Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus KAJIAN HUKUM TERHADAP PERSPEKTIF PERANAN PENGAWASAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA1 Oleh : Rani Saskia2 ABSTRAK Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.3 Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dalam penelitian ini dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (integrated criminal justice system) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini.4 Pasar modal sebagai suatu sarana pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, dalam kegiatannya bergerak dalam bidang bisnis, bursa efek, penelaahan sektor pemasaran, keuangan, produksi, sumberdaya manusia yang didukung oleh bisnis ekonomi demokratis, pemerintahan, teknologi, praktik hukum, sosial kultur dan lainlain, terutama obyek yang diperdagangkan dalam bursa efek yaitu produk sekuritas yang punya karakteristik khas, dengan menggunakan piranti teknologi (sistem komunikasi). Sebagai tanggungjawab anggota bursa efek untuk melepaskankegiatan yang diatur melalui undang-undang yang terkait, sebagai pengawasan agar tercipta pasar modal yang efektif, wajar dan efisien dan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan termasuk pasar modal yang dulunya dalam kewenangan Menkeu RI melalui Bapepam sebagaimana 1
Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH 2 Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 13202108088 3 Chan Padhisita. Theoritical Terminological Issue in Qualitative Research dalam Atting et Qualitative Reseacht Methods, 2000, hal. 7 4 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50
diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, kewenangan dimaksud dilimpahkan kepada otoritas jasa keuangan (OJK) terhitung tanggal 31 Desember 2012. Kata kunci: pengawasan, pasar, modal, peranan PENDAHULUAN Pasar modal bertujuan menunjang pertumbuhan perekonomian nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat atas masyarakat. Pasar modal juga dapat meningkatkan sumber daya bagi pembiayaan bagi dunia usaha dan pasar modal juga sebagai wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah. Kegiatan pasar modal sebagai kewajiban para pihak dalam suatu penawaran ini memenuhi prinsip keterbukaan, terutama mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat/ publik dengan demikian diperlukan pengawasan dari lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya dalam rangka mensejahterahkan rakyat/masyarakat diperlukan kerjasama dengan pengusaha atau partisipasi pengusaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebagai tujuan negara Indonesia. Dalam menunjang kegiatan perekonomian nasional dan keadilan sosial pemerintah menyediakan regulasi, kaitannya dengan regulator dan peraturan perundang-undangan diatur pada kewajiban-kewajiban yang melengkapi para pihak yang berkait dengan penawaran umum seperti penjamin emisi efek, akuntan, konsultan hukum, notaris, penilaidan profesi lainnya, untuk memenuhi kewajibankewajiban yang harus dipenuhi, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan/atau ancaman pidana atas ketidaktaatanatau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undangundang. Agar kegiatan pasar modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, dan agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UU, maka badan pengawas pasar modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam UU.
17
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus Meningkatkan Nilai Perusahaan dan Pemegang Saham adalah meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang sahamnya. Peningkatan nilai perusahaan antara lain ditandai oleh peningkatan nilai modal sendiri mereka. Modal sendiri adalah sumber dana perusahaan yang dimiliki para pemegang saham. Ia terdiri dari modal yang disetor dan laba yang ditahan. Semakin besar jumlah modal sendiri dari tahun ke tahun semakin tinggi pula nilai perusahaan. Peningkatan jumlah modal sendiri dari tahun ke tahun dapat meningkatkan kepercayaan para investor dan kreditur untuk menanamkan dananya di perusahaan yang bersangkutan. Ia juga dapat meningkatkan citraperusahaan dan para pemegang sahamnya di mata pelanggan, masyarakat, para penguasa, karyawan dan perusahaan-perusahaan saingan. Pada bulan Juli 2000 Bursa Efek Jakarta mengeluarkan ketentuan