Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM

Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM A. Pengertian Hukum Islam, Syariah, Fikih, dan Ushul Fikih Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkupnya sendiri. Begitu juga halnya dengan sistem hukum dalam Islam. Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum Islam. Ada beberapa istilah yang terkait dengan kajian hukum Islam, yaitu syariah, fikih, ushul fikih, dan hukum Islam sendiri. Istilah syariah, fikih, dan hukum Islam sangat populer di kalangan para pengkaji hukum Islam di Indonesia. Namun demikian, ketiga istilah ini sering dipahami secara tidak tepat, sehingga ketiganya terkadang saling tertukar. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan masing-masing dari ketiga istilah tersebut dan hubungan antarketiganya, terutama hubungan antara syariah dan fikih. Satu lagi istilah yang juga terkait dengan kajian hukum Islam adalah ushul fikih. Pada prinsipnya hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi, yakni alQuran, yang kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad saw. melalui Sunnah dan hadisnya. Wahyu ini menentukan norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak aturan atau norma yang sudah mentradisi di tengah-tengah masyarakat manusia. Namun demikian, hukum Islam juga mengakomodasi berbagai aturan dan tradisi yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam wahyu Ilahi tersebut. 1. Hukum Islam Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis (Tim Penyusun Kamus, 2001: 410). Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Muhammad Daud Ali, 1996: 38). Kata

7

hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab al-hukm yang merupakan isim mashdar dari fi’il (kata kerja) hakama-yahkumu yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingg kata alhukm berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan (Munawwir, 1997: 286). Dalam ujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undangundang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya (Mahmud Syaltout, 1966: 9). Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengahtengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam al-Quran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu al-syari’ah al-Islamiyah (‫( )الشريعة اإلسالمية‬Indonesia: syariah Islam) dan al-fiqh alIslami (‫( )الفقه اإلسالمي‬Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat. Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu Islamic law. Kata Islamic law sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang. Sebagai contoh dari bukubuku mereka yang terkenal adalah Islamic Law in Modern World (1959) karya J.N.D. Anderson, An Introduction to Islamic Law (1965) karya Joseph Schacht, A History of Islamic Law (1964) karya N.J. Coulson, Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Centuri

8

(2005) karya Rudolph Peters, An Introduction to Islamic Law (2009) kayra Wael B. Hallaq, dan Introduction in Islamic Law (2010) karya Ahmed Akgunduz. Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris juga menggunakan istilah itu dalam tulisan-tulisan mereka. Kata Islamic law sering digunakan untuk menunjuk istilah Arab fikih Islam. Ahmad Hasan menggunakan istilah Islamic law untuk fikih dalam karya-karyanya seperti dalam buku The Early Development of Islamic Jurisprudence (1970) dan The Principles of Islamic Jurisprudence (1994). Istilah inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Islam. Istilah ini kemudian banyak digunakan untuk istilah-istilah resmi seperti dalam perundang-undangan, penamaan mata kuliah, jurusan, dan lain sebagainya. Adapun untuk padanan syariah, dalam literatur Barat, ditemukan kata shari’ah. Untuk padanan syariah terkadang juga digunakan Islamic law, di samping juga digunakan istilah lain seperti the revealed law atau devine law (Ahmad Hasan, 1994: 396). Istilah lain terkait dengan hukum Islam yang juga digunakan dalam literatur Barat adalah Islamic Jurisprudence. Istilah ini digunakan untuk padanan ushul fikih. Ada beberapa buku yang ditulis dalam bahasa Inggris terkait dengan istilah ini, di antaranya adalah dua buku tulisan Ahmad Hasan seperti di atas, The Origins of Muhammadan Jurisprudence (1950) karya Joseph Schacht, The Principles of Muhammadan Jurisprudence (1958) karya Abdur Rahim, dan juga dua karya Ahmad Hasan seperti di atas, yakni The Early Development of Islamic Jurisprudence (1970) dan The Principles of Islamic Jurisprudence (1994), serta karya Norman Calder, Islamic Jurisprudence in the Classical Era yang diedit oleh Colin Imber (2010). Dari penjelasan di atas terlihat adanya ketidakpastian atau kekaburan makna dari Islamic law (hukum Islam) antara syariah dan fikih. Jadi, kata hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih. Oleh karena itu, sering juga ditemukan dalam literatur tersebut kata syariah Islam dan fikih Islam untuk menghindari kekaburan penggunaan istilah hukum Islam untuk padanan dari kedua istilah tersebut. 2. Syariah Secara etimologis (lughawi) kata ‘syariah’ berasal dari kata berbahasa Arab al-syari’ah (‫ )الشريعة‬yang berarti ‘jalan ke sumber air’ atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan (alFairuzabadiy, 1995: 659). Orang-orang Arab menerapkan istilah ini

9

khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata (Ahmad Hasan, 1984: 7). Syariah diartikan jalan air karena siapa saja yang mengikuti syariah akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang sebagaimana Dia menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia (Amir Syarifuddin, 1997, I:1). Ada juga yang mengartikan syariah dengan apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya (Manna’ alQaththan, 2001: 13). Al-Quran menggunakan dua istilah: syir’ah (Q.S. al-Maidah [5]: 48) dan syari’ah (Q.S. al-Jatsiyah [45]: 18) untuk menyebut agama (din) dalam arti jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia atau jalan yang jelas yang ditunjukkan Tuhan kepada manusia. Istilah syarai’ (jamak dari syari’ah) digunakan pada masa Nabi Muhammad saw. untuk menyebut masalahmasalah pokok agama Islam seperti shalat, zakat, puasa di bulan Ramadlan, dan haji (Ahmad Hasan, 1984: 7). Syariah disamakan dengan jalan air mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya (Manna’ al-Qaththan, 2001: 13). Al-Quran dan Sunnah tidak menggunakan istilah al-syari’ah dan al-Islamiyyah dalam waktu yang bersamaan, namun dalam buku-buku berbahasa Arab kedua istilah yang bersamaan itu sering ditemukan, baik dalam buku-buku lama maupun buku-buku yang baru. Adapun istilah al-syari’ah al-Islamiyyah didefinisikan sebagai apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya baik berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun aturan-aturan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya untuk mengatur hubungan umat manusia dengan Tuhan mereka dan mengatur hubungan mereka dengan sesama mereka serta untuk mewujudkan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Sering kali kata syariah disambungkan dengan Allah sehingga menjadi syariah Allah (syari’atullah) yang berarti jalan kebenaran yang lurus yang menjaga manusia dari penyimpangan dan penyelewengan, dan menjauhkan manusia dari jalan yang mengarah pada keburukan dan ajakan-ajakan hawa nafsu (Manna’ al-Qaththan, 2001: 14). Kata syariah secara khusus digunakan untuk menyebut apa yang disyariatkan oleh Allah yang disampaikan oleh para Rasul-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Karena itulah, Allah disebut al-Syari’ yang pertama dan hukum-hukum Allah disebut hukum syara’. Dari uraian di atas jelaslah bahwa istilah syariah pada mulanya identik dengan istilah din atau agama. Dalam hal ini syariah didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh al-Quran maupun Sunnah Rasul. Karena itu, syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (ushul al-

