Edisi Agustus 2013 Jurnal Edisi Agustus

Edisi Agustus 2013

Jurnal Edisi Agustus 2013 |

1

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Susunan Redaksi PENANGGUNG JAWAB Kepala Biro Hukum Lasminingsih

A

kan digelarnya Perhelatan APEC yang akan dilaksanakan di Bali bulan Oktober 2013 mendatang Kementerian Perdagangan tengah sibuk menyusun berbagai isue dan agenda yang akan dibahas dalam perhelatan tersebut. Selaku tuan rumah Peran Kementerian Perdagangan akan sangat menentukan berhasilnya perhelatan APEC yang akan datang. Ditengah hiruk pikuknya teman-teman unit teknis mempersiapkan perhelatan yang tentunya menjadi perhatian dunia seiiring dengan hal tersebut, redaksi menyapa pembaca dengan berbagai artikel tentang berbagai pengaturan kebijakan di sekitar lingkup perdagangan. Pengaturan lingkup perdagangan seyogyanya dipahami oleh pembaca yang budiman. Untuk itulah kami tetap setia menyapa pambaca dengan berbagai topik aktual di bidang perdagangan. Kami berharap artikel yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan pemahaman pembaca sekalian. Kami menyadari sajian dan tampilan kami masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik membangun pembaca tentang artikel yang kami tampilkan maupun materi artikel terbitan yang akan datang sangat kami harapkan. Kami akan terus berusaha untuk membuat “Jendela Informasi Hukum” ini sebagai bacaan yang yang ditunggu pembaca yang budiman. …………………………Selamat Membaca ………………………………

REDAKTUR Yuni Hadiati Maryam Sumartini Kartika Puspitasari Sara Lingkan Mangindaan

PENYUNTING /EDITOR Sutowibowo Setiadhy Simon Tumanggor Mu’min

DESAIN GRAFIS Aminah SEKRETARIAT Armiyati Indra Wijaya Cucun Roslina

ALAMAT M.I. Ridwan Rais No. 5 , Jakarta Pusat Telp. (021) 23528444; Fax. (021) 23528454

EMAIL [email protected]

PENGATURAN PERDAGANGAN PRODUK REMANUFAKTUR DI INDONESIA Angga Handian Putra

1

SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) CERTIFICATE OF ORIGIN (SKA/COO) EKSPOR INDONESIA Lina Rachmatia

IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN ASAL Certi icate of Origin DI ASEAN Lina Rachmatia

9

13

PERSAINGAN TIDAK SEHAT PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENJADI SALAH SATU FAKTOR TERHAMBATNYA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL Evi E. Tambunan

16

PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Redaksi menerima artikel, berita yang terkait dengan “Informasi Hukum Bidang Perdagangan” dan disertai identitas penulis/pengirim. Kritik dan saran kami harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan majalah kami.

Eko Prilianto Sudradjat

24

KLAUSULA BAKU TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN Kartika Puspitasari

29 2

| Jurnal Edisi Agustus 2013

PENGATURAN PERDAGANGAN PRODUK REMANUFAKTUR DI INDONESIA Disusun oleh: Angga Handian Putra

Pengaturan Remanufactured Products a. Amerika Serikat Amerika Serikat telah mengupayakan pembukaan akses pasar dan penghapusan hambatan perdagangan internasioanl remanufactured goods melalui WTO dan APEC. Di APEC, isu remanufactured goods dibahas pada tahun 2011 dimana tahun keketuaan AS pada APEC. Pada akhirnya, di APEC dibentuk suatu bagi ekonomi APEC yang mempunyai pandangan sama dengan AS dan melakukan secara sukarela membuka akses pasar dan menghapus hambatan perdagangan remanufactured goods dengan kesimpulan ekonomi yang ikut serta memperlakukan remanufactured goods sebagai barang/produk baru dibea cukai. Ekonomi tersebut yaitu AS, Jepang, Chile, Kanada, Selandia Baru, Taiwan, Papua Nugini, Australia, Meksiko, Singapura dan Korea Selatan. M AS khusus terkait remanufactured goods baik kebijakan yang bersifat mendorong pertumbuhan industri juga ketentuan terkait fasilitasi perdagangan remanufactured goods di perbatasan/bea cukai. Pemerintah AS sendiri hanya memberlakukan ketentuan dan peraturan yang bersifat umum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan ketentuan obat-obatan. Berikut ketentuan dan peraturan yang terkait remanufactured goods di AS:1

1 Ed Brzytwa, U.S. Views on Remanufacturing and Trade in Remanufactured Goods, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012


3

• The Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 45(a), menyatakan bahwa “ are hereby declared unlawful.” • FTC G R R O U A P I – “I

•

:

.” (MRI, X-rays, CAT scanners)

US F D A – Remanufacturing merupakan manufacturing – Untuk FDA, remanufacturing – J

Selanjutnya pada US C B P CBP perlakuan remanufactured goods T remanufactured goods oleh CBP dikarenakan remanufactured goods baru jika dilihat dari aspek prosedur pemeriksaan dokumen. Sementara dari aspek enforcement 2 sampling Namun demikian, didalam beberapa FTA yang dimiliki AS mengatur preferensi bagi remanufactured goods. Contoh:

U.S. - Korea Free Trade Agreement: A R P R A H

P C

HTSUS

D remanufactured goods dan perlindungan konsumen, AS memberlakukan kebijakan bahwa remanufacturer atau perusahaan remanufacturing perlu membuka informasi yang sesuai kepada konsumen sehingga konsumen mengetahui apa yang mereka beli termasuk pemberian garansi dan . Kejelasan informasi harus tertera pada suatu barang/ produk yang menyatakan bahwa barang/produk merupakan remanufactured goods. Sebagai upaya perlindungan konsumen, pelabelan barang/produk pada remanufactured goods wajib dilakukan.3 Pelabelan ini pun akan memberikan dampak tumbuhnya industri ini sejalan dengan kepercayaan masyarakat akan kualitas remanufactured goods baru.

b. Jepang Pada tahun 1960-an, sebagian besar Jepang telah tercemar polusi yang sangat buruk. Contohnya pada daerah Kitakyushu, merupakan pusat industri baja dan pabrik-pabrik besar lainnya, telah tercemar polusi dari emisi gas, cairan, dan padat sebagai hasil dari industri-industri pada pabrik tersebut. Pencemaran juga terjadi dibeberapa negara Jepang, sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan para penduduk yang menyebabkan munculnya tekanan dari penduduk Jepang untuk mengurangi pencemaran tersebut.4 2

Elif Eroglu, U.S. Treatment of Remanufactured Goods at the Border, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.

3 Ed Brzytwa, O 4 E D R

ICSEAD G S E K for Thailand, Working Paper Series Vol. 2011-15, October 2011.

4


U

Remanufacturing and the 3Rs in Japan: Lessons

ruang lingkup yang lebih komprehensif. Beberapa peraturan pelaksana dan suplemen dari kedua peraturan tesebut telah diterbitkan diantaranya adalah Basic Act for Establishing a Sound MaterialCycle Society yang diterbitkan pada tahun 2000. K untuk mendorong remanufacturing, reuse, dan recycling (3Rs).7 Kemudian ketentuan Recycling of End-of-Life Vehicles dan Recycling S K H A yang juga 8

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa Jepang telah membentuk hukum dan kerangka kebijakan yang kuat yang berpengaruh dalam membuat cara-cara pembuangan sampah/limbah (waste) lebih elegan dibandingkan jika hukum dan kebijakan tersebut K jelas telah mendorong perusahaan-perusahaan, konsumen, dan pejabat pemerintah Jepang untuk berpandangan bahwa remanufacturing dan 3Rs sebagai elemen kunci dalam tata perekonomian. (Gutowiski et al. 2005; Nakamura O E C Development 2010). Hal ini berbanding terbalik dengan dikebanyakan negara berkembang, dimana yang menambah hambatan dibanding sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mendorong kegiatan ekonomi baru.

