Edisi Khusus

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGELOLAAN ASET DAERAH (Studi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara)

1

Oleh : Gaby Jelly Kusen2 ABSTRAK Dalam penerapan desentralisasi dan otonomi, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain, berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah; hak untuk mendapatkan hasil dari sumbersumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah, serta sumber-sumber pembiayaan. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik Negara/ aset Negara yang ditandai dengan keluarkannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 yang merupakan peraturan turunan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset Negara yang lebih tertib, akuntabel dan transparan kedepannya. Dalam pengelolaan aset daerah memerlukan prinsipprinsip hukum yang dapat menjadi fondasi yang kuat dalam suatu mekanisme pengelolaan aset daerah agar tidak terjadi penyimpanganpenyimpangan. Terdapat beberapa kasus yang terkait dengan aset daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Kasus yang sering disoroti terkait dengan kendaraan dinas. Sebetulnya sejak awal pengadaannya, kendaraan dinas adalah untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan bagi aparatur pemerintah, yaitu salah satu SKPD, sehingga dalam pendapat BPK-RI banyak terdapat kejanggalan dalam pengelolaan aset dalam hal ini berbau KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Kata Kunci : Prinsip-Prinsip Hukum, Pengelolaan, Aset Daerah

PENDAHULUAN Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang telah banyak undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah yang berlaku dan diganti beberapa kali dengan berbagai pertimbangan untuk kemajuan sistem perundangan Pemerintah daerah. Dinamisasi dan perubahanperubahan peraturan mengenai pemerintahan daerah yang terjadi di Indonesia, merupakan suatu upaya kearah pembangunan daerah yang lebih optimal, tentunya dalam rangka menyejahterakan rakyat di daerah dan mewujudkan good governance. Salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus mempunyai sumbersumber keuangan yang memadai atau cukup untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri.Keuangan pemerintah daerah inilah yang kemudian menentukan mampu atau tidaknya daerah melaksanakan tugas dan fungsinya.3 Desentralisasi merupakan praktik yang telah mendunia dan menjadi bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk efisien dalam persaingan global. Demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi menjadi kewenangan dan terbagi menjadi bagian-bagian yang terintegrasi dalam wadah Negara Republik Indonesia. Otonomi adalah derivat (turunan) dari desentralisasi sehingga daerah otonom adalah daerah yang mandiri dalam berprakarsa.4 Dalam penjelasan umum yang mengupas rubrik desentralisasi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan tegas mengatakan bahwa urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah, pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini, prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, 3

1

Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, S.H., M.H; Dr. Jemmy Sondakh, S.H., M.H. 2 Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 1223208006

Josef Riwu Kaho, Analisis hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, Center for Politics and Fisipol UGM, Yogyakarta, 2012. Hal. 151 4 Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, PT Alumni, Bandung, 2011. Hal 41

61

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya.5 Ketidaktransparanan Pemerintah pusat dalam hal perhitungan jumlah yang sebenarnya diperoleh dari sektor pajak dan sumber daya alam, sehingga pemerintahaan daerah merasa bahwa dana pembangunan dari hasil pajak dan sumber daya alam masih belum mencerminkan prinsip keadilan (equity). Permasalahan utama yang ditemukan dalam pengamatan pemerintah daerah, adalah sebagai berikut: peraturan daerah yang tidak jelas; penjabaran peundangundangan belum lengkap; dalam rangka inventarisasi aset-aset daerah ini, pemerintah masih kebingungan terutama aset-aset eks kanwil; banyaknya pungutan terhadap pengusaha; pemerintah provinsi berorientasi pada mencari sumber pendapatan baru; dan adanya benturan peraturan perundangundangan. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 19 Mei 1999 akan membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem kewenangan pemerintah. Dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 juga mengasumsikan bahwa semua daerah otonom mempunyai kemampuan yang sama dalam mengelola urusan pemerintahan yang tercermin dalam Pasal 11 ayat (2) yang menetapkan sekilas kewenangan wajib kabupaten/ kota.6Skema otonomi pada dasarnya bukan sekedar mengenai pengaturan kembali hubungan kekuasaan melainkan juga perlu menyentuh dimensi “pembiayaan” (ekonomi) dan pengelolaan-pengelolaan aset yang ada di masing-masing daerah dengan baik dan benar agak tidak terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.7 Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik Negara/ aset Negara yang ditandai dengan keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang merupakan

peraturan turunan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset Negara yang lebih tertib, akuntabel dan transparan kedepannya. Pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah.8 Namun dalam undangundang Perbendaharaan Negara diatur prinsipprinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan, penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai yang menyebabkan begitu banyak penyimpangan dalam aspek pengelolaan barang aset daerah.9 Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 201410 menyebutkan bahwa Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari: 1. Barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang sejenis 2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak 3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau 4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Dimana pengelolaan barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Daerah adalah suatu rangkaian dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan,

5

Aries Djaenuri, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012. Hal. 23 6 Ibid., Hal.57 7 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 3

62

8

Jose Riwu Kahu, 2012, Ibid, hal 153 Utang Rosidin, Otonomi daerah dan Desentralisasi, Pustaka Setia, Bandung, 2010. Hal. 205 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 9