10

din), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Syariah mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau didekati serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup itu. Di samping itu, syariah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kajian tentang yang terakhir ini sekarang disebut fikih (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 131). Jadi, secara singkat bisa dimengerti, semula syariah mempunyai arti luas yang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika dan karakter Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fikih Islam). Pada abad kedua hijriah (abad ke-9 Masehi), ketika formulasi teologi Islam dikristalkan untuk pertama kali dan kata syariah mulai dipakai dalam pengertian yang sistematis, syariah dibatasi pemakaiannya untuk menyebut hukum (peraturan-peraturan hukum) saja, sedang teologi dikeluarkan dari cakupannya. Jadi, syariah menjadi konsep integratif tertinggi dalam Islam bagi mutakallimin (para teolog Muslim) dan fuqaha’ (para ahli hukum Islam) yang kemudian. Pengkhususan syariah pada hukum ‘amaliyyah saja atau dibedakannya dari din (agama), karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedang syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya (Amir Syarifuddin, 1993: 14). Dengan demikian, syariah lebih khusus dari agama, atau dengan kata lain agama mempunyai cakupan yang lebih luas dari syariah, bahkan bisa dikatakan bahwa syariah merupakan bagian kecil dari agama. Adapun secara terminologis syariah didefinisikan dengan berbagai variasi. Wahbah al-Zuhaili (1985, I: 18) mendefinisikan syariah sebagai setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya baik melalui alQuran maupun Sunnah, baik yang terkait dengan masalah akidah yang secara khusus menjadi kajian ilmu kalam, maupun masalah amaliah yang menjadi kajian ilmu fikih. Muhammad Yusuf Musa (1988: 131) mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan al-Quran maupun dengan Sunnah Rasul. Yusuf Musa juga mengemukakan satu definisi syariah yang dikutip dari pendapat Muhammad Ali al-Tahanwy. Menurut al-Tahanwy syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hambahamba-Nya yang dibawa Nabi, baik yang berkaitan dengan cara perbuatan yang dinamakan dengan hukum-hukum cabang dan amaliyah yang dikodifikasikan dalam ilmu fikih, ataupun yang berkaitan dengan

11

kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok dan i’tiqadiyah yang dikodifikasikan dalam ilmu kalam (M. Yusuf Musa, 1988: 131). Dari beberapa definisi syariah di atas dapat dipahami bahwa syariah pada mulanya identik dengan agama (din) dan objeknya mencakup ajaranajaran pokok agama (ushuluddin/aqidah), hukum-hukum amaliyah, dan etika (akhlak). Pada perkembangan selanjutnya (pada abad II H. atau abad IX M.) objek kajian syariah kemudian dikhususkan pada masalah-masalah hukum yang bersifat amaliyah, sedangkan masalah-masalah yang terkait dengan pokok-pokok agama menjadi objek kajian khusus bagi akidah (ilmu ushuluddin). Pengkhususan ini dimaksudkan karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Dengan demikian, syariah lebih khusus dari agama. Syariah adalah hukum amaliyah yang berbeda menurut perbedaan Rasul yang membawanya. Syariah yang datang kemudian mengoreksi dan membatalkan syariah yang lebih dahulu, sedangkan dasar agama, yaitu aqidah (tauhid), tidak berbeda di antara para Rasul. Atas dasar inilah Mahmud Syaltout mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokokpokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan” (Mahmud Syaltout, 1966: 12). Syaltout menambahkan bahwa syariah merupakan cabang dari aqidah yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Aqidah merupakan fondasi yang dapat membentengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari fungsi kalbu dalam beraqidah (Mahmud Syaltout, 1966: 13). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada mulanya syariah bermakna umum (identik dengan agama) yang mencakup hukum-hukum aqidah dan amaliyah, tetapi kemudian syariah hanya dikhususkan dalam bidang hukum-hukum amaliyah. Bidang kajian syariah hanya terfokus pada hukum-hukum amaliyah manusia dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta. Adapun sumber syariah adalah al-Quran yang merupakan wahyu Allah dan dilengkapi dengan Sunnah Nabi Muhammad saw. 3. Fikih Secara etimologis kata ‘fikih’ berasal dari kata berbahasa Arab: alfiqh/‫الفقه‬, yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu (alFairuzabadiy, 1995: 1126). Dalam hal ini kata ‘fiqh’ identik dengan kata fahm

12

atau ‘ilm yang mempunyai makna sama (al-Zuhaili, 1985, I: 15). Kata fikih pada mulanya digunakan orang-orang Arab untuk seseorang yang ahli dalam mengawinkan onta, yang mampu membedakan onta betina yang sedang birahi dan onta betina yang sedang bunting. Dari ungkapan ini fikih kemudian diartikan ‘pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal’. Dalam buku al-Ta’rifat, sebuah buku semisal kamus karya alJarjani, dijelaskan, kata ‘fiqh’ menurut bahasa adalah ungkapan dari pemahaman maksud pembicara dari perkataannya (al-Jarjani, 1988: 168). Kata fiqh semula digunakan untuk menyebut setiap ilmu tentang sesuatu, namun kemudian dikhususkan untuk ilmu tentang syariah. Al-Quran menggunakan kata ‘fiqh’ atau yang berakar kepada kata ‘faqiha’ dalam 20 ayat. Kata ‘fiqh’ dalam pengertian ‘memahami secara umum’ lebih dari satu tempat dalam al-Quran. Ungkapan ‘liyatafaqqahu fiddin’ (Q.S. al-Taubah [9]: 122) yang artinya ‘agar mereka melakukan pemahaman dalam agama’ menunjukkan bahwa di masa Rasulullah istilah fikih tidak hanya digunakan dalam pengertian hukum saja, tetapi juga memiliki arti yang lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu teologis, politis, ekonomis, dan hukum (Ahmad Hasan, 1984: 1). Perlu dicatat bahwa di masa-masa awal Islam, istilah ‘ilm’ dan ‘fiqh’ seringkali digunakan bagi pemahaman secara umum. Diceritakan bahwa Rasulullah telah mendoakan Ibnu ‘Abbas dengan mengatakan ‘Allahumma faqqihhu fiddin’ yang artinya ya Allah berikan dia pemahaman dalam agama. Dalam doa tersebut Rasulullah tidak memaksudkan pemahaman dalam hukum semata, tetapi pemahaman tentang Islam secara umum (Ahmad Hasan, 1984: 2). Seperti halnya syariah, fikih semula tidak dipisahkan dengan ilmu kalam hingga masa al-Ma’mun (meninggal 218 H.) dari Bani Abbasiah. Hingga abad II H. fikih mencakup masalah-masalah teologis maupun masalah-masalah hukum. Sebuah buku yang berjudul al-Fiqh al-Akbar, yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah (meninggal 150 H.) dan yang menyanggah kepercayaan para pengikut aliran Qadariah, membahas prinsip-prinsip dasar Islam atau masalah-masalah teologis. Karenanya, judul buku ini menunjukkan bahwa kajian ilmu kalam juga dicakup oleh istilah fikih pada masa-masa awal Islam (Ahmad Hasan, 1984: 3). Adapun secara terminologis fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci (Khallaf, 1978: 11; Abu Zahrah, 1958: 6; al-Zuhaili, 1985, I: 16; alJarjani, 1988: 168; dan Manna’ al-Qaththan, 2001: 183). Dari definisi ini dapat diambil beberapa pengertian sebagai berikut:

13

a. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’. Kata hukum di sini menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak terkait dengan hukum seperti zat tidak termasuk ke dalam pengertian fikih. Penggunaan kata syara’ (syar’i) dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih itu menyangkut ketentuan syara’, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata syara’ ini juga menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat aqli seperti ketentuan satu ditambah satu sama dengan dua, atau yang bersifat hissi seperti ketentuan bahwa api itu panas bukanlah cakupan ilmu fikih. b. Fikih hanya membicarakan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah (praktis). Kata amaliyah menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak-tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Karena itu, hal-hal yang bersifat bukan amaliyah seperti keimanan (aqidah) tidak termasuk wilayah fikih. c. Pemahaman tentang hukum-hukum syara’ tersebut didasarkan pada dalil-dalil terperinci, yakni al-Quran dan Sunnah. Kata terperinci (tafshili) menjelaskan dalil-dalil yang digunakan seorang mujtahid (ahli fikih) dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk dalam pengertian fikih. d. Fikih digali dan ditemukan melalui penalaran para mujtahid. Kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fikih merupakan hasil penggalian dan penemuan tentang hukum. Fikih juga merupakan penggalian dan penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh dalil-dalil (nash) secara pasti. Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf. Atau dengan kata lain, sasaran ilmu fikih adalah manusia serta dinamika dan perkembangannya yang semuanya merupakan gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik. Studi komprehensif yang dilakukan oleh para pakar ilmu fikih seperti al-Qadli Husein, Imam al-Subki, Imam Ibn ‘Abd al-Salam, dan Imam al-Suyuthi merumuskan bahwa kerangka dasar dari fikih adalah zakerhijd atau kepastian, kemudahan, dan kesepakatan bersama yang sudah mantap. Dan pola umum dari fikih adalah kemaslahatan (i’tibar al-mashalih) (Ali Yafie, 1994: 108). Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian fikih berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Rasulullah saw.

