EDI HENDRA
1
ANALISIS YURIDIS PENGINGKARAN WAKAF ATAS TANAH YANG SUDAH DIWAKAFKAN SECARA LISAN DITINJAU DARI FIQIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS KECAMATAN BATIN XXIV, KABUPATEN BATANG HARI, JAMBI) EDI HENDRA ABSTRACT Wakaf (property donated for religious/community purposes) is a service to God with the motive of love to all human beings and helping other people. The property which has been donated will not belong to the benefactor anymore; it belongs to God (public) so that a wakaf land which has been donated cannot be sold, given, or inherited. In the Islamic fiqh, it is not difficult to make a wakaf valid: we only give it orally and the requirement for its validity is adequate. In Law No. 41/2004 on Wakaf, a pledge on wakaf is performed by Wakif to Nadzir before PPAIW to make it authentic. Nevertheless, up to the present, there have been many wakaf lands are sold or withdrawn by the benefactor or his heir since the donation is done orally and not embodied in AIW (Pledge on Wakaf Certificate) by PPAIW so that the land does not have law enforcement as what occurs in Batin XXIV Subdistrict, Batang Hari District, Jambi. Keywords : Denial on Wakaf Land, Oral Vow on Wakaf I. PENDAHULUAN Wakaf (waqf) di dalam bahasa Arab berarti habs (menahan). Dikatakan waqafa-yaqifu-waqfan artinya habasa-yahbisu-hasban.Menurut istilah syara’ wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.1 Pengertian wakaf asal katanya “waqfa” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “Diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Pengertian menahan atau berhenti atau diam ditempat dalam pengertian wakaf ini adalah dihubungkan dengan kekayaan.2Amalan
wakaf
ini
merupakan
amalan
shadaqah
yang
telah
dilembagakan, dari harta benda yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk amalan kebajikan, yang terlepas dari hak milik perseorangan dan menjadi milik 1
Sayyid Saabiq, Fikih Sunnah, Jilid 14, Mu’ammalah, Terjemahan,Mudzakir AS., (Bandung: Alma’arif, 1994),Cet. 4, hal. 148. 2 M. Hasballah Thaib, Fiqih Wakaf, (Medan: Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003), hal. 1.
EDI HENDRA
2
Allah (umum). Maka harta yang telah dilembagakan dan menjadi milik umum tersebut, penggunaannya harus disesuaikan berdasarkan tujuan wakaf itu sendiri.3 Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau tidak kemampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.4 Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab II Bagian ketujuh Pasal 17 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa: 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. 2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Ikrar wakaf ini dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), tidak cukup dengan lisan atau isyarat saja melainkan harus dibuat dengan tertulis. Hal ini adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 PP Nomor 28 tahun 1997 yaitu:5 1.
Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
2.
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
3.
Isi dan Bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
4.
Pelaksanaan ikrar, demikian pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
3
Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistim Ekonomi Islam,(Yogyakarta: BPFE, 1987), Cet. Ke-3, hal. 94. 4 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006), Cet. 1, hal 256-257. 5 Ibid, hal. 27-28.
EDI HENDRA
5.
3
Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta menyerahkan kepada Pejabat tersebut ayat (2) surat-surat berikut: a.
Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya
b.
Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
c.
Surat keterangan pendaftaran tanah
d.
Ijin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Kantor Agraria setempat.
Berkenaan dengan apa yang telah disebutkan didalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang wakaf didalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1997 Pasal 9, ternyata sampai saat ini masih ada dijumpai pelaksanaan penyerahan tanah wakaf yang ikrar wakaf hanya diucapkan secara lisan, diketahui saksi tanpa ada dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW, sehingga hal ini mengakibatkan tanah wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum dan sulit untuk membuktikan bahwa harta benda yang telah diwakafkan itu benar-benar sudah menjadi wakaf, selain itu hal ini bisa menjadikan celah bagi Wakif atau ahli waris untuk mengingkari harta benda yang telah diwakafkan untuk ditarik kembali. Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan.Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan ke Nadzir.Oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan sehingga banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan.6
Perumusan Masalahpenelitian ini adalah:
6
Ibid.
EDI HENDRA
1.
4
Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Pengingkaran wakaf Atas Tanah Wakaf Yang Diwakafkan Secara Lisan ?
2.
