Edisi 5 Mei - 5 Juni TAHUN IV EDISI 5 MEI-5 JUNI 2O16

Edisi 5 Mei - 5 Juni

TAH UN IV | ED IS I 5 MEI-5 J UNI 2O 16

Prioritas Pembangunan Nasional Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

Daftar Isi 3

Pengantar Redaksi Pembangunan Infrastruktur Tidak Bisa

4 Ditunda

Perioritas Pembangunan Nasional Dalam

5 Rencana Kerja Pemeritah Tahun 2017 Jepang Siapkan Investasi Sebesat 4 T

9 dibidang Kontruksi

Hari Pendidikan Nasional dan Kesadaran

10 Kualitas Manusia

Perencanaan Kampung KB di Dusun Pakel,

13 Desa Tanggulangin

Sistem Informasi pembangunan Daerah :

15 Pemetaan Element Data Berbasis Urusan

UUD 23 Tahun 2014 Berimplikasi Terhadap

20 Pengalihan P3D

Program IPDMP Sejalan Dengan Kebijakan

22 Nasional 24 25

Kemendagri Luncurkan Sistem E-Perda Hari Hari Tanpa Sekolah Savanna & Muhlenbergia Capillaris Di

30 Gunung Guntur

Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indo-

35 nesia 2015

Google Rilis Aplikasi Android untuk

38 Eksperimen Sains

Pembangkitan Nasional dan Mewujudkan

16 Indonesia yang Bekerja Nyata , Mandiri, Dan Berkarakter

Peluncuran Almanak , Reformasi Sektor

18 Keamanan Indonesia 2015

JENDELA PEMBANGUNAN DAERAH ISSN: 2337-6252

PELINDUNG Menteri Dalam Negeri PENANGGUNG JAWAB Ir. Diah Indrajati, M.Sc. REDAKTUR Ir. Muhammad Hudori, M.Si, Drs. Sugiyono, M.Si,

SEKRETARIAT Mahmuddin, R.Suryo P. Nugrohanto, SE, MM, Mahfud Achyar, Arif Rahman ALAMAT KANTOR Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750 Telp. 021-7942653

Drs. Eduard Sigalingging, M.Si, Drs. Binar Ginting, MM, Drs, Nyoto Suwignyo, MM, Iwan Kurniawan, ST, MM PENYUNTING Subhany, SE, M.Sc, M. Ali Irmanda Nasution, SE, Yoppie Herlian Juniaga, ST, MT, Yudhi Timor Bimo Prakoso DESAIN GRAFIS Abdul Jabar Hakim S.Kom E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

Semua artikel bisa diakses melalui: http://www.bangda.kemendagri.go.id/ Bagi Anda yang ingin mengirimkan tulisan, opini atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim melalui : jurnalbangda@ gmail.com

Pengantar Redaksi

P

residen Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. RKP berisi tentang dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai pada 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017. RKP 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro tahun 2017, serta prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya. RKP 2017 sebagaimana dimaksud terdiri dari, pedoman bagi pemerintah dalam menyusun RAPBN Tahun 2017, pedoman bagi kementerian/ lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2017 dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP Tahun 2017. Dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2017, pemerintah menggunakan RKP Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR. Sementara Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2017 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga dengan DPR. Selanjutnya Kementerian/Lembaga membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga yang berisi uraian tentang sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan pendanaannya. Presiden Joko Widodo telah meminta setiap menteri dan kepala lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Setiap menteri dan Kepala Lembaga harus berorientasi kemanfaatan bagi rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Terkait dengan kebijakan anggaran ini penting untuk diperhatikan oleh menteri dan kepala lembaga supaya tidak adanya anggaran yang terpakai sia-sia. Mengutip dari laman berita http://presidenri.go.id/, Presiden Jokowi meminta untuk memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Kebijakan politik anggaran Jokowi "money follow" program mengisyaratkan bahwa anggaran dan program harus fokus pada orientasi kepada rakyat dan prioritas mencapai tujuan nasional. Buletin Edisi Mei mengulas lebih jauh mengenai " Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017". Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Dari dapur Redaksi kami mengucapkan selamat membaca! Salam pembangunan daerah! n TAH UN IV | ED IS I 5 MEI-5 J UNI 2O 16

4

Berita

Pembangunan Infrastruktur Tidak Bisa Ditunda Jakarta , Dalam bagian lain sambutannya saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Perguruan Tinggi (PT) se-ASEAN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, untuk kompetitif maka kita harus lincah bergerak. Karena itu, pemerintah mendorong paket deregulasi, dan memangkas aturan-aturan yang membelenggu dan menghambat dunia usaha.Untuk kompetitif itu, lanjut Presiden , kita juga tidak bisa menunda nunda pembangunan infrastruktur, yang sekarang sudah tidak banyak di bangun di Pulau Jawa. “Sekarang sudah banyak dibangun di luar Pulau Jawa, baik yang namanya jalan tol, yang namanya pelabuhan, baik yang namanya airport, “ kata Presiden Jokowi seperti dilansir laman Setkab, Jakarta, Senin (23/5/2016). Presiden meyakini, dengan pembangunan infrastruktur inilah daya saing kita lebih baik. Biaya logistik, biaya transportasi akan jauh lebih murah. “Pelabuhan di Makassar New Port juga sudah dimulai, pelabuhan besar di Kuala Tanjung juga sudah dimulai, pelabuhan kecil-kecil di Galela di BauE D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

Bau semuanya dikerjakan. Saya kira memang dengan kecepatan infrastruktur inilah nantinya daya saing kita bisa berkompetisi dengan negara-negara di sekitar kita,” tuturnya. Jokowi menambahkan bahwa perubahan yang dilakukan pemerintah untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi anak-anak muda untuk berusaha, apalagi jumlah pengusaha muda saat ini baru 1,6 persen dan kita sedang menuju 2 persen, dalam mencapai angka 1,7-1,8 juta pengusaha di Indonesia. Tampak hadir dalam pembukaan Jambore HIPMI itu antara lain Ketua Umum Perbadanan Usaha Nasional Berhad (PUNB) Malaysia, Tan Sri Haji Mohammad Ali bin Mohammad Rustam. Selain anggota HIPMI Perguruan Tinggi (PT) dari seluruh Indonesia, serta 40 peserta dari mahasiswa Universitas Teknologi Malaysia (UTM) dan sejumlah pengusaha dari Dunia Melayu Dunia Islam Malaysia. n Sumber: Seskab.go.id

Laporan Utama

5

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

P

ada 22 Feberuari 2016 lalu menyampaikan paparan mengenai “Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017” pada Rapat Kerja Penyusunan RKP 2017 di Jakarta. Melalui paparan tersebut, Kementerian PPN / Bappenas mengatakan bahwa dasar hukum pembangunan nasional yaitu UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (pasal 12 ayat 2), UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (pasal 4 ayat 3 dan pasal 25 ayat 1). Menurut Bappenas, ada lima permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan, yaitu sebagai berikut: 1. Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada Tugas dan Fungsi (Tusi) dari Kementerian/Lembaga (K/L) daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efesien. 2. Akibat penekanan pada Tusi K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L tanpa koordinasi yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L.

3. Terjadi inefesiensi anggaran, misalnya duplikasi program yang sama dilaksanakan oleh K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. 4. Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap Tusi dan cenderung dibagi rata tanpa indikator dan formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah. 5. Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai. Ginandjar Kartasasmita (1996) mengatakan bahwa Pembangunan Nasional adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnTAH UN IV | ED IS I 5 MEI-5 J UNI 2O 16

6

Laporan Utama

ya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Pembangunan Nasional merupakan cerminan kehendak terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Berkaitan dengan prioritas pembangunan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan berkaitan dengan penyusunan RKP 2017 hasil Sidang Kabinet pada Februari 2016. Tema yang diangkat pada RKP 2017 yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangantan antar wilayah”. Presiden Joko Widodo meminta setiap menteri dan kepala lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya (tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan); anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyar dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional; kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program (tidak perlu semua Tusi harus dibiayai secara merata); serta memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat (semua nomenklatur proyek harus jelas).

E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019

Laporan Utama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Perpres No. 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani tanggal 8 Januari 2015. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/ lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga ( RenstraKL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/ menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan

7

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Visi pembangunan 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Visi tersebut kemudian diwujudkan melalui tujuh misi pembangunan, yaitu 1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2) mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3) mewujudkan politik luar negeri bebasaktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritism yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta 7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Visi dan misi pembangunan 20152019 sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Nawa Cita berisi sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno tabf dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.