baru tentang persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan yang ingin memperdagangkan saham mereka di Bursa Efek Jakarta. Tujuan ketentuan baru tersebut antara lain untuk meningkatkan mutu corporate governance perusahaan-perusahaan publik Indonesia. Dengan demikian diharapkan akan lebih banyak investor nasional dan asing yang tertarik minatnya untuk menanamkan dana mereka di perusahaan-perusahaan publik Indonesia. Hal tersebut di atas juga akan meningkatkan daya saing di pasar modal Asia Pacific, karena investor lebih percaya kepada pasar modal Indonesia. Kajian ini menunjukkan adanya peranan yang strategis pasar modal dalam pembangunan nasional. Peranan ini akan lebih penting lagi pada tahun-tahun mendatang seiring dengan intensifnya usaha pemerintah, dunia usaha maupun kalangan masyarakat luas bagi kebangkitan ekonomi. Karena itu, menarik untuk diteliti masalah-masalah peraturan perundangan yang ada dan berlaku saat ini, apakah sudah mendukung tercapainya pembentukan, pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap pelaku pasar modal. Sejauh mana faktorfaktor yuridis ekonomis mempengaruhi kinerja pasar modal khususnya sebagai sarana perdagangan surat berharga jangka panjang
18
dalam rangka menunjang pembangunan nasional, sejauhmana pula konsep lembaga pengawas pasar modal di Indonesia yang berlaku saat ini sudah mampu melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien dalam menunjang pembangunan. Pada dasarnya, Pasar Modal merupakan alat pembangunan yang menghubungkan para pemakai dana (dalam hal ini dunia usaha maupun Pemerintah) dengan para pemasok dana (dalam hal ini masyarakat luas baik di dalam maupun di luar negeri). Sebagai alat penghubung, pasar modal mempunyai prasarana hukum sebagai dasar kegiatannya, kedudukan institusional yang kuat, perangkat lunak maupun perangkat keras serta sumber daya manusia yang profesional. Sebagai lembaga pengawasan, Bapepam harus pula menjaga tegaknya nilai-nilai berusaha yang baik (good corporate governance) yang meliputi jaminan adanya keterbukaan (transparency), kewajaran (fairness), akuntabilitas (accountability) serta pertanggungjawaban (responsibility). Untuk melaksanakan misinya tersebut, regulator pasar modal perlu dikembangkan ke arah lembaga yang independen. PERUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana konseptual pengawasan hukum di bidang pasar modal Indonesia? 2. Bagaimana peranan dan pentingnya pengawasan hukum oleh pengawas pasar modal Indonesia? METODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif, adalah menganalisis secara mendalam dan holistic, yaitu dari segala segi (komprehensif).5 Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan metode 5
Chan Padhisita. Theoritical Terminological Issue in Qualitative Research dalam Atting et Qualitative Reseacht Methods, 2000, hal. 7
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus pendekatan yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.6 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif, adalah menganalisis secara mendalam dan holistic, yaitu dari segala segi (komprehensif).7 Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.8 Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dalam penelitian ini dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (integrated criminal justice system) untuk memecahkan permasalahanpermasalahan dalam penulisan ini.9 HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Konseptual Pengawasan Hukum di Bidang Pasar Modal Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 merupakan cerminan adanya demokrasi ekonomi yang juga menjadi salah satu tujuan utama pasar modal. Pelepasan saham kepada masyarakat mengandung aspek yang multidimensi yang berguna tidak saja bagi perusahaan yang bersangkutan, tetapi bermanfaat pula bagi masyarakat, bangsa dan negara. Bagi 6
RonyHanityoSoemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet ke V Tahun 1998, hal. 12 7 Chan Padhisita. Theoritical Terminological Issue in Qualitative Research dalam Atting et Qualitative Reseacht Methods, 2000, hal. 7 8 RonyHanityoSoemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet ke V Tahun 1998, hal. 12 9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50