Untuk mengatasi permasalahan memberlakukan B L E pada tahun 1967 and N C

ini,

pemerintah Jepang P C L tahun 1972. Kedua

pelestarian lingkungan dan pengurangan pencemaran. Kenaikan konservasi energi dan pengurangan pencemaran, yang telah diberlakukan melalui kebijakan pemerintah yang mendorong konservasi energi dari pertengahan tahun 1970-an.5 Pada pertengahan hingga akhir tahun 1980-an, lingkungan Jepang secara substansial menjadi lebih bersih dan perusahaan-perusahan menjadi lebih terdorong untuk mengurangi/menghilangkan emisi berbahaya dibanding pada tahun 1960-an. Keberhasilan antara perusahaan, penduduk dan pemerintah.6 B L E P C and N C L B E L dan B E P , yang diberlakukan pada tahun 1994. Kedua peraturan ini telah menjadi kerangka kebijakan lingkungan untuk saat ini dan mencakup 5 6

D J S B W Energy Plan”, Energy, 39(6), 3741–3749. I

J

N

B

c. Indonesia S produk remanufactured dalam perdagangan yaitu sebagai remanufactured. Indonesia dalam sistem H S remanufactured, sehingga hanya (waste-used S remanufactured yang diekspor ke Indonesia akan diperlakukan dan dikenakan tarif sebagai produk bekas (waste-used) sehingga produk remanufactured H I oleh kebanyakan negara berkembang. Indonesia, dalam hal ini, pada beberapa organisasi internasional memposisikan menolak membuka pasar produk remanufactured industri dalam negeri yang sejenis dan dapat menimbulkan 7 8

I

S (Ministry of Economy Trade and Industry, Japan, 2011).


5

masalah kesehatan manusia dan lingkungan karena belum mampunya beberapa industri di Indonesia mengolah kembali waste dari produk remanufactured sebagai hasil produk remanufactured. Alasan ini dapat dilihat dari terbatasnya perusahaan remanufacturing di Indonesia. Perusahaan produk remanufactured di Indonesia diantaranya Komatsu I C I yang memiliki fasilitas remanufacturing dan memiliki daya saing. Namun, produkproduk remanufactured dari kedua perusahaan tersebut lebih banyak untuk digunakan oleh perusahaan itu sendiri dan konsumen langsung pengguna produk kedua perusahaan tersebut.9 Selain itu, dari segi keamanan kualitas produk terhadap kesehatan manusia, belum ada standardisasi produk remanufactured baik secara nasional maupun internasional. Isu standardisasi dalam industri remanufacturing. Masih banyaknya standard yang berbeda diantara perusahaan remanufacturing, terjamin dan konsumen.

dapat

merugikan

Pelabelan dan standardisasi dapat menyediakan informasi yang benar bagi konsumen sebagaimana hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999), yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. UU No. 8/1999 dalam pembentukannya bertujuan menjamin peningkatan kesejahteraan jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar sebagai akibat dari globalisai ekonomi. S harus menyediakan informasi melalui pelabelan untuk menjamin mutu dan keamanan barang. Isu

lainnya

yang

perlu

menjadi D sisi, industri remanufacturing dapat meningkatkan inovasi terutama di negara-negara maju karena sifat dasar 9

H C Indonesia pada pertemuan kedua APEC Market Access Group (MAG2) tahun 2013 di Surabaya, 12 April 2013.

6


dari perusahaan remanufacturing yang memerlukan inovasi teknologi. Di sisi lain, terutama di negara berkembang, perusahaan manufacture S telah diketahui, keunggulan produk remanufactured diantaranya lebih produk baru, jika beredar luas didalam maka

industri

yang

memproduksi

akan bertahan karena berubahnya kecenderungan akan menggunakan produk remanufactured yang lebih

atas Impor Barang Modal Bukan Baru (Permenperin No. 14/2012). Sebagai

waste/limbah (berdasarkan I remanufaktur dapat diduga sebagai dan mengandung bahan berbahaya dan beracun. UU No. 32/2009 mengatur larangan untuk memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.10 Pengaturan ini sebelumnya telah diatur pada Pasal 21 didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997). UU No. 23/1997 dicabut dan dinyatakan

D I memiliki peraturan khusus yang mengatur produk remanufactured, selain UU No. 8/1999, ada beberapa peraturan lainnya yang terkait dengan perdagangan produk remanufactured, antara lain:

UU No. 32/2009, namun peraturan pelaksana atas UU No. 23/1997 masih berlaku selama belum ada pengaturan

a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009);

PP No. 18/1999 secara tegas mengatur larangan melakukan impor atas limbah B3.12 Limbah B3 ialah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya,

b. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP No. 18/1999); c.

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel C O T C O T M O H W A T Disposal (Keppres No. 61/1993);

d. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan A T B C on the Control of Transboundary M H W and Their Disposal (Perpres No. 47/2005); e. Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2012 tantang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru (Permendag No. 77/2012); f.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi

dengan UU No. 32/2009. Salah satu peraturan pelaksana UU No. 23/1997 adalah PP No. 18/1999.11

langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/ atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Pelarangan ini disebabkan antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium untuk B rangka pengawasan impor limbah dan keterbatasan teknologi serta kapasitas pengelolaan limbah di Indonesia. 13 Namun demikian, menurut UU No. 32/2009 dan PP No. 18/1999, limbah B3 dapat dilakukan pemanfaatan. Pemanfaatan limbah B3 mencakup kegiatan daur-ulang (recycling) perolehan kembali dan penggunaan kembali (reuse) 10 Lihat Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32/2009. 11 Lihat Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 32/2009 12 Lihat Pasal 21 UU No. 23/1997 dan Pasal 53 PP No. 18/1999. 13 Lihat Penjelasan Pasal 53 PP No. 18/1999.

dalam pengelolaan limbah B3. Dengan teknologi pemanfaatan limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah limbah B3 sehingga biaya pengolahan limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurasan sumber daya alam. Terkait produk remanufactured, pelarangan dapat disebabkan untuk agreement S contoh, untuk negara berkembang yang menjadi party/ pihak B C , bisa menerima impor dari limbah terutama yang mengandung B3, dengan alasan bahan baku. Belum adanya standard yang baku bagi produk produk remanufactured baik nasional maupun masih mengandung limbah B3. Untuk mengatasi persoalan standard, perlunya produk remanufactured dilakukan pelabelan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi nasional/internasional yang kredibel dan terakreditasi. Standard yang digunakan untuk beberapa produk remanufactured yang ada diantaranya harus memenuhi O E Manufacturer OEM ISO pada produk-produk kedokteran GE. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melakukan pemanfaatan limbah B3, perlu upaya Negara-negara maju untuk melakukan pengalihan teknologi remanufactured. Pengalihan teknologi dapat dilakukan salah satunya melalui investasi pada industri remanufacturing atau terkait pemanfaatan limbah B3 dengan perjanjian yang mensyaratkan pengalihan teknologi. Pengalihan teknologi memberikan manfaat terutama dalam pengembangan industri remanufacturing di Indonesia. Pengecualian untuk impor barangbarang bukan baru tertentu oleh perusahaan remanufacturing telah diatur berdasarkan Permendag No. 48/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 77/2012 dan Permenperin No. 14/2012 untuk tujuan ekspor dan/atau untuk memenuhi Perusahaan Pemakai Langsung didalam negeri yang dilatarbelakangi oleh:

-

Ketersediaan barang modal bukan baru yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi industri hingga saat ini belum dapat diperoleh sepenuhnya dari sumber di dalam negeri;

-

Perlunya pengembangan investasi,

remanufaktur, peraturan yang terkait dengan kegiatan perdagangan remanufaktur di Indonesia telah terdapat pengaturan dari berbagai hirarki peraturan perundang-undangan (dari UU hingga Peraturan Teknis) sebagai dasar hukum perdagangan produk remanufaktur.

