Edisi Buku Saku. Memahami Gratifikasi

Buku Saku

Memahami Gratifikasi

Edisi 2014

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIREKTORAT GRATIFIKASI KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN

BUKU SAKU MEMAHAMI GRATIFIKASI “Gratifikasi adalah AKAR dari Korupsi” Tim Doni Aida

Wahyu Dewantara Susilo Annisa Nugrahani Diterbitkan oleh: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Cetakan kedua, 2014 Direktorat Gratifikasi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan 12920 Telp. (021) 2557 8440, Faks (021) 529 21230 email : [email protected] e-modul : www.kpk.go.id/gratifikasi

Penulis: Muhardiansyah Ratna Zulaiha

Buku Saku Memahami Gratifikasi

Kata Pengantar Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer di masyarakat dan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu korupsi. Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: i) kerugian keuangan Negara; ii) suapmenyuap; iii) penggelapan dalam jabatan; iv) pemerasan; v) perbuatan curang; vi) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan vii) gratifikasi. Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang tersebut di atas. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika. Meskipun sudah diterangkan di dalam undangundang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini. Dengan latar belakang rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia atas gratifikasi yang dianggap suap sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisiatif untuk menerbitkan Buku Saku Memahami Gratifikasi. Diharapkan buku saku ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memahami definisi dan konsep gratifikasi serta mengetahui harus bersikap bagaimana apabila berhadapan dengan gratifikasi.

Jakarta, 2014 Salam Anti Korupsi,

Pimpinan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

iii


Daftar Isi Kata Pengantar.................................................................................... Daftar Isi............................................................................................... Pendahuluan ....................................................................................... Apa yang Dimaksud dengan Gratifikasi ?........................................... Landasan Hukum Tentang Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi............................................................................. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi............................................................................. 3. Kategori Gratifikasi............................................................. 4. Penerima Gratifikasi yang Wajib Melaporkan Gratifikasi 5. Konsekuensi Hukum dari Tidak Melaporkan Gratifikasi yang Diterima...................................................................

iii iv 1 3 3

3

4 5 6 11

Mengapa Gratifikasi yang Diberikan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Perlu Diatur Dalam Suatu Peraturan ?............. 1. Perkembangan Praktik Pemberian Hadiah......................... 2. Konflik Kepentingan dalam Gratifikasi................................. Bilamana Gratifikasi Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Korupsi ?...... Bagaimana Mengidentifikasi Gratitifikasi yang Dianggap Suap ?......... 1. Pertanyaan Reflektif Untuk Menentukan Sikap Menerima atau Menolak Gratifikasi...................................................... 2. Perbedaan Gratifikasi Dianggap Suap dan Tidak Dianggap Suap ...................................................................

12 12 13 15 16 18 19

Jika Saya Menerima Gratifikasi Apa yang Harus Saya Lakukan ?....... Apa Saja yang Harus Saya Lakukan dan Siapkan dalam Melaporkan Gratifikasi yang Dianggap Suap ?..................................... Apa yang Dilakukan oleh KPK pada Laporan Saya Setelah Laporan Diserahkan dan Diterima Secara Resmi ?............................................  Alur Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.....................

21

Perlindungan Pelapor .................................................................... Penjelasan Gratifikasi yang Perlu dan Tidak Perlu Dilaporkan Menurut Surat Edaran KPK No. B-143/01- 13/01/2013.................... Penerapan Pasal Gratifikasi.......................................................... Pemberi Gratifikasi.........................................................................  Pertanyaan Reflektif Untuk Memutuskan Memberikan atau Tidak Memberikan Gratifikasi...................................... Gratifikasi Menurut Pandangan Agama......................................... Batasan Gratifikasi di Berbagai Negara......................................... Referensi Gratifikasi.......................................................................

24


21 22 23

25 26 28 28 29 30 33

iv


Contoh-contoh kasus gratifikasi Contoh 1......................................................................................... Pemberian Pinjaman Barang dari Rekanan secara cuma-Cuma Contoh 2......................................................................................... Pemberian Tiket Perjalanan oleh Rekanan untuk Keperluan Dinas/Pribadi secara cuma-Cuma Contoh 3......................................................................................... Pemberian Tiket Perjalanan oleh Pihak Ketiga untuk Keperluan Dinas/Pribadi secara cuma-Cuma Contoh 4......................................................................................... Pemberian Insentif oleh BUMN/BUMD Kepada Pihak Swasta karena Target Penjualannya Berhasil Dicapai Contoh 5......................................................................................... Penerimaan Honor sebagai Narasumber dalam Suatu Acara Contoh 6......................................................................................... Pemberian Sumbangan oleh Instansi Pemerintah dalam Acara Khusus Contoh 7......................................................................................... Pemberian Barang (Suvenir, Makanan, dll) oleh Kawan Lama atau Tetangga Contoh 8......................................................................................... Pemberian oleh Rekanan melalui Pihak Ketiga Contoh 9......................................................................................... Pemberian Hadiah atau Uang sebagai Ucapan Terima Kasih atas Jasa yang Diberikan Contoh10......................................................................................... Pemberian Hadiah atau Uang oleh Debitur kepada Pegawai Bank BUMN/BUMD Contoh 11........................................................................................ Pemberian Cash Back kepada Nasabah oleh Bank BUMN/BUMD Contoh 12........................................................................................ Pemberian Fasilitas Penginapan oleh Pemda Setempat pada Saat Kunjungan di Daerah Contoh 13........................................................................................ Pemberian Sumbangan/Hadiah Pernikahan Contoh 14 ....................................................................................... Pemberian kepada Pensiunan Contoh 15........................................................................................ Hadiah karena Prestasi


35 36

37

39

41 41

42

43 44

45

46

47

48 48 50

v


Pendahuluan Pada tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam UndangUndang yang baru ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasalpasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam amademen ini juga, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 12B. Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih mengangap bahwa memberi hadiah (baca: gratifikasi) merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat „kohesi sosial‟ dalam suatu masyarakat maupun antarmasyarakat bahkan antarbangsa. Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti: Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat? Apakah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum? Apa saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan? Jika istri seorang Penyelenggara Negara dari suatu lembaga di Indonesia menerima voucher berbelanja senilai Rp. 2 juta, yang merupakan pemberian dari seorang pengusaha ketika istri yang bersangkutan tersebut berulang tahun, apakah voucher tersebut termasuk gratifikasi dianggap suap? Istri seorang penyelenggara negara berada dalam kondisi ini apa yang harus diperbuat? Apakah pemberian seperti ini harus dilaporkan kepada KPK?


1


Dalam kasus lain, Pimpinan suatu lembaga penegak hukum, menerima parsel pada perayaan Idul Fitri berupa kurma yang berasal dari Kerajaan X dan Perusahaan Y. Dari kedua pihak tersebut tidak ada satu pun yang sedang memiliki perkara di lembaga penegak hukum yang dipimpin pejabat tersebut. Apakah pejabat tersebut harus melaporkan kepada KPK terhadap penerimaan parsel tersebut? Apakah benar pejabat negara dilarang menerima parsel pada hari raya keagamaan? Kasus yang paling jamak terjadi adalah pengguna layanan memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih kepada petugas layanan misalnya dalam pengurusan KTP, IMB, IUP, SIM, dll karena pengguna layanan mendapatkan pelayanan yang baik (sesuai prosedur) dari petugas sehingga KTP dapat selesai tepat waktu. Apakah pemberian pengguna layanan kepada petugas termasuk pemberian yang dilarang? Apa yang harus dilakukan pengguna layanan dan petugas pembuat KTP? Pertanyaan-pertanyaan ini hanyalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat. Dengan latar belakang inilah KPK sebagai insitusi yang diberi amanat oleh Undang-Undang untuk menerima laporan penerimaan gratifikasi dan menetapkan status kepemilikan gratifikasi, berkewajiban untuk meningkatkan pemahaman penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat mengenai korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Buku Saku Memahami Gratifikasi ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih baik bagi penyelenggara negara dan pegawai negeri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengenai gratifikasi yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Buku Saku ini juga memaparkan tentang peran KPK sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkan aturan tersebut. Contoh-contoh kasus gratifikasi yang sering terjadi juga diuraikan dalam buku ini, dengan disertai analisis mengapa suatu pemberian/hadiah tersebut bersifat tidak dianggap suap atau dianggap suap, serta sikap yang harus diambil (dalam hal ini penyelenggara negara dan pegawai negeri) ketika berada dalam situasi tersebut

2



Apa yang Dimaksud dengan Gratifikasi? Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa: “Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”. Apabila dicermati penjelasan pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentukbentuk gratifikasi. Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifkasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja. Uraian lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian selanjutnya.

Landasan Hukum Tentang Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Pengaturan tentang gratifikasi berdasarkan penjelasan sebelumnya diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri. melalui pengaturan ini diharapkan penyelenggara negara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Secara khusus gratifikasi ini diatur dalam: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1.