masyarakat, adanya kesempatan memiliki saham perusahaan merupakan realisasi dari penyebarluasan kepemilikanperusahaan mereka. Tidak pula tertutup kemungkinan masyarakat memperoleh hasil balik baik berupa dividen maupun hasil lebih. Keadaan yang sebaliknyapun mungkin terjadi karena sebagai pemilik perusahaan mereka dihadapkan pula kepada risiko usaha, akan terdidik untuk menyebarluaskan aspirasi dan pendapatnya serta ikut menentukan arah kebijakan perusahaan melalui RUPS. Peranan pemilik saham jauh lebih aktif daripada seorang kreditor. Hukum positif yang berkaitan dengan pasar modal saat ini cukup luas yang tidak saja meliputi Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), tetapi juga mencakup UUPT, KUHD, KUHP, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Ketua Bapepam-LK. Hukum positif yang telah ada dimaksud dirasa perlu lebih dilengkapi mengingat adanya praktik pasar modal yang belum dilandasi oleh dasar hukum yang kuat atau perlunya melengkapi dasar hukum yang telah ada. Karakter suatu perusahaan publik berbeda dengan suatu perusahaan tertutup. Demikianpula aspek yang menyangkut susunan modal sahamnya berbeda pula. Nilai nominal suatu perusahaan publik10 berhadapan dengan nilai pasar yang dari waktu ke waktu berubah sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Nilai nominal tidak menjadi acuan pertimbangan pemodal untuk membeli atau menjual saham. Karena itu, masalah nilai nominal bagi perusahaan publik menjadi tidak relevan. UUPT Pasal 42 Ayat (2) menegaskan bahwa saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Pasal 127 UUPT menegaskan bahwa bagi perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal berlaku ketentuan Undang-undang ini, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, merupakan lexgeneralis. Walau apabila UU No.8 tahun 1995 dikategorikan sebagai ketentuan yang bersifat khusus (lexspecialis), 10
UUPT
19
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus Namun, penawaran saham tanpa nilai nominal pada saat pendirian perseroan akan membawa beberapa implikasi antara lain sulitnya menentukan jumlah penyertaan masing-masing pemegang saham sehubungandengan sifat perseroan terbatas yang merupakan kumpulan modal. Pengawasan merupakan kunci utama bagi perlindungan investor di pasar modal. Sebagaimana disadari bahwa gambaran dari objek yang diperdagangkan di bursa efek sangatlah berbeda dengan objek perdagangan pada umumnya. Hal ini berdampak juga pada sistem pengawasan yang diberlakukan terhadap perdagangan efek termasuk peraturan yang mendasarinya. Apabila dibedakan antara barang-barang pada umumnya dan produk sekuritas, dapat dilihat bahwa pada prinsipnya barang merupakan hasil yang diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi. Berkaitan dengan hal ini, peraturan pemerintah lebih diarahkan kepada perlindungankonsumen terhadap barangbarang berbahaya, periklanan yang menyesatkan serta praktik-praktik penentuan harga yang tidak sesuai. Objek yang diperdagangkan di bursa efek adalah produk sekuritas yang mempunyai beberapa karakteristik khas.Pertama, produk sekuritas merupakan produk yang diciptakan, bukanlah merupakan produk yang diproduksi. Sekuritas dapat dikeluarkan dengan jumlah yang tidak terbatas, dan sekuritas tidak akan bernilai apa-apa selain dari apa yang diwakilinya. Dengan demikian, sasaran penting dari pengawasan serta perlindungan hukum bagi produk sekuritas adalah meyakinkan bahwa ketika produk sekuritas tersebut dikeluarkan kepada umum, para investor memiliki data yang akurat mengenai perusahaan dan produk sekuritas tersebut mewakilinya. Kedua, produk sekuritas tidak dapat dimanfaatkan oleh pembelinya secara langsung atau seketika setelah mereka bertransaksi. Produk sekuritas lebih dimanfaatkan sebagai uang yang kemudian diperdagangkan di bursa sebagai pasar sekunder dengan harga yang berfluktuasi. Dengan demikian, fokus pengawasan dalam hal ini yaitu adanya jaminan atas informasi yang berkesinambungan
20