Bagaimana Hak dan kewajiban Nazhir apabila pewakif atau ahli waris menarik kembali ikrar wakaf secara lisan ? Sesuai Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan
penelitian ini ialah : 1.
Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pengingkaran wakaf atas tanah yang sudah diwakafkan secara lisan
2.
Untuk mengetahui hak dan kewajiban Nazhir apabila pewakif atau ahli waris menarik kembali ikrar wakaf secara lisan
II. Metode Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisempiris. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer.7Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam, Ketentuan AlQur’an dan Al Hadits. b. Bahan hukum sekunder.8Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pengingkaran wakaf atas tanah yang sudah diwakafkan secara lisan. c. Bahan hukum tertier.9Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus
7
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 53. 8 Ibid. 9 Ibid.
EDI HENDRA
5
hukum, ensiklopedia, dan lain-lain yang terkait dengan pengingkaran wakaf atas tanah yang sudah diwakafkan secara lisan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan:
metode
penelitian
kepustakaan
(library
research)yaitu
pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk
lebih
dalampengingkaran
mengembangkan wakaf atas
data
kasus-kasus
yang
ada
tanah yang sudah diwakafkan secara lisan,
peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu:Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Batang Hari, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang Hari, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Batin XXIV, Wakif Kecamatan Batin XXIV dan Nazhir Kecamatan Batin XXIV;
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam praktek perwakafan sehari-hari, banyak persoalan perwakafan yang timbul. Penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada Nazhir (biasanya seorang guru agama atau tokoh agama), bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali.10 Akibatnya, setelah pewakaf dan/atau Nazhir meninggal dunia sering terjadi persoalan. Antara lain terjadinya sengketa antara Nazhir dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya Nazhir meninggal dunia, kemudian harta wakaf dikuasai oleh keluarga atau ahli waris Nazhir.Akhirnya banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi.11
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan wakaf sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda yang dimiliki untuk
10
Suhrawardi K Lubis, Perlunya Ikrar Wakaf Dalam Perwakafan, http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3602:perlunya-ikrarwakaf-dalam-perwakafan-&catid=59:opini&Itemid=215, diakses tanggal 25 juni 2015 11 Ibid.
EDI HENDRA
6
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum (kemashlahatan umat) menurut syariat Islam. Sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf. Masing-masing unsur harus saling menopang satu dengan lainnya.Keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya.Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama (Mahzab Malikiyah, Syafi’iyah, Zaidiyah dan Hanabilah).12Hal
ini sejalan
dengan Unsur-unsur wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diantaranya adalah harus memenuhi: 1.
Ada orang yang berwakaf (Wakif)
2.
Ada harta yang diwakafkan (Mauquf)
3.
Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/ tujuan wakaf (Mauquf’alaih)
4.
Ada akad/pernyataan wakaf
5.
Ada pengelola wakaf (Nazhir)
6.
Ada jangka waktu
Kaitannya dengan hal diatas adalah dalam hukum Islam wakaf dianggap sah apabila telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.Selain itu tidak dikenal pula istilah pendaftaran dan sertifikat mengenai tanah wakaf yang ditemukan dalam literatur fikih.Selain itu dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan adanya pencatatan dan pendaftaran tanah wakaf.Makanya tak heran jika umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia dalam melakukan praktek wakaf ini hanya berdasarkan tradisi lisan, yaitu asas saling kepercayaan antara Wakif dan Nazhir. Pemahaman muslim Indonesia saat itu yang mendasarkan praktek wakaf hanya dengan tradisi lisan karena menganggap ketika tanah sudah diwakafkan berarti sudah dianggap sebagai milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.13
12
Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia,(Yogyakarta: Pilar Media,2005), hal. 25. 13 Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Depag RI,Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, 2006), hal. 97.