Pasal 12B: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:


3


a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika. Pasal 12C: 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. 4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 16: Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :


4


a)

Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. b) Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat : 1) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; 2) jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara; 3) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; 4) uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan 5) nilai gratifikasi yang diterima Penjelasan pasal 16 menyebutkan bahwa Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Kategori Gratifikasi Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu Gratifikasi yang Dianggap Suap dan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yaitu: 1. Gratifikasi yang Dianggap Suap Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh Gratifikasi yang dianggap suap dapat dilihat pada Contoh 1, 2 dan 3 di halaman 35-37. 2. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap. Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kawajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


5


Kegiatan resmi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya dikenal dengan Kedinasan. Dalam menjalankan kedinasannya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sering dihadapkan pada peristiwa gratifikasi sehingga Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap dapat dibagi menjadi 2 sub kategori yaitu Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang terkait kedinasan dan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang Tidak Terkait Kedinasan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang terkait dengan Kegiatan Kedinasan meliputi penerimaan dari: a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima 3. Penerima Gratifikasi yang Wajib Melaporkan Gratifikasi Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh Penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 1.

Penyelenggara Negara a. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999).

Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU No. 28 tahun 1999 di atas menguraikan jabatan-jabatan lain yang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu meliputi:


6


1.

2. 3. 4. 5. 6.

7.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara. Saat ini berdasarkan Amandemen ke-4 Undangundang Dasar 1945 tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara. Institusi yang dimaksud disini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku antara lain: 1)

2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

b.

Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan bendaharawan proyek. Dalam konteks kekinian, Pejabat Pembuat Komitmen, Pantia Pengadaan, Panitia Penerima Barang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara

Penjelasan Pasal 11 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menambahkan jabatan lain yang masuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pejabat Negara lain yang juga termasuk kualifikasi sebagai Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara yaitu:


7


1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; Gubernur dan wakil gubernur; Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan untuk menentukan sebuah jabatan termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara adalah:  UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;  UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2.

Pegawai Negeri Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka (2) UU 31/1999: a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara. b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada perluasan definisi pegawai negeri menurut Pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu (PAF Lamintang, 2009:89):


8


(1)

(2)

(3)

c. d.

e.

Termasuk dalam pengertian pegawai negeri, yakni semua orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang karena lain hal selain karena suatu pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang diadakan oleh atau atas nama Pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dari suatu dewan pengairan dan semua pimpinan orang-orang pribumi serta pimpinan dari orang-orang Timur Asing yang dengan sah melaksanakan kekuasaan mereka. Termasuk dalam pengertian pegawai negeri dan hakim, yakni para wasit; termasuk dalam pengertian hakim, yakni mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif, berikut para ketua dan para anggota dari dewan-dewan agama. Semua orang yang termasuk dalam Angkatan Bersenjata itu juga dianggap sebagai pegawai-pegawai negeri.

orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang ini memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar,pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea

.


9


Putusan pengadilan 1. Arrest Hoge Raad tertanggal 30 Januari 1911, W.9149 dan 25 Oktober 1915, NJ 195 halaman 1205 W.9861 secara umum menjelaskan sebagai berikut: Pegawai negeri ialah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pekerjaan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat perlengkapannya. Pegawai negeri bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh undangundang telah dikaitkan dengan pangkat seseorang pegawai negeri. 2. Arrest Hoge Raad tertanggal 18 Oktober 1949, NJ 1950 No. 177 Seorang yang mengadakan perjanjian kerja dapat merupakan seorang pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam Pasal 209 KUHP, karena ketentuan ini menyatakan dapat dipidananya tindakan-tindakan yang menghambat lancarnya pekerjaan dari alat-alat negara, walaupun perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis. 3. Arrest Hoge Raad tertanggal 2 November 1925, NJ 1925 halaman 1254, W. 11471 Walaupun sebuah perusahaan gas dapat dijalankan oleh seorang swasta, tetapi perusahaan tersebut tetap termasuk dalam rumah tangga pemerintah daerah dan tugas untuk menjalankan perusahaan itu tetap termasuk dalam tugasnya yang bersifat hukum publik. Untuk maksud tersebut kekuasaan umum itu dapat menerima orang-orang untuk bekerja berdasarkan perjanjian kerja menurut hukum perdata. Direktur dari suatu pabrik gas yang diangkat oleh Dewan, dan yang perintahperintahnya telah diatur oleh Dewan dan menurut Dewan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk pemerintah daerah dengan pihak-pihak ketiga, ia mempunyai pekerjaan yang bersifat umum. Ia mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas yang bersifat hukum publik dari pemerintah daerah. 4. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Oktober 1953 telah membenarkan perluasan defenisi Pegawai Negeri dengan menyatakan: Seorang Anggota DPR menurut makna Pasal 92 KUHP adalah seorang Pegawai Negeri, yang dapat dituntut karena melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 418 dan Pasal 419 KUHP Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Kr/1962 tanggal 1 Desember 1962 dengan terdakwa R. Komisi Pemberantasan Korupsi

10


5.

Moetomo Notowidigdo, Direktur Percetakan R.I. Yogyakarta. Pasal 92 KUHP tidak memberi penafsiran mengenai siapakah yang harus dianggap sebagai pegawai negeri, tetapi memperluas arti pegawai negeri sedangkan menurut pendapat Mahkamah Agung yang merupakan pegawai negeri ialah setiap orang yang diangkat oleh Penguasa yang dibebani dengan jabatan Umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau bagian-bagiannya. Terdakwa diangkat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3. Konsekuensi Hukum Dari Tidak Melaporkan Gratifikasi yang Diterima Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis samadengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


11


Mengapa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri perlu diatur dalam suatu peraturan? Gratifikasi saat ini diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut adalah beberapa gambaran yang dapat digunakan pembaca untuk lebih memahami mengapa gratifikasi kepada penyelenggara negara dan pegawai negeri perlu diatur dalam suatu peraturan. 1. Perkembangan Praktik Pemberian Hadiah perkembangan praktik terkini pemberian hadiah di Indonesia diungkapkan oleh Verhezen (2003), Harkristuti (2006) dan Lukmantoro (2007). Verhezen dalam studinya mengungkapkan adanya perubahan mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat jawa modern yang menggunakan hal tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan bagi pegawai-pegawai pemerintah dan elit-elit ekonomi. Pemberian hadiah (Gratifikasi) dalam hal ini berubah menjadi cenderung ke arah suap. Dalam konteks budaya Indonesia dimana terdapat praktik umum pemberian hadiah pada atasan dan adanya penekanan pada pentingnya hubungan yang sifatnya personal, budaya pemberian hadiah menurut Verhazen lebih mudah mengarah pada suap. Penulis lain, Harkristuti (2006) terkait pemberian hadiah mengungkapkan adanya perkembangan pemberian hadiah yang tidak ada kaitannya dengan hubungan atasan-bawahan, tapi sebagai tanda kasih dan apresiasi kepada seseorang yang dianggap telah memberikan jasa atau memberi kesenangan pada sang pemberi hadiah. Demikian berkembangnya pemberian ini, yang kemudian dikembangkan menjadi „komisi‟ sehingga para pejabat pemegang otoritas banyak yang menganggap bahwa hal ini merupakan „hak mereka‟. Lukmantoro (2007) disisi lain membahas mengenai praktik pengiriman parsel pada saat perayaan hari besar keagamaan atau di luar itu yang dikirimkan dengan maksud untuk memuluskan suatu proyek atau kepentingan politik tertentu sebagai bentuk praktik politik gratifikasi. Catatan-catatan diatas paling tidak memberikan gambaran mengenai adanya kecenderungan transformasi pemberian hadiah yang diterima oleh pejabat publik. Jika dilihat dari kebiasaan, tradisi saling memberi-menerima tumbuh subur dalam kebiasaan masyarakat. Hal ini sebenarnya positif sebagai bentuk solidaritas, gotong royong dan sebagainya. Namun jika praktik diadopsi oleh sistem birokrasi, praktik positif tersebut berubah menjadi kendala di dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Komisi Pemberantasan Korupsi

12


Pemberian yang diberikan kepada pejabat publik cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik, menciptakan ekonomi biaya tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan pada masyarakat. 2. Konflik Kepentingan dalam Gratifikasi Bagaimana hubungan antara gratifikasi dan pengaruhnya terhadap pejabat publik? Salah satu kajian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009) mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Situasi yang menyebabkan seseorang penyelenggara negara menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan merupakan salah satu kejadian yang sering dihadapi oleh penyelenggara negara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah: 1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa Kepentingan terseamar (vested interest) dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu; 2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara; 3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi; 4. dan lain-lain. Penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan. Banyak yang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja, tetapi pemberian tersebut patut diwaspadai sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi

13


Konflik Kepentingan yang Dapat Timbul dari Gratifikasi yang Diberikan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi (misalnya: pemberi kerja-penerima kerja, atasan-bawahan dan kedinasan) dapat terpengaruh dengan pemberian tersebut, yang semula tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap kewenangan dan jabatan yang dimilikinya menjadi memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya gratifikasi. Pemberian tersebut dapat dikatakan berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat yang bersangkutan. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi tersebut, penyelenggara negara atau pegawai Negeri harus membuat suatu declaration of interest untuk memutus kepentingan pribadi yang timbul dalam hal penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya untuk kemudian ditetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh KPK, sesuai dengan pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.


