Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK DALAM INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL1 Oleh : Polina Heidemans2 ABSTRAK Tujuan dilkaukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum HAM apa saja yang di atur dalam instrumen hukum internasional dan nasional dan bagaimana perlindungan hak anak dalam implementasi Konvensi Hak Anak kedalam Hukum Nasional dan Internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Dalam hal prinsip-prinsip Hukum HAM terhadap perlindugan anak yang tertuang dalam Instrumen Nasional dan Internasional, ada beberapa Hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan anak, salah satunya dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Negara Republik Indonesia sebagai Negara peserta. Dengan dikeluarkannya UU No. 36 Tahun 1990 maka Indonesia telah mengikat diri dan berkewajiban dalam penerapan perlindungan anak. Konvensi merupakan bentuk dari sumber perjanjian Internasional dan dalam konvensi hak anak telah ada pula sejumlah Hukum Nasional yang selaras dengan Hukum Internasional tentang perlindungan anak misalnya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam pemberntukan Hukum positif konvensi anak merupakan sumber kaidah yang berkenan dengan anak-anak artinya secara hukum pemerintah Republik Indonesia telah mengikat diri sebagai Negara perserta, untuk itu pemerintah harus berkewajiban melaksanakan aturan-aturan yang telah ada agar rasa kemanusian dan keadilan bias dirasakan oleh anak-anak Indonesia yang memerlukan dan aturan yang telah ada tidak mengalami kekosongan, karna pada realitanya banyak anak-anak yang masih perlu bantuan dari pemerintah seperti kesejahteraan anak dan 1
Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH.MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH.MH 2 Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 1223208003
26
perlindungan terhadap Hukum. 2. Perlindungan hak-hak anak yang diwujudkan sebagai gerakan global Negara-negara diseluruh dunia dengan mensahkan Konvensi Hak Anak sebagai bagian dari hukum nasional Negara bangsa tersebut, merupakan sebuah kemajuan penting untuk meletakkan pembangunan sosial anak sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan Negaranegara di dunia. Sebagai sebuah produk hukum, Konvensi Hak Anak harus demikian hal yang harus dilakukan setiap Negara peserta setelah peratifikasian Konvensi Hak Anak adalah menyelenggarakan program anak membuat hukum anak yang bersandar kepada Konvensi Hak Anak. Hal ini harus dilakukan sebagai wujud dari kewajiban Indonesia menjamin tegaknya hak-hak anak. Berbagai masalah umum seputar pelaksanaan Konvensi Hak Anak secara keseluruhan di Indonesia. Masalah umum dimaksud lebih menunjukkan kepada kinerja bangsa dan Negara Indonesia dalam mengemban pembangunan hukum secara khusus masalah hukum yang berkenan dengan implementasi Konvensi HAk Anak ke dalam hukum nasional berkaitan dengan keserasian antara hak-hak anak dalam konvensi dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya di dalam negeri atau pada masyarakat hukum Indonesia, Dalam Instrumen Hukum Nasional hal mengimplementasi perlindungan anak, Negara Republik Indonesia telah membuat UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, aturan lainnya yang lebih banyak mengatur tentang HAM yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999. Beberapa Intrumen Nasional pun telah diatur oleh pemerintah dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dimana Negara bertujuan agar anak-anak Indonesia mendapatkan kelayakan karna anak adalah generasi bangsa dan UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak agar anak mendapatkan perlindungan Hukum. Kata kunci: Hak asasi manusia, Anak, Hukum nasioanl dan internasional. PENDAHULUAN Anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus patut mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hakhaknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.3 Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pem¬bangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.4 Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas dinyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya. Selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar. Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak. Melindungi anak berarti melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional yakni
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan : a. Perlindungan secara langsung. Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya. b. Perlindungan tidak langsung. Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara lang¬sung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut : 1. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang undangan. 2. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak. 3. Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak. 4. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.5 Perlindungan hukum terhadap anak dilindungi, baik secara internasional maupun nasional dalam Konvensi Internasional maupun Undang-undang yg telah diratifikasi. Berbagai dokumen/instrumen internasional dapat juga dilihat sebagai upaya perlindungan hukum ditingkat internasional Perhatian kepada anak dalam masyarakat internasional me¬mang tidak sedikit dan dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instru¬men internasional yang berkenaan dengan anak.