8

Laporan Utama

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2017 Berkaitan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional 2017, ada tiga dimensi yang menjadi fokus pemerintah yaitu : 1) dimensi pembangunan manusia yang terdiri dari revolusi mental, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, dan pembangunan perumahan dan permukiman; 2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang terdiri atas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata, serta kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus; dan 3) dimensi pemerataan dan kewilayahan yang terdiri atas pemerataan antarkelompok pendapatan, perbatasan negara dan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan perkotaan, serta pengembangan konektivitas nasional. Selain tiga dimensi tersebut, ada juga kondisi perlu yang terdiri atas pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Menyoal Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai kapasitas teknis dan dan fungsi utama sebagai koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L, dan lintas wilayah. Oleh karena itu, Bappenas bertindak sebagai system integrator dan resource E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

allocator antar K/L dan pemerintah daerah agar sinergi dapat tercapai. Dalam rangka penyusunan RKP 2107, Bappenas yang telah mempersiapkan beberapa hal yaitu 1) penetapan sasaran dan arah kebijakan tiap-tiap agenda Pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017; 2) pemetaan kegiatan pendukung yang perlu dilakukan agar kegiatan utama dapat terlaksana; prioritas nasional dan kegiatan utama telah tertuang dalam Agenda Nawa Cita dan RPJMN 20152019 (bersifat given); serta pemetaan K/L dan Pemda yang ikut berperan dalam melaksanakan kegiatan prioritas. (Mahfud Achyar/Sumber: Bappenas) n

Laporan Utama

9

Jepang Siapkan Investasi Sebesar Rp 4 T di Bidang Konstruksi Jakarta , Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menerima kedatangan dua perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi asal Jepang atas keseriusan untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan telah siap untuk joint venture dengan mitra lokal yang dipilihnya, dan berminat menanamkan investasinya senilai Rp 4 triliun. Adapun nilai investasi tersebut terdiri dari dua Investor yang bergerak di bidang konstruksi dengan nilai investasi mencapai Rp 3,5 triliun serta di bidang usaha depo bangunan dengan rencana investasi senilai Rp 500 miliar. Investor Jepang, selain berminat di perusahaan konstruksi, juga tertarik dengan perusahaan yang bergerak di bidang home improvemen. Rencananya untuk membangun sebuah depo bangunan yang menyediakan peralatan bangunan seperti distributor kontruksi. Sehingga untuk usahanya tersebut, memerlukan lahan seluas 2.000 meter persegi dengan nilai investasi hampir mencapai Rp 500 miliar. Dimana telah sesuai dengan ketentuan DNI. Bagi investor, Indonesia dinilai sebagai negara yang mempunyai pasar yang sangat potensial, apalagi masuknya Masyarat

Ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia ikut memberikan angin segar bagi untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia dalam membuka peluang bisnis yang ada. BKPM telah mencatat bahwa realisasi investasi Jepang di Indonesia pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 6% dibandingkan periode 2014. Realisasi investasi Jepang pada tahun 2015 tercatat sebesar US$ 2,87 Milyar, dengan total proyek 2.030 proyek serta dapat menyerap 115.400 tenaga kerja. Kontribusi utama investasi Jepang masih didominasi oleh sektor manufaktur, khususnya sektor otomotif, elektronika dan permesinan, serta sektor kimia dan farmasi. Di triwulan pertama tahun 2016 ini, Jepang telah berinvestasi di Indonesia mencapai US$ 1,58 miliar terdiri dari 427 proyek dan menyerap 28.377 tenaga kerja. Sehingga bagi Indonesia, Jepang berada di peringkat kedua di bawah Singapura dan di atas Hong Kong, Tiongkok dan Belanda menurut daftar negara sumber investasi di Indonesia. n


Berita

10

Hari Pendidikan Nasional dan "Kesadaran Kualitas Manusia"

U

Jakarta , pacara memperingati Hari Pendidikan Nasional di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah , Kementerian Dalam Negeri berlangsung penuh hikmat dan dihadiri oleh pegawai negeri sipil dan juga non PNS. Senin, (2/05/2016). Upacara dibuka oleh panitia acara dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera sang saka merah putih. Dalam upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional ini, sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan dibacakan oleh Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Diah Indrajati, yang memberikan apresiasi kepada para pegiat pendidikan di seluruh Nusantara atas peran aktifnya dalam mencerdaskan saudara sebangsa. Kepada ibu dan bapak pendidik diseluruh jenjang yang telah memberikan inspirasi, membuka jalan pencerahan dan membangkitkan asa setiap insan yang didiknya agar menjadi manusia yang berkarakter, berpengetahuan dan memberikan faedah kepada masyarakat disekitarnya. Atas nama pemerintah, E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

Anies Baswedan menghaturkan rasa hormat mendalam. Hari pendidikan nasional menjadi momentum untuk menjadikannya sebagai hari "kesadaran kualitas manusia". Presiden Jokowi mengariskan bahwa untuk menjadi bangsa yang disegani dan berhasil dalam berbagai kompetisi di era global, Negara sedini mungkin telah menyiapkan anak-anak didiknya memiliki kualitas, terdidik dan tercerahkan sebagai kunci kemajuan sebuah bangsa. Segala capaian bagi individu maupun sebagai bangsa kolektif tidak lepas dari persinggungan dengan pendidikan. Mutu dan jenjang pendidikan anak-anak didik nantinya sangat berdampak besar pada ruang kesempatan untuk maju dan sejahtera. Maka memastikan setiap setiap manusia Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang bermutu sepanjang hidupnya sama dengan memastikan kejayaan dan keberlangsungan sebuah bangsa. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, dan juga

Berita

perubahan yang begitu cepat membutuhkan strategi pendidikan yang tepat untuk memenangkan kompetisi tersebut. Maka sudah seharusnya Negara memberikan dukungan kepada anak-anak bangsa dan memastikan apa yang mereka pelajari saat ini memang yang sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan di zamannya. Keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak didik saat ini mencakup tiga komponen, pertama; kualitas karakter, kedua; kemampuan literasi dan ketiga; kompetensi. karakter yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak didik terdiri dari dua bagian, pertama karakter moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, keimanan, ketaqwaan, integritas, kejujuran, keadilan, empati, rasa welas hati dan sopan santun. sedangkan karakter kedua karakter kinerja, yaitu kerja keras, ulet, rasa ingin tahu, tangguh, inisiatif, kemampuan beradaptasi dan kepemimpinan. Dua karakter tentunya diharapkan tumbuh secara seimbang oleh anak-anak Indonesia. Ini supaya tidak terjadi anak anak Indonesia yang jujur tapi malas, atau rajin tapi c u l as.

11

Kemampuan literasi juga sangat penting bagi anak-anak didik saat ini untuk dapat melihat perubahan zaman, keunggulan dalam inovasi dan cepatnya perkembangan dalam dunia keilmuan. Sudah bukan rahasia lagi kalau anak-anak didik mengalami krisis dalam membaca. Data Badan Pusat Statisitik (BPS) pada tahun 2012 bahwa sebanyak 91,68 persen penduduk yang berusia 10 tahun ke atas lebih menyukai menonton televisi, dan hanya sekitar 17,66 persen yang menyukai membaca dari berbagai sumber seperti surat kabar, buku atau majalah. Sedangkan data dari United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) atau Organisasi Pendidikan Ilmiah dan Kebudayaan PBB di tahun 2012, indeks minat membaca masyarakat Indonesia baru mencapai angka 0,001. Artinya, dari setiap 1.000 orang Indonesia hanya ada 1 orang saja yang punya minat baca. Maka tidak heran jika indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada pada posisi 121 dari 187 negara di dunia. Indeks pembangunan manusia sendiri adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Mungkinkah kelangsungan di TAH UN IV | ED IS I 5 MEI-5 J UNI 2O 16

12

Berita

era globalisasi ini Indonesia dapat bertahan jika anak-anak didiknya atau generasinya tidak banyak membaca? Di era keterbukaan dan di mana hubungan antar negara menjadi sangat terbuka, tentunya kompetensi anak-anak didik Indonesia tidak lagi mengacu pada standar nasional tetapi sudah harus mengacu pada standar internasional. Acuan standar internasional ini untuk meningkatkan kapasitas siswa-siswa tersebut. Sehingga nantinya mereka dapat kompetisi dan dapat menjadi bagian dari masyarakat global. Anakanak didik sedini mungkin di beri ruang dan didorong untuk berkontribusi memajukan dirinya, masyarakatnya, kebudayaannya, dan terus berkarya untuk kemajuan negara.

Anak-anak lahir sebagai pembelajar dan keinginan yang begitu kuat untuk belajar karena hasrat ingin tahu mereka. Maka tugas negara tentunya menyiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh para penerus bangsa ini untuk dapat berkompetisi di era global. Mengutip dari bapak pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantara "Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan". Maka Negara tentunya menjadi yang terdepan dalam mewujudkan "kesadaran kualitas manusia" Indonesia. n

Memayu Hayuning Sariro, Memayu Hayuning Bangsa, Memayu hayuning Bawana Apapun Yang Di Perbuat Oleh Seseorang Itu, Hendaknya Dapat Bermanfaat Bagi Dirinya Sendiri, Bermanfaat Bagi Bangsanya, Dan Bermanfaat Bagi Manusia Di Dunia Pada Umumnya - Ki Hajar Dewantara -


Berita

13

Pencanangan Kampung KB di Dusun Pakel, Desa Tanggulangin. Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Diah Indrajati menghadiri pencanangan Kampung KB di Dusun Pakel, Desa Tanggulangin, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. (13/05/2016). Kunjungan kerja ini menutup rangkaian agenda kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang di hari yang sama melakukan peninjauan kampung Karak di kecamatan Bekonan, Sukoharjo dan menyeberang Bengawan Solo dengan Getek. Pencanangan Kampung KB merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo supaya manfaat Program KB dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, dan terpencil di seluruh Tanah Air. KB menjadi Program pemerintah dalam upaya menekan laju angka kelahiran dan memperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberhasilan sebuah program

yang dicanangkan pemerintah sangat bergantung dan dipengaruhi peran serta dan juga dukungan berbagai pihak, dan terutama peran kepala keluarga dalam mensukseskan program Kampung Keluarga Berencana (KB). Program Keluarga Berencana tentunya tidak lagi dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dan komitmen dari para Bupati / Walikota, Kepala SKPD KB, Camat, Kepala Desa/ Lurah, BPD, LPMD, LPMK, hingga elemen masyarakat dalam mendukung program tersebut. Dan salah satu Kampung KB yang baru saja diresmikan oleh Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) adalah Dusun Pakel di Desa Tanggulangin, Kecamatan Jatisrono, Wonogiri. Pencanangan Dusun Pakel sebagai Kampung KB ini dihadiri langsung oleh Menko PMK, Puan Maharani. "Presiden mengarahkan agar pelaksanaan Program KB lebih difokuskan kepada masyarakat yang kurang mampu dan belum memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan," ujar Puan. Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis dalam upaya pelaksanaan TAH UN IV | ED IS I 5 MEI-5 J UNI 2O 16