14


Bilamana Gratifikasi Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Korupsi? Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: ... ” Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak benar bila Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah melarang praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di Indonesia. Sesungguhnya, praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat tidak dilarang tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah rambu tambahan yaitu larangan bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk menerima gratifikasi yang dapat dianggap suap. Pembahasan “Bagaimana Mengidentifikasi Gratifikasi yang Dilarang (Dianggap suap)?” akan diberikan lebih lanjut pada bagian lain dalam buku ini.


15


Bagaimana Mengidentifikasi Gratifikasi yang Dianggap Suap ? Untuk memudahkan pembaca memahami apakah gratifikasi yang diterima termasuk suatu pemberian hadiah yang dianggap suap atau tidak dianggap suap, maka ilustrasi berikut dapat membantu memperjelas. Jika seorang Ibu penjual makanan di sebuah warung memberi makanan kepada anaknya yang datang ke warung, maka itu merupakan pemberian keibuan. Pembayaran dari si anak bukan suatu yang diharapkan oleh si Ibu. Balasan yang diharapkan lebih berupa cinta kasih anak, dan berbagai macam balasan lain yang mungkin diberikan. Kemudian datang seorang pelanggan, si Ibu memberi makanan kepada pelanggan tersebut lalu menerima pembayaran sebagai balasannya. Keduanya tidak termasuk gratifikasi dianggap suap. Pada saat lain, datang seorang inspektur kesehatan yang sedang inspeksi kualitas restorannya dan si Ibu memberi makanan kepada si inspektur serta menolak menerima pembayaran. Tindakan si Ibu menolak menerima pembayaran dan si Inspektur menerima makanan ini adalah gratifikasi dianggap suap karena pemberian makanan tersebut memiliki harapan bahwa inspektur itu akan menggunakan jabatan-nya untuk melindungi kepentingannya. Andaikan inspektur kesehatan tersebut tidak memiliki kewenang dan jabatan lagi, akankah si ibu penjual memberikan makanan tersebut secara cuma-cuma? Dengan adanya pemahaman ini, maka seyogyanya masyarakat tidak perlu tersinggung seandainya pegawai negeri/penyelenggara negara menolak suatu pemberian, hal ini dilakukan dikarenakan kesadaran terhadap apa yang mungkin tersembunyi di balik gratifikasi tersebut dan kepatuhannya terhadap peraturan perundangan. Bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang ingin mengidentifikasi dan menilai apakah suatu pemberian yang diterimanya cenderung ke arah gratifikasi dianggap suap/suap atau tidak dianggap suap, dapat berpedoman pada beberapa pertanyaan yang sifatnya reflektif sebagai berikut: Pertanyaan Reflektif untuk Mengidentifikasi dan Menilai apakah Suatu Pemberian Mengarah pada Gratifikasi Dianggap Suap atau Tidak Dianggap Suap

No 1

16

Pertanyaan Reflektif (Pertanyaan Kepada Diri Sendiri)

Jawaban atas Pertanyaan (Apakah Pemberian Cenderung ke Arah Gratifikasi Dianggap suap/Suap atau Tidak dianggap suap)

Apakah motif dari pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi kepada Anda?

Jika motifnya menurut dugaan Anda adalah ditujukan untuk mempengaruhi keputusan Anda sebagai pejabat publik, maka pemberian tersebut dapat dikatakan cenderung ke arah gratifikasi dianggap suap sebaiknya Anda tolak. Seandainya „karena terpaksa oleh keadaan‟ gratifikasi diterima, sebaiknya segera laporkan ke KPK atau jika ternyata Instansi tempat Anda bekerja telah memiliki kerjasama dengan KPK dalam bentuk Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) maka Anda dapat menyampaikannya melalui instansi Anda untuk kemudian dilaporkan ke KPK.



2

a. Apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan/ posisi setara dengan Anda atau tidak? Misalnya pemberian tersebut diberikan oleh bawahan, atasan atau pihak lain yang tidak setara secara kedudukan/posisi baik dalam lingkup hubungan kerja atau konteks sosial yang terkait kerja.

Jika jawabannya adalah ya (memiliki posisi setara), maka bisa jadi kemungkinan pemberian tersebut diberikan atas dasar pertemanan atau kekerabatan (sosial), meski demikian untuk berjaga-jaga ada baiknya Anda mencoba menjawab pertanyaan 2b. Jika jawabannya tidak (memiliki posisi tidak setara) maka Anda perlu mulai meningkatkan kewaspadaan Anda mengenai motif pemberian dan menanyakan pertanyaan 2b untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut.

b. Apakah terdapat hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis? Artinya terdapat kaitan berkenaan dengan/ menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang Anda miliki akibat posisi Anda saat ini seperti misalnya sebagai panitia pengadaaan barang dan jasa atau lainnya.

Jika jawabannya ya, maka pemberian tersebut patut Anda duga dan waspadai sebagai pemberian yang cenderung ke arah gratifikasi dianggap suap.

3

Apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang?

Jika jawabannya ya, maka sebaiknya pemberian tersebut Anda tolak dengan cara yang baik dan sedapat mungkin tidak menyinggung. Jika pemberian tersebut tidak dapat ditolak karena keadaan tertentu maka pemberian tersebut sebaiknya dilaporkan dan dikonsultasikan ke KPK untuk menghindari fitnah atau memberikan kepastian jawaban mengenai status pemberian tersebut.

4

Bagaimana metode pemberian dilakukan? Terbuka atau rahasia?

Anda patut mewaspadai gratifikasi yang diberikan secara tidak langsung, apalagi dengan cara yang bersifat sembunyi-sembunyi (rahasia). Adanya metode pemberian ini mengindikasikan bahwa pemberian tersebut cenderung ke arah gratifikasi dianggap suap.

5

Bagaimana kepantasan/kewajaran nilai dan frekuensi pemberian yang diterima (secara sosial)?

Jika pemberian tersebut di atas nilai kewajaran yang berlaku di masyarakat ataupun frekuensi pemberian yang terlalu sering sehingga membuat orang yang berakal sehat menduga ada sesuatu di balik pemberian tersebut, maka pemberian tersebut sebaiknya Anda laporkan ke KPK atau sedapat mungkin Anda tolak.

* Pertanyaan reflektif ini dapat digunakan untuk gratifikasi/pemberian hadiah yang diberikan dalam semua situasi, tidak terkecuali pemberian pada situasi yang secara sosial wajar dilakukan seperti: pemberian hadiah/gratifikasi pada acara pernikahan, pertunangan, ulang tahun, perpisahan, syukuran, khitanan atau acara lainnya.


17


Terkadang timbul suatu dilema berupa penerimaan hadiah dari salah seorang anggota keluarga dengan nilai yang cukup mahal namun pemberi yang merupakan anggota keluarga tersebut ternyata juga merupakan rekanan pada instansi si penerima. Berikut ini adalah pertanyaan reflektif yang dapat membantu mengatasi dilema tersebut;

Pertanyaan Reflektif Untuk Menerima atau Menolak gratifikasi Apakah Penerimaan Hadiah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

Ya. 1) Tolak atau 2) Laporkan Penerimaan Gratfikasi

Tidak

Apakah Penerimaan Hadiah bertentangan dengan Kode etik atau aturan internal


Tidak

Apakah Hadiah yang diberikan berupa uang atau yang mudah diuangkan


Tidak

Apakah Penerimaan Hadiah berhubungan dengan agenda/keputusan penting yang berhubungan dengan pemberi Ya. 1) Tolak atau 2) Laporkan Penerimaan Gratfikasi

Tidak

Apakah pengumunan di media atas penerimaan hadiah tersebut membuat Anda/keluarga malu


Tidak

Pernahkah menerima hadiah lain dari pemberi yang sama


Dapat dipertimabngkan untuk diterima


18


Mekanisme Penentuan Nilai/harga

Berdasarkan kewajaran/ kepantasan secara sosial (masyarakat)

Ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat

Akuntabilitas Sosial

Akuntabel dalam arti sosial

Tidak akuntabel secara sosial

Sumber : Kajian Kebijakan Gratifkasi KPK 2010 *

**

Ada tiga model hubungan: (1) vertikal-dominatif (seperti hubungan atasan-bawahan); (2) diagonal (seperti petugas layanan publik-pengguna layanan publik); dan (3) setara (seperti antara teman dan antar tetangga); Dua yang pertama adalah relasi-kuasa yang timpang. Strategis artinya berkenaan dengan/menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ketimpangan strategis ini biasanya antar posisi strategis yang terhubungkan lewat hubungan strategis. Sebagai contoh adalah hubungan antara seseorang yang menduduki posisi strategis sebagai panitia pengadaaan barang dan jasa dengan peserta lelang pengadaan barang dan jasa. Pada posisi ini terdapat hubungan strategis di mana sebagai panitia pengadaan barang dan jasa seseorang memiliki kewenangan untuk melakukan pengalokasian/pendistribusian aset-aset sumberdaya strategis yang dipercayakan kepadanya pada pihak lain, sedangkan di lain sisi peserta lelang berkpentingan terhadap sumberdaya yang dikuasai oleh panitia tersebut.


20


Jika Saya Menerima Gratifikasi yang Harus Saya Lakukan?