3
Abu Hurairah, Child Abuse (kekerasan Terhadap Anak), Edisi Revisi Nuansa, Bandung, 2007, hlm 1 4 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1
5
ibid
27
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus Beberapa diantaranya yang eksplisit menyebut anak dapat dijumpai dalam: 1. Geneva Declaration of the Rights of the Child 1924. 2. UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child 1959. 3. Internasional Convenant on Civil and Rights of the Child 1966. 4. Internasional Convenant on Economic, Sosial & Cultural Rights 1966. 5. UN Convention on the Rights of the Child 1989.6 Instrumen-instrumen tersebut telah menerapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang mnandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan politik, serta budaya. Berbagai dokumen internasional jelas merupakan refleksi dari kesadaran dan keprihatinan masyarakat interna¬sional akan perlunya perlindungan terhadap keadaan buruk/menyedihkan yang menimpa anak-anak di seluruh dunia. Berbagai dokumen/instrumen internasional dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak itu, sepantasnya mendapat perhatian semua negara (termasuk Indonesia) dan diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakan perundang-undangan dan kebijakan sosial lainnya. Peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 1997, Presiden Republik Indonesia atas inisiatif Menteri Sosial mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA), sebagai wacana dan momentum bagi perlindungan dan advokasi hak-hak anak di Indonesia. Sebagai suatu gerakan, seperti halnya gerakan keluarga berencana misalnya, GNPA juga menghendaki komitmen dan dukungan segenap pihak, baik instansi pemerintah maupun masyarakat. Upaya-upaya perlindungan anak dan penegakan hak-hak anak diletakkan sebagai bagian sentral dari kegiatan pembangunan, walaupun memang harus segera diikuti dengan program aksi konkret untuk perlindungan hak-
6
Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Graha Ilmu
28
hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) ke dalam hukum nasional melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child. Oleh karena itu sebagai negara peserta terdapat kewajiban untuk melaksanakan seluruh kesepakatan yang tercantum didalamnya. Dengan meratifikasi KHA Indonesia secara teknis telah dengan sukarela mengikatkan diri pada ketentuan yang terkandung dalam KHA. Hampir semua negara di dunia telah meratifikasi KHA. Bagaimanapun, anak tidak bisa berjuang sendiri untuk menegakkan hak-hak anak sebagaimana tertulis indah dalam dokumen formal ataupun ketentuan hukum positif. Disinilah urgensi advokasi anak untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik bagi anak. Disadari ataupun tidak, sesungguhnya realita anak dimuka bumi belum seindah ungkapan verbal dan jargon-jargon untuk mereka. Hukum dan regulasi perlindungan anak bahkan tak jarang menjadi hiasan bibir yang hampir tak bermakna lagi. Penegakan hak-hak anak masih mengenaskan diantara segmen manusia lainnya, dan pada kenyataannya sampai saat ini persoalan anak belum menarik banyak pihak untuk dibela. Realitas keadaan anak masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerapkali memposisikan anak bernilai atau penting. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hakhak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hakhak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir semua negara yang ada di muka bumi ini. Organisasi Inggris "Save the children" mengeluarkan laporan tentang situasi anakanak di Suriah, dua tahun setelah pecah perang saudara. Menurut lembaga itu, dua juta anakanak di Suriah menjadi korban dalam konflik
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus berdarah ini. Mereka direkrut oleh kedua pihak yang bertikai untuk bertempur di garis depan dan bahkan sering digunakan sebagai perisai manusia. Anak-anak ini harus berjuang untuk mendapat makanan yang cukup. Banyak anak yang terancam penyakit dan malnutrisi. Mereka juga tidak bisa pergi ke sekolah. Anak perempuan sering dipaksa untuk menikah secepatnya, karena keluarganya takut mereka jadi korban perkosaan. Anak-anak makin sering ditempatkan dalam kondisi berbahaya karena mereka direkrut oleh kelompok-kelompok bersenjata dan oleh militer,” demikian disebutkan dalam laporan Save the Children yang dirilis hari Rabu 13 Maret 2014.7 Terdapat beberapa hal yang baru dan menarik sehubungan dengan disahkan dan diundangkannya UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, pada tanggal 22 Oktober 2002, untuk dikaji. Diantaranya bahwa telah ada sejumlah instrumen hukum dan perundangan yang mengatur Tentang Perlindungan Anak di Indonesia, seperti dalam BW Indonesia, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 3/1997 Tentang Pengadilan Anak, serta sejumlah ketentuan Konvensi Internasional di bidang Hak Asasi Manusia yang diratifikasikan oleh Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan Hak Asasi Manusia berdasarkan UU No. 39/1999; bahkan dalam UUD 1945 dan Amandemennya. Persoalannya adalah walaupun telah ada sejumlah instrumen hukum dan hak Asasi Manusia yang mengatur tentang anak dan perlindungan anak sebelum berlakunya UU No. 23/2002, masih dirasakan kurang cukup untuk memberikan dan menjamin perlindungan anak. Hal lainnya adalah dengan berlakunya UU No. 23/2002 berlum menjadi jaminan perlindungan anak dapat dijamin menjadi lebih baik lagi. Kemudian hukum dan Hak Asasi Manusia tentang anak itu belum dijabarkan lebih lanjut sedangkan sebagian besar rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Perlindungan anak tentu terkait untuk memberikan kebahagiaan yang bersifat materiil maupun spiritual, akan tetapi kondisi perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia 7