14

Berita

program-program lintas sektor seperti Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Rumah Sehat, Genre, dan Gerakan Masyarakat Sehat. Hal itu dilaksanakan melalui keselarasan berbagai program dan kegiatan yang ada di desa, seperti Posyandu, Poskesdes, Posbindu, pelayanan adminduk, Bina Keluarga Balita, sampai Lansia, pelayanan KB, serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dalam sambutannya Menko PMK mengatakan bahwa bantuan yang diberikan pada pencanangan Kampung KB dari Kementerian Sosial berupa 2 unit mobil, 1 unit sepeda motor, dan 250 orang sasaran penerima PKH untuk Wonogiri. Sementara, bantuan dari Kemdikbud berupa dana alokasi khusus bantuan operasional PAUD sebesar Rp. 12,9 juta, 50 buah paket untuk pembinaan pendidikan keluarga dan 1 paket kurikulum PAUD. Selain itu, ada pula bantuan dari Kementerian Kesehatan berupa 1 ton makanan tambahan anak sekolah, 1 ton makanan tambahan ibu hamil, 1 ton MP ASI, 1 paket KIT monitoring faktor risiko penyakit tidak E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

menular, dan 1 paket alat edukasi untuk promosi kesehatan. Menurut Puan, mengapa dusun ini terpilih menjadi Kampung KB itu tidak lain dengan mempertimbangkan sebelumnya telah sukses dalam menjalankan program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan pemberdayaan perempuan dan budaya. Kampung KB nantinya akan menjadi program antarinstansi, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat konsisten dan berkesinambungan.n

Berita

15

Sistem Informasi Pembangunan Daerah: Pemetaan Elemen Data Berbasis Urusan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah guna membahas peningkatan kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi berdasarkan data dan informasi yang dikelola melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Jakarta. Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri oleh provinsi dan perwakilan kota/ kabupaten tersebut mendiskusikan pemetaan elemen data berbasis urusan sebagai bahan penyempurnaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dibantu dengan menggunakan aplikasi elemen data pembangunan daerah secara offline/ localhost untuk memudahkan pemerintah daerah provinsi maupun kota/kabupaten memberikan usulan dan masukan untuk penyempurnaan elemen data berbasis urusan. Ada empat hal yang menjadi rumusan Rakor SIPD yaitu, 1) dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah diperlukan penyempurnaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

2) data dan informasi di dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari data statistik dasar yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu Badan Pusat Statistik dan data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah provinisi dan kota/ kabupaten; 3) penyempurnaan elemen data berbasis urusan perlu dilakukan koordinasi hingga ketingkat perangkat daerah, baik provinsi maupun kota/kabupaten yang difasilitasi oleh Bappeda provinsi maupun kota/kabupaten dan koordinasi kepada Kementerian/Lembaga yang difasilitasi oleh setiap Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; serta 4)dalam rangka percepatan penyempurnaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), batas waktu penyempurnaan Elemen Data Pembangunan Daerah Berbasis Urusan oleh pemerintah provinsi dan kota/kabupaten paling lambat pada tanggal 17 Agustus 2016 melalui aplikasi SIPD yang dapat diakses pada situs www.sipd.bangda.kemendagri. go.id. (Mahfud Achyar). n


16

Berita

Kebangkitan Nasional dan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter Jakarta , Upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 108 di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Jumat, (20/05/2016). Kebangkitan Nasional tahun ini bertemakan "Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter". Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional tersebut, Direktur SUPD II, Drs. Sugiyono, M.Si yang juga sebagai pembina upacara membacakan sambutan dari Menteri Kominfo Rudiantara bahwa, salah satu inspirasi yang bisa kita serap dari berdirinya Boedi Oetomo sebagai sebuah organisasi modern di tahun 1908 adalah munculnya sumberdaya manusia Indonesia yang terdidik, memiliki jiwa nasionalisme kebangsaaan, dan memiliki cita-cita mulia untuk melepaskan Indonesia dari penjajahan. Tampilnya sumberdaya manusia terdidik telah mendorong kebangkitan nasional di tahun 1908 dan berkumpulnya E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

semua pemuda-pemudi dari seluruh Nusantara untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda di tahun 1928 . Melalui perjuangan kaum muda yang terdidik yang tak kenal lelah inilah bangsa ini berdiri sampai pada pintu kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejak diproklamirkannya bangsa ini, para pemuda pergerakan dan tokohtokoh perjuangan telah menetapkan hati bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan tidak dapat diubah walaupun dalam kondisi apa pun. NKRI adalah negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat yang hidup ditengah masyarakat. Wilayah NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari 17 ribu pulau, dihuni oleh penduduk 254 juta jiwa, 1300 suku bangsa dan 746 bahasa daerah, dan garis pantai sepanjang 99.930 m2. Menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa dan secara konsisten

Berita untuk menjaga, melindungi dan memelihara tegaknya NKRI dari gangguan apapun baik dari internal maupun eksternal dengan cara menerapkan prinsip dan nilai-nilai nasionalisme dari kehidupan seharihari. Komitmen terhadap keutuhan NKRI dan momentum Kebangkitan Nasional yang terjadi di era globalisasi saat ini dan ancaman dan tantangan NKRI tidak akan pernah surut, apakah dalam bentuk radikalisasi, terorisme atau pun paham-paham yang berbahaya. Era globalisasi dan kemajuan teknologi telah memberikan medium bagi penyebaran dan praktek-praktek dari ideologiidelogi yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Persoalan yang tidak kalah pentingnya tentang ketahanan bangsa, bagaimana saat ini munculnya kekerasan dan pornografi yang dilakukan oleh generasi muda. Kekerasan dan pornografi telah menjadi virus yang berbahaya dan meracuni generasi muda saat ini. Teknologi digital telah menjadi "pintu" penyebaran informasi baik positif maupun negatif, secara cepat dan masif. Dalam konteks internasional dan pergaulan global, kemajuan teknologi dan semakin derasnya arus informasi yang tersebar baik dari portal berita dan media sosial dapat menjadi sebuah ancaman yang nyata terhadap keutuhan NKRI. Media saat ini dapat menjadi pintu masuk dari berbagai paham-paham dari luar yang dapat mengancam kepentingan nasional dan memecah belah bangsa. Tantangan Indonesia saat ini harusnya dijawab dengan memfokuskan

17

pada kerja nyata, kemandirian dan berkarakter. Kerja nyata, kemandirian dan karakter semua terpusat pada pemahaman pada kompetisi global dan memenangkan kompetisi ini dengan karya-karya nyata. Indonesia tidak mungkin lagi menjadi penonton atau hanya pemakai dari berbagai produkproduk inovatif yang dikembangkan oleh asing, saatnya anak-anak bangsa ini menjadi pelopor dari Kebangkitan Nasional saat ini. Pada aspek kerja nyata, mandiri dan karakter di dalam lingkungan pemerintahan tentunya membutuhkan proses kerja yang efesien, transparan dan pelayanan yang tepat waktu. Mengutip pernyataan proklamator bangsa, Ir. Soekarno, bahwa membangun sebuah bangsa, membangun ekonomi, membangun teknik dan membangun pertahanan adalah pertama-tama dan tahapan utamanya adalah membangun jiwa bangsa, anak-anak bangsa yang mandiri dan berkarakter. Keahlian menurut bung Karno tanpa dilandasi pada jiwa yang besar akan kesulitan untuk mencapai tujuannya, bukan tidak mungkin anak-anak bangsa tanpa karakter akan malah menjadi pencuri dan menjadi musuh bangsa. Hari Kebangkitan Nasional yang ke 108 saat ini tentunya bukan sekedar seremonial belaka, tetapi diharapkan menjadi momentum kebangkitan bangsa untuk menjawab tantangan zaman dan juga tantangan terhadap keutuhan bangsa Indonesia. n


18

Berita

Peluncuran Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015 Reformasi sektor keamanan yang mendapatkan momentumnya di era reformasi 1998 ternyata belum menunjukkan hasil yang memuaskan, malah seperti berjalan ditempat. Perubahan sistem politik dengan jatuhnya Orde Baru dan datangnya Orde Reformasi ternyata tidak serta merta merubah budaya politik yang ada. Beberapa masalah yang mengemuka dari reformasi sektor keamanan yang tidak kunjung selesai adalah terkait dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang tidak transparan, penyimpangan operasi militer selain perang, sumber-sumber keuangan Polri yang tidak teraudit dan tidak adanya akuntabilitas institusi pertahanan, baik TNI dan juga BIN. Adanya usulan untuk memperkuat poros maritim dalam pemerintahan Jokowi tentunya harus mempertimbangkan sektor keamanan dan pertahanan maritim. Melihat begitu maraknya kasus pencurian ikan di perairan Indonesia dan kasus pembajakan kapal tentunya telah membuka mata banyak fihak bahwa sektor keamanan maritim kita sering kali belum dapat menjawab tantangan di masa depan. E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

