Dr. IR. H. Darwis, M.Sc Prof. Dr. H. Lahming, MS

Dr. IR. H. Darwis, M.Sc Prof. Dr. H. Lahming, MS

Alauddin University Press

ii

METODE & STRATEGI PEMBELAJARAN PKLH Penulis :

Dr. IR. H. Darwis, M.Sc Prof. Dr. H. Lahming, MS

Penerbit :

Alauddin University Press

ISBN : 978-602-328-218-0

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotocopy, scan, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penulis. Cetakan Pertama, Pebruari 2017

Sanksi pelanggaran pasal 44, Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undag No.6 Tahun 1982 tentang hak cipta. 1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 2. Barang siapa dengan dengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ((satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

iii KATA PENGANTAR “Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”. QS. As-Syuura, ayat 30

memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Implementasi program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) di sekolah (SD, SLTP, SMU) secara integratif sudah diperkenalkan melalui kurikulum 1984, bahkan sebelum itu sejak tahun 1981 program Pasca Sarjana PKLH telah di buka oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta. Namun hingga saat ini ralitas sehari-hari menunjukkan hampir semua lulusan sekolah belum menampilkan kinerja “ramah lingkungan”. Karena itu hipotesis penulis bahwa program PKLH jalur formal “belum berhasil”. Karena itu, perlu dilakukan perbaikan (improvement) terhadap strategi pembelajaran PKLH pada jalur formal. Dalam hal ini diperlukan pembenahan pada kemasan perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran PKLH, yang titik beratnya sesuai dengan masing-masing tingkat dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan. Emil Salim (1988) berpendapat bahwa "Manusia menjadi obyek dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, latihan, penyuluhan, dan sebagainya, sehingga bisa ditumbuhkembangkan sikap hidup dan sistem nilai dari generasi ke generasi berikutnya yang berguna untuk merangsang timbulnya kesadaran dan kepedulian terhadap masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup". Jelas terlihat bahwa lewat jalur pendidikan (informal, formal dan nonformal), manusia dapat diajak, dibentuk, dan diminta untuk ikut berperan dalam penyelamatan bumi ini, dalam bentuk partisipasi aktif dalam implementasi nyata ilmu PKLH di masyarakat, baik dalam implementasi


iv obyektif (pelaksanaan norma-norma kependudukan dan lingkungan hidup dalam setiap aspek penyelanggaraan pembangunan dan pemerintahan), maupun implementasi subyektif (penerapan norma PKLH dalam kehidupan individu). Buku ini menyajikan materi yang dimaksudkan untuk mengurai beberapa hal, mulai dari aspek filosofi, strategi pembelajaran, isue-isue strategis, sampai pada konsepsi model pengintegrasian materi PKLH dalam konteks pembelajaran di jalur persekolahan. Aspek filosofi PKLH diuraikan pada bagian pertama yang terdiri atas dua bab, yakni : Esensi dan Urgensi PKLH (Bab-1); Filosofi PKLH (Bab-2). Sedangkan aspek strategi pembelajaran PKLH diuraikan pada bagian kedua, ketiga, dan keempat, masing-masing tentang : Perencanaan Pembelajaran PKLH (bagian kedua, terdiri atas Bab-3, Bab-4, dan Bab-5); Implementasi Pembelajaran PKLH (bagian ketiga, terdiri atas Bab-6, Bab-7, dan Bab-8); dan Evaluasi Pembelajaran PKLH (bagian keempat, terdiri atas Bab-9, Bab-10, dan Bab-11). Selanjutnya uraian tentang isue-isue strategis yang menjadi fokus perhatian dalam kajian PKLH, diuraikan pada bagian kelima yang terdiri atas tiga bab, masing-masing tentang : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bab-12); Pengendalian Kependudukan (Bab-13); dan Pembangunan Berkelanjutan (Bab-14). Dan terakhir aspek tentang pengintegrasian materi PKLH dalam konteks pembelajaran, diuraikan pada bagian keenam yang terdiri atas dua bab, masing-masing tentang : Ilmu PKLH : Multi, Inter, dan Trans Disipliner (Bab-15); dan Penyisipan Materi PKLH pada Struktur Kurikulum (Bab-16). Banyak hal terungkap dalam buku ini, yang menurut penulis perlu menjadi bahan renungan baik bagi kalangan pengajar PKLH sendiri maupun kalangan pengambil keputusan. Salah satu diantaranya adalah pemikiran yang mencoba menjastifikasi bahwa sudah waktunya untuk menyelenggarakan pendidikan formal jurusan PKLH jenjang Diploma dan Strata-1 pada tingkat perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi ilmu PKLH sebagai salah satu bidang ilmu yang sangat dibutuhkan pada “zaman akhir” ini akan lebih konkrit. Dengan demikian berbagai kajian praktis yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan manusia


v dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masalah kependudukan, dapat dikerjakan oleh pemikir, designer dan planer yang betul-betul independen. Tidak sama halnya yang terjadi dewasa ini, yang mana berbagai kajian lingkungan dan kependudukan dilakukan secara pragmatis oleh kalangan-kalangan tertentu, hanya sekedar menjastifikasi dan melegalisasi rencana proyek berdasarkan kepentingan pribadi dan golongan mereka, sekalipun impact dari proyek tersebut sangat fatal terhadap lingkungan dan manusia. Itulah bentuk moral frontier yang masih sangat terlindungi eksistensinya di negara-negara terkebelakang hingga saat ini, terutama negara yang terkebelakang “government morality”-nya seperti Indonesia. Menurut penulis program penyelamatan bumi dan lingkungan hidup hanya dapat tercipta jika dan hanya jika semua pemerintahan manusia yang ada di bumi ini memiliki moral lingkungan (eco-morality). Rakyat (people) akan mudah untuk berpartisipasi jika diajak pemerintah yang mampu memberi keteladanan dalam kesehariannya. Disamping penyelenggaraan jurusan PKLH di perguruan tinggi, pendekatan melalui cara integratif pada semua jenjang pendidikan formal mulai dari SD, SLTP, SLTA sampai tingkat perguruan tinggi (semua program studi) perlu dilakukan. Hal ini penting karena materi PKLH seharusnya diketahui semua orang yang akan berinteraksi dengan alam lingkungan hidup, sementara tidak semua peserta didik harus masuk pada program studi PKLH, mereka tidak semua berkeinginan dan berkesempatan memasuki program studi PKLH. Pendekatan monolitik dalam penyajian PKLH di SD, SLTP, dan SLTA disamping cukup memberatkan beban kurikulum, juga tidak efektif karena target pembelajaran PKLH adalah pembentukan sikap, kepribadian, perilaku, dan partisipasi nyata dari setiap manusia di dalam usaha dan upaya perlindungan/penyelamatan lingkungan hidup. Dengan kata lain mental PKLH harus menjadi muatan budi pekerti pada setiap individu anak didik, karena untuk memperlambat kehancuran bumi (kiamat) harus diupayakan oleh semua umat manusia yang ada. Bumi ini tidak akan selamat hanya keberadaan 10 orang pendekar lingkungan, di tengah


vi serbuan 10 milyar manusia yang setiap hari, bahkan setiap detik merusak bumi ini. Sama halnya yang menimba umat Nabi Huud, yang disebut kaum ‘Ad. Di antara kaum ‘Ad pasti ada yang mencintai Allah dan menghormati ciptaannya (lingkungan), minimal adalah Nabi Huud dan pengikutnya. Namun karena lebih banyak yang dzalim maka semua terkena bencana termasuk pengikut Nabi Huud. Demikian pula yang terjadi terhadap kaum Tzamud, yang telah diutuskan oleh Allah seorang Nabi Shaleh, namun karena mereka tetap ingkar maka semuanya terkena bencana. Akhirnya izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan masukan, dorongan, dan bantuan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat disaji seperti apa yang ada di tangan pembaca sekarang. Penulis amat sangat menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Sehingga masukan, saran, bahkan kritik sekalipun akan disambut hangat dengan tangan terbuka, sembari menghaturkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang berkenan memberikan masukan, saran ataupun kritik atas semua aspek yang ada di dalam buku ini. Rasa terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada Ibu dan Ayah penulis yang telah berada dalam haribaan-Nya, yang telah mengasuh dan mendidik penulis selama ini. Semoga senantiasa mendapat rahman dan rahim-Nya hingga yaumul akhir, amin. Makassar, Februari 2017 Penulis Dr. Ir. H. Darwis, M.Sc. Prof.Dr. H. Lahming, MS


vii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................. DAFTAR ISI .........................................................................................

iii vi

BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN..................................................................................

1

BAB 1 Esensi dan Urgensi PKLH....................................................... 1.1. Latar Belakang PKLH ................................................... 1.2. Tujuan PKLH................................................................ 1.3. Sasaran dan Obyek PKLH ............................................ 1.4. Pendekatan PKLH ....................................................... 1.5. Esensi PKLH................................................................. 1.6. Urgensi PKLH ..............................................................

2 2 4 9 13 15 23

BAB 2 Filosofi PKLH ......................................................................... 2.1. Landasan Ontologi PKLH............................................. 2.2. Landasan Epistemologi PKLH...................................... 2.3. Landasan Aksiologi PKLH ............................................

26 28 32 40

BAGIAN KEDUA PERENCANAAN PEMBELAJARAN PKLH ..............................................

45

BAB 3 Konsep Perencanaan Pembelajaran ..................................... 3.1. Pengertian Perencanaan Pembelajaran ..................... 3.2. Manfaat Perencanaan Pembelajaran ......................... 3.3. Faktor Kompetensi dalam Menyusun Perencanaan Pembelajaran ............................................................. 3.4. Pendekatan Konsep Perencanaan Pembelajaran ...... 3.5. Konsep Perencanaan Pembelajaran ...........................


46 46 54 57 68 78

viii

BAB 4 Implementasi Perencanaan Pembelajaran ........................... 4.1. Mata Pelajaran dan Cakupannya................................ 4.2. Program Tahunan ....................................................... 4.3. Program Semester ...................................................... 4.4. Program Mingguan/Harian.........................................

83 83 85 88 91

BAB 5 Konsep Perencanaan Pembelajaran PKLH ............................ 5.1. Identifikasi atau Blok Mata Pelajaran Terkait PKLH ... 5.2. Konsep Perencanaan Pembelajaran PKLH Terpadu ...

95 95 98

BAGIAN KETIGA IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PKLH ..............................................

101

BAB 6 Teori Pembelajaran............................................................... 6.1. Teori Belajar ............................................................... 6.2. Teori Pembelajaran ....................................................

102 102 115

BAB 7 Strategi dan Metode Pembelajaran...................................... 7.1. Strategi Pembelajaran ................................................ 7.2. Jenis-jenis Strategi Pembelajaran............................... 7.3. Metode Pembelajaran ................................................

118 118 121 124

BAB 8 Strategi dan Metode Pembelajaran PKLH ............................ 8.1. Pengantar ................................................................... 8.2. Strategi Pembelajaran PKLH ....................................... 8.3. Metode dan Teknik Pembelajaran PKLH ....................

131 131 131 134


ix BAGIAN KEEMPAT EVALUASI PEMBELAJARAN PKLH ....................................................... BAB 9

137

Konsep Evaluasi Pembelajaran ........................................... 9.1. Pengertian Evaluasi Pembelajaran ............................. 9.2. Prinsip Evaluasi Pembelajaran....................................

138 138 140

BAB 10 Jenis dan Model Evaluasi Pembelajaran .............................. 10.1. Jenis-jenis Evaluasi Pembelajaran .............................. 10.2. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Evaluasi Pembelajaran.. 10.3. Syarat, Ragam dan Model Evaluasi Pembelajaran .....

142 142 146 152

BAB 11 Evaluasi Pembelajaran PKLH ................................................ 11.1. Pengantar ................................................................... 11.2. Evaluasi Pembelajaran PKLH ......................................

159 159 161

BAGIAN KELIMA ISYU-ISYU STRATEGIS PKLH................................................................

183

BAB 12 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .............. 12.1. Sejarah Kebijakan Lingkungan Hidup ......................... 12.2. Landasan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ....................................................... 12.3. Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ................................. 12.4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .... dalam Persepsi Islam

186 186

BAB 13 Pengendalian Kependudukan ............................................... 13.1. Penduduk dan Kepadatan Penduduk ......................... 13.2. Pertumbuhan Penduduk ............................................ 13.3. Dinamika Kependudukan ........................................... 13.4. Lapangan Kerja ........................................................... 13.5. Human Capital ............................................................

219 219 221 224 231 232


202 204 213

x BAB 14 Pembangunan Berkelanjutan................................................ 14.1. Pengertian Umum ..................................................... 14.2. Sejarah Perkembangan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan ............................................................. 14.3. Ciri dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan ............ 14.4. Konsep Pendekatan dan Strategi Pembangunan Berkelanjutan ............................................................. 14.5. Peranan Manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan 14.6. Penduduk Berkualitas merupakan Modal Dasar Pembangunan Berkelanjutan ..................................... 14.7. Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Berkelanjutan .............................................................

235 235 236 241 246 256 258 263

BAGIAN KEENAM PENGINTEGRASIAN ASPEK PKLH DALAM KONTEKS PEMBELAJARAN

269

BAB I5 Ilmu PKLH : Multi, Inter, dan Trans Disipliner ....................... 15.1. Eksistensi Ilmu PKLH ................................................... 15.2. PKLH Multi-disipler ..................................................... 15.3. PKLH Inter-disipler ...................................................... 15.4. PKLH Trans-disipliner ..................................................

270 270 273 275 276

BAB 16 Penyisipan Materi PKLH pada Struktur Kurikulum ............... 16.1. Konsep Pembelajaran PKLH ....................................... 16.2. Penyisipan Materi PKLH pada Kurikulum, Silabus & RPP ..............................................................

280 280

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ INDEX ........................................................................................... .... GLOSERIUM .................................................................................. ... PROFIL PENULIS.................................................................................

299 307 309 311

286


1

Bagian Pertama : PENDAHULUAN

Bagian Pertama PENDAHULUAN

BAB 1 :

ESENSI DAN URGENSI PKLH 1.1. Latar Belakang PKLH 1.2. Tujuan PKLH 1.3. Sasaran dan Obyek PKLH 1.4. Pendekatan PKLH 1.5. Esensi PKLH 1.6. Urgensi PKLH

BAB 2 :

FILOSOFI PKLH 2.4. Landasan Ontologi PKLH 2.5. Landasan Epistemologi PKLH 2.6. Landasan Aksiologi PKLH


2


BAB 1 ESENSI DAN URGENSI PKLH 1.1.

Latar Belakang PKLH

Masalah lingkungan yang dihadapi, akhir-akhir ini telah mengusik eksistensi bumi sebagai dunia dengan lingkungannnya yang lestari. Terusiknya eksistensi bumi tersebut bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Keberadaannya berhubungan erat dengan masalah kependudukan dalam konteks penduduk dan pembangunan. PKLH merupakan program pendidikan yang ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku manusia agar bereproduksi secara rasional, memelihara lingkungan hidup, dan bertanggung jawab terhadap kualitas kehidupan sekarang dan masa mendatang melalui proses pendidikan. Akibat kesadaran tersebut telah melahirkan kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup makin tinggi, diantaranya : Konferensi Lingkungan Hidup se Dunia dibuka pada tanggal 5 Juni 1972 bertempat di Stockholm Swedia (sekarang diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup se Dunia); Pada tahun 1992 berlangsung Konferensi Pembangunan dan Lingkungan dilanjutkan dengan KTT Bumi (Earth Summit) di Rio de janeiro Brazil tanggal 1 – 14 Juni 1992. Yang memutuskan untuk mencanangkan pola pembangunan baru yang dikenal dengan Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah pembangunan untuk memenuhi keperluan hidup manusia masa kini dengan tidak mengabaikan kepentingan manusia pada generasi yang akan datang, diantaranya meliputi : 1) Keberlanjutan ekologi 2) Keberlanjutan ekonomi 3) Keberlanjutan sosial dan budaya


3


4) Keberlanjutan politik 5) Keberlanjutan pertahanan keamanan Guna mendukung pelaksanaan PBBL (Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan) di Indonesia, telah dibuktikan dengan munculnya Pendidikan Lingkungan Hidup (PKLH) yang diharapkan : 1) Mampu menjadi ajang pendidikan dalam upaya menuju kehidupan berkelanjutan di bumi. 2) Mampu menjadi warga pengamal dan pengembang IPTEK yang ramah lingkungan dan hemat SDA. 3) Mampu menerima dan menjalankan etika dan moralitas insan pembangunan berkelanjutan. Melalui PKLH, diharapkan eksistensi bumi sebagai dunia dengan lingkungan hidup yang lestari dapat dipertahankan. Namun, dengan tidak menjadikan PKLH sebagai mata kuliah wajib di LPTK, pembelajarannya di sekolah yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya menjumpai berbagai kesulitan. Hal tersebut, pada akhirnya berpengaruh pada pencapaian tujuan kurikuler PKLH. Jika PKLH masih dijadikan sebagai program dalam pembentukan sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup, maka penting untuk dilakukan penyempurnaan pada program pembelajaran PKLH secara menyeluruh. Pada mulanya pendidikan kependudukan dan pendidikan lingkungan hidup merupakan dua konsep dasar pendidikan yang terpisah. Pendidikan kependudukan berorientasi pada upaya perubahan sikap serta perilaku, reproduksi dan penyebaran penduduk secara rasional dan bertanggung jawab. Selain itu pendidikan kependudukan juga mengupayakan agar anak didik dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk secara cepat serta segala akibatnya, serta memahami hubungan antara pertumbuhan penduduk


4


dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pendidikan lingkungan hidup berorientasi pada upaya perubahan sikap serta perilaku dalam mengelola sumber daya alam secara rasional dan bertanggung jawab. Meskipun orientasi dari kedua konsep dasar pendidikan tersebut berbeda, namun bila dikaji lebih mendalam keduanya memiliki beberapa kesamaan, yakni : a. Sama-sama memiliki dua obyek kajian, berupa dinamika penduduk dan perilaku integrasi manusia terhadap lingkungannya; b. Sama-sama menunjang terbinanya kualitas penduduk yang lebih baik. Atas dasar kesamaan tersebut, pada tahun 1984 pendidikan kependudukan dan pendidikan lingkungan hidup yang semula terpisah digabungkan menjadi satu nama yaitu “pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup” dengan batasan sebagai berikut: “Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, adalah suatu program pendidikan untuk membina anak/peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia”.

1.2.

Tujuan PKLH

Pendidikan kependudukan lingkungan hidup (PKLH) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perlibatan masyarakat secara aktif dalam masalah-masalah kependudukan dan lingkungan. Secara lebih terperinci tujuan PKLH dapat dijabarkan atas tujuan umum dan tujuan khusus.



5

Darwis & Hammado (2016), merumuskan tujuan umum (visi) PKLH adalah untuk “membina dan mengembangkan anak didik agar memiliki sikap dan tingkah laku kependudukan serta dapat mengelola lingkungan hidup secara rasional dan bertangung jawab dalam rangka memelihara keseimbangan sistem lingkungan dan penggunaan sumber daya alam (SDA) secara spiritual maupun material”. Sedangkan tujuan khusus (misi) PKLH terdiri atas beberapa aspek, yakni : 1.

Menghargai keuntungan-keuntungan keluarga kecil dikaitkan dengan persediaan makanan, pakaian, perumahan, dan pendidikan.

2.

Memahami hubungan antara kebiasaan sehat dan kehidupan sehat serta hubungan antara makanan sehat dengan kehidupan sehat.

3.

Mengembangkan kesadaran tentang kehidupan menyenangkan dalam hubungannya dengan besar kecilnya suatu keluarga.

4.

Mengembangkan kebiasaan menjaga kebersihan dirinya dan kebersihan lingkungan keluarga.

5.

Mengembangkan pengertian terhadap kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh keluarga-keluarga besar yang penghasilannya kecil.

6.

Mengembangkan kesadaran tentang perilaku mempunyai keluarga kecil agar dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada seluruh anggotanya.

7.

Mengembangkan pengertian antara besarnya keluarga dan standar kehidupan.

8.

Mengembangkan sikap positif dan bertanggung jawab bahwa NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai- nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berorientasi pada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

6


9.

Kesediaan untuk menerima tanggung jawab bagi perbaikan dan peningkatan hidup keluarga, lingkungan, masyarakat, dan Negara.

10. Mengembangkan dasar bertanggung jawab kea rah keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. 11. Mengembangkan dasar pengetahuan, sikap, dan perilaku professional dalam pendayagunaan, pelestarian dan peningkatan daya dukung sumber daya yang ada. Khusus dalam konteks pendidikan lingkungan hidup oleh seorang pakar lingkungan yakni Jayasuriya (2007) dalam Darwis & Hammado (2016), menyatakan bahwa tujuan umum (visi) pendidikan lingkungan hidup ialah agar para pelajar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi dan rasa keterpanggilan (commitment) untuk bekerja secara individual dan kolektif menuju kepada pemecahan dan penecegahan timbulnya masalah lingkungan. Dari tujuan umum itu menurut Jayasuriya (2007), bahwa pendidikan lingkungan hidup ini terkandung unsur tujuan khusus (misi) yang meliputi pembinaan unsur : pengetahuan, kesadaran, sikap keterampilan, kemampuan mengevaluasi dan keikutsertaan (perilaku) dari peserta didik dalam hubungannya dengan pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut : a. Mengembangkan kesadaran akan perlunya memenuhi kebutuhan dari lingkungannya,

individu

dapat

b. Mengembangkan kesadaran akan lingkungan dan masalahnya kini dan mendatang, c. Mendapatkan pengetahuan dan pengertian tentang hubungan ekologis manusia dengan lingkungan sosial budaya dan biofisikanya, d. Memiliki kemampuan yang diperlukan untuk penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, melindungi dan mengembangkan


7


lingkungan menuju pemecahan masalahnya, e. Mengembangkan sikap, nilai dan kepercayaan yang esensial untuk meningkatkan kualitas dan konservasi lingkungan, f. Berpartisipasi aktif, baik secara individual maupun secara bersama dalam kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan lingkungan. Menurut Darwis & Hammado (2016), bahwa suatu program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH), tidak akan cukup disiapkan untuk mengembangkan aspek kognitif dan afektif saja, melainkan juga aspek psikomotoriknya. Untuk menyiapkan pengetahuan yang didasari masalah lingkungan, tujuan dasar program PKLH untuk merubah sikap dalam hubungannya dengan situasi kegiatan mengenai masalah lingkungan dan mengembangkan keterampilan untuk memperkecil akibat buruk dari masalah lingkungan yang ada. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) mempunyai misi dalam upaya pendewasaan seseorang, yang dalam hal ini adalah peserta didik agar berperilaku yang rasional dan bertanggung jawab tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Materi pembelajaran Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) meliputi beberapa aspek antara lain : 1)

Mempertimbangkan lingkungan sebagai suatu totalitas-alami dan buatan, bersifat teknologi dan sosial (ekonomi, politik, kultural, historis, moral, estetika).