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan; Penggunaan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pembiyaian dan Tuntutan ganti rugi. Tantangan bagi pengelolaan setiap aset daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Utara bergantung kepada karakter dari cara pemerintah mengelola dengan baik melalui prinsip dan aturan hukum yang ada sehingga dapat menghasilkan suatu kebijakan dan regulasi secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana. Pengelolaan aset daerah bukan hanya terbatas kepada administratif tetapi lebih kepada peningkatan nilai aset secara efisien, efektif dan memiliki nilai tambah, pada prinsipnya optimalisasi aset dan kekayaan daerah juga ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah dalam mengelola aset secara memadai. Terdapat beberapa kasus yang terkait dengan aset daerah. Kasus yang sering disoroti terkait dengan kendaraan dinas. Kendaraan dinas merupakan salah satu aset daerah. Sebetulnya sejak awal pengadaannya, kendaraan dinas adalah untuk mendukung kelancaran tugastugas kedinasan bagi aparatur pemerintah, yaitu salah satu SKPD. Artinya secara administratif kendaraan tersebut tercatat sebagai barang atau aset daerah. Tetapi sering kita jumpai pada saat terjadi mutasi pejabat, tidak saja pejabatnya yang berpindah lokasi, tetapi kendaraan dinas juga ikut berpindah lokasi mengikuti mutasi pejabat. Beberapa kasus diatas terkait kendaraan dinas di Sulawesi Utara adalah contoh pengelolaan barang/aset daerah yang belum dilakukan dengan baik dan benar.11 Persoalan pokok dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pembagian baik sumber-sumber pendapatan maupun kewenangan pengurusan dan pengelolaannya di antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama dari hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah mencapai perimbangan antara berbagai pembagian yakni bagaimana agar

potensi sumber daya masing-masing daerah yang sekalipun berbeda-beda, dapat diseimbangkan melalui pengelolaan aset daerah terutama alokasinya. Namun dapat dilihat belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset-aset tersebut dan juga belum tersedianya data base yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah.

11

12

www.dppad.jatengprov.go.id, Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2010. (diakses tanggal 5 Desember 2014)

PERUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana penerapan prinsip – prinsip hukum pengelolaan aset daerah sebagai acuan menuju pengelolaan aset daerah yang baik oleh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara? 2. Bagaimana mekanisme pengelolaan aset daerah oleh pemerintah daerah? METODE PENULISAN Tipe penelitan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundangundangan tertulis dan berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. PEMBAHASAN A. Prinsip Hukum Pengelolaan Aset Daerah sebagai acuan menuju Pengelolaan Aset daerah yang baik Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Paragraf 4 Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 307 ayat (2) 12 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”. Dalam suatu pengelolaan aset daerah memerlukan dasar atau prinsip yang menjadi acuan dari suatu proses pengelolaan yang baik dan menghasilkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Paragraf 4 Pasal 307 ayat 2

63

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus suatu output yang memuaskan dan sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang ada, Prinsip hukum adalah suatu nilai yang memberikan pengarahan terhadap perilaku manusia dalam masyarakat. E. Utrecht13 mengemukakan bahwa prinsip hukum adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum, yang mengkualifikasikan beberapa peraturan hukum sehingga peraturan-peraturan hukum tersebut merupakan suatu lembaga hukum. Satjipto Rahardjo14 mengemukakan bahwa prinsip hukum adalah jiwa dari peraturan hukum yang merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Pengelolaan aset daerah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Prinsip Transparansi (Transparation), Menurut Krina P (2003), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraaan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai. Informasi tersebut mengenai aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses dan dijangkau oleh publik. Transparansi dirumuskan sebagai upaya keterbukaan pemerintah dalam menyediakan dan membuka akses dokumen dan informasi pada setiap tahapan perencanaan anggaran secara sistematis indikator yang digunakan untuk bukti ada atau tidaknya transparansi adalah ketersediaan dan aksesbilitas dokumen anggaran dan pengelolaan daerah. Transparansi juga bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah 13

Dalam biduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, Hal. 163 14 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 85

64

terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proposional. Menurut pendapat penulis, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan aset daerah di Sulawesi Utara masih sebatas prinsip saja dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara serius oleh pemerintah daerah. Hasil pengamatan penulis terdapat beberapa kondisi dalam pengelolaan aset daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukan akses masyarakat terhadap jumlah informasi yang penting seperti APBD, Peraturan APBD, program dan proyek pembangunan, serta pelayanan publik pada umumnya masih rendah. Para pejabat negara maupun daerah cenderung tertutup mengenai proses perencanaan program, pengelolaan aset daerah dan proyek pembangunan. 2. Prinsip Proposionalitas (Propotionality), Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Asas proposionalitas ini sangat terkait dengan tertib penyelenggaraan negara.Setiap penyelenggara negara harus mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya. Proposionalitas ini akan bermuara pada kedisiplinan para penyelenggara pemerintah karena hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang. Asas proposionalitas ini terkait dengan asas profesionalisme karena keseimbangan hak dan kewajiban akan melahirkan tindakan-tindakan atau perbuatan yang profesional dan bertanggungjawab. Dengan adanya prinsip proposionalitas ini maka diharapkan pejabat daerah/SKPD Provinsi Sulawesi Utara termasuk dalam bidang pengelolaan aset daerah senantiasa berada dalam jalur yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban mereka sehingga penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dapat diminimalisir bahkan ditiadakan, karena banyak pemerintah daerah saat ini dalam mengelola barang milik daerah tidak memperhatikan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban sebagai pejabat daerah yang menyalahgunakan aset daerah yang dimiliki seperti pengunaan tanah, rumah dinas maupun fasilitas yang diberikan oleh negara.

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus Sehingga terjadi suatu pengambilalihan hak milik atas aset/barang milik daerah yang seharusnya dikembalikan lagi kepada negara agar bisa dijadikan suatu aset yang dapat dimanfaatkan oleh daerah guna mengurangi beban daerah.

pejabat daerah, adanya Musrembag masih abstrak karena wakil masyarakat belum sepenuhnya menjalankan tugasnya karena sebagian besar hanya berupa kepentingan.

3. Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengambilan Keputusan (Participation) Prinsip Partisipasi adalah mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Analisis partisipatif ini dilakukan guna memahami suara rakyat. Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan daerah salah satunya dalam bidang keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang dapat mengakomodasi para masyarakat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini dalam bidang pengawasan dan pengambilan keputusan.15 Dalam pengelolaan aset daerah, Partisipasi masyarakat selalu memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bukan reaktif. Partisipasi yang dimaksudkan untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi rakyat. Menurut pendapat penulis, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah maupun negara, sehingga nantinya lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatannya yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan, Prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset daerah di Provinsi Sulawesi Utara sangatlah dibutuhkan karena dalam hal ini harus melihat dalam suatu daerah otonom, peran masayarakat sangat dibutuhkan dilihat dari suatu konsep kedaulatan rakyat, rakyat mempunyai hak untuk menyalurkan pendapat dan berpartisipasi dalam jalannya suatu pemerintahan daerah, rakyat mengambil andil besar dalam setiap kebijakan dan keputusan yang di ambil oleh pemerintah dan

4. Prinsip Akuntabilitas (Accountability), Prinsip Akuntabilitas dalam suatu pengelolaan aset daerah adalah merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (good governance). Secara umum Akuntabilitas dipahami sebagai16 :1. Kewajiban seseorang/lembaga untuk memberikan laporan yang memuaskan atas tindakan sebagai akibat wewenang yang dimiliki/diterima (satisfactoryreport);2. Pengukuran tanggungjawab yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan atau dasar lain yang ditentukan sebelumnya (responsibility);3. Kewajiban membuktikan kinerja yang baik, sesuai dengan ketentuan (hukum, persetujuan atau kebiasaan). Pernyataan tersebut menunjukan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansial saja, tetapi juga kinerja yang telah disepakati bersama dalam hal ini antara eksekutif daerah dan legislatif daerah selaku wakil rakyat di daerah. Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Terkait dengan prinsip akuntabilitas yang berorientasi kepada pengelolaan aset daerah yang baik di Sulawesi Utara berpendapat bahwa prinsip ini seharusnya dicermati kembali. Akuntabilitas yang berorientasi pada pengelolaan aset daerah yang baik pada dasarnya akan meningkatkan performance pemerintah namun untuk mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tidak

15

16

www.p2kp.org, Pemberdayaan Partisipasi, 12 April 2007, Medan.

Masyarakat

dan

Prinsip

Chabib Soleh & Heru Romansjah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Fokus Media, Bandung, 2010, Hal. 13

65

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus akan diperhitungkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan.17 5. Prinsip Kepatuhan dan Kepastian Hukum, Menurut Sudikno Mertukusomo,18 kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Prinsip undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Prinsip Kepatuhan dan Kepastian Hukum merupakan suatu prinsip yang menjamin adanya suatu proses pengelolaan keuangan dan aset daerah yang teratur dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam yang berdampak pada keraguan mengenai keabsahan sebuah proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kepastian hukum ini dapat direfleksikan dalam norma-norma hukum yang menjamin adanya kejelasan rumusan, kejelasan mekanisme, kejelasan hak dan kewajiban, kejelasan kewenangan, kejelasan sanksi dalam suatu perundang-undangan.Arti kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan dan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Jadi, dapat dikatakan kepatuhan hukum adalah keadaan seorang warga masyarakat yang tunduk dan patuh dalam suatu aturan main atau kepastian hukum yang berlaku. Prinsip Kepatuhan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial. Menurut pendapat penulis, Prinsip Kepatuhan dan Kepastian Hukum dalam pengelolaan aset daerah ini merupakan prinsip dalam suatu negara dan daerah yang harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan maupun semua peraturan pemerintah dan pemerintah daerah, harus mengutamakan kepatutan dan kepastian dalam menjalankan suatu pengelolaan yang baik sesuai dengan norma 17

Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, BPFE, Yogyakarta, 2000, Hal. 48 18 Ibid., Hal. 49

66

dan moral dan keadilan dalam setiap kebijakan pengelolaan aset daerah. Prinsip Kepatuhan dan Kepastian Hukum masih belum diterapkan sepenuhnya oleh pemerintah Sulawesi Utara karena masih banyak pelanggaran hukum yang dilakukan. Menurut pendapat penulis ada 2 (dua) prinsip yang harus ditambahkan agar bisa terwujud suatu pengelolaan aset daerah yang baik dan sempurna, 2 (dua) prinsip tersebut adalah Prinsip Keadilan dan Prinsip Ekonomi. 1. Prinsip Keadilan Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam pancasila sila ke-2 dan ke519, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. . Untuk itu dalam suatu pengelolaan aset daerah harus menerapkan prinsip keadilan, prinsip ini lebih menyangkut tentang peran penyelenggara negara dalam hal ini pejabat negara yang mengelola aset daerah bahwa harus menjunjung tinggi prinsip keadilan agar tidak terjadi penyimpangan karena mengedepankan rasa adil, hak dari masyarakat dan apa yang menjadi kewajiban dari para pejabat daerah yaitu mengelola aset daerah yang baik dan benar agar bisa menyajikan suatu laporan pengelolaan aset daerah yang transparan yang menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik pula.