mengenai perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan saham yangdiperdagangkan tersebut. Selain itu, suatu sistem telekomunikasi yang secara otomatis akan menunjukkan perubahan harga atau volume yang tidak biasa akan membantu otoritas bursa untuk melawan para manipulator serta menentukan adanya indikasi insider trading. Jika pelanggaran terjadi, investigasi dimulai dengan menghubungi perusahaan untuk mengetahui apakah ada informasi untuk umum yang tidak disampaikan kepada publik. Pada saat yang sama, pengawas bursa memeriksa kembali perdagangan yang telah terjadi secara elektronik. Hal mana kiranya dapat memberikan kemudahan bagi penyelidikan untuk melihat apakah ada perusahaan lain yang perdagangannya menonjol. Hal tersebut diikuti dengan langkah berikutnya yaitu menghubungi perusahaan dan mengambil nama-nama investor yang terlibat dalam perdagangan. Nama-nama tersebut secara otomatis dihubungkan dengan namanama pejabat, direktur, orang dalam yang ada di lain perusahaan dan yang bukan dari perusahaan, untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya saling keterkaitan diantara mereka. Setelah penyelidikan yang dilakukan dalam rangka membongkar praktik perdagangan yang mencurigakan itu selesai, akan diambil tindakan yang diperlukan. Selain itu juga akan melindungi keuangan investor dengan memonitor pergerakan keuangan dan operasional dari perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.Anggota bursa pun diwajibkanuntuk menyampaikan laporan bulanan, kuartalan serta tahunan secara rinci atas keuangan dan kegiatan operasionalnya. Kepatuhan ini dilaksanakan melalui sistem pengawasan keuangan yang dilakukan secara otomatis, yang dapat melakukan evaluasi secara konstan untuk mengidentifikasi trend dan pola yang tidak biasa dari suatu perusahaan.Tanggung jawab ini meliputi tidak hanya pengawasan perdagangan dilapangan tetapi juga memonitor semua anggotaanggotanya dan anggota perusahaan untuk melihat apakah mereka mematuhi undangundang sekuritas dan peraturan lainnya.
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus Betapapun pentingnya pengawasan, jangan sampai pengawasan tersebut menghambat penciptaan pasar modal yang efektif, wajar dan efisien. Dalam kaitan Bapepam sebagai lembaga pengawas, Sri Mulyani mengemukakan 4 aspek penting yang harus mendapat perhatian, yaitu: a. Menetapkan standar disclosure dan menjaga agar standar tersebut dipenuhi oleh seluruh perusahaan yang telah dan akan mencatatkan sekuritasnya pada pasar modal; b. Mengadakan pengawasan dan menjaga peraturan pasar modal termasuk terhadap pelakunya (perusahaan broker dan institusi penunjang lainnya), menetapkan standar transaksi dan praktik-praktik penjualan sekuritas, kebijakan yang mempengaruhi operasi pasar modal, sehingga mekanisme pasar modal yang efisien dapat terjadi dan terjaga; c. Mengatur dan menjaga perilaku perusahaan investasi; d. Aspek menjalankan (enforcement) dan pemenuhan (compliance) peraturanperaturan yang telah ditetapkan dan penyidikan terhadap persoalan yang berpotensi maupun telah melanggar peraturan dalamrangka melindungi kepentingan investor. Perlu mendapat perhatian khusus karena untuk menumbuhkan keyakinan kepada investor perlu adanyaperlindungan hukum yang dapat diramalkan. Dengan demikian, tumbuh kepercayaan bahwa investasi yang ditanamkannya akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Bapepam-LK sebagai lembaga yang membina dan mengawas Pasar Modal harus dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang sehat untuk memanfaatkan pasar modal guna pendanaan jangka panjang mereka. Pasar modal juga harus menjadi wahana yang menarik bagi investor untuk berinvestasi. Untuk menarik minat berinvestasi diperlukan transparansi dan perlindungan terhadap investor. Bapepam-LK dengan fungsinya yang strategis sebagai pembina, pengatur dan pengawas pasar modal memiliki pengaruh yang besar untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi
kepentingan pemodal dan masyarakat. Bapepam-LK harus dapat menjamin keterbukaan di pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktik di pasar modal. Bagaimana sebetulnya model pengawasan pasar modal itu sendiri? Pertanyaan ini sebetulnya menyangkut fungsi pengawasan pasar modal itu sendiri. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, bahwa model pengawasan yang perlu dikembangkan adalah pengawasan untuk mewujudkan pasar modal yang efektif, wajar, dan efisien. Dalam bagian sub bahasan berikut, akan diuraikan bagaimana fungsi pengawasan untuk mewujudkan pasar modal yang efektif, wajar, dan efisien. Kemudian setelah hal tersebut dipahami benar, apakah perlu pengawasan itu diciptakan sebagai suatu lembaga yang mandiri. 