serta menciptakan lapangan kerja. Ada perbedaan mendasar diantara Permendag No. 48/2011 dengan Permendag No. 77/2012, salah satunya perusahaan remanufacturing. Pada P N perusahaan remanufacturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufacturing (termasuk dalam KBLI 28240) untuk memproses komponen alat berat bukan baru menjadi produk akhir dengan dan digaransi oleh pemegang merek untuk tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.14 Ada beberapa perbedaan P mempersempit cakupan bidang usaha; kedua, mempersempit cakupan produk

Referensi R. Steinhilper, B. Rosemann, and S. Freiberger. “Product and process assessment for remanufacturing of components”. In Proceedings of LCE 2006, pp. 441-446 Kampan Mukherjee and Sandeep Mondal, “A to remanufacturing technology I Technology Analysis & Strategic Management Vol. 21, No. 5, July 2009, page 639–652. Winifred L. Ijomah, Steve Childe, and Chris McMahon. R A K S S D . Yue

keempat, memperluas tujuan. P remanufakturing, diantaranya sebagai upaya harmonisasi peraturan. Permenperin No. 14/2012 ditetapkan dan diberlakukan pada Februari tersebut, sementara Permendag No. 77/2012 ditetapkan dan diberlakukan pada Desember 2012.

III. Kesimpulan Meskipun belum ada pengaturan khusus dan komprehensif mengenai remanufakturing dan produk 14

L remanufakturing pada Permendag No. 48/2011, perusahaan remanufacturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufakturing untuk memproses Barang Modal Bukan Baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan Perusahaan pemakai Langsung dalam negeri.

Jin, Ana Muriel, and Yihao Lu, O P R P , Bell Labs Ireland, Lucent Technologies Blanchardstown Industrial Park, Blanchardstown, Dublin 15, IR, Department of Mechanical and Industrial Engineering, University M A USA 2013.

Angga Handian Putra, “Aspek Perdagangan Internasional R G B K S P Internasional, Kementerian Perdagangan, Edisi V Tahun 2012. Céline Michaud and Daniel Llerena, A

Proceedings of Life Cycle Engineering (LCE) 2006. Innocent Chidi Nnorom dan Oladele Osibanjo, “O P A R E


7

L E P D C I J I M and Technology, Vol. 1, No. 3, August 2010. Awaluddin Mohamed Shaharoun, “ReM A M & an ASEAN Economic Framework I G , presented at APEC W P Remanufacturing on 12 April 2013. Lund, Robert T. and Hauser, William M, Remanufacturing – An American P Boston University Alfred Kwek, Regulatory Framework for Control of Refurbished M D GE Healthcare, P APEC W Remanufactured Goods, Malaysia, 22 Oct 2012. E

D R ICSEAD G S E K U Remanufacturing and the 3Rs in Japan: Lessons for Thailand, Working Paper Series Vol. 2011-15, October 2011.

D

J

S B W J N B E Plan”, Energy, 39(6), 3741–3749.

Celine Michaud, Daniel LIerena, A E P R P I C Challenge for Life Cycle Engineering, diunduh pada tanggal 15 Oktober 2012. Ed

Brzytwa, U.S. Views on Remanufacturing and Trade in Remanufactured Goods, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012

Elif

Eroglu, U.S. Treatment of Remanufactured Goods at the Border, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.

M

B R L to Sustainability, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012

8


M

W A O A in Remanufacturing of Goods, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.

___________________, HS A in Remanufacturing of Goods, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012. Masaki Okamoto, HS C for Remanufactured Goods, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012. Guo

Fengyuan, B I of Remanufacture in China, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.

Awaluddin Mohamed Shaharoun, I R , disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012. Muhammad Lokman Mohd Zain, Remanufacturer of Engine and Engine Components, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012 Douglas Wright, T W pada APEC Remanufactured Lumpur, Malaysia 2012.

T

W , disampaikan Workshop on Goods, Kuala – October 22-23,

Shingo Komatsu, Remanufactured P G N , disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012. Shahanom Uthman, Malaysia Transformer, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.

Mohamad Madani Sahari, A Remanufacturing, disampaikan pada APEC Workshop on Remanufactured Goods, Kuala Lumpur, Malaysia – October 22-23, 2012.

Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/1999) 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) 3. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP No. 18/1999); 4. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel C O T C O T M O H W A T Disposal (Keppres No. 61/1993); 5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan A T B C on the Control of Transboundary M H W and Their Disposal (Perpres No. 47/2005); 6. Peraturan Menteri Perdagangan No. 77 Tahun 2012 tantang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru (Permendag No. 77/2012); 7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 14 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru (Permenperin No. 14/2012).

SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) CERTIFICATE OF ORIGIN (SKA/COO) EKSPOR INDONESIA

D

alam melaksanakan kewenangan yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tersebut, Indonesia dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri haruslah mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan baik bersifat nasional maupun internasional, diantaranya mengenai ketentuan W T O (WTO) yang merupakan U undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the W T O (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam R O (ROO) dikatakan bahwa selain itu hasil suatu perundingan internasional dapat menghasilkan suatu produk hukum yang mengikat para pihak dalam melakukan suatu perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi perkembangan ekspor nasional. Dalam aturan WTO ada pengaturan mengenai Free Trade Agreement (FTA) yangmengatur khusus megenai hambatan non tarif. Hal itu sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement – FTA) adalah traktat internasional yang menghilangkan hambatan perdagangan, memfasilitasi peningkatan arus perdagangan dan ikatan komersial, dan meningkatkan integrasi ekonomi di antara negaranegara pesertanya. FTA juga dapat disebut Closer Economic P atau Strategic E P . Liberalisasi

akses

Oleh: Lina Rachmatia

FTA melalui eliminasi dan pengurangan hambatan perdagangan serta perbaikan akses pasar yang menciptakan kejelasan dan FTA menciptakan kesempatan baru melalui pengurangan beban administrasi dan biaya yang terkait dengannya. FTA juga membantu terciptanya iklim investasi yang stabil

pasar

FTA FTA yang komprehensif akan menghilangkan tarif di semua atau hampir semua barang yang diperdagangkan dalam jangka waktu yang bermakna secara komersial setelah FTA diberlakukan (tanggal FTA mulai berjalan). FTA memberikan dasar yang kuat untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih luas di antara pesertanya dengan cara meningkatkan integrasi ekonomi dari waktu ke waktu, memperbaiki hubungan antar pemerintahan, dan menyediakan forum untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan masalah perdagangan.


9

dari perbedaan antara tarif non-preferensi yang ALASAN PENETAPAN FREE TRADE AGREEMENTS Terdapat sejumlah alasan mengapa perekonomian menetapkan FTA. Termasuk di dalamnya adalah:

ditetapkan di bawah FTA (tarif preferensi hanya berlaku bagi Peserta FTA). U diberlakukan suatu negara, disebut sebagai tarif M F N MFN O Di dalam kasus ini, tarif FTA dan MFN adalah sama, N FTA tunduk kepada komitmen yang secara hukum FTA Tingkat tarif FTA biasanya dicantumkan di dalam annex bab perdagangan barang dari FTA.

dimana pihak pesaing sudah melakukan negosiasi FTA. APAKAH PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS YANG KOMPREHENSIF? T

FTA

sebuah FTA. Namun demikian, perjanjian-perjanjian saat ini banyak yang memasukkan ketentuan mengenai seluruh atau sejumlah besar dari topik di bawah ini:

Pasal-pasal mengenai Perdagangan Barang dalam AANZFTA Ketentuan perdagangan barang dalam AANZFTA minimal: yang mendapat keuntungan dari akses pasar preferensi ROO apakah suatu barang dapat menerima tarif preferensi

elimimasi bertahap penggunaan pemulihan perdagangan

persons

Beberapa FTA mengikutsertakan bab-bab tentang tenaga kerja dan lingkungan hidup.