2. Prinsip Ekonomi Prinsip ekonomi adalah dasar bertindak dengan pengorbanan tertenu guna memperoleh hasil sebesar-besarnya atas dasar bertindak dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapat hasil tertentu, ciri-ciri orang yang menerapkan prinsip ekonomi adalah selalu bersikap hemat, memiliki skala prioritas, selalu 19

Pancasila sila Kedua dan Kelima

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus bertindak rasional dan selalu memperhatikan untung dan rugi20 Dalam suatu pengelolaan aset, prinsip ekonomi sangat berpengaruh dalam hal efektifitas dan efisiensi, karena dalam prinsip ekonomi berpegang kepada tindak ekonomis sehingga tidak terjadi suatu pemborosan dalam pengelolaan aset. Menghindari aset yang tidak terpakai, yang rusak yang dapat meminimalisir biaya pemeliharaaan aset daerah sehingga menghasilkan laporan keuangan daerah yang tidak boros sehingga APBD yang ada, bisa dipergunakan atau dialihkan untuk kepentingan daerah yang lain. Prinsip-prinsip hukum di atas merupakan cerminan dari konsep Good Governance yang mempunyai karakteristik masing-masing, kelima prinsip ini nantinya akan berpengaruh terhadap mekanise pengelolaan aset daerah, prinsipprinsip ini memegang teguh kepentingan publik yang ada. Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan maka akan adanya ketimpangan dan kekacauan dalam pengelolaan aset daerah. Penyelenggara negara perlu memperhatikan semua prinsip-prinsip hukum yang ada agar keadilan sosial dapat terwujud. B. Mekanisme Pengelolaan Aset Daerah oleh Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik di Indonesia. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014, Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Aset daerah dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas Akuntabilitas, Kepastian hukum, Partisipasi, Proposionalitas dan Transparansi. Dalam pengelolaan barang milik daerah/aset daerah, Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah yang teknis pengelolaannya dilaksanakan oleh:21 sekertaris daerah sebagai pengelola aset daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang. Pengelolaan barang milik daerah/ aset daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan

penggangaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Perencanaan kebutuhan aset daerah harus mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah. Hasil perencanaan kebutuhan tersebut merupakan salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah.22 1. Kelembagaan Pengelolaan Aset Daerah Pejabat yang terkait dengan pengelolaan aset daerah yang disebut SKPD antara lain adalah :23 a. Kepala Daerah selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Aset Daerah; b. Sekertaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah/ Aset Daerah; c. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang; d. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah; e. Kuasa BUD; f. Kuasa Pengguna Barang; g. Bendahara Barang; h. Biro/Bagian Perlengkapan Sekda. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah/aset daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah; Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :24 a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah;

22

20 21

Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks, Jakarta, 2009, Hal. 230

Mudrajad Kuncoro, Otonomi & Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang), Erlangga, Jakarta, 2004, Hal. 54 23 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Opcit.,Hal. 149 24 Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Daerah, opcit.,Hal. 232

67

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; c. menetapkan kebijakan pemgamanan barang milik daerah/aset daerah; d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah/aset daerah yang memerlukan usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah/aset daerah sesuai dengan batas kewenangannya; dan f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah/aset daerah selain tanah dan/atau bangunan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Daerah dibantu salah satunya oleh, Sekertaris Daerah (Sekda) selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab : 25 a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah/aset daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah/aset daerah; c. meneliti dan meyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah/aset daerah; d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah/aset daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah/aset daerah; f. melakukan pengawasan dan pengendalian inventarisasi barang milik daerah/aset daerah; Selanjutnya,Kepala Daerah dibantu oleh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku Pengguna Barang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:26 a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah/aset daerah bagi satuan kerja

perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola; b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi datuann kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah/aset daerah yang berada dalam penguasannya; f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah/aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan barang milik daerah/aset daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola; g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola; h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam pengguasannya kepada pengelola. Adapun, tugas dan wewenang dari Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan aset daerah memiliki tugas dan wewenang :27 a. melaksanakan kebijakan dan pedomana serta penghapusan barang milik daerah

25

Mudrajad Kuncoro, Otonomi & Pembangunan Daerah, Opcit.,Hal. 34 26 Adrian Sutendi, Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

68

27

Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta, 2010, Hal. 151

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus b. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesai dengan kebijakan yang ditetapkan Kuasa BUD memiliki wewenang dang tanggung jawab: a. menyimpan seluruh bukti kepemilikan barang milik daerah; b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala SKPKD selaku BUD Dalam suatu Satuan Perangkat Kerja Daerah diperlukan, Bendahara barang/Penyimpan barang yang bertugas dan bertanggungjawab untuk :28 a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah/aset daeah; b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima; c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan; d. mencatat barang milik daerah/aset daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang; e. mengamankan barang milik daerah/aset daerah yang ada dalam persediaan; dan f. membuat laporan penerimaan, penyaluran, dan stok/persediaan barang milik daerah kepada SKPD. Bagian terakhir dalam suatu Satuan Perangkat Kerja Daerah yang baik terdapat suatu Biro/Bagian perlelengkapan yang sering disebut juga Pengurus Barang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :29 a. mencatat seluruh barang milik daerah/aset daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupum perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah; b. melakukan pencatatan barang milik daerah/aset daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan; 28

Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Opcit., Hal.178 29 Ibid., 179

c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan d. menyiapkan usulan pengahapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi. B.2. Siklus Pengelolaan Aset Daerah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyebutkan Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Aset Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pengahapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi semua yang disebutkan di atas namun ditambahkan dengan adanya pembinaan, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. 1. Tahap Pertama Perencanaan kebutuhan aset daerah dan penganggarannya Menurut Mardiasmo30, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) perlu melakukan pengawasan (monitoring) mengenai apakah aset (kekayaan yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah. Untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana, diperlukan suatu perencanaan yang baik agar sarana dan prasarana yang dibeli tidak menjadi barang rongsokan atau tidak dapat dimanfaatkan. Pada kenyataannya, pada masamasa yang lalu seringkali sarana dan prasarana 30

