mempercepat proses pembuatan dokumen dengan jenis yang sama. Dengan begitu, pegawai beranggapan bahwa format dokumen yang disalin telah memenuhi ketentuan tanpa mengoreksi terlebih dahulu kesesuaian formatnya. Copy paste merupakan dua buah fitur pada Microsoft Word yang tidak dapat terpisahkan. Layaknya sebuah mesin fotocopy, fitur copy dapat membantu kita dalam menyalin sebuah isi file dokumen maupun file dokumennya itu sendiri, sedangkan fitur paste sendiri adalah fitur yang dapat mengeluarkan hasil salinan fitur copy tersebut.

Microsoft Word mempunyai fitur untuk menyimpan dokumen sebagai template dimana fitur tersebut sangat membantu dalam pembuatan sebuah naskah dinas dengan format yang telah dibakukan. Selain fitur template, fitur mail merge juga dapat membantu meminimalisasi banyaknya dokumen sejenis. Rendahnya penggunaan fitur template dan mail merge pada Microsoft Word mengakibatkan banyaknya pembuatan naskah dinas dengan menggunakan fitur copy paste dari dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga media penyimpanan pada komputer akan dipenuhi oleh banyaknya dokumen dinas dengan jenis yang sama. Kemudahan yang diberikan memang sangat berguna untuk mempersingkat waktu dan mempercepat proses pengerjaan sebuah dokumen dinas. Namun ada beberapa dampak negatif dari penggunaan fitur copy paste pada dokumen naskah dinas tanpa menggunakan fitur template dan mail merge. Berikut beberapa dampak negatif yang muncul akibat terlalu sering menggunakan fitur copy paste, diantaranya:

di-copy belum tentu sesuai dengan format yang telah ditetapkan; 3.

Proses pencarian dokumen menjadi lebih lama karena harus memilih satu persatu dari sekian banyaknya dokumen yang telah dibuat;

4. Mengkonsumsi kapasitas penyimpanan data yang besar pada komputer. Keuntungan dalam penggunaan fitur template dan mail merge, dapat berguna untuk membendung dampak yang diberikan oleh fitur copy paste. Adapun beberapa keuntungan dalam penggunaan fitur template dan mail merge pada naskah dinas diantaranya sebagai berikut: 1.

Dokumen sejenis yang menjadi lebih sedikit;

terbuat

2.

Meminimalisasi kesalahan format dokumen yang telah ditetapkan;

3.

Pencarian dokumen menjadi lebih mudah dan cepat;

4. Menghemat kapasitas penyimpanan data pada komputer.

1.

Banyaknya file dokumen naskah dinas yang terbuat;

Template Pada Microsoft Word

2.

Acuan dokumen naskah dinas yang

Template pada Microsoft Word merupakan

Gambar 1. Format Default Pada Pemilihan Blank document

(Sumber Gambar: Diolah dari Microsoft Word 2013)

48



49

Serambi Ilmu

Serambi Ilmu

sebuah dasar dalam pembuatan sebuah dokumen dimana pada dokumen tersebut kita dapat menentukan format, style dan lain sebagainya. Blank document merupakan sebuah default template yang digunakan oleh Microsoft Word dengan nama Normal.dotm. Di bawah ini dapat dilihat format template secara umum yang terdapat pada Blank documents, yaitu: 1.

Font Calibri, size 11

2.

Font Color Automatic (Black)

3.

Left Alignment

4. Margin: Top, Right, Bottom and Left 1 inch 5.

Styles: Normal

6. Portrait Orientation Mudahnya Membuat Template Membuat sebuah template sangatlah mudah sebagaimana membuat dokumen seperti biasa. Hanya saja pada saat penyimpanan dokumen, dokumen tersebut tidak disimpan sebagai (Save as type) Word Document yang merupakan default setting, melainkan dengan memilih tipe Word Template. Dokumen template mempunyai extension .dotm dan mempunyai icon yang berbeda dengan dokumen yang ber-extension .doc/.docx. Gambar 2. Pemilihan Penyimpanan Dokumen

50

Extension

akan terdapat pada menu PERSONAL setiap kita akan membuat sebuah file baru. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat sebuah dokumen template: 1.

Membuat dari awal

2.

Memodifikasi dari dokumen yang sudah ada sebelumnya

Perbedaan mendasar antara dokumen template dengan dokumen hasil copy paste, terletak pada proses penyimpanan dokumen. Pada saat kita menggunakan template, kita akan diminta untuk menyimpan dokumen sebagai dokumen baru tanpa mengubah sedikitpun format dokumen template yang telah ditentukan. Sebaliknya jika tidak menggunakan template, format dan isi dokumen akan sama dengan terakhir kali dokumen itu disimpan. Gambar 3. Kumpulan Template yang Disediakan Pada Menu Featured

(Sumber Gambar: Diolah dari Microsoft Word 2013) Gambar 4. Kumpulan Template yang Dibuat Sendiri Pada Menu Personal



Apabila kita membuat dokumen template sendiri, file akan disimpan secara default dalam folder template yang disediakan oleh Microsoft Office (pembahasan disini menggunakan Microsoft Office 2013) yaitu pada C:\..\..\Documents\Custom Office\. File template tersebut otomatis

Mail Merge Pada Microsoft Word Mail merge merupakan salah satu fitur Microsoft Word yang terletak pada menu MAILINGS. Fitur ini dapat membantu proses pembuatan dokumen yang berkarakteristik mempunyai satu jenis


template dengan isi yang berbeda-beda untuk setiap dokumennya. Sebagai contoh, surat undangan pernikahan tentu sedikitnya memuat nama dan lokasi yang berbeda untuk setiap labelnya. Fitur mail merge dapat membantu proses pembuatan label undangan tanpa harus melakukan pengisian nama dan lokasi satu per satu di setiap labelnya. Gambar 5. Label untuk Surat Undangan Pernikahan

Gambar 6. Kotak Dialog New Address List

Choose from Outlook Contacts Dengan fasilitas ini data recipients dapat langsung diperoleh dari kontak yang ada pada e-mail outlook, sehingga kita tidak perlu repot untuk membuat data recipients dari awal.