EDI HENDRA
7
Berkenaan tanah wakaf yang pewakif atau pewaris menarik kembali ikrar wakaf secara lisan, tidak dibenarkan dan dilarang menurut peraturan perundangundangan perwakafan yang berlaku, hal ini sebagaimana yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 3yang menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali. Imam Malik juga mengakui bahwa harta wakaf untuk tempat
ibadah
sudah keluar dari hak milik si waqif.Ulama ini juga berpendapat bahwa harta wakaf selain untuk tempat ibadah masih tetap sebagai hak milik yang berwakaf.Hanya saja, menurut Imam Malik, orang yang berwakaf itu, tidak berhak menarik kembali harta wakafnya itu.Ini berarti bahwa harta wakaf itu memang
milik
yang
berwakaf,
tetapi
“milik
dalam
arti
yang tidak
sempuma”.Dalam persoalan ini, hubungan antara yang berwakaf dengan benda yang diwakafkannya tetap ada, karena dengan adanya hubungan itulah maka orang yang berwakaf tetap menerima pahala yang rnengalir dari pemanfaatan harta yang diwakafkan itu,” kendatipun si pemiliknya sudah meninggal dunia.Oleh sebab itu, harta wakaf menurut Malik tidak dapat ditarik kembali untuk selama-lamanya.14 Seperti kita ketahui dalam mazhab Imam Syafi’i, wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya tanpa adanya pencatatan, pernyataan lisan secara jelas (sharih) menurut pandangan Imam Syafi’i merupakan bentuk dari pernyataan wakaf yang sah.15 Sebenarnya perwakafan tanah ini dapat dimasukan dalam kategori pengasingan tanah (Land-alienation) karena pengertian wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah, namum dalam kaitannya dengan administrasi pendaftaran tanah,
14
Ibid.,hal. 111-112. Achmad Djunaidi, dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju era Wakaf Produktif, Sebuah UpayaProgresif untuk kesejahteraan umat,(Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hal. 48. 15
EDI HENDRA
8
wakaf masuk kedalam kategori penetapan hak atas tanah karena terdapat kegiatan penetapan tanah wakaf melalui keputusan pejabat yang berwenang.16 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik diatur mengenai peraturan perwakafan tanah yang mengharuskan adanya pencatatan dan pendaftaran tanah wakaf, karena sebelum adanya Peraturan Pemerintah tersebut praktek wakaf masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan seperti melakukan wakaf hanya dengan lisan dan atas dasar saling percaya.17Akibat dari praktek wakaf seperti itu perwakafan tidak berkembang alias stagnan, bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain-lain.18 Menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah, setiap ikrar wakaf menghilangkan hak milik yang berwakaf dan hartanya itu akan menjadi hak Allah semata-mata. Alasannya ialah hadis Nabi SAW yang menceritakan wakaf Umar bin Khatab yang menyebutkan bahwa tanah wakaf yang diberikannya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Hal ini berarti bahwa pihak yang berwakaf dilarang menarik kembali harta yang diwakafkannya.Dalam konteks inilah ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta yang diwakafkan tersebut sudah keluar dari hak milik si Waqif.19 Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan keharusan adanya pencatatan ikrar wakaf yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.20 Selain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini, ada peraturan yang baru yang mengatur tentang perwakafan, yaitu Undang-undang Nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam Undang-undang ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tanah wakaf dikatakan sah apabila telah dicatat dan didaftarkan menurut prosedur dan peraturan yang berlaku hal ini sebagaimana 16
Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: Mandar Maju,2010), hal. 266. 17 Achmad Djunaidi, dan Thobieb Al-Asyhar,Op.cit., hal. 97. 18 Ibid., hal. 98. 19 Ibid. 20 Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta: Dirjen BimasIslam, Depag RI, 2006) hal.134.
EDI HENDRA
9
tercantum dalam penjelasan Undang-undang ini dalam bagian umum dijelaskan pada nomor 1 bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan dan diumumkan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilakukan.21 Berdasarkan hukum Islam dengan telah terpenuhinya rukun-rukun wakaf, maka wakaf telah sah, akan tetapi jika dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku keabsahannya belum sempurna, maksudnya adalah belum bisa mendapat kepastian dan perlindungan hukum apabila tanah wakaf tersebut belum diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama setempat dan sertifikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan. Sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 17 ayat (2) bahwa pernyataan wakaf selain hanya diucapkan dengan lisan harus dilaksanakan dengan tertulis, begitu juga didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu Pasal 9, mewajibkan wakaf tidak cukup hanya dengan pengucapan ikrar lisan saja dan harus dilakukan secara tertulis, maksudnya adalah bertujuan untuk mendapatkan bukti yang otentik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf didalam Pasal 11 untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah wakaf yang hanya di ikrarkan secara lisan tanpa akta ikrar wakaf yaitu dengan melalui Nazhir wakaf itu sendiri, sebagimana yang disebutkan Nazhir mempunyai tugas: a.
melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b.