http://www.dw.de/makin-banyak-anak-menderita-disuriah/a-16668010
kurang untuk mendukung maksud dan tujuannya itu. Eksploitasi anak-anak yang berada dalam usia sekolah untuk membantu kehidupan keluarganya, baik sebagai pengamen, pengasong, tukang parkir, tukang payung di musim hujan, dan lain-lainnya, tidak hanya dikenal di kota besar, melainkan juga ada di sekitar kita seperti di pusat Kota Manado. Eksploitasi seperti ini sudah tentu bertentangan dengan UU No. 23/2002, dan diancam pidana sesuai Pasal 88 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun persoalannya menjadi rumit kalau anak yang memang sadar dengan kondisi ekonomi keluarganya, ikut membantu ekonomi itu. Tentu tidaklah adil untuk memindana orang tuanya, misalnya dengan denda ratusan juta rupiah, yang seumur hidup orang tua yang bersangkutan tidak pernah membayangkan jumlah sebesar itu. Demikian pula tidaklah adil untuk menuntut Negara yang tidak mampu menjalankan kewajibannya di bidang kesejahteraan sosial yang menyangkut perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (dan Amandemennya) yang juga ditentukan oleh UU No.23/2002 (Bab IV), karena disebabkan pada keterbatasan dana, seperti pembebasan biaya sekolah, kesehatan, dan jaminan sosial. Hal yang menarik lainnya belum ada rumusan standar atau baku tentang batas umur untuk disebut sebagai seorang anak menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Dalam putusan Pengadilan pun belum ada kesepakatan mengenai penentuan umur untuk dinamakan dan dikategorikan sebagai anak. Dalam UU No.4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, diberikan rumusan dan batasan umur bahwa “Anak adalah seorang Yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” (Pasal 1 ayat 2). Sedangkan UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak, merumuskan dan menentukan batasan umur bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (Pasal 1 Angka 1). Dapatlah dikatakan menyangkut usia seseorang untuk disebut sebagai seorang anak, pada perundangundangan di Indonesia tidak seragam.
29
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus Menurut Maulana Hassan Wadong dijelaskan status anak sebagai subjek hukum dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut: “Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur”.8 Dijelaskannya pula bahwa menurut Undangundang, tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Subekti mengemukakan perbedaan status dan umur anak dalam BW Indonesia Pasal 330 usia dewasa ditetapkan 21 tahun, sedangkan dalam Hukum Adat seseorang yang sudah umur 15 tahun sudah dianggap dewasa. Apa yang dikemukakan di atas itulah yang melatarbelakangi kajian dalam Tesis ini yang pada intinya bertumpu pada upaya untuk menemukan bagaimana aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia di dalam perlindungan anak di Indonesia, apalagi dengan berlakunya UU No.23/2002 tentang perlindungan anak. Sebagai kelompok masyarakat yang belum mandiri secara fisik, mental maupun kemampuan berpikir, persoalan anak perlu diberikan perhatian lebih khusus dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukumnya. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka pemasalahan dalam Tesis ini sebagai berikut : 1. Prinsip-prinsip Hukum HAM apa saja yang di atur dalam Instrumen Hukum Internasional dan nasional ? 2. Bagaimana Perlindungan Hak Anak dalam implementasi Konvensi Hak Anak kedalam Hukum Nasional dan Internasional METODE PENELITIAN A. Pendekatan Masalah
8
Maulana Hassan Wadong, pengantar Advokasi dan perlindungan anak, gramedia widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 2
30
Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif yuridis normatif. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. B. Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Bahan hukum diperlukan untuk mengkaji pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum perlindungan anak. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer (atau data dasar), dan data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. (Soekanto, 1986:52) Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup : 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: a. Norma (dasar) atau kaidah dasar. b. Konvensi c. Ketentuan Perundang-Undangan d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat. e. Yurisprudensi. f. Traktat.
