Dr. L

.H .. •; ?:£;viUOUN 337AEF48a^786 SESl'A! DtNCvAM Pc?.Ai L'i\.AN MtNTERJ KEUANGAN

A S L

Dr. L<^^^IUN,SH,. j^lH &ASSOCIATES

ll'ii »

fNAtl&UBURUPtAH w'7^

BTN Lacinta•BlN K^m^fJMah Blok H No23 Kota Kendari Sulawesi

I

(/jfea

'^lepon 0811400152^^bM0100152, .Emmllm_bariun@yaho co.id Buiiga SI M^Tcm Purba

Hal :

Keterangan Piha't!'^6ft:afi^®J$ Perkara Noraor 37/PHP.BUP-XV/2017 Yang Dfmohbrikan*Ol6ti KIESMAN M.TAtlB Selaku Pemantau

Kepada Yang Mulia: Ketua Mahkamah Kosntitusi RI

on ERIMA DARl

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6a Jakarta Pusat

Hah

Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama

Jam

Samahudin ,SE

Do t^<2t

03.SC CO IB

Warga Negara

Indonesia

Alamat

Desa Bolo Bone.kecamatan masangkaKab.ButonTengah Nomor Telepon/Hp 0852308722666 Email [email protected]

2. Nama

Lantau

Warga Negara

Indonesia

Alamal

Kelurahan watulea,kecamatan Gu.kabupaten Buton Tengah Nomor Telepon/Hp 085145675798 Email-

Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten buton tengah tahun 2017 nomor urut l.berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 008 tangal 16 februari 2017 dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr.LA ODE M.BARIIIN,S.H,.M.H 2. ILIYAS, S.a, M.H

3. FRISKY RIUZO SmiRU,S.H 4. LA ODE ABDUL SYABAN,S.H

5. EnsmNARIANTI,S.H

Kesemuanya Adalah Advokat/Kuasa Hukum Pada Kantor Law Office Dr. LM. BARIUN,SHv MH & Associates beralamat di Jalan Poros BTN Lacinta BTN Kendari Indah Blok H No23 Kota

Kendari Sulawesi Tenggara 9311,TeIepon 0811400152-085310100152, Email hn_bariun@yaho co.id, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK TERKAIT"

Dalam haJ ini memberi keterangan Pihak terkait dalam pericara Nomor 37/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh pemohon, Kiesman m. Talib tahun 2017 sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI

I.l KEDUDUKAN HUKUM {LEGAL STANDING) PEMOHON 1.1.1

1.1.2

Bahwa Pemohon bertindak selak-u kuasa hukuin Kiesman M.Talib Direktur Monitoring Demokrasi Sulawei Tenggara,Lembaga pemantau tersebut tidak pemah melakukan registrasi atau mendaftarkan diri untuk melakukan pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 (akreditasi) di Komisi Pemilihan Umum Kabupten Buton Tengah sehihgga dengan demikian pemohon tidak mempunyai legal stnding untuk melakukan keberatan terhadap pemilihan Pilkda di Kabupaten Buton Tengah. Bahwa Pemohon pada dasamya tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau pada pihak yang di rugikan dalam Pilkada di Kabupaten Buton Tengah tahun 2017, dengan demikian Pihak Terkait sangat keberatan dengan gugatan pemohon dimana telah melakukan pembohongan karena lembaga di wakilinya tersebut tidak terareditasi di

Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Buton Tengah untuk sebagai lembaga pemantau Pilkada di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017,sehingga permohon pemohon hams di kesampingkan. 1.1.3

Berdasarkan DAK-2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumJah penduduk Kabupaten Buton Tengah = 114.289 Jiwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK Nomor 1/2016 pasal 7 huruf a, perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan ketetapan tersebut adalah paling banyak sebesar 2%. Vide (Bukti PT, 1)

1.1.4

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2016, Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP /Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut. Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan No.

Penetapan Perolelah Suara Hasil Pemilihan

Jumlah Penduduk

Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota 1.

<250.000

2.

> 250.000 - 500.000

3.

>500.000-1.000.000

4.

> 1.000.000

2%

1.5 % 1% %

0.5

1.1.5 Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPUKab.026.419168/TAHUN 2017 Tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, hasil perolehan suara dari dua pasang calon masing-masing adalah : Vide (Bukti: PT. 2)

No.

1 2

Nama pasangan calon

Perolehan suara

Presentase

Samahudin.SE dan Lantau

27.647.

57,85%

Ir.H.Abdul Mansur Amila.MTP

20.143

42,15%

47.790

15,70%

Dan Muh.Saleh Ganiru

Jumlah perolehan suara dan Presentase selisi Suara Pasangan Calon 1.1.6

Bahwa Pemohon adalah bukan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah pada Pilkada Serentak Tahun 2017 sebagaimana SK KPU Kabupaten Buton Tengah No. 6/Kpt§/KPU-Kab.026.4l9l68/TAHUN 2017 Tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017. Vide (Bukti PT 3)

1.1.7

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan

1.1.8

Dengan demikian, menurut Terkait, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 7 ayat (2) poin (a) PMK Nomor 1 Tahun 2016, jtmcto Pasaal 2 huruf (a) pasal 3 ayat 1 huruf (c).

Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

(Legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.4I9I68/TAHUN 2017 Tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Basil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017

1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa permohonan Pemohon berdasarkan pasal 157 ayat 5 undang-undang nomor 10 tahun 2016 juncto pasal 5 ayat 1Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 dan atau pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari Keija sejak di umumkan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu sebagaimana

kentetuan tersebut diatas pemohon memasukan gugatan tertanggal 16 Februari 2017 sementara penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada hari kamis tanggal 23 Februari 2017 pukul 02.55 wita, maka dengan demikian permohonan pemohon melewati ambang batas.

1.2.1 Permohonan PemohoD Tidak Jelas ( Obscuur Libels)

1. Permononan pemohon tidak jelas, karena hanya menceritakan kronologis suatu peristiwa, presepsi atau anggapan penafsiran pemohon tampa didikung dadata yang relevan

2. Permohonan pemohon tidak sesuai dengan peraturan PMK Nomor 1 Tahun 2016 dan atau Pasal 3 PMK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota dengan satu Pasangan Calon, makapermohonan pemohon hams dikesampingkan dan tidak dapatditerima 3. Pemohon pada hakikatnya tidak mempersoalkan sengketa hasil sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) Undan-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah di perbaharui Undang-undangNomor 10 Tahun 2016. 4. Pemohon hanya mendalilkan terhadap kredibilitas KPU, pemilih potensial, Penyebaran C6 dan keberatan pemohon tersebut tampa adanya laporan di PanwasU dan tidak adanya rekomendasi yang di keluarkan Panwasli atas dali-dalil Pennohon

f^mohori tefebut sehiiigga menjadi kabuf dan mengada-ada, danterkesaii pemohori iiii telah merusak sendi-sendi demokrasi yang telah beijalan secara demokratis Pilkada di Kabupaten Buton Tengah pada Tahun 2017.

5. Bahwa jika benar pemohon selaku pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017, maka lembaga pemantau tersebut bilamana di temukan adanya pelanggaran-pelanggaran tahapan pemilukada wajib melaporkan kepada PanwasU dan ke Bawaslu Propinsi, tetapi pada kenyataanya tidak peraah melakukan hal tersebut oleh pemohon, sehingga pendapat pihak terkait permohonan pemohon kabur yang tidak mempunyai dasar hukum. n. DALAM POKOK PERKARA

2.1 Jawaban dan atau Tanggapan Terhadap Permohonan Pemohon

2.1.1 Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh pihak Terkait dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok jawaban ini.

2.1.2 Bahwa terkait menolak seruhnya dalil-dalil permohonan yang disampaikan pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya

2.1.3 Bahwa permohonan pemohon tentang keberatan terhadap penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017, namun permohonan pemohon tidak menunjukan data rekapitulasi hasil perhitungan suara dan perolehan sum masing-masing calon menunit versi pemohon masing-masing TPS, PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Tengah

2.1.4 Bahwa pemohon tidak dapat menunjukan data perbedaan perolehan suara serta selisi perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati Nomor 1peraih suara terbanyak dengan Pasangan Nomor Urut 2berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh tennohon 2.1.5 Bahwa adanya pembakaran mobil yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di kecamatan mawasangka untuk menghindari teijadinya instabilitas untuk menciptakan

1

iklim yang kondusif dalam pelaksanaati Pilkada Buton Tengah disepakati anatara Pasangan Calon Nomor Unit 1 (satu), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Pemerintah Daerah Buton Tengah telah menyepakati untuk secara bereama-sama mengganti rugi mobil yang dibakar oleh sekelompok masyarakat di Kecamatan Mawasangka sebesar 487.200.000 (empat Ratus delapan puluh tuju juta rupiah). Vide (BuktiPT, 4) 2.1.6

2.1.7

Bahwa Pihak pasangan calon nomor urut 1, pasangan nomor urut 2 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah telah menyelesaikan yang menjadi kewajibannya untuk mengganti rugi kepihak korban pemilik mobil yang telah dibakar sekolompok Masyarakat tersebut sebagaimana menjadi Kesepakatan Bersama. Vide (Bukti PT, 5) Bahwa pemohon mendalilkan bahwasanya Pejabat Bupati Buton Tengah menurut pemohon adanya keberpihakan ke salah satu pasangan calon tetapi tidak menyebut pasangan calon yang mana apakah pasangan calon nomor urut 1 atau pasangan calon nomor urut 2 sehingga pemohon ini hanya menabur fltnah karena tampa dasar dan fakta hukum terhadap peristiwa dari semua tahapan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017.

2.1.8

Bahwa pihak Terkait pada pihak yang di rugikan terhadap permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi RI oleh pemohon dimana lembaga yang di wakilinya tidak terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah juga dalam dalil-dalilnya tidak akurat dan sesuai fakta yang sebenamya, maka di pihak terkait akan melaporkan dengan menempuh jalur hukum sebagai pembelajaran terhadap lembaga pemantau yang di wakili pemohon ini, karenah telah menghambat tahapan Pilkada dan merusak nilai-nilai demokrasi juga kepentingan masyarakat Buton Tengah untuk mendapatkan Bupati dan wakil Bupati yang devinitif.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amamya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017 Tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 tentang penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahim2017;

2. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Surat keputusan Teraiohon Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

Hasil perolehan suara dari dua pasang calon masing-masing adalah :

No. Unit

Nama Pasangan Calon

Perolehan Suara

Persentase %

Pasangan Calon 1. 2.

SAMAHUDDIN dan LA NTAU Ir. H. ABDUL MANSUR

27.647 Suara

57,85%

20.143 Suara

42,15%.

AMILA, MTP dan MUH.

SALEH GANIRU, S.Ag Jumlah Pemilih Sah

Selisih

47,790 Suara

15,70%.

Nomor Uruf 1 sebagai peraih suara terbanyak atas nama SAMAHUDDIN dan LA NTAU = 27.647 atau 57,85% sedangkan Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. ABDUL MANSUR AMILA, MTP dan MUH. SALEH GANIRU, S.Ag = 20.143 atau 42,15%.

Dikaitkan dengan persoalan selisih suara, selisih antara Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak dengan Nomor Urut 2 sebesar 15,70%.

3. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhannya. 4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan bijaksana mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ). Hormat Kami,

Kuasa Huki^

ihak Terkait

Dr. LA OD

PRISKY

SITIIRU,S.H

NARLVNTI,S.H

LAO

L SYABAN, S.H