Sedangkan disisi lain, reformasi TNI semestinya mengarah pada transparansi dan akuntabilitas TNI dan POLRI serta badan intelijen pertahanan. Pengadaan alutsista umumnya tidak disertai dengan kajian yang menyeluruh. Seringkali masyarakat tidak pernah mendapatkan alasan rasional ketika terjadinya pengadaan suatu sistem persenjataan, yang ada seringkali lebih pada preferensi pimpinan yang belum tentu sejalan dengan life cycle cost, apalagi mengenai perhitungan harga atau biaya perawatan. Seharusnya yang dilakukan adalah melakukan kajian untuk merasionalisasi sebuah keputusan yang dibuat. Harapan terhadap Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros Maritim tentunya harus didukung oleh semua fihak, walaupun sayangnya menurut pandangan poros maritim yang digagas oleh Jokowi belum begitu jelas desain, perencanaan, program dan penganggarannya. Terkait dengan anggaran pertahanan, hampir disemua negara menjadi isu yang sangat rumit dan kompleks. Hal ini dikarenakan proses penyusunan anggaran pertahanan sangat bergantung pada penilaian dari situasi lingkungan dan ancaman yang ada. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah seberapa besarkah ketersediaan alokasi anggaran negara dengan pertimbangan prioritas di luar bidang pertahanan. Dalam

Berita melihat perkembangan reformasi sektor keamanan dan diperlukannya pandangan yang jauh ke depan dalam konteks Indonesia sebagai poros maritim, Lesperssi meluncurkan buku "Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015" di hotel Treva Internasional, Menteng pada Senin 30 Mei 2016. Peluncuran buku ini dihadiri oleh berbagai praktisi, dosen, perwakilan dari AD dan AL. Jaleswari Pramodhawardani (Peneliti LIPI) dalam kesempatan di aacara peluncuran buku ini menyampaikan bahwa "Reformasi keamanan memerlukan momentum untuk bergerak, ketika momentum itu berawal dari era reformasi 1998, momentum reformasi telah mendorong perubahan di tubuh TNI, dengan dihapusnya dwifungsi ABRI, dan keluarnya Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan Undang-undang no 34 tahun 2004 tentang TNI. Saat ini ketika Jokowi seringkali menyampaikan tentang poros maritim tentunya ada dua hal yang sangat penting yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi dalam konteks poros maritim, yang pertama adalah, terkait dengan kebijakan poros maritim dunia mengingat 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari air, dan drone, drone nantinya dapat menjadi bagian dari konektifitas dan juga alat pertahanan maritim. Sedangkan menurut Mufti Makarim dari Pusat Kajian Keamanan Migrasi dan Perbatasan menilai, reformasi keamanan memiliki banyak celah yang potensial dalam menyebabkan kemunduran-kemunduran, hal itu dikarenakan dua hal, pertama, otoritas politik yang lemah yang membuat setiap pergantian rezim saling menyandera. Kedua, langkah representasi politik sipil, baik partai politik maupun elit politik yang berkuasa. Sikap elit politik yang kontraproduktif dengan

19

membiarkan aturan perundangan di sektor keamanan memiliki celah untuk dapat dimanfaatkan, seperti contoh bagaimana sumber-sumber dana di Polri tidak terjangkau audit. Dalam diskusi tanya jawab, Alman Herman menambahkan, wacana poros maritim tidak disertai dengan peta jalan atau cetak biru yang jelas. Tidak ada kementerian dan lembaga yang ditugaskan membuat peta jalan ini, akibatnya definisi jadi tidak jelas. Selain itu juga tidak adanya strategi pengamanan maritim nasional dan manajemen keamanan maritim. Tentunya tidak ada kemajuan dalam kekuatan Indonesia di laut, yang ada malah yang terjadi rivalitas antar institusi di sektor kelautan. Guna mendukung reformasi sektor pertahanan dan keamanan tentunya Jokowi-JK tentunya harus membangun good governance di sektor pertahanan dan keamanan dalam pengadaan alutsista sehingga transparansi bisa berjalan. Tentunya harapan Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim perlu dimulai dengan langkah awal, yaitu bagaimana menjaga laut sebagai kebudayaan maritim yang harus segera dilakukan. Dengan menjaga laut, Indonesia dapat termasuk salah satu cara menjadi negara poros maritim dunia. n


20

Berita

UU 23 Tahun 2014 Berimplikasi Terhadap Pengalihan P3D

D

Jakarta , irektorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar “Rapat Advokasi dalam Rangka Koordinasi Validasi Data Hasil Inventarisasi Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana Dan Dokumen (P3D) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri” pada Selasa (10/05/2016) di Jakarta. Rapat tersebut penting dilaksanakan mengingat telah berlakunya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda ( Pemerintahan Daerah) yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kewenangan yang berimplikasi pada pengalihan P3D. Oleh sebab itu, agar pengalihan P3D dapat berjalan efektif sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, maka diperlukan peran Pemda untuk pengalihan P3D denE D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

gan melaporkan setiap progres secara aktif dari masing-masing urusan yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri dan Kementerian/Lembaga terkait). Sementara itu, adapun tujuan diadakan rapat tersebut yaitu: 1) tercapainya pemahaman dan persepsi yang sama pada tataran pemerintahan pusat terhadap UU 23 Tahun 2014, di mana konsekuensi perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, yang akan berdampak pada peralihan penanganan pada beberapa sub-urusan; 2) terumuskannya langkah strategis dalam upaya percepatan penyelesaian proses pengalihan P3D di daerah; 3) tersusunnya data P3D yang valid sehingga dapat segera dilakukan serah terima; serta

Berita

4) terkoordinasinya pelaksanaan penerimaan pengalihan P3D di pusat dan daerah. Plt Dirjen Bina Bangda, Diah Indrajati, pada sambutannya mengatakan bahwa inventarisasi seharusnya selesai akhir Maret 2016. “Kami pertama kali menyampaikan surat edaran setelah UU 23 selesai, penataan organisasi di Kementerian Dalam Negeri juga sudah selesai, kemudian pada bulan Januari kami pertama kali mengeluarkan surat edaran,” ungkap Diah. Hingga saat ini belum semua daerah menyerahkan data inventaris. Melihat fakta tersebut, maka diperlukan tindak lanjut bulan Mei hingga Oktober 2016 berkaitan dengan kepastian dan cara penyelesaian pengalihan P3D (validasi data dan proses serah terima). Sebelumnya, Menteri Keuangan pada pembukaan Musrenbangnas RKP 2017 mengatakan bahwa berkaitan dengan pengalihan kewenangan pada sub-urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur

21

dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar proses validasi data personil (PNS) paling lambat bulan Juni 2016 harus sudah diselesaikan dan segera ditindaklanjuti dengan penyelesaian legalitas administrasi melalui keputusan Kepala BKN agar dapat digunakan menjadi dasar perhitungan kebutuhan Dana Alokasi Khusus 2017. Menanggapi hal tersebut, ada dua hal yang menjadi prioritas para pemangku kebijakan yaitu legalitas P3D dan kesepakatan tahapan dan cara serah terima P2D. Oleh sebab itu, diharapkan adanya sinergi (sinkronisasi data) antara Kementerian Dalam Negeri, K/L terkait P3D dan Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penyelesaian pengalihan P2D. (Mahfud Achyar) n


Berita

22

Program IPDMIP Sejalan dengan Kebijakan Nasional

D

Bali, irektorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar “Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Pemetaan Urusan Pertanian dan Pangan: Persiapan Pelaksanaan Program Integrated Participatory Development Managament of Irrigation Project (IPDMIP)” pada Kamis, (12/05/2016) di Kuta Bali. Rapat tersebut mengundang peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah di antaranya Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas, Sekretaris Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementrian Pertanian, Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen SDA Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur. Secara khusus, pertemuan tersebut difasilitasi oleh Kasubdit Pertanian dan Pangan SUPD 1 Ditjen Bina Bangda Kemendagri. Adapun tujuan rapat tersebut yaitu untuk menyosialisasikan persiapan E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

penerusan hibah pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada pelaksanaan program IPDMIP; meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola program, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memahami dan menjalankan program sesuai dengan aturan program IPDMIP; serta mewujudkan kesamaan persepsi tentang penerusan hibah pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berdasarkan pembagian kewenangan sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang membagi kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan urusan pekerjaan umum sub-bidang sumber daya air dan urusan pertanian dengan sub-bidang perasarana pertanian. Program IPDMIP sejalan dengan kebijakan nasional yang mengedepankan money follow program pada tahun 2017 yang sesuai dengan dimensi pada pembangunan kedaulatan pangan dengan program prioritas untuk peningkatan produksi padi dan pangan lainnya dengan sasaran pada rehabilitasi

Berita

jaringan irigasi pembangunan waduk, embung, dan pengendalian konvensi lahan. Pembukaan rapat ditandai dengan sambutan laporan penyelenggaraan oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Drs. Nyoto Suwignyo, MM. Ia mengatakan bahwa program IPDMIP mendukung pembangunan daerah sesuai dengan UU No. 23 tentang pemerintahan daerah. Lebih lanjut beliau juga menambahkan bahwa ada tiga hal yang menjadi dasar mengapa program IPDMIP penting dijalankan yaitu 1) peningkatan produksi pertanian dalam mencapai ketahanan pangan; 2) penguatan kelembagaan pengelola pertanian beririgasi; serta 3) peningkatan infrastruktur irigasi yang lebih produktif dan manajemen yang berkelanjutan. Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas menyampaikan paparan mengenai “Arah Kebijakan Program PHLN IPDMIP dalam Program Prioritas Nasional,” yang menekankan tentang “Sosialisasi Penerusan Hibah Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah pada Program Integrated Participatory Development And Management Irrigation Project (IPDMIP). Sementara itu, Sekretaris Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pertanian, menyampaikan materi "Kebijakan Bppsdmp dalam Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Melalui Integrated Participatory Development & Management Of Irrigation Project (IPDMIP)," Kasubdit Pertanian dan Pangan, SUP-