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus g. Bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. 2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti; textbook, jurnal dan hasil penelitian. 3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus dan enciklopedia. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil seminar, karya ilmiah baik berupa literatur maupun hasil penelitian, jurnal, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Black’s Law Dictionary, Kamus Hukum, Kamus umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995:13). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum melalui telaah pustaka (umumnya legal document) dari berbagai referensi yang ada. C. Teknik Analisis Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang berifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penggunaan analisis kualitatif artinya hasil analisis tidak bergantung kepada data dari segi jumlah (kuantitatif), tetapi data dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam (holistik). Hal
ini penting karena perubahan hukum tidak bergantung kepada jumlah peristiwa, perjanjian, atau putusan pengadilan tetapi kepada gejala-gejala sebagai hasil pola sikap tindak manusia. yang didasarkan pada aspek hukum normatif dan evaluatif. PEMBAHASAN 1. Prinsip-prinsip Hukum HAM Yang Di Atur Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional a. Konvensi Hak Anak sebagai Sumber Hukum Internasional. Konvensi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional yang penting. Dalam hukum internasional, perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum internasional.9 Dalam hal Konvensi Hak Anak, pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Ketentuan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 ini mengintrodusir kaidarh hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasional. Dengan perkataan lain, terdapat kewajiban pemerintah Republik Indonesia mengikat negara peserta, dan sekaligus sebagai sumber-sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak. Untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak, pembentukan hukum atau legislasi atas hakhak anak adalah kewajiban negara untuk menuangkannya dalam bentuk hukum nasional, apakah sebagai undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri dan produk hukum positif lainnya. b. Prinsip-prinsip Dalam Hukum Internasional Dan Nasional. Dalam prinsip-prinsip Hukum Internasional terdapat 30 prnsip-prinsip hukum internasional yang merupakan sebagian dari sekian banyak prinsip-prinsip hukum internasional yang ada dan diakui. Instrumen Internasional yang menerapkan seperangkat hak-hak anak dapat dijumpai dalam: 1. Geneva Declaration of the Rights of the Child 1924. 9
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, pengantar Hukum Internasional, Binacipta, bandung, 2003, hlm 114
31
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus 2. UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child 1959. 3. Internasional Convenant on Civil and Rights of the Child 1966. 4. Internasional Convenant on Economic, Sosial & Cultural Rights 1966. 5. UN Convention on the Rights of the Child 1989.10 c. Hak Dan Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Peserta Konvensi Hak Anak. Setelah dilakukan ratifikasi atas Konvensi Hak Anak oleh pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka hak-hak anak secara kuantitaitf terdapat sejumlah 30 kewajiban negara peserta untuk mengimplementasi hakhak anak. kewajiban untuk mengimplementasikan hakhak anak sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Hak Anak, maka negara peratifikasi berkewajiban membuat prosedur pelaporan dan pembentukan lembaga yang mendukung hak-hak anak. Adapun kewajiban negara peratifiaksi, selain mengimplemtasikan hak-hak anak tersebut adalah: 1. Membentuk sebuah komisi yang disebut dengan Komisi Nasional Hak Anak (Vide Pasal 43); 2. Membuat laporan nasional (country report) kepada UNICEF dalam rangka monitoring pelaksanaan konversi hukum anak. Adapun kewajiban membuat laporan dimaksud dilaksanakan pada saat 2 (dua) Tahun setelah negara peserta meratifikasi Konvensi Hak Anak, dan laporan rutin setelah itu dalam periode lima tahun sekali (vide Pasal 44). d. Materi Hukum Yang bersumber dari Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak merupakan sumber hukum yang memberikan materi pada pembuatan hukum dan harmonisasi hukum tentang anak. Secara demikian maka kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak sekaligus merupakan materi hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak sekaligus merupakan materi hukum yang memberi isi peraturan 10
Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Graha Ilmu
32
perundangan-undangan mengenai hak-hak anak. Karena Konvensi Hak Anak merupakan sumber hukum dan memberi isi materi hukum, maka Konvensi Hak Anak adalah bagian dari hukum tentang anak. 2. Perlindungan Hak Anak Dalam Implementasi Konvensi Hak Anak kedalam Hukum nasional Dan Internasional. a. Mengimplementasi Konvensi Hak Anak sebagai Gerakan Global. Konvensi Hak Anak yang kini telah diratifikasi 191 (seratus sembilan puluh satu) negara peserta. Tercatat sebagai dokumen atau konvensi tentang perlindungan hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dan diikuti negara peserta. Keinginan politik untuk melindungi anak dikukuhkan kembali para pemimpin dunia yang menghadiri KTT Anak Tahun 1990. Komitmen yang melahirkan 10 (sepuluh) program utama untuk menegakan hak-hak anak, pada dasarnya merupakan wujud keprihatinan terhadap kondisi anak di negaranegara di dunia. Deklarasi