PERDAGANGAN BARANG P FTA FTA tarif mungkin dihilangkan, atau secara bertahap dikurangi sampai nol atau sampai jumlah tertentu selama jangka waktu yang ditentukan. Perlakuan prefensi didapatkan

10 | Jurnal Edisi Agustus 2013

O P barang yang diimpor dari kawasan perdagangan bebas

Contoh dari pengurangan tarif secara bertahap. Suatu FTA menguraikan secara tepat bagaimana cara menghilangkan tarif. Biasanya hal ini dicantumkan dalam jadwal tarif yang ditambahkan ke FTA. Tabel di bawah ini memberikan ilustrasi salah satu pendekatan komitmen tarif yang mungkin terjadi, dimana tarif barang asal dalam kategori tertentu harus tunduk kepada pengurangan dan eliminasi tarif tahunan. Tingkat tarif Preferensi Barang

Saat FTA diberlakukan

1.1.2010

1.1.2011

1.1.2012

1.1.2013

1.1.2014

A

20%

15%

10%

7%

3%

0%

B

30%

15%

10%

7%

5%

0%

C

10%

7%

0%

D

30%

30%

30%

20%

20%

10%

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut C of Origin (SKA/COO) merupakan suatu dokumen eksporimpor yang bertujuan untuk menghapuskan hambatan D negara asal suatu barang yang diekspor. SKA/SKA/COO untuk ekspor diterbitkan oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, sedangkan SKA/SKA/ COO untuk Impor diterbitkan oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

 Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan A C O B E Indonesia;

Dalam hal ini penulis berusaha untuk membatasi pembahasan Surat Keterangan Asal (SKA/SKA/COO) Ekspor saja.

 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/ PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/ PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit SKA (SKA/ COO) untuk Barang Ekspor Indonesia.

S mendasari penerbitan SKA/COO adalah adanya perjanjian ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/ tujuan, yang mewajibkan SKA/SKA/COO disertakan pada barang yang diekspor. Dengan dokumen SKA/COO / SKA ini yang “memvalidasi” bahwa barang tersebut benar-benar

Apa itu SKA? Surat Keterangan Asal C O , selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, dari suatu negara tertentu, wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. D H  Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;

 Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan P S K A C Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia;

 Keputusan Menteri Perdagangan M DAG KEP P atas Keputusan Menteri Perdagangan 299/M-DAG/KEP/3/2011 tentang Penetapan P SKA C O Barang Ekspor Indonesia.

Nomor K Nomor Pejabat

Manfaat SKA  Untuk mendapatkan tarif preferensi (dalam hal ini Negara yang mengadakan perjanjian).  S I ke negara tujuan ekspor, dengan tujuannya dalah mencegah Free Rider (adalah sekelompok orang yang mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat tanpa memberikan kontribusi apapun terhadap penyediaan barang Indonesia yang akan diekspor kenegara tujuan E

Jurnal Edisi Agustus 2013 | 11

yang diberikan oleh suatu negara / kelompok negara tujuan. 2. SKA Non Preferensi : Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu Dalam Lampiran Permendag Permendag No. 59/M-DAG/ PER/12/2010 diatur pula jenis-jenis SKA berdasarkan peruntukannya. Jenis-jenis SKA dibagi menjadi dua yaitu SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi. Adapun yang termasuk dalam SKA Preferensi adalah:  Untuk menetapkan Negara Asal Barang (Country of O suatu barang ekspor.

1. General System Of Preferences (GSP) à FORM A 2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) à FORM D C F

 Untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan L/C.

T

R

C R Products

S

I

H

B

C

C

 Pelacakan tuduhan dumping atau pelaksanaan pengamanan perdagangan (trade remedies).  D

R

C

C

H

S

SKA COO

C

P H

ICC

7. Global System of Trade Preference Among Developing Countries (GSTP) à Form GSTP

Latar Belakang SKA diwajibkan Mengapa SKA menjadi wajib, hal itu di karenakan alasanalasan sebagai berikut:

C

H

C

A

G T

 Diwajibkan oleh pemerintah negara tujuan ekspor

10. ASEAN China FTA (ACFTA) à Form E

 Diwajibkan oleh pembeli (SKA Preferensi)

11. ASEAN Korea FTA (AKFTA) à Form AK

 D

12. Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) à Form IJEPA

I

Sebenarnya SKA itu bukanlah suatu peizinan, melainkan SKA suatu keharusan. Karena bagi siapa saja yang ingin mengekspor dan mendapatkan preferensi atau pengurangan suatu Negara atau sekelompok Negara terhadap barang ekspor Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral, maka E SKA

13. ASEAN India FTA (AIFTA) à Form AI 14. Indonesia Pakistan PTA à Form IP Dan adapun yang termasuk SKA Non Preferensi adalah: ICO C 2.

SKA COO H C I

Dalam Pasal 2 Permendag No. 59/M-DAG/PER/12/2010 ada 2 (dua) jenis SKA/SKA/COO, yaitu:


Fisheries SKA/COO

3. SKA/COO for Imports of Agricultural Products into MEE (Europe Community)

Jenis-Jenis SKA

1. SKA Preferensi : Jenis SKA/SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk

O

C

T O

SKA COO T 7.

F P

Form “B” C

D P

D O

T K

P

IMPLEMENTASI SURAT KETERANGAN ASAL

Certi cate of Origin DI ASEAN Penulis : Lina Rachmatia

PENDAHULUAN Sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967, negara-negara anggota di Asia Tenggara bersepakat untuk bekerjasama dibidang H B C II pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, tanggal 7 Oktober 2003 dimana para Kepala Negara/Kepala Pemerintah mendekM ASEAN pilar yaitu Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN pada tahun 2020. Pembentukan Masyarakat ASEAN sebagai upaya untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Pada KTT ke-12 di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007, para Kepala Negara/Kepala Pemerintah sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Kesepakatan tersebut tertuang dalam C D A of the Establishment of an ASEAN Economic Community. Selanjutnya untuk mencapai perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi internasional yang memiliki dasar hukum, telah P ASEAN C B M E ASEAN pada tanggal 20 November 2007. Piagam ASEAN menjadikan ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional yang berlegal basis, menguatkan struktur dan kelembagaan sehingga ASEAN longgar menjadi organisasi internasional yang me-miliki legal personality, berdasarkan aturan yang profesional (rule-based ). Bersamaan dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN, para K N ASEAN B P ASEAN Economic Community ASEAN pada tahun 2015. Konsep dari pasar tunggal dan basis produksi regional terdiri atas beberapa elemen yaitu labour. Untuk mewujudkan aliran bebas barang yang merupakan salah satu elemen dari , Negara Anggota ASEAN sepakat untuk menyempurnakan lebih lanjut ketentuan R O (ROO) intra-ASEAN khususnya dalam ke-harusan melengkapi surat kete-rangan asal/C O COO 0% di ASEAN. Penyempurnaan ketentuan ROO dalam hal surat


sehingga menghemat baik dalam segi waktu maupun biaya; b. reliability, penerima manfaat dari adanya perjanjian tersebut adalah eligible products (produk yang diproduksi oleh Negara Anggota); c.