2. Peranan dan Pentingnya Pengawasan Oleh Pengawas Pasar Modal Indonesia Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yang pada bagian tertentu menyebutkan fungsi pengawasan bank modal di Indonesia beralih dari Bapepam kepada OJK, maka koordinasi antar lembaga yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah koordinasi antara Kementrian Keuangan (dalam hal ini Bapepam LK) dengan Bank Indonesia. Koordinasi tersebut diimplementasikan melalui pembentukan sebuah tim transisi yang beranggotakan unsurunsur dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia/Secara teknis, keanggotaan tim transisi khusus berkaitan dengan pengalihan fungsi, tugas serta kewenangan pengawasan pada sektor pasar modal sebagian besar diisi oleh pegawai Bapepam LK. Tim transisi sebagaimana dimaksud bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner. Berdasarkan UndangUndang OJK, Dewan Komisioner khususnya dalam masa transisi bertugas: a. Menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia dan standar prosedur operasional; b. Menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK tahun anggaran 2013;
21
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus c. Mengangkat pejabat dan pegawai OJK; d. Mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner; dan e. Menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sector jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Dalam pelaksanaan tugasnya, tim transisi kemudian menyampaikan laporan secara berkesinambungan kepada Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan serta Ketua Dewan Komisioner OJK mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya. Sesuai dengan tugas dan amanah yang diemban dapat dikatakan bahwa tim transisi merupakan unsur yang memegang peranan kunci dalam masa transisi pengalihan. Pada prinsipnya, tim transisi OJK telah mglaksanakan seluruh tugas yang diamanahkan oleh Undang-Undang OJK. Berkaitan dengan masa transisi pengalihan, keterbatasan waktu yang tersedia dan banyaknya jumlah agenda yang harus dilaksanakan membuat tim transisi harus bekerja sangat keras. Selain itu, perbedaan karakteristik bisnis pada masingmasing sektor jasa keuangan yang menjadi objek pengawasan juga menimbulkan kendala bagi tim transisi dalam pelaksanaan tugasnya. Kendala dimaksud terutama menyangkut koordinasi dan kesepahaman dalam rangka menciptakan sebuah mekanisme pengawasan terhadap bidang-bidang yang mengandug ‘irisan kewenangan’ serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas. Namun demikian secara umum berbagai kendala yang timbul pada masa transisi dapat diatasi sehingga pengalihan fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal dan IKNB dapat dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang OJK. Perbedaan karakteristik pada masing-masing sub sektor jasa keuangan yang merupakan objek pengawasan OJK, terutama nampak dalam sektor perbankan dan sektor pasar modal. Secara umum, perbankan merupakan
22
sektor yang sangat mengedepankan prinsip kerahasiaan sementara pasar modal merupakan sektor yang sangat mengedepankan prinsip keterbukaan (disclosure). Tidak dapat dipungkiri bahwa peleburan pengawasan terhadap kedua sektor tersebut bersama-sama dengan sektor IKNBke dalam kelembagaan OJK merupakan hal yang rumit dan kompleks. Pertama, harus diperhatikan dan dipahami mengenai hal-hal mana yang termasuk ke dalam wewenang irisan dalam sistem pengawasan yang terintegrasi di bawah OJK. Ke dua, mekanisme apa yang harus ditempuh dalam mengkoordinasikan dan mengatur pengawasan terhadap hal-hal yang masuk ke dalam wewenang irisan sebagaimana dimaksud agar tercipta sebuah mekanisme pengawasan yang lebih optimal. Dalam rangka memahami apa yang dimaksud dengan istilah wewenang irisan dapat diambil contoh sebagai berikut; pada saat Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas terhadap sektor perbankan mengindikasikan terjadinya suatu tindakan pelanggaran terhadap UndangUndang Perbankan yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan oleh karenanya membutuhkan data nasabah beserta aliran dananya dari bank tertentu. Dalam kondisi demikian akan terjadi apa yang dapat disebut sebagai irisan kewenangan yaitu irisan kewenangan antara Bank Indonesia dengan Bapepam (yang nantinya akan bersatu ke dalam kelembagaan OJK). Bank Indonesia selaku