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c.
mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d.
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
Asaf A. A Fyzee berpendapat bahwa kewajiban Nazhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta.Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas 21
Ibid., hal. 36.
EDI HENDRA
10
harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.22 Sedemikian pentingannya kedudukan Nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada Nadzir wakaf.Meskipun demikian tidak berarti bahwa Nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.23 Sebagaimana yang disebutkan dalam PP Nomor 24 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 3 ayat (1), (2) dan (3): (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya. (2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas namaNazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf. (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 menyatakan yang menjadi kewajiban dan hak-hak nadzir adalah: (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.
22
Hadiansyah, Nadzir Wakaf,http://diyanshintaweecaihadiansyah.blogspot.com/2011/12/nadzirwakaf.html?m=1, diakses tanggal 6 Agustus 2015. 23 Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf,(Jakarta: Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hal. 69.
EDI HENDRA
11
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 12 menyebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Seorang Nazhir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf, dengan mengembangkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada mustahik. Sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya mengingat dengan usahanaya yang keras dan waktunya yang tersita, sekiranya digunakan untuk mengolah hartanya sendiri, pasti menghasilkan laba dan keuntungan yang banyak. Tetapi, mengenai ketentuan upah Nadzir ini tidak ada batasan tertentu, karenanya bisa berbeda-beda besarannya, tergantung kepada tempat dan kondisinya.Sekaligus disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan Nazhir serta penentuan dari wakif.Bentuk dan upah tersebut juga tidak menentu, bisa berbentuk uang, seperti duapuluh atau tigapuluh.Atau, berdasarkan prosentase.Seperti sepersepuluh atau seperdelapan dari keuntungan.Juga bisa dengan memberikan hak kepadanya untuk mengambill hasil wakaf setiap bulan atau setiap tahunnya.Semua itu kembali kepada syarat wakifnya atau kebiasaan yang berlaku didalam masalah itu.24 Agar kelestarian harta wakaf tetap terjaga, maka dalam Syariat Islam diberikan hak Nazhir sebagai upah atas jerih payahnya dalam pengurusan wakaf. Dalam menentukan hak bagi Nazhir Rasulullah menyatakan sebagai berikut: “dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya keduanya berkata... Tidaklah berdosa orang yang memelihara harta tersebut memakan dari padanya (harta wakaf) dengan cara patut atau memberi makan saudaranya, tidak untuk menumpuk harta atau memperkaya dirinya (muttafaqun alaih).25 Ini artinya bahwa Rasullulah SAW memberikan garisan bahwa Nadzirwakaf berhak mendapatkan upah, selama ia melakukan tugasnya
24
Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf Kajian Kontenporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2004), hal. 499. 25 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2005, hal. 117.
EDI HENDRA
12
dengan baik. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata “ma’ruf” dalam hadist diatas adalah yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Hal seperti diatas dijelaskan kembali oleh Sayid Sabiq, yaitu: “orang yang mengurus harta wakaf boleh memakan sebagian dari hasilnya”.26 Didalam bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf menyebutkan bahwa Harta benda wakaf harus di daftarkan atas nama Nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukannya. Adapun menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW menyerahkan:27 a.
Sertipikat tanah yang bersangkutan
b.
Akta ikrar wakaf
c.