Gambar 8. Kotak Dialog Select Contacts (Sumber Gambar: Diolah dari Microsoft Word 2013)

Use an Existing List

(Sumber Gambar: https://www. tokopedia.com/cc20341/jasa-print-labelundangan-tom-jerry-103#) Fitur mail merge tidak dapat berdiri sendiri, fitur ini membutuhkan data recipients (penerima) dan/atau data source (sumber data) yang nantinya akan digunakan untuk mengisi datadata pada dokumen. Berikut beberapa fasilitas sumber data yang disediakan oleh Microsoft Word: 1.

Type a New List

Fasilitas ini merupakan sebuah dialog box dengan nama New Address List. Dalam dialog box ini terdapat sebuah isian tabel kosong dengan nama pada setiap kolomnya sudah ditentukan secara default. Data yang dimasukkan berisi informasi mengenai para recipient dan nantinya dijadikan sebagai sumber data yang akan dipakai pada proses merge dokumen.

Gambar 9. Ilustrasi Proses Mail merge pada Microsoft Word

Data recipients pada fasilitas dapat diperoleh dari sumber data yang sudah dibuat sebelumnya. Selain itu ada beberapa format sumber data yang dapat dipergunakan dalam merge dokumen ini, diantaranya: 1.

Excel Files (*.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xls);

2.

Text Files (*.txt, *.prn, *.csv, *.tab, *.asc);

3.

Access 2007 *.mde);

Databases

(*.mdb,

4. Access 2010 and later Databases (*.accdb *.accde); 5.

Word Documents (*.docx, *.doc, *.docm, *.dotm).

Gambar 7. Kotak Dialog Select Data Source

(Sumber Gambar: http://www.aapk. com/amys_biz_tips_082312.html) (Sumber Gambar: Diolah dari Microsoft Word 2013) Dilihat dari ketiga sumber data tadi, fitur mail merge memang disediakan oleh Microsoft Word untuk pembuatan surat yang dikirimkan secara masal. Tapi dengan fasilitas sumber data Use an Existing List, memungkinkan pengguna untuk menentukan data apa saja yang akan digunakan pada dokumen. Sumber data yang digunakan pada mail merge dapat diperoleh dari dokumen Microsoft Excel, Access dan lain-lain. Dengan demikian, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan dokumen menggunakan fitur mail merge, di antaranya: 1.

Membuat dokumen pada Microsoft Word;

2.

Membuat dokumen sumber data pada Microsoft Excel atau lainnya;

3.

Memilih data dari sumber data yang akan digunakan;

4. Cek dokumen hasil mail merge kemudian Finish & Merge.


Fitur mail merge ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah dokumen naskah dinas dimana sudah dibuatkan terlebih dahulu dokumen template sesuai format yang telah dibakukan untuk setiap jenis naskah dinas. Sebagai contoh, Nota Dinas dan Surat Masuk/ Keluar berikut amplopnya merupakan salah satu di antara beberapa naskah dinas yang umumnya sering dibuat. Dengan dokumen template yang telah dibuat sebelumnya, sangat membantu kita dalam menentukan data apa saja yang dibutuhkan dalam penggunaan mail merge. Berikut contoh penggunaan fitur mail merge dalam pembuatan Nota Dinas pada Microsoft Word dengan sumber data Microsoft Excel. a. Membuat template Nota Dinas terlebih dahulu dengan melihat ketentuan yang telah diatur di PMK.Nomor 181/PMK.01/2014, langkah-langkahnya sebagai berikut: -- Menentukan naskah dinas yang akan dibuat dokumen templatenya (misalkan Nota Dinas);


51

Serambi Ilmu

Serambi Ilmu

Gambar 10. Format Nota Dinas Pada Lampiran PMK 181/PMK.01/2014

Menyimpan dokumen sebagai template dengan nama NOTA DINAS. Gambar 12. Menyimpan Sebagai Template

Dokumen

Memilih data yang akan digunakan dari sumber data yang telah dibuat sebelumnya pada Microsoft Excel; Gambar 15. Pemilihan Field Dari Sumber Data Microsoft Excel

(Sumber Gambar: Diolah dari Microsoft Word 2013) Membuat dokumen sumber data di Microsoft Excel serta menentukan item apa saja yang akan digunakan pada dokumen Nota Dinas; (Sumber Gambar: Diolah dari Adobe Reader XI)