dunia yang lahir pada pertemuan puncak Tahun 1990 itu juga mengungkapkan rasa cemas akan buruknya realitas anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan hak-hak anak yang diwujudkan sebagai gerakan global negara-negara di seluruh dunia dengan mensahkan Konvensi Hak Anak sebagai bagian dari hukum nasional negara bangsa tersebut, merupakan sebuah kemajuan penting untuk meletakkan pembangunan sosial anak sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan negaranegara di dunia. Menurut keyakinan UNICEF sebagai badan dunia yang mengurusi masalah dana anak-anak internasional, bahwa sudah tiba saatnya bagi negara-negara di dunia untuk menempatkan kebutuhan hak-hak anak pada pusat strategi pembangunan. Dalam masalah penanggulangan pekerja anak misalnya, International Labour Organization (ILO) telah membuat satu bentuk program aksi global yang menanggulangi masalah pekerja anak di seluruh dunia dengan memprioritaskan beberapa negara tertentu termasuk Indonesia, sejak Tahun 1990, badan PBB yang mengurusi masalah perburuhan ini menyelenggarakan program yang dikenali
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus sebagai International Programe on Elimination of Child Labour (IPEC). Di Indonesia sendiri dimulai Tahun 1990 setelah ditandatanganinya Memory of Understanding antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dengan Direktur Jenderal ILO.11 b. Masalah Hukum Implementasi Hak-Hak Anak Secara teoritis masalah hukum bukan sekedar membuat materi hukum yang baik akan tetapi berkenaan dengan berberapa hal lain yang juga menentukan bagaimana hukum bergerak dalam masyarkat hukum, oleh karena itu, untuk menghadapi masalah pengimplementasian hak-hak anak menghadapi masalah kehendak politik nasional negara untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak, dan masalah internal bangsa dan negara Indonesia yang berkenaan dengan penerapan hak-hak anak ke dalam hukum dan penegakan hukum (enforcement of Masalah penegakkan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakkan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor : 1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal konvensi hukum anak, maka peraturan hukum tersebut merupakan perwujudan dari kaidah hukum tentang hak-hak anak. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan : a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya; b. Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai asas dan kaidah hukumnya. c. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum. 2. Aparat penegak hukum, yakni para petugas atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum 11
dikenal dengan catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksanaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk menegakan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masingmasing aparat penegakan hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak. 3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum. 4. Masyarakat hukum, yakni tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup sejauhmana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian dalam hal penegakan hak-hak, masyarakat adalah bagian terpenting untuk menghormati hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan. law). c. Hak-Hak Anak Dalam Hak Asasi Manusia. Presiden Republik Indonesia atas inisiatif Menteri Sosial telah mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA), sebagai wacana dan momentum bagi perlindungan dan advokasi hak-hak anak di Indonesia. Sebagai negara peserta (state party) yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasional, maka pemerintah Indonesia berkewajiban menjamin tegaknya hak-hak anak, sebagaimana juga sekarang diemban 191
(Purnanto, 1997:17)
33
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus (seratus sembilan puluh satu) negara peserta Konvensi Hak Anak di seluruh dunia. 1. Instrumen Internasional dan Prinsip Perlindungan Hak-Hak Anak. Hak-hak anak yang merupakan Hak Asasi manusia adalah bagian dari Hukum Internasional maka dari itu menjadi bahan pertimbangan lahirnya Konvensi Hak Anak diantarnya : a. Deklarasi mengenai Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum menyangkut Perlindungan dan Kesejahteraan Anak; b. Standar Minimum PBB bagi Penyelenggara Peradilan Anak (“Ketentuan Beijing”) (Resolusi Sidang Umum, 29 November 1985); c. Deklarasi Perlindungan bagi Wanita dan Anak dalam keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata (Resolusi Sidang Umum, 14 Desember 1974). d. Deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak Tahun 1924; e. Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Sidang Umum tanggal 20 November 1959. 2. Agenda Aksi Perlindungan Hak-hak Anak. Komitmen yang lahir dari KTT Anak itu menyebutkan bahwa kesejahteraan anak menghendaki tindakan politik pada tingkat yang paling tinggi. Artinya bahwa masalah perlindungan anak termasuk sebagai agenda pembangunan yang dilaksanakan segenap negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, KTT Anak sepakat memberikan komitmen kepada 10 program pokok untuk melindungi hak-hak anak dan meningkat-kan taraf hidup mereka, yaitu: 1. Kita akan bekerja untuk mendorong ratifikasi dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak sedini mungkin. Program-program untuk mendorong informasi tentang hak-hak anak harus dilancarkan di seluruh dunia, dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang berbeda di masing-masing negara. 2. Kita akan bekerja untuk suatu usaha yang kokoh baik nasional maupun internasional guna meningkatkan kesehatan anak, mempromosikan
34
3.
4.
5.
6.
7.