Surat pengesahan dari KUA Kecamatan setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan
Dengan telah didaftarkan dan dicatatnya wakaf tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam sertipikat tanah hak milik yang diwakafkan, tanah wakaf itu telah mempunyai alat pembuktian yang kuat, berupa “sertipikat wakaf”.28 Para ahli hukum fiqih Islam sependapat bahwa sebelum harta diwakafkan, pemilik dari harta tersebut adalah orang yang mewakafkannya.Setelah harta wakaf itu diwakafkan oleh Wakif, pemiliknya beralih kepada Allah dan manfaatnya menjadi hak yaitu orang-orang yang berhak memperoleh hasil harta wakaf
26
Ibid., hal. 117. Farid Wadjdy, dan Mursyid,Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (filantropi Islam yang hampir terlupakan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet.1,hal. 142. 28 Ibid., hal. 94. 27
EDI HENDRA
13
itu.Menurut pendapat umum, begitu Wakif selesai mengucapkan ikrar wakaf seketika itu juga pemilikan harta yang diwakafkannya lepas dari tangannya dan kembali menjadi milik Allah, tidak tetap di tangan Wakif dan tidak pula berpindah menjadi milik mauquf’alaih.29 Harta wakaf yang menjadi amanat Allah memerlukan orangatau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya.Dalam hukumIslam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakandengan qayyim atau Nadziratau mutawali.30 Dasar hukum mengenai Nadzir dalam fiqh Islam dapat dilihat dari hadisRasullullah yang diriwayatkan Ibnu Umar yang didalamnya ada terdapat perkataan“…Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagiandarinya dengan cara ma’ruf”. Nadzir inilah yan disebut mutawalli.Cara yang ma’rufadalah kadar yang biasanya berlaku. Kekuasaan Nadzir atau mutawalli atas wakafialah kekuasaan yang terbatas dalam memelihara, menjaga, mengelola, danmemanfaatkan hasil dari barang yang diwakafkan sesuai dengan maksudnya. “jikapada suatu waqaf itu tidak ada muttawali maka karena jabatannya kadhi bertindaksebagai pengawas”. Di Indonesia dahulu dilakukan oleh penghulu atau jawatanagama.31 Dalam pengelolaan harta produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah Nadzir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh Wakif (orang yang mewakafkan hartanya) untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fiqih ulama tidak mencantumkan Nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabaru’ (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil wakaf, maka keberadaan Nadzir profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral.Sebab di pundak nadzirlah tanggung jawab dan
29
Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UIPress,1988), hal. 88. 30 Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal.185. 31 M. Hasballah Thaib, Op.cit., hal. 75.
EDI HENDRA
14
kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.32 Nazhir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali di ijinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan Nazhir.33 Para Imam Mazhab sepakat pentingnya Nazhir memenuhi syarat adil dan mampu.Menurut jumhur ulama, maksud “adil” adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang menurut Syari’at Islam. Sedangkan maksud kata “mampu” berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mengelola apa yang di jaganya.34 Hak dan kewajiban Nazhir tanah wakaf yang diikrarkan secara lisan dan belum dilakukan pendaftaran secara negara telah sah secara hukum Islam akan tetapi didalam peraturan perundang-undangan wakaf tidak memiliki kekuatan hukum. Didalam peraturan perundang-undangan wakaf untuk bisa didaftarkannya tanah wakaf tersebut harus ada Akta Ikrar Wakaf yang telah terdaftar nama Nazhir agar hak dan kewajiban Nazhir dapat terlaksana. Sebagaimana yang disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 3 ayat (1) bahwa “Harta benda wakaf harus di daftarkan atas nama Nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukannya”, ini berarti bahwa, Nazhir memiliki hak dan kewajiban setelah didalam Akta Ikrar Wakaf terdaftar nama Nazhir, apabila tidak didaftarkan maka hak dan kewajiban Nazhir hanya sebatas sah menurut hukum Islam saja.
32
Departemen Agama Republik Indonesia,Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat danPenyelenggaraan Haji, 2004), hal.37. 33 Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf,(Jakarta: Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hal.69-70. 34 Ibid.,hal.51.
EDI HENDRA
15
IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1.
Kepastian hukum terhadap pengingkaran wakaf atas tanah yang di wakafkan secara lisan adalah dalam hukum Islam ikrar wakaf menghilangkan hak milik yang berwakaf dan hartanya itu akan menjadi hak Allah semata-mata. Tanah wakaf yang diberikannya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Hal ini berarti bahwa pihak yang berwakaf dilarang menarik kembali harta yang diwakafkannya. Harta yang diwakafkan tersebut sudah keluar dari hak milik si Waqif. Wakaf dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tidak ada ketentuan secara khusus yang mengharuskan tanah wakaf didaftarkan. Akan tetapi di dalam peraturan perundang-undangan wakaf, pelaksanaan ikrar wakaf tidak cukup hanya secara lisan saja wajib dibuat Akta Ikrar wakaf sebagai alat bukti otentik yangdapat membuktikan bahwa tanah yang telah diwakafkan itu telah menjadi tanah wakaf. Oleh karena itu tanah wakaf yang dikrarkan secara lisan saja belum mendapat kepastian hukum.