Gambar 13. Field-field yang Akan Mengisi Dokumen Nota Dinas

Penggunaan copy paste pada saat pembuatan naskah dinas sebaiknya jangan terlalu sering dipakai, dikhawatirkan adanya kesalahan format yang tidak terkoreksi pada dokumen tersebut. Untuk menciptakan dokumen yang sesuai dengan PMK Nomor 181/ PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan, sebaiknya setiap dokumen yang bersifat dinas dibuatkan terlebih dahulu semua dokumen template-nya. Pembuatan dokumen template tersebut bisa saja dilakukan oleh masing-masing pegawai pada saat mengerjakan sebuah dokumen dinas. Namun alangkah baiknya semua dokumen template dinas dibuat oleh Bagian Tata Usaha/Umum atau lainnya, sehingga dapat dishare dan digunakan oleh semua pegawai pada unitnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bucki, Lisa A. 2013. Microsoft Word 2013 Bible. Indianapolis: John Wiley & Son Inc. Microsoft Corporations. Mail merge using an Excel spreadsheet. Diakses dari https://support.office.com/ en-us/article/Mail-merge-usingan-Excel-spreadsheet-858c7d7f5cc0-4ba1-9a7b-0a948fa3d7d3 pada tanggal 20 Juni 2016. Amy’s Biz Tips. Word – Using Mail Merge. Diakses dari http://www.aapk. com/amys_biz_tips_082312.html pada tanggal 13 Juni 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/ PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/ PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan.

Membuat dokumen template di Microsoft Word dari Blank Document; Gambar 11. Pembuatan Template Dari Awal

Penutup

Dokumen (Sumber Gambar: Diolah dari Microsoft Excel 2013)

Meninjau ulang dokumen hasil mail merge sebelum dilakukan pencetakan.

Memilih template Nota Dinas yang telah dibuat sebelumnya di PERSONAL;

Gambar 16. Hasil Pratinjau Dari Dokumen Nota Dinas yang Menggunakan Mail Merge

Gambar 14. Memilih template nota dinas pada menu PERSONAL

(Sumber Gambar: Diolah dari Microsoft Word 2013) (Sumber Gambar: Diolah dari Microsoft Word 2013) (Sumber Gambar: Diolah dari Microsoft Word 2013)

52



53

Mata Air

Mata Air

Rahwana Oleh: Agus Suharsono (Widyaiswara pada Pusdiklat Pajak)

C

inta memang buta, Dewi Sukesi yang terpesona Resi Wisrawa tidak melihat dunia hanya ada cinta pada Resi Wisrawa. Hidup meninggalkan taman istana Alengka dan deretan dayang, memilih tengah hutan di pertapaan. Rimbun hutan, air yang jernih, angin semilir, semerbak bunga liar membangkitkan rasa, Resi Wisrawa merasa semuda Dewi Sukesi. Perkawinan ini melahirkan empat anak yang sangat beragam tabiat dan wataknya.

menuntut ilmu dan dikemudian hari kuat juga keinginannya menguasai dunia. Tak cukup ilmu dari Resi Wisrawa yang ia pelajari, bertahun-tahun ia pergi mengelana meninggalkan pertapaan berpisah dengan orang tua dan adikadiknya. Menyendiri menuntut ilmu tidak cukup di kampung halaman tapi langsung ke sumbernya, para dewa di kayangan. Kuatnya keinginan Rahwana akan ilmu membuatnya kuat bertapa

Ilmu di dunia tuntas ia kuasai, ilmu para dewa sebagian ia kuasai. Bahkan raksasa, manusia, dan dewa tak mudah mengalahkannya. Kemampuan yang luar biasa tak mampu ia tampung dalam satu kepala maka dewa menganugerahkan sembilan kepala lagi agar semua ilmu terwadahi. Kini Rahwana mempunyai sepuluh kepala, sepuluh wajah atau muka. Saat itulah ia dikenal sebagai Dasamuka, si sepuluh wajah. Kesepuluh wajah itu wajah raksasa semua, tak satu pun wajah pertapa. Dasamuka adalah lambang kekuatan dan keluasan penguasaan akan ilmu, tak dapat mati dengan mudah, setidaknya dengan sepuluh kali memenggal baru habis kepalanya. Dikemudian hari bahkan tak bisa mati karena berhasil mewarisi ilmu pancasona dari gurunya, Subali, meski dengan cara setengah mencuri dan Subali harus mati.

“Rahwana dengan keluasan ilmu dan kesaktian yang luar biasa, memerintah Alengka dengan baik. Rakyat sejahtera, negara tetangga segan tak berani mencari masalah. Semua anak mendapat hak menuntut ilmu setinggi kemampuan dan kemauannya.“

Perkawinan Dewi Sukesi penuh misteri dan penuh tanya, putri muda jelita meminang Resi Wisrawa diantara ratusan satria gagah perkasa. Jabaran Sastrajendra Hanyuningrat Pangruwating Diyu penyebabnya. Pria tua berilmu lebih menarik hati dibanding satria perkasa pewaris tahta. Wisrawa menyepi jadi resi karena permohonan istri, Dewi Lokapala, demi masa depan anak yang saat ini masih di kandungan. Bertahun-tahun pisah ranjang, jalan hidup menentukan ia harus menikah gadis seusia anaknya.