14

untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya (bermuamalah). Sedangkan fikih merupakan pemahaman dan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fikih adalah pemahaman atau pemikiran para ulama (mujtahid) terhadap syariah (al-Quran dan Sunnah). 4. Hubungan antara Hukum Islam, Syariah, dan Fikih Di atas telah dijelaskan bahwa hukum Islam merupakan istilah yang lahir sebagai terjemahan dari istilah berbahasa Inggris Islamic law. Namun, kalau dikaji dari bentukan kata hukum Islam itu sendiri, yakni gabungan dari kata ‘hukum’ dan kata ‘Islam’, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam itu merupakan hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam al-Quran, Sunnah, maupun literatur Islam. Untuk itu perlu dicari padanan istilah hukum Islam ini dalam literatur Islam. Jika hukum Islam itu dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam, maka sulit dicari padanan yang dalam literatur Islam persis sama dengan istilah tersebut. Ada dua istilah yang dapat dipadankan dengan istilah hukum Islam, yaitu syariah dan fikih. Dua istilah ini, sebagaimana sudah diuraikan di atas, merupakan dua istilah yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sangat terkait erat. Dengan memahami kedua istilah ini dengan berbagai karakteristiknya masing-masing, dapatlah disimpulkan bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih. Yang dapat dikatakan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian syariah dan fikih, karena hukum Islam yang dipahami di Indonesia ini terkadang dalam bentuk syariah dan terkadang dalam bentuk fikih, sehingga kalau seseorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk syariah ataukah yang berbentuk fikih. Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, termasuk sebagian besar kaum Muslim, sehingga mengakibatkan hukum Islam dipahami dengan kurang tepat bahkan salah. Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Pemakaian kedua istilah ini sering rancu, artinya ketika seseorang menggunakan istilah syariah terkadang maksudnya adalah fikih, dan sebaliknya ketika seseorang

15

menggunakan istilah fikih terkadang maksudnya adalah syariah. Hanya saja kemungkinan yang kedua ini sangat jarang. Meskipun syariah dan fikih tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya berbeda. Syariah diartikan dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan syariah terbatas dalam firman Allah dan penjelasannya melalui sabda Rasulullah. Semua tindakan manusia di dunia dalam tujuannya mencapai kehidupan yang baik harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasulullah itu sebagian telah terdapat secara tertulis dalam al-Quran dan Sunnah yang disebut syariah, sedang sebagian besar lainnya tersimpan di balik apa yang tertulis itu, atau yang tersirat. Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah tentang tingkah laku manusia itu harus ada pemahaman yang mendalam tentang syariah hingga secara amaliyah syariah itu dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi bagaimana pun. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan terperinci tentang tingkah laku orang mukallaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariah itu disebut fikih. Pemahaman terhadap hukum syara’ atau formulasi fikih itu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi manusia dan dinamika serta perkembangan zaman. Fikih biasanya dinisbatkan kepada para mujtahid yang memformulasikannya, seperti Fikih Hanafi, Fikih Maliki, Fikih Syafi’i, Fikih Hanbali, Fikih Ja’fari (Fikih Syi’ah), dan lain sebagainya, sedangkan syariah selalu dinisbatkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum-hukum fikih merupakan refleksi dari perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya. Mazhab fikih tidak lain dari refleksi perkembangan kehidupan masyarakat dalam dunia Islam, karenanya mengalami perubahan sesuai dengan zaman dan situasi serta kondisi masyarakat yang ada. Jadi, secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar (ijtihad), sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nash, baik al-Quran maupun Sunnah. Asaf A.A. Fyzee membedakan kedua istilah tersebut dengan mengatakan bahwa syariah adalah sebuah lingkaran yang besar yang wilayahnya meliputi semua perilaku dan perbuatan manusia; sedang fikih adalah lingkaran kecil yang mengurusi apa yang umumnya dipahami sebagai

16

tindakan umum. Syariah selalu mengingatkan kita akan wahyu, ‘ilmu (pengetahuan) yang tidak akan pernah diperoleh seandainya tidak ada alQuran dan Sunnah; dalam fikih ditekankan penalaran dan deduksi yang dilandaskan pada ilmu terus-menerus dikutip dengan persetujuan. Jalan syariah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya; bangunan fikih ditegakkan oleh usaha manusia. Dalam fikih satu tindakan dapat digolongkan pada sah atau tidak sah, yajuzu wa ma la yajuzu, boleh atau tidak boleh. Dalam syariah terdapat berbagai tingkat pembolehan atau pelarangan. Fikih adalah istilah yang digunakan bagi hukum sebagai suatu ilmu; sedang syariah bagi hukum sebagai jalan kesalehan yang dikaruniakan dari langit (Fyzee, 1974: 21). Dari uraian di atas dapat disimpulkan mengenai perbedaan antara syariah dan fikih sebagai berikut: a. Syariah berasal dari Allah dan Rasul-Nya, sedang fikih berasal dari pemikiran manusia. b. Syariah terdapat dalam al-Quran dan kitab-kitab hadis, sedang fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. c. Syariah bersifat fundamental dan mempunyai cakupan yang lebih luas, karena oleh sebagian ahli dimasukkan juga aqidah dan akhlak, sedang fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. d. Syariah mempunyai kebenaran yang mutlak (absolut) dan berlaku abadi, sedang fikih mempunyai kebenaran yang relatif dan bersifat dinamis. e. Syariah hanya satu, sedang fikih lebih dari satu, seperti terlihat dalam mazhab-mazhab fikih. f. Syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragaman dalam Islam. 5. Ushul Fikih Istilah ushul fikih sebenarnya merupakan gabungan (kata majemuk) dari kata ‘ushul’ dan kata ‘fikih’. Makna dari kata ‘fikih’ sudah diuraikan di atas baik secara etimologis maupun secara terminologis. Secara etimologis, fikih berarti paham, dan secara terminologis fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci dari al-Quran dan Sunnah. Sedang kata ‘ushul’ berasal dari bahasa Arab al-ushul/‫ األصول‬yaitu isim jama’ (plural) dari kata dasar (mufrad) ‘alashl/‫ ’ألصل‬yang artinya pokok, sumber, asal, dasar, pangkal, dan lain sebagainya (Munawwir, 1997: 23). Dengan mengetahui makna kata ‘ushul’ dan ‘fikih’, dapatlah dipahami makna ushul fikih yang sebenarnya tidak jauh