;

d. predictability, dimana imple-mentasi dan

menjamin bahwa aturan tersebut diterapkan kepada seluruh negara anggota serta juga menyediakan prosedur banding; e. transparency, dimana prosedur dan ketentuan dapat diakses dengan mudah. Berdasarkan keterangan asal Form D intra-ASEAN merupakan mandat dari Pertemuan AFTA Council ke-22 yaitu . Pada proses pelaksanaan implementasi ROO di ASEAN, Sekretariat ASEAN mengajukan beberapa opsi untuk penyempurnaan ketentuan ROO intra-ASEAN khususnya yang terkait dengan penerbitan surat keterangan asal, yang antara C ASEAN P (CAP), F D , dan product marking. Selanjutnya, pada perte-muan H L T F O E I (HLTF) ke-15, Negara ASEAN menyambut baik pemikiran untuk menerapkan system selfpada tahun 2012 bagi dan ROO kategori . II

M

S

K

ASEAN

M perjanjian perdagangan preferensi (Diatur dalam WTO diatur dalam GATT Annex 1 tentang R O SKA merupakan suatu dokumen dalam rangka implementasi dari berlakunya R O A asal barang adalah: a. si

dimana prosedur administrasi termasuk didalam-nya kelengkapan dokumen pendukung dan informasi yang simple (sederhana)


ASEAN ROO

, prosedur

ASEAN barang. Surat keterangan asal yang diterbitkan dalam rangka intra-ASEAN/CEPT AFTA adalah surat keterangan asal Form D. Surat keterangan asal Form D di-apply oleh instansi pemerintah yang berwenang (untuk Indonesia ada 86 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal).

Prosedur aplikasi surat keterangan asal terdiri atas dua tahap, yaitu: Tahap Pertama S proses

. Produsen dan/

akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Penerbit, sesuai dengan undang-undang dan peraturan Negara Anggota, yang meminta pemeriksaan pra-ekspor mengenai asal barang tersebut memenuhi origin criteria ASEAN ROO yaitu Regional Value Content (RVC) 40% or CTH atau sebagaimana tercantum dalam dan sifatnya, asal-usulnya dapat ditentukan dengan mudah (wholly obtained). Hasil pemeriksaan

pendukung dalam menentukan asal barang yang akan diekspor itu.

Tahap Kedua resminya mengajukan permohonan surat keterangan asal Form D dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung serta dokumen yang dihasilkan dari . Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan oleh instansi permerintah yang berwenang di negara-negara ASEAN. S K A SKA F D waktu dua belas (12) bulan dari tanggal penerbitannya dan harus diserahkan kepada otoritas bea-cukai dari Negara Anggota pengimpor dalam jangka waktu tersebut. M K Kerjasama CEPT AFTA ROO adalah mekanisme konvensional. Skema ini sangat menunjang dan bermanfaat bagi ekspor produk manufaktur dengan sumber-sumber material/bahan baku yang tetap. Sedangkan untuk produk yang komposisinya

pre-export . Adapun dasar hukum dari Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia adalah:  Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;  Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 33/M-DAG/ PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (C O ) untuk Barang Ekspor Indonesia;  Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 59/M-DAG/ PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (C O ) untuk Barang Ekspor Indonesia.


PERSAINGAN TIDAK SEHAT PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENJADI SALAH SATU FAKTOR TERHAMBATNYA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL Oleh: EVI E. TAMBUNAN

1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi F yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan (1) stabilitas (stability) yaitu potensi hukum

(Predictability) yaitu kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubunganhubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional, (3) Keadilan (fairness) yaitu perlakuan yang

APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. 2 Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan pemerintah yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian suatu daerah bahkan perekonomian nasional. Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD) dipercaya merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan semakin terasa dalam negara yang mengalami krisis perekonomian sebagai dampak dari krisis global yang mempengaruhi seluruh komponen-komponen N I K APBN APBD dalam mendorong tercapainya target dan sasaran makro ekonomi nasional maupun daerah, maka APBN/ APBD seyogyanya diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok, sekaligus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembagalembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan tentunya meningkatkan resiko T P K K N atau KKN. Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud, terjadi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, dan

menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.1

S KKN (satu) dalam pembangunan perekonomian negara, bukan hanya dilihat dari segi melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau golongan/ kelompoknya tapi lebih pada

Dalam hal ini penulis mengangkat tentang keberadaan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang terindikasi masih syarat dengan

tubuh sebagian bangsa Indonesia dan menghambat pembangunan bidang ekonomi yang seharusnya diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dalam prakteknya KKN selalu terjadi dalam proyek

persaingan usaha yang sehat, tetapi juga mencuat sebagai fenomena korupsi yang merugikan negara, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan perekonomian nasional.

sehat dalam usaha memenangkan pengadaan barang P membuka peluang terjadinya praktek monopoli dalam

P kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan

2 Pasal 1 ayat 1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .

1 Erman rajagukguk, Peranan hukum di Indonesia : “Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, hal. 13.


Barang/Jasa Pemerintah yang masih syarat dengan penyelewengan dan pelanggaran baik secara horizontal hanya berupa pelanggaran asas persaingan usaha yang sehat, tetapi juga mencuat sebagai fenomena korupsi yang merugikan negara dan menghambat pembangunan perekonomian nasional. Bahan Hukum yang digunakan dalam i.

proyek-proyek yang berkaitan dengan pemerintah dan pada gilirannya merugikan masyarakat umum. Sedangkan prosedur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, baik yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007. Produk hukum ini berlaku untuk seluruh instansi pemerintahan, apakah itu Kementerian maupun non-Kementerian, BUMN, dan BUMD. Ketentuan ini dibuat agar pengelolaan uang atau kekayaan negara, baik yang dituangkan melalui APBN/ APBD maupun pengembangan BUMN/ BUMD, bisa dalam mencapai masyarakat.

kesejahteraan

hanya berupa pelanggaran asas persaingan usaha yang sehat, tetapi juga mencuat sebagai fenomena korupsi yang merugikan negara dan menghambat pembangunan perekonomian nasional. 3. PERTANYAAN PENELITIAN Berdasarkan pernyataan permasalahan tersebut, maka perlain sebagai berikut : a. Bagaimanakah

sebab-akibat

dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut ? b. Bagaimanakah sanksi hukum bagi para pelaku yang melakukan penyelewengan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ?

c. Bagaimana memaksimalkan peranan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian nasional ? 4. METODE PENELITIAN

a) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; e) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya, dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007. ii. Bahan hukum sekunder, yatu bahan hukum yang menjelaskan bahan

T

2. PERNYATAAN PERMASALAHAN Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang masih syarat dengan penyelewengan dan pelanggaran baik secara horizontal

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat di I

ini dengan cara menganalisa permasalahan dan penyelesaian tentang Penyelenggaraan Pengadaan

majalah, internet yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih syarat dengan penyelewengan dan pelanggaran baik secara


berupa pelanggaran asas persaingan usaha yang sehat, tetapi juga mencuat sebagai fenomena korupsi yang merugikan negara dan menghambat pembangunan perekonomian nasional. iii. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

5. PEMBAHASAN S pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut. Sejarah mengenai pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah dimulai dari adanya transaksi pembelian atau penjualan barang di pasar secara langsung (tunai). Kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (antara pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan dengan cara proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.3 Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan N proses pengadaan barang/jasa yang memakan waktu, lemahnya daya saing nasional, dan tatakelola pengadaan yang kurang baik serta masih terjadinya berbagai pelanggaran dan penyimpangan atas pedoman yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, yang mengindikasikan bahwa pedoman dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 memiliki celah-celah yang memungkinkan

Belanja Negara dan kemudian disempurnakan beberapa kali hingga sampai Keppres Nomor 29 tahun 1984 yang merupakan Keppres yang paling lama bertahan dan disempurnakan kembali dengan Keppres Nomor 16 tahun 1994, disempurnakan kembali dengan Keppres Nomor 18 tahun 2000 dan terakhir Keppres Nomor 80 tahun 2003 yang diterbitkan tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007. Maksud dikeluarkannya Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD, sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta peranan masing-masing pihak dalam pengadaan barang/jasa instansi pemerintah. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/ APBD diperoleh barang/jasa yang dibutuhkan i n s t a n s i pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat

dipertanggungjawabkan

dalam

4

Keppres Nomor 80 tahun 2003 juga mengatur dalam dipatuhi oleh pengguna barang /jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam

oleh pengguna barang dan jasa maupun penyedia barang dan jasa sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang muaranya membuka persekongkolan. APBN yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang paling dominan yang dapat mencakup keseimbangan alokasi dan distribusi sumber daya yang langka keseluruh wilayah negara. Sejak tahun 1980 mulai dilakukan pengaturan mengenai pelaksanaan APBN dengan suatu Keputusan Presiden dimulai dengan Keppres Nomor 14A tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 3