Dikutip dalam Artikel Manajemen Aset Daerah, Ibid.,

69

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus diadakan berdasarkan keinginan subjektif datinyang mengusulkan, bukan berdasarkan analisis kebutuhan organisasi. Apalagi dalam menyediakan sarana dan prasarana ada unsur “Politik Mercusuar“, lengkaplah sudah muncul permasalahan baru, terutama tidak akan tercapainya efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan undang-undang mengenai keuangan negara. a) Perencanaan Kebutuhan barang daerah dan penganggarannya Dalam suatu perencanaan kebutuhan aset daerah dan penggangarannya terdapat 2 (dua) bagian yang dibagi yaitu :31 1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan dan penganggaran barang milik daerah/aset daerah Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Mengenai perencanaan kebutuhan dan penggangaran bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang milik daerah/aset daerah.Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang daerah perlu adanya pemahaman dari seluruh pengelola barang milik daerah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan baik. Sarana dan prasarana merupakan bentuk alat yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan. Alat yang dimaksud dapat disebut sebagai aset atau barang yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan. Sebelum dilakukan penyusunan anggaran, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mengajukan anggaran belanja SKPD sesuai dengan plafon belanja yang diberikan. Dalam sistem perencanaan untuk pembelian aset/barang milik daerah, ada dua macam perencanaan yang harus dilakukan setiap tahun, yaitu perencanaan kebutuhan

aset/barang milik pemerintah daerah, dan perencanaan pemeliharaan aset/barang milik pemerintah daerah. Dari kedua macam perencanaan inilah yang paling berperan adalah SKPD.32 2. Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran dan Pemeliharaan Aset Daerah Pemerintah daerah adalah organisasi yang sangat dinamis dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintah daerah harus melayani kebutuhan masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta kewenangan lain guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan penyediaan kebutuhan administrasi kependudukan. Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 33memberikan kewenangan-kewenangan meliputi ; bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pekerjaan umum, pelayanan pertanahan, perpustakaan, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan dan statistik, dan lain-lain yang berhubungan dengan barang milik daerah/aset daerah yang berwujud maupun tidak berwujud. Dengan banyaknya kewenangan yang harus dipikul oleh pemerintah daerah, maka kebutuhan aset daerah untuk melayani kewenangan tersebut sangat banyak 2. Tahap Kedua Pengadaan Aset Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dalam BAB IV, Pasal 12 tentang Pengadaan34 menjelaskan bahwa Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah35, menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan 32

Ibid.,Hal. 40 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 34 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 BAB IV Pengadaan Pasal 12 35 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 33

31

Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2010, Opcit.,Hal. 179

70

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Pemgadaan barang daerah juga harus mengikuti ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Pada saat pembelian harus ada dokumen transaksi yang jelas mengenai tanggal transaksi, jenis aset dan spesifikasinya, dan nilai transaksi.36 3. Tahap Ketiga Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Aset Daerah Penyimpanan dan penyaluran barang merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah/aset daerah. Oleh karena itu, penerimaan barang milik daerah harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara. Penyimpanan barang memerlukan ketelitian. Penyimpanan dan penempatannya di gudang. Misalnya, harus disesuaikan dengan sifat barang. Sedangkan penyaluran dapat dilakukan sesuai dengan rencana penggunaan untuk memenuhi kebutuhan dalam 37 penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. a) Penerimaan Aset Daerah Setelah pengadaan, kegiatan selanjutnya adalah penerimaan barang. Tentu saja, cara memperoleh barang akan mempengaruhi dokumen yang diperlukan untuk tertib administrasi pengelolaan. Penerimaan barang milik daerah yang diperoleh dari hasil pengadaan pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara. Dalam pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah/aset daerah, diperlukan ketelitian sehingga kita bisa meminimalisasi adanya barang yang rusak. Oleh karena itu kegiatam penyimpanan barang harus disesuaikan dengan sifat dan jenis barang, sehingga hal ini mempengaruhi penempatan barang pada gudang penyimpanan.

36

Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, 2010, Opcit.,Hal. 152 Vincent3.wordpress.com, Artikel Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, 30 Oktober 2012 (diakses tanggal 4 Februari 2015) 37

tahapan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah/aset daerah untuk barang bergerak. a. Proses ini diawali dengan penyedia barang mengirimkan barang. Disinilah proses penerimaan barang berlangsung. Barang yang diterima akan diperiksa, dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Baeang oleh Panitia Pemeriksa Barang. b. Barang diterima oleh penyimpan barang. Selanjutnya penyimpan barang memiliki kewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah/aset daerah,yaitu menyimpan dalam gudang/tempat penyimpanan serta mencatatnya dalam Kartu Barang Gudang. c. Pengurus Barang akan mencatat dalam KIB dan KIR. Disini kegiaan penatausahaan barang mulai dilakukan. b) Penyimpanan Aset Daerah Setelah diterima, selanjutnya barang harus disimpan dalam gudang. Kegiatan penyimpanan barang daerah dilaksanakan dalam rangka pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan. Ini perlu dilakukan agar permintaan barang dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Kegiatan yang terkait dengan penyimpanan barang milik daerah adalah :38 a. Menyimpan, mengatur, merawat dan menjaga keutuhan barang dalam gudang/ruang penyimpanan agar dapat dipergunakan sesuai dengan rencana secara tertib, rapi dan aman. b. Menyelenggarakan administrasi penyimpanan/pergudangan atas semua barang yang ada di dalam gudang. c. Melakukan opname fisik secara berkala ataupun insidental terhadap barang persediaan yang ada di dalam gudang serta membuat laporan secara berkala atas persediaan barang yang ada di gudang. Kegiatan ini dilakukan oleh penyimpan barang. Penyimpan barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik 38