23

DI, Ditjen Bina Bangda, menyampaikan materi “Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran dalam APBD pada Hibah IPDMIP,” Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Kemen PUR, menyampaikan materi “Sosialisasi Program Integrated Participatory Development Management of Irrigation Project (IPDMIP)” dan Pembelajaran Mekanisme On Granting oleh Provinsi Sumatra Utara dan Jawa Timur. Para peserta tampak antusias mengikuti semua materi yang disampaikan narasumber. Hal tersebut terlihat dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan, tanggapan, dan saran pada sesi diskusi. Apresiasi yang tinggi dari para peserta diberikan kepada Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I yang telah berinisiatif menyelenggarakan rapat koordinasi yang sangat bermanfaat dalam rangka sosialisasi mekanisme penerusan dana hibah dari pemerintah ke pemerintah daerah dan sebagai bentuk persiapan pelaksanaan program IPDMIP. Selanjutnya rapat ditutup dengan sambutan penutupan, pembacaan hasil, serta kesimpulan rakor oleh Kasubdit Pertanian dan Pangan SUPD I Ditjen Bina Bangda Kemendagri. (M.Darma Adiatmaja / Mahfud Achyar) n


24

Berita

Kemendagri Luncurkan Sistem ePerda

D

alam upaya mempermudah pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan produk hukum daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meluncurkan sistem Peraturan Daerah Elektronik (ePerda). ”Ini merupakan sebuah sistem konsultasi seluruh produk hukum daerah yang berbasis elektronik sehingga produk hukum daerah yang berkualitas, akuntabel, transparan, aspiratif, komunikatif, efisien, dan efektif,” kata Tjahjo, Jumat (20/5). Peluncuran ePerda ini juga merupakan wujud implementatif bahwa ‘negara hadir’ dalam setiap nafas kehidupan berbangsa dan bernegara. Produk hukum berbasis elektronik memberikan berbagai manfaat. Pertama, kata Mendagri, bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai bentuk mewujudkan pembinaan yang intensif kepada pemerintah daerah dalam ruang fasilitasi dua arah Pusat dan Daerah. Tanpa batasan ruang dan waktu, serta terdokumentasi dalam sistem pengarsipan Rancangan Produk Hukum Daerah yang sistematis dan mudah diakses Kedua, lanjut Mendagri, register rancangan Peraturan Daerah berbasis elektronik. Ketiga, membuka ruang publik untuk mengkritisi setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ditetapkan, diundangkan dan E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

diimplementasikannya Peraturan Daerah dimaksud, serta mewujudkan transparansi dalam setiap kebijakan pemerintahan daerah,” ujar Mendagri. Mendagri menambahkan, Perda Elektronik sebagai suatu sistem komunikasi berbasis elektronik ”perda in my hand” terhubung dengan wadah fasilitasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari: e-register, e-fasilitasi (live chat), dan e-konsultasi publik (live chat). Dengan demikian, Mendagri selaku Pembina Umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan komunikasi intensif di dunia maya tanpa batas ruang dan waktu. ”Sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara efisien dan efektif sejak pada saat proses perencanaan pembentukan, penyusunan produk hukum daerah sampai dengan ditetapkan, diundangan dan diimplementasikannya,” ujar Mendagri. Selanjutnya, Mendagri berharap dengan hadirnya sistem konsultasi hukum berbasis elektronik Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dapat mengoptimalkan pembinaan perda/perkada berbasis sistem elektronik yang mudah, murah, transparan, dan akuntabel. ”Serta yang terpenting adalah negara hadir pada setiap sendi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus masyarakat dapat memonitor dan menyampaikan masukan terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam koridor masukan membangun,” ujar dia. (Sumber: Puspen Kemendagri) n

Pemdidikan

Hari-Hari Tanpa Sekolah Catatan Relawan Kelas Inspirasi Oleh: Mahfud Achyar “Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Berarti juga, anak-anak yang tidak terdidik di Republik ini adalah “dosa” setiap orang terdidik yang dimiliki di Republik ini. Anak-anak nusantara tidak berbeda. Mereka semua berpotensi. Mereka hanya dibedakan oleh keadaan.” -Anies Baswedan


25

26

Pendidikan

Saya bergabung menjadi keluarga besar Kelas Inspirasi sejak tahun 2014. Namun sebelum menjadi relawan Kelas Inspirasi, saya beberapa kali mengikuti kegiatan sosial yang digagas oleh relawan Kelas Inspirasi Jakarta 4 yang bertajuk “Kunjungan Inspirasi”. Sama halnya dengan program Kelas Inspirasi, kegiatan Kunjungan Inspirasi bertujuan untuk memberikan motivasi kepada anakanak untuk berani bermimpi, berani mengajar cita-cita mereka. Segmentasi Kunjungan Inspirasi yaitu anak-anak binaan di beberapa Taman Baca di Jakarta. Sejak mengikuti kegiatan tersebut, saya jatuh cinta dengan aktifitas sosial khususnya di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, ketika panitia Kelas Inspirasi Depok 2 membuka pendaftaran relawan, tanpa banyak pertimbangan saya putuskan untuk mendaftar menjadi relawan pengajar (baca: inspirator). Setelah menunggu beberapa minggu, akhirnya saya menerima surat elektronik dari panitia Kelas Inspirasi Depok 2 yang menyatakan bahwa saya lolos seleksi pendaftaran relawan Kelas Inspirasi. Saat itu, rasa senang membucah dalam jiwa. Dalai Lama XIV pernah berkata, “Happines is not something ready made. It comes from your own actions.” Satu hari cuti, seumur hidup menginspirasi. Begitulah semangat yang berusaha dipelihari oleh para relawan Kelas Inspirasi. Kami meyakini bahwa kegiatan Kelas Inspirasi (selanjutnya disingkat KI) tidak hanya menginspirasi anak-anak sekolah dasar, melainkan juga E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

menginspirasi kami, para relawan. Sebelum Hari Inspirasi, semua relawan berkumpul untuk mendapatkan pengarahan dari panitia KI mengenai gambaran kegiatan pada Hari Inspirasi. Merinding. Saya merinding menyaksikan ternyata masih banyak orang-orang baik di bumi pertiwi ini. Mereka, saya menyebutnya invisible hands, adalah orang-orang yang nantinya akan membuat bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Kapan? Entahlah. Saya sendiri tidak bisa membuat prediksi yang presisi. Namun satu hal yang patut saya yakini, Indonesia masih memiliki harapan. Para relawan, barangkali merekalah segelintir harapan itu. Selama harapan masih ada dalam setiap dada generasi muda Indonesia, saya yakin kondisi sulit sekalipun dapat ditangani dengan baik. Saya meyakini hal itu. Sungguh. -Suatu hari di kelas penelitian kualitatif, dosen saya berkata, “Indonesia itu surga untuk penelitian. Betapa tidak, hampir semua masalah ada di Indonesia.” Saya pun secara spontan menganggukkan kepala pertanda saya sependapat dengan dosen tersebut. “Iya, Indonesia itu banyak masalah! Iya, Indonesia itu belum bisa semaju Amerika atau Inggris! Iya, Indonesia itu banyak kurang sana-sini! Lantas, apakah saya hanya bisa menyalahkan kondisi pelik yang dihadapi oleh negara saya sendiri?” tanya saya dalam hati. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (1917-1963), pernah berkata, “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.” Semua

Pemdidikan

orang bisa berteriak untuk menyalahkan, namun tidak semua orang bisa untuk berbuat, untuk turun tangan menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Terkadang saya lelah melihat, membaca, dan mendengarkan orang-orang yang sering sekali memproduksi konten yang mendestruksi bangsa ini di berbagai lini masa. Saya akui terkadang saya juga melakukan hal yang sama. Namun belakangan saya berpikir ulang, jika saya melakukan hal yang sama dengan mereka, maka saya tidak ada bedanya. Menyedihkan. Ada satu kutipan yang sangat menginspirasi dalam hidup saya. “Kondisi buruk terjadi bukan karena banyaknya orang jahat di muka bumi ini. Namun karena orang-orang baik hanya diam dan berpangku tangan.” Bagi saya pribadi, barangkali menjadi relawan KI barangkali adalah salah satu cara untuk making the world a better place. I hope so! Pengalaman menjadi relawan pengajar di SDN Depok 5 pada tahun 2014 membuka telinga, mata, dan hati saya bahwa permasalahan dunia pendidikan Indonesia sangatlah pelik dan kompleks. Jika ada teman yang menanyakan pendapat saya mengenai profesi guru, saya selalu katakan, “Percayalah menjadi seorang guru tidaklah mudah!” -Pagi itu, sebelum mulai mengajar di kelas 2, jantung saya berdegup sangat kencang. Saya gugup dan saya tidak yakin bahwa hari itu Dewi Fortuna berpihak kepada saya. Kondisi semacam itu sejujurnya sudah seringkali saya alami,