lembaga yang selama beberapa kurun waktulalu berwenang melakukan pengawasan terhadap aspek macro prudentialaspek micro prudential. Dengan demikian, diperlukan suatu mekanisme koordinasi dan pengaturan secara lebih jelas dan terperinci mengenai hal tersebut. Kembali pada masalah wewenang irisan, contoh lain khusus di bidang pasar modal dapat pula terjadi pada saat Bapepam mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal oleh pelaku pasar modal yang kemudian melarikan/memutar dana hasil kejahatannya melalui bank. Dalam kondisi demikian maka diperlukan suatu pengaturan atau mekanisme yang jelas dan terperinci sehingga memungkinkan Bapepam (yang telah melebur
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus ke dalam kelembagaan OJK) sebagai pihak pengawas untuk memperoleh data terkait secara cepat dan lengkap tanpa terhalang oleh prinsip kerahasiaan bank. Urgensi mengenai dilakukannya proses sharing information antara Bank Indonesia dengan OJK dalam kedudukannya sebagai lembaga pengawas pasar modal semakin diperkuat oleh adanya suatu fakta bahwa permasalahan yang terjadi di sektor non perbankan berpotensi meluas dan mengganggu sektor perbankan demikian juga sebaliknya. Bahkan, terhambatnya proses sharing information antara Bank Indonesia dengan Bapepam menjadi salah satu penyebab meluasnyadampak krisis 2008 lalu ke dalam industri keuangan dalam negeri. Dalam tataran pelaksanaan pada masa yang akan datang, hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri mengingat selama beberapa kurun waktu yang lalu Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal seringkali mengalami kendala dalam melaksanakan tugas pengawasan khususnya pada saat menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran/kejahatan pasar modal yang bersinggungan dengan masalah kerahasiaan bank. Peleburan pengawasan terhadap sektor pasar modal dan sektor perbankan ke dalam kelembagaan OJK pada satu sisi memberikan sebuah harapan baru bagi lahirnya sistem pengawasan yang lebih optimal namun pada sisi yang lain menuntut kerja keras dan kesiapan dari para pihak terkait mengingat sektor jasa keuangan merupakan sektor yang rumit dan kompleks. Khusus dalam pengawasan pasar modal, mengenai koordinasi tersebut harus pula dipahami bahwa antara Bank Indonesia dan Bapepam keduanya merupakan lembaga pengawas yang selama bertahuntahun telah tumbuh dan berkembang dengan culture berbeda. Hal ini mengakibatkan pula terbentuknya perbedaan pola pandang dan pola pengawasan di antara keduanya. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sistem pengawasan. juga menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan sistem pengawasan. Selama ini masih rendahnya penguasaan yang dimiliki oleh para penyidik terhadap bidang hukum pasar modal menjadi sebuah kendala besar dalam pelaksanaan pengawasan khususnya dalam hal penegakan hukum.
Kondisi demikian mengakibatkan masih sedikitnya jumlah indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal yang berhasil ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Bahkan tidak jarang suatu tindakan yang sebenarnya merupakan kejahatan di bidang pasar modal justru disalahtafsirkan sebagai tindak kejahatan di bidang lain sehingga pelakunya lepas dari jerat Undang-Undang Pasar Modal. Hal demikian pada hakikatnya tidak perlu terjadi manakala tersedia sistem pengawasan yang berjalan secara optimal dengan kualitas para SDM pengawas yang mumpuni. Mengenai faktor SDM sebagaimana dimaksud, penulis berharap agar OJK dalam kedudukannya sebagai lembaga pengawas yang baru segera melakukan langkah-langkah konkrit untukmengatasinya. Pendapat demikian semakin diperkuat melalui keberadaan Direktorat Pemeriksaan dan Penyidikan sebagai suatu fungsi yang berdiri sendiri di dalam struktur kelembagaan OJKP. PENUTUP 1. Kesimpulan a. Pasar modal sebagai suatu sarana pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, dalam kegiatannya bergerak dalam bidang bisnis, bursa efek, penelaahan sektor pemasaran, keuangan, produksi, sumberdaya manusia yang didukung oleh bisnis ekonomi demokratis, pemerintahan, teknologi, praktik hukum, sosial kultur dan lain-lain, terutama obyek yang diperdagangkan dalam bursa efek yaitu produk sekuritas yang punya karakteristik khas, dengan menggunakan piranti teknologi (sistem komunikasi). Sebagai tanggungjawab anggota bursa efek untuk melepaskan kegiatan yang diatur melalui undangundang yang terkait, sebagai pengawasan agar tercipta pasar modal yang efektif, wajar dan efisien dan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan termasuk pasar modal yang dulunya dalam kewenangan Menkeu RI melalui Bapepam sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa
23
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus keuangan, kewenangan dimaksud dilimpahkan kepada otoritas jasa keuangan (OJK) terhitung tanggal 31 Desember 2012. b. Sesuai perkembangannya dengan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan di Indonesia, beralih pada lembaga independen yakni otoritas jasa keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kelembagaan OJK sebagai regulator dan pengawas yang baru, akan menjalankan fungsi dan kewenangan Bapepam khusus dalam pasar modal. Berdasarkan pada struktur organisasi Bapepam LK dan struktur organisasi OJK (khusus dalam hal pengawasan terhadap sub sektor pasar modal) dapat dikatakan bahwa secara substansial pengawasan di antara keduanya relatif sama. Struktur organisasi OJK dalam hal pengawasan terhadap sub sektor pasar modal merupakan pemindahan atas seluruh fungsi pengawasan yang sebelumnya terdapat di dalam kelembagaan Bapepam. Dengan perkataan lain, seluruh fungsi pengawasan yang terdapat dalam kelembagaan Bapepam dipindahkan ke dalam kelembagaan OJK melalui beberapa penambahan dan perluasan yang secara substansial dapat dikatakan tidak menciptakan perubahan mendasar. Berdasarkan pada perbandingan struktur pengawasan pasar modal sebelum dan setelah terbentuknya OJK setidaknya didapatkan beberapa hal yang merupakan upaya menuju ke arah optimalisasi pengawasan. Upaya tersebut dilakukan baik melalui pembentukan direktorat dalam kelembagaan OJK yang sebelumnya belum ada atau setidaknya belum merupakan fungsiyang berdiri sendiri di dalam kelembagaan Bapepam maupun melalui perluasan terhadap fungsi pengawasan yang telah ada sebelumnya.
24
2. Saran a. Sangat diharapkan pembuatan mekanisme dan aturan yang jelas mengenai koordinasi dan sharing information di antara fungsi-fungsi pengawasan yang melebur dalam kelembagaan OJK (terutama bidang pasar modal dan bidang perbankan) merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang lebih optimal. Perlu dibentuk sebuah instrumen yang memberikan pengaturan mengenai koordinasi di antara fungsi pengawasan yang melebur ke dalam OJK. Berdasarkan pada struktur kelembagaan OJK maka pelaksanaan fungsi pengawasan pasar modal khususnya yang berkaitan dengan bidang pemeriksaan dan penyidikan perlu memperoleh perhatian serius mengingat penyatuan fungsi pemeriksaan dan penyidikan terhadap seluruh sub sektor jasa keuangan disamping dapat dipandang sebagai langkah mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan juga berpotensi menimbulkan beberapa hambatan dan kendala dalam tataran pelaksanaan. b. Sangat diharapkan agar upaya optimalisasi pengawasan pasar modal khususnya berkaitan dengan penegakan hukum dapat senantiasa dilakukan maka diperlukan suatu pedoman yang jelas mengenai standar pelaksanaan dan targetan tindak lanjut atas dugaan terjadinya kejahatan atau pelanggaran di bidang pasar modal dan penegakan hukum di bidang pasar modal dapat dilaksanakan secara baik khususnya berkaitan dengan masalah pembuktian maka diperlukan upaya-upaya konkrit dalam rangka meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh para tenaga penyidik terhadap materi hukum pasar modal khususnya di bidang tindak kejahatan pasar modal. DAFTAR PUSTAKA
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus Chan Padhisita. Theoritical Terminological Issue in Qualitative Research dalam Atting et Qualitative Reseacht Methods, 2000. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta. Chan Padhisita. Theoritical Terminological Issue in Qualitative Research dalam Atting et Qualitative Reseacht Methods, 2000. RonyHanityoSoemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet ke V Tahun 1998. Chan Padhisita. Theoritical Terminological Issue in Qualitative Research dalam Atting et Qualitative Reseacht Methods, 2000. RonyHanityoSoemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet ke V Tahun 1998. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
25