2)

Merupakan suatu proses yang berjalan secara terus menerus dan sepanjang hidup, dimulai pada jaman pra sekolah, dan berlanjut ke tahap pendidikan formal maupun non formal.

3)

Mempunyai pendekatan yang sifatnya interdisipliner, dengan menarik/mengambil isi atau ciri spesifik dari masing-masing disiplin ilmu sehingga memungkinkan suatu pendekatan yang holistik dan perspektif yang seimbang.

4)

Meneliti (examine) issue lingkungan yang utama dari sudut


8


pandang lokal, nasional, regional dan internasional, sehingga siswa dapat menerima insight mengenai kondisi lingkungan di wilayah geografis yang lain. 5)

Memberi tekanan pada situasi lingkungan saat ini dan situasi lingkungan yang potensial, dengan memasukkan pertimbangan perspektif historisnya.

6)

Mempromosikan nilai dan pentingnya kerjasama lokal, nasional dan internasional untuk mencegah dan memecahkan masalahmasalah lingkungan; Secara eksplisit mempertimbangkan/ memperhitungkan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan dan pertumbuhan.

7)

Memampukan peserta didik untuk mempunyai peran dalam merencanakan pengalaman belajar mereka, dan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan dan menerima konsekuensi dari keputusan tersebut.

8)

Menghubungkan (relate) kepekaan kepada lingkungan, pengetahuan, ketrampilan untuk memecahkan masalah dan klarifikasi nilai pada setiap tahap umur, tetapi bagi umur muda (tahun-tahun pertama) diberikan tekanan yang khusus terhadap kepekaan lingkungan terhadap lingkungan tempat mereka hidup.

9)

Membantu peserta didik untuk menemukan (discover) gejalagejala dan penyebab dari masalah lingkungan.

10) Memberi tekanan mengenai kompleksitas masalah lingkungan, sehingga diperlukan kemampuan untuk berfikir secara kritis dengan ketrampilan untuk memecahkan masalah. 11) Memanfaatkan beraneka ragam situasi pembelajaran (learning environment) dan berbagai pendekatan dalam pembelajaran mengenai dan dari lingkungan dengan tekanan yang kuat pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis dan memberikan pengalaman secara langsung (first - hand experience).



1.3.

9

Sasaran dan Obyek PKLH

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa secara umum tujuan PKLH adalah membina dan mengembangkan siswa agar memiliki sikap dan tingkah laku kependudukan serta dapat mengelola lingkungan hidup secara rasional dan bertangung jawab dalam rangka memelihara keseimbangan sistem lingkungan dan penggunaan sumber daya alam (SDA) secara spiritual maupun material”. Oleh karena itu maka sasaran PKLH harus di arahkan pada aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara bersamaan. Adapun aspek-aspek yang menjadi sasaran pembelajaran PKLH adalah sebagai berikut : a.

Kesadaran Membuat individu dan kelompok masyarakat agar sadar serta peka terhadap totalitas lingkungan dan permasalahannya.

b.

Pengetahuan Membekali individu dan kelompok masyarakat dengan pengetahuan dasar mengenai totalitas lingkungan, permasalahan, serta peranan dan tanggung jawab manusia.

c.

Sikap Mendorong individu dan kelompok masyarakat agar memiliki nilai-nilai sosial, kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, serta motivasi untuk partisipasi aktif dalam perlindungan dan peningkatannya.

d.

Keterampilan Membantu individu dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan lingkungan hidup.

e.

Kemampuan Evaluasi


10


Meningkatnya kemampuan individu dan kelompok masyarakat agar dapat mengkaji program- program pembangunan dilihat dari segi ekologis, politis, ekonomi, sosial, estetika, maupun factor pendidikan. f.

Partisipasi Mengembangkan rasa tanggung jawab pada individu dan kelompok masyarakat serta member peluang agar dapat terlibat secara aktif memecahkan berbagai permasalahan lingkungan.

Berdasarkan batasan dari uraian tujuan-tujuan tersebut di atas, baik tujuan umum maupun tujuan khususnya, maka obyek dan ruang lingkup obyek dari studi PKLH selalu berkaitan dengan masalah kependudukan dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam suatu forum seminar tentang aspek hukum dari pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 25 – 27 Maret 1976, telah teridentifikasi masalah pokok di bidang kependudukan dan lingkungan hidup, meliputi : a. Masalah kependudukan dengan segala parameternya, termasuk: -

besarnya jumlah penduduk,

-

komposisi umur muda,

-

tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi,

-

distribusi penduduk yang tidak merata,

-

kondisi sosial ekonomi yang rendah.

b. Masalah pencemaran lingkungan. c. Masalah ekonomi dalam hubungannya pertumbuhan dan biaya-biaya sosial.

dengan

konsep

d. Masalah institusional : kerjasama baik langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan memburuk atau membaiknya kualitas lingkungan.


11


e. Masalah persepsi manusia terhadap kualitas lingkungan hidupnya. Dalam suatu seminar yang bertemakan : Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup sebagai Salah Satu Upaya Mempersiapkan Peningkatan Kualitas Hidup Yang Berwawasan Lingkungan, yang diselenggarakan di IKIP Semarang pada tanggal 23 Maret 1988, terungkap bahwa program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dapat mencakup berbagai disiplin ilmu, diantaranya meliputi : 1. Ekosistem Ini mencakup struktur dan cara berfungsinya ekosistem, pengaruh manusia terhadap ekosistem serta bagaimana manusia mampu mengubah sistem di bumi. 2. Populasi Di dalamnya mengatur populasi, pengelompokkan umur, sebabsebab meningkatnya jumlah penduduk, pengaruh populasi terhadap lingkungan, perpindahannya, pemakaian sumber daya oleh populasi yang makin meningkat, gaya hidup populasi, tingkat kelahiran/kematian, dan kesehatan populasim terkait di sini kebijaksanaan kependudukan serta implikasi sosial, ekologi, politik. 3. Ekonomi dan Teknologi Sistem perekonomian membentuk pengaturan sosial untuk memproduksi dan mendistribusikan barang maupun jasa yang dikehendaki oleh individu maupun masyarakat. 4. Keputusan yang berkaitan dengan Lingkungan Dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan perlu dipertimbangkan aspek ekonomi, sosial, teknologi, serta kemungkinan alternatif pemecahan,


12


kebijaksanaan dan tindakan dalam masalah tersebut. 5. Etika Lingkungan Manusia merupakan salah satu makhluk yang menghuni bumi ini, sebagai makhluk manusia memiliki beberapa kelebihan dari makhluk yang lain. Dengan akal budinya, manusia dapat mengeksploitasi bumi beserta alam lingkungan secara maksimal. Namun apabila mengeksploitasi bumi beserta alam lingkungan secara maksimal. Namun eksploitasi itu tidak didasari oleh rasa cinta dan rasa “menghormati” terhadap bumi dan segala kehidupan yang ada, planet ini mungkin sekali akan menjadi sulit untuk mendukung populasi manusia meski dalam jumlah yang kecil sekali pun. Jadi etika lingkungan adalah rasa menghargai/menghormati lingkungan yang berawal dari rasa cinta terhadap lingkungan dan kesadaran akan peranan keseimbangan dalam lingkungan hidup. Oleh sebab itu, tingginya kadar etika lingkungan dapat menunjang timbulnya perilaku yang positif terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Lingkungan hidup bukan hanya mengenai masalah manusia, tetapi juga berkaitan dengan masalah yang lain. Sumber daya alam seperti udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah, bahan-bahan dari bumi, sumber-sumber energi (matahari, bahan-bahan fosil, tenaga air, tenaga atom, dan sebagainya) dapat termasuk bahan kajian lingkungan hidup. Manusia, sebagai sumber daya dan pemeran dalam perekayasaan untuk memenuhi kebutuhannya, dapat mempengaruhi keadaan lingkungan hidup. Oleh karena itu kualitas lingkungan, seperti populasi penduduk, perencanaan kota dan regional, serta pemantauan lingkungan seperti pengendalian kebisingan (noice controls), pengendalian terhadap air permukaan, air tanah, air limbah serta kualitas udara, dapat saja dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam materi pembelajaran PKLH.


13


Terkait dengan uraian di atas, secara garis besar dapat dikatakan bahwa ruang lingkup atau obyek kajian PKLH adalah yang berkaitan dengan : a. Masalah kependudukan dengan segala parameternya; b. Masalah pencemaran lingkungan; c. Masalah persepsi manusia terhadap kualitas lingkungan yang pada gilirannya dapat berbicara mengenai masalah pemantauan lingkungan, keputusan-keputusan administrasi mengenai standar mutu air, udara dan undang-undang pelestarian lingkungan; d. Masalah implikasi sosial dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup (perencanaan kota dan regional, tempat rekreasi); e. Masalah etika lingkungan yang menunjang tumbuh dan berkembangnya sikap serta perilaku positif terhadap lingkungan hidup.

1.4.

Pendekatan PKLH

PKLH melalui jalur pendidikan formal dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan monolitik dan pendekatan integratif. a.

Pendekatan monolitik Pendekatan monolitik adalah pendekatan yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap mata pelajaran merupakan sebuah komponen yang berdiri sendiri dalam kurikulum dan mempunyai tujuan tertentu dalam satu kesatuan yang utuh. Pendekatan monolitik dalam PKLH dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu : 1)

Membangun satu disiplin ilmu baru yang diberi nama PKLH. Ilmu ini nantinya dalam program persekolahan dapat


14


dijadikan mata pelajaran tersendiri yang terpisah dari matamata pelajaran lainnya. 2) b.

Membangun paket PKLH yang merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pendekatan integratif (Terpadu) Pendekatan terpadu adalah pendekatan yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa program suatu mata pelajaran harus terpadu dengan mata pelajaran lain. Pendekatan ini dilaksanakan bertolak dari kenyataan bahwa materi kurikulum sudah terlalu banyak. Dalam pendekatan ini, materi PKLH dipadukan ke dalam mata pelajaran yang dianggap relevan dalam kurikulum yang berlaku. Pendekatan terpadu dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu : 1)

Membangun suatu unit atau seri pokok bahasan yang disiapkan untuk dipadukan ke dalam mata pelajaran tertentu.

2)

Membangun suatu program inti yang bertitik tolak dari suatu mata pelajaran tertentu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemerintah dalam hal ini Depdiknas menetapkan bahwa pelaksanaan PKLH dalam program sekolah menggunakan pendekatan terpadu (integratif). Agar pendekatan terpadu ini berhasil dengan baik, maka perlu diperhatikan beberapa faktor, antara lain : 1.

Perpaduan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga pengetahuan mata pelajaran yang dijadikan tempat perpaduan tidak mengalami perubahan susunan.

2.

Susunan pengetahuan yang dijadikan tempat perpaduan didasarkan pada susunan kurikulum yang berlaku. Mata pelajaran pengetahuan induk yang dipilih sebagai wadah perpaduan adalah mata pelajaran yang menurut penelitian



15

mempunyai daya serap yang cukup. 3.

Mata pelajaran di sekolah yang ditetapkan sebagai wadah perpaduan adalah Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan Pendidikan Jasmani, dan mata pelajaran lain yang dapat dikaitkan dengan salah satu atau beberapa aspek PKLH.

Oleh karena itu maka di dalam suatu sekolah diharapkan agar sebanyak mungkin tenaga guru yang aktif dalam upaya pemahaman PKLH. Dengan banyaknya guru yang aktif akan memudahkan jalinan kerjasama, baik di dalam sekolah maupun di antara sekolah-sekolah dengan lembaga-lembaga terkait dan masyarakat. Kerjasama dengan pihak luar dapat dilakukan dengan orang tua peserta didik (agar hal-hal yang sudah diajarkan disekolah dapat pula dibina di rumah), kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat umum. Pembelajaran PKLH tidak terbatas hanya pada kegiatan belajar mengajar saja, melainkan menyangkut seluruh kehidupan sekolah. Berbagai aspek kegiatan sekolah, selalu diwarnai PKLH. Misalnya pada saat perayaan Hari Bumi (22 April), dan Hari Lingkungan Hidup (5 Juni) dengan penanaman pohon; membahas masalah lingkungan yang sedang terjadi seperti banjir, kebakaran hutan, pencemaran, dll; studi lapangan dengan mengamati langsung obyek lingkungan; penataan ruang kelas dan lingkungan sekolah; gerakan kebersihan; dan efisiensi dalam pemakaian seumber daya alam.

1.5.

Esensi PKLH

Hakikat PKLH harus diawali dari penjabaran hakikat lingkungan hidup dan kependudukan, kemudian meninjau hakikat kurikulum pendidikan formal, sehingga kemudian dapat dilihat berbgai aspek dari esensi (hakikat) dari PKLH itu sendiri. Pada awal mulanya, Pendidikan Kependudukan terpisah dengan


16


Pendidikan Lingkungan. Akan tetapi dengan banyak memiliki kesamaan terutama memiliki sasaran yang sama yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia dengan pendekatan yang sama yaitu : multi disiplin, maka Pendidikan Kependudukan dan Pendidikan Lingkungan digabungkan menjadi PKLH. Dalam setiap lingkungan hidup antara komponen yang satu dengan lainnya terikat adanya saling ketergantungan. Hukum saling ketergantungan berlaku pada setiap lingkungan hidup. Ketergantungan antar jenis, ketergantungan antar populasi, dan ketergantungan antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Saling ketergantungan yang paling nyata tampak pada masalah sumber makanan. Dalam soal makanan ketergantungan antar sesama makhluk hidup, yaitu antara produsen dan konsumen akan membentuk untaian yang runtun, yang menggambarkan tingkat makanan-makanan. Deretan hubungan makanmakanan di antara sesama makhluk hidup disebut “rantai makanan”. Dalam setiap lingkungan terdapat tingkat makanan. Tingkat pertama adalah makhluk yang dapat mempergunakan zat abiotik yang berdaun hijau, makhluk tingkat ini mampu mengubah zat abiotik menjadi zat organik dalam suatu proses yang disebut fotosintesa. Makhluk-makhluk lain yang tidak mampu mengubah zat abiotik disebut konsumen, dan dikategorikan sebagai komponen biotik dalam alam. Manusia merupakan salah satu komponen biotik di dalam suatu lingkungan hidup. Manusia mempunyai kelebihan dari makhluk lain, karena memiliki akal budi. Dengan kelebihan inilah manusia mempunyai kedudukan yang istimewa dalam suatu lingkungan hidup. Dengan akal dan pikirannya, manusia banyak bertindak sehingga kepentingan manusia lebih diutamakan dan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhannya. Manusia dalam memanfaatkan lingkungan hidup sering mengabaikan terjaminnya keseimbangan alam, dan hanya memikirkan kepentingan sesaat. Sebagai contoh bahwa manusia membunuh makhluk-makhluk lain yang menjadi saingannya dalam memperoleh makanan. Kalau manusia memerlukan padi sebagai bahan makanan



17

maka diberantaslah belalang, ulat, tikus, dan hama-hama lain yang suka memakan tanaman padi, padahal pemusnahan spesies-spesies tersebut akan merusak keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang. Oleh karena kelebihan dan anugerah-Nya yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi, haruslah dipergunakan secara arif dan biajksana dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengendalikan sumber daya alam baik komponen abiotik, maupun komponen biotik. Sumber daya alam biotik dapat dipergunakan secara terus-menerus jika dapat mengusahakan agar sumber tersebut tidak musnah, sebab sekali suatu jenis makhluk hidup tersebut musnah, niscaya tidak dapat diharapkan akan muncul kembali. Begitu pula dalam mempergunakan sumber daya alam abiotik, seyogyanya manusia mempergunakannya secara bijaksana dan diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai ada pemborosan dalam penambangan dan penggunaannya. Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik environmentalisme, sebuah gerakan sosial dan lingkungan yang dimulai di tahun 1960, fokus pada penempatan masalah lingkungan melalui advokasi, edukasi, dan aktivisme. Masalah lingkungan terbaru saat ini yang mendominasi mencakup perubahan iklim, polusi dan hilangnya sumber daya alam. Gerakan konversi mengusahakan proteksi terhadap species terancam dan proteksi terhadap habitat alami yang bernilai secara ekologis. Seperti halnya penggunaan plastik dalam berbagai kepentingan manusia, yang dinilai praktis, efisien, dan efektif. Namun bahan plastik tidak seperti bahan-bahan alam lainnya, karena plastik bersifat nonbiodegradable. Berdasarkan informasi, 30% volume sampah di Amerika Serikat terdiri dari plastik. Bagaimana di negara kita, Indonesia? Umumnya sampah plastik ditangani dengan cara dikubur atau dibakar dalam incinerator. Namun, kedua cara tersebut belum menyelesaikan masalah. Plastik yang dikubur tidak akan membusuk sementara lahan tempat mengubur plastik semakin sulit. Pembakaran plastik akan Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

18


menyebabkan polusi. Misalnya, pembakaran PVC menghasilkan gas hidrogen klorida (HCl) atau gas klorin (Cl2). padahal plastik bisa didaur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Dalam mencari hakikat kependudukan dapat diawali dari sebuah pandangan imajinatif tentang isu kependudukan di tingkat global, yaitu bahwa bumi kita ini alamiah dan teratur, bahwa manusia yang tinggal di atasnya hanya diwarisi sebuah bumi yang “serba terbatas” dan oleh karenanya manusia perlu menyadari akan adanya “batas-batas pertumbuhan”, sehingga mereka pun perlu menumbuhkan “life boat ethics”. Adanya kaitan erat antara pertumbuhan penduduk yang cepat dengan sejumlah permasalahan sosial dan lingkungan menjadi persoalan kependudukan penting untuk dibicarakan sebagai sebuah isu global. Beberapa permasalahan kependudukan, yang bertalian dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dan tanpa henti, adalah pencemaran lingkungan, perubahan iklim, pengrusakan hutan, urbanisasi, penurunan pendapatan, inflasi, pengangguran, perumahan, tingkat melek huruf, kelaparan, kekurangan air bersih, keterbatasan pelayanan kesehatan, energi dan sumber daya alam, dan konflik politik. Untuk memahami keadaan kependudukan dewasa ini yang antara lain ditandai dengan pertumbuhan cepat itu, kita perlu memahami pula sejarah trend kependudukan dunia. Pada kenyataannya pertumbuhan penduduk secara cepat tadi adalah fenomena baru. Selama 8000 tahun dalam sejarah demografi dunia memperlihatkan pertumbuhan penduduk dunia yang relatif stabil dan lambat. Barulah kemudian mulai dua atau tiga abad yang lalu isu penting demografi dan sosial bergeser kearah “bagaimana mempertahankan kelestarian hidup (survival)”. Sebenarnya, masa yang lalu terdapat tingkat kelahiran (fertilitas) yang tinggi di hampir semua kelompok, hanya saja saat itu fertilitas yang tinggi diiringi dengan tingkat kematian (mortalitas) yang juga tinggi, sebagai akibat rendahnya mutu pelayanan kesehatan. Bahkan, di beberapa tempat dulunya terjadi angka kematian bisa lebih tinggi dari pada angka kelahiran.



19

Jadi penyebab peningkatan populasi yang cepat bukan terletak pada antusiasme dari manusia yang tiba-tiba untuk mendapatkan lebih banyak anak, melainkan pada perbaikan kondisi hidup yang sebelumnya menyebabkan tingginya tingkat kematian. Sejalan dengan itu sejarah demografi dapat dibagi dalam 2 periode, yaitu: Pertama periode panjang dengan tingkat populasi lambat, antara 8000 SM s/d tahun 1650 M, dan Kedua periode yang ditandai dengan pertambahan jumlah penduduk yang cepat dan dramatis sejak tahun 1650 M hingga sekarang. Perbandingan rata-ratanya adalah bahwa pada periode pertama penduduk bertambah 50.000 jiwa/tahun, namun periode kedua, angka jumlah pertumbuhan penduduk meningkat setiap 6 jam. Pertanyaannya adalah mengapa populasi penduduk dunia bertambah dengan cepat dalam waktu yang sedemikian singkat ? Salah satu model yang mencoba menjelaskan kecenderungan ini adalah model transisi demografi. Model ini akan membantu kita memahami mekanisme pertumbuhan penduduk di masa lalu dan saat ini serta kemungkinan – kemungkinan di masa mendatang. Menurut teori model transisi demografis, terdapat 3 periode utama pertumbuhan penduduk yang ditunjukkan : 1)

2)

3)

Periode A (high growth potential), ditandai dengan fertilitas dan mortalitas yang sama-sama tinggi, sehingga ada keseimbangan relatif. Periode B (transitional growth), merupakan periode peralihan yang problematik, ada ketidakseimbangan antara fertilitas dan mortalitas, dimana mortalitas turun tetapi fertilitas cenderung tetap tinggi. Periode C (incipient decline), ditandai keseimbangan relatif, yaitu sebagai akibat angka fertilitas dan mortalitas yang sama-sama rendah.