54


Anak pertama, Rahwana terlahir setengah pertapa dan setengahnya raksasa. Tidak heran ayahandanya seorang pertapa dan ibundanya dari keluarga raksasa. Mungkinkah di dalam raga Dewi Sukesi yang jelita sebenarnya juga terpendam jiwa-jiwa raksasa yang menitis pada anaknya. Jika dilihat keinginan besarnya untuk dapat menguasai Sastrajendra Hanyuningrat Pangruwating Diyu, dugaan itu benar adanya. Sastrajendra adalah ilmu kebikan yang dapat meruwat diyu atau raksasa menjadi manusia sejati. Hati Dewi Sukesi sering bergolak, ada keinginan-keinginan yang harus ia lawan namun terus bergolak, keinginan yang sebenarnya tidak ingin ia tunjukkan, keinginankeinginan seorang raksesi. Hanya Sastrajendra Hanyuningrat Pangruwating Diyu yang mampu mengubah Diyu atau sifat-sifat keraksesian dalam dirinya menjadi manusia sejati. Rahwana mewarisi kecerdasan dan keperkasaan kedua orang tuanya. Kemauannya sangat kuat dalam

bertahun-tahun lamanya. Setelah ilmu dunia ia kuasai, berikutnya ilmu para dewa ia pelajari. Dewa tak kuasa menolak untuk tidak memberi ilmu-ilmu tanpa tanding karena Rahwana lulus seleksi dan menyelesaikan syarat kelulusan yang ditugaskan, semacam assessment center. Rahwana menjadi raksasa tak terkalahkan.

Hanya saja dada Rahwana masih tetap satu. Dada dimana bersemayam nurani tetap satu, tak mampu mengimbangi keluasan akalnya yang sepuluh. Di saat tertentu ditengah hutan, hatinya gelisah. Betasa susah mengendalikan sepuluh ilmunya dan nuraninya selalu kalah, satu banding sepuluh. Keluasan ilmu tak membuat hidupnya tenteram, bahkan selalu gelisah. Dewi Sukesi menangkap kegelisahan anak pertamanya. Dewi Sukesi ibu yang bijaksana dan berpendidikan, ia berpesan jangan khawatir anakku engkau memang mempunyai sepuluh wajah raksasa dan kau berani menunjukkannya. Manusia lain juga ada yang berwajah ganda, bahkan lebih dari sepuluh namun mereka pintar menyembunyikan di depan manusia lainnya. Dunia ini hanya


55

Mata Air

pangung sandiwara semata, wajahnya diperlihatkan sesuai kebutuhan dan keuntungan semata. Berbanggalah kau Rahwana karena berani menampakkan sepuluh wajah raksasamu, setidaknya wajah dan hatimu sama itu lebih baik daripada tampilkan wajah satria tapi hatinya raksasa. Setelah Prabu Sumali berubah wujud dari raksasa menjadi manusia sejati berkat Sastrajendra Hanyuningrat Pangruwating Diyu, diakhir hidupnya ia memilih menjadi pertapa. Dewi Sukesi sesuai hukum kerajaan Alengka mempunyai hak atas tahta karena ia anak pertama. Namun, Dewi Sukesi menyerahkan tahta itu pada anak pertamanya, Rahwana, dalam usia yang masih sangat muda. Rahwana dengan keluasan ilmu dan kesaktian yang luar biasa, memerintah Alengka dengan baik. Rakyat sejahtera, negara tetangga segan tak berani mencari masalah. Semua anak mendapat hak menuntut ilmu setinggi kemampuan dan kemauannya. Hukum ditegakkan dengan tegas bahkan sepertinya kejam. Kabar yang beredar, penduduk paling miskin di Alengka mempunyai kendaraan. Itu awalnya, kemajuan itu hanya sesaat nikmatnya, kehendak Rahwana tak terbatas, negara tetangga sudah tunduk. Tidak ada lawan yang setanding, tidak ada penguasa yang sebanding. Rahwana berangkat ke kayangan meninggalkan Alengka memperluas kekuasaan. Ini awal cerita yang lain. Di kayangan hati, Rahwana tertambat pada Dewi Sri Wedowati, bidadari tercantik penghias taman kayangan, penyejuk mata, menenteram hati. Inilah kehendak baru yang harus terpenuhi, mempersunting Dewi Sri Wedowati. Gejolak hasratnya tak tertahan, sepuluh kepala menang telak menutup nurani di dadanya. Inilah kelemahan Rahwana yang hakiki, tak kuat menahan keinginan dan

56

Klinik Sehat

“Tapi biang keruntuhan Alengka terbesar muncul dari dalam diri Rahwana sendiri yaitu keserakahannya.” hasrat hati. Rahwana mencari Dewi Sri Wedowati, menguntit kemana ia pergi. Ini melanggar adat kebiasaan dan sopan santun kayangan. Mengikuti kata hati Rahwana ingin menemui Dewi Sri Wedowati, dicarinya ke taman kayangan. Termanggu Rahwana di depan pintu taman kayangan, hati kecilnya mengingatkan, itu tidak boleh dan melanggar aturan. Namun sesaat kemudian bergegas Rahwana masuk taman kayangan, hatinya kalah dengan hasratnya. Tepat ditengah pintu, langkah baru setengah tiba-tiba pintu tertutup, Rahwana terlambat bereaksi. Tangan kanannya terjepit pintu taman. Kala itu, pintu taman memang demikian, karena kesaktian para dewa, pintu itu akan menutup sendiri jika ada orang dengan niat jahat memasuki. Kesaktian Rahwana diuji, ia bisa menyelematkan badan, kaki, dan kepala dari himpitan pintu, tapi tidak tangan kanannya. Semenjak itu, tangan kanan Rahwana pepes, tulangnya patah kehilangan kekuatan dan tidak dapat pulih. Semenjak itu hanya tangan kiri Rahwana yang dapat digunakan. Mungkin itu senyatanya, namun bisa juga hanya gambaran bahwa Rahwana tidak lagi bisa membedakan mana kanan mana kiri, mana yang baik mana yang jelek. Rahwana pantang menyerah untuk mendapatkan Dewi Sri Widowati, segala cara ia tempuh, kayangan terganggu ketenteramnya. Para dewa mengambil jalan tengah diutusnya Dewi Sri Wedowati turun ke dunia untuk mengayomi manusia. Kisah selanjutnya lebih rumit, Dewi Sri Wedowati menitis dalam diri Dewi Sinta yang lahir dari rahim istri Rahwana. Saat kelahiran itu Rahwana masih di kayangan.