Ibid.,Hal. 161

71

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus daerah yang diangkat oleh pengelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggungjawab kepada pengelola melalui atasan langsungnya. 4. Tahap Keempat Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, persoalan yang sering muncul dalam penggunaan barang milik daerah/aset daerah adalah penggunaan yang tidak sesuai tupoksi dan terjadinya inefisiensi. Persoalan ini dapat disebabkan karena barang berlebih dan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan. Pelanggaran tersebut sering disebabkan oleh kurang pahamnya pengguna aset terhadapt ketentuan. a) Penggunaan Aset Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 200739 yang dimaksud dengan penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tuposi SKPD yang bersangkutan. Kriteria penggunaan barang daerah, adalah status penggunaan barang milik daerah/aset daerah berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada penguasa/kuasa pengguna barang sesuai dengan tupoksi SKPD yang bersangkutan. Dalam konteks pengelolaan barang milik daerah/aset daerah, istialh penggunaan barang berbeda dengan istilah pemanfaatan barang. Pemanfaatan barang milik daerah/aset daerah adalah pendayagunaan barang yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, dengan tidak mengubah status kepemilikan. b) Penatausahaan Aset Daerah 39

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

72

Penatausahaan barang milik daerah harus didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku untuk tujuan mengarahkan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Untuk diperlukan oedoman dan acuan yang jelas dalam melaksanakan tugas, agar tugas dapat dilaksanakan secara tepat dan tidak menimbulkan kerugian.40 Penatausahaan barang milik daerah/aset daerah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset daerah dan selanjutnya diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Pengertian penatausahaan barang milik daerah/aset daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah/aset daerah yang harus dicatat dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang. Daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan daftar barang milik daerah/aset daerah oleh pengelola barang. c) Pemanfaatan Aset Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tupoksi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam pemanfaatan barang milik daerah mencakup beberapa hal yaitu :41 pendayagunaan barang milik daerah, barang milik daerah yang dimanfaatkan tidak dipergunakan untuk melaksanakan tupoksi SKPD, bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan serah guna bangun, pemanfaatan barang milik daerah tidak boleh mengubah status kepemilikan. 40

Riris, Aset Daerah, http;//asetdaerah.wordpress.com (diakses 17 Februari 2012) 41 Dadang Suwanda, Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda, Penerbit PPM, Jakarta, 2013, Hal. 239

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus Maksud dan tujuan pemanfaatan barang milik daerah/aset daerah adalah mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah, meningkatkan penerimaan daerah, yaitu memberikan sumbangan terhadap PAD, mengurangi beban APBD dalma hal biaya pemeliharaan, dan mengurangi penyerobotan dari pihak yang bertanggungjawab.42 Bentuk-bentuk pemanfaatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedomana Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ada 5 yaitu : 1. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan tunai. Sejalan dengan upaya peningkatan penerimaan/pendapatan daerah, maka pemanfaatan bentuk penyewaan ini akan memberikan hasil/imbalan berupa uang tunai bagi daerah. 2. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. Salah satu tujuan dari pemanfaatan barang milik daerah adalah optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah yang menggangur. 3. Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lain. 4. Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 5. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan caran 42

Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Daerah, 2010, Opcil.,Hal. 237

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah pembangunan diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 5. Tahap Kelima Pengamanan, Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan & Pemindahtanganan Barang Milik Daerah/Aset Daerah a) Pengamanan Barang & Pemeliharaan Aset Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengamanan dan pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Doli Siregar 43 mengatakan bahean legal audit, merupakan suatu ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan atau pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang lemah, aset yang dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor. Pengamana administrasi meliputi kegiatan pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang, dan Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. Pemeliharaaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.44 Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit 43

Doli Siregar, Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hal. 45 44 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, 2010, Opcit., Hal, 209

73

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus pemakaian, tanpa mengubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapau pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. b) Penilaian Aset Daerah Penilaian merupakan terjemahan dari istilah appraisal dan valuation. Istilah appraisal lebih banyak digunakan di Amerika Serikat, sedangkan valuation dan valuers biasa di pakai di Inggris dan negara anggota persemakmuran, jadi penilaian pada dasarnya merupakan estimasi atau opini, walaupun didukung oleh alasan atau analisis rasional. Penilaian pada prinsipnya merupakan suatu proses indikasi melalui suatu pengetahuan atau metode tertentu terhadap suatu objek suatu kepentingan atau tujuan tertentu. Penilaian merupakan ilmu praktis yang bersifat multidisplin.45 Penilaian barang milik daerah/aset daerah perlu dibedakan dengan penilaian pada umumnya. Penilaian barang milik daerah merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan seorang penilai untuk mendapatkan estimasi nilai suatu barang milik daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Seiring dengan bertambahnya barang milik daerah setip tahun, maka jenis/macam barang milik daerah/aset daerah yang diperoleh daerah menjadi sangat beragam dan terus berkembang. c) Penghapusan & Pemindahtanganan terhadap Aset Daerah Penghapusan merupakan proses terakhir dari daur hidup pengelolaan barang milik daerah/aset daerah. Jika dianalogikan dengan karier pegawai, penghapusan sama dengan 45

Arief Prima, Penilaian Properti Berbasis Nilai Pasar Berdasarkan Standar Penilai Indonesia (SPI) Pada Perusahaan Appraisal : Studi Kasus PT. Soeparjono Artha Penilai Kantor Cabang Surabaya, 2000, Hal. 66