Pertumbuhan penduduk dunia secara cepat muncul pertama kali sebagai isu kependudukan karena adanya aktor-aktor tertentu yang melihatnya sebagai ancaman. Salah satunya berdasarkan teori Malthus Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

20


bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan sumber daya alam menurut deret hitung. Menurutnya sesuatu hal yang ironis apabila jumlah penduduk yang semakin banyak tidak diimbangi oleh peningkatan sumber daya alam yang nantinya menjadi masalah di dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Lebih lanjut Karl Sax (1992), menyatakan : “Selama dasawarsa yang lalu, penduduk dunia bertambah dengan tingkat yang mencengangkan. Peningkaatan angka pertambahan penduduk ini sedemikian kritis sehingga banyak orang mengakui bahwa peledakan penduduk dewasa ini merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia”. Dan The Club of Rome (1992), juga menyimpulkan bahwa : Jika kecenderungan dalam pertumbuhan penduduk dunia, industrialisasi, polusi, produksi pangan, dan eksploitasi sumber daya alam yang ada saat ini tetap tidak berubah (sangat tinggi), maka dunia akan semakin mendekati titik kritisnya dan selama kira-kira seratus tahun lagi akan mencapai tingkat di mana bumi tidak mampu lagi menampung pertumbuhan penduduknya. Yang paling mungkin dihadapi kemudian adalah menurunnya populasi dan kapasitas produksi. Esensi kurikulum pada pendidikan formal, merupakan rumusan perencanaan pembelajaran yang sangat terikat, bahkan ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah secara terpusat. Oleh karena itu perubahan kurikulum dengan menambah mata pelajaran baru, akan memberi dampak terhadap semua komponen pendidikan, yang pada akhirnya dapat dipolitisir oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi/kelompok tertentu dan sebaliknya dapat merugikan dunia pendidikan. Oleh karena itu peluang penyajian mata pelajaran PKLH di semua jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi), untuk kondisi sekarang belum memungkinkan, kecuali jika diupayakan pembentukan jurusan PKLH pada jenjang Diploma dan Strata-1 di tingkat pendidikan tinggi. Dengan alasan di atas dan dengan tetap mengikuti konstelasi kurikulum yang sedang berlaku, memang rasanya sekarang belum



21

waktunya untuk mengenalkan mata pelajaran PKLH secara terpisah (monolitik). Karakteristik lulusan yang berperilaku dengan wawasan lingkungan dapat dibentuk melalui pemberdayaan mata pelajaran yang sudah ada (integratif). Dalam lingkungan sekolah diperlukan kreatifikas seorang guru untuk mengembangkan sikap peduli siswa terhadap lingkungan dengan tidak membuang limbah domestik secara sembarangan, guru perlu memberikan contoh, misalnya, selalu memegang kulit pisang/kulit rambutan sebelum menemukan tempat sampah. Guru perlu menyediakan lingkungan yang kondusif seperti menyediakan tempat sampah, tempat cuci tangan, kamoceng di kelas/sekolah. Selain itu, setiap kegiatan pembelajaran selalu diselipkan kegiatan yang mengkondisikan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya, atau melatih siswa untuk memilah sampah organik dengan sampah non organik dan selanjutnya sampah non organik dimasukkan pada tempat khusus yang sudah disediakan. Demikian pula dengan upaya menumbuhkan kesadaran akan persoalan kependudukan, guru dapat melakukan widyawisata ke kawasan kumuh, agar siswa dapat menyadari berbagai persoalan kependudukan, baik fertilitas, ketenagakerjaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Pada kondisi seperti ini peserta didik dapat diberi beragam pengalaman belajar seperti diskusi kelas, diskusi kasus dalam situasi simulasi, melakukan percobaan, wawancara, melakukan kegiatan sosial untuk membersihkan lingkungan. Dari kegiatan-kegiatan inilah akan melahirkan pendekar-pendekar lingkungan hidup yang selalu berusaha melestarikan lingkungan sekitarnya. Dari kajian tentang hakikat pengenalan dan/atau pemberdayaan program PKLH di jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi yang kajiannya diawali dengan terjadinya kerusakan lingkungan dari waktu ke waktu akibat ulah manusia termasuk meningkatnya angka pertumbuhan penduduk, lalu dilanjutkan dengan perlunya program PKLH baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan informal, dan pada bagian akhir dilanjutkan dengan cara


22


mengemaskan kegiatan pembelajaran program PKLH yang multidimensi: kognitif, sikap, perilaku, keterampilan di jalur pendidikan sekolah. Oleh sebab itu PKLH harus dititikberatkan pada sisi afektif dan psikomotorik, sehingga siswa tak hanya memiliki ilmu tetapi juga mampu mengubah perilakunya. Mampu “melebur” dengan lingkungannya. Misalnya, siswa melihat bagaimana proses polusi air dan apa dampaknya bagi kesehatan, lalu tahu cara mencegah dan mengolah polusi itu menjadi air yang tak tercemar. Ketika melihat sampah, yang ada di dalam benaknya ialah sumber daya baru yang bahkan mampu menghasilkan uang. Air limbah pun dijadikan potensi pupuk buatan atau didaur ulang menjadi air minum lagi. Maka dapat dikatakan bahwa hakikat PKLH harus mampu mendekatkan guru dan muridnya kepada lingkungan dan permasalahan kependudukan, dimana mereka harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan, dan bukan menjadi sang penimbul masalah itu sendiri. Dengan kata lain PKLH mempunyai esensi untuk mendidik manusia memahami pentingnya keseimbangan alam dan lingkungan hidup, untuk dapat menjamin kelestarian dan berkelanjutannya. Inilah PKLH yang implementatif dan berpeluang membentuk perilaku guru dan murid yang berkarib dengan lingkungan, environmentaly friendly, sehingga tak sekadar berwawasan lingkungan. Mereka pasti senang bereksperimen dan mengeksplorasi kemampuan dirinya di alam bebas. Itu sebabnya, pembagian 30% teori dan 70% praktik menjadi jalan yang ideal. Guru dan murid akan lebih banyak belajar di luar kelas dan berdiskusi. Guru harus betul-betul siap pada semua kemungkinan pertanyaan yang muncul, dan jangan marah apabila belum bisa memberikan penjelasan yang logis dan berterima. Artinya, guru harus terus belajar dan belajar terus. Hasilnya baru akan tampak setelah sekian tahun kemudian karena memang merupakan proses, butuh waktu untuk pembentukan perilakunya, yaitu perilaku manusia cinta lingkungan, manusia yang peduli pada pembangunan



23

berkawan lingkungan, manusia yang sadar akan pentingnya membangun SDM berkualitas, agar kehidupan dan pembangunan dari generasi ke generasi dapat berkelanjutan (sustainable development). 1.6.

Urgensi PKLH

Sejak awal dalam perkembangan budayanya, manusia telah berusaha untuk mengelola dampak kegiatannya terhadap lingkungan hidup. Makin berkembang kegiatan ekonomi dan teknologinya, makin besar dirasakan perlunya untuk mengelola dampak kegiatannya pada lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai usaha sadar dan berencana untuk mengurangi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sampai pada tingkat yang minimum dan untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Semua kegiatan manusia mempunyai dampak pada lingkungan hidup. Kegiatan hayatinya, seperti pembuangan siswa metabolismenya dalam bentuk air seni dan tinja, berdampak pada lingkungan hidup. Pada waktu jumlah manusia masih kecil, dampak itu kecil pula. Dengan pertumbuhan jumlah manusia dampak kumulatif kegiatan hayati manusia makin besar. Dampak itu makin besar lagi dengan berkembangnya kegiatan ekonomi dan teknologi yang memberikan kemampuan kepadanya untuk melakukan rekaya dan meningkatkan penggunaan energi. Faktor yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan hidup, tidak lepas dari pola manusia di dalam mengelola sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan hidup (Otto Soemarwoto, 2001). Peningkatan angka pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan kemerosotan kualitas lingkungan. Akibat ulah manusia, penurunan kualitas lingkungan berlangsung terus menerus. Lalu, seiring dengan perkembangan teknologi yang ditandai oleh penggunaan beragam produk teknologi menyebabkan akselerasi kerusakan lingkungan terutama di beberapa negara berkembang seperti Indonesia.


24


Untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan lingkungan, perlu pengenalan program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup baik terhadap masyarakat umum maupun terhadap peserta didik di jalur pendidikan formal, jalur pendidikan sekolah. Pada masyarakat umum, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dapat diperkenalkan melalui jalur pendidikan informal seperti melalui kegiatan keagamaan, perkumpulan profesi, PKK, karang taruna, atau penjelasan dan informasi melalui media cetak dan elektronik. Dengan adanya pengenalan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup tersebut, diharapkan manusia bisa lebih bijak di dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada. Sekaligus dapat menanamkan pada setiap individu khususnya peserta didik dalam Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pengertian, kesadaran, sikap dan perilaku rasional serta bertanggung jawab terhadap berbagai aspek kehidupan manusia khususnya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Khususnya pada realitas kehidupan yang mengharuskan pemenuhan kehidupan manusia akan sumber daya alam, alternatif utama sekarang ini yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan itu adalah Pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip menuju masyarakat yang berkelanjutan yaitu merubah paradigma masyarakat dari mentalitas frontier menjadi mentalitas masyarakat yang berkesinambungan dan berusaha untuk : 1) Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan. 2) Memperbaiki kualitas hidup manusia. 3) Melestarikan daya hidup dan keragaman bumi. 4) Menghindari pemborosan sumber-sumber daya yang tak terbarukan. 5) Berusaha tidak melampaui batas kapasitas daya dukung bumi.


25


6) Mengubah sikap dan gaya hidup orang. Disamping itu melakukan pengenalan terhadap ciri-ciri dari etika lingkungan yang berkelanjutan, menurut Chiras adalah sebagai berikut : 1) Sumber alam di bumi adalah terbatas. 2) Manusia adalah bagian dari alam. 3) Manusia harus bijaksana dan membantu alam untuk dapat melangsungkan hidupnya. Konsep dasar tentang Pembangunan Berkelanjutan akan diuraikan lebih terperinci bada bagian lain dalam buku ini. Ilmu PKLH dibutuhkan kehadirannya ketika melihat realitas terhadap kemerosotan kualitas lingkungan kehidupan di bumi yang berlangsung terus sampai hari ini. Eksploitasi sumber daya dilakukan secara semena-mena tanpa etika lingkungan. Bahkan khusus untuk Indonesia kemerosotan lingkungan secara drastis dapat disimak melalui isu yang disinyalir Worls Resources Institute, bahwa Indonesia kehilangan 72% hutan alam yang areal hutannya menurun rata-rata 3,4 juta hektar per tahun. Kawasan hutan di Indonesia menurun dratis dari 144 juta hektar (tahun 1950) menjadi hanya sekitar 92,4 juta hektar (1999). Tanah, air, udara tercemar baik oleh limbah industri maupun oleh limbah domestik yang berasal dari rumah hunian. Konon, sekitar 5 juta orang terserang muntaber dan sekitar 120 juta orang (60% penduduk) menderita cacingan akibat pencemaran dari tinja manusia sendiri.


26


BAB 2 FILOSOFI PKLH Seandainya seseorang berkata kepada anda bahwa dia tahu bagaimana cara bermain gitar, maka seorang lainnya mungkin bertanya, apakah pengetahuan anda itu merupakan ilmu? Tentu saja dengan mudah dia dapat menjawab bahwa pengetahuan bermain gitar itu bukanlah ilmu, melainkan seni. Demikian juga sekiranya seseorang mengemukakan bahwa sesudah mati semua manusia akan dibangkitkan kembali, akan timbul pertanyaan serupa apakah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat transcendental yang menjorok ke luar batas pengalaman manusia dapat disebut ilmu ? Tentu jawabnya adalah “bukan”, sebab hal itu termasuk dalam agama (Jujun S. Suriasumantri, 2000). Pengetahuan merupakan khasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan kita , sebab secara ontologis ilmu membatasi diri pada pengkajian obyek yang berada dalam lingkup pengalaman manusia, sedangkan agama memasuki pula daerah penjelajahan yang bersifat transcendental yang berada di luar pengalaman kita. Ilmu tidak bisa menjawab pertanyaan kepada siapa saja, seperti kalau kita sesat jalan dan bertanya kepada seseorang yang kebetulan nongkrong di tikungan. Bagaimana kalau kita ingin ke surga malah ditujukan ke neraka ( Jujun S. Suriasumantri, 2000). Jadi setiap pengetahuan yang dimiliki manusia selalu dipertanyakan dan dikritisi oleh diri sendirinya maupun oleh orang lain. Ketika pengetahuan yang dimilikinya adalah pengetahuan tentang “apa” atau “apanya” yang perlu diketahui maka jawabannya ada pada “Ontologi” dari pengetahuan itu sendiri. Sedangkan pertanyaan “bagaimana” cara menemukannya atau “metode apa” yang dipergunakan oleh kita untuk menemukan dan memperoleh



27

pengetahuan itu adalah kajian “Epistemologi”. Selanjutnya pertanyaan apa “kegunaan” dari pengetahuan itu bagi manusia, dan makhluk lainnya, termasuk lingkungan dimana manusia berada, disebut kajian “Aksiologi”. Seperangkat “alat” yang diperlukan untuk menangkap fenomena alam, fakta realitas empiris, dan realita metafisika, antara lain adalah: Indera, naluri, akal , intuisi, dan hati nurani. Pencapaian manusia pada tingkat tertinggi dalam menagkap kebenaran fenomena tersebut, AlGhazali menyebutnya dengan akselerasi atau penanjakan (Mi’raj) nya manusia yang berpengetahuan yaitu menghambakan diri kepada Nya, sehingga terbuka pintu kebenaran, tergenggam kunci pembuka hal yang di luar jangkauan empiris dan rasional yaitu Metafisika. Maslow menyebutnya dengan Motive of Self Transcendental (Nadiroh: 2011). Jadi jelaslah terlihat bahwa suatu pengetahuan dapat disebut sebagai jika diuraikan secara sistimatis tentang “keberadaan” pengetahuan tersebut, “bagaimana cara” memperolehnya, dan “nilai kegunaannya” bagi manusia dan sekitar seluk beluknya. Konsep dasar tentang keberadaan ini dijelaskan dalam buku Filsafat Ilmu : sebuah pengantar popular (Jujun S. Suriasumantri : 2000), Descartes mengemukakan bahwa Cogito ergo sum! (saya berpikir maka saya ada!), sedangkan Locke menganggap bahwa pikiran manusia pada mulanya dapat diibaratkan sebuah lempeng lilin yang licin (tabularasa) di mana pengalaman indera kemudian melekat pada lempeng itu, yang dapat menimbun dan mengakumulasi sampai pada tingkatan pengalaman indera yang kompleks dan lengkap. Namun berbeda dengan Berkeley yang terkenal dengan pernyataan, “To be is to be perceived” yaitu ada adalah disebabkan oleh persepsi. Untuk mengurai benang kusut tentang “keberadaan” pengetahuan, bagaimana cara memperolehnya dan kegunaannya bagi manusia dan sekitar seluk beluknya, maka perlu diuraikan beberapa persoalan yang dipikirkan dan dipelajari secara mendalam (Nadiroh,


28


2011), yaitu berikut ini: 1. Persoalan keberadaan (being) atau eksistensi (existence). Persoalan keberadaan atau eksistensi bersangkutan dengan cabang filsafat metafisika. 2. Persoalan pengetahuan (knowledge) atau kebenaran (truth). Pengetahuan ditinjau dari isinya bersangkutan dengan cabang filsafat epistemologi. Sedangkan kebenaran ditinjau dari segi bentuknya bersangkutan dengan cabang filsafat logika. 3. Persialan nilai-nilai (values). Nilai-nilai dibedakan menjadi dua, nilai-nilai kebaikan tingkah laku dan nilai-nilai keindahan, nilainilai kebaikan tingkah laku bersangkutan dengan cabang filsafat etika. Nilai-nilai keindahan bersangkutan dengan cabang filsafat estetika. Berdasarkan ketiga persoalan di atas maka sangat penting dibahas tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi dari suatu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah.

2.1.

Landasan Ontologi PKLH

Istilah “ontologi” berasal dari kata Yunani onta yang berarti “yang ada secara nyata”, “kenyataan yang sesungguhnya”. Sedangkan istilah “logi” berasal dari kata Yunani “logos” yang berarti “studi tentang” “uraian tentang”. Ontologi merupakan cabang utama dari ilmu metafisika, yang mengkaji mengenai kategorisasi benda-benda di alam dan hubungan antara satu dengan lainnya. Ahli metafisika juga berupaya memperjelas pemikiran-pemikiran manusia mengenai dunia, termasuk keberadaan, kebendaan, sifat, ruang, waktu, hubungan sebab akibat, dan kemungkinan. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling


29


kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Dari pendekatan ontologi dalam filsafat mencullah beberapa paham (Ali Mudhofir,1997), antara lain : (1) Paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme; (2) Paham dualisme, dan (3) pluralisme dengan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologik. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang berputar sekitar persoalan-persoalan ontologis di antaranya adalah : (1) Apa yang dimaksud dengan ada, keberadaan atau eksistensi itu ? (2) Bagaimanakah penggolongan dari ada, keberadaan, atau eksistensi ? (3) Apa sifat dasar (nature) kenyataan atau keberadaan ? Selanjutnya bagaimana dengan ontologi ilmu atau pengetahuan ilmiah. Oleh Ali Mudhofir (1997) dijelaskan bahwa “Ontologi Ilmu adalah mengkaji apa hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah yang seringkali secara populer banyak orang menyebutnya dengan ilmu pengetahuan, apa hakikat kebenaran rasional atau kebenaran deduktif dan kenyataan empiris yang tidak terlepas dari persepsi ilmu tentang apa dan bagaimana (yang) “Ada” itu (being Sein,het zijn). Ontologi ilmu menurut Mudhofir (1997), membatasi diri pada ruang kajian keilmuwan yang bisa dipikirkan manusia secara rasional dan yang bisa diamati melalui panca indera manusia. Wilayah ontologi ilmu terbatas pada jangkauan pengetahuan ilmiah manusia. Sementara kajian obyek penelaah yang berada dalam batas prapengalaman (seperti


30


penciptaan manusia) dan pasca pengalaman (seperti surga dan neraka) menjadi ontologi dari pengetahuan lainnya di luar ilmu. Ilmu adalah bagian kecil dari serangkaian pengetahuan yang dapat ditemukan dan di pelajari serta dibutuhkan dalam mengatasi berbagai dilema dunia dan isinya. Dengan kata lain ilmu yang banyak orang mengatakan dengan sebutan pengetahuan ilmiah, hanya merupakan salah satu pengetahuan dari sekian banyak pengetahuan yang mencoba menelaah kehidupan, dengan melakukan berbagai penafsiran tentang hakikat realitas dari obyek ontologi. Hakekat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang (Ali Mudhofir, 1997), yakni : 1) Aspek kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak?, dan 2) Aspek kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan (realitas) tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi (Ali Mudhofir, 1997), yakni; realisme, naturalisme, empirisme. Naturalisme di dalam seni rupa adalah usaha menampilkan obyek realistis dengan penekanan seting alam? Istilah- istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah: yang ada (being), kenyataan/realitas (reality), eksistensi (existence), esensi (essence), substansi (substance), perubahan (change), tunggal (one) dan jamak (many). Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi


31


belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Pendidikan Kependudukan dan Pendidikan Lingkungan Hidup, pada mulanya merupakan dua program pendidikan terpisah dan berbeda tujuannya, namun banyak persamaan dalam hal obyek kajiannya. Pendidikan Kependudukan meletakkan sasaran utamanya pada perubahan sikap dan perilaku terhadap masalah “reproduksi dan persebaran” penduduk secara rasional dan bertanggung jawab. Sedangkan Pendidikan Lingkungan Hidup meletakkan sasaran utamanya pada upaya perubahan sikap dan perilaku terhadap masalah “pengelolaan sumber daya alam” secara rasional dan bertanggung jawab. Jika kedua sasaran tersebut di atas dikaji lebih mendalam, nampak bahwa sasaran kedua program pendidikan di atas akan bermuara pada titik yang sama, yaitu “upaya peningkatan kualitas hidup penduduk dalam arti yang luas” (Maftuchah Yusuf dkk, 1989). Kesamaan obyek dari kedua program pendidikan tersebut adalah bahwa kedua-duanya mengkaji dinamika kependudukan dan integrasi perilakunya (manusia) terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan fisiknya (Maftuchah Yusuf dkk, 1989). Dengan demikian persoalan keberadaan (being) atau eksistensi (existence) dari PKLH sebagai ilmu secara ontologis dapat dikukuhkan dengan adanya obyek kajiannya yang sangat essensial dan subtantif, yaitu berupa “dinamika kependudukan dan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup”. Dengan kata lain bahwa Landasan Ontologi dari ilmu PKLH, adalah terletak pada adanya obyek kajian PKLH yang telah diuraikan sebelumnya yaitu meliputi : (1) Masalah kependudukan dengan segala parameternya; (2) Masalah pencemaran lingkungan; (3) Masalah persepsi manusia terhadap kualitas lingkungan yang pada gilirannya dapat berbicara mengenai masalah


32


pemantauan lingkungan, keputusan-keputusan administrasi mengenai standar mutu air, udara dan undang-undang pelestarian lingkungan; (4) Masalah implikasi sosial dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup (perencanaan kota dan regional, tempat rekreasi); dan (5) Masalah etika lingkungan yang menunjang tumbuh dan berkembangnya sikap serta perilaku positif terhadap lingkungan hidup. Untuk lebih memperkuat landasan ontologis dari PKLH tersebut di atas, dapat disimak pada definisi PKLH yang dirumuskan dalam Rapat Pengkajian Pedoman Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 25 – 27 Januari 1984 (Maftuchah Yusuf dkk, 1989), sebagai berikut : PKLH adalah “suatu program pendidikan untuk membina anak didik memiliki pengertian, kesadaran, sikap dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab tentang pengaruh timbal-balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia”.