Gunawan Wibisana, adik Rahwana yang bijaksana segera mengambil keputusan, bayi itu segera dimasukkan kotak dan dibuang. Gunawan Wibisana tahu tabiat kakaknya, jika tahu Dewi Sri Wedowati menitis pada anak perempuannya dan Rahwana tetap berhasrat memperistri, dunia kan murka. Sebagai gantinya dengan kesaktiannya Gunawan Wibisana menciptakan bayi laki-laki dari awan. Saat Rahwana pulang, betapa bahagianya ia melihat istrinya melahirkan anak lakilaki yang tampan dan ia beri nama Indrajit. Indrajit tumbuh menjadi kesatria yang gagah dan sakti mandraguna, sebagian kesaktian pamannya ada dalam dirinya. Ia diangkat menjadi panglima Alengka sehingga makin kuatlah Alengka. Kehancuran Alengka bukan oleh musuh yang menyerang dari luar, tetapi dari bayi perempuan yang lahir di dalam istana Alengka. Bayi perempuan yang dilahirkan istri rahwana ditemukan raja Mantili dan diberi nama Dewi Sinta. Tapi biang keruntuhan Alengka terbesar muncul dari dalam diri Rahwana sendiri yaitu keserakahannya. Kebesaran Alengka tak membuatnya puas, ada kerajaan tetangga yang ia incar yaitu Kerajaan Lokapala. Raja Lokapa adalah Danaraja, putra Resi Wisrawa dari istri pertama, Dewi Lokapala. Danaraja adalah kakak tiri Rahwana. Kemegahan Alengka tak cukup bagi Rahwana karena kerajaan Lokapala lebih tenteram dan damai maka ia putuskan pergi ke Lokapala untuk merebutnya. Kekawatiran Dewi Lokapala dan Resi Wisrawa muda, saat Danaraja masih dalam kandungan akan menjadi kenyataan.

Setetes Darah Oleh: Cyndi Nelly

Ilustrasi: Bimo Adi

untuk aku, kamu, dirinya

Sebenarnya apa donor darah itu? Bagaimana prosedurnya? Apa manfaatnya buat kita sebagai pendonor? Katanya setelah donor darah jadi gendut ya? Nanti darahnya habis enggak? Berikut ini kita akan membahas serba-serbi serta mitos seputar donor darah.

Persiapan dan Syarat menjadi Pendonor

Bagaimana Cara Donor Darah?

Yang dilakukan sebelum menjadi pendonor: 1. 2.

3.

Tidur minimal 4 jam sebelum donor. Makanlah 3 - 4 jam sebelum menyumbangkan darah. jangan menyumbangkan darah dalam keadaan perut kosong. Minum lebih banyak dari biasanya pada hari mendonorkan darah (paling sedikit 3 gelas).

Syarat Teknis Menjadi Pendonor Darah: 1. 2.

Sehat jasmani dan rohani Berusia 17 - 60 tahun. Usia di bawah 17 tahun diperbolehkan asal ada ijin dari orang tua dan yang lebih dari 60 tahun juga masih bisa jadi pendonor asalkan sebelumnya sudah pernah mendonorkan darahnya dan saat ini masih dalam keadaan sehat. 3. Berat badan minimal 45 kg. 4. Temperatur tubuh 36,6 - 37,5 derajat Celsius. 5. Tekanan darah baik (sistole 110 - 160 mmHg, distole 70 - 100 mmHg). 6. Denyut nadi teratur, sekitar 50 - 100 kali/menit. 7. Kadar haemoglobin 12,5 gram s/d 17 gram 8. Interval donor minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak donor darah sebelumnya (maksimal 5 kali dalam 1 tahun)

Tempat yang paling tepat untuk mendonorkan darah adalah di Unit Transfusi Darah (UTD) resmi yang berafiliasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Seperti kantor pusat atau cabang PMI dan rumah sakit. Terkadang, dalam beberapa kesempatan, PMI juga menggalang aksi donor darah di mal atau perkantoran. Prosedur Donor Darah mulai dari pendaftaran hingga selesai memakan waktu sekitar 30 menit – 1 jam. 1.

Pertama, calon pendonor diminta untuk mengisi formulir berisi data dan riwayat kesehatan. 2. Selanjutnya pemeriksaan fisik sederhana berupa cek tekanan darah, cek hemoglobin (Hb), serta diajukan beberapa pertanyaan seperti apakah sedang minum obat, sedang hamil/menyusui/datang bulan (untuk wanita), cukup tidur, dsb. 3. Selanjutnya calon pendonor menunggu giliran untuk pengambilan darah di tempat yang telah tersedia. Darah yang diambil sekitar 250 – 300 cc. 4. Setelah selesai dan diperbolehkan petugas untuk bangun, pendonor diberikan makanan ringan dan suplemen darah serta kartu donor yang telah ditandatangani petugas.


