Drs. SATRIO IMAM P, MSi
Laporan Perubahan SAL Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Operasional (LO) Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) CaLK
Aset berpengaruh pada 7 laporan tersebut
PERAN ASET TETAP (SAP – PP 71 Tahun 2010) Bagian utama Aset/Kekayaan Pemerintah Daerah, dan berperan sangat penting karena nilainya sangat signifikan dalam penyajian Neraca Daerah bila dibanding komponen yang lainnya. Aset Tetap merupakan Pencatatan hasil terutama dari Belanja Modal (capital expenditures) Menjadi sorotan utama para Auditor BPK-RI didalam setiap Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah
Bagaimana untuk mendapatkan Opini yang baik dari Auditor ?????
Kesesuaian penyajian aset tetap secara riil dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Kepatuhan terhadap peraturan perundangan pengelolaan aset tetap
Kecukupan pengungkapan aset tetap pada CALK
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Aset tetap
PENGUKURAN KEWAJARAN Keberadaan/Eksistensi Aset
Tetap
Kelengkapan/Completeness
Hak
& Kewajiban/Righ and Obligation Penilaian/Valuation Penyajian/Fairness Representation Kepatuhan terhadap peraturan/Compliance
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DASAR HUKUM
1
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.
2
PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3
Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4
Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Seri E No. 11)
5
Perwal Kota Semarang Nomor 19 A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BMD Kota Semarang
6
Perwal Kota Semarang Nomor 030/341 Tahun 2009 tentang Penetapan Kode Barang & Umur Ekonomis BMD Kota Semarang
7
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang
6
PENGERTIAN BARANG MILIK DAERAH
Barang yg dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah : * Barang dr hibah/sumbangan atau sejenis. * Barang yg diperoleh sbg pelak. dr perjanjian/Kontrak * Barang yg diperoleh berdasarkan ketentuan UU atau * Barang yg diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dilengkapi dgn dokumen pengadaan (disertai bukti kepemilikan yang sah)
PENGELOLAAN BMD Rangkaian kegiatan & tindakan terhadap barang daerah yang meliputi : Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; Penggunaan Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; P e n i l a i a n; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Pembiayaan; dan TGR.
STRUKTUR BIDANG ASET DAERAH KEPALA BIDANG
ADMINISTRASI
PENGAMANAN
PENILAIAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP PEMKOT SEMARANG Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan tetapi dimanfaatkan oleh pihak lain Tidak Rawan Hilang, tidak Rawan Pecah.
Mempunyai nilai minimal Rp. 300.000,- kecuali untuk barang – barang yang bersifat khusus seperti Alat Peraga Pendidikan dan Alat Praktek Kesehatan
KEBIJAKAN ADMINISTRASI
Menyusun Laporan barang semesteran dan tahunan Disampaikan Kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang Daerah (Sekda) cq. Pembantu Pengelola (Ka. DPKAD)
Digunakan sebagai bahan menyusun Neraca Daerah
TUGAS PENYIMPAN-PENGURUS BARANG Pengurus Barang Catat slrh Perolehan BMD
kedalam KIB & KIR Catat BMD yg dipelihara/diperbaiki Siapkan permhnn usulan penghapusan BMD Siapkan Laporan BMD Bantu kelola pendptn atas BMD di wilayahnya Kebijakan Pencatatan menggunakan Aplikasi SIMBADA
Penyimpan Barang Terima, simpan, dan salurkan
BMD Teliti, Himpun dok pengadaan brg yg diterima Teliti jumlah & kualitas brg diterima sesuai doc. Catat BMD ke dlm kartu brg Amankan BMD dlm sediaan Buat Laporan terima, salur dan sediaan BMD Himpun slrh tanda bukti terima & keluar/penyerahan
AKUNTANSI ASET MUTASI BARANG :
SALDO AWAL
SALDO AKHIR TH. LALU
PENAMBAHAN
SALDO AKHIR
PENGURANGAN
NILAI TERCATAT : HARGA PEROLEHAN & DEPRESIASI
Nilai Penambahan
Penyusunan Lap keu : historical cost berdasar pada ongkos yang dikeluarkan Belanja Modal Belanja Langsung yang berkaitan dengan perolehan barang (Kapitalisasi) Biaya Pemeliharaan yang memenuhi batas minimal kapitalisasi ○ Peralatan & Mesin min. 15 % ○ Gedung & Bangunan min 5 % ○ Jalan, Irigasi & Jaringan min 6 % ○ Aset Tetap Lainnya min 20 %
Perolehan lain yang sah (hibah dll) nilai barang dihitung dengan menggunakan : Harga Pasar Hasil Appraisal
KEBIJAKAN PEMANFAATAN • Pinjam Pakai
:
– Hanya boleh dilakukan antar instansi Pemerintah, dilaksanakan oleh Sekda selaku Pengelola Barang melalui DPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang milik Daerah. – Teknis Pelaksanaan : dilakukan koordinasi dengan SKPD/Bagian2 terkait.