2.2.

Landasan Epistemologi PKLH

Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme, yang berarti “pengetahuan”, “pengetahuan yang benar”, “pengetahuan ilmiah”, dan logos = teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode dan syahnya (validitas) pengetahuan. Dalam metafisika, pertanyaan pokoknya adalah “apakah ada itu?” sedangkan dalam epistemologi pertanyaan pokoknya adalah “apa yang dapat saya ketahui?” (Nadiroh, 2011). Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode dan batasan pengetahuan manusia (a branch of philosophy Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

33


that investigates the origin, nature, methods and limits of human knowledge). Oleh karena itu Epistemologi juga disebut teori pengetahuan (theory of knowledge), (Jujun S. Suriasumantri, 2000). Ada beberapa persoalan di dalam kajian epistemologi terhadap setiap ilmu pengetahuan antara lain (Nadiroh, 2011) : a. Apakah pengetahuan itu ? b. Bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu ? c. Darimana pengetahuan itu dapat diperoleh ? d. Bagaimanakah validitas pengetahuan itu dapat dinilai ? e. Apa perbedaan antara pengetahuan a priori (pengetahuan prapengalaman) dengan pengetahuan a posteriori (pengetahuan purna pengalaman) ? f. Apa perbedaan di antara: kepercayaan, pengetahuan, pendapat, fakta, kenyataan, kesalahan, bayangan, gagasan, kebenaran, kebolehjadian, kepastian ? Dalam tulisan ini epistemologi dibatasi pada aspek epistemologi ilmu yang sering disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu tercantum dalam apa yang dinamakan dengan metode ilmiah. Menurut Senn, “metode” merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metodologi ini secara filsafat termasuk dalam apa yang dinamakan epistemologi. Epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan : apakah sumber


34


pengetahuan ? apakah hakikat, jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan ? apakah manusia dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan ? sampai tahap mana pengetahuan yang mungin untuk ditangkap manusia ? ( Jujun, S. Suriasumantri, 2000). Sebagaimana halnya berpikir yang selalu dilakukan kita sebagai kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan, maka metode ilmiah merupakan ekspresi cara bekerja pikiran. Dengan cara bekerja ini maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik– karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah, yaitu sifat rasional dan teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Dalam hal ini maka metode ilmiah mencoba membangun tubuh pengetahuannya (Jujun, S. Suriasumantri, 2000). Proses kegiatan ilmiah, menurut Ritchie Calder, dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Tentu saja hal ini membawa kita kepada pertanyaan lain : mengapa manusia mulai mengamati sesuatu ? Perhatian tersebut dinamakan John Dewey sebagai suatu masalah atau kesukaran yang dirasakan bila kita menemukan sesuatu dalam pengalaman kita yang menimbulkan pertanyaan. Dan pertanyaan ini timbul disebabkan oleh adanya kontak manusia dengan dunia empiris yang menimbulkan berbagai ragam permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “ ada masalah” baru ada proses kegiatan berpikir dan berpikir baru dimulai, dan karena masalah ini berasal dari dunia empiris, maka proses berpikir tersebut diarahkan pada pengamatan obyek empiris (Nadiroh, 2011). Ilmu yang mulai berkembang pada tahap ontologis, manusia berpendapat bahwa terdapat hukum-hukum tertentu, yang terlepas dari kekuasaan dunia mistis, yang menguasai gejala-gejala empiris. Dalam tahap ontologis ini maka manusia mulai mengambil jarak dari obyek disekitarnya, tidak seperti apa yang terjadi dalam dunia mistis, dimana semua obyek berada dalam kesemestaan yang bersifat difusi dan tidak jelas batas-batasnya. Langkah dalam epistemologi ilmu antara lain berpikir deduktif Metode & Strategi Pembelajaran PKLH


35

dan induktif. Berpikir deduktif memberikan sifat yang rasional kepada pengetahuan ilmiah dan bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Secara sistematik dan kumulatif pengetahuan ilmiah disusun setahap demi setahap dengan menyusun argumentasi mengenai sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan yang telah ada. Secara konsisten dan koheren maka ilmu mencoba memberikan penjelasan yang rasional kepada obyek yang berada dalam fokus penelaahan. Proses kegiatan ilmiah, menurut Ritchie Calder, dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Tentu saja hal ini membawa kita kepada pertanyaan lain : mengapa manusia mulai mengamati sesuatu ? Perhatian tersebut dinamakan John Dewey sebagai suatu masalah atau kesukaran yang dirasakan bila kita menemukan sesuatu dalam pengalaman kita yang menimbulkan pertanyaan. Dan pertanyaan ini timbul disebabkan oleh adanya kontak manusia dengan dunia empiris yang menimbulkan berbagai ragam permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “ ada masalah” baru ada proses kegiatan berpikir dan berpikir baru dimulai, dan karena masalah ini berasal dari dunia empiris, maka proses berpikir tersebut diarahkan pada pengamatan obyek empiris (Nadiroh, 2011). Menurut Einstein bahwa, ”Ilmu dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta, apa pun juga teori yang menjembatani antara keduanya”. Teori yang dimaksudkan disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut. Teori merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya, teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan obyek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan, biar bagaimanapun meyakinkannya, tetap harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Disinilah pendekatan rasional digabungkan dengan pendekatan empiris sebagai langkah-langkah yang sempurna yang dapat mengkonstruksi pengetahuan ilmiah. Langlah-langkah inilah yang Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

36


ditelaah dalam epistemologi ilmu yang juga disebut metode ilmiah. Secara rasional maka ilmu menyusun pengetahuannya secara konsisten dan kumulatif, sedangkan secara empiris ilmu memisahkan antara pengetahuan ynag sesuai dengan fakta atau tidak. Secara sederhana maka hal ini berarti bahwa semua teori ilmiah harus memenuhi dua syarat utama (Nadiroh, 2011), yakni : 1. Harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya yang memungkinkan tidak terjadinya kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan; dan 2. Harus cocok dengan fakta-fakta empiris sebab teori yang bagaimanapun konsistennya sekiranya tidak didukung oleh pengujian empiris tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Jadi logika ilmiah merupakan gabungan antara logika deduktif dan logika induktif dimana rasionalisme dan empirisme hidup berdampingan. Oleh sebab itu, maka sebelum teruji kebenarannya secara empiris semua penjelasan rasional yang diajukan statusnya hanyalah bersifat sementara. Penjelasan sementara ini biasanya disebut hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban yang benar maka seorang ilmuwan seakanakan melakukan suatu “interograsi terhadap alam”. Hipotesis dalam hubungan ini berfungsi sebagai penunjuk jalan yang memungkinkan kita untuk mendapatkan jawaban, karena alam itu sendiri membisu dan tidak responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan. Harus kita sadari bahwa hipotesis itu sendiri merupakan penjelasan yang bersifat sementara yang membantu kita dalam melakukan penyelidikan. Sering kita temui kesalahpahaman dimana analisis ilmiah berhenti pada hipotesis ini tanpa upaya selanjutnya untuk melakukan verifikasi apakah hipotesis ini benar atau tidak. Kecenderugan ini terdapat pada ilmuwan yang sangat dipengaruhi oleh paham rasionalisme dan melupakan



37

bahwa metode ilmiah merupakan gabungan dari rasionalisme dan empirisme. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah yang berintikan proses logico-hypothetico-verifikasi ini pada dasarnya terdiri dari langkahlangkah sebagai berikut : a. Perumusan masalah yang merupakan pertanyaan mengenai obyek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya; b. Penyusunan kerangka berpikir dlam pengajuan hipotesis yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan; c. Perumusan hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. d. Penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Sekiranya dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup yang mendukung hipotesis maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya sekiranya dalam proses pengujian tidak terdapat fakta yang cukup mendukung hipoteis maka hipotesis itu ditolak (Jujun, S. Suriasumantri, 2000). Keseluruhan langkah ini harus ditempuh agar suatu penelaahan dapat disebut ilmiah. Meskipun langkah-langkah ini secara konseptual tersususun dalam urutan yang teratur, dimana langkah yang satu


38


merupakan landasan bagi langkah yang berikutnya, namun dalam praktiknya sering terjadi lompatan-lompatan. Hubungan antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya tidak terikat secara statis melainkan bersifat dinamis dengan proses pengkajian ilmiah yang tidak semata mengandalkan penalaran melainkan juga imajinasi dan kreativitas. Sering terjadi bahwa langkah yang satu bukan saja merupakan landasan bagi langkah yang berikutnya namun sekaligus juga merupakan landasan-landasan koreksi bagi langkah yang lain. Dengan jalan ini diharapkan diprosesnya pengetahuan yang bersifat konsisten dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya serta teruji kebenarannya secara empiris. Menurut Darwis & Hammado (2016), bahwa epistemologi sebagai “teori pengetahuan”, berusaha menjawab pertanyaan ”bagaimana cara mendapatkan pengetahuan mengenai suatu obyek”. Selain itu di dalam PKLH : sebagai pegangan pengajar (Maftuchah Yusuf dkk, 1989), menyatakan bahwa PLKH merupakan ilmu yang menggunakan pendekatan multi-disiplin. Oleh karena itu maka pendekatan ilmiah yang dipergunakan di dalam mengembangkan ilmu PKLH dengan sendirinya juga dapat menggunakan berbagai ragam metode ilmiah, berdasarkan ke-multi-an dari interaksi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan di dalam kajian (study) PKLH itu sendiri. Dengan kata lain bahwa PKLH merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat terbuka terhadap penerapan berbagai ragam metode ilmiah yang biasa dan bisa diterapkan di dalam berbagai bidang ilmu yang menjadi nara sumber terhadap ilmu PKLH. Kebijakan pelaksanaan pembangunan yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata hanya dapat mensejahterakan sekelompok kecil masyarakat. Ironisnya, kegiatan pembangunan ini justru lebih banyak menurunkan kualitas hidup masyarakat akibat penurunan kualitas lingkungan. Atas pertimbangan inilah, badan internasional PBB dalam laporannya “our common future” mendeklarasikan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable



39

development) yang berdimensi moral. Permasalahannya, bagaimana merubah keyakinan, sikap, dan perilaku tiap individu dari “tidak ramah lingkungan” menjadi “ramah lingkungan”? PKLH sebagai suatu program pendidikan untuk membina anak didik memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam bentuk pelaksanaan pengenalan program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yang di Indonesia sudah dirintis sejak tahun 1981 yaitu ditandai dengan dibukanya jurusan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, pada Pasca Sarjana, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta. Yang sekaligus merupakan bentuk respon sektor pendidikan terhadap deklarasi PBB, sehingga semua insan pembangunan sebagai lulusan sekolah memiliki etika lingkungan. Implementasi program PKLH di sekolah (SD, SLTP, SMU) secara implisit sudah diperkenalkan melalui kurikulum 1984. Setelah sekitar 15 tahun diperkenalkan di sekolah, hasil yang dicapai belum menggembirakan. Realita sehari-hari menunjukkan hampir semua lulusan sekolah belum menampilkan kinerja “ramah lingkungan”. Secara hipotetik dapat dikatakan, program PKLH jalur sekolah “belum jalan”. Dengan logika ini, perlu dilakukan ‘pembenahan’ pada ‘tubuh’ PKLH jalur sekolah. Setelah itu, perlu dirancang dan dibuat kemasan baru program PKLH, baik dari ‘kemasan konsepsi’ maupun dari ‘kemasan implementasi’. Dalam lokakarya UNESCO di Bangkok tentang kependudukan dan lingkungan pada tahun 1970 disepakati batasan pendidikan kependudukan sebagai “suatu program kependidikan yang menyediakan kajian tentang situasi kependudukan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan dunia, dengan maksud untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab terhadap situasi kependudukan yang dihadapi”. Sedangkan Otto Soemarwoto (1997) mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang yang ditempati suatu


40


makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup. Sementara itu, menurut Nothern Illionis University, pendidikan lingkungan hidup adalah proses mereorganisasi nilai dan memperjelas konsep-konsep untuk membina keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk memahami dan menghargai antarhubungan manusia, kebudayaan, dan lingkungan fisiknya (Muhammad Zainal Abidin, 2010). Dari batasan di atas tersirat makna bahwa sasaran PKLH berdimensi tidak hanya pemahaman (kognitif) manfaat perlunya keseimbangan/keselarasan hubungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup yang ada di bumi, tetapi juga menyentuh dan malah lebih penting yaitu dengan peningkatan sikap dan nilai positif terhadap permasalahan kependudukan dan lingkungan, sehingga mendorong peserta didik melakukan beberapa aksi dalam bentuk perbuatan langsung.

2.3.

Landasan Aksiologi PKLH

Aksiologi berasal dari kata axios yakni dari bahasa Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Dengan kata lain bawa aksiologi adalah “teori tentang nilai”. Aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh (Jujun S. Suriasumantri, 2000). Menurut Bramel aksiologi terbagi dalam tiga bagian: Pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral yang melahirkan etika; Kedua, esthetic expression, yaitu ekspresi keindahan, Ketiga, sosio-political life, yaitu kehidupan sosial politik, yang akan melahirkan filsafat sosio-politik (Nadiroh, 2011). Dalam Encyclopedia of philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value dan valuation. Ada tiga bentuk value dan valuation (Nadiroh, 2011), yaitu : 1. Nilai, sebagai suatu kata benda abstrak. Dalam pengertian sempit: berupa sesuatu yang baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian luas, berupa: kewajiban, kebenaran dan kesucian. Dalam kaitan ini terkait dengan Teori nilai atau aksiologi. Aksiologi



41

sebagai bagian dari etika. Lewis menyebutkan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai instrumental atau menjadi baik atau sesuatu menjadi menarik, sebagai nilai inheren atau kebaikan seperti estetis dari sebuah karya seni, sebagai nilai intrinsic atau menjadi baik dalam dirinya sendiri, sebagai nilai contributor atau nilai yang merupakan pengalaman yang memberikan kontribusi; 2. Nilai sebagai kata benda konkret, contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai. Kemudian dipakai untuk apa-apa yang memiliki nilai atau bernilai sebagaimana berlawanan dengan apa-apa yang tidak dianggap baik atau bernilai. 3. Nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai dan dinilai. Menilai sama dengan evaluasi yang digunakan untuk menilai perbuatan. Dewey membedakan dua hal tentang menilai, ia bisa berarti menghargai dan mengevalusi. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai dalam perkembanganya melahirkan sebuah polemik tentang kebebasan pengetahuan terhadap nilai atau yang bisa disebut sebagai netralitas pengetahuan (value free). Sebaliknya ada jenis pengetahuan yang didasarkan pada keterikatan nilai atau yang lebih dikenal sebagai value baound. Sekarang mana yang lebih unggul antara netralitas pengetahuan dan pengetahuan yang didasarkan pada keterikatan nilai. Bagi ilmuwan yang menganut faham bebas nilai, telah berimplikasi pada kemajuan perkembangan ilmu akan lebih cepat terjadi. Sedangkan bagi ilmuwan penganut faham nilai terikat, perkembangan pengetahuan akan terjadi sebaliknya. karena dibatasinya obyek penelitian, cara, dan penggunaan oleh nilai. Terkait dengan pendekatan aksiologi dalam filsafat ilmu maupun dalam ilmu maka muncullah dua penilain yang sering digunakan yaitu etika dan estetika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Etika merupakan salah-


42


satu cabang filsafat tertua. Setidaknya ia telah menjadi pembahasan menarik sejak masa Socrates. Di situ dipersoalkan mengenai masalah kebaikan, keutamaan, dan keadilan (Wibowo, 2009). Ilmu merupakan salah satu pengetahuan yang dipentingkan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan secara lebih cepat dan lebih mudah. Sebagai sebuah kenyataan yang tidak bida dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat tergantung pada kemajuan ilmu. Pertanyaan yang juga akan muncul seputar aksiologi, antara lain: apakah ilmu selalu merupakan berkah dan penyelamat bagi manusia ? Atau sebaliknya ilmu juga dapat dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif yang menimbulkan malapetaka bagi manusia itu sendiri. Semua jawabannya ada pada sikap ilmuwan itu sendiri dan hakikat dari ilmu yang berfungsi untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Dari uraian di atas jelaslah bahwa ilmuan harus mampu menjawab berbagai permasalahan ilmiah, antara lain : 1. Apakah kegunaan ilmu itu bagi kita ?, tak dapat disangkal lagi bahwa ilmu telah banyak mengubah dunia dalam memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan dan berbagai wajah kehidupan yang duka. 2. Apakah ilmu selalu merupakan berkat dan penyelamat bagi manusia ?, bukankah atom yang diciptakan memiliki dua sisi mata uang, dimana satu sisi bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi pemenuhan hajat manusia di muka bumi, sedangkan sisi sebaliknya, dipergunakan sebagai bahan perakit bom atom yang berakibat dashat bagi penghancuran eksistensi keberadaan manusia dan makhluk hidup lainnya di area dan sekitar ledakan. Begitu juga berbagai upaya yang telah dilakukan manusia, sebagai contoh, yaitu usaha untuk memerangi kuman yang membunuh manusia sekaligus menghasilkan senjata kuman yang dipakai sebagai alat untuk membunuh sesama manusia. Einstein mengeluh di hadapan



43

mahasiswa California Institute of Technology, “Dalam peperangan ilmu menyebabkan kita saling meracuni dan saling menjegal. Di kerumunan dunia, yang sedang tercipta perdamaian, ilmu membuat hidup kita dikejar waktu dan penuh dengan ketidakpastian. Mengapa ilmu yang amat indah ini, yang menghemat kerja dan membuat hidup lebih mudah, hanya membawa kebahagiaan yang sedikit sekali kepada kita ?” (Jujun S. Suriasumantri, 2000). Kalau kita mengkaji pertanyaan Einstein itu dalam-dalam maka masalahnya terletak dalam hakekat ilmu itu sendiri. Seperti dicanangkan oleh Francis Bacon berabad-abad yang silam “pengetahuan adalah kekuasaan”. Apakah kekuasaan itu akan merupakan berkat atau malapetaka bagi umat manusia, semua itu terletak pada orang yang menggunakan kekuasaan tersebut. Ilmu itu sendiri bersifat netral, ilmu tidak mengenal sifat baik atau buruk dan si pemilik pengetahuan itulah yang harus mempunyai sikap. Jalan mana yang akan ditempuh dalam memanfaatkan kekuasaan yang besar itu terletak pada sistem nilai si pemilik pengetahuan tersebut. Untuk kepentingan umat manusia yang terus berjuang menghadapi hidup dan kehidupan yang dinamik serta penuh dengan keunikan, bahkan melahirkan fenomena misteri kehidupan yang sulit terdeteksi secara pasti. Maka manusia melahirkan dan menemukan pengetahuan ilmiah untuk dipergunakan secara komunal dan universal. Komunal yang bermakna bahwa ilmu merupakan pengetahuan milik bersama, setiap orang berhak memanfaatkan ilmu menurut kebutuhannya, sesuai dengan asas bersama. Universal bermakna bahwa ilmu tidak mempunyai konotasi parochial seperti ras, ideologi, atau agama. “ilmu Jawa atau ilmu Sakti, merupakan sesuatu yang diberi atribut oleh ilmu.” Itu sendiri. Sehingga ilmu adalah universal, artinya lintas ras, ideologi dan agama. Kemungkinan besar strategis maknanya dan kekuasaannya dalam mengendalikan kebenaran yang bisa diterima secara bersama lintas parochial. Ilmulah yang mampu mempersatukan keberbedaan. Namun demikian tetap saja, di bumi ini tidak ada yang sempurna, karenanya kita


44


perlu meletakkan ilmu pada tempatnya yang sewajarnya, dan kita terima hakikat kenyataannya dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Bersama pengetahuan-pengetahuan lainnya, termasuk pengetahuan filsafat dan agama, ilmu turut memperkaya khazanah kebahagiaan umat manusia. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa PKLH merupakan suatu program pendidikan untuk membina anak didik memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari gambaran misi PKLH di atas, jelas terlihat bahwa nilai-nilai yang menjadi muatan dan kegunaan dari PKLH sangat konkret. Nilai konkret tersebut antara lain : 1. Nilai kognitif ; berupa pengetahuan yang akan dimiliki oleh peserta didik tentang penduduk dan lingkungan hidup, serta pengaruh timbal balik antara keduanya. 2. Nilai afektif ; yaitu tumbuhnya nilai moral berupa kesadaran, sikap, dan responsibilitas peserta didik tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 3. Nilai psikomotorik ; berupa tumbuhnya keinginan untuk berperilaku nyata dan langsung dalam kehidupan sehari-hari yang mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainability of development). Dari rangkaian uraian di atas tentang Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi PKLH, jelas terlihat bahwa secara philosofis PKLH tidak dapat disangkal adalah sebuah cabang ilmu, yang memiliki cakupan yang cukup luas, serta mempunyai entitas dan identitas tersendiri. PKLH bukan kumpulan ilmu-ilmu, yang hanya menjadi keranjang teori-teori yang berkembang pada bidang ilmu lain. PKLH memiliki obyek kajian, metode ilmiah untuk pengembangannya, dan standar nilai yang spesifik.