perawatan pre-natal dan menurunkan angka kematian anak dan bayi di semua negara dan di kalangan rakyat. Kita akan meningkatkan pengadaan air bersih di semua masyarakat untuk seluruh anak mereka, di samping menyediakan sarana sanitasi untuk semua. Kita akan bekerja untuk pertumbuhan dan pengembangan yang optimal pada masa kanak-kanak, melalui langkahlangkah untuk menghilangkan kelaparan, kekurangan gizi dan kekurangan pangan, dan dengan demikian meringankan jutaan anak dari penderitaan yang tragis di dunia yang sebenarnya memiliki sarana untuk memberi makan semua warganya. Kita akan bekerja untuk memperkuat peranan dan kedudukan wanita. Kita akan meningkatkan perencanaan ukuran keluarga yang bertanggung jawab, pengaturan jarak antara dua anak, pemberian air susu ibu dan masa hamil dan persalinan yang aman. Kita akan bekerja untuk menghormati peranan keluarga dalam mengasuh anak-anak dan akan mendukung usahausaha para orang tua, para pengasuh lainnya, dan masyarakat untuk merawat dan mengasuh anak-anak, dari tahap-tahap paling dini dalam masa anak-anak sampai kepada masa remaja. Kita juga mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anakanak yang terpisah dari keluargakeluarga mereka. Kita akan bekerja untuk programprogram yang mengurangi buta huruf dan memberi peluang pendidikan untuk semua anak, tanpa membedakan latar belakang dan jenis kelamin mereka; yang mempersiapkan anak-anak untuk lapangan kerja yang produktif dan peluang belajar sepanjang hayat, yaitu melalui pelatihan kejuruan; dan yang memungkinkan untuk tumbuh menjadi suatu konteks budaya dan sosial yang menunjang dan mengasuh. Kita akan bekerja untuk memperbaiki keadaan yang menyedihkan yang
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus dialami jutaan anak yang hidup dalam keadaan yang sangat sulit sebagai korban apartheid dan pendudukan asing; anak-anak yatim dan anak-anak jalanan dan anak-anak dari pekerjapekerja musiman; anak-anak terlantar dan korban bencana alam dan bencana buatan manusia sendiri; anak-anak cacat dan yang disalahgunakan, anak yang kurang beruntung dari segi sosial dan anak-anak yang dimanfaatkan. Anak-anak pengungsi harus dibantu agar mereka dapat menemukan akar baru dalam kehidupan. Kita akan bekerja untuk perlindungan khusus bagi anak-anak yang bekerja dan untuk penghapusan tenaga kerja anak yang tidak sah. Kita akan melakukan segala usaha untuk menjaga agar anak-anak tidak akan menjadi korban dari bencana yang ditimbulkan obat-obat terlarang. 8. Kita akan bekerja dengan hati-hati untuk melindungi anak-anak dari malapetaka peperangan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah sengketa bersenjata lebih jauh lagi, untuk memberi kepada anakanak di mana saja masa depan yang aman dan ter-jamin. Kita akan meningkatkan nilai-nilai perdamaian, pengertian dan dialog dalam pendidikan anak-anak. Kebutuhankebutuhan dasar anak-anak dan keluarga harus dilindungi bahkan dalam masa peperangan dan di daerah-daerah yang dilanda kerusuhan sekalipun. Kita menjamin agar masa-masa tenang dan jalur-jalur bantuan khusus dipatuhi demi kepentingan anak-anak, di mana peperangan dan kekerasan masih juga terjadi. 9. Kita akan bekerja untuk langkahlangkah bersama bagi pelestarian lingkungan, pada semua tingkat, sehingga semua anak bisa me-nikmati masa depan yang lebih aman dan lebih sehat. 10. Kita akan bekerja untuk menyerang kemiskinan di seluruh dunia, yang akan memberi manfaat langsung kepada kesejahteraan anak. Kepekaan dan
kebutuhan khusus anak-anak di negaranegara berkembang, dan khususnya di negara-negara kurang berkembang, pantas mendapat prioritas. Tetapi pertumbuhan dan perkembangan memerlukan promosi di semua Negara, melalui tindakan nasional, dan kerja sama internasional. Ini menghendaki pemindahan sumber-sumber daya tambahan yang layak kepada negaranegara berkembang di samping peningkatan persyaratan perdagangan, liberalisasi perdagangan lebih jauh lagi dan langkah-langkah untuk keringanan pinjaman. Ini juga berarti penyesuaianpenyesuaian struktural yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia, terutama di negara-negara berkembang, sementara menjamin kesejahteraan sebagian besar sektor penduduk yang lemah, khususnya anakanak. 3. Realitas Masalah Anak. Paradoks hak anak melanda anak-anak yang pada tataran praktis terlibat sebagai pekerja anak (child labor), Anak-anak jalanan (street children) yang merupakan produk dinamika perkotaan marak di kota-kota besar Indonesia yang ironisnya tanpa perlindungan hukum, rawan dengan kekerasan, asumsi kriminal (crime image) dan destruktif bagi kemajuan kota. Sementara itu eksploitasi seks (sex exploitation) dan pelacuran anak (child prostitution) yang rentan dalam industri pariwisata dan bisnis hiburan mulai menjalari anak-anak Indonesia mulai menggejala. Demikian juga praktek jual beli, penculikan dan penyeludupan anak (sale, trafficking, and abdurating). Kasus-kasus lain yang muncul lebih dahulu seperti kekerasan terhadap anak (chid violation), penyiksaan dan perampasan hak. Dalam spektrum permasalahan anak sedemikian rupa, implementasi hak-hak harus dilakukan dengan transformasi hak anak secara struktural. Hak-hak anak harus diaktualisasikan dalam kebijakan politik tertinggi Negara. Implementasi Hukum Dan hak Asasi Manusia Tentang Perlindungan Anak Dalam UU No. 23 tahun 2002.