27

misalnya, ketika ujian kelulusan atau mungkin wawancara beasiswa. Perasaan yang selalu sama: kacau. Namun saya berusaha menenangkan diri sembari hanya bisa bergumam, “Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan berlalu.” All is well. Menit-menit pertama mengajar merupakan momen yang sangat menyenangkan. Saya mulai berhasil menguasai suasana kelas. Kekhawatiran saya tentang sulitnya menjelaskan istilahistilah Marketing Communication mampu saya atasi dengan cukup baik. Anak-anak terlihat antusias, mereka bertanya ini dan itu. Saya merasa senang karena mereka terlihat antusias mengikuti proses belajar mengajar. Namun selanjutnya apa yang terjadi? Chaos! Seorang siswa laki-laki entah mengapa tiba-tiba menangis. Sontak suasana kelas berubah mencekam. Kondisi semakin tidak terkendali ketika ada dua orang siswa yang berkelahi, saling pukul di antara mereka berdua pun tidak bisa dielakkan. Sementara itu, anak-anak yang dari tadi antusias mendengarkan penjelasan saya juga ikut berteriak, membuat gaduh semakin riuh. Beruntung saat itu saya didampingi oleh teman saya. Kami pun berbagi tugas untuk mendamaikan anak-anak yang TAH UN IV | ED IS I 5 MEI-5 J UNI 2O 16

28

Pendidikan

berkelahi dan membuat suasana kelas tetap kondusif. Saya pun menghampiri anak yang tadi berteriak dan menangis. Sambil terisak ia berkata, “Tas saya disembunyikan pak!” Saya berusaha menenangkannya, namun ia meronta. Seakan ia tidak butuh pertolongan. Seorang anak menyahut, “Dia emang cengeng pak!” Mendengar hal tersebut, si anak semakin marah dan kesal. Kondisi demikian membuat saya kewalahan. Perlahan, saya coba tenangkan dia dan memintanya untuk kembali duduk di kursinya. Ia sempat menolak, namun akhirnya luluh setelah saya bujuk berulang kali. Melelahkan. Selidik demi selidik, ternyata anak tersebut memang sering menjadi objek bullying di kelasnya. Hampir setiap hari, ada saja yang membuat ia marah dan kesal. Mengetahui hal tersebut, saya hanya bisa terdiam. Seketika memori masa lampau hadir kembali.


Dulu, ketika saya di bangku sekolah dasar, bullying merupakan fenomena yang sudah biasa. Dalam bahasa Indonesia, bullying memiliki serapan kata yaitu perundungan. Ada banyak faktor mengapa seorang siswa bisa menjadi objek perundungan, misalnya ia memiliki rambut keriting, kulit hitam, atau hidung pesek. Tidak hanya lantaran fisik semata, objek perundungan bisa juga lantaran sang anak memiliki nama yang “unik” dan sebagainya. Terlepas dari hal itu semua, siapa pun punya potensi yang sama untuk menjadi objek perundungan di sekolah. Jika sang anak telah menjadi korban bullying, maka hari-hari di sekolah adalah hari-hari yang menyeramkan. Tiga kali menjadi relawan KI, mulai dari tahun 2014 hingga 2016, saya menyaksikan fenomena bullying selalu ada, bahkan telah menjadi efek bola salju. Sayangnya, pemerintah, pihak sekolah, maupun orang tua siswa tidak

Pemdidikan

begitu aware dengan kasus ini. Padahal menurut saya, bullying laiknya dementor yang menghisap kebahagiaan anakanak yang mendambakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Bayangkan, setiap hari anak-anak korban bullying harus menghadapi kondisi psikologis yang buruk. Mereka diejek, mereka ditolak, mereka dihina, dan mereka dimusuhi. Sangat menyakitkan. 2 Mei 2016 lalu, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, saya kembali menjadi relawan KI yang ditempatkan di SDN Cijantung 07 Pagi. Jika pada KI sebelumnya saya menjadi relawan pengajar dan fasilitator, tahun ini saya beranikan diri untuk menjadi relawan dokumentator, khususnya fotografer. Ketika sesi pergantian pengajar, para relawan berkumpul di laboratorium yang menjadi base camp kami. Salah seorang relawan pengajar, Gicha Graciella (27 tahun), tampak kesal setelah mengajar di kelas 5. Ia bercerita bahwa ada seorang anak yang menjadi objek bullying teman-temannya lantaran bapaknya bekerja sebagai tukang parkir. Ia terus diejek oleh teman-temannya. Tidak hanya sekali, namun berulang kali. Gicha pun tidak tinggal diam. Sebagai seorang guru saat itu, ia berusaha memberi pengertian kepada para siswa bahwa sesama teman tidak boleh saling menyakiti. Kepada kami, Gicha kesal karena ternyata bullying menjadi hal yang dianggap lumrah terjadi di sekolah. Senada dengan Gicha, saya pun bersepakat bahwa seharusnya isu bullying

29

menjadi perhatian banyak pihak. Apalagi pada tahun 2015 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melansir data yang mengejutkan dunia pendidikan Indonesia. “Jumlah anak sebagai pelaku kekerasan (bullying) di sekolah mengalami kenaikan dari 67 kasus pada 2014 menjadi 79 kasus pada 2015.” (Sumber: Republika.co.id, 30 Desember 2015). Lebih lanjut, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan data naiknya jumlah anak sebagai pelaku kekerasan di sekolah menunjukkan adanya faktor lingkungan yang tidak kondusif bagi perlindungan anak. Sebagai manusia dewasa, barangkali kita sulit memasuki perasaan anak-anak yang menjadi korban bullying. Bahkan, anak-anak korban bullying juga sulit untuk mengutarakan perasaan mereka yang setiap harinya dicela oleh teman-temannya. Menurut saya, akibat buruk dari bullying adalah timbulnya rasa benci dari korban bullying kepada teman-teman yang menjahatinya. Bahkan lebih parah, mereka benci dengan sekolah, mereka mungkin mendambakan hari-hari tanpa sekolah. Oleh sebab itu, melalui tulisan ini, saya berharap kasus bullying dapat menjadi fokus pemerintah, pihak sekolah, dan keluarga. Bukankah sekolah akan lebih menyenangkan bila tidak ada bullying? STOP BULLYING! n


30

Wisata

Oleh: Mahfud Achyar

Zwitsers van Java, begitulah julukan yang diberikan oleh Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda yang begitu kagum dengan keindahan alam Garut. Konon, Sang Ratu yang memiliki nama lengkap Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau jatuh hati dengan Garut. Ia pun dikabarkan memiliki tempat peristirahatan pribadi di Garut. Selayaknya Ratu Wilhelmina, saya pun mengagumi Garut. Dulu, sewaktu kuliah saya telah bertualang ke tempat-tempat terbaik di Garut seperti pemandian air panas di Cipanas, pantai-pantai nan elok di Pamengpeuk, PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Kamojang, kebun teh di Cikajang, ladang akar wangi di Samarang, hutan mati di Gunung Papadandayan, serta wisata kuliner di Garut kota. Kendati sudah banyak tempat di Garut yang pernah saya datangi, namun saya masih penasaran dan sangat tergoda untuk mengunjungi lebih banyak ‘surga-surga tersembunyi’ di kabupaten yang hari lahirnya diperingati setiap tanggal 16 Februari. Dari sekian banyak tempat menarik di Garut, saya memilih untuk mendaki E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

Catatan Pendakian Gunung Guntur (2,249 mdpl) Garut Jawa Barat,

gunung Guntur. Jika Anda pernah berwisata ke Garut, tentu Anda pernah melihat gunung Guntur dari sisi jalan. “Ah, gunung Guntur terlihat tidak terlalu tinggi. Pasti cukup mudah mencapai puncaknya!” Ya, hampir semua orang yang belum pernah mendaki gunung Guntur akan berujar hal yang sama. Saya pun dulu pernah mengatakan hal tersebut. Namun setelah mendaki gunung Guntur pada akhir pekan kemarin (21 hingga 22 Mei 2016), saya dengan tegas mengatakan, “Gunung Guntur itu kecil-kecil cabai rawit!” Selain memiliki savana yang hijau dan luas, di gunung Guntur Anda juga akan menemukan bunga ilalang yang berwarna pink. Cantik! Dalam bahasa latin, bunga tersebut bernama muhlenbergia capillaris atau dikenal juga dengan sebutan muhly hairawn. “The plant itself includes a double layer; green leaf-like structures surround the understory, with purple-pink flowers out-growing them from the bottom up. The plant is a warm-season grass, meaning that leaves begin growth in the summer. During the summer, the leaves

Wisata

will stay green, but they morph during the fall to produce a more copper color. Sebelum memulai pendakian, kami harus mengurus proses administrasi serta membayar retribusi sebesar 15ribu rupiah (sudah termasuk asuransi jika pendaki mengalami kecelakaan). Setelah semua prosedur kami lakukan, kami pun mulai mendaki sekitar pukul 09.00 WIB.