Andrian Sutedi. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai P J S G H


dan bertanggung jawab atas segala keputusan sesuai kesepakatan para pihak, (v) menghindari dan mencegah

mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran, (vii) menghindari dan mencegah penyalah gunaan 4

Pasal 2 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

langsung merugikan negara, (viii)

memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.5 S lakukan, pengadaan barang atau jasa publik dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat pada prinsipnya harus berorientasi untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang terbaik (harga termurah atau sepadan), jumlah dan mutu yang sesuai kebutuhan serta tepat waktu. Agar keinginan ini dapat tercapai maka pasar harus diatur agar kita sebagai konsumen memiliki peluang untuk memilih barang yang ditawarkan oleh sebanyakbanyaknya pelaku usaha yang saling bersaing. Pada sisi yang lain, pelaku usaha melihat kebutuhan belanja akan barang dan jasa (termasuk belanja pemerintah) merupakan peluang pasar. Semua pelaku usaha akan berkeinginan untuk menguasai peluang pasar yang ada sehingga memperoleh keuntungan yang 5


sebesar-besarnya. Agar keinginan ini juga tercapai maka pasar harus diatur agar semua pelaku usaha terbuka peluangnya untuk ikut persaingan dalam memperebutkan peluang pasar yang ada. Dengan demikian, untuk terus meningkatkan daya saingnya agar dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kedua keinginan ini perlu diatur agar konsumen mendapatkan barang yang sesuai dan agar semua pelaku usaha memperoleh akses yang sama. Pada situasi yang berbeda, proses pengadaan barang dan jasa juga kecenderungan melakukan praktekpraktek persaingan usaha yang pasar.

Di sisi konsumen, situasi

melakukan belanja barang/jasa bukanlah konsumen yang langsung

dapat

berpotensi

menciptakan

dengan tujuan untuk mendapat keuntungan pribadi dari belanja yang dilakukannya, dengan mengadakan persekongkolan dengan pelaku usaha dan menutup peluang bagi pelaku usaha yang lain. Hal ini dikenal sebagai persekongkolan Kasus korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dan dimulai dengan D dapat dilakukan karena pelaku usaha bersedia bersekongkol dengan pihak yang melakukan belanja. Demikian pula sebaliknya. Di sini, terdapat hubungan yang sangat erat antara

sehat. Di sisi pelaku usaha, akan terdapat kecenderungan pelaku usaha menguasai pasar sepenuhnya, termasuk meniadakan pesaingnya atau bersama-sama pelaku usaha pesaingnya mengatur pasar. Pada situasi ini, praktek persaingan usaha yang belanja, dan dikenal sebagai persekongkolan horisontal.

korporasi atau instansi pemerintah. Pada situasi ini, pihak yang belanja

Proses pengadaan barang dan jasa


tersebut harus dijamin dan dapat pelaku usaha yang berminat dan tercipta persaingan sehat yang L eksplisit telah diatur dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Undang-undang ini, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pengadaan sehingga dapat mengakibatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahterahan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan pelaku usaha kecil, serta mencegah praktek monopoli

P persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara atau menghambat persaingan usaha. Sedangkan monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha 6

6 http://www.scribd.com/doc/16045405/ M P U Juli 2010


Dengan adanya undang-undang No.5 Tahun 1999 ini tentang larangan praktek monopoli dan persaingan

syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.7

dapat memupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing di antara pelaku usaha. Dalam hal

Dalam hal ini hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembagalembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahanperubahan pada lembaga-lembaga lainnya.

disangkal bahwa agar suatu aturan hukum dapat ditegakkan secara baik, diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Suatu aturan hukum,

hukum yang baik pula. Penegak hukum yang dimaksud adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sanksi yang tegas di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat berupa pokok, atau sanksi pidana tambahan. Dalam hal persekongkolan tender, sanksinya terdapat pada Pasal 48 ayat (2) yang berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar R 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan (lima) bulan. A tersebut maka dalam pengembangan konsep pengaturan pengadaan barang dan jasa di sektor publik diperkenalkan prinsip pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi

Pengadaan barang dan jasa yang kacau balau di dalam pemerintahan lembaga yang menjalankan undang-undang sebagai pengawal atau penegak hukum. Dalam hal penegakan suatu peraturan perundang-undangan dibutuhkan sebuah organ atau lembaga yang melaksanakannya, yang disini berbicara tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Salah satu fungsi dari KPPU adalah mengawasi persaingan usaha di dalam tender yang diselenggarakan. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat mengindikasikan adanya yang terjadi di dalam suatu lelang proyek pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain : i.

Pengadaan barang dan jasa yang bersifat tertutup dan diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat

7


ii. Pengadaan

barang dan jasa

usaha dengan kompeten yang sama. iii. Pengadaan barang dan jasa dengan persyaratan dan yang mengarah ke satu pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut. iv. Kerjasama dua pihak atau lebih untuk mengatur dan/ atau menentukan pemenang pengadaan. v. Secara terang-terangan maupun penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya. vi. Membandingkan dokumen pengadaan sebelum penyerahan. vii. Menciptakan persaingan semu. viii. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.

proyek pengadaan barang dan jasa biasanya sudah melakukan lobi-lobi terhadap pejabat yang terkait agar dapat memenangkan tender proyek yang akan dilaksanakan. Kegiatan hambatan bagi pelaku usaha yang dan dampak yang lebih jauh dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penyelenggara, karena terdapat b. Sanksi hukum bagi para pelaku yang melakukan penyelewengan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum persaingan berdasarkan undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPU diberi wewenang

ix. Tidak menolak melakukan suatu atau

sepatutnya

mengetahui

dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta lelang tertentu. x. Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung

pelelangan dengan melawan hukum.

cara

Persekongkolan didalam pengadaan barang dan jasa ini sudah terjadi bahkan sebelum adanya pengumuman akan diadakannya tender pengadaan barang dan jasa. Para pihak pengusaha yang sudah memiliki hubungan baik dengan orang-orang di dalam lembaga pemerintahan atau Kementerian yang akan melakukan tender

hukum persaingan (Pasal 36 huruf (j) Jo. Pasal 47 UU Nomor 5 tahun S pelanggaran hukum persaingan dapat mengakibatkan hilangnya kesejahteraan dari sebagian konsumen dan/ atau pelaku usaha. KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan diberikan tugas mengambl langkah hukum untuk mencegah dan/ atau mengembalikan kesejahteraan yang hilang tersebut. Untuk itu dalam KPPU kerugian ekonomis dari menurunnya adanya persaingan tersebut.

memiliki kewenangan menjatuhkan lain yang bukan pelaku usaha. T hukum dikenal merupakan salah satu bentuk sanksi administrasi. Pihak lain yang bukan pelaku usaha dalam hal ini adalah para penyelenggara pengadaan barang dan jasa dari instansi Pemerintah, yang kegiatannya berkaitan dengan umum dan bukan untuk mencari keuntungan ekonomi. Dalam hal ini terhadap pelaku persekongkolan yang berasal dari instansi Pemerintahan, KPPU hanya dapat memberikan rekomendasi kepada atau penyelenggara tender, untuk melakukan pemeriksaan terhadap bersangkutan, serta menjatuhkan Sebenarnya ada sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku usaha didalamnya juga termasuk oknum dalam instansi pemerintahan. Namun hanya sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang berupa tertentu

yang

menyebabkan

lain saja, yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha yang melakukan persengkongkolan tender. Adapun sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan larangan menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya dua tahun atau selama-lamanya lima tahun, hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melakukan persengkongkolan tender.8 Persengkongkolan penawaran tender merupakan