45

Bagian Kedua : PERENCANAAN PEMBELAJARAN PKLH

Bagian Kedua PERENCANAAN PEMBELAJARAN PKLH

BAB 3 :

KONSEP PERENCANAAN PEMBELAJARAN 3.6. Pengertian Perencanaan Pembelajaran 3.7. Manfaat Perencanaan Pembelajaran 3.8. Faktor Kompetensi dalam Menyusun Perencanaan Pembelajaran 3.9. Pendekatan Konsep Perencanaan Pembelajaran 3.10.

BAB 4 :

Konsep Perencanaan Pembelajaran

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBELAJARAN 4.5. Mata Pelajaran dan Cakupannya 4.6. Program Tahunan 4.7. Program Semester 4.8. Program Mingguan/Harian

BAB 5 :

KONSEP PERENCANAAN PEMBELAJARAN PKLH 5.3. Identifikasi atau Blok Mata Pelajaran Terkait PKLH 5.4. Konsep Perencanaan Terpadu

Pembelajaran

PKLH


46


BAB 3 KONSEP PERENCANAAN PEMBELAJARAN 3.1.

Pengertian Perencanaan Pembelajaran

Istilah perencanaan mengandung berbagai makna, sesuai dengan sudut pandang dan lingkup kepentingan dari sipemberi makna. Perencanaan memiliki beberapa pengertian (Haryoko, 2012), antara lain: -

Perencanaan adalah merupakan proses memikirkan masa depan. Para pengikut pemahaman ini sering mengungkapkan bahwa “the future without planning is nonsense” (masa depan tanpa perencanaan adalah tidak mungkin).

-

Perencanaan adalah perhitungan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan.

-

Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan secara sistimatis untuk mencapai tujuan.

-

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan.

-

Perencanaan adalah suatu proses penyiapan perangkat keputusan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan.

Selain itu dapat juga ditelaah pengertian perencanaan menurut Cuningham (Uno H.B., 2009), menyatakan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memfomrmulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakana dalam menyelesaikan.


47


Definisi lain mengemukakan bahwa perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang dengan kebutuhan yang akan datang. Selain itu definisi lain tentang perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Maksudnya ialah perubahan lingkungan selalu diantisipasi, dan hasil antisipasi tersebut dipakai agar perubahannya berimbang. Lebih lanjut Kaufman (Harjanto, 2010), menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai, di dalamnya mencakup elemen-elemen : 1. Mengidentifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan 2. Menentukan kebutuhan-kebutuhan yang perlu diprioritaskan 3. Spesifikasi rinci hasil yang dicapai dari tiap kebutuhan yang diprioritaskan 4. Indentifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan 5. Sekuensi hasil yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan 6. Identifikasi strategi alternatil yang mungkin dan alat atau tools untuk melengkapi tiap persyaratan dalam mencapai tiap kebutuhan, termasuk di dalamnya merincikeuntungan dan kerugian tiap strategi dan alat yang dipakai. Maka dengan demikian, perencanaan berkaitan dengan penentuan apa yang harus dilakukan. Perencanaan merupakan tahapan awal sebelum pelaksanaan, yang mana dalam prosesini berpersan dalam menentukan ke mana tujuan dan mengidentifikasikan persyaratan yangdiperlukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Berpangkal dari hal tersebut, maka menurut Kaufman bahwa perencanaan mengandung 6 pokok pikiran, yakni :


48


1. Perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. 2. Keadaan masa depan yang diinginkan itu kemudian dibandingkan dengan keadaansekarang, sehingga dapat dilihat kesenjangannya. 3. Untuk menutupi kesenjangan itu perlu dilakukan usaha-usaha. 4. Usaha yang dilakukan untuk menutupi kesenjangan itu dapat beragam dan merupakanalternatif yang mungkin ditempuh. 5. Pemilihan alternatif yang paling baik, dalam arti mempunyai efektifitas dan efisiensiyang paling tinggi perlu dilakukan 6. Alternatif yang dipilih harus diperinci sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan apabila akan dilaksanakan. Sementara itu beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perencanaan (Harjanto, 2010), antara lain : 

Herbert Simon (1996), perencanaan adalah sebuah proses pemecahan masalah, yang bertujuan adanya solusi dalam suatu pilihan.



Gordon Rowland (1993), perencanan bukan hanya membantu untuk mencipkan solusi tapi juga membantu untuk lebih memahami permasalahan itu sendiri, jadi sebuah usulan lebih diutamakan dibanding informasi awal. Proses perencaan menggiring kita untuk berfikir kembali atau merangkai masalah kembali.



See Sabon (1987), perencanaan membantu kita melihat masalah dalam pemikiran yang baru, pandangan yang berbeda dari yang lain, dan lebih baik dalam memahami masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana.


49


Menurut Cristoper Clark (Harjanto, 2010), menyatakan bahwa setiap guru adalah perencana, jadi guru yang profesional, aktif, siap untuk memberikan pembelajaran dan dengan cara penyampaian yang unik adalah guru yang punya perencanaan baik. Dari sekian banyak terminologi perencanaan dapat ditarik resultante makna dari perencanaan yaitu usaha mengubah organisasi agar sejalan dengan perubahan lingkungannya, untuk mencapai tujuan. Intinya bahwa perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu “perencanaan” harus memiliki 4 unsur Yaitu : 1. Adanya tujuan yang harus dicapai. 2. Adanya strategi untuk mencapai tujuan 3. Sumber daya yang dapat mendukung 4. Implementasi setiap keputusan Kata yang kedua yang harus dimaknai dalam makalah ini, adalah Pembelajaran atau ungkapan yang lebih dikenal sebelumnya dengan “pengajaran”. Menurut Degeng (Wina Sanjaya, 2009) menyatakan bahwa pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Menurut Sanjaya (2009) kata pembelajaran lebih tepat digunakan karena menggambarkan upaya untuk membangkitkan prakarsa belajar seseorang. Disamping itu kata pembelajaran memiliki makna yang lebih dalam untuk mengungkapkan hakikat desain pembelajaran. Selanjutnya Wina Sanjaya (2009) menyatakan bahwa pembelajaran adalah terjemahan dari “Instruction”, kata yang sering diambil dalam pendidikan di Amerika. Hal seperti itu dikutip dari pernyataannya Gagne (1992) bahwa mengajar atau teaching adalah bagian dari pembelajaran atau instruction. Pembelajaran memiliki hakikat perencanaan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya siswa tidak hanya berinteraksi Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

50


dengan guru, tetapi memungkin siswa berinteraksi dengan semua sumber belajar yang dipakai untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu pembelajaran memusatkan pada bagaimana membelajarkan siswa dan bukan pada apa yang dipelajari siswa. Adapun perhatian terhadap apa yang dipelajari siswa merupakan bidang kajian dari kurikulum, yakni mengenai apa isi dari pembelajaran yang harus dipelajari siswa agar tercapai tujuan tersebut. Dalam kaitan ini hal-hal yang dapat diperhatikan dalam mencapai pembelajaran adalah bagaimana cara menggorganisasi pembelajaran, bagaimana menyampaikan isi pembelajaran dan bagaimana menata interaksi antara sumber-sumber belajar yang ada, agar dapat berfungsi secara optimal. Jadi pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan semua potensi dan sumber yang ada baik dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dari pengertian tersebut maka konsep pembelajaran mengandung beberapa implikasi (Sanjaya, 2009), yaitu : 1) Perlu diupayakan agar terdapat proses belajar yang interaktif antara peserta didik dan sumber belajar yang direncanakan. 2) Ditinjau dari sudut peserta didik terjadi proses internal interaksi antara seluruh potensi individu dengan sumber belajar. 3) Ditinjau dari sudut pemberi rangsangan, proses ini mengandung arti pemilihan, penetapan dan pengembangan metode pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Dari kedua kata perencanaan dan pembelajaran tersebut dapat dijabarkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan dari hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan



51

sumber belajar yang ada, yang dituangkan juga dalam sebuah dokumen yang akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain itu sederatan definisi tentang perencanaan pembelajaran menurut para ahli (Harjanto, 2010), antara lain : a. Ritchy Ilmu yang merancang detail spesifik untuk pengembangan, evaluasi dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pengetahuan di antara satuan besar dan kecil dari persoalan pokok. b. Smith & Ragan Proses sistematis dan berfikir dalam mengartikan prinsip belajar dan pemebelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. c. Zook Proses berfikir sistematis untuk membantu pelajar memahami (belajar). d. Ibrahim Kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media apa yang diperlukan. e. Banghart dan Trull Proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.


52 f.


Branch Suatu sistem yang berisi prosedur untuk mengembangkan pendidikan dengan cara yang konsisten dan reliabel.

g. Toeti Sukamto Pengembangan pembelajaran yang merupakan sebagai sistem yang akan terintegrasi dan terdiri dari beberapa unsur yang saling berinteraksi. h. Nana Sudjana Kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran (PBM) yaitu dengan mengkoordinasikan (mengatur dan merespon) komponen-komponen pembelajarn sehingga arah kegiatan (tujuan), isi kegiatan (materi), cara penyampaian kegiatan (metode dan teknik), serta bagaimana mengukurnya (evaluasi) menjadi jelas dan sistematis. i.

Philip Commbs Perencanaan pengajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para murid dan masyarakatnya.

Untuk dapat menyusun perencanaan pembelajaran, maka setiap guru harus memahami dengan baik karakteristik yang dipergunakan. Karakteristik perencanaan pembelajaran (Suleman Kasim, 2012), adalah sebagai berikut : a) Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berfikir. b) Perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. c) Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan.


53


d) Sebagai seorang professional maka sangat diperlukan sekali akan adanya perencanaan pembelajaran karena : -

Pembelajaran adalah proses yang bertujuan

-

Pembelajaran adalah proses kerjasama

-

Proses pembelajaran adalah proses yang komplek.

-

Proses pembelajaran akan efektif apabila memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar

e) Adapun peranan perencanaan pembelajaran adalah : -

Akan mampu pembelajaran

memprediksi

keberhasilan

suatu

-

Sebagai alat untuk memecahkan masalah

-

Untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat

-

Pembelajaran akan berlangsung secara sistematis

Perencanaan Pembelajaran memiliki beberapa fungsi, antara lain : a) b) c) d) e) f) g) h)

Fungsi kreatif Fungsi inovatif Fungsi selektif Fungsi komunikatif Fungsi prediktif Fungsi akuratif Fungsi pencapaian tujuan Fungsi control


54 3.2.


Manfaat Perencanaan Pembelajaran

Pembelajaran memegang peranan penting dalam proses pendidikan, karena pembelajaran merupakan jantung dari proses pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran perlu direncanakan secara matang agar dapat dilakukan dengan baik dan mencapai pada tujuan yang diinginkan, yaitu adanya perubahan tingkah laku anak didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari bersikap buruk menjadi baik dan dari tidak bisa menjadi bisa. Dalam kegiatan belajar mengajar sering kali kita menyusun perencanaan pembelajaran, namun seberapa pentingkah pelaksanaan pembelajaran tersebut? Sekilas hal tersebut terlihat tidak terlalu penting untuk di persiapkan, namun sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang paling penting dan tidak boleh terlewatkan karena untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka dibutuhkan perencanaan pembelajaran, seperti dalam M. Sobry Sutikno pada bukunya berjudul Pengelolaan Pendidikan : Tinjauan Umum dan Konsep Islami menegaskan bahwa perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan pengelolaan. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Proses pembelajaran bisa disebut interaksi edukatif yang sadar akan tujuan. Artinya bahwa interaksi yang telah dicanangkan untuk suatu tujuan tertentu, setidaknya adalah tercapainya tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam satuan pelajaran. Proses pemebentukan setiap rencana latihan maupun pembelajaran yang baik dimulai dengan penentuan tujuan pelajaran yang tepat. Hal ini berlangsung dengan mengidentifikasi setiap mata pelajaran pokok atau topik yang harus dicakup untuk mencapai tujuan ini. Kemudian pokok-pokok ini harus disesuaikan antara yang satu dengan yang lain untuk membentuk pelajaran itu. Perencanaan pengajaran merupakan suatu program yang dipersiapkan untuk mengajar peserta didik dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Metode & Strategi Pembelajaran PKLH


55

Keberhasilan pembelajaran yang diukur dengan intrumen evaluasi dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah proses pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran yang baik, di pengaruhi oleh perencanaan yang baik pula. Oleh sebab itulah salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar yakni perencanaan pembelajaran. Dalam buku M. Sobry Sutikno (2009), disebutkan mengenai pentingnya perencanaan pembelajarannya yakni : a.

Diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan dengan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan.

b.

Dapat dilakukan suatu perkiraan (fore casting) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui, mengenai potensipotensi dan prospek-prospek perkembangan, juga tentang hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi.

c.

Memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik (the best alternative), atau kesempatan memilih kombinasi cara yang terbaik (the best combination).

d.

Dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.

e.

Ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja usaha atau organisasi, termasuk pendidikan.

f.

Dapat lebih bisa meningkatkan kemampuan pembelajaran baik guru maupun kemampuan murid.

g.

Membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan.

h.

Membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa,dan mendorong motivasi belajar.

i.

Menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan.


56


Selain itu dalam salah satu lembaran kertas mutiara buku “Perencanaan Pembelajaran”, karya Suleman Kasim (2012), mengemukakan beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu: 1) Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 2) Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. 3) Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. 4) Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. 5) Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. 6) Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat dan biaya. Peran penting perencanaan pembelajaran dapat terlihat ketika mengamati keadaan yang mungkin terjadi ketika diterapkannya perencanaan pembelajaran oleh seorang guru atau sebaliknya. Kemungkinan yang akan terjadi dalam proses belajar mengajar ketika seorang guru melakukan perencanaan pembelajaran dengan benar di antaranya : a) Guru akan mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas, b) Guru akan menguasai materi, c) Guru akan mempunyai metode, d) Guru akan memiliki pemilihan media yang tepat, e) Guru akan memiliki standar jelas dalam memberikan evaluasi kepada siswa. Melihat manfaat di atas, maka perencanaan pembelajaran sangat perlu dilakukan oleh para guru, sesuai tujuannya yaitu agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien.


57


Akan tetapi dalam perencanaan pembelajaran kita harus senantiasa mengedepankan “tujuan sosial pendidikan”, yang dapat membentuk rasa solidaritas sosial pada setiap anak didik, dan menjauhkan mereka dari kepribadian egosentris yang akan merugikan anak didik dan lingkungannya. Menurut Bhakta Raj Ranjit (2009), bahwa hingga saat ini, pendidikan diartikan banyak orang sebagai "a ticket to prosperity" (tiket menuju kemakmuran). Hal ini berdampak timbulnya rasa “kewajiban sosial” pada peserta didik yang kecil atau bahkan tidak ada, sehingga mereka yang mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah mahal sengaja atau tidak mereka telah mengasingkan anak-anak mereka dari arus utama sosial. Siswa-siswa semacam ini telah dikondisikan untuk berpikir secara individual daripada kolektif yang kemudian berkontribusi pada pembentukan sikap mereka (anak didik) yang tidak memiliki “kepedulian sosial” terhadap lingkungannya. Dalam jangka panjang hal seperti gambaran di atas, akan membentuk fragmentasi dalam lingkungan sosial, dan menciptakan kesenjangan yang lebih luas, ketidaksetaraan dan ketidakadilan, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk menimbulkan kekerasan, tawuran, perang, kejahatan, dll. Oleh karena itu, jika kita ingin memecahkan masalah sosial berkelanjutan di masa depan, maka kita harus menghindarkan penyebab masalah sosial, daripada nanti efek bermunculan baru dipikirkan pemecahannya yang cenderung merupakan solusi bersifat darurat.

3.3.

Faktor Kompetensi Pembelajaran

dalam

Menyusun

Perencanaan

Dalam proses pembelajaran guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pengajaran. Jika seorang guru suatu saat memiliki kekurangan dalam hal-hal tertentu, maka guru yang bersangkutan dituntut untuk belajar


58


meningkatkan kompetensinya baik melalui jalur pendidikan dan latihan maupun belajar mandiri dengan melakukan diskusi dengan teman sejawat secara intensif. Dalam program semester guru menyusun rencana penyampaian bahan ajar, dan bahan ajar tersebut sudah benarbenar dikuasai oleh guru baik pangajaran di kelas maupun suatu percobaan yang akan dilaksanakan di laboratorium atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat belajar peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut maka selain perencanaan pembelajaran, ada beberapa hal lain yang terkait dan tidak dapat dilepaskan dari perencanaan pembelajaran, antara lain : a. Standar Kompetensi Lulusan. b. Standar Kompetensi (SK) c. Kompetensi Dasar (KD) Ad’a. Standar Kompetensi Lulusan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan kewenangannya, diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Pada pasal-1 ayat (1), dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi dikembangkan

Lulusan

Satuan

Pendidikan

(SKL-SP)

berdasarkan tujuan dari setiap satuan pendidikan, yakni : 1.

Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan : Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.


59


2.

Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan : Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

3.

Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan : Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan fungsi dari Standar Kompetensi Lulusan adalah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam pemantauan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan tersebut. Konsep dasar Standar Kompetensi Lulusan mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Komponen Standar Kompetensi Lulusan, meliputi : a. Standar Kompetensi Lulusan satuan pendidikan (SKL-SP). b. Standar Kompetensi Kelompok mata pelajaran (SK-KMP). c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD). Fungsi Standar Kompetensi Lulusan, antara lain : 1) Kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. 2) Rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain. 3) Arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.


60


4) Pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, terdiri dari kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ad’b. Standar Kompetensi Standar Kompetensi merupakan ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada suatu satuan pendidikan tertentu. Di dalam Kepmendiknas 2004 (Suleman Kasim, 2012), dinyatakan bahwa kompetensi diartikan, ”sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”. Secara sederhana kompetensi diartikan “seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki seseorang dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pekerjaan dan/atau jabatan yang disandangnya” (Nana Sudjana, 2009). Selanjutnya Nurhadi (2004) menyatakan, “kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak”. Selanjutnya beberapa pendapat para ahli pendidikan antara lain Mc Ashan (dalam Suleman Kasim, 2012) menyatakan, ”kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai seseorang sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan perilaku-perilaku koqnitif, afektif, dan psikomotor dengan sebaik-baiknya”. Selain itu menurut Suparlan (dalam Suleman Kasim, 2012), bahwa ”kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak”. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan kompetensi



61

adalah sebagai suatu kecakapan untuk melakukan sesuatu pekerjaan berkat pengetahuan, keterampilan ataupun keahlian yang dimiliki untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Undang-Undang Guru dan Dosan No.14 Tahun 2005 Pasal 8 menyatakan bahwa, ”guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Dari beberapa rumusan di atas jelas disebutkan pemilikan kompetensi oleh setiap guru merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh guru. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Selanjutnya Pasal 10 UU No.14/2005, menyebutkan empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yakni : 1) Kompetensi pedagogik, 2) Kompetensi kepribadian, 3) Kompetensi sosial, dan 4) Kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut di atas akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru (pengajar). Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Standar Kompetensi guru adalah suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dalam bentuk penguasaan perangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan bagi seorang tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten. Standar kompetensi guru dibagi dalam tiga komponen yang saling kait-mengait, yakni : 1) Pengelolaan pembelajaran,


62


2) Pengembangan profesi, dan 3) Penguasaan akademik. Di dalam Kepmendiknas (2004) tujuan adanya Standar Kompetensi Guru adalah sebagai jaminan dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh guru sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien serta dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran, dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya. Adapun manfaat disusunnya standar kompetensi guru adalah sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggaraan diklat, dan pembinaan, maupun acuan bagi pihak yang berkepentingan terhadap kompetensi guru untuk melakukan evaluasi, pengembangan bahan ajar dan sebagainya bagi tenaga kependidikan. Ad’c. Kompetensi Dasar Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa standar kompetensi setiap guru harus meliputi tiga komponen, yakni ; 1) Pengelolaan pembelajaran, 2) pengembangan profesi, dan 3) penguasaan akademik. Komponen yang pertama terdiri atas empat kompetensi, komponen kedua memiliki satu kompetensi, dan komponen ketiga memiliki dua kompetensi. Sehingga dari ketiga komponen tersebut di atas secara keseluruhan meliputi tujuh kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru, yaitu : 1)

Penyusunan rencana pembelajaran,

2)

Pelaksanaan interaksi belajar mengajar,

3)

Penilaian prestasi belajar peserta didik,

4)

Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik,

5)

Pengembangan profesi,


63


6)

Pemahaman wawasan kependidikan, dan

7)

Penguasaan bahan kajian akademik (sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan).