17

dari makna kedua kata yang menjadi unsur-unsurnya, yakni dasar atau pokok fikih. Dalam beberapa buku dapat ditemukan variasi definisi tentang ushul fikih, meskipun maksudnya sama. Dalam buku al-Ta’rifat, al-Jarjani mendefinisikan ushul fikih sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah untuk memahami fikih (al-Jarjani, 1988: 28). Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan ushul fikih sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasanpembahasan untuk menghasilkan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (Khallaf, 1978: 12). Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili menyebutkan dua pengertian tentang ushul fikih, satu pengertian dari golongan Syafi’iyah dan satu pengertian dari golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Golongan Syafi’iyah mengartikan ushul fikih dengan pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global (ijmali), cara-cara menggunakannya, serta kondisi penggunanya. Sedang golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah mengartikan ushul fikih dengan kaidah-kaidah yang mengantarkan pada pembahasan tentang istinbath hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci atau ilmu tentang kaidah-kaidah ini (al-Zuhaili, 1985, I: 23-24). Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa ushul fikih merupakan suatu ilmu yang mendasari ilmu fikih. Dengan ushul fikih inilah dapat dipahami proses terbentuknya hukum fikih (hukum-hukum mengenai perbuatan manusia). Secara sederhana, perbedaan fikih dengan ushul fikih adalah, kalau fikih itu ilmu tentang hukum syara’, sedang ushul fikih ilmu tentang cara-cara mengeluarkan atau menemukan hukum-hukum syara’ tersebut. Untuk mengetahui perbedaan antara fikih dan ushul fikih dapat disimak ilustrasi contoh berikut. Dalam kitab-kitab fikih dapat ditemukan bahwa shalat hukumnya wajib. Wajibnya shalat ini merupakan hukum syara’. Al-Quran dan Sunnah tidak pernah mengungkapkan secara tegas bahwa shalat itu wajib. Wajibnya shalat ini dalam al-Quran hanya ditunjukkan dengan ayat yang berbunyi: ‘aqimu al-shalah’ (dirikanlah shalat) (misalnya Q.S. al-Baqarah [2]: 43). Ayat al-Quran yang mengandung perintah untuk mengerjakan shalat ini disebut dalil syara’. Untuk menemukan hukum syara’, dalil-dalil syara’ itu harus berpedoman pada aturan-aturan atau kaidah yang sudah ada, umpamanya setiap perintah itu menunjukkan wajib. Jadi, dari bentuk perintah dalam dalil syara’ seperti ‘dirikanlah shalat’ dapat diketahui hukum syara’ bahwa shalat itu wajib dilakukan. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara’ tersebut disebut ushul fikih.

18

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari ilmu ushul fikih adalah untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara’ yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syara’ yang bersifat ‘amali (praktis) yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Dengan kaidah-kaidah ushul ini dapat dipahami nash-nash syara’ dan hukum yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dapat dipahami secara baik dan tepat apa-apa yang dirumuskan para ulama (mujtahid) dan bagaimana mereka sampai kepada rumusan itu (Amir Syarifuddin, 1997, I: 41). Pokok bahasan ushul fikih sangat berbeda dengan fikih. Pokok bahasan ushul fikih berkisar pada tiga hal, yaitu (1) dalil-dalil atau sumber hukum Islam; (2) hukum-hukum syara’ yang terkandung dalam dalil-dalil itu; dan (3) kaidah-kaidah tentang usaha dan cara mengeluarkan hukum syara’ dari dalil atau sumber yang mengandung hukum tersebut (Amir Syarifuddin, 1997, I: 41; al-Zuhaili, 1985, I: 27). B. Ruang Lingkup Hukum Islam Pembahasan mengenai ruang lingkup hukum Islam di sini berkisar pada tiga masalah pokok, yaitu: (1) pengertian ruang lingkup hukum Islam; (2) ibadah, sebagai ruang lingkup hukum Islam yang pertama; dan (3) muamalah, sebagai ruang lingkup hukum Islam yang kedua. 1. Pengertian Ruang Lingkup Hukum Islam Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (hablun minallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah. Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam alQuran, Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukumhukum i’tiqadiyyah (keimanan), hukum-hukum khuluqiyyah (akhlak), dan hukum-hukum ‘amaliyyah (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum ‘amaliyyah inilah yang identik dengan hukum Islam yang

19

dimaksud di sini. Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum-hukum ‘amaliyyah menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (Khallaf, 1978: 32). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup atau bidang-bidang kajian hukum Islam ada dua, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Kedua bidang hukum ini akan diuraikan lebih jauh pada pembahasan selanjutnya. 2. Ibadah Secara etimologis kata ‘ibadah’ berasal dari bahasa Arab al-‘ibadah, yang merupakan mashdar dari kata kerja ‘abada - ya’budu yang berarti menyembah atau mengabdi (Munawwir, 1997: 886). Sedang secara terminologis ibadah diartikan dengan perbuatan orang mukallaf (dewasa) yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka mengagunkan Tuhannya (al-Jarjani, 1988: 189). Sementara itu, Hasbi ash Shiddieqy (1985: 4) mendefinisikan ibadah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keridoan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat. Inilah definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Dari makna ini, jelaslah bahwa ibadah mencakup semua aktivitas manusia baik perkataan maupun perbuatan yang didasari dengan niat ikhlas untuk mencapai keridoan Allah dan mengharap pahala di akhirat kelak. Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal. Pendapat lain menyatakan, hakikat ibadah adalah memperhambakan jiwa dan menundukkannya kepada kekuasaan yang ghaib yang tidak dijangkau ilmu dan tidak diketahui hakikatnya. Sedang menurut Ibnu Katsir, hakikat ibadah adalah suatu ungkapan yang menghimpun kesempurnaan cerita, tunduk, dan takut (Ash Shiddieqy, 1985: 8). Dari beberapa pengertian tentang ibadah di atas dapat dipahami bahwa ibadah hanya tertuju kepada Allah dan tidak boleh ibadah ditujukan kepada selain Allah. Hal ini karena memang hanya Allah yang berhak menerima ibadah hamba-Nya dan Allahlah yang telah memberikan segala kenikmatan, pertolongan, dan petunjuk kepada semua makhluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu, dalam al-Quran dengan tegas disebutkan bahwa Allah memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya (Q.S. alDzariyat [51]: 56). Di ayat lain Allah memerintahkan ibadah kepada manusia

20

sebagai sarana untuk mencapai derajat takwa (Q.S. al-Baqarah [2]: 21). Dengan demikian, jelaslah bahwa ibadah merupakan hak Allah yang wajib dilakukan oleh manusia kepada Allah. Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas (Q.S. al-Zumar [39]: 11) dan harus dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara’ (Q.S. al-Kahfi [18]: 110). Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambahtambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas oleh Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas), maka dalam ibadah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan. Dengan demikian, tidak mungkin dalam ibadah dilakukan modernisasi, atau melakukan perubahan dan perombakan yang mendasar mengenai hukum, susunan, dan tata caranya. Yang mungkin dapat dilakukan adalah penggunaan peralatan ibadah yang sudah modern (Muhammad Daud Ali, 1996: 49). Ibadah memiliki peran yang sangat penting dalam Islam dan menjadi titik sentral dari seluruh aktivitas kaum Muslim. Seluruh aktivitas kaum Muslim pada dasarnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah, sehingga apa saja yang dilakukannya memiliki nilai ganda, yaitu nilai material dan nilai spiritual. Nilai material berupa imbalan nyata di dunia, sedang nilai spiritual berupa imbalan yang akan diterima di akhirat. Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdlah (ibadah khusus) dan ibadah ghairu mahdlah (ibadah umum) (Ash Shiddieqy, 1985: 5). Ibadah khusus adalah ibadah langsung kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu, pelaksanaan ibadah sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasul. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pedoman atau cara yang harus ditaati dalam beribadah, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang ada dinamakan bid’ah dan berakibat batalnya ibadah yang dilakukan. Dalam masalah ibadah ini berlaku prinsip:

‫ﱴ ﻳَـ ُﻘ ْﻮَم َدﻟِْﻴ ٌﻞ َﻋﻠَﻰ اْﻷ َْﻣ ِﺮ‬ ‫َﺻ ُﻞ ِﰱ اْﻟﻌِﺒَ َﺎدةِ اْﻟﺒُﻄْﻼَ ُن َﺣ‬ ْ ‫اﻷ‬

Artinya: Pada prinsipnya ibadah itu batal (dilarang) kecuali ada dalil yang memerintahkannya (Ash Shiddieqy, 1980, II: 91).