• Sewa dan Kerja sama Pemanfaatan : – Sebagian Tanah/Bangunan dari Tanah/Bangunan yang ada dan Aset – aset lain yang masih digunakan oleh SKPD yang bernilai s/d Rp. 5m : • Persetujuan : Sekda selaku Pengelola Barang • Perjanjian : SKPD dengan Pihak ke 3 • Pemproses : DPKAD – Seluruh Tanah/Bangunan dari Tanah/Bangunan yang ada dan Aset - aset lain yang tidak lagi digunakan oleh SKPD yang bernilai lebih dari Rp. 5m • Persetujuan : Walikota • Perjanjian : Sekda dengan Pihak ke 3 • Pemproses : Bagian Kerjasama
KEBIJAKAN PENGAMANAN Fisik
: Dilaksanakan oleh SKPD Pencatatan, KIR, Labeling, Patok/tomprang
Asuransi
: Dilaksanakan oleh DPKAD Gedung & Bangunan, Bangunan Pasar, Kendaraan Bermotor Roda 4
Administrasi
:
–Dokumen Pengadaan : SKPD –Sertifikat / Barang berharga : DPKAD –BPKB : RT / Santel –MOU / Perjanjian Asli : Bag. Kerjasama
KEBIJAKAN PENGHAPUSAN 1.
Kepala SKPD/UPTD mengajukan permohonan usulan penghapusan barang yang dikuasainya kepada Walikota cq. Ka. DPKAD dan harus disertai Daftar Usulan Barang yang akan dihapus dari Aplikasi SIMBADA.
( Usulan untuk renovasi/rehab gedung dan bangunan agar dilaporkan secara terpisah) 2.
3. 4.
5.
6. 7.
Proses tindak lanjut Penghapusan dilakukan oleh Tim Penghapusan Pemerintah Kota Semarang melalui Bidang Aset Daerah DPKAD Selama proses penghapusan tersebut SKPD/UPTD tidak diperkenankan untuk merubah/memindahkan atau menghilangkan fisik aset dimaksud Pelaksanaan Penghapusan di SKPD/UPTD dilaksanakan setelah terbit Surat Persetujuan Penghapusan Kepala Daerah / Ijin Bongkar Sekda untuk Gd & Bangunan Pelaksanaan pemindah tanganan/pelepasan/penjualan atas aset hasil Penghapusan dilakukan oleh Tim Penjualan/Pelepasan Pemerintah Kota Semarang bukan SKPD/UPTD. Pendapatan dari hasil penjualan aset dimaksud seluruhnya masuk ke Kas Daerah SK Penghapusan Kepala Daerah dari Daftar Inventaris Pengelola Barang terbit setelah dilakukan tahap pemindah tanganan/pelepasan/penjualan
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI
21