KPPU memiliki kewenangan untuk 8

Pasal 48 jo pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


usaha yang mengakibatkan hambatan dalam proses persaingan yang sehat serta menimbulkan kerugian secara material. Bahkan tersebut diakui sebagai salah satu penyebab utama terjadinya korupsi dan manipulasi dalam kegiatan pembangunan, sehingga lembaga pengawas persaingan dibeberapa negara disamping memiliki otoritas juga sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut Dalam hal ini kesulitan bagi KPPU dalam memberantas persengkongkolan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya keharusan bagi lembaga pengawas untuk persekongkolan tersebut. Hal ini dirasa sangat menyulitkan KPPU dalam melakukan penyelidikan terhadap persengkongkolan tender. Unsur yang paling dirasa memberatkan tugas KPPU adalah penilaian atas terjadinya “persaingan

bahwa persengkongkolan tersebut dapat mengakibatkan persaingan Sedangkan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diamandemen menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi, memungkinkan pelaku korupsi di negeri ini untuk dijatuhi H fakta bahwa praktek korupsi telah mengakar dalam kehidupan sosialI Pemerintah daerah menjadi salah satu motor pendobrak pembangunan ekonomi. Namun, juga sering membuat makin parahnya high cost economy di Indonesia. M itulah, investor menahan diri untuk masuk ke daerahnya dan


memilih daerah yang memiliki potensi biaya rendah dengan sedikit praktek korupsi, akibat itu semua, kemiskinan meningkat karena lapangan pekerjaan menyempit dan pembangunan ekonomi di daerah terhambat. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem K memupuk tradisi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, yang mengesampingkan D korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah untuk dan kualitas hidup yang lebih baik. c. Memaksimalkan peranan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Suatu peraturan akan memiliki nilai apabila dalam implementasi pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Sebaliknya akan memiliki nilai apapun apabila dalam pelaksanaannya masyarakat lagi jika jajaran instansi pemerintah contoh melaksanakannya dengan benar dan sungguh-sungguh yang pada gilirannya membuat peraturan gunanya. J pelanggaran terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, bobot pelanggarannya lebih berada pada pengguna barang dan jasa dari pada penyedia barang dan jasa. Kalau saja pengguna barang dan jasa menegakkan rasa tanggung jawabnya dengan bersikap sungguh-

sungguh menerapkan peraturan secara benar, sikapnya tersebut 80% (delapan puluh persen) upaya mencari celah atau kelemahan akan

ada

pengumuman

lelang

persyaratan-persyaratan tambahan peluang untuk mengatur tender dan atau me-mark up penawaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk memaksimalkan peranan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut : i. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional; ii. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; iii. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa; iv. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa; v. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan; vi. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional; vii. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

viii. Mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas; ix. Mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.9

6. KESIMPULAN a. Pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa pemerintah hingga saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan diantaranya N pengadaan barang/jasa yang memakan waktu, lemahnya daya saing nasional, dan tatakelola pengadaan yang kurang baik serta masih terjadinya berbagai pelanggaran dan penyimpangan atas pedoman yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang muaranya membuka persekongkolan dan persaingan b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas utama untuk menegakan hukum persaingan berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi

9 pasal 4 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

kewenangan

menjatuhkan

pihak lain yang bukan pelaku usaha dan sanksi pidana kepada pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha termasuk oknum dalam instansi pemerintahan. Namun hanya sanksi pidana pokok dan pidana tambahan

kerugian pada pihak lain saja, yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha yang melakukan persengkongkolan tender. Adapun sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan larangan menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya dua tahun atau selama-lamanya lima tahun, hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melakukan persengkongkolan tender. Sedangkan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diamendemen

menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan memungkinkan pelaku korupsi di negeri ini untuk dijatuhi c. Proses lelang dapat berjalan dengan baik (transparan,

lelang untuk mendapatkan harga barang/ jasa terbaik) maka akan

Pada akhirnya akuntabilitas pemerintah kepada publik pada sudut pandang pencapaian sasaran kegiatan/belanja di sisi bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat akan terwujud serta tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan nasional.


PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Oleh: Eko Prilianto Sudradjat (Bagian Kedua - selesai)

A. PENGAJUAN UJI MATERI TERHADAP UNDANG PENANAMAN MODAL

UNDANG-

Disebutkan oleh Leslie Zines, pengajuan suatu permohonan untuk uji materi merupakan salah satu hak yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak azasi manusia didalam Sebelas Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI), Serikat Tani Nasional (STN), Federasi Serikat Buruh Jabotabek (FSBJ), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (YBDS), Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Yayasan Wahana Lingkungan


Hidup (Walhi), dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Suara Hak Asasi Manusia (SHMI) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengajukan keberatan terhadap Undang-Undang Penanaman M muatan Undang-Undang Penanaman Modal dinilai sangat liberal. Penilaian atas hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa Undang-Undang Penanaman M investor semata, menyamaratakan perlakuan antara investor dalam negeri dan asing, bebas memindahkan

modalnya kapan saja, hingga impunitas bagi korporasi asing dari nasionalisasi. 1

Dalam permohonannya, mereka meminta Mahkamah K U U Penanaman Modal, yakni Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22 agar dinyatakan Bilamana dilihat dari pokok tuntutan dari sebelas Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut maka Undang-Undang Penanaman Modal melanggar demokrasi ekonomi yang diatur Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Hak menguasai Negara (HMN) yang diberikan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 pada pemerintah menjadi melenceng dari tujuannya, yakni ‘sebesar-besar kemakmuran rakyat’. Dari kemakmuran rakyat ini, mereka mengkaitkan pula dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Bilamana melihat dari dasar tuntutan tersebut di atas maka yang paling utama dalam tuntutan tersebut adalah hak penguasaan tanah bagi investor asing dimana pemberian Hak Guna Usaha selama jangka waktu 95 tahun. Pemahaman dari tuntutan Lembaga S U Undang Penanaman Modal melanggar hak azasi manusia sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum melalui fungsi dari M K azasi dari warga negaranya, hal mana disebutkan oleh Jorge Correa S, yang menyatakan:

Hal tersebut di atas memberikan pemahaman dari sisi M K pada pemahaman yang sama, hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, dimana setelah tahun 1998 dimulainya zaman reformasi dan zaman ini diakibatkan oleh berbagai krisis yaitu: 1. Krisis ekonomi.2 K P kepemimpinan. K (

K ).

Krisis-krisis tersebut melahirkan gerakan reformasi yang menginginkan suatu perubahan di Indonesia. Suatu jaman perubahan yang dinamakan reformasi, oleh orde reformasi atau zaman reformasi3. Pada saat K oleh masyarakat Indonesia. 1 J C S D W P H R V T C C A D N D L R P dikumpulkan oleh Satya Arinanto (S P ), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 73 – 111. 2 Indonesia mengalami masa-masa sulit dimulai pada tahun 1997 pada saat turunnya harga mata uang rupiah, hal ini tercermin dalam pemberitaan media massa pada tahun 1997 dan 1998 3 Sekretariat Jendral MPR RI, P R K S I MPR Sekretariat Jendral, Cetakan 2, Jakarta, 2001, h.1323

A


Berkembanglah setelah itu wacana mengenai masyarakat madani atau dikenal sebagi . Menurut Alexis de Tocqueville memandang sebagai wilayah

Undang-undang Dasar 1945 dan kewenangan dari merupakan fungsi kontrol, atas kewenangan pembentukan undang-undang dimana fungsi pembentukan undang-

yang dipergunakan untuk menahan intervensi negara. 4 B

D hukum, pengadilan yang bersih juga merupakan kriteria masyarakat madani.

manusia yang termaktub didalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berkesusaian dengan konsep Common Law di Amerika Serikat dimana fungsi legislasi dari parlemen di batasi dengan adanya judicial review oleh lembaga pengadilan6.