Saat itu, mentari bersinar tidak terlalu terik dan cuaca tidak terlalu panas. Kami sangat bersyukur. Alhamdulillah. Andai cuaca tidak bersahabat tentu kami akan kerepotan. Betapa tidak, sebelum memasuki kawasan hutan, kami harus berjalan sekitar 45 menit untuk menyusuri jalanan berkerikil dan berpasir. Kami melewati area tambang pasir persis di kaki gunung Guntur. Bila hujan turun sementara pada waktu yang bersamaan truk-truk pembawa pasir melewati jalan yang sama dengan kami, tentunya cukup berbahaya. Salah seorang sahabat bercerita bahwa ia pernah melihat truk pasir terguling dan di dalam truk pasir tersebut ada para pendaki yang menumpang. Lantas apa yang terjadi? Insiden pun tidak dapat terelakkan. Sepanjang perjalanan, saya berpikir,

31

apabila pasir di kaki gunung Guntur terus dikeruk bukankah akan menyebabkan longsor? Saya menilai ada persoalan lingkungan di gunung Guntur yang harus menjadi concern pemerintah daerah Garut. Sepertinya harus dibuat regulasi mengenai penambangan pasir di kaki gunung Guntur tanpa abai terhadap mata pencaharian masyarakat di sekitar kaki gunung Guntur yang bekerja sebagai buruh penambang pasir. Ada objek yang unik di sekitar area tambang pasir di kaki gunung Guntur yaitu bebatuan cadas yang mirip dengan situs geologi Gunung Padang di Cianjur atau Stone Garden di Padalarang. Namun sepertinya objek tersebut tidak begitu dihiraukan oleh para pendaki. Padahal sepertinya cukup menarik untuk dijadikan latar foto yang instagramable. Serius! Setelah berhasil melewati area tambang pasir, kami pun memasuki kawasan hutan yang tidak terlalu rimbun. Namun sesampainya di hutan, udara sejuk pun mulai menyergap tubuh kami yang berkeringat. Kami seperti terlahir kembali (halah, klausa ini terlalu berlebihan). Semakin jauh berjalan, tantangan yang kami hadapi semakin menantang. Beberapa kali saya harus membenarkan posisi tas carier agar terasa nyaman dibawa. Keringat pun mulai mengucur dan napas mulai tidak teratur. Hanya bercanda dan foto-foto yang menjadi obat ampuh untuk menghilangkan rasa penat yang menggelayut di pundak. Kendati langkah terasa berat, kami terus melangkah dan menikmati setiap bunyi TAH UN IV | ED IS I 5 MEI-5 J UNI 2O 16

32

Wisata

hembusan napas yang terdengar berat. “Ayo semangat! Sebentar lagi Pos 1!” Salah seorang dari kami tiba-tiba memecah kesunyian saat melewati hutan yang sepi. Di gunung, terkadang ungkapan “semangat” tidak lantas membuat kita bersemangat. Seringkali frasa “semangat” membuat kita semakin berpikir realistis bahwa perjalanan masih panjang. Sembari menghembuskan napas, saya bergumam, “Oke perjalanan masih panjang, Bung!” Tidak ada jalan lain kecuali terus melangkah dan menikmati setiap rasa yang timbul dari dalam diri: rasa kesal, lelah, dan payah. Menurut saya, jalur pendakian di gunung Guntur tidak begitu susah. Namun mendekati Pos 3, saya mulai merasa kewalahan karena harus melewati jalur bebatuan yang memiliki kemiringan hingga 75⁰. Saya harus ekstra waspada dan harus memastikan kaki saya mendarat di batu yang solid dan kokoh. Jika tidak, saya bisa terpeleset dan akan berakibat fatal. Oleh sebab itu, bagi para pendaki yang melewati jalur tersebut diminta hati-

gunung Guntur hanya mengizinkan mendirikan tenda di pos 3. Pendaki tidak diizinkan mendirikan tenda di puncak. Hal ini lantaran sering terjadi longsor di gunung Guntur. Apalagi mengingat curah hujan pada bulan Mei masih lumayan tinggi. Sejauh pengamatan saya, tidak ada satu pun pendaki yang melanggar himbauan tersebut. Good job! Lagi pula, menurut saya memang paling nyaman dan paling enak berkemah di pos 3. Betapa tidak, kita tidak perlu berjalan jauh untuk mendapatkan air. Jika Anda mau, Anda bisa bisa mendirikan tenda persis di samping sungai. Arena berkemah di pos 3 juga sangat luas. Anda tidak perlu khawatir tidak kebagian lahan untuk mendirikan tenda. Selain itu, jika summit pada dini hari Anda tidak perlu membawa tas carrier yang berat. Anda cukup membawa barangbarang penting. Sisanya, Anda bisa Pukul 03.00 WIB persiapan summit

Pukul 13.30 WIB kami tiba di Pos 3. hati. Watch your step, guys! “SELAMAT DATANG DI POS 3,” tulisan pada sebuah gapura yang terbuat dari kayu berwarna coklat menyambut kedatangan kami. Saya mulai tersenyum sumringah. Aha, ternyata di pos 3 sudah banyak berdiri tenda warna-warni. Terlihat seperti bumi perkemahan yang bernuansa ceria. Oh ya, sebagai informasi pengelola E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

simpan di dalam tenda. Insya Allah aman. Dini hari menjelang subuh, tepatnya

Wisata

pukul 03.30 WIB kami bersiap untuk summit ke puncak gunung Guntur. Kami pun berdoa, berharap pendakian menuju puncak tidak mengalami kendala yang berarti. Satu hal yang paling kami pinta kepada Tuhan, kami ingin kembali pulang dalam keadaaan selamat, sehat wal’afiat. Tepat di atas kepala kami, bulan purnama terlihat bulat sempurna. Tidak banyak bintang pada malam itu. Cahaya purnama yang cukup terang membantu kami menunjukkan jalan menuju puncak. Jalur pendakian ke puncak gunung Guntur menantang. Banyak orang yang mengatakan bahwa gunung Guntur laiknya gunung Semeru versi mini. Perlahan, kami mulai menanjak lereng gunung Guntur yang berpasir dan berbatu kerikil. Kadang kami harus menghentikan langkah untuk mengambil napas dalam-dalam. Kami pun melihat ke arah puncak untuk memastikan bahwa kami sudah berjalan cukup jauh. Puncak memang terlihat begitu dekat, sangat dekat. Namun semakin lama kami berjalan, puncak seakan semakin menjauh, seperti oase di gurun pasir. Saya tahu persis bahwa summit merupakan salah satu bagian tersulit dalam pendakian. Rasa lelah dan kepayahan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Lantas apakah saya harus menyerah setelah begitu banyak tantangan yang sudah saya hadapi. Tidak ada yang mampu memberikan semangat yang luar biasa besar untuk saya, kecuali semangat itu muncul dalam jiwa saya terasa panas. Saya akan terus berjalan kendati dalam keadaan sesulit apapun.

33

No pain, no gain. Adzan Subuh berkumandang. Puncak sudah berada di depan mata. Tinggal beberapa langkah lagi saya berhasil mencapainya. Perlahan langit yang kelam mulai ditelan oleh cahaya berwarna oranye dan jingga. Pertanda sebentar lagi matahari baru segera terbit. Saya melihat jarum jam yang sudah menunjukkan pukul 05.00 WIB. Saya terus memacu langkah, menguatkan hati yang mulai lemah. Akhirnya, dalam keadaan napas yang terengah-engah saya berhasil menginjakkan kaki di puncak gunung Guntur. Alhamdulillah. Sejenak saya menghempaskan tubuh saya di atas tanah berpasir yang

“If you want to be reminded of the love of the Lord, just watch the sunrise.” – Jeannete Walls TAH UN IV | ED IS I 5 MEI-5 J UNI 2O 16

34

Wisata

terasa dingin. Saya melihat langit yang mulai terang. Saya hanya bisa terdiam. Dalam diam, saya hanya bisa berdoa. Setelah sholat Subuh, istirahat sejenak, dan foto-foto, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju puncak 3. Lazimnya para pendaki hanya sampai puncak 2 karena di sana ada semacam monumen yang menjadi tanda bahwa itu adalah puncak gunung Guntur. Beruntungnya jalur menuju puncak 2 dan puncak 3 tidak begitu susah dibandingkan jalur dari pos 3 ke puncak 1. Sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah hamparan savana yang ditumbuhi oleh bunga-bunga ilalang berwarna pink, muhlenbergia capillaris. Dari puncak gunung Guntur saya E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

melihat gunung Cikurai yang terlihat gagah. Saya berharap suatu saat saya akan berada di atas puncak gunung Cikurai. Barangkali dalam waktu dekat. Berada di atas ketinggian 2,249 mdpl membuat saya sependapat dengan Ratu Wilhelmina bahwa Garut memang layak disebut Zwitsers van Java. n

Resensi

35

Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015

Judul Buku Editor Penerbit Tahun terbit Cetakan Tebal buku

: Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015 : Beni Sukadis, Maryam Ali Dato : Lesperssi : 2016 : Pertama : 208 + 6 halaman romawi

BUKU

ini secara umum membahas tentang pentingnya reformasi sektor Pertahanan dan Keamanan di Indonesia. Selama kurang lebih enambelas tahun reformasi sektor pertahanan dan keamanan (Security Sector ReformSSR) menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Ditandai dengan keputusan politik memisahkan Polri dari institusi dan garis komandoTNI pada 1 April 1999 dan ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan,

khusus Polri berada langsung di bawah Presiden presiden. Kebijakan lain yang juga memuluskan jalan bagi SSR di Indonesia adalah pengalihan fungsi Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadi hanya Menteri Pertahanan. Sedangkan unsur keamanan merupakan tugas Polri. Koordinasikan dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Reformasi pun juga telah merubah budaya politik di Indonesia dimana jabatan Menteri Pertahanan dipegang oleh sipil, sesuatu yang sulit diterapkan di masa Orde Baru, dan bagaimana patahnya mitos mengenai pengangkatan Panglima TNI yang harus berasal dari unsur TNI AD, TAH UN IV | ED IS I 5 MEI-5 J UNI 2O 16

36

Resensi

saat ini pengangkatan Panglima TNI juga dapat berasal dari unsur TNI AL dan TNI AU. Gagasan reformasi ini juga menyoroti pengambilalihan bisnis TNIPolri, pengadilan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI-Polri

dan penyusunan Undang-undang terkait dengan sektor pertahanan dan keamanan Buku ini membahas bagaimana supremasi sipil membutuhkan dan tersedianya regulasi-regulasi politik yang mengatur kedudukan ataupun posisi militer dalam konteks negara demokratis. Dengan mensyaratkan bahwa regulasiregulasi politik tersebut harus transparan, dan akuntabilitasnya terjaga. Adapun transparansi dan akuntabilitas harus menyentuh seluruh aspek, mulai kebijakan menangani ancaman, anggaran, logistik, dan peralatan dari seluruh instansi yang menangani pertahanan dan keamanan. Satu hal yang harus disepakati dalam melihat sejauh mana SSR berjalan dengan baik di suatu negara adalah adanya pengakuan supremasi sipil dari militer, dalam kasus Indonesia ada pada institusi TNI dan Polri, serta badan intelejen. Pengertian supremasi sipil secara sederhana diartikan sebagai pengakuan E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

militer atas semua produk yang dibuat pemerintah sipil hasil pemilu yang demokratis, baik produk yang berkaitan dengan regulasi di militer sendiri, ataupun yang secara tidak langsung terkait dengan militer. Hal ini juga menyangkut sejauh mana distribusi kekuasaan yang ada di pemerintahan sipil hasil pemilu demokratis kepada tiga cabang kekuasaan sipil, yakni; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena hal tersebut terkait dengan apakah fungsi kontrol antar lembaga berjalan dengan efektif sebagaimana yang termaktub dalam mekanisme checks and balances. Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2015 yang diluncurkan oleh LESPERSSI sebagai sebuah Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia merupakan kumpulan tulisan dan hasil kajian dari berbagai ahli dan pengamat militer, seperti Mufti Makaarim (IDSPS), Yudha Kurniawan (Staf pengajar Prodi HI, Universitas Moestopo), dll. Al Araf (Imparsial) dan Diandra Mengko (LIPI) dalam kajiannya mengenai "Reformasi Militer dan Problematika Operasi Militer selain Perang" menyoroti bagaimana dinamika perkembangan militer belakangan ini kembali menunjukkan wajah lamanya. Melalui dalih operasi militer selain perang, kini militer mencoba masuk kembali dan terlibat dalam masalah keamanan dalam negeri sebagaimana pernah terjadi pada masa orde baru. Seringkali tanpa keputusan politik negara, militer terlibat langsung dalam operasi militer selain perang seperti

Resensi

terlibat dalam pengamanan stasiun kereta api, dan penangkapan pelaku narkoba. Sedangkan menurut penulis, keterlibatan militer akan menghalangi kelompok lain untuk mengambil peran dalam persoalan tersebut sehingga menghalangi organisasi sipil untuk mengembangkan kemampuan kritisnya dan menghambat perluasaan peran mereka dalam masyarakat, tentunya nanti militer akan disibukkan dengan misi non tempur sehingga dapat mengabaikan misi utamanya, yakni pertahanan. Sedangkan menurut Alman Helvas Ali dalam artikelnya "Badan Keamanan Laut: Solusi atau Bagian dari masalah keamanan maritim Indonesia mengatakan bahwa, saat ini Indonesia belum menjadi negara maritim, dan ini menunjukkan klaim sejumlah fihak termasuk politisi yang menunjukkan lemahnya pemahaman mereka tentang maritim itu sendiri. Ditambahkan oleh penulis bahwa kebijakan Poros Maritim Dunia yang digaungkan oleh pemerintah tidak mempunyai peta jalan (roadmap) dan dalam tataran empiris tidak lebih kebijakan yang berkutat dengan transportasi maritim. Sinyal ini ditandai dengan absennya kebijakan khusus terkait dengan peningkatan keamanan maritim. Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan di Indonesia meski mengalami kemajuan yang relative

37

baik, tapi masih membutuhkan kerjakerja politik yang serius bagi proses SSR yang lebih baik. Masalah oportunisme elit sipil dan penolakan dari internal masingmasing lembaga sektor keamanan dan pertahanan tersebut masih mendominasi permasalahan bagi penguatan negara demnokratis, dan profesionalisme lembaga-lembaga tersebut. Hal lain yang menjadi perhatian bagaimana persoalan kultur di TNI, Polri, maupun lembaga intelejen belum berubah. Masih menggunakan mindset lama, sehingga menghambat langkah dan jalan bagi suksesnya reformasi sektor pertahanan dan keamanan di Indonesia. Penulis menganggap bahwa seringkali lembaga-lembaga yang ada terjebak dengan peran sektoral sehingga persoalan seringkali ditangani secara parsial. Rizal Darma Putra sebagai Direktur Eksekutif Lesperssi mengatakan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk menyempurnakan reformasi sektor keamanan apalagi Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik demokratis tentunya mensyaratkan tata kelola keamanan yang berlandaskan pada asas akuntabiltas, transparansi, dan penerapan sistem merit sebagai organisasi pemerintah modern yang nantinya mengantarkan reformasi sektor keamanan berjalan secara "on the right track" dan TAH UN IV | ED IS I 5 MEI-5 J UNI 2O 16

38

Teknologi

Rilis Aplikasi Android untuk Eksperimen Sains

Google pada ajang Google I/O 2016 telah menarik perhatian atas diluncurkannya aplikasi Science Journal. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan percobaan ilmiah pada smartphone mereka, aplikasi ini memang secara khusus dirancang dan ditujukan untuk keperluan pendidikan atau pun penelitian ilmiah. Seringkali para peneliti atau pun percobaan ilmiah mengalami kendala dalam hal teknis atau pun peralatan pendukung riset mereka, tentunya kehadiran aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan para peneliti dalam setiap riset yang mereka lakukan. Aplikasi yang telah diposting oleh Google ke Play Store ini juga memiliki website khusus di mana pengguna dapat belajar bagaimana menavigasi dan melakukan eksperimen dengan menggunakan aplikasi gratis Science Journal. Sebelum digunakan, aplikasi ini membutuhkan data atau informasi user tersebut, seperti tanggal lahir, E D I S I 5 M E I - 5 JUNI 2O1 6 | TA HUN I V

latarbelakang pendidikannya, lalu untuk tujuan apa menggunakan aplikasi tersebut. Tentunya informasi dan latarbelakang ini sangat membantu Google dalam mengembangkan aplikasi tersebut kedepannya. Dalam membantu riset para usernya, aplikasi dirancang secara khusus dan memiliki kemampuan dalam mengolah data. Seperti keberadaan sensor yang ada di smartphone , sensor ini dapat membuat berbagai perhitungan berdasarkan lingkungan sekitar, dapat menghitung kecerahan lampu, menampilkan jumlah cahaya, mengukur di dalam lux, dan menggunakan sensor cahaya ambient dari usernya. Kemampuan aplikasi ini juga dapat mengukur intensitas suara dan ditampilkan dalam desibel dengan terlebih dahului mengaktifkan sensor suara telepon atau mikrofon kemudian

Teknologi

akan menampilkan pengukuran pada layar smartphone. Tak hanya itu, aplikasi ini juga mendukung pilihan untuk menghitung percepatan ponsel ke kiri atau kekanan, depan atau ke belakang. Catatan dari aplikasi ini akan disusun dalam sebuah grafik Sebagai contoh, pengguna dapat merekam jarak lari mereka setiap hari selama seminggu dan menampilkan progres mereka kedalam satu grafik. Kendati sensor-sensor tersebut masih terbatas, namun Google akan bekerja sama dengan komunitas sains untuk terus memperbaharui aplikasi ini. Kerjasama dengan para komunitas sains ini nantinya akan membantu

Para peneliti sangat diuntungkan dengan hadirnya aplikasi ini

39

google dalam mengembangkan apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan oleh para peneliti, terutama dalam proses pengolahan data. Dalam website khusus Science Journal, Google sudah memberikan guide yang sangat lengkap bagaimana menggunakan aplikasi tersebut, apakah dalam proses mengumpulkan data dan cara menggunakan sensor dengan benar. Kedepannya raksasa mesin pencarian Google ini juga berniat untuk membuka source code aplikasi tersebut pada musim panas tahun ini. Aplikasi ini nantinya diharapkan dapat membantu para peneliti dan ilmuwan dalam mengembangkan penelitiannya, tentunya menjadi kabar baik bagi para akademisi, peneliti dan ilmuwan ketika Google telah mengumumkan niatnya untuk bekerja sama dengan mereka dalam rangka meningkatkan aplikasi dan kemampuannya. Tentunya kehadiran aplikasi Google ini seharusnya dimanfaatkan oleh para peneliti dari Indonesia untuk memberikan kontribusinya bukan saja untuk kebutuhan dunia pendidikan tetapi juga terhadap pengembangan produk, jasa dan lahirnya inovasiinovasi baru dalam dunia industri di Indonesia. Salah satu kemajuan bangsa dan kehandalan produknya tentunya membutuhkan riset-riset yang sangat memperhatikan kebutuhan konsumen, dan juga manfaatnya bagi masyarakat. n


40

Memayu Hayuning Sariro, Memayu Hayuning Bangsa, Memayu hayuning Bawana Apapun Yang Di Perbuat Oleh Seseorang Itu, Hendaknya Dapat Bermanfaat Bagi Dirinya Sendiri, Bermanfaat Bagi Bangsanya, Dan Bermanfaat Bagi Manusia Di Dunia Pada Umumnya - Ki Hajar Dewantara -


Edisi 5 Mei - 5 Juni TAHUN IV EDISI 5 MEI-5 JUNI 2O16

Recommend Documents