21

Contoh ibadah khusus ini adalah shalat (termasuk di dalamnya thaharah), zakat, puasa, dan haji. Inilah makna ibadah yang sebenarnya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Adapun ibadah ghairu mahdlah (ibadah umum) adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi justeru berupa hubungan antara manusia dengan manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Bentuk ibadah ini umum sekali, berupa semua aktivitas kaum Muslim (baik perkataan maupun perbuatan) yang halal (tidak dilarang) dan didasari dengan niat karena Allah (mencari rido Allah). Jadi, sebenarnya ibadah umum itu berupa muamalah yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan tujuan mencari rido Allah. Para ulama ada juga yang membagi ibadah menjadi lima macam, yaitu: 1) ibadah badaniyah, seperti shalat, 2) ibadah maliyah, seperti zakat, 3) ibadah ijtima’iyah, seperti haji, 4) ibadah ijabiyah, seperti thawaf, dan 5) ibadah salbiyah, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram (Ash Shiddieqy, 1985: 5). Tentu masih banyak tinjauan ibadah dari ulama lain berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda, namun tidak akan menghilangkan ruhnya, yaitu bahwa ibadah merupakan suatu ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya dengan didukung oleh keikhlasan atau ketulusan hati. 3. Muamalah Secara etimologis kata muamalah berasal dari bahasa Arab al-mu’amalah yang berpangkal pada kata dasar ‘amila-ya’malu-‘amalan yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak (Munawwir, 1997: 972). Dari kata ‘amila muncul kata ‘amala-yu’amilu–mu’amalah yang artinya hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa, dsb) (Munawwir, 1997: 974). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat (Khallaf, 1978: 32). Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, kalaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi. Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

22

sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut. Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya (Ash Shiddieqy, 1980, II: 91). Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau nash yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam. Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah, menurut Abdul Wahhab Khallaf (1978: 32-33), meliputi (1) ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah/‫( أحكام األحوال الشخصية‬hukum-hukum masalah personal/keluarga); (2) al-ahkam al-madaniyyah/‫( األحكام المدنية‬hukum-hukum perdata); (3) al-ahkam al-jinaiyyah/‫( األحكام الجنائية‬hukum-hukum pidana); (4) ahkam al-murafa’at/‫( أحكام المرافعات‬hukum-hukum acara peradilan); (5) al-ahkam al-dusturiyyah/‫( األحكام الدستورية‬hukum-hukum perundang-undangan); (6) alahkam al-duwaliyyah/‫( األحكام الدولية‬hukum-hukum kenegaraan); dan (7) alahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah/ ‫( األحكام الإلقتصادية والمالية‬hukum-hukum ekonomi dan harta). Jika dibandingkan dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat dengan hukum publik, hukum Islam dalam bidang muamalah tidak membedakan antara keduanya, karena kedua istilah hukum itu dalam hukum Islam saling mengisi dan saling terkait. Akan tetapi, jika pembagian hukum muamalah yang tujuh di atas digolongkan dalam dua bagian sebagaimana yang ada dalam hukum Barat, maka susunannya adalah sebagai berikut: a. Hukum perdata (Islam), yang meliputi: 1) Ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah, yang mengatur masalah keluarga, yaitu hubungan suami isteri dan kaum kerabat satu sama lain. Jika dibandingkan dengan tata hukum di Indonesia, maka bagian ini meliputi hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan Islam. 2) Al-ahkam al-madaniyyah, yang mengatur hubungan antar individu dalam bidang jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, petaruh, dan sebagainya. Hukum ini dalam tata hukum Indonesia dikenal dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum perdata khusus. b. Hukum publik (Islam), yang meliputi:

23

1) Al-ahkam al-jinaiyyah, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum pidana. 2) Ahkam al-murafa’at, yang mengatur masalah peradilan, saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadilan. Di Indonesia hukum ini disebut dengan hukum acara. 3) Al-ahkam al-dusturiyyah, yang berkaitan dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya, seperti ketentuan antara hakim dengan yang dihakimi, menentukan hak-hak individu dan sosial. 4) Al-ahkam al-duwaliyyah, yang berhubungan dengan hubungan keuangan antara negara Islam dengan negara lain dan hubungan masyarakat non-Muslim dengan negara Islam. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum internasional. 5) Al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah, yang berkaitan dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya, dan mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya. Yang dimaksud di sini adalah aturan hubungan keuangan antara yang kaya dengan fakir miskin dan antara negara dengan individu. Itulah pembagian hukum muamalah yang meliputi tujuh bagian hukum yang objek kajiannya berbeda-beda. Pembagian seperti itu tentunya bisa saja berbeda antara ahli hukum yang satu dengan yang lainnya. Yang pasti hukum Islam tidak dapat dipisahkan secara tegas antara hukum publik dan hukum privat. Hampir semua ketentuan hukum Islam bisa terkait dengan masalah umum (publik) dan juga terkait dengan masalah individu (privat). C. Karakteristik Hukum Islam Sebagai suatu sistem hukum tersendiri, hukum Islam memiliki beberapa karakteristik dan watak tersendiri yang membedakannya dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Di antara karaktersitik hukum Islam ini ada yang merupakan produk dari watak hukum Islam itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya dalam mencapai tujuan yang diridoi Allah. Para ulama berbeda-beda dalam menguraikan karakteristik hukum Islam. Dari berbagai pendapat para ulama dapat dikemukakan beberapa karakteristik dasar dari hukum Islam seperti berikut: 1. Asal mula hukum Islam berbeda dengan asal mula hukum umum.

24

Perbedaan pokok hukum Islam (syariah) dengan hukum Barat adalah bahwa hasil konsep hukum Islam merupakan ekspresi dari wahyu Allah. Dengan kata lain bahwa hukum Islam secara mendasar bersumber pada wahyu Allah. Sumber-sumber hukum Islam kemudian berupa wahyu Allah (al-Quran), Sunnah Rasulullah dan sumber-sumber lain yang didasarkan pada dua sumber pokok ini (Ahmed Akgunduz, 2010: 25). Jadi, hukumhukum buatan manusia sangat berbeda dengan hukum-hukum yang datang dari Allah yang tidak layak dibandingkan, karena perbedaan yang sangat mencolok antara Allah sebagai Pencipta dan manusia sebagai yang diciptakan, sehingga tidak akan pernah diterima akal secara sama membandingkan apa yang dibuat oleh manusia dengan apa yang dibuat oleh Tuhan manusia (Manna’ al-Qaththan, 2001: 19). Islam mengajarkan suatu prinsip aqidah yang benar setelah prinsipprinsip aqidah dalam agama Yahudi dan Nasrani mengalami perubahan yang mendasar akibat ulah para penganutnya. Islam juga menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk kehidupan individu dan masyarakat, terutama karena agama-agama wahyu (samawi) sebelumnya belum memberikan aturan-aturan yang memadai. Di antara peraturanperaturan itu adalah yang termuat dalam hukum Islam. Dasar-dasar hukum Islam bersumber pada wahyu Allah yang dapat dijumpai dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam kedua sumber ini terdapat keseluruhan bagian hukum modern yang bermacam-macam, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum internasional, dan cabangcabang hukum yang lain (Muhammad Yusuf Musa (1988: 161). Para fuqaha (ahli fikih) terikat dengan dua sumber pokok (al-Quran dan Sunnah) selama ditemukan nash-nash di dalamnya. Jika dalam kedua sumber ini tidak ditemukan dasar-dasar tersebut, maka harus dicari dasardasarnya dengan mendasarkan pada inspirasi jiwa dan prinsip serta tujuan hukum Islam. Di sinilah ijtihad memainkan peran yang sangat penting dalam menemukan dasar-dasar yang belum ditemukan dalam al-Quran dan Sunnah. Para ahli hukum positif terus menerus mengkaji undang-undang dan menafsirkan teks-teksnya pasal demi pasal, seperti yang dilakukan para penafsir kitab suci, semisal al-Quran, dengan berasumsi bahwa undangundang itu memuat segala sesuatu yang menyangkut bidang isinya. Karena itulah ketika para ahli hukum sepakat mengatakan bahwa teks-teks hukum memuat semua kaidah hukum tanpa ada yang terlewat, tidak ada pilihan lain bagi seorang ahli hukum kecuali membahas dan menafsirkan teks-teks itu pasal demi pasal. Bisa jadi seorang ahli fikih (hukum Islam) tidak mampu menyimpulkan satu kaidah dari teks hukum (nash) yang dipelajari. Hal ini