2.
Tanah Wakaf Yang Diikrarkan Secara Lisan Dan Belum Dilakukan Pendaftaran secara negara telah sah secara hukum Islam akan tetapi di dalam peraturan perundang-undangan wakaf tidak memiliki kekuatan hukum, secara otomatis hak dan kewajiban Nazhir tanah wakaf yang diikrarkan secara lisan dan belum dilakukan pendaftaran juga akan sama, sebagaimana yang disebutkan di dalam PP RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 3 ayat (1) bahwa “Harta benda wakaf harus di daftarkan atas nama Nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukannya”, ini berarti bahwa, Nazhir memiliki hak dan kewajiban setelah di dalam AIW terdaftar nama Nazhir, apabila tidak didaftarkan maka hak dan kewajiban Nazhir hanya sebatas sah menurut agama saja, sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan wakaf untuk bisa didaftarkannya tanah wakaf tersebut harus ada AIW yang telah terdaftar nama Nazhir agar hak dan kewajiban Nazhir dapat terlaksana.
EDI HENDRA
16
B. Saran 1.
Perlu adanya peraturan perundang-undangan mengenai wakaf atas tanah yang sudah diwakafkan secara lisan tanpa Akta Ikrar Wakaf yang diingkari oleh Wakif atau ahli waris, yang bertujuan agar dikemudian hari baik Wakif maupun ahli waris tidak bisa menarik kembali tanah wakaf yang telah diberikan, sehingga tanah wakaf tersebut mendapatkankepastian hukum danperlindungan hukum, mengingat masih banyak terdapat tanah-tanah wakaf yang diberikan hanya secara lisan tanpa Akta Ikrar Wakaf yang dapat menimbulkan terjadinya pengingkaran oleh wakif atau ahli waris karna tidak adanya alat bukti.
2.
Perlu adanya peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kewajiban Nazhir tanah wakaf yang diikrarkan secara lisan dan belum dilakukan pendaftaran, yang bertujuan agar mendapat kepastian hukum apabila wakif atau ahli waris mengingkari wakaf atas tanah yang sudah diwakafkan secara lisan, sehingga Nazhir dapat mempertahankan tanah wakaf yang telah menjadi milik Allah, mengingat masih banyak terdapat penyerahan wakaf hanya secara lisan tanpa Akta Ikrar Wakaf sehingga kedudukan Nazhir sebagai orang yang telah ditunjuk untuk mengelola wakaf tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh wakif atau ahli waris.
V. Daftar Pustaka Ali, Muhammad Daud, 1988, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI-Press). Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, Hukum Wakaf Kajian Kontenporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, (Jakarta Dompet Dhuafa Republika). Anshori Abdul Ghofur, 2005, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media) Ash Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, 1984, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang).
EDI HENDRA
17
Basyir, Ahmad Azhar, 1987, Garis Besar Sistim Ekonomi Islam, (Yogyakarta: BPFE), Cet. Ke-3. Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji). , 2006, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Depag RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam,). , 2006, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam). , 2007, Fiqih Wakaf. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam). Djunaidi, Achmad, dan Al-Asyhar, Thobieb, 2006, Menuju era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk kesejahteraan umat, (Jakarta: Mitra Abadi Press). Halim, Abdul, 2005, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press). Lubis, Mhd. Yamin dan Lubis, Abd. Rahim, 2010, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: Mandar Maju). Manan, Abdul, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Cet. 1. Saabiq, Sayyid, 1994, Fikih Sunnah, Jilid 14, Mu’ammalah terjemahan Mudzakir AS, (Bandung: Alma’arif), Cet. 4. Thaib, M. Hasballah, 2003, Fiqih Wakaf, (Medan: Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara). Wadjdy, Farid dan Mursyid, 2007, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Cet. Ke-1. Hardiansyah,“NazhirWakaf”,http://diyanshintaweecaihadiansyah.blogspot.com/20 11/12/nadzir-wakaf.html?m=1, diakses tanggal 6 Agustus 2015. SuhrawardiKLubis, “Perlunya Ikrar Wakaf Dalam Perwakafan,” http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=360 2:perlunya-ikrar-wakaf-dalam-perwakafan-&catid=59:opini&Itemid=215, diakses tanggal 25 juni 2015..