Setelah tahun 1998 dimulai tuntutan-tuntutan akan perubahan mendasar di Republik Indonesia. Yang

Berbeda dengan keadaan di Cina dimana kewenangan yang diberikan untuk membentuk undang-undang diberikan oleh Kongres Nasional Rakyat Cina kepada Konsul Negara,

adalah Supremasi Hukum dan Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

dimana dalam hal Konsul Negara tersebut membentuk

B I diakibatkan adanya pelanggaran dari hak azasi manusia, pada tahun-tahun sebelum 1998, terutama didalam bidang hukum. Hal tersebut merupakan dasar utama dari perubahan negara yang awalnya otoritarian menjadi negara demokrasi, yang memiliki supremasi hukum5.

tersebut dapat dibatalkan oleh Kongres Nasional Rakyat C S C yang dapat melaksanakan Judicial Review7.

Pembahasan tentang sejarah pembentukan dari Mahkamah K M K permohonan uji materi undang-undang. Fungsi uji materi M K I 4 Hikam, AS, D C S , LP3S, Jakarta, 1999, h.226 5 T S A F Y C R D P P S A S P ), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 113 – 125.


Pembentukan dari Undang-Undang Penanaman Modal pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban atas G A T T GATT 1994, yaitu untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap pengusaha asing dalam proses penanaman modal. Permasalahan kemudian yang muncul perlakuan yang sama terhadap pengusaha asing dan pengusaha 6 MP J A L M S P 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (S P ), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 19 – 55. 7 D X Z L C L S AG S B N W P P S Arinanto (S P ), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 57 – 71.

B. KESIMPULAN kemampuan negara untuk melakukan subsidi kepada pengusaha nasional merupakan penggambaran dari kewajiban negara kepada pembangunan nasional, sehingga atas dasar tersebut selayaknya dalam pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal harus juga melihat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pembentukan undang-undang dibawahnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Peter M. Broody, bahwasannya negara memiliki hak untuk melakukan subsidi dengan pengaturan yang sama, dimana terdapat hak negara untuk melindungi kekayaan negara yang ada8 .

Pada masa reformasi Indonesia didera krisis ekonomi, I M F memberikan dana perbaikan bagi pembangunan I H

mendukung perdagangan bebas, serta pemberian perlakuan yang sama bagi perusahaan asing yang masuk ke negara Indonesia. Hal ini telah terjadi di Afrika dimana pada saat itu dalam krisis yang berkepanjangan Afrika memerlukan bantuan dana yang sangat besar, berdasarkan atas hal tersebut maka IMF memberikan dana untuk dipergunakan lebih melindungi hak azasi manusia10.

M K kewenangan badan pembentuk undang-undang dimana,

untuk dapat mengajukan keberatan didalam terhadap undang-undang tersebut9. Berdasarkan pemahaman di atas fungsi Mahkamah K U Undang Penanaman Modal adalah untuk mengetahui dengan jelas aturan penanaman modal yang terdapat didalamnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. U U D negara Indonesia dimana merupakan dasar perlindungan hak azasi manusia. Dalam hal pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga-lembaga pembentuk peraturan selayaknya membatasi diri untuk melaksanakan kewenangannya, dimana pada akhirnya pembentuk dari warga negara.

Tuntutan atas penerapan pasar bebas terhadap Indonesia merupakan suatu hal yang sangat berat mengingat hal tersebut memerlukan kemampuan yang sama dari negara Indonesia dengan negara I kesamaan kemampuan dengan negara-negara lain. Selayaknya pemerintah Indonesia dalam mencoba menerapkan hukum internasional dapat menilai terlebih dahulu kemampuan dari negara Indonesia, K Annan, bahwa selayaknya hukum internasional dapat berjalan berdamping saling mendukung. Penerapan prinsip dalam GATT 1994 selayaknya harus dilakukan dengan penilaian yang lebih baik 11 , dan hak dari masyarakat sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman dalam sistem Common Law adalah hukum merupakan bentukan dari keputusan pengadilan dalam hal hakim adalah legislator, dimana keputusannya dapat dilawan karena mengandung langsung. Berbeda dengan keadaan di Indonesia, yang merupakan negara hukum dengan pemisahan kekuasaan dimana hakim hanya sebagai pelaksana dari hukum. Kaitannya dengan fungsi Mahkamah 10 C

8 Peter M. Broody, The First Amendment, Governmental Cencorship , and S R T J C U L P hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (S P ), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 127 – 143. 9 G L F D A C L C T F P P Satya Arinanto (S P ), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 146 – 191

N

A C R S A D M S N P hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (S P ), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 218 – 235. 11 K A A G V T U N R Law in the 21st C S I S E A S P S A (S P ), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 239 – 274.


K

belum dilaksanakan, hal ini berbeda dengan di Amerika Serikat dimana keadaan yang menyimpang tersebut harus telah dilaksanakan dan mengakibatkan kerugian terlebih dahulu12. Dalam permohonan uji materi Undang-Undang Penanaman Modal kerugian belum terjadi tapi telah dimungkinkan dapat diajukan uji materi, sehingga terdapat konsep penghindaran sehingga akibat yang dianggap mungkin terjadi dapat dihindari. Masuknya konsep perlakuan yang sama dalam Undang-Undang Penanaman Modal memberikan kemungkinan adanya kerugian bagi ekonomi di Indonesia, dimana selayaknya perusahaan asing yang besar dengan keunggulan secara keuangan dan teknologi tersebut, maka akan memberikan kesempatan yang kecil bagi pengusaha nasional bersaing. Dari pembahasan di atas dapat di ambil kesimpulan tentang keberlakuan hukum dan pembatasannya oleh Mahkamah K S terkandung hak azasi manusia, dan nilai yang diagungkan oleh warga masyarakat Indonesia13. Sehingga suatu hukum dapat 12 Richard A. Posner, the Problem of Jurisprudence (Cambridge: Harvard University P P S A S P ), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 276 – 290. 13 Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedmann, John Stookey, eds. Law & Society: Readings on the Social Study of Law (New York: W.W. Norton & Company, 1995), P S A S P ), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 340 – 352


yang melaksanakan. Undang-Undang Agraria, menentukan hukum tanah yang berlaku diserap dari hukum adat, yang mana untuk memberi jaminan keberlakuan didalam masyarakat. Kemudian didalam Undang-Undang Dasar 1945 hak azasi dalam ekonomi. Undang-Undang Penanaman Modal selayaknya juga harus menelaah hal tersebut karena pengakuan atas suatu undangundang dilihat dari bagaimana masyarakat merasa terlindungi oleh hukum tersebut, bukan kepatuhan terhadap hukum internasional. M K ini dapat menentukan secara jelas tentang pelanggaran yang terjadi dalam suatu undangundang yang dibentuk oleh lembaga pembentuk undang-undang karena selayaknya Mahkamah K kontrol, sehingga seharusnya dapat bersikap U U D juga terhadap hukum adat yang berlaku sebagai sumber hukum.

KLAUSULA BAKU TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN P

K

K B juga: “Klausula Eksonerasi”. Dimana dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan

D

P

B dalam nota penjualan kami batalkan” ketentuan klausa baku menurut UU Perlindungan Konsumen?

aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila :

K yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

disebut sebagai: “disclamer”, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu. S angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), jasa delivery dan lain sebagainya

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

contoh Klausa Baku? a) Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan bahwa:

4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun

B

B atau pegawainya atau koresponden, sub agen lainnya, atau pegawai mereka” b) Kuitansi atau/faktur menyatakan : B dikembalikan” ;

pembelian

barang,

yang

3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran; M kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen 6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;


7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 8. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 9. Bagaimana dengan hak konsumen terhadap hal ini? Menurut pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah: a) Berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara H

d) Hak untuk untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;


Referensi: UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat Telp. (021) 23528444 Fax. (021) 23528454 Email : [email protected] SETJEN/MJL/60/VIII/2013


Edisi Agustus 2013 Jurnal Edisi Agustus

Recommend Documents