25

bukan berarti dalam nash terdapat kesalahan, tetapi karena keterbatasan yang ada pada ahli fikih tersebut (Muhammad Yusuf Musa (1988: 161). Inilah karakteristik yang membedakan sistem hukum Islam dengan sistem hukum yang lain buatan manusia. Sistem hukum Barat dan hukum modern yang lain tidak satu pun yang bersumber pada wahyu Tuhan, termasuk hukum-hukum adat yang berkembang di beberapa daerah di tanah air kita (Indonesia). Itulah sebabnya, hukum Islam memiliki supremasi yang sangat tinggi bagi umat Islam. Tidak ada sistem hukum di dunia ini yang memiliki tingkat kepercayaan dan kepatuhan seperti hukum Islam. Namun demikian, dalam kenyatannya penghargaan terhadap hukum Islam di dunia modern ini tidak setinggi kualitasnya sendiri. Manusia modern lebih taat dan patuh pada aturan-aturan hukum positif yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi setiap orang yang masuk dalam lingkup pemberlakuan hukum positif tersebut dibandingkan dengan ketaatannya pada hukum Tuhan (hukum Islam). 2. Aturan-aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan agama dan moral. Aturan-aturan hukum Islam pernah dilaksanakan secara sempurna oleh pemeluknya. Hal ini karena semua peraturannya menggunakan pertimbangan agama dan moral yang membuatnya benar-benar diterima dan diyakini oleh segenap orang beriman, tanpa ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim. Sebagai bukti dapat dilihat dalam hal bertetangga. Dalam al-Quran dan Sunnah banyak anjuran kepada umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga tanpa dibatasi oleh agama dan kepentingan apapun. Seorang mukmin yang baik akan patuh terhadap anjuran al-Quran dan Sunnah dalam aturan bertetangga ini tanpa harus diikat oleh aturanaturan atau undang-undang. Ketika seorang mukmin tidak menaati aturan itu, akan terlihat bahwa imannya tidak lagi bernilai baik (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 163). Ilustrasi seperti ini dapat juga dilihat dalam perintahperintah agama yang lain, seperti bersedekah (berzakat) dan berjihad. Kenyataan seperti di atas tidak didapati dalam undang-undang (UU) buatan manusia. Semua UU buatan manusia selalu didahului oleh konsideran sebagai acuannya. Dalam konsideran ini dijelaskan sebab-sebab ditetapkan UU itu, tujuan pembuatannya, dan pertimbangan-pertimbangan lain. Namun, konsideran dalam UU tidak dapat disamakan dengan hukum Islam yang acuannya dari al-Quran dan Sunnah. Dengan acuan seperti ini orang yang menaati hukum Islam akan merasa mendapatkan rido dari Allah dan mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang tidak ditemukan dalam hukum-hukum selain hukum Islam.

26

Jika hukum Islam ditetapkan atas dasar dorongan agama dan moral, hukum umum buatan manusia ditetapkan atas dasar ketundukan pada hawa nafsu dan kecenderungan tertentu serta mengikuti faktor-faktor kemanusiaan. Faktor-faktor inilah yang kemudian menyebabkan hukum manusia menyimpang dari ketetapan yang benar dan penyelesaian urusan kehidupan secara adil. Karena itulah, hukum buatan manusia sering mengalami perubahan dan perbaikan serta tidak memiliki ketetapan hukum yang pasti. Hukum halal pada saat ini bisa saja berubah menjadi hukum haram pada esok hari, dan karenanya pertimbangan hidup serta ukuran baik dan tidak baik juga berbeda-beda (Manna’ al-Qaththan, 2001: 19). Hukum Islam (syariah) sangat berbeda dengan hukum ini, karena hukum Islam didasarkan pada wahyu Ilahi yang sangat tahu tentang persoalan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. 3. Balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan akhirat. Ciri ini terkait dengan ciri sebelumnya, sehingga hampir tidak dapat dipisahkan. Hukum buatan manusia (UU) tidak akan memiliki ciri seperti ini. Pemberian sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar UU hanya akan didapatkan ketika di dunia. Tidak ada aturan atau ketentuan dalam UU tersebut yang akan memberikan sanksi atau balasan di akhirat. Hukum Islam menjanjikan pahala dan siksa di dunia dan akhirat. Sanksi di akhirat tentunya jauh lebih besar dari sanksi di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan jiwa yang kuat untuk melaksanakan hukum Islam dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Hukum yang disandarkan kepada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Karena itu, hukum tersebut tidak akan menetapkan suatu aturan yang bertentangan dengan kehendak keduanya. Hukum ini tidak hanya bertujuan untuk membangun masyarakat yang baik saja, tetapi juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat, dan seluruh umat manusia di dunia dan akhirat (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 167). Sanksi yang diterima orang yang melanggar hukum Islam di samping berupa hukuman dunia dan sanksi material lainnya juga berupa sanksi spiritual atas dasar hati, pikiran, dan kesadaran manusia. Banyak contoh yang disebutkan dalam buku-buku fikih terkait dengan hal ini, misalnya perdagangan yang dieksekusi setelah terdengar suara azan untuk orang yang melaksanakan shalat Jum’at adalah qadla’an (menurut keputusan hukum positif), yakni sah menurut hukum sipil. Bagaimanapun, hal ini merupakan diyanatan yang diizinkan (menurut hukum agama dan hukum

27

ideal). Pada saat yang sama, seseorang yang melakukan tindakan kriminal dengna merusak barang milik orang lain harus membayar kepada pemiliknya, bahkan ia juga harus memikul tanggung jawab lain atas penyerangan terhadap barang milik orang lain tersebut (Ahmed Akgunduz, 2010: 26). 4. Kecenderungan hukum Islam bersifat komunal. Di atas sudah dijelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia seluruhnya, baik individu maupun masyarakat. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Komunal berbeda dengan sosialistik. Komunal memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup segi materi dan segisegi lain yang meliputi seluruh hak dan kewajiban, sedang sosialistik mempunyai pengertian khusus yang terbatas pada materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh dapat dilihat pada kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalam bidang ibadah, penghalalan jual beli dan pengharaman riba, perintah jual beli dan larangan riba, serta menegakkan hukuman hudud untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 168). Dari contoh-contoh di atas jelaslah bahwa hukum Islam di dalam mewajibkan perintah dan mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan individu saja, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Inilah watak dan kecenderungan hukum Islam yang hakiki sebagaimana yang kita jumpai dalam al-Quran, Sunnah, dan putusan-putusan para ulama melalui ijtihad. Hal ini sangat berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia yang pada umumnya memiliki kecenderungan individual. Karena itu, aturan-aturan hukum positif banyak yang mengakibatkan benturan antar individu ketika kepentingan masing-masing individu itu berbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi titik tolak hukum positif membenahi aturan-aturannya sehingga pada akhirnya juga mempunyai watak komunal. Sebagai contoh, tidak ada hukum positif yang melarang praktek riba yang pada prinsipnya menguntungkan pemilik modal dan merugikan peminjam. Cakupan hukum Islam jauh lebih luas dari cakupan hukum buatan manusia. Aturan-aturan dalam hukum Islam meliputi berbagai persoalan hidup manusia tanpa ada pembatasan-pembatasan tertentu. Adapun hukum

28

buatan manusia aturan-aturannya dibatasi pada permasalahan tertentu, misalnya hanya mengatur masalah hukum privat, hukum keluarga, hukum pidana, hukum internasional, atau masalah-masalah tertentu yang lain (Ahmed Akgunduz, 2010: 26). 5.

Hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan lingkungan, waktu, dan tempat. Setiap hukum menghendaki adanya kedinamisan untuk dapat bertahan terus di tengah-tengah perbedaan waktu dan tempat. Jika tidak demikian, hukum tersebut akan mati dan tidak dapat bertahan. Hukum Islam mempunyai sifat dinamis yang membuatnya tetap bertahan dan berkembang seiring perkembangan zaman (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 172). Kaidah-kaidah hukum Islam tidak terbatas pemberlakuannya pada kaum tertentu dan masa tertentu. Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan kaidah umum yang berlaku untuk semua masa, tempat, dan golongan. Dalam sejarah terbukti hukum Islam telah berlaku selama empat belas abad. Di saat terjadi berbagai perubahan masyarakat, ratusan kanun dan aturanaturannya, serta perubahan dasar-dasar hukum seiring dengan sanksi yang ada, hukum Islam tetap eksis dan berlaku untuk semua zaman dan tempat yang didukung dengan teks-teks (nushush) yang meliputi seluruh elemen pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi (Manna’ al-Qaththan, 2001: 21). Hukum Islam bersifat elastis (lentur, luwes) yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama makhluk, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajaran hukum Islam. Hukum Islam juga memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang ibadah, muamalah, maupun bidangbidang yang lain (Manna’ al-Qaththan, 2001: 21; Fathurrahman Djamil, 1997: 47). Hukum Islam juga bersifat universal yang meliputi seluruh manusia tanpa dibatasi oleh golongan dan daerah tertentu seperti hukum-hukum para Nabi sebelum Muhammad. Hukum Islam berlaku bagi orang Arab dan non-Arab, bagi kulit putih dan kulit hitam. Semua ini didasarkan pada kekuasaan Allah (sebagai sumber utama hukum Islam) yang tidak terbatas (Fathurrahman Djamil, 1997: 49). Kedinamisan hukum Islam dapat dilihat pada dalil-dalil nash (al-Quran dan Sunnah) yang umum (universal) yang tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Dalam Q.S. Saba’ (24): 28 dan Q.S. al-Anbiya’ (21): 107,

29

misalnya, Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam diutus untuk semua manusia di muka bumi ini. Di samping itu, dalam hukum Islam terdapat sumber hukum yang menjamin adanya kedinamisan tersebut, yaitu ijtihad dengan berbagai metodenya, seperti ijma’, qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, ‘urf, dan lain-lain. Metode-metode inilah yang membuat hukum Islam tetap eksis di tengah-tengah perkembangan zaman yang begitu pesat. Tidak ada satu masalah pun di dunia ini yang tidak dapat ditemukan aturannya dalam hukum Islam. Yang perlu dicatat, bahwa dinamika hukum Islam seperti di atas sarat dengan perbedaan pendapat. Tidak jarang masalah perbedaan ini justeru menjadi pemicu adanya pertentangan dan permusuhan di kalangan umat Islam sendiri, sehingga sangat melemahkan Islam dan hukum Islam. Sejarah membuktikan, hancurnya umat Islam disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Namun, faktor internal lebih dominan jika dibandingkan dengan faktor eksternal. Faktor internal yang terbesar adalah permusuhan antara umat Islam yang dipicu oleh perbedaan pendapat di antara mereka. Kalau umat Islam menyadari bahwa perbedaan pendapat itu suatu keniscayaan, maka hal ini tidak seharusnya terjadi. Adanya perbedaan seperti ini justeru dapat memudahkan umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam di tengah perbedaan waktu dan tempat. 6.

Tujuan hukum Islam mengatur dan memberikan kemudahan bagi kehidupan privat dan publik dan membahagiakan dunia seluruhnya.

Tujuan hukum positif terlihat pragmatis dan terbatas, yakni menegakkan ketertiban dalam masyarakat dengan satu cara tertentu. Tujuan ini sangat diidam-idamkan oleh pembuat UU, meskipun terkadang memaksanya untuk menyimpang dari kaidah-kaidah moral dan agama. Misalnya, UU memutuskan gugurnya hak dari pemilik barang lantaran dalu warsa. Ini memberi peluang kepada orang lain dapat memiliki barang yang dalu warsa tersebut, meskipun dengan cara yang tidak benar. Hukum Islam mempunyai tujuan yang berbeda dengan hukum positif. Hukum Islam mempunyai bidang yang sama sekali tidak disentuh oleh hukum positif, yaitu mengatur hubungan seorang individu dengan Tuhannya. Ketentuan hukum Islam dalam bidang ibadah bertujuan untuk mensucikan ruh dan menghubungkannya dengan Allah, sekaligus mensejahterakan individu dan masyarakat secara bersama dalam berbagai bidang baik di dunia maupun di akhirat. Dalam bidang muamalah hukum Islam juga mempunyai tujuan yang menyeluruh dan memberikan bentuk ideal untuk menyantuni

30

individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 175). Prinsip hukum Islam seperti di atas kemudian banyak dituangkan dalam rumusan-rumusan yang kemudian disebut kaidah-kaidah hukum Islam (al-qawaid al-fiqhiyyah). Kaidah-kaidah ini dapat diterapkan di setiap situasi dan kondisi, di manapun dan kapanpun. Dari sini juga dapat diketahui bahwa hukum Islam mempunyai tujuan yang menyeluruh yang melibatkan individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya. 7.

Hukum Islam bersifat ta’aqquli dan ta’abbudi. Karakteristik ini terkait dengan dua bidang kajian hukum Islam, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai ta’abbudi, atau ghairu ma’qulat al-ma’na (irrasional), yakni ketentuan ibadah itu harus sesuai dengan yang disyariatkan, meskipun akal tidak mampu menjangkaunya. Tidak dapat diterapkan ijtihad dalam masalah ibadah ini. Sebagai contoh, bagian-bagian yang harus dikenai air ketika seorang berwudlu adalah seperti yang sudah ditentukan oleh al-Quran, yakni muka, dua tangan sampai siku-siku, sebagian kepala, dan dua kaki sampai mata kaki. Bagian-bagian itu tidak bisa diganti dan ditambah dengan yang lain, meskipun terkadang tidak bisa ditemukan alasan rasionalnya. Sedang dalam bidang muamalah terkandung nilai-nilai ta’aqquli atau ma’qulat al-ma’na (rasional), yakni ketentuan muamalah itu dapat diterima dan dijangkau oleh akal. Pada bidang muamalah ini dapat diterapkan ijtihad (Fathurrahman Djamil, 1997: 51). Sebagai contoh, transaksi jual beli yang dulu harus disertai dengan ijab kabul antara penjual dan pembeli secara tegas dengan pernyataan menjual dan membeli barang tertentu dengan harga tertentu, sekarang karena perkembangan teknologi bisa diganti dengan memasang label harga tertentu pada barang yang diperjualbelikan yang dipajang di tempatnya (etalase atau yang lain). Setiap pembeli yang memilih barang yang akan dibeli cukup membawa barang pilihannya dan diserahkan kepada kasir untuk penyelesaian pembayarannya. Di kasir inilah terjadi ijab kabul antara penjual dan pembeli, meskipun tidak diucapkan jenis barangbarang dan harga-harganya, sebab antar penjual dan pembeli sudah saling suka sama suka. Itulah beberapa karakteristik hukum Islam yang membedakannya dengan hukum-hukum lain buatan manusia. Dengan karakteristik seperti itu, sebenarnya tidak ada kekhawatiran bagi siapapun untuk menerapkan hukum Islam di manapun dan kapanpun. Tujuan umum yang ingin dicapai

31

oleh hukum Islam bukan untuk kesejahteraan individu dan kelompok, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya, tanpa dibatasi agama, bahasa, dan suku bangsa tertentu. Untuk melengkapi uraian di sini, perlu ditambahkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hal ini Muhammad Yusuf Musa (1988: 180-190) mengemukakan tiga prinsip dasar hukum Islam, yaitu: (1) tidak mempersulit dan memberatkan; (2) memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan; dan (3) mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Sedang Fathurrahman Djamil (1997: 66-75) mengemukakan lima prinsip dasar hukum Islam, yaitu: (1) meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan; (2) menyedikitkan beban; (3) ditetapkan secara bertahap; (4) memperhatikan kemaslahatan manusia; dan (5) mewujudkan keadilan yang merata. Dari dua pendapat di atas dapat diketahui bahwa prinsip dasar hukum Islam ada empat, yaitu: 1. Hukum Islam meminimalkan beban sehingga tidak mempersulit dan memberatkan. Prinsip ini banyak ditemukan dalam al-Quran, seperti dalam Q.S. alMaidah (5): 6; Q.S. al-Hajj (22): 78; Q.S. al-Fath (48): 17; Q.S. al-Baqarah (2): 185; dan Q.S. al-Nisa’ (4): 28. Dari ayat-ayat ini terlihat Allah mengetahui tingkat kesehatan dan kesakitan, kekuatan dan kelemahan manusia, serta mengangkat kesulitan dari seluruh manusia pada umumnya dan dari orangorang yang sakit dan terkena musibah pada khususnya. Banyak bukti yang menunjukkan pengangkatan kesulitan tersebut, ada yang di bidang ibadah dan ada yang di bidang muamalah. Dalam bidang ibadah dapat dilihat pembebanan al-Quran sehingga mudah dilaksanakan tanpa ada kesulitan dan kepayahan. Misalnya, ketentuan boleh menjama’ dan mengqashar shalat ketika seseorang sedang bepergian, boleh tidak berpuasa ketika sakit dan bepergian, dan diwajibkan zakat dan haji dengan persyaratan tertentu. Dalam bidang muamalah kemudahan banyak dijumpai secara menyeluruh. Tidak ada aturan-aturan resmi atau formal yang harus diikuti untuk sahnya suatu akad. Yang terpenting dalam hal ini, ada kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam bidang hukum juga terlihat jelas kemudahan tersebut. Allah tidak memberikan banyak beban yang berat dan hukuman-hukuman yang keras yang dahulu pernah dibebankan kepada kaum Yahudi sebagai balasan atas perbuatan zalim mereka. Kaum mukmin diberi rahmat yang luas dan diajak untuk menebus dosa-dosa mereka dengan bertaubat. Dihalalkan bagi mereka makanan-makanan yang baik dan diharamkan makanan-makanan yang jelek

32

dan menjijikkan. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang diberikan kepada kaum Yahudi. 2.

Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Tujuan hukum Islam yang pokok adalah mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh manusia, tanpa ada perbedaan antara ras dan bangsa, bahkan agama. Dalam hal ini al-Syathibi mengatakan: Dengan penelitian induktif kita mengetahui bahwa Allah bermaksud mewujudkan kesejahteraan hamba-hamba-Nya. Hukum-hukum muamalah dibuat sejalan dengan maksud itu. Satu transaksi suatu saat dilarang karena tidak ada manfaatnya dan di saat yang lain dibolehkan karena mengandung manfaat. Seperti satu dirham tidak boleh dijual dengan satu dirham, tetapi boleh diutang. Begitu pula tidak boleh menjual buah basah dengan buah yang sudah kering (seperti korma – umpamanya), karena hanya merupakan penipuan dan riba yang tidak ada gunanya, tetapi jual beli ini dibolehkan jika ada manfaatnya yang nyata. Dan seterusnya ...” (dalam Muhammad Yusuf Musa, 1988: 186). Pertimbangan masyarakat menjadi pijakan dalam penetapan hukum. Hasbi Ash Shiddieqy mencatat, bahwa penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu: (1) hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkannya; (2) hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya; dan (3) hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhannya (Ash Shiddieqy, 1980: 19). Kemaslahatan manusia menjadi acuan penting dalam penetapan hukum Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan ini ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap Muslim, yaitu: 1) menjaga agama (iman), 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan, dan 5) menjaga harta. Kelima hal ini sekaligus juga menjadi tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. 3.

Hukum Islam mewujudkan keadilan secara merata. Islam memandang semua manusia sama. Tidak ada perbedaan di antara manusia di hadapan hukum. Perbedaan derajat, pangkat, harta, etnis, bahasa, bahkan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berbuat tidak adil. Al-Quran surat al-Maidah (5): 8 menegaskan larangan berbuat zalim (tidak adil) terhadap suatu kaum karena didorong oleh kebencian. Masih banyak lagi ayat al-Quran yang memerintahkan keadilan diiringi dengan pemberian pahala dan melarang berbuat zalim yang diiringi dengan pemberian hukuman, dan ketentuan seperti ini juga banyak ditemukan dalam Sunnah.

33

Dari ayat-ayat di atas terlihat keinginan al-Quran untuk menegakkan keadilan dan jangan sampai mengabaikannya, walaupun hal itu mengharuskan memberikan kesaksian yang memberatkan diri atau orang yang dekat dengan kita, bahkan kebencian kepada suatu kaum jangan sampai mendorong seseorang untuk berbuat tidak adil kepada mereka. Sedang dalam Sunnah dapat dilihat, Nabi tidak membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Perbedaan hanya didasarkan pada kadar ketakwaan seseorang. 4.

Ditetapkan secara bertahap. Seperti diketahui, al-Quran turun kepada Nabi Muhammad saw. Secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan peristiwa, situasi, kondisi yang terjadi. Dengan cara ini hukum yang dibawanya lebih disenangi oleh jiwa penganutnya dan lebih mendorongnya untuk menaati aturan-aturannya. Hikmah yang pokok dari penetapan hukum secara bertahap ini adalah untuk memudahkan umat Islam dalam mengamalkan setiap hukum yang ditetapkan. Sebagai contoh adalah pemberlakuan hukum haram bagi menuman keras. Dalam hal ini hukum Islam (al-Quran) dengan jelas memberikan tahapan-tahapan dalam penetapan hukumnya, dimulai dari aturan yang sederhana sampai pada penetapan keharamannya. Urutan penetapan haramnya minuman keras dapat dilihat pada tiga ayat al-Quran, yaitu surat al-Baqarah (2): 29 yang menjelaskan bahwa minuman keras dan judi mempunyai manfaat dan mafsadat, tetapi mafsadatnya lebih besar dari manfaatnya; surat al-Nisa’ (4): 43 yang melarang orang yang meminum minuman keras untuk melakukan shalat; dan penegasan hukum haramnya terdapat pada surat al-Maidah (5): 90. Masih banyak contoh lain dalam al-Quran yang menetapkan hukum secara bertahap.

34