74

tahap pensiun seseorang dari instansi/perusahaan tempatnya bekerja. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, penghapusan adalah tindakan mengahpus barang dari daftar inventaris barang milik daerah/aset daerah dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang. Surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah merupakan persetujuan yang membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaanya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum maksud dan tujuan dari penghapusan barang milik daerah adalah menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar, mengurangi penggunaan tempat penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai dan kadaluarsa, mengurangi beban dalam penatausahaan barang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, yang dimaksud dengan istilah pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah/aset daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Alasan dari pemimdahtanganan apabila tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan sesuai dengan tupoksi instansi pengguna, harus diserahkan kepada Gubernur/bupati/walikota selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah Fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting menjamin kelancaran pengelolaan barang milik daerah, Menurut Siregar46 mengatakan pengawasan dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan aset sering menjadi permasalahan dalam pemerintahan daerah saat ini. Dalam hal ini peran masyarakat, DPRD dan auditor internal 46

Doli Siregar, 2004, Opcit., Hal.67

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus sangat penting. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset. Secara umum, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut :Pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi, Pengendalian melalui pemantauan dan investigasi. 3.1. Pembinaan terhadap Pengelolaan Aset Daerah Pembinaan barang milik daerah/aset daerah adalah usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna. Pedoman merupakan acuan cara tindak dari pejabat/pelaksana pengelolaan/pengurusan barang milik daerah. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahan pengelolaan. Bimbingan biasanya dilakukan dengan sosialisasi atau workshop dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan pelatihan sangat efektif untuk bimbingan yang bersifat teknis. Setelah peserta diberi pembinaan dalam bentuk pelatihan masih diperlukan supervisi, dengan adanya supervisi dapat diketahui lebih dini apabila terjadi ketidaktepatan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.47 Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik negara/daerah sedangkan Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah. Demikian juga di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota melakukan pembinaan dengan menetapkan Perda tentang Pengelolaan Barang mikik daerah pada kabupaten/kota yang dipimpinnya. 3.2. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Aset Daerah

terhadap

Secara umum pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sondang P Siagian 48 mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamat pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan aset daerah merupakan fungsi kontrol terhadap proses dan produk (hasil) kegiatan pekerjaan pengadaan dan pemeliharaan. Pengawasan juga mencerminkan kinerja dari satuan kerja/instansi yang bersangkutan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (good government). Tujuan dari pengawasan itu sendiri sebetulnya adalah mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik negara. Untuk itu sebagai pengawas mereka harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang prosedur pemilihan penyedia dan persyaratan serta cara mengevaluasi dini. 3.3. Pengendalian terhadap Pengelolaan Aset Daerah Sebelum membahas tentang pengendalian barang milik daerah, perlu disampaikan dulu tentang pengendalian internal pemerintah yang merupakan induk dari pengendalian di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah, dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Internal Pemerintah49, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelapran keuangan, pengamanan 48

47

Dadang Suwanda, Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda, 2014, Opcit.,Hal. 400

Sondang P. SIagian, Sistem Informasi Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2006,Hal.35 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

75

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Beranjak dari kondisi di atas, maka pengendalian internal pemerintah daerah sangat penting. Pengendalian merupakan komponen penting dalam pengelolaan barang milik daerah/asaet daerah dan menjadi pijakan operasional pengelolaan barang mili daerah/aset daerah yang baik dan benar. Pengendalian barang milik daerah/aset daerah yang efektif dapat membantu menjaga barang milik negara, menjamin tersedianya laporan yang dapat dipercaya. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 4. Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Kelalaian Pengelolaan Aset Daerah Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah/aset daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa, penggna dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi TGR) karena yang karena perbuatannya merugikan daerah.50Dalam peraturan sebelumnya, istilah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dikenal dengan Tuntutan Ganti Rugi dikenal dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Setiap kerugian pemerintah daerah yang timbul akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah/aset daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi dengan peraturan perundang-undangan. Bagi setiap pihak atau pihak-pihak yang rugi dengan peraturan perundang-undangan. Bagi setiap pihak atau pihak-pihak yang mengakibatkan 50

Chabib Soleh & Herus Romansjah, Pengelolaan Aset Daerah dan Keuangan Daerah, 2010,Opcit., Hal. 246

76

kerugian daerah disebut dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terjadinya kerugian daerah dapat diketahui oleh kepala daerah melalui laporan, baik yang merupakan laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan maupun laporan kepala SKPD yang membawahi pejabat/pegawai, penyimpan dan/atau pengurus barang yang bersangkutan. 5. Upaya Optimalisasi Penggunaan Aset Daerah Dalam usaha pengoptimalisasian penggunaan aset daerah perlu adanya birokrasi pemerintahan di Sulawesi Utara dan adanya isuisu strategis dalam pengelolaan kekayaan/aset daerah, birokrasi merupakan suatu sistem yang telah tumbuh sejak beberapa dekade yang lalu. Ada birokrasi pemerintahan, ada juga birokrasi perusahaan. Apa yang dimaksud dengan birokrasi? Birokrasi berasal dari bahas Perancis “bureau“ 51yang berarti kantor. Konsep birokrasi sebenarnya mengaplikasikan prinsip-prinsip untuk memperbaiki efisiensi administrasi. Namun demikian, sering kali ditemui beberapa penerapan birokrasi dalam organisasi menimbulkan efek yang tidak baik, karena timbul masalah administrasi yang kompleks danruwet dalam organisasi yang besar seperti organisasi pemerintahan. Akan tetapi, birokrasi tidak dibatasi hanya pada organisasi pemerintahan saja, organisasi di luar pemerintah juga dapat disebut birokrasi.52 Adapun strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah yang disampaikan chabib soleh53 yaitu : 1. Identifikasi dan Inventarisasi Nilai dan Potensi Daerah, pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik saat dikuasai maupun berupa potensi yang belum dikuasai ataupun dimanfaatkan, untuk itu 51