35
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus Instrumen hukum dan perundangan tentang Perlindungan Anak yang diberlakukan terakhir ini ialah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, jika dikaji secara mendalam, lebih banyak dipengaruhi oleh instrumen hukum dan perundangan tentang Hak Asasi Manusia, baik yang diatur dalam Hukum Nasional, seperti Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun dalam berbagai Konvensi Internasional yang telah diratifikasikan oleh Indonesia maupun yang belum diratifikasikan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 secara khusus diatur perihal Perlindungan Anak sebagai instrumen hukum dan perundangan baru yang khusus untuk hal perlindungan anak itu sendiri. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 ini pun mengacu pada beberapa instrumen perundangan yang telah penulis sebutkan sebelumnya, seperti Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; bahkan beberapa Konvensi Internasional seperti yang telah diratifikasikan oleh Indonesia.
dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. Karena sangat sulit untuk memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, pada tanggal 20 November 1959, Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk merumuskan Declaration on the Rights of the Child. Kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Anak b. Perlindungan Hak Asasi Anak. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingankepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan salat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Asasi anak yang berhubungan dengan proses peradilan. Hak-hak anak yang terdapat dalam proses Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak dapat dikelompokkan ke dalam ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana, Ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak; UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Anak.
4. Implementasi Hak Anak Dan Hukum perlindungan Anak. Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Dari definisi hak anak tersebut, pada sisi lain diletakkan hak-hak lain dalam lingkungan sosial, seperti hak orang tua, pemerintah, warga masyarakat atau lebih umum disebut lingkungan sosial di mana anak itu berada akan mencirikan hak-hak itu secara formal. a. Hak Asasi Dalam declaration On The Right Of The Child Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir The Universal Declaration of Human Rights atau lebih populer dengan sebutan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa; hak asasi anak
PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Dalam hal prinsip-prinsip Hukum HAM terhadap perlindugan anak yang tertuang dalam Instrumen Nasional dan Internasional, ada beberapa Hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan anak, salah satunya dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Negara Republik Indonesia sebagai Negara peserta. Dengan dikeluarkannya UU No. 36 Tahun 1990 maka Indonesia telah mengikat diri dan berkewajiban dalam penerapan perlindungan anak. Konvensi merupakan bentuk dari sumber perjanjian Internasional dan dalam konvensi hak anak telah ada pula sejumlah Hukum Nasional yang selaras dengan Hukum Internasional tentang perlindungan anak misalnya UU No. 4
36
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam pemberntukan Hukum positif konvensi anak merupakan sumber kaidah yang berkenan dengan anak-anak artinya secara hukum pemerintah Republik Indonesia telah mengikat diri sebagai Negara perserta, untuk itu pemerintah harus berkewajiban melaksanakan aturan-aturan yang telah ada agar rasa kemanusian dan keadilan bias dirasakan oleh anak-anak Indonesia yang memerlukan dan aturan yang telah ada tidak mengalami kekosongan, karna pada realitanya banyak anak-anak yang masih perlu bantuan dari pemerintah seperti kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap Hukum. 2. Perlindungan hak-hak anak yang diwujudkan sebagai gerakan global Negara-negara diseluruh dunia dengan mensahkan Konvensi Hak Anak sebagai bagian dari hukum nasional Negara bangsa tersebut, merupakan sebuah kemajuan penting untuk meletakkan pembangunan sosial anak sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan Negara-negara di dunia. Sebagai sebuah produk hukum, Konvensi Hak Anak harus demikian hal yang harus dilakukan setiap Negara peserta setelah peratifikasian Konvensi Hak Anak adalah menyelenggarakan program anak membuat hukum anak yang bersandar kepada Konvensi Hak Anak. Hal ini harus dilakukan sebagai wujud dari kewajiban Indonesia menjamin tegaknya hak-hak anak. Berbagai masalah umum seputar pelaksanaan Konvensi Hak Anak secara keseluruhan di Indonesia. Masalah umum dimaksud lebih menunjukkan kepada kinerja bangsa dan Negara Indonesia dalam mengemban pembangunan hukum secara khusus masalah hukum yang berkenan dengan implementasi Konvensi HAk Anak ke dalam hukum nasional berkaitan dengan keserasian antara hak-hak anak dalam konvensi dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya di dalam negeri atau pada masyarakat hukum Indonesia, Dalam Instrumen Hukum Nasional hal
mengimplementasi perlindungan anak, Negara Republik Indonesia telah membuat UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, aturan lainnya yang lebih banyak mengatur tentang HAM yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999. Beberapa Intrumen Nasional pun telah diatur oleh pemerintah dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dimana Negara bertujuan agar anak-anak Indonesia mendapatkan kelayakan karna anak adalah generasi bangsa dan UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak agar anak mendapatkan perlindungan Hukum. B. SARAN. 1. Dalam menerapkan kaidah hukum dalam konvensi hak anak maka perlu dilakukan harmonisasi hukum, di mana pemerintah bersama DPR seharusnya secara berkala memeriksa dan menganalisis perundangundangan yang ada dan yang masih sedang dalam perencanaan pembentukannya, meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan konvensi hak anak, mengusulkan langkah-langkah pintas penyelarasan ketentuan konvensi hak anak dengan perundang-undangan Indonesia, serta meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksaan yang tepat. Pemerrintah juga harus lebih efektif dalam penerapan aturan-aturan yang telah dibuat dalam perlindungan anak agar aturan-aturan itu tidak sekedar aturan yang kosong, karna realitanya banyak anak-anak yang perlu bantuan dan dilindungi oleh pemerintah itu karna anak-anak adalah generasi bangsa. 2. Walaupun telah ada sejumlah Instrumen Hukum Internasional seperti dalam Konvensi Hak Anak dan sejumlah Hukum Nasional, cara mengimplementasinya masih kurang baik, pada realitanya nasib anak-anak Indonesia belum begitu menggembirakan, kondisi anak-anak yang berada dalam situasi sulit, rentan, eksploitasi, mengalami tindakan
37
Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus kekerasan, penyalahgunaan dan diskriminasi yang memerlukan perlindungan khusus oleh pemerintah. Dalam Hukum Nasional misalnya UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memerlukan pelaksanaannya yang lebih efektif, sosialisasinya lebih intensif kepada masyarakat (LSM) maupun Negara untuk benar-benar melaksanakan ketentuan-ketentuannya dalam kenyataannya. Diperlukan upaya implementasi hak anak sebagai bagian dari kesejahteraan sosial menurut konstitusional dan dimintakan pertanggungjawaban Negara terhadap tidak dipenuhinya ketentuan tersebut. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, 1995. Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Perundang-undangan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Achmad, Z. Ansari, 1986. Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia, Rajawali, Jakarta. Adiwinata, Saleh, 1983. Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sejak Tahun 1960, Alumni, Bandung. A.K., Syahmin., Hukum Internasional Humaniter, Buku I, Bagian Umum, Cetakan Pertama, CV Armico, Bandung, 1985. --------------., Hukum Internasional Humaniter, Jilid 2 Bagian Khusus, Cetakan Pertama, Armico, Bandung, 1985. BPHN, 1976. Simposium Sejarah Hukum, Binacita, Bandung. Budiarjo, Miriam., Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1987. Effendi, H.A. Masyhur., Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. Firdaus, Kamal., Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi manusia Dalam Perspektif Kepengacaraan, Makalah Diskusi Panel di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tanggal 10 Desember 1994. Gautama, Candra, 2000. Hak Anak, Panduan bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan PembangunanThe Asia Foundation, Jakarta. Gosita, Arif, 1986. Perkembangan Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana (Beberapa Catatan), dalam Mulyana W. Kusumah (ed.). Hukum dan Hak-hak Anak, Rajawali Pers, Jakarta. Kaelan, 2002. Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yagyakarta. Manan, Bagir, 1995. Memahami Pasal 33 UUD 1945: Secara Historis, dalam Mashudi dan Kuntana
38
Magnar (ed.), Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi suatu Negara, Mandar Maju, Bandung. Manoppo, H.A., Sepintas Tinjauan Mengenai Adanya Hak-hak Asasi Manusia di dalam Hukum Acara Pidana Negara Indonesia, Hukum dan Keadilan No. 1 Tahun VI, Mei-Juni 1978. Prodjodikoro, Wirjono, 1981. Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung. Saleh, Roeslan, 1987. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya, Aksara Baru, Jakarta. Setiardja, A. Gunawan, 1993. Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta. Setiawan, M. Arif., Pelaksanaan KUHAP Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Makalah Diskusi Panel Di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Tanggal 10 Desember 1994. Simorangkir, J.C.T, 1983. Hukum dan Konstitusi, Gunung Agung, Jakarta. Siregar, Bismar, 1986. Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-hak Anak: Suatu Tinjauan, dalam Mulyana W. Kusumah (ed.), Hukum dan Hak-hak Anak, Rajawali Pers, Jakarta. Soekanto, Soerjono., Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982. ----------------- dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985. Soesilo, R, 1985. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor. Subekti, 1989. Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. -----------------, 1990. Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta. -----------------, dan R. Tjitrosudibio, 1986. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta. Wadong, Maulana Hassan, 2000. Pengantar Advakasi dan Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Wayhono, Agung, dan Siti Rayahu, 1993. Tinjauan tentang Peradilan Anak, Sinar Grafika, Jakarta. Yunas, Oidi Nazmi, 1992. Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang.