57

Klinik Sehat

Tips & Trik

Manfaat Donor Darah, Luar Biasa!

Mitos atau Fakta?

1. Melindungi jantung

Donor darah adalah suatu prosedur yang menyakitkan. Ini adalah mitos. Menyumbangkan darah tidak menyakitkan sama sekali. Kita hanya merasakan sensasi seperti dicubit ketika jarum menusuk lengan.

Mereka yang secara aktif mendonorkan darah pastinya akan mendapati jantung yang jauh lebih sehat. Penelitian membuktikan bahwa pendonor darah aktif cenderung beresiko rendah mengalami penyakit jantung.

2. Membantu menurunkan berlebihan di dalam darah

kadar

zat

besi

yang

Setiap kali seseorang melakukan donor darah, kegiatan ini terbukti menurunkan kadar zat besi di dalam tubuh.. Zat besi diketahui mempercepat proses oksidasi kolesterol di dalam tubuh manusia.

3. Memperbaharui sel-sel darah secara rutin

Bagi mereka yang konsisten/ rajin mendonorkan darah, regenerasi sel darah merah akan terjadi 48 jam setelah donor darah. Dalam waktu tersebut, volume darah akan benar-benar terganti dengan yang baru. Setidaknya 4 hingga 8 minggu ke depan, sel darah baru telah terbentuk dan membantu fungsi setiap organ. Dengan begini, tubuh akan terlihat jauh lebih segar dan sehat serta produktif melakukan berbagai aktivitas.

4. Pemeriksaan kesehatan secara gratis

Kita pun tahu bagaimana tekanan darah kita, kadar hemoglobin hingga berat badan.

5. Mencegah penuaan dini

Donor darah secara teratur akan membantu kulit Anda beregenerasi secara sempurna. Keriput pun tidak mudah timbul karena kulit yang selalu mengencang. Tak perlu mahal-mahal melakukan perawatan kecantikan di pusat kecantikan, Anda pun bisa mendapatkannya.

6. Membakar kalori secara teratur

Setiap kali melakukan donor darah, Anda akan membakar 650 kalori di dalam tubuh. University of California mengatakan bahwa seseorang yang rutin menyumbangkan darah akan kehilangan bobot tubuh sesuai yang diinginkan. Bila berat tubuh ideal, pastinya kulit Anda pun akan terlihat kencang seketika.

CARA MUDAH MEMBUAT JAM DIGITAL DENGAN MENGGUNAKAN MS. EXCEL 2013 Oleh: Riyanto Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Cimahi

Prosedur donor darah membutuhkan waktu yang lama. Ini adalah mitos. Prosedur donor darah mulai dari registrasi sampai pengambilan darah hanya berlangsung sekitar setengah jam.

Pernah melihat jam digital? Tentunya sudah dan bahkan sering. Jam dengan format digital sudah diaplikasikan dalam berbagai macam media, seperti jam dinding, jam tangan, jam penunjuk waktu shalat, jam pada monitor komputer, dan sebagainya. Tetapi pernahkah melihat jam digital yang dibuat dengan Ms. Excel? Mungkin sebagian besar belum.

Sering donor darah bisa membuat tekanan darah rendah. Ini adalah mitos. Banyak orang merasa tubuhnya lemah, pusing, mual setelah mendonorkan darah. Hal ini terjadinya karena adanya reaksi hipovolemia (tekanan darah turun mendadak pasca donor). Namun, bukan berarti sering donor darah membuat tekanan darah menjadi rendah. Hipovolemia bisa diatasi dengan berbaring sekitar 10 menit pasca donor sebelum berdiri dan berjalan, serta dengan diberikannya makanan dan minuman manis segera setelah donor. Donor darah dapat menurunkan tingkat kekebalan tubuh. Ini adalah mitos. Donor darah tidak mempengaruhi tingkat kekebalan tubuh seseorang. Donor darah secara teratur dapat menyebabkan obesitas. Ini adalah mitos. Mendonorkan darah tidak mempengaruhi berat badan seseorang. Namun, beberapa orang setelah donor darah memang cenderung makan lebih banyak dari biasanya. Kuncinya adalah tetap mengontrol napsu makan.

T

entunya menarik bukan? Apalagi jam akan bergerak detik perdetik seperti jam pada umumnya, pasti akan lebih menakjubkan bagi siapa saja yang baru melihatnya. Pada artikel ini, pembaca tidak hanya akan melihat tetapi mempraktekkan langsung cara membuatnya. Hanya dengan 12 langkah mudah, pembaca dapat membuat aplikasi jam digital seperti gambar tadi. Untuk membuatnya, penulis menggunakan Ms. Excel 2013, namun demikian pembaca dapat juga menggunakan Ms. Excel 2010 maupun Ms. Excel 2007.

2.

Sorot range B2:D2, lalu beri nama range dengan cara klik kanan range tersebut, pilih menu Define Name, lalu beri nama pada field name, misalnya Jam, selanjutnya klik OK.

7. Keadaan psikologis lebih stabil

Setiap pendonor pastinya akan merasakan dampak yang menyehatkan bagi pikiran mereka. Pasalnya mereka akan lebih berpikiran jernih dan stabil dalam menyikapi berbagai masalah. Hal tersebut pastinya berdampak pada kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan dan masalah yang dihadapi.