Apa

Jika Anda memiliki posisi sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima gratifikasi maka langkah terbaik yang bisa Anda lakukan (jika Anda dapat mengidentifikasi motif pemberian adalah gratifikasi dianggap suap) adalah menolak gratifikasi tersebut secara baik, sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi. Jika keadaan memaksa Anda menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian terlanjur dilakukan melalui orang terdekat Anda (suami, istri, anak, pembantu, sopir dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke KPK. Jika instansi Anda kebetulan adalah salah satu instansi yang telah bekerjasama dengan KPK dalam Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), maka Anda dapat melaporkan langsung di instansi Anda melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Apa Saja yang Harus Saya Lakukan dan Siapkan dalam Melaporkan Gratifikasi ? Tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi yang diatur dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. Pasal ini mensyaratkan bahwa setiap laporan harus diformalkan dalam formulir gratifikasi, adapun formulir gratifikasi bisa diperoleh dengan cara mendapatkannya secara langsung dari Kantor KPK, mengunduh (download) dari situs resmi KPK (www.kpk.go.id/gratifikasi), memfotokopi formulir gratifikasi asli atau cara-cara lain sepanjang formulir tersebut merupakan formulir gratifikasi; sedangkan pada huruf b pasal yang sama menyebutkan bahwa formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat: 1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; 2. Jabatan pegawai negeri atau penyelanggara negara; 3. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; 4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan 5. Nilai gratifikasi yang diterima. Atau hubungi Direktorat Gratifikasi Telepon : (021) 2557 8440 Facs : (021) 529 21230 email : [email protected] emodul : www.kpk.go.id/gratifikasi


21


Apa yang Dilakukan oleh KPK pada Laporan Saya Setelah Laporan Diserahkan dan Diterima Secara Resmi? Setelah formulir gratifikasi terisi dengan lengkap, KPK akan memproses laporan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan uruturutan sebagai berikut: 1. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud adalah KPK melakukan analisa terhadap motif dari gratifikasi tersebut, serta hubungan pemberi dengan penerima gratifikasi. Ini dilakukan untuk menjaga agar penetapan status gratifikasi dapat seobyektif mungkin. 2. Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan atau klarifikasi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dan pemberi gratifikasi. Pemanggilan yang dimaksud adalah jika diperlukan untuk menunjang obyektivitas dan keakuratan dalam penetapan status gratifikasi, serta sebagai media klarifikasi dan verifikasi kebenaran laporan gratifikasi penyelenggara negara atau pegawai negeri. 3. Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Ayat ini Pimpinan KPK diberi kewenangan untuk melakukan penetapan status kepemilikan gratifikasi tersebut. 4. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. 6. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.


22


Untuk lebih jelas mengenai mekanisme pelaporan dan penetapan status kepemilikan gratifikasi, dapat dilihat pada gambar berikut.

Penerima Gratifikasi

Pasal 16 dan 17

Undang-Undang 7 hari kerja No. 30 Tahun 2002 serahkan gratifikasi

Laporan Tertulis Kepada KPK

Analisis

30 hari kerja sejak Gratifikasi diterima Klarifikasi Verifikasi

30 hari kerja Penetapan Status Kepemilikan

Menteri Keuangan

SK dan Barang SK Pimpinan KPK tentang Status Gratifikasi

Penerima Gratifikasi

SK

7 hari kerja sejak ditetapkan Status Gratifikasi

Alur Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi Menurut pasal 16 dan 17

23



Perlindungan Pelapor Informasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk pengaduan masyarakat maupun dalam bentuk laporan gratifikasi merupakan perwujudan dari tanggungjawab masyarakat yang diberi perlindungan oleh hukum. Penjelasan Pasal 15 huruf a UndangUndang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan”, yaitu pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum. Bahkan perlindungan juga dapat diberikan kepada keluarga pelapor seperti dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelapor gratifikasi berpotensi untuk menjadi saksi yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, oleh karena itu saksi yang berasal dari pelapor gratifikasi juga berhak mendapatkan perlindungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 uruf a dan b yaitu: a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan


24


Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan menurut Surat Edaran KPK No. B-143/01-13/01/2013 Gratifikasi tidak selalu harus dilaporkan kepada KPK, oleh karena itu KPK menerbitkan Surat B-143/01-13/01/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi yang menyebutkan beberapa gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan sebagaimana disebutkan dalam Surat KPK Nomor B143/01-13/01/2013 dalam butir 3 huruf a sd j dengan penjelasan sebagai berikut: a) diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan; b) Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan; c) diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan; d) diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dari tupoksi pegawai negeri atau penylenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan atau kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langusng; e) diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; f) diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; g) diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; h) diperoleh dari pihak terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; i) diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat dan plakat/cinderamata, dan j) diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/ sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.


25


Penerapan Pasal Gratifkasi Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan tentang Gratifikasi mempunyai dua dimensi sekaligus, yaitu Pencegahan dan Penindakan. Dari aspek Pencegahan, berdasarkan Pasal 16 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur pegawai negeri atau penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima pada KPK. Sedangkan dari aspek Penindakan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap diklasifikasikan sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi POSISI KASUS GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN didakwa dalam sejumlah perkara korupsi, pencucian uang dan satu tindak pidana umum. Terkait dengan penerapan Pasal Gratifikasi, Jaksa mendakwa Gayus telah menerima Gratifikasi sejumlah:  Rp925.000.000,00 dari ROBERTO SANTONIUS; USD 3,500,000.00 (tiga juta lima ratus ribu dollar Amerika) dari ALIF KUNCORO (Dakwaan Kesatu Primair)  USD659,800.00 (enam ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus dollar Amerika) dan SGD9,680,000.00 (Sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu dollah Singapura) sementara penghasilan bersih Gayus sebagai Penelaah keberatan di Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal pajak pada tahun 2008 sebesar Rp9.263.600,00/bulan dan tahun 2009 sebesar Rp9.559.300,00 (Dakwaan Kedua Primair) Gayus Tambunan sebagai penerima gratifikasi tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut kepada Direktorat Gratifikasi KPK sejak tahun 2004 sampai dakwaan diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. PUTUSAN PENGADILAN Dalam kasus ini terdapat tiga putusan pengadilan, yaitu: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2012; Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 22/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012; dan dikuatkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 4 (empat) bulan. Selain itu, sejumlah asset Gayus juga dirampas untuk Negara, yaitu:  Uang tunai sejumlah Rp201.089.000,00 dan SGD9,980,034.00 dan USD659,800.00  Saldo akhir tabungan sejumlah Rp4.582.305.062,39 dan USD 718,868.02  Saham milik Gayus Halomoan P. Tambunan di PT. Etrading Securities dengan kode UNSP (saham Agriculture milik Group Bakrie) sejumlah 15.188.000 lembar Pada bagian pertimbangan, Tindak Pidana Saham milik Milana Hakim AnggraeniPengadilan di PT. Etrading Securities dengan kode beberapa FREN sebangan lembar Korupsi menegaskan hal 100.000 (Putusan Pengadilan Tindak 31 keping logam mulia @100gr Pidana Korupsi No. 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 27  2012. Tanah dan bangunan di Gading Februari Halaman 212-216), yaitu: Park View Blok ZE.6 No. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara  Satu unit apartemen Cempaka Mas Tower A1 lantai 11 No. 7 Jakarta Pusat Komisi Pemberantasan Korupsi 26  Satu unit mobil Ford Everest warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi B 96 MG


Pasal 12B ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi dipandang sebagai Tindak Pidana Suap Pasif; 1. Luasnya pengertian gratifikasi oleh undang-undang menunjukkan bahwa pemberian dalam bentuk apa saja, dari siapa saja dan dengan motivasi apa saja, dalam pasal ini justru hanya dibatasi pada segi subjek hukum penerima, yaitu memenuhi kriteria Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara; 2. Gratifikasi wajib dilaporkan dan dalam hal tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap sebagai “Suap”; 3. Meskipun hakim menilai JPU gagal membuktikan penerimaan gratifikasi dari Alif Kuncoro dan Denny Adrianz terkait dengan pengurusan perkara banding pajak, namun karena Terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul dana sesuai dengan ketentuan Undang-undang, hakim tetap menegaskan hal tersebut tidak mengurangi peran terdakwa atas telah terbuktinya menerima gratifikasi. Empat poin tersebut dinilai dapat menjawab keraguan banyak pihak tentang penerapan Pasal 12B dan 12C UU Tindak Pidana Korupsi. Dikaitkan dengan konteks efek jera dan pemiskinan koruptor, pasal ini dinilai akan efektif jika diterapkan secara serius. Demikian juga dengan penggunaan pasal gratifikasi sebagai tindak pidana asal (predicate crime) UU Tindak Pidana Pencucian Uang


27


Pemberi Gratifikasi Terjadinya suatu peristiwa gratifikasi juga dipengaruhi oleh peran pemberi (Asosiasi/ Gabungan/ Himpunan/ Perusahaan) sehingga perlu adanya pengendalian dari pihak pemberi (swasta/masyarakat) dalam hal: a. Tidak menyuruh atau menginstruksikan untuk menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, pemerasan, atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku; b. Tidak membiarkan adanya praktik suap, gratifikasi , pemerasan atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebaimana dilarang oleh perundang-undangan; c. Bertanggung jawab mencegah dan pemgupayakan pencegahan korupsi dilingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terkadang timbul suatu dilema yang sering dihadapi oleh pemberi yaitu disatu pihak pemberi misalnya dibebani dengan target waktu atau target pertumbuhan yang harus dipenuhi dalam setahun dan dilain pihak ada etika yang harus dipatuhi, berikut ini adalah pertanyaan reflektif yang dapat digunakan untuk mengatasi dilema tersebut sbb:


28


Gratifikasi menurut pandangan Agama Dalam pandangan Islam saling memberi hadiah pada hakikatnya adalah dianjurkan sepanjang dalam konteks sosial, tradisi, kekeluargaan dan agama. Namun demikian pemberian hadiah terkait dengan jabatan/pelaksanaan tugas secara tegas dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadits diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa “Hadiah untuk pejabat (Penguasa) adalah kecurangan”. Dikatakan sebagai kecurangan karena hadiah itu dapat mengilangkan pendenganran, menutup hati dan penglihatan sebagaimana sabda Rasulullah saw yang disampaikan oleh Usamah Bin Malik. Uang terimakasih yang diberikan saat pelaksanaan tugas juga merupakan suatu hal yang dilarang : “...Sesungguhnya aku mengangkat seseorang dari kamu untuk suatu tugas yang Allah kuasakan kepadaku, lalu orang itu datang mengatakan, ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Mengapa dia tidak duduk saja dirumah bapak dan ibunya sampai datang hadiah untuknya. Demi Allah janganlah seseorang dari kamu mengambil sesuatu yang bukan haknya kecuali ia mau ia mau kelak bertemu dengan Allah dengan membawa harta yang diambilnya itu...” (HR Bukhari, Muslim) Dalam Nahjul Balagha of Nazrat Ali diceritakan bahwa Ali Bin Abi Thalib menolak pemberian hadiah berupa kuda-kuda Persia dengan berkata “Anda telah membayar pajak Anda, sehingga menerima sesuatu dari Anda – walaupun Anda menawarkannya dengan sukarela dan tulus hati – adalah kejahatan terhadap Negara”. Sedangkan dalam Alquran dijelaskan dalam QS Al Baqarah : 188 ; “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” Agama Nasrani Dalam pandangan kristiani pemberian hadiah kepada pelayan publik tidak selalu berarti suap, namun bukan tanpa pamrih. Sebagaimana disebut dalam Amsal 17:8 “Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya, ke mana juga ia memalingkan muka, ia beruntung.” dan “Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar.” (Amsal 18:16). Pembesar senang menerima hadiah dan orang yang tahu memberi hadiah yang disukai pejabat pasti sedang menanam budi. Jika pemberian terjadi sebelum si pemberi memiliki masalah, pemberian itu berfungsi seperti ijon. Janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orangorang bijaksana dan memutarblikan perkataan orang-orang yang benar (Ulangan 16:19). Suap dapat memutarbalikkan perkara orang benar dan keadilan (Keluaran 23:8), Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar.


29


Menurut pandangan Hindu, korupsi secara umum telah disabdakan dalam Atharvaveda XII.1.1: Kebenaran/kejujuran yang agung, hukum-hukum alam yang tidak bisa diubah, pengabdian diri (pengekangan diri) pengetahuan dan persembahan (yadnya) yang menopang bumi, Bumi senantiasa melindungi kita, semoga di (bumi) menyediakan ruangan yang luas untuk kita. Menurut pandangan Hindu, korupsi secara umum telah disabdakan dalam AtharvavedaXII.1.1: Kebenaran/kejujuran yang agung, hukum-hukum alam yang tidak bisa diubah, pengabdian diri (pengekangan diri) pengetahuan dan persembahan (yadnya) yang menopang bumi, Bumi senantiasa melindungi Batasan Nilai Gratifikasi di Berbagai Negara

No 1

Negara Hongkong

2

Brasil

3

China

4

Taiwan

Batasan USD 386

Keterangan Pemberian oleh teman dekat terkait acara adat USD 64.3 Pemberian oleh teman dekat terkait acara lainnya USD 386 Pinjaman uang dari teman dekat USD 193 Pemberian oleh pihak lain terkait acara adat USD 32 Pemberian oleh pihak lain terkait acara lainnya USD 193 Pinjaman uang dari pihak lain USD 48 Aturan ini berlaku untuk Senior Government Officers RMB 200 atau Aturan ini berlaku untuk setara USD 32 pegawai di foreign public service. Sementara untuk Domestic Public Services dilarang untuk menerima apapun TWD 3.000 atau Aturan ini berlaku untuk 1 kali setara USD 90 pemberian pegawai pemerintah ketika menerima hadiah pada acara sosial (adat). TWD 10.000 Aturan ini berlaku untuk atau setara pemberian dari sumber yang USD 300 sama dalam waktu 1 tahun (beberapa kali pemberian).


30


No 5 6 7

8

9 10 11

12

13 14

Negara Thailand

Batasan Keterangan THB 3.000 atau Aturan ini berlaku untuk setara USD 90 pemberian dari orang selain kerabat/keluarga. Vietnam VND 500.000 Aturan ini berlaku untuk atau setara seluruh pegawai pemerintah. USD 25 US USD 20 Aturan ini berlaku untuk 1 kali pemberian kepada pegawai pemerintah. USD 50 Aturan ini berlaku untuk akumulasi pemberian kepada pegawai pemerintah dalam waktu 1 tahun dari sumber yang sama New Zealand NZD 500 atau Aturan ini berlaku untuk para setara USD 415 menteri untuk penerimaan hadiah yang berasal bukan dari keluarga Kenya KES 20.000 Aturan ini berlaku untuk atau setara pemberian terkait jabatan dan USD 232 pekerjaan si penerima Afrika ZAR 350 atau Aturan ini berlaku untuk Selatan setara USD anggota Senior Management 40.70 Service. Australia AUD 750 atau Aturan ini berlaku untuk setara USD 781 menteri, senator dan anggota parlemen saat menerima hadiah dari perusahaan atau institusi. AUD 300 atau Aturan ini berlaku untuk setara USD 312 menteri, senator dan anggota parlemen saat menerima hadiah dari perorangan. United GBP 140 atau Aturan ini berlaku untuk para Kingdom setara USD menteri. 226.5 Pegawai negeri sama sekali dilarang untuk menerima apapun terkait jabatan dan tugasnya. Montenegro Euro 50 atau Nilai yang setara USD 65 layak/diperbolehkan untuk suatu gratifiaksi Belanda Euro 50 atau Pelayan publik diperbolehkan setara USD 65 menerima gratifikasi dengan nilai dibawah Euro 50 dan mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang


31

No 15

Negara Rusia

Batasan 5 kali lipat dari UMR

16

India

USD 17.8 USD 88.92

17

Korea

Rp. 300.000 Rp. 500.000

Keterangan Hadiah diperbolehkan diterima oleh pelayan publik sepanjang tidak melebihi nilai 5 kali lipat dari UMR dan hadiah tersebut bersifat umum Pemberi selain dari keluarga atau teman dekat Pemberi dari keluarga atau teman Berbentuk uang tidak terkait pelayanan Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara Pemberian terkait kegiatan kebudayaan

Sumber : FCPA Blog


32


Referensi Gratifikasi 1.

e-modul Gratifikasi http://kpk.go.id/gratifikasi/

Formulir Laporan Gratifikasi http://kpk.go.id/gratifikasi/index.php/laporgratifikasi/mn-unduh-form 2.

Aplikasi GRATis

Unduh di

https://play.google.com/


33


Contoh-Contoh Kasus Gratifikasi Untuk memberikan pemahaman tentang gratifikasi dan penanganannya, berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kasus gratifikasi baik yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya baca gratifikasi yang dilarang) maupun yang tidak. Tentu saja hal ini hanya merupakan sebagian kecil saja dari situasi-situasi terkait gratifikasi yang seringkali terjadi. Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifi-kasi yang sering terjadi adalah: 1. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya 2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut 3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-Cuma 4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan 5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat 6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan 7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja 8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu, dll Berbagai contoh kasus gratifikasi dapat dibaca pada halamanhalaman berikut ini.


34


[CONTOH 1] PEMBERIAN PINJAMAN BARANG DARI REKANAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SECARA CUMA-CUMA Anda adalah seorang pejabat senior di biro perlengkapan yang mempunyai kewenangan dalam hal pengadaan barang dan jasa sebuah Kementerian. Seorang penyedia barang dan jasa yang sudah biasa melayani peralatan komputer yang digunakan oleh Kementerian Anda selama dua tahun lamanya, menawarkan kepada Anda sebuah komputer secara cuma-cuma untuk digunakan di rumah. Seiring dengan berjalannya waktu, kontraktor tersebut menjadi teman akrab Anda. Dengan menggunakan komputer pemberian tersebut, Anda banyak melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Kementerian di rumah, terutama pada akhir minggu, dan komputer tersebut berguna pula untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah Anda. Teman kontraktor Anda itu juga menyatakan bahwa Anda dapat menggunakan komputer tersebut selama Anda membutuhkannya. Tiga bulan lagi kontrak layanan peralatan komputer bagi Kementerian perlu diperbaharui dan Anda biasanya menjadi anggota dari kepanitiaan yang akan memutuskan perusahaan mana yang memenangkan kontrak tersebut. Pertanyaan

: Apakah penerimaan oleh pegawai senior biro perlengkapan di sebuah kementerian tersebut termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Ya

Pertanyaan

: Mengapa penerimaan tersebut termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri (pegawai senior dari biro perlengkapan di sebuah Kementerian), Anda telah menerima pemberian hadiah (gratifikasi) berupa komputer dari pihak yang Anda ketahui sebagai rekanan dari Kementerian. Anda juga mengetahui bahwa Anda akan menjadi panitia pengadaan yang berhak untuk menentukan perusahaan mana yang akan dipilih oleh Kementerian untuk memberikan layanan pengadaan komputer. Pemberian komputer ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi independensi Anda pada saat menentukan siapa pemenang tender. Karena dengan pemberian tersebut Anda akan merasa berhutang budi pada kontraktor yang telah memberikan komputer .

Pertanyaan

: Apa tindakan yang seharusnya Anda lakukan dalam kondisi ini?

Jawaban

: Anda seharusnya menolak pemberian komputer tersebut, untuk memelihara integritas pribadi Anda demi kepentingan organisasi. Jika karena situasi dan kondisi yang mendesak, Anda terpaksa menerima pemberian tersebut, misalnya pemberian komputer dilakukan dengan diantarkan ke rumah, di saat Anda tidak berada di rumah, maka penerimaan komputer tersebut harus dilaporkan kepada KPK sebagai pelaporan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan untuk ditetapkan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK, atau jika ternyata instansi tempat Anda bekerja telah memiliki kerjasama dengan KPK dalam bentuk Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) maka Anda dapat menyampaikannya melalui instansi Anda untuk kemudian dilaporkan ke KPK.

35



[CONTOH 2] PEMBERIAN TIKET PERJALANAN OLEH REKANAN KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI ATAU KELUARGANYA UNTUK KEPERLUAN DINAS/PRIBADI SECARA CUMA-CUMA Anda adalah seorang Ketua Kelompok Kerja Pelaksanaan Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Nasional di suatu Kementerian. Kelompok kerja ini bertugas untuk meningkatkan percepatan pemberantasan korupsi. Atasan Anda (Menteri), adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Nasional yang saat ini sedang dilakukan. Pada suatu hari konsultan yang bekerjasama dengan kelompok kerja Anda untuk melakukan proyek kajian tersebut bertanya kepada Anda, bagaimana jika perusahaanya mengundang Menteri untuk menghadiri pertandingan final sepak bola Piala Dunia yang akan berlangsung di negara tetangga. Menteri sangat menyukai sepak bola dan dulu pernah menjabat sebagai Ketua Federasi Sepak Bola. Biaya perjalanan dan akomodasi akan ditanggung oleh konsultan dan Menteri akan menjadi tamu kehormatan perusahaan konsultan. Konsultan berpendapat bahwa kegiatan ini akan memberikan kesempatan yang baik kepada Menteri untuk bertemu dengan Menteri-Menteri lainnya yang juga akan berada di sana. Pertanyaan

: Apakah tiket menonton bola dari konsultan rekanan Kementerian tersebut termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Ya

Pertanyaan

: Mengapa permasalahan di atas termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Pemberian hadiah oleh konsultan akan mempengaruhi penilaian Menteri terhadap pekerjaan konsultan. Hadiah juga dapat dilihat sebagai maksud untuk mempengaruhi keputusan Menteri dalam proyek-proyek selanjutnya yang mungkin diikuti oleh perusahaan.

Pertanyaan


Jawaban

: Tawaran dari konsultan tersebut harus ditolak karena pemberian tersebut berpotensi menimbulkan situasi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional Menteri terhadap pekerjaan konsultan, dan selain itu peristiwa seperti final sepak bola Piala Dunia tidak berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dari seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri


36


[CONTOH 3] PEMBERIAN TIKET PERJALANAN OLEH PIHAK KETIGA KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI ATAU KELUARGANYA UNTUK KEPERLUAN DINAS/PRIBADI SECARA CUMA-CUMA Adanya pemekaran suatu provinsi menyebabkan sebuah kabupaten berubah menjadi sebuah provinsi baru. Provinsi baru ini perlu wilayah baru yang akan dijadikan sebagai Ibu Kota. Berdasarkan hasil pencarian, pemerintah daerah dari provinsi baru tersebut menemukan sebuah kawasan yang cocok sebagai calon ibu kota. Sayangnya, kawasan tersebut merupakan daerah hutan lindung untuk penyerapan air, bahkan keperluan air untuk negara tetangga disediakan dari daerah tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan menetapkannya sebagai kawasan hutan lindung. Agar kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan menjadi ibu kota maka perlu dilakukan proses pengalihan fungsi kawasan yang dimulai dengan permintaan dari pemerintah daerah kepada Menteri Kehutanan. Kemudian, Menteri Kehutanan akan menyampaikan permohonan ini kepada Komisi “Z” di Dewan Perwakilan Rakyat dan atas ijin DPR, Menteri akan membentuk tim terpadu yang bersifat independen untuk melakukan kajian. Selain itu, kajian juga akan melibatkan lembaga-lembaga akademis, seperti Lembaga Penelitian Nasional. Berdasarkan hasil kajian, tim terpadu merekomendasikan bahwa fungsi hutan lindung tersebut pantas dialihkan karena awalnya hutan tersebut merupakan perkampungan dan berubah fungsinya menjadi hutan lindung lebih karena kepentingan tertentu. Selanjutnya, Menteri membawa rekomendasi dari tim terpadu ini untuk dimintakan persetujuannya kepada Komisi “Z”. Untuk mempercepat proses persetujuan Komisi ”Z” terhadap pengalihan fungsi kawasan sehingga ibu kota provinsi dapat segera dibangun, pemerintah daerah bersepakat dengan salah satu anggota komisi untuk memberikan bantuan dalam peninjauan ke kawasan, antara lain tiket perjalanan dan akomodasi selama di kawasan. Pertanyaan

: Apakah pemberian bantuan dalam peninjauan ke kawasan tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Ya

Pertanyaan


Jawaban

: Pemberian bantuan dalam peninjauan ke kawasan diduga merupakan upaya dari pihak pemerintah daerah yang memiliki kepentingan, untuk mempengaruhi independensi keputusan komisi sebagai pemberi persetujuan dalam mengesahkan hasil kajian dari tim terpadu.

Pertanyaan

: Jika Anda berada dalam kondisi yang sama seperti yang dialami anggota komisi apa tindakan yang seharusnya Anda lakukan?

37



Jawaban

: Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, anggota komisi seharusnya menolak bantuan dalam melakukan peninjauan ke kawasan dan memelihara integritas dari proses pengambilalihan fungsi kawasan. Jika karena situasi dan kondisi yang mendesak ternyata tiket perjalanan dan akomodasi sudah ditanggung oleh pihak pemda tanpa diketahui sebelumnya oleh anggota komisi, maka anggota komisi harus melaporkan penerimaan ini sebagai pelaporan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja setelah peninjauan selesai dilaksanakan.


38


[CONTOH 4] PEMBERIAN INSENTIF OLEH BUMN/BUMD KEPADA PIHAK SWASTA KARENA TARGET PENJUALANNYA BERHASIL DICAPAI Sebuah BUMN di bidang transportasi, yaitu Maskapai “X” banyak bekerjasama dengan agen perjalanan di seluruh Indonesia untuk melakukan penjualan tiket. Sebagai imbalan dan juga strategi pemasaran, maka Maskapai ”X” memberikan insentif kepada agenagen perjalanan yang berhasil memenuhi target penjualan. Apakah pemberian insentif tersebut termasuk gratifikasi? Pertanyaan

: Apakah insentif yang diberikan oleh Maskapai “X” tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Tidak

Pertanyaan

: Mengapa permasalahan di atas termasuk konsep gratifikasi yang tidak larang?

Jawaban

: Hal tersebut bukan merupakan gratifikasi sebagaimana definisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena pemberian diberikan kepada pihak swasta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai gratifikasi mengikat pegawai negeri atau penyelenggara negara. Berbeda halnya apabila pemberian yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pemasaran yang dikemas dalam bentuk biaya promosi jika diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri maka pemberian tersebut harus dilaporkan sebagai pelaporan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan tersebut.

Pertanyaan

: Apa yang mesti diperhatikan dalam hal ini?

Jawaban

: Perlu diperhatikan bahwa pemberian tersebut akan berpotensi menjadi suatu permasalahan hukum ketika insentif tersebut tidak disalurkan sesuai dengan peraturan yang ada (misal peraturan yang mengatur masalah persaingan usaha). Dalam contoh kasus ini hal tersebut belum merupakan gratifikasi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

39



[CONTOH 5] PENERIMAAN HONOR SEBAGAI NARASUMBER OLEH SEORANG PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI DALAM SUATU ACARA Dalam menjalankan tugas seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri seringkali mendapatkan penunjukan tugas menjadi pembicara untuk menjelaskan sesuatu, dan biasanya mendapatkan honor sejumlah uang dari panitia. Pertanyaan

: Apakah penerimaan honor tersebut termasuk dalam konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Jika penerimaan honor tersebut tidak dilarang dalam Kode Etik atau peraturan internal intansi dari penyelenggara negara atau pegawai negeri maka hal tersebut bukanlah gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pertanyaan

: Apa yang mesti diperhatikan dalam masalah ini?