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia-Jerman Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, Jakarta, 2005 52 M. Yusuf, 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah menuju Pengelolaan Daerah Terbaik, Salemba 4, Jakarta, 2010, Hal, 133 53 Chabib Soleh & Heru Rosmansjah, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 2010, Opcit., Hal. 170

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus pemerintah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi daerah. 2. Perlunya Sistem Informasi Manajemen Aset, untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transaparansi kebijakan, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambil keputusan 3. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset Darah, pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus (miss management), kehilangan dan tidak termanfaatkan (iddle). Untuk meningkatkan fungsi pengawasan oleh masyarakat dan DPRD tersebut harus mennghasilkan feedback bagi pemerintah 4. Keterlibatan Jasa Penilai (Appraisail), peran dari jasa penilai dalam pengelolaan aset daerah antara lain adalah identifikasi dan inventarisasi aset daerah, memberi informasi mengenai status hukum harta daerah, penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud, analisis investasi dan set-up invenstasi/pembiayaan, dan oemberian konsultasi manajemen aset daerah. Menurut penulis, konsep tersebut pernah dipelajari hampir semua pejabat pemerintah daerah salah satunya di Sulawesi Utara, baik pada pendidikan kedinasan maupun lembaga pendidikan formal lainnya. Hasilnya telah terlihat, yaitu adanya perubahan ke arah itu. Sebagai salah satu contohnya, dalam model perencanaan pembangunan melalui Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, perencanaannya harus melibatkan masyarakat. Kemudian dalam hal reformasi pengelolaan keuangan negara, telah dikeluarkan paket Undang-undang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004) yang mengubah pendekatan penggangaran dari model penganggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja. Tuntutan pembaruan sistem keuangan tersebut adalah tercipta transparansi dan akuntabilitas publik.

Kemudian, reformasi sistem pemerintahan dan sentralistik menjadi desentralisasi. PENUTUP Secara umum kelima prinsip tersebut sudah kuat untuk dijadikan fondasi, Namun, pada nyatanya masih banyak terjadi penyimpanganpenyimpangan, bisa dilihat dari segi transparansi (keterbukaan) informasi aset daerah yang masih minim dan akuntabilitas publik yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh SKPD Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini pejabat daerah di Sulawesi Utara. Perlu dilakukan tinjauan kembali mengenai Prinsip-prinsip Pengelolaan Aset Daerah dengan menambahkan prinsip-prinsip pengelolaan aset daerah yang baru untuk mewujudkan tata kelola aset daerah yang baik, maka disarankan perlu diterapkan (i) Prinsip Ekonomis dan (ii) Prinsip Keadilan Aset yang dimiliki pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya, namun banyak terbengkalai dan tidak dilaporkan keadaannya, itu disebabkan oleh belum dilakukan inventarisasi seluruh aset daerah yang sesuai dengan ketentuan dan terdapat beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang (secara tidak langsung oleh berbagai pihak, adanya ketidakjelasan status kepemilikan atas beberapa jenis aset, seperti tanah, jalan, jembatan dan sebagainya dan lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah di Sulawesi Utara. Permasalahan tersebut mencerminkan tugas dan wewenang dari SKPD belum dijalankan secara maksimal. Agar pelaksanaan mekanisme pengelolaan aset daerah Provinsi Sulawesi Utara berjalan dengan baik aset daerah harus memperhatikan setiap tahap pengelolaan aset daerah dan beban tugas yang diberikan undang-undang kepada Kepala Satuan Kerja Daerah harus dilaksanakan sebaik mungkin dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang ada hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan sinkronisasi pertanggungjawaban dan tugas wewenang DAFTAR PUSTAKA

77

Lex et Societatis, Vol. III/No. 2/Mar/2015/Edisi Khusus Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Fokus Media, Bandung, 2010. Darise Nurlane, Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks, Jakarta, 2009. Djaenuri Aries , Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Ghalia Indonesia, 2012 Kaho Josef Riwu, Analisis hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, Center for Politics and Government Fisipol UGM, Yogyakarta, 2007. Karianga Hendra, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, PT Alumni, Bandung, 2011. Kuncoro Mudrajad, Otonomi & Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang), Erlangga, Jakarta, 2004 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta, 2010. Prima Arief , Penilaian Properti Berbasis Nilai Pasar Berdasarkan Standar Penilai Indonesia (SPI) Pada Perusahaan Appraisal : Studi Kasus PT. Soeparjono Artha Penilai Kantor Cabang Surabaya, 2000. Raharjo Satjipto , Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986. Siregar Doli, Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. SIagian Sondang P. , Sistem Informasi Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2006. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, BPFE, Yogyakarta, 2000 Sutedi Adrian, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Suwanda Dadang , Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda, Penerbit PPM, Jakarta, 2013. Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia-Jerman Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, Jakarta, 2005 Rosidin Utang, Otonomi daerah dan Desentralisasi, Pustaka Setia, Bandung, 2010. Yani Ahmad, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

78

Yusuf Muhammad , 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah menuju Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik, Salemba 4, Jakarta, 2010 Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 BAB IV Pengadaan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Aset Daerah Sumber-Sumber Internet www.p2kp.org, Pemberdayaan Masyarakat dan Prinsip Partisipasi, 12 April 2007, Medan. Vincent3.wordpress.com, Artikel Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, 30 Oktober 2012 (diakses tanggal 4 Februari 2015) Riris, Aset Daerah, http;//asetdaerah.wordpress.com (diakses 17 Februari 2012) www.amirhamzahblogspot.com, Barang Milik Daerah. (diakses tanggal 5 Desember 2014)