Bagaimana, Anda sudah mengetahui bukan seputar donor darah? Anda tak hanya membantu menyelamatkan nyawa seseorang, namun juga membantu tubuh tetap sehat. Tak adalagi alasan takut kekurangan darah, takut suntikan, takut gendut, karena tenaga medis memastikan Anda siap melakukannya. Setiap tetes darah yang Anda sumbangkan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Jadi, jangan pernah merasa dirugikan jika seseorang meminta Anda menyumbangkan darah untuk membantu sesama. Selamat donor darah!

58


Langkah Pembuatan : 1.

Buat file Ms. Excel baru, lalu berikan nama sesuai selera, misalnya Latihan Membuat Jam.xlsm.

Pilih Define Name

Ketik Jam, klik OK


59

Tips & Trik

3.

Tips & Trik

Berikan pengaturan Merge & Center, untuk mempercantiknya berikan warna sesuai selera, misalnya warna light blue.

5.

Pada jendela visual basic editor, klik menu Insert dan pilih Module.

Penjelasan kode:

Penjelasan kode:

Kode perintah tersebut akan menampilkan waktu dalam format digital pada range B2:D2 sesuai dengan waktu pada sistem komputer.

Kode perintah diatas merupakan perintah event procedure workbook open yang berarti bahwa ketika workbook dibuka maka waktu akan ditampilkan.

7.

Pada jendela Project-VBAProject, klik ganda This Workbook

4. Aktifkan tab Developer lalu klik tombol Visual Basic. Visual Basic merupakan menu tambahan yang ada di Ms. Office (ms. word, excel, dan powerpoint) sehingga umumnya tidak ditampilkan pada saat membuka file pertama kali. Untuk menampilkannya harus memunculkan terlebih dahulu menu Developer pada ribbon melalui customize ribbon.

9. Selanjutnya klik kotak pilihan Procedure lalu pilih event workbook BeforeClose.

Double Klik ThisWorbook

menu Developer

8. Klik tombol pilihan Object lalu pilih Workbook.

Visual Basic digunakan untuk menampilkan perintahperintah tertentu dengan bahasa pemrograman berupa teks.

Pada perintah Workbook_BeforeClose yang tampil, ketik kode berikut ini: Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Application.OnTime Clock, “ShowClock”, , False End Sub

6. Pada jendela [Module1 (Code)] di atas, ketik kode perintah berikut ini: Pilih Visual Basic

60

Maka akan ditampilkan jendela visual basic editor seperti berikut ini:


Public Clock As Date Sub ShowClock() ThisWorkbook.Sheets(“Sheet1”).Range(“jam”).Value = CDbl(Time) Clock = Now + TimeValue(“00:00:01”) Application.OnTime Clock, “ShowClock” End Sub

Otomatis akan terbentuk kode perintah untuk event procedur workbook Open. Ketik kode perintah berikut ini:

Private Sub Workbook_Open() ShowClock End Sub


61

Tips & Trik

Resensi

KUPAS TUNTAS PPh PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN Ditulis oleh: Agus Suharsono

Penjelasan Kode:

Kode perintah tadi merupakan perintah event workbook beforeclose yang akan menonaktifkan waktu sebelum workbook ditutup.

12. Ubah format general menjadi Time dengan format hh:mm:ss

10. Pilih tombol F5 pada keyboard dan klik menu Run, otomatis jendela Visual Basic Editor akan tertutup dan kembali ke lembar kerja Excel.

Klik Run

11. Hasilnya pada range B2:D2 akan tampil jam dalam format General.

Pilih Time

Supaya tampilan lebih menarik, kita dapat mengedit tampilan jam tersebut sesuai selera sebagaimana contoh gambar tadi.

Mudah bukan? Mudah-mudahan artikel ini menambah referensi Anda dalam bekerja. Salah satu kelemahan yang penulis temukan adalah pada komputer tertentu, ketika membuka file tersebut layar akan berkedip mengikuti pergerakan detik jam. Selamat mencoba! (Sumber Referensi: Ninggar, Dwi (2012), 27 Aplikasi Bisnis Excel 2010, Palembang, Maxicom)

62


Judul Penulis Penerbit Sampul Cetakan Tahun terbit Tebal ISBN

: Kupas Tuntas PPh Pemotongan dan Pemungutan : Benny Setiawan dan Primandita Fitriandi : Salemba Empat : Soft cover : Pertama : 2016 : xi + 278 hlm. : 978-979-061-654-7

Sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah sebenarnya bukan self assessment murni, setidaknya ada unsur official assessment yang ditandai dengan adanya surat ketetapan pajak, selain itu terdapat juga unsur with holding tax atau pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ke tiga. Unsur with holding tax nampak pada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penghasilan. Jika kita cermati struktur realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun, sumbangan pajak dari pemotongan dan pemungutan sangat dominan.