Jawaban

: Sering terjadi banyak instansi yang telah mencantumkan pelarangan menerima honor menjadi pembicara dalam kode etiknya dan menganggap hal tersebut (menjadi pembicara untuk menjelaskan tupoksinya) adalah bagian dari pekerjaan, tetapi penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak melaporkan uang honor/pemberian dari panitia tersebut. Jika terdapat larangan sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak menerima pemberian honor tersebut. Tetapi jika dalam kondisi tidak dapat menolak, atau dalam kondisi penerima tidak dapat menentukan benar atau tidaknya penerimaan dimaksud maka penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat mengkonsultasikan dan melaporkan pemberian honor tersebut ke KPK. Sebagai tambahan gambaran di KPK terdapat peraturan yang jelas bahwa kegiatan sosialisasi adalah bagian dari pekerjaan, jadi pegawai tidak dibenarkan menerima segala bentuk pemberian yang terkait dengan sosialisasi, seperti tidak menerima pemberian fasilitas transportasi ataupun akomodasi dari panitia sepanjang tempat sosialisasi tersebut masih dapat dijangkau oleh masyarakat biasa.


40


[CONTOH 6] PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM ACARA KHUSUS BUMN memberikan sejumlah sumbangan/hibah kepada masyara-kat sekitar termasuk didalamnya adalah pihak Kepolisian, Kejak-saan, TNI, dan Instansi Pemerintah lainnya, pada acara-acara ter-tentu misalnya HUT Kepolisian dan Kejaksaan. Pertanyaan

: Apakah pemberian sumbangan tersebut termasuk ke dalam konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Ya, untuk pemberian kepada Instansi Kepolisian, Kejaksaan, TNI dan Instansi Pemerintah lainnya. Untuk pemberian kepada masyarakat sekitar tidak termasuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pertanyaan


Jawaban

: Bila pemberian sumbangan/hibah oleh BUMN diberikan kepada masyarakat sekitar maka pemberian tersebut tidak mengandung gratifikasi yang bersifat kurang baik, tetapi bila pemberian tersebut diberikan kepada suatu instansi maka dikhawatirkan dengan adanya pemberian tersebut berpotensi mempengaruhi keputusan instansi pada masa yang akan datang atau pada saat itu.

Pertanyaan


Jawaban

: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan TPK, Pasal 12B mengenai gratifikasi bahwa yang bisa dikenai unsur pidana adalah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara bukan kepada instansinya. Namun untuk pemberian kepada instansi juga harus memperhatikan peraturan perundangan terkait dengan sumbangan/hibah kepada instansi lain, agar pemberian tersebut tidak disalahgunakan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Terkait pemberian yang ditujukan untuk kepentingan operasional instansi, ada 2 mekanisme yang harus dijalankan, yaitu: 1. Pimpinan instansi terkait melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK untuk mendapatkan penetapan bahwa barang pemberian dari sumbangan/hibah tersebut menjadi milik Negara, dalam hal ini untuk kepentingan operasional instansi terkait; selanjutnya 2. Pimpinan instansi terkait meminta ijin penggunaan barang pemberian dari sumbangan/hibah tersebut terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan RI sebagai mekanisme pendaftaran barang pemberian dari sumbangan/hibah tersebut sebagai aset negara untuk kepentingan instansi terkait. Berdasarkan ijin dari Kementerian Keuangan RI, instansi yang menerima selanjutnya melakukan proses pencatatan/inventarisasi atas barang pemberian dari sumbangan/hibah tersebut untuk dapat mempergunakannya dalam pelaksanaan operasional instansi. Perlu diwaspadai terkadang pemberian sumbangan dipergunakan sebagai kamuflase untuk motif yang bernilai negatif.

41



[CONTOH 7] PEMBERIAN BARANG (SUVENIR, MAKANAN, DLL) OLEH KAWAN LAMA ATAU TETANGGA Seringkali seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri pada saat melaksanakan tugas ke luar daerah bertemu dengan kawan lamanya, dimana penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan pernah ditugaskan di daerah tersebut. Pada waktu bertemu dengan kawan lama itu, penyelenggara negara atau pegawai negeri diberi oleh-oleh berupa makanan, hiasan untuk rumah dan kerajinan lokal. Dalam kondisi demikian, apakah hal tersebut termasuk gratifikasi? Pertanyaan

: Apakah pemberian souvenir, makanan oleh kawan lama/tetangga termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Pada prinsipnya pemberian kepada penyelenggara negara sebagaimana contoh di atas tidak dapat digolongkan sebagai gratifikasi yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena pemberian tersebut hanya berdasar pada hubungan perkawanan/kekerabatan saja dan dalam jumlah yang wajar.

Pertanyaan

: Mengapa permasalahan di atas termasuk konsep gratifikasi yang tidak dilarang?

Jawaban

: Bila diartikan secara sederhana, gratifikasi berarti pemberian. Apa yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri seperti contoh kasus di atas memang termasuk gratifikasi, tetapi bukan gratifikasi sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hukum tidak membuat kita menjadi makhluk asing. Hukum merupakan suatu media atau sarana untuk berbuat dengan benar dan adil. Sebagaimana makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, bertetangga dan tentunya bersosialisasi bukan berarti kita menghilangkan peran-peran dan konsekuensi sosial kemasyarakatan yang telah ada. Dengan demikian pemberian-pemberian seperti yang ada di atas adalah pemberian yang timbul dari rasa persaudaraan dan silaturahmi dalam kehidupan. Namun jika pemberian tersebut terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diemban oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri sebaiknya menolak pemberian tersebut atau melaporkannya kepada KPK

Pertanyaan

: Apa yang harus diperhatikan dalam masalah ini?

Jawaban

: Perlu diwaspadai terkadang pemberian sumbangan dipergunakan sebagai kamuflase untuk motif yang bernilai negatif.


42


[CONTOH 8] PEMBERIAN OLEH REKANAN MELALUI PIHAK KETIGA Terkadang pemberian gratifikasi dari pihak rekanan instansi tidak langsung diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri, tetapi diberikan melalui istri atau anak. Apakah pemberian tersebut juga harus dilaporkan kepada KPK? Pertanyaan

: Apakah pemberian oleh rekanan melalui pihak ketiga tersebut termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Ya

Pertanyaan


Jawaban

: Perlu diwaspadai terkadang suatu pemberian kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri diberikan secara tidak langsung dengan menggunakan perantara pihak ketiga (melalui istri atau anak), ini dilakukan oleh pemberi sebagai kamuflase untuk menutupi motif yang bernilai negatif. Dalam situasi seperti yang diungkapkan diatas walaupun pemberian hadiah oleh rekanan tersebut dilakukan melalui pihak ketiga, tetapi dapat diduga bahwa pemberian dilakukan untuk mempengaruhi penilaian Anda terhadap pekerjaan rekanan tersebut, atau hadiah juga dapat dilihat sebagai maksud untuk mempengaruhi keputusan dalam proyek-proyek selanjutnya yang mungkin diikuti oleh perusahaan tersebut.

Pertanyaan


Jawaban

: Apabila penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut mengetahui bahwa gratifikasi yang diberikan kepada istri, anak dan atau saudaranya tersebut berasal dari rekanan dan terkait dengan jabatannya saat ini, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri wajib melaporkan pemberian tersebut ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan barang tersebut, karena inti dari pemberian tersebut ditujukan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan. Dalam kondisi Anda tidak dapat menentukan benar atau tidaknya pemberian dimaksud maka penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat mengkonsultasikan dan melaporkan pemberian honor tersebut ke KPK

43



[CONTOH 9] PEMBERIAN HADIAH ATAU UANG SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH ATAS JASA YANG DIBERIKAN Seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bertugas memberikan layanan publik pembuatan KTP, menerima pemberian dari pengguna layanan sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dinilai baik. Pengguna layanan memberikan uang kepada petugas tersebut secara sukarela dan tulus hati. Pertanyaan

: Apakah pemberian hadiah/uang sebagai ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan oleh instansi pelayanan publik termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Ya

Pertanyaan


Jawaban

: Walaupun pemberian tersebut diberikan secara sukarela dan tulus hati kepada petugas layanan, tetapi pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berkaitan dengan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri, karena pelayanan yang baik memang harus diberikan oleh petugas sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, masyarakat berhak dan pantas untuk mendapatkan layanan yang baik.

Pertanyaan

: Apa tindakan yang seharusnya petugas lakukan dalam kondisi ini?

Jawaban

: Apabila petugas layanan mendapatkan pemberian uang/benda apapun tanda terima kasih tersebut, sebaiknya petugas menolak pemberian dan menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa apa yang dilakukannya adalah bagian dari tugas dan kewajiban petugas tersebut. Untuk pengguna layanan sebaiknya tidak memberikan uang/benda apapun sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dia dapat, karena pelayanan yang diterima tersebut sudah selayaknya diterima. Kebiasaan memberi hadiah/uang sebagai wujud tanda terima kasih kepada petugas, akan memicu lahirnya budaya “mensyaratkan” adanya pemberian dalam setiap pelayanan publik .


44


[CONTOH 10] PEMBERIAN HADIAH ATAU UANG OLEH DEBITUR KEPADA PEGAWAI BANK BUMN/BUMD Seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bekerja pada salah satu bank BUMN/BUMD menerima bingkisan atau uang dari nasabah (perusahaan) yang telah menerima pemberian kredit oleh bank. Pertanyaan

: Apakah pemberian hadiah atau uang oleh debitur termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Ya

Pertanyaan


Jawaban

: Pemberian bingkisan atau uang ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi independensi pada saat pemberian kredit karena petugas merasa berhutang budi pada nasabah, dalam hal ini perusahaan yang telah memberikan bingkisan atau uang. Alasan filosofis mengapa ketentuan yang berlaku tersebut melarang adanya penerimaan dari pihak-pihak yang diduga terkait adalah adanya resiko si penerima yang notabene memiliki kewenangan tertentu akan terpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait kredit kepada nasabah yang bersangkutan di kemudian hari.

Pertanyaan

: Apa tindakan yang seharusnya dilakukan dalam kondisi ini?

Jawaban

: Pemberian tersebut sebaiknya ditolak saja, namun apabila memang pemberian tersebut tidak dapat ditolak lagi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, maka petugas wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal petugas bank menerima pemberian tersebut, untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh KPK agar dapat diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK yang menetapkan apakah pemberian tersebut menjadi milik negara atau menjadi milik penerima, serta melaporkan kepada unit kerja tertentu pada bank terkait sesuai ketentuan kode etik bank tersebut.

45



[CONTOH 11] PEMBERIAN CASH BACK KEPADA NASABAH OLEH BANK BUMN/BUMD Sebuah Bank BUMN/BUMD memiliki program khusus bagi nasabah yang memiliki saldo di atas 10 juta untuk mendapatkan cash back serta diskon khusus apabila menggunakan kartu debet dari Bank BUMN/BUMD tersebut. Seorang penyelenggara negara yang merupakan nasabah, termasuk dalam kriteria tersebut dan mendapat cash back berupa uang tunai sebesar 200 ribu rupiah serta mendapatkan diskon khusus karena telah menggunakan kartu debet dari Bank BUMN/BUMD tersebut. Pertanyaan

: Apakah pemberian cash back kepada Penyelenggara Negara selaku nasabah pada Bank BUMN/BUMD termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Tidak

Pertanyaan

: Mengapa permasalahan di atas tidak termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Apabila pemberian diskon ataupun cash back tersebut berlaku umum bagi semua nasabah sebuah bank dan tidak bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri saja, maka hal tersebut tidak termasuk gratifikasi yang dilarang. Selain itu tidak terdapat vested interest yang berkaitan dengan jabatan serta tugas dan kewajibannya.

Pertanyaan


Jawaban

: Inti dari ketentuan gratifikasi sebagai salah satu bentuk korupsi adalah pemberian yang terkait dengan pekerjaan atau jabatannya dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku penyelenggara negara atau pegawai negeri. apabila pemberian diskon ataupun cash back tersebut hanya berlaku bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri saja, maka hal tersebut termasuk gratifikasi dan sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri menolak pemberian cash back tersebut. Namun apabila memang pemberian tersebut tidak dapat ditolak lagi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka penyelenggara negara wajib melaporkannya kepada kpk dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberian tersebut, untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh KPK agar dapat diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK yang menetapkan apakah pemberian tersebut menjadi milik Negara atau menjadi milik Penerima.


46


[CONTOH 12] PEMBERIAN FASILITAS PENGINAPAN OLEH PEMDA SETEMPAT KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI PADA SAAT KUNJUNGAN DI DAERAH Penyelenggara negara atau pegawai negeri diberikan fasilitas penginapan berupa mess Pemda setempat karena pada saat melakukan kunjungan di daerah terpencil, tidak ada penginapan yang dapat disewa di daerah tersebut. Pertanyaan

: Apakah pemberian fasilitas penginapan berupa mess Pemda kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri pada saat kunjungan di daerah terpencil termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Ya, jika atas pemberian fasilitas penginapan tersebut penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak dikenakan biaya; Tidak, jika atas pemberian fasilitas penginapan tersebut dikompensasikan dengan biaya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pertanyaan


Jawaban

: Bahwa dalam pelaksanaan tugas seharusnya penyelenggara negara atau pegawai negeri mencari tempat penginapan yang bersifat netral, tidak terdapat hubungan dengan tempat dimana penyelenggara negara atau pegawai negeri melaksanakan tugasnya. Jika penyelenggara negara atau pegawai negeri menginap pada mess pemda setempat, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri sebaiknya meminta pihak pengelola mess agar penyelenggara negara atau pegawai negeri agar diperlakukan sebagai tamu umum dan membayar sama seperti tamu umum. Karena biasanya untuk tamu Pemda sendiri tidak dikenakan biaya. Perlu diperhatikan jika pengelola mess bersikeras untuk menolak pembayaran penginapan dari penyelenggara negara atau pegawai negeri, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak boleh menggunakan anggaran biaya penginapan dari instansinya untuk kepentingan lain selain dinas. Biaya untuk penginapan tersebut wajib dikembalikan ke instansinya.

47



[CONTOH 13] PEMBERIAN SUMBANGAN/HADIAH PERNIKAHAN PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI PADA SAAT PENYELENGGARA NEGARA/PEGAWAI NEGERI MENIKAHKAN ANAKNYA Pertanyaan

: Apakah pemberian sumbangan pernikahan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menikahkan anaknya termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Ya, jika dalam pemberian ini terkandung vested interest dari pihak pemberi terkait dengan jabatan serta tugas dan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagai penerima gratifikasi. Tidak, jika dalam pemberian ini tidak terkandung vested interest dari pihak pemberi terkait dengan jabatan serta tugas dan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagai penerima gratifikasi.

Pertanyaan


Jawaban

: Karena dikhawatirkan dalam pemberian ini terkandung vested interest dari pihak pemberi terkait dengan jabatan serta tugas dan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagai penerima gratifikasi.

Pertanyaan


Jawaban

: Untuk pemberian yang tidak dapat dihindari/ditolak oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam suatu acara yang bersifat adat atau kebiasaan, seperti upacara pernikahan, kematian, ulang tahun ataupun serah terima jabatan, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi tersebut. Dalam pelaporan gratifikasi pernikahan, KPK akan meminta datadata/dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Daftar rencana undangan; 2. Contoh undangan; 3. Daftar tamu yang hadir/buku tamu; 4. Rincian lengkap daftar sumbangan per undangan; 5. Daftar pemberian berupa karangan bunga dan natura lainnya. Dari data-data tersebut, KPK akan melakukan analisa apakah terdapat pemberian dari orang atau pihak yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan dari penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut. Selanjutnya KPK akan melakukan klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu kepada pelapor, dan dari hasil analisa dan hasil klarifikasi dan verifikasi tersebut selanjutnya akan diterbitkan SK Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.


48


[CONTOH 14] PEMBERIAN KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI ATAU JANDA PENSIUNAN Suatu instansi memberikan paket lebaran kepada pensiunan pega-wai negeri atau janda pensiunan. Pemberian diberikan dalam rang-kan tetap menjalin silaturahmi atau sebagai ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan oleh pensiunan pegawai negeri terse-but sewaktu masih bekerja di instansinya. Pertanyaan

: Apakah pemberian kepada pensiunan pegawai negeri atau janda pensiun termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Tidak

Pertanyaan


Jawaban

: Hal tersebut bukan merupakan gratifikasi yang dilarang sebagaimana definisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, karena pemberian diberikan bukan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri. Yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah gratifikasi kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri.

Pertanyaan


Jawaban

: Penerimaan semacam ini diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan kepada KPK

49



[CONTOH 15] HADIAH KARENA PRESTASI X adalah Pegawai yang berprestasi di kantornya, tugas-tugasnya selalu dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Sebagai bentuk penghargaan pada karyawan terhadap prestasi kerja, Biro SDM mengadakan pemilihan karyawan terbaik yang diadakan setiap bulannya. Untuk bulan ini X terpilih sebagai karyawan terbaik dan diberikan hadiah dari kantornya. Pertanyaan

: Apakah pemberian hadiah kepada karyawan karena prestasinya termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban

: Tidak

Pertanyaan


Jawaban

: Apabila pemberian hadiah oleh kantor kepada pegawai atas prestasi kerja pegawai bersangkutan tersebut didasarkan pada peraturan internal instansi yang berlaku umum bagi pegawai di instansi tersebut, maka pemberian tersebut tidak termasuk kategori gratifikasi.

Pertanyaan


Jawaban

: Apabila pemberian hadiah tersebut tidak memiliki dasar ketentuan yang jelas dan tidak berlaku umum dalam internal instansi tersebut, maka pemberian tersebut masuk kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan hadiah tersebut. Selanjutnya KPK akan menganalisa dan menetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut. Hal yang perlu diperhatikan juga yaitu nilai dari hadiah yang diberikan tentu saja adalah nilai yang sewajarnya dan tidak berlebihan. Hal tersebut diatur dalam peraturan internal dari instansi yang bersangkutan.


50

Edisi Buku Saku. Memahami Gratifikasi

Recommend Documents