Abdurrahman Mas’ud (dalam Suleman Kasim, 2009), menyebutkan minimal ada tiga kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap guru, yakni : (1) Menguasai materi atau bahan ajar, (2) Antusiasme, dan (3) Penuh kasih sayang (loving) dalam mengajar dan mendidik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dalam hal ini kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Dalam kurikulum kompetensi sebagai tujuan pembelajaran, dideskripsikan secara eksplisit, sehingga dijadikan standar dalam pencapaian tujuan kurikulum. Baik guru maupun siswa perlu memahami kompetensi yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Pemahaman ini diperlukan dalam merencanakan strategi dan indikator keberhasilan. Ada beberapa aspek di dalam kompetensi sebagai tujuan (H. Abdul Razak, 2011), antara lain: 1. Pengetahuan (knowlegde) yaitu kemampuan dalam bidang kognitif, 2. Pemahaman (understanding) yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individ,


64


3. Kemahiran (skill), 4. Nilai (value) yaitu norma-norma untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas yang dibebankan kepadanya, 5. Sikap (attitude) yaitu pandangan individu terhadap sesuatu, dan 6. Minat (interest) yaitu kecenderungan individu untuk melakukan suatu perbuatan. Sesuai dengan keenam aspek di atas maka tampak bahwa kompetensi sebagai tujuan dalam kurikulum yang bersifat kompleks artinya kurikulum berdasarkan kompetensi bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kecakapan, nilai, sikap dan minat siswa agar mereka dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran disertai tanggung jawab. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam kompetensi ini bukanlah hanya sekedar pemahaman akan materi pelajaran, akan tetapi bagaimana pemahaman dan penguasaan materi itu dapat mempengaruhi cara bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Kompetensi Dasar adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Adapun penempatan komponen Kompetensi Dasar dalam silabus sangat penting, hal ini berguna untuk mengingatkan para guru seberapa jauh tuntutan target kompetensi yang harus dicapainya. Dalam mengembangkan indikator keberhasilan dari suatu proses pembelajaran, perlu mempertimbangkan beberapa faktor (H.B.Uno, 2009), antara lain : a) Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam Kompetensi Dasar ; b) Karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah ;



65

c) Potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan/ daerah. Daftar kata kerja operasional dengan tiga ranah yang biasa dipergunakan untuk menyusun indikator (H.B.Uno, 2009), yakni : 1. Ranah Kognitif Indikator kognitif proses merupakan perilaku (behavior) siswa yang diharapkan muncul setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Perilaku ini sejalan dengan keterampilan proses sains, tetapi yang karakteristiknya untuk mengembangkan kemampuan berfikir siswa. Indikator kognitif produk berkaitan dengan perilaku siswa yang diharapkan tumbuh untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Indikator kognitif produk disusun dengan menggunakan kata kerja operasional (terlampir) aspek kognitif. Obyek dari indikator adalah produk IPA misalnya konsep, hukum, kaidah dll. a. Pengetahuan (C1) : Mengutip, Menyebutkan, Menjelaskan, Menggambar, Membilang, Mengidentifikasi, Mendaftar, Menunjukkan, Memberi label, Memberi indeks, Memasangkan, Menamai, Menandai, Membaca, Menyadari, Menghafal, Meniru, Mencatat, Mengulang, Mereproduksi, Meninjau, Memilih, Menyatakan, Mempelajari, Mentabulasi, Memberi kode, Menelusuri, Menulis. b. Pemahaman (C2) : Memperkirakan, Menjelaskan, Mengkategorikan, Mencirikan, Merinci, Mengasosiasikan, Membandingkan, Menghitung, Mengkontraskan, Mengubah, Mempertahankan, Menguraikan, Menjalin, Membedakan, Mendiskusikan, Menggali, Mencontohkan, Menerangkan, Mengemukakan, Mempolakan, Memperluas, Menyimpulkan, Meramalkan, Merangkum, Menjabarkan.


66


c. Penerapan (C3) : Menugaskan, Mengurutkan, Menerapkan, Menyesuaikan, Mengkalkulasi, Memodifikasi, Mengklasifikasi, Menghitung, Membangun, Membiasakan, Mencegah, Menentukan, Menggambarkan, Menggunakan, Menilai, Melatih, Menggali, Mengemukakan, Mengadaptasi, Menyelidiki, Mengoperasikan, Mempersoalkan, Mengkonsepkan, Melaksanakan, Meramalkan, Memproduksi, Memproses, Mengaitkan, Menyusun, Mensimulasikan, Memecahkan, Melakukan, Mentabulasi, Memproses, Meramalkan. d. Analisis (C4) : Menganalisis, Mengaudit, Memecahkan, Menegaskan, Mendeteksi, Mendiagnosis, Menyeleksi, Merinci, Menominasikan, Mendiagramkan, Megkorelasikan, Merasionalkan, Menguji, Mencerahkan, Menjelajah, Membagankan, Menyimpulkan, Menemukan, Menelaah, Memaksimalkan, Memerintahkan, Mengedit, Mengaitkan, Memilih, Mengukur, Melatih, Mentransfer. e. Sintesis (C5) : Mengabstraksi, Mengatur, Menganimasi, Mengumpulkan, Mengkategorikan, Mengkode, Mengombinasikan, Menyusun, Mengarang, Membangun, Menanggulangi, Menghubungkan, Menciptakan, Mengkreasikan, Mengoreksi, Merancang, Merencanakan, Mendikte, Meningkatkan, Memperjelas, Memfasilitasi, Membentuk, Merumuskan, Menggeneralisasi, Menggabungkan, Memadukan, Membatas, Mereparasi, Menampilkan, Menyiapkan Memproduksi, Merangkum, Merekonstruksi. f. Penerapan (C6) : Membandingkan, Menyimpulkan, Menilai, Mengarahkan, Mengkritik, Menimbang, Memutuskan, Memisahkan, Memprediksi, Memperjelas, Menugaskan, Menafsirkan, Mempertahankan, Memerinci, Mengukur, Merangkum, Membuktikan, Memvalidasi, Mengetes, Mendukung, Memilih, Memproyeksikan.



67

2. Ranah Afektif Indikator afektif merupakan sikap yang diharapkan saat dan setelah siswa melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran IPA, indicator afektif berkaitan dengan salah satu hakekat IPA yaitu sikap ilmiah. Oleh karena itu, indicator afektif disusun dengan menggunakan kata kerja operasional dengan obyek sikap ilmiah. Beberapa contoh sikap ilmiah adalah: berlaku jujur, peduli, tanggungjawab dll. Selain itu, indikator Afektif juga perlu memunculkan keterampilan sosial misalnya: bertanya, menyumbang ide atau berpendapat, menjadi pendengar yang baik, berkomunikasi dan lain-lain. a. Menerima : Memilih, Mempertanyakan, Mengikuti, Memberi, Menganut, Mematuhi, Meminati. b. Menanggapi : Menjawab, Membantu, Mengajukan, Mengompromika, Menyenangi, Menyambut, Mendukung, Menyetujui, Menampilkan, Melaporkan, Memilih, Mengatakan, Memilah, Menolak. c. Menilai : Mengasumsikan, Meyakini, Melengkapi, Meyakinkan, Memperjelas, Memprakarsai, Mengimani, Mengundang, Menggabungkan, Mengusulkan, Menekankan, Menyumbang. d. Mengelola : Menganut, Mengubah, Menata, Mengklasifikasikan, Mengombinasikan, Mempertahankan, Membangun, Membentuk pendapat, Memadukan, Mengelola, Menegosiasi, Merembuk. e. Menghayati : Mengubah perilaku, Berakhlak mulia, Mempengaruhi, Mendengarkan, Mengkualifikasi, Melayani, Menunjukkan, Membuktikan, Memecahkan. 3. Ranah Psikomotor Indikator psikomotorik merupakan perilaku (behavior) siswa yang diharapkan tampak setelah siswa mengikuti pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Selama proses Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

68


pembelajaran IPA, diperlukan kegiatan yang berkaitan dengan percobaan, penemuan atau pembuktian konsep. Kegiatan ini melibatkan aktivitas fisik, misalnya merangkai, mengukur, membuat, dll. a. Menirukan (P1) : Mengaktifkan, Menyesuaikan, Menggabungkan, Melamar, Mengatur, Mengumpulkan, Menimbang, Memperkecil, Membangun, Mengubah, Membersihkan, Memposisikan, Mengonstruksi. b. Memanipulasi (P2) : Mengoreksi, Mendemonstrasikan, Merancang, Memilah, Melatih, Memperbaiki, Mengidentifikasikan, Mengisi, Menempatkan, Membuat, Memanipulasi, Mereparasi, Mencampur. c. Pengalamiahan (P3) : Mengalihkan, Menggantikan, Memutar, Mengirim, Memindahkan, Mendorong, Menarik, Memproduksi, Mencampur, Mengoperasikan, Mengemas, Membungkus. d. Artikulasi (P4) : Mengalihkan, Mempertajam, Membentuk, Memadankan, Menggunakan, Memulai, Menyetir, Menjeniskan, Menempel, Menseketsa, Melonggarkan, Menimbang. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), merupakan bagian dari standar isi (SI) yang saling terkait. Menurut Mujiono & Lily (2012), bahwa konsep dasar standar isi dan ruang lingkup materi serta tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

3.4.

Pendekatan Konsep Perencanaan Pembelajaran

Untuk menyusun suatu perencanaan pembelajaran yang baik, perlu diperhatikan beberapa faktor penghambat yang pada umumnya bersifat eksternal, guna mencapai manfaat optimal dari suatu Metode & Strategi Pembelajaran PKLH


69

perencanaan pembelajaran. Selain hambatan-hambatan yang bersifat eksternal, beberapa hal yang secara klasifikatif masuk dalam masalah internal, juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Permasalahan internal yang perlu diperhatikan menurut Harjanto, antara lain: a.

Tujuan dan fungsi pendidikan apa yang harus diprioritaskan dalam pengajaran. (Harus ada penekanan tujuan pada tingkat sekolah; SD, SMP, SMA; atau dalam tingkatankelas: I, II, III; atau bahkan lembaga yang satu dengan yang lain akan berbeda)

b.

Alternatif apa yang terbaik yang mungkin dilaksanakan dalam mencapai tujuan-tujuandan fungsi pendidikan tersebut. (Hal ini menyangkut juga, masalah teknologi pendidikan, waktu, dana, efektifitas pendidikan, kemampuan praktis dan sebagainya).

c.

Seberapa jauh sumber daya (potensi pengetahuan) yang dimiliki oleh bangsa atau masyarakat yang akan diikutsertakan dalam pendidikan. (Profesinalitas dan seleksi pengajar).

d.

Siapa yang akan membiayai. Ini menyangkut masalah dari mana dana pendidikan diperoleh. (Beberapa pihak yang mungkin mendukung dalam hal ini: wali murid, donator-donator baik bersama-sama maupun individu).

e.

Bagaimana kemudian membagi rata dana tersebut. (di tingkat nasional: antara satu sekolah dengan sekolah lain, antara jenjang (SD-SM) dan antara jenis (SMA & SMK) di tingkat institusi: antara gaji guru dengan pemenuhan kebutuhan sekolah dan lain-lain)

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut boleh jadi berbeda, tergantung sudut pandang yang dianut (Harjanto, 2010). Apabila ditimbang dari sudut pandang pengelola pendidikan yang cenderung idealis, pragmatis dan ahli politik, walaupun dapat menerima adanya kebutuhan masyarakat yang penting lainnya, namun bagi mereka pendidikan adalah yang paling utama, sehingga perlu mendapat prioritas. Mereka akan mengusulkan agar setiap anak usia sekolah dapat


70


tertampung, serta meminta suatu anggaran yang dapat membiayai semua hal yang diperkirakan ditambah dengan kelebihan jumlah tertentu, sebab sadar bahwa mereka memperoleh kurang dari yang diminta. Pengelola pendidikan dengan demikian cenderung memiliki pola pikir teoritis dan tidak praktis. Yang diperhatikan hanyalah betapa pentingnya anak usia sekolah dapat memperoleh pendidikan, sementara sumber pembiayaan untuk itu bukan menjadi pemikiran mereka. Di sisi lain, para birokrat yang menganut paham ekonom memiliki sudut pandang yang lain. mereka dalam pola pikir umumnya berpusat pada dua masalah pokok (Harjanto, 2010), yaitu : 1. Masalah alokasi, yakni bagaimana membagi anggaran dengan sebaik-baiknya, sehingga dana yang terbatas pada berbagai macam sektor yang saling bersaing semua mendapat akolasi dana, dan menurut mereka akan diperoleh totalitas hasil yang terbaik dan optimal. 2. Masalah efisiensi, yakni bagaimana menggunakan dana yang telah dialokasikan agar memperoleh hasil maksimal. Dari dua hal di atas, pendidikan wajar memperoleh prioritas utama, namun diikuti oleh anggapan bahwa tidak ada suatu sektor dalam negara termasuk pendidikan, yang boleh menghabiskan dana yang tersedia dan mengabaikan sektor-sektor yang lain. Bagi birokrat, kebijakan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara keseluruhan sektor yang biasanya saling mengutamakan dirinya dalam memperoleh dana yang terbatas. Dalam rangka alokasi dana yang rasional, paham ekonom biasanya memakai pendekatan untung rugi dari masing-masing alternatif alokasi dan mengupayakan agar biaya yang terendah namun secara keseluruhan tertinggi hasil ekonominya. Namun pendekatan ini sebenarnya mempunyai kelemahan pokok, yaitu :



71

a. Kesulitan praktis dalam mengukur kerugian dan keuntungan khususnya keuntungan yang hanya dapat dicapai dalam jangka waktu lama. b. Kelemahan dalam kriteria dan sempitnya arti keuntungan. Biasanya yang menjadi kriteria utama adalah dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, selain tujuan-tujuan yang lainnya. Walaupun dianggap baik, namun pendekatan ekonom ini terlampau sempit dan dapat menyesatkan perumusan kebijakan dan pada akhirnya menempatkan alokasi dana yang keliru. Pengungkapan atas kelemahan ini bukan dalam rangka menganjurkan agar pendekatan ini tak lagi dipakai. Melainkan bertujuan melahirkan kesadaran bahwa pendekatan ini mempunyai kekurangan, sama seperti pendekatan yang lainnya. Sadar akan kelemahan setiap pendekatan dapat mencegah pola pikir sempit yang menganggap bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran yang baik dapat menggunakan pendekatan tunggal, dan pada gilirannya bersedia mengkaji dari sudut pandang pendeketan yang lain. Pendekatan yang biasa dipergunakan dalam perencanaan pembelajaran ada 3 macam (Harjanto, 2010) yakni : a. Pendekatan tuntutan sosial. Merupakan pendekatan yang paling wajar bagi pendidikan atau pengelola pendidikan. Tuntutan sosial diartikan sebagai kumpulan tuntutan umum untuk memperoleh pendidikan yaitu sejumlah tuntutan individu akan pendidikan pada suatu tempat, waktu serta dalam lingkungan budaya politik dan ekonomi tertentu. Manakala jumlah ruang kelas dan peralatan lebih kecil dari yang diperlukan orang-orang yang ingin bersekolah, maka dikatakan tuntutan sosial melebihi apa yang tersedia. Dalam realitanya memang tuntutan masyarakat untuk memperoleh pendidikan senantiasa melampaui kemampuan pelayanan pemerintah. Terhadap pendekatan ini muncul beberapa kritik yang dikemukan oleh ekonom-ekonom, antara lain :


72


1) Pendekatan ini mengabaikan masalah alokasi sumber nasional dan mengganggap bahwa tidak menjadi persoalan berapa banyak sumber itu dialokasikan ke sektor pendidikan. 2) Mengabaikan sifat dan ragam tenaga kerja yang dihasilkan dan diperlukan oleh sektor ekonomi, sehingga tidak mempermasalahkan atau mempedulikan apakah tenaga kerja tertentu terlalu banyak atau terlalu sedikit. 3) Cenderung terlalu mendorong terjadinya tuntutan masyarakat memperoleh pendidikan, meremehkan masalah biaya, serta mengingat keinginan untuk memberi kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan, sering mengabaikan kualitas dan efektivitas, dengan akibat, pendidikan menjadi suatu bentuk investasi modal yang kurang produktif. 4) Pengaruh lain yang dapat terjadi dan justru lebih besar akibatnya adalah menurunnya kualitas guru dan wibawa mereka secara drastis, sebab pemekaran jumlah sekolah secara pasif dalam waktu relatif tidak terlalu lama dapat membawa akibat penyediaan korps guru yang berkualitas rendah. b. Pendekatan tenaga kerja. Bagi para ekonom aliran neo-klasik, pembangunan ekonomi tidak hanya memerlukan sumber fisik dan fasilitas lainnya, akan tetapi sumber daya manusia untuk menggali dan mengelola sumber nasional tersebut. Untuk maksud itu, pembangunan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan merupakan syarat penting untuk pembangunan nasional dan menjadi investasi strategis terhadap sumberdaya yang langka. Diakui pendekatan ini sangat berguna dalam rangka penentuan alokasi sumber dana nasional, namun dalam pelaksanaan praktis mempunyai beberapa kelemahan, antara lain : 1) Hanya mampu memberi bimbingan yang terbatas kepada para perencana.



73

2) Klasifikasi pekerjaan dan perbandingan antara tenaga kerja profesi kurang sesuai dengan kebutuhan nyata sebab tuntutan adan pola pikir didasarkan pada kondisi negara maju. 3) Mengingat cepatnya perubahan teknologi yang sekaligus menuntut kualifikasi tenaga yang berbeda-beda, maka tidak mungkin mengadakan estimasi yang akurat tentang kualifikasi tenaga kerja di masa mendatang. 4) Sebagai pendekatan yang bersifat deterministis, pendekatan tenaga kerja terjerat pada pola pikir yang sempit, sebab didasarkan pada asumsi bahwa ekonomi menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja, sedangkan pendidikan hanya bersifatpasif mengikutinya. c. Pendekatan imbalan. Merupakan pendekatan yang dianjurkan oleh para ekonom yang kurang setuju atau meninggalkan tradisi ekenomi klasik. Bagi mereka, kelemahan pendekatan tuntutan sosial dan tenaga kerja adalah sama-sama mengabaikan masalah alokasi sumber dana nasional. Melalui pendekatan nilai imbalan, masalah alokasi diatasi dengan mencari keseimbangan antara keuntungan dan kerugian dari alternatif yang dipilih. Gagasan ini sepintas nampak jelas, namun bila dikaji lebih mendalam terdapat beberapa kelemahan, antara lain : 1) Data dasar yang akurat untuk menghitung untung rugi dalam dunia pendidikan sangat sulit, terutama yang menyangkut teksiran biaya peserta didik. 2) Sangat menghitung keuntungan yang akan diperoleh akibat pendidikan di masa mendatang. Kelemahan ini dapat dihindarkan apabila tersedia data yang lengkap. Metode yang umum dipakai adalah menghitung beberapa tambahan pendapatan yang diperoleh seseorang akibat memperoleh pendidikan tertentu. Makin tinggi tambahan pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan selama


74


mengikuti pendidikan, maka alokasi sumber dana dikategorikan semakin baik. Namun sebenarnya, pandangan yang membandingkan pendapatan yang akan diperoleh di masa mendatang akibat adanya perbedaan tingkat dan jenis pendidikan di masa lalu, adalah suatu perkiraan yang kabur, sebab : -

Terjerumus pada anggapan bahwa setiap orang yang memperoleh tingkat dan jenis pendidikan yang sama akan memperoleh kesempatan kerja dengan imbalan yang sama.

-

Kemungkinan mereka yang tertarik pada analisis statistik akan mengatakan bahwa tambahan pendapatan yang diperoleh di luar faktor pendidikan dapat dipisahkan melalui penelitian itu dilakukan secara benar.

-

Pendekatan ini hanya memberi sebagian jawaban dari apa yang ingin diketahui para perencana.

-

Pendekatan ini masih dalam tahap perkembangan eksperimental.

Selanjutnya untuk menyetahui berbagai jenis perencanaan pembelajaran, maka perlu dilakukan tinjauan dari berbagai segi. Menurut Harjanto (2010), bahwa jenis perencanaan pembelajaran dari berbagai segi dapat dikalsifikasikan sebagai berikut : a.

Menurut Besaran atau Magnitude : 1) Perencanaan makro, yakni perencanaan yang mempunyai telaah nasional, yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut. Perencanaan makro berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : a)

Apakah tujuan pendidikan nasional.


75


b)

Pendekatan apakah yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

c)

Lembaga pendidikan apakah yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d)

Bagaimanakah seharusnya organisasi pendidikan diatur sehingga menunjang tercapainya tujuan tersebut.

e)

Program-program apakah yang perlu diadakan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.

f)

Sumber-sumber apakh yang dapat menunjang program-program tersebut.

g)

Apakah kriteria keberhasilan usaha pendidikan itu.

dipakai

untuk

2) Perencanaan meso. Kebijakan dalam perencanaan makro dijabarkan dalam program-program dengan dimensi yang lebih kecil. Pada tingkat ini perencanaan sudah lebih bersifat operasional, disesuaikan dengan keadaan daerah, departemen atau unit-unit lainnya. 3) Perencanaan mikro. Diartikan sebagai perencanaan tingkat institusional dan merupakan jabaran lebih spesifik dari perencanaan meso. Dalam tahapan ini, karakteristikkarakteristik lembaga diperhatikan, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh perencanaan makro maupun meso. b. Menurut Telaahnya. 1) Perencanaan strategis, yakni perencanaan yang berkaitan dengan penetapan tujuan, pengalokasian sumber-sumber dalam mencapai tujuan dan kebijkan yang digunakan sebagai pedoman. Perencanaan ini cenderung dipusatkan pada masalah-masalah yang tidak terstruktur, melibatkan banyak variabel, namun memiliki parameter yang pasti. Sering pula disebut sebagai


76


perencanaan tingkat normatif, sebqab keputusan yang dibuat tidak didasarkan pada data-data statistik, melainkan pertimbangan perencana, dalam hal ini pimpinan puncak suatuorganisas. 2) Perencanaan manajerial, yaitu perencanaan yang ditujukan untuk mengarahkan proses pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 3) Perencanaan operasional, memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari rencana manajerial. Perencanaan ini bersifat spesifik dan berfungsi memberi petunjuk konkret tentang pelaksanaan suatu proyek atau program, baik tentang aturan, prosedur dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan. c. Menurut Jangka Waktunya 1) Perencanaan jangka panjang, yaitu mencakup kurun waktu 10 sampai 25 tahun. Mempunyai parameter yang lebih kabur dan kian panjang jangka waktunya, variabelnya pun makin tak pasti. 2) Perencanaan jangka menengah, yaitu rencana yang mencakup kurun waktu antara 4 sampai 10 tahun. Merupakan penjabaran operasional dari rancana jangka panjang. 3) Rencana jangka pendek, yaitu rencana yang mencakup kurun waktu antara 1 sampai 3 tahun, serta merupakan jabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang. Guna memperoleh perencanaan yang komperhensif, maka seyogianya dilaksanakan 6 tahapan proses (Harjanto, 2010), yaitu: a.