Buku ini menjanjikan akan mengupas secara tuntas Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan. Pemotongan dan pemungutan pajak, artinya kadang disamakan, padahal merupakan dua hal yang berbeda. Pemotongan mempunyai karakter akan mengurangi jumlah yang seharusnya diterima, sedangkan karakter pemungutan akan menambah yang harus dibayar. Namun mekanisme kewajiban perpajakan, baik pemotongan maupun pemungutan sama, yaitu memotong atau memungut atas suatu transaksi berdasarkan tarif yang ditentukan, menyetorkan menggunakan Surat Setoran Pajak, melaporkan menggunakan Surat Setoran Pajak, bagi Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut merupakan kredit pajak (prepaid taxes), namun jika bersifat final bukan merupakan kredit pajak. Jenis Pajak Penghasilan dengan mekanisme pemotongan dan pemungutan adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Jenis Pajak Penghasilan tersebut beragam jenis dan tarifnya, sehingga kadang menyulitkan mereka yang baru belajar. Buku ini sesuai benar dengan judulnya, mengupas secara tuntas seluruh materi Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan dan tiaptiap pokok bahasan disertai contoh perhitungannya. Tidak cukup itu saja, pada bagian belakang juga disiapkan soal-soal latihan komprehensif dan simulasi soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Kelebihan lain buku ini adalah dilengkapi dengan cara mengisi Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuannya, penyajian materi secara visual dalam tabel atau diagram, terdapat rangkuman, terdapat

soal latihan pada tiap-tiap bab, dan pada bagian akhir buku ini tersedia jawaban atas latihan tersebut sehingga buku ini dapat dipelajari secara mandiri. Selain contoh hitung-hitungan buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan tentang Surat Keterangan Bebas dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan, ketentuan pajak internasional, e-SPT PPh, time test hubungan kerja dengan negara anggota P3B (BUT), daftar ringkasan tarif P3B, dan daftar peraturan pelaksanaannya. Tampilan buku ini sangat menarik sehingga tidak membosankan untuk sebuah buku tentang hitung-hitungan pajak. Membaca riwayat kedua penulis yang alumni PKN STAN yang kemudian bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak nampaklah kalau buku ini ditulis oleh orang-orang yang kompeten dan berpengalaman. Apalagi keduanya juga terlibat aktif dalam pendidikan dan pelatihan pada beberapa kampus maupun seminar-seminar. Buku ini merupakan kristalisasi pengalaman-pengalaman penulis. Salah satu penulis yaitu Benny Setiawan saat ini menjadi Widyaiswara di Pusdiklat Pajak dan sedang dalam proses untuk beralih menjadi Dosen PKN STAN sehingga jamah jika buku ini mendapat kata sambutan dari Kepala Pusdiklat Pajak dan Direktur PKN STAN. Buku ini mempunyai pangsa pasar yang sangat luas karena hampir semua Wajib Pajak yang mempunyai karyawan atau mempunyai transaksi dengan Bendahara Pemerintah mempunyai kewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Selain itu buku ini sangat cocok sebagai buku pegangan pengajar atau mahasiswa PKN STAN maupun kampus-kampus lainnya.


63

Testimoni

DTSS Pengetahuan Lelang (Bagi Asisten Pejabat Lelang) Angkatan II

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 20 s.d 27 September 2016

Essy Wulan Agustin

Nende Devi Anggraeni

S.M. Herlambang

“Pengajarnya secara keseluruhan sangat bagus, mampu memberikan penjelasan secara gamblang. Banyak sekali sharing experience yang menurut kami itu sangat bermanfaat. Namun ada beberapa cara delivery materinya masih perlu untuk ditingkatkan. Makanan alhamdulillah disini tidak pernah merasa lapar. Saya malah naik 3,5 kilo, itu sedih untuk perempuan, namun secara pelayanan sangat baik sekali. Untuk masukan dari segi fasilitas adalah untuk stock tisu di ruangan toilet perlu untuk ditingkatkan. Pelayanan panitia juga sangat ramah dan murah senyum.

“Pengajar disini secara keseluruhan bagus. Mereka mengakomodir semua apa yang diinginkan kita sebagai calon-calon pejabat lelang. Yang terpenting adalah mereka sering sharing pengalaman pada saat mereka melakukan lelang di lapangan. Namun ada pengajar yang cara penyampaiannya masih kurang interaktif dibandingkan yang lainnya. Penyelenggara diklat sangat responsif dalam menjawab masukan yang ada. Mereka juga ramah ramah semua. Menurut saya yang perlu ditingkatkan adalah jumlah toilet perempuan itu cuma satu jadi perlu untuk mengantri.

“Jadi untuk pengajar disini rata-rata sudah cukup baik, sudah menguasai materi, tapi memang ada beberapa yang perlu untuk ditingkatkan cara penyampaiannya. Namun ada yang sangat bagus sekali penyampaiannya dan sangat interaktif. Yang pertama saya sangat merasa tersanjung berhasil ikut diklat pejabat lelang II ini. Yang saya salut ada kejujuran panitia diklat. Kacamata saya dua kali kelupaan di tempat wudhu, namun alhamdulillah diamankan oleh panitia diklat. Secara kebersihan dan sarana gedung sangat bagus. Secara keseluruhan diklat ini bagus sekali ya. Harapan saya adalah kalau mungkin calon peserta ditawarkan ada asrama. Jadi peserta tidak perlu memikirkan untuk menyewa tempat penginapan lagi, jadi akan lebih baik lagi.

PPAT Sleman/Yogyakarta

64

PPAT Kota Bogor


PPAT Lampung Tengah

EDUKASI K

E

U

A

N

G

A

N

EDISI 36/2016

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: +62 21 7394666, 7204131 Fax: +62 21 7261775 http://www.bppk.kemenkeu.go.id

EDUKASI. Edukasi dan Informasi Keuangan. Alumni PKN STAN #SiapKerjaNyata Melanjutkan Semangat Kartini: "Executive Workshop Woman Leadership"

Recommend Documents