Tahap pra perencanaan. Tahapan ini meliputi, (1) menciptakan atau mengadakan badan maupun bagian yang bertugas dalam melaksanakan fungsi perencanaan, (2) menetapkan prosedur perencanaan, (3) mengadakan reorganisasi struktural internal administrasi agar dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan


77


serta proses implementasinya, dan menetapkan mekanisme serta prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam perencanaan. Tahap perencanaan awal, terdiri dari aktivitas-aktivitas : (1) tahap diagnosis, merupakan kegiatan membandingkan luaran atau output yang diharapkan dengan apa yang telah dicapai sekarang. Tahap ini bertujuan mengetahui apakah rencana yang dilaksanakan itu memadai dan relevan, serta apakah cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan itu efektif dan efisien, (2) tahap formulasi rencana, merupakan kebijakan yang memberikan arah kepada upaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan suatu rencana, (3) perhitungan biaya, (4) penentuan target, dan (5) penilaian kebutuhan, merupakan tindak lanjut sesudah kebijakan ditetapkan yang meliputi ; - Jumlah orang yang perlu mendapat layanan dalam rencana serta syarat-syarat kualitatifnya. - Jumlah dan besarnya lembaga atau program yang diperlukan. - Jumlah, kompetensi dan syarat pekerjaan dari orang yang akan mengorganisasikan dan melaksanakan rancana tersebut. - Jumlah dan kualitas bahan, sarana dan alat-alat yang diperlukan. - Jumlah dan kualitas mobiler dan alat-alat lainnya. - Jumlah dana yang diperlukan untuk gaji, upah dan beasiswa. - Jumlah dan kualitas layanan pendukung dan sebagainya. b.

Tahap formulasi rencana. Perencanaan mempunyai dua maksud mendasar yakni ; (1) menyiapkan seperangkat keputusan yang diambil oleh pemegang otoritas dan (2) menyediakan pola dasar pelaksanaan yang menjadi pegangan berbagai inti organisasi yang


78


bertanggungjawab tersebut.

dalam

implementasi

keputusan-keputusan

c.

Tahap eloborasi rencana. Sebelum rencana diimplementasikan, perlu ditempuh beberapa langkah elaborasi yakni (1) membuat program, yaitu membagi rencana kedalam area-area pelaksanaan, yang masing-masing mempunyai tujuan spesifik, (2) identifikasi dan formulasi proyek. Tiap program terdiri dari kelompok aktivitas sejenis dan tiap kelompok itu dinamakan proyek. Formulasi proyek merupakan tugas merinci siapa pelaksana, berapa biaya, jangka waktu dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

d.

Tahap implementasi rencana. Pada tahap ini perencanaan bergabung dengan proses pelaksanaan atau manajemennnya.

e.

Tahap evaluasi dan perencanaan ulang. Evaluasi mempunyai dua makna, yakni ; (1) memberi gambaran tentang kelemahan rencana; dan (2) sebagai bahan diagnosis serta dalam membuat perencanaan ulang.

3.5.

Konsep Perencanaan Pembelajaran

Menurut Kenneth V. Oster (2011), bahwa perencanaan pembelajaran yang baik akan memberikan gambaran kepada anak didik (bahkan keluarganya), untuk membuat peta pendidikan masa depannya dan tujuan kariernya. Oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembelajaran komponen peserta didik perlu mendapat perhatian yang memadai. Agar bahan dan cara belajar ini sesuai dengan kondisi peserta didik, maka penyusunan skenario program pembelajaran dan keluasan maupun kedalaman bahan ajar perlu disesuaikan, karena memang ada kelas yang pandai atau cepat belajar, sedang, dan kelompok kurang atau lambat belajar. Guru dalam menyusun rencana pelajaran harus mendasarkan pada kriteria peserta didik yang akan menerima pelajaran itu. Untuk



79

mengatasi kemampuan peserta didik, guru perlu menggunakan metode atau bentuk kegiatan mengajar yang bervariasi pula. Data atau informasi tentang peserta didik dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dan perencanaan penyempurnaan pengajaran. Pengajaran yang baik hendaknya disusun dengan berpedoman kepada keadaan, kemampuan, minat dan kebutuhan peserta didik. Hal ini secara nyata dapat diketahui melalui proses dan hasil pengumpulan data. Sebelum menyiapkan rencana pelajaran, atau satuan pelajaran guru hendaknya mempelajari dulu record peserta didik. Melalui pemanfaatan record tersebut, guru akan memperoleh gambaran umum tentang kondisi dari masalah peserta didik, dengan mengetahui kondisi tersebut guru dapat mengadakan berbagai usaha penyesuaian pelajaran dengan perbedaan individu peserta didik. Tiap peserta didik mempunyai kemampuan, kondisi kecepatan belajar, dan lain-lain, yang berbeda. Perencanaan pembelajaran (Intructional Design) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (Rusman, 2011), yaitu : 1) Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses, adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang menggunakan secara khusus teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Dalam perencanaan ini akan menganalsis kebutuhan dari proses belajar dengan alur yang sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Termasuk di dalamnya melakkukan evaluasi terhadap materi pelajaran dan aktivitas pengajaran; 2) Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan, senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori-teori tentang strategi pengajaran dan implementasinya dalam pembelajran; 3) Perencanaan pembelajaran sebagai sains (science), adalah mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan terhadap situasi maupun


80


fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun yang lebih sempit dari materi pelajaran dengan segala tingkatan kompleksitasnya; 4) Perencanaan pembelajaran sebagai realitas, adalah ide pengajaran dikembangkan dengan memberikan hubungan pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang kerjakan perencana mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntutan sains dan dilaksanakan secara sistematik; 5) Perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan proses pembelajaran. Pengembangan sistem pembelajaran melalui proses yang sistematik selanjutnya diimplementasikan dengan mengacu pada sistem perencanaan; dan 6) Perencanaan pembelajaran sebagai teknologi, adalah suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori konstruktif terhadap solusi dari problem pengajaran. Mengacu pada berbagai sudut pandang tersebut, perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pengajaran yang dianut dalam kurikulum. Penyusunan perencanaan program pengajaran sebagai sebuah proses, disiplin ilmu pengetahuan, realitas, sistem, dan teknologi pembelajaran bertujuan agar pelaksanaan pengajaran berjalan lebih lancar dan hasilnya lebih baik. Menurut Malak & Mamdouh (2010), bahwa perencanaan pembelajaran harus pula senantiasa memperhatikan beberapa faktor, seperti ; efisiensi internal, efektivitas dan produktivitas dari sistem pendidikan. Menurut beliau perhatian dalam pendidikan kuantitatif, tidak hanya terfokus pada faktor jumlah murid, guru, dan alat pendidikan, tetapi tidak kalah pentingnya adalah perhatian terhadap faktor yang menentukan hasil dari proses pendidikan, seperti ; isu-isu


81


perubahan, pengembangan inovasi, program dan isi pembelajaran, dan sistem pendidikan yang senantiasa perlu pembaharuan. Perencanaan pembelajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah tempat pembelajaran berlangsung. Terutama ketersediaan sarana dan prasarana, kelengkapan dan alat bantu pengajaran menjadi pendukung terlaksananya berbagai aktivitas belajar peserta didik. Guru tidak mungkin melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan bak pasir jika di sekolah tersebut tidak tersedia bak pasir yang diperlukan tersebut. Guru juga tidak akan mungkin meminta peserta didik untuk mengamati tanaman jika di sekolah tersebut tidak ada kebun sekolah. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut : 1)

Merumuskan tujuan khusus; yang mana rumusan tujuan pembelajaran, harus meliputi domain kognitif, afektif, dan domain psikomotorik.

2)

Pengalaman belajar

3)

Kegiatan belajar mengajar

4)

Orang-orang yang terlibat

5)

Bahan dan alat

6)

Fasilitas fisik

7)

Perencanaan Evaluasi dan pengembangan

Menurut Slameto (1991), bahwa prosedur yang dilakukan dalam pengembangan rancangan pembelajaran meliputi : 1.

Kegiatan Persiapan, yang berisi : a) Kaji dan pahami baik-baik tujuan kurikulum. b) Kenali dan pahami karakteristik siswa yang mengikuti pelajaran, meliputi :


82


1)

kemampuan awal siswa

2)

karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan

3)

karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang

c) Renungkan kembali dan buat analisa. d) Rumuskan Tujuan Instruksional Umum dan Khususnya. e) Susun Alat Evaluasi. f) Memanfaatkan Buku Sumber g) Pemilihan Materi berdasarkan karakteristik tertentu. h) Rancang Strategi Belajar Mengajar 2.

Susun satuan Acara Pelajaran


83


BAB 4 IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBELAJARAN 4.1.

Mata Pelajaran dan Cakupannya

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 5 kelompok mata pelajaran (mapel), berikut cakupan dari masing-masing kelompok tersebut, yakni : 1.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, cakupannya; dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

2.

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, cakupannya; dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap.

3.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, cakupannya; Pada tingkat SD/MI/SDLB, dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan


84


teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri; Pada tingkat SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri; Pada tingkat SMA/MA/SMALB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri; dan tingkat SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja. 4.

Kelompok mata pelajaran estetika, cakupannya; dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

5.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, cakupannya; Pada tingkat SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat; Pada tingkat SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat; Pada tingkat SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat; dan secara umum pada semua tingkatan dimaksudkan untuk membudaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba,



85

HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah. Kelima kelompok mata pelajaran tersebut di atas akan menentukan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dari suatu sekolah. Dari kajian tentang konsep perencanaan pembelajaran yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa lingkup dari perencanaan pembelajaran terbagi atas tiga bagian, yang meliputi :

4.2.

1.

Program Tahunan

2.

Program Semeter

3.

Program Mingguan

Program Tahunan

Program Tahunan, adalah program pengajaran yang mencakup seluruh mata pelajaran untuk satu tahun. Misalnya untuk kelas I, II, dan kelas III. Program tahunan ini mengacu pada 5-mapel yang telah ditentukan dalam regulasi pendidikan, dan akan mewujudkan SKL yang dicanangkan dalam program pendidikan pada kelas dan jenjang yang diselenggarakan. Di dalam struktur kurikulum program tahunan ini tersusun dalam bentuk summary kurikulum, yang memuat daftar mata pelajaran yang disajikan untuk satu kelas selama satu tahun. Program tahunan ini diterapkan pada jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi daftar mata pelajaran diprogram dan disajikan secara akumulatif pada setiap jurusan/program studi. Secara terminologi kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan


86


tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah telah ditentukan kurikulum yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masingmasing satuan pendidikan. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan KTSP2006, mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1) Berpusat pada peserta didik, 2) Mengembangkan kreativitas, 3) Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, 4) Kontekstual, 5) Menyediakan pengalaman belajar yang beragam, dan 6) Belajar melalui berbuat. Kurikulum dalam pendidikan formal memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Oemar Hamalik (1990), bahwa bila dirinci secara lebih mendetail terdapat tiga peranan dari kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu ; (1) peranan konservatif, (2) peranan kreatif, dan (3) peranan kritis atau peranan evaluative. 1. Peranan Konservatif Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generas muda, dalam hal ini para siswa.



87

Peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses social. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai social yang hidup di lingkungan masyarakatnya. 2. Peranan Kreatif Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhankebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berfikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. 3. Peranan kritis dan evaluative Peranan ini di latarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilainilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu diseusaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai social yang tidak sesuai lagi


88


dengan keadaan dan tuntutan masa kin dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan-penyempurnaan. Ketiga peranan kurikulum di atas harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum persekolahan menjadi tidak optimal. Menyelaraskan ketiga peranan kurikulum tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan, diantaranya : guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, siswa, dan masyarakat. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait tersebut idealnya dapat memahami betul apa yang menjadi tujuan dan isi dari kurikulum yang diterapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

4.3.

Program Semester

Program Semester, adalah program pengajaran yang mencakup kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber dan alat belajar, misalnya : Satuan Acara Pembelajaran (SAP); dan Silabus. Program semester ini akan mengacu pada masing-masing mata pelajaran yang dijabarkan dari kurikulum tahunan, dan akan mewujudkan Standar Kompetensi (SK) yang harus didapatkan oleh setiap peserta didik. Silabus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. Pada dasarnya silabus adalah rencana pembelajaran jangka panjang pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standarkompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus sebagai suatu rencana pembelajaran diperlukan sebab proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, proses pembelajaran sendiri pada



89

hakikatnya merupakan suatu proses yang ditata dan diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan dan kompetensi dasar dapat tercapai secara efektif. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok,/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indicator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selain itu silabus disusun berdasarkan Standar Isi, yang di dalamnya berisikan Identitas Mata Pelajaran, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), Materi Pokok/Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Indikator, Penilaian, Alokasi Waktu, dan Sumber Belajar. Dengan demikian, silabus pada dasarnya menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut. 1)

Kompetensi apa saja yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan yang dirumuskan oleh Standar Isi (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar).

2)

Materi Pokok/Pembelajaran apa saja yang perlu dibahas dan dipelajari peserta didik untuk mencapai Standar Isi.

3)

Kegiatan Pembelajaran apa yang seharusnya diskenariokan oleh guru sehingga peserta didik mampu berinteraksi dengan sumber-sumber belajar.

4)

Indikator apa saja yang harus dirumuskan untuk mengetahui ketercapaian KD dan SK.

5)

Bagaimanakah cara mengetahui ketercapaian kompetensi berdasarkan Indikator sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang akan dinilai.

6)

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai Standar Isi tertentu.


90


7)

Sumber Belajar apa yang dapat diberdayakan untuk mencapai Standar Isi tertentu.

Silabus merupakan produk utama dari pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana tertulis pada suatu satuan pendidikan yang harus memiliki keterkaitan dengan produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran. Silabus dapat dikatakan sebagai kurikulum ideal (ideal/potential curriculum), sedangkan proses pembelajaran merupakan kurikulum actual (actual/real curriculum). Silabus juga merupakan hasil atau produk pengembangan disain pembelajaran, seperti Pola Dasar Kegiatan Belajar Mengajar (PDKBM) dan Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP). Dalam silabus tersebut memuat komponen-komponen minimal dari kurikulum satuan pendidikan. Untuk mengadakan pengkajian terhadap kurikulum yang sedang dilaksanakan pada suatu satuan pendidikan, bisa dilakukan melalui penelaahan silabus yang telah dikembangkan dan diberlakukan. Dari pengkajian terhadap silabus bisa memberikan berbagai informasi, di antaranya dapat dilihat apakah kurikulum sebagai suatu teori telah diterjemahkan dengan baik. Melalui silabus dapat ditelaah standar kompetensi dan kompetensi yang akan dicapai, materi yang akan dikembangkan, proses yang diharapkan terjadi, serta bagaimana cara mengukur keberhasilan belajar. Dari silabus juga akan tampak apakah hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya harmonis atau tidak. Karena itu kedudukan silabus dalam telaah kurikulum tingkat satuan pendidikan sangatlah penting. Silabus merupakan salah satu tahapan dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, khususnya untuk menjawab “apa yang harus dipelajari?”, juga merupakan penjabaran lebih lanjut tentang pokok-pokok program dalam satu mata pelajaran yang diturunkan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan ke dalam rincian kegiatan dan strategi pembelajaran, kegiatan dan strategi penilaian, dan pengalokasian waktu. Silabus pada dasarnya merupakan Metode & Strategi Pembelajaran PKLH


91

program yang bersifat makro yang harus dijabarkan lagi ke dalam program-program pembelajaran yang lebih rinci, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Silabus merupakan program yang dilaksanakan untuk jangka waktu yang cukup panjang (satu semester), menjadi acuan dalam mengembangkan RPP yang merupakan program untuk jangka waktu yang lebih singkat. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Memperhatikan uraian di atas, salah satu peran yang harus dilakukan pengawas sekolah adalah bagaimana mengarahkan pihak pengelola sekolah, khususnya guru, agar dalam penyusunan silabus didasarkan atas pertimbangan yang matang supaya siswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Silabus yang dikembangkan dengan tepat dan efektif akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Komponen-komponen dalam silabus tersebut harus disusun dan dikembangkan secara sistematis dan sistemik, dan dalam pengembangannya harus berorientasi pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dikembangkan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

4.4.

Program Mingguan/Harian

Program Mingguan/Harian, adalah program pengajaran yang mencakup rencana tindakan yang akan dilaksanakan dalam satu pembelajaran (PBM), dengan menggkoordinasikan komponenkomponen pembelajaran secara sistematis, dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Program mingguan yang disajikan per


92


tatap muka merupakan penjabaran dari Silabus setiap mata pelajaran, dan akan mewujudkan Kompetensi Dasar (KD) yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini, merupakan perkiraan atau proyeksi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Rencana yang mengambarkan prosedur dan pengoraginasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dlam silabus. Pembelajaran adalah proses yang ditata dan diatur menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan. RPP disusun untuk satu Kompetensi Dasar. Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses yang ditata dan diatur sedemikian rupa, menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk perencanaan pembelajaran. Setiap perencanaan selalu berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi mengenai apa yang diperlukan dan apa yang akan dilakukan. Demikian halnya, perencanaan pembelajaran memperkirakan atau memproyeksikan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mungkin saja dalam pelaksanaannya tidak begitu persis seperti apa yang telah direncanakan, karena proses pembelajaran itu sendiri bersifat situasional. Namun, apabila perencanaan sudah disusun secara matang, maka proses dan hasilnya tidak akan terlalu jauh dari apa yang sudah direncanakan. Istilah perencanaan pembelajaran yang saat ini digunakan berkaitan dengan penerapan KTSP di sekolah-sekolah di Indonesia yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pada waktu yang lalu dikenal istilah satuan pelajaran (satpel), rencana pelajaran (renpel), dan istilahistilah sejenis lainnya.


93


Ada beberapa manfaat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini, antara lain: 1) Memberikan landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indicator. 2) Memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek. 3) Karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem, memberi pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. 4) Karena dirancang secara matang sebelum pembelajaran, berakibat terhadap nurturant effect. RPP pada dasarnya merupakan kurikulum dalam skala mikro, yang menggambarkan tujuan/kompetensi, materi/isi pembelajaran, kegiatan belajar, dan alat evaluasi yang digunakan. Efektivitas suatu RPP sangat dipengaruhi beberapa prinsip pada perencanaan pembelajaran, antara lain : 1) Perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kondisi siswa. 2) Perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. 3) Perencanaan pembelajaran harus memperhitungkan waktu yang tersedia 4) Perencanaan pembelajaran harus merupakan urutan kegiatan pembelajaran yang sistematis. 5) Perencanaan pembelajaran bila perlu lengkapi dengan lembaran kerja/tugas dan atau lembar observasi. 6) Perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel. 7) Perencanaan pembelajaran harus berdasarkan pada pendekatan system yang mengutamakan keterpaduan antara tujuan/kompetensi, materi, kegiatan belajar dan evaluasi.


94


Prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan landasan dalam penyusunan RPP. Selain itu, secara praktis dalam penyusunan RPP, seorang guru harus sudah menguasai bagaimana menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator, bagaimana dalam memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar, bagaimana memilih alternatif metode mengajar yang dianggap paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar, dan bagaimana mengembangkan evaluasi proses dan hasil belajar.


95


BAB 5 KONSEP PERENCANAAN PEMBELAJARAN PKLH 5.1.

Identifikasi atau Blok Mata Pelajaran Terkait PKLH

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa berdasarkan kebijakan kurikulum yang diterapkan sekarang, maka materi PKLH tidak dapat disajikan dalam bentuk monolitik, melainkan hanya dapat diajarkan kepada anak didik dalam bentuk pembelajaran terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Pada masingmasing jenjang pendidikan formal yang ada mulai dari tingkat SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, sampai pada pendidikan tinggi banyak mata pelajaran yang terbuka untuk menerima sisipan materi PKLH. Hanya ada satu hal yang penting untuk disadari oleh setiap guru pengajar PKLH, bahwa karena aspek lingkungan dan kependudukan itu sangat luas dan semua orang bisa bicara soal lingkungan dan kependudukan sesuai dengan persepsi dan latar belakang ilmunya, maka bila tidak dibatasi atau tidak didefinisikan sejak awal, wacana ini akan meluas dan di luar kendali, sehingga tujuan PKLH menjadi tidak fokus atau bahkan difus (menyimpang jauh) sehingga tidak praktis dan tidak aplikatif. Pada dasarnya beberapa mata pelajaran yang ada memiliki muatan PKLH terutama mata pelajaran yang berorientasi pada sasaran moral seperti mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan mata pelajaran Pendidikan Agama, yang disajikan dari tingkat pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Kedua mata pelajaran ini dapat dimuati dengan unsur pendidikan lingkungan hidup yang berdimensi moral dan nilai. Beberapa mata pelajaran lain yang erat kaitannya dengan pendidikan lingkungan hidup dan kependudukan pada masing-masing tingkatan, yakni :


96


1.

Pada jenjang SD/MI/SDLB, terdapat mata pelajaran IPA, IPS, Seni Budaya & Keterampilan, serta Pengembangan Diri & Kepribadian. Melalui kelompok mata pelajaran tersebut siswa dapat mengenal, dan menyikapi ilmu pengetahuan tentang lingkungan hidup dan kependudukan, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri, dalam mengapresiasi permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan dalam kehidupan kesehariannya.

2.

Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, terdapat mata pelajaran IPA, IPS, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, serta mata pelajaran Keterampilan/PKK (Pengembangan Diri). Melalui kelompok mata pelajaran tersebut siswa dapat memperoleh kompetensi dasar pengetahuan tentang lingkungan hidup dan kependudukan, serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri, dalam mengapresiasi permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan dalam kehidupan kesehariannya.

3.

Pada jenjang SMA/MA/SMALB, terdapat kelompok mata pelajaran IPA : Fisika, Biologi, Kimia, juga kelompok mata pelajaran IPS : Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi, juga mata pelajaran Bahasa Indonesia. Melalui kelompok mata pelajaran tersebut siswa dapat memperoleh kompetensi lanjut dalam pengetahuan lingkungan dan kependudukan, serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri, dalam mengapresiasi permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan dalam kehidupan kesehariannya. Dan untuk tingkat SMK/MAK diharapkan mampu menerapkan pengetahuan lingkungan dan kependudukan dalam membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja, dengan memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup dan kependudukan.

4.

Pada jenjang pendidikan tinggi, berbagai matakuliah di masingmasing jurusan dan keahlian yang terkait dengan lingkungan



97

hidup dan/atau kependudukan. Hal ini dimungkinkan karena semua ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Sebagai contoh jurusan-jurusan pada kelompok ilmu sosial, politik, seni, budaya, dan hukum, sangat perlu memahami pentingnya keselarasan antara lingkungan hidup dan kependudukan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, karena mereka sangat dibutuhkan peranannya dalam merumuskan, mengimplementasi, dan mengawal pelaksanaan kebijakan dan perundangan dalam praktik kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan lingkup individu warga negara (hak azasi), sehingga mereka mampu menghasilkan, menjalankan, dan mengendalikan pemerintahan yang ramah lingkungan atau “green govermental”. Demikian pula dengan jurusan ilmu rekayasa seperti kelompok ilmu-ilmu keteknikan, pertanian, farmasi, dan kedokteran, perlu pula memahami berbagai bentuk dampak terhadap lingkungan dan kependudukan, dari setiap jenis rekayasa yang dilakukan/ dikembangkan, baik dalam jangka pendek (short term impact) maupun dalam jangka panjang (long term impact). Hal ini penting mengingat bahwa merekalah yang berinteraksi langsung dengan lingkungan hidup, sehingga dengan pemahaman yang baik mereka niscaya akan senantiasa berpikir dan berekayasa untuk menghasilkan produk pengembangan teknologi yang ramah lingkungan atau “green technology”. Dan hal yang sama untuk jurusan pada kelompok ilmu-ilmu ekonomi, kependidikan, dan agama, memerlukan pemahaman yang luas dan mendasar tentang interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya serta bentuk dampak dan pengaruh dinamis yang terus terjadi antara keduanya. Hal ini sangat penting karena mereka yang lebih banyak menuntun dan membimbing kelompok manusia untuk beraktivitas dalam lingkungan hidup, sehingga besar peranannya dalam mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan berprilaku ramah lingkungan atau “green


98


community”. Dan berbagai kelompok disiplin ilmu yang lain, kesemuanya mempunyai peran, peluang, dan kewajiban untuk mengedepankan lingkungan hidup dan kependudukan dalam kajian dan pengembangan ilmu pengetahuannya, karena semua bidang ilmu memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas dan durabilitas kehidupan umat manusia.

5.2.

Konsep Perencanaan Pembelajaran PKLH Terpadu

Tujuan PKLH telah banyak diuraikan pada bagian sebelumnya, dan pada hakikatnya tujuan akhir dari PKLH adalah membentuk warga negara yang berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup, yaitu warga negara yang dalam segala perilakunya berpandangan ke depan terhadap masalah kependudukan dan lingkungan hidup, menuju masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang dalam hubungannya dengan lingkungan hidup. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang berkelanjutan yaitu mengubah paradigma masyarakat dari mentalitas frontier menjadi mentalitas masyarakat yang berkarib dengan lingkungan (environmentaly friendly), dan tidak sekadar berwawasan lingkungan, tetapi senantiasa berusaha ; (1) menghormati dan memelihara komunitas kehidupan, (2) memperbaiki kualitas hidup manusia, (3) melestarikan daya hidup dan keragaman bumi, (4) menghindari pemborosan sumber-sumber daya yang tak terbarukan, (5) berusaha tidak melampaui batas kapasitas daya dukung bumi, (6) mengubah sikap dan gaya hidup yang konsumtif dan berlebihan. Bebeberapa permasalahan tentang lingkungan hidup dan kependudukan yang dapat menjadi topik pembelajaran, mulai dari jenjang pendidikan SD, SLTP, SLTA, dan pendidikan tinggi. Berbagai permasalahan lingkungan yang harus dipahami oleh anak didik dengan kadar (content) yang disesuaikan dengan masing-masing jenjang pendidikan. Masalah yang urgen dalam lingkungan hidup, seperti: pencemaran (tanah, air, udara, dan suara); diversitas (flora, fauna,



99

negara, dan manusia); sumber-sumber energi (tak terbarukan dan terbarukan); daya dukung batas bumi (area, populasi, pangan, energi, ozon, dan abiotik) yang tersedia dalam lingkungan; dan berbagai masalah turunan dari berbagai ulah dan tindakan manusia terhadap lingkungan hidup. Sedangkan permasalahan kependudukan yang harus dipahamkan kepada setiap anak didik, seperti : pertumbuhan penduduk (fertilitas, mortalitas, distribusi, urbanisasi, dan kuantitas); kualitas penduduk (pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pengangguran); dan berbagai permasalahan kependudukan yang bersumber dari ketidakmampuan pemerintah mengelola cepatnya laju pertumbuhan penduduk, untuk mengimbanginya dengan suatu laju pembangunan berkelanjutan. Dalam skala implementasinya tujuan pembelajaran PKLH pada masing-masing jenjang pendidikan formal, harus dirumuskan dalam bentuk statifikasi konten sesuai dengan tujuan pendidikan sesuai jenjangnya. Untuk jenjang pendidikan dasar, kontennya dititikberatkan pada upaya mengenalkan permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan, serta menumbuhkan sikap kepedulian terhadap permasalahan tersebut. Untuk jenjang pendidikan menengah pertama, kontennya dititikberatkan pada upaya memperoleh kompetensi dasar tentang permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan, serta menumbuhkan sikap, perilaku, dan partisipasi dalam pencegahan timbulnya permasalahan tersebut. Untuk jenjang pendidikan menengah atas, kontennya dititikberatkan pada upaya memperoleh kompetensi lanjut tentang permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan, serta meningkatkan sikap, perilaku, dan partisipasi dalam pencegahan timbulnya permasalahan tersebut. Untuk jenjang pendidikan tinggi, kontennya dititikberatkan pada upaya mematrikan sikap, perilaku, dan partisipasi dalam pencegahan timbulnya permasalahan lingkungan dan kependudukan, sekaligus memperoleh kompetensi ilmiah untuk melakukan usaha penanggulangan terhadap permasalahan lingkungan


100


hidup dan kependudukan yang telah terjadi, berdasarkan ruang lingkup dan spesifikasi jurusan yang ditekuninya. Oleh karena itu maka pelaksanaan pembelajaran PKLH harus direncanakan dengan cermat dan terpadu, sehingga tidak terjadi overlaping dan/atau gap dalam penyajian PKLH yang bersifat integratif. PKLH dilaksanakan secara bergradasi dan berintegrasi, baik dalam kelas, maupun dalam statifikai jenjang pendidikan. Semua guru yang mengajar pada satu kelas, kesemuanya harus saling berkoordinasi untuk membagi dan menetapkan komponen materi PKLH yang menjadi beban tugas masing-masing. Demikian pula tentang peningkatan konten dari kelas yang rendah ke kelas yang tinggi, maka guru bidang studi yang sama harus saling berkoordinasi untuk membagi dan menetapkan tingkatan konten materi pembelajarannya. Dan yang perlu ditetapkan dalam peraturan pemerintah, adalah pembagian konten antar jenjang pendidikan yang dikelola oleh instansi/institusi yang berbeda, sehingga tidak akan terjadi overlap dan atau gap diantara jenjang pendidikan yang ada karena kendala kesulitan koordinasi antar instansi/institusi tersebut. Hal yang juga sangat penting diperhatikan dalam penyajian materi PKLH adalah faktor rasio waktu belajarnya. Belajar PKLH hendaknya tidak hanya di kelas, tetapi juga di lapangan. Misalnya, pergi ke sungai, ke kolam, ke waduk, atau ke tanah lapang sambil melihat-lihat selokan, sehingga peserta didik akan langsung melaksanakan pengamatan lapangan, mengetahui sumber pencemaran, dan memahami cara pencegahan pencemaran tersebut. Metode pembelajaran lapangan semacam ini sangat cocok untuk semua topik PKLH, dengan prosentase waktu yang berbeda-beda sesuai dengan sifat dan karakteristik dari topiknya.


101

Bagian Ketiga : IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PKLH

Bagian Ketiga IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PKLH

BAB 6 :

TEORI PEMBELAJARAN 6.3. Teori Belajar 6.4. Teori Pembelajaran

BAB 7 :

STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 7.4. Strategi Pembelajaran 7.5. Jenis-jenis Strategi Pembelajaran 7.6. Metode Pembelajaran

BAB 8 :

STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN PKLH 8.4. Pengantar 8.5. Strategi Pembelajaran PKLH 8.6. Metode dan Teknik Pembelajaran PKLH


102


BAB 6 TEORI PEMBELAJARAN 6.1.

Teori Belajar

Teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses inhern yang kompleks tentang belajar. Belajar merupakan aktifitas yang dilakukan seseorang atau peserta didik secara pribadi dan sepihak, dalam usaha untuk mengetahui, mengerti, dan memahami suatu ilmu pengetahuan. Ada tiga perspektif utama dalam teori belajar, yaitu Behaviorisme, Kognitivisme, dan Konstruktivisme. Pada dasarnya teori pertama dilengkapi oleh teori kedua dan seterusnya, sehingga ada varian, gagasan utama, ataupun tokoh yang tidak dapat dimasukkan dengan jelas termasuk yang mana, atau bahkan menjadi teori tersendiri. Namun hal ini tidak perlu kita perdebatkan. Perihal yang penting untuk kita pahami adalah teori mana yang baik untuk diterapkan pada kawasan tertentu, dan teori mana yang sesuai untuk kawasan lainnya. Pemahaman semacam ini penting untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada beberapa teori belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran, yakni : A.

Teori Behaviorisme

Menurut aliran/teori behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indra dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respons (R-S), karena belajar adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respons sebanyak-banyaknya. Teori-teori belajar yang termasuk ke dalam kelompok behavioristik diantaranya: 1. Koneksionisme, dengan tokohnya Thorndike


103


2. Classical conditioning, dengan tokohnya Pavlop 3. Operant conditioning, yang dikembangkan oleh Skinner 4. Systematic behavior, yang dikembangkan oleh Hull 5. Contiguous conditioning, yang dikembangkan oleh Guthrie Tokoh-tokoh lain yang mengembangkan behavioristik, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

teori

belajar

Thorndike Teori koneksionisme yang dipelopori oleh Thorndike, memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi antara kesan panca indera (sense of impression) dengan dorongan yang muncul untuk bertindak (impuls to action) (Mukminan, 1997). Ini artinya, teori behaviorisme yang lebih dikenal dengan nama contemporary behaviorist ini memandang bahwa belajar akan terjadi pada diri anak, jika anak mempunyai ketertarikan terhadap masalah yang dihadapi. Siswa dalam konteks ini dihadapkan pada sikap untuk dapat memilih respons yang tepat dari berbagai respons yang mungin bisa dilakukan Menurut Thorndike, belajar akan berlangsung pada diri siswa jika siswa berada dalam tiga macam hukum belajar, yaitu : 1) The Law of Readiness (hukum kesiapan belajar), 2) The Law of Exercise (hukum latihan), dan 3) The Law of Effect (hukum pengaruh). Hukum kesiapan belajar ini merupakan prinsip yang menggambarkan suatu keadaan si pembelajar (siswa) cenderung akan mendapatkan kepuasan atau dapat juga ketidakpuasan.

2.

Pavlov Konsep teori yang dikemukakan oleh Ivan Petrovitch Pavlov ini secara garis besar tidak jauh berbeda dengan pendapat Thorndike. Jika Throndike ini menekankan tentang hubungan stimulus dan respons, dan di sini guru sebaiknya tahu tentang apa


104


yang akan diajarkan, respons apa yang diharapkan muncul pada diri siswa, serta tahu kapan sebaiknya hadiah sebagai reinforcement itu diberikan; maka Pavlov lebih mencermati arti pentingnya penciptaan kondisi atau lingkungan yang diperkirakan dapat menimbulkan respons pada diri siswa. 3.

E.R Guthrie Pendapat Thorndike dan Pavlov ini ditegaskan lagi oleh Guthrie, di mana ia menyatakan dengan hukumnya yaitu “The Law of Association”, yang berbunyi : “A combination of stimuli which has accompanied a movement will on its recurrence tend to be followed by that movement” (Guthrie, 1952). Secara sederhana dapat diartikan bahwa gabungan atau kombinasi suatu kelas stimuli yang menyertai atau mengikuti suatu gerakan tertentu, maka ada kecenderungan bahwa gerakan itu akan diulangi lagi pada situasi/stimuli yang sama.

Teori behaviorisme yang menekankan adanya hubungan antara stimulus (S) dengan respons (R), secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran, dan dengan cara ini siswa akan merespons secara positif apa lagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai reinforcement (penguatan terhadap respons yang telah ditunjukkan). Oleh karena teori ini berawal dari adanya percobaan sang tokoh behavioristik terhadap binatang, maka dalam konteks pembelajaran ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan. Menurut Mukminan (1997), beberapa prinsip tersebut adalah : 1) Teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu.


105


2) Teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respons, sebab inilah yang dapat diamati. Sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. 3) Reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respons, merupakan faktor penting dalam belajar. Respons akan semakin kuat apabila reinforcement (baik positif maupun negatif) ditambah. Jika yang menjadi titik tekan dalam proses terjadinya belajar pada diri siswa adalah timbulnya hubungan antara stimulus dengan respons, di mana hal ini berkaitan dengan tingkah laku apa yang ditunjukkan oleh siswa, maka penting kiranya untuk memperhatikan hal-hal lainnya di bawah ini, agar guru dapat mendeteksi atau menyimpulkan bahwa proses pembelajaran itu telah berhasil. Hal yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1.

Guru hendaknya paham tentang jenis stimulus apa yang tepat untuk diberikan kepada siswa.

2.

Guru juga mengerti tentang jenis respons apa yang akan muncul pada diri siswa.

3.

Untuk mengetahui apakah respons yang ditunjukkan siswa ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka guru harus mampu : a) Menetapkan bahwa respons itu dapat diamati (observable) b) Respons yang ditunjukkan oleh siswa dapat pula diukur (measurable) c) Respons yang diperlihatkan siswa hendaknya dapat dinyatakan secara eksplisit atau jelas kebermaknaannya (eksplisit)


106


d) Agar respons itu dapat senantiasa terus terjadi atau setia dalam ingatan/tingkah laku siswa, maka diperlukan sekali adanya semacam hadiah (reward). Penerapan teori behavioristik dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran (siswa menunjukkan tingkah laku dan kompetensi sebagaimana telah dirumuskan), guru perlu menyiapkan dua hal, sebagai berikut: a) Menganalisis Kemampuan Awal dan Karakteristik Siswa b) Merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan Sedangkan langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran adalah : a) Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. b) Melakukan analisis pembelajaran c) Mengidentifikasi pembelajar

karakteristik

dan

kemampuan

awal

d) Menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. e) Mengembangkan bahan ajar (pokok bahasan, topik, dll) f) Mengembangkan strategi pembelajaran (kegiatan, metode, media dan waktu) g) Mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan (latihan, tugas, tes dan sejenisnya) h) Mengamati dan menganalisis respons pembelajar i) Memberikan penguatan (reinfrocement) baik posistif maupun negatif, serta j) Merevisi kegiatan pembelajaran (Mukminan, 1997).


107


B.

Teori Kognitivisme

Pada teori belajar kognitivisme, pengertian belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman. Tujuan dan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses berfikir internal yang terjadi selama proses belajar. Teori-teori yang termasuk ke dalam kelompok kognitif holistic di antaranya: 1.

Teori Gestalt, Wetheimer

dengan tokohnya Kofka, Kohler,

2.

Teori Medan (field theory), dengan tokohnya lewin

3.

Teori organismik yang dikembangkan oleh wheeler

4.

Teori humanistic, dengan tokohnya maslow dan rogers

5.

Teori konstruktivistik, dengan tokohnya jean piaget

dan

Menurut Peaget (dalam Hudoyono,1988), bahwa manusia berhadapan dengan tantangan, pengalaman, gejala baru, dan persoalan yang harus ditanggapinya secaca kognitif (mental). Untuk itu, manusia harus mengembangkan skema pikiran lebih umum atau rinci, atau perlu perubahan, menjawab dan menginterpretasikan pengalamanpengalaman tersebut. Dengan cara itu, pengetahuan seseorang terbentuk dan selalu berkembang. Proses tersebut menurut Peaget, meliputi : a)

Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Skema juga berfungsi sebagai kategori untuk mengidentifikasikan rangsangan yang datang, dan terus berkembang.

b)

Asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap mempertahankan konsep awalnya, hanya menambah atau merinci.


108


c)

Akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi.

d)

Equilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamya (skemata). Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari disequilibrium menuju equilibrium melalui asimilasi dan akomodasi.

Dikemukakannya pula oleh Peaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah : a)

Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berfikir anak

b)

Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya.

c)

Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing.

d)

Berikan peluang agar perkembangannya.

e)

Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temanya.

anak

belajar

sesuai

tahap

Secara umum dalam ilmu pendidikan dikenal ada empat tahap perkembangan kognitif: Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

109


a)

Tahap sensorik motorik ( 0-2 tahun)

b)

Tahap preoperasional (2-6 tahun)

c)

Tahap operasional kongkrit (6-12 tahun)

d)

Tahap formal yang bersifat internal (12-18 tahun)

Seseorang tidak akan dapat mempelajari sesuatu di luar kemampuan kognitifnya. Sedangkan tahap akomodasi adalah proses menstruktur kembali mental sebagai akibat adanya informasi dan pengalaman baru (Hudoyono,1988). Jadi belajar tidak hanya menerima informasi dan pengalaman lama yang dimiliki anak didik untuk mengakomodasikan dengan informasi dan pengalaman baru .Oleh kerena itu,yang perlu diperhatikan pada tahap operasi kongkret adalah pembelajaran yang didasarkan pada benda-benda kongkret agar mempermudah anak didik dalam memahami kosep-konsep materi pembelajaran.

C.

Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme adalah integrasi prinsip yang diekplorasi melalui teori chaos, network, dan teori kekompleksitas dan organisasi diri. Pada teori ini pengertian belajar adalah proses yang terjadi dalam lingkungan samar-samar dari peningkatan elemen-elemen inti yang tidak seluruhnya dikontrol oleh individu. Belajar (didefinisikan sebagai pengetahuan yang dapat ditindak) dapat terletak di luar diri kita (dalam organisasi atau suatu database), terfokus pada hubungan serangkaian informasi yang khusus, dan hubungan tersebut memungkinkan kita belajar lebih banyak dan lebih penting dari pada keadaan yang kita tahu sebelumnya. Konstruktivisme diarahkan oleh pemahaman bahwa keputusan didasarkan pada perubahan yang cepat. Informasi baru diperoleh secara kontinu, yang penting adalah kemampuan untuk menentukan antara informasi yang penting dan tidak penting. Hal yang


110


juga penting adalah kemampuan mengetahui kapan informasi berganti (baru). Prinsip-prinsip konstruktivisme sebagaimana yang diungkapkan Siemens (2005) adalah : a. Belajar dan pengetahuan terletak pada keberagaman opini. b. Belajar adalah suatu proses menghubungkan (connecting) sumber-sumber informasi tertentu. c. Belajar mungkin saja terletak bukan pada alat-alat manusia. d. Kapasitas untuk mengetahui lebih banyak merupakan hal yang lebih penting dari pada apa yang diketahui sekarang. e. Memelihara dan menjaga hubungan-hubungan (connections) diperlukan untuk memfasilitasi belajar berkelanjutan. f.

Kemampuan untuk melihat hubungan antara bidang-bidang, ideide, dan konsep merupakan inti keterampilan.

g. Saat ini (pengetahuan yang akurat dan up-to-date) adalah maksud dari semua aktivitas belajar konektivistik. h. Penentu adalah proses belajar itu sendiri. Pemilihan atas apa yang dipelajari dan makna dari informasi yang masuk nampak melalui realita yang ada. Dalam teori konstruktivisme juga menyatakan tantangan yang dihadapi adalah dalam pengelolaan aktivitas. Pengetahuan yang dibutuhkan dihubungkan (to be connected) dengan orang yang tepat dalam konteks yang tepat agar dapat diklasifikasikan sebagai belajar. Behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme tidak menyatakan tantangan-tantangan dari pengetahuan organisasional dan pergantian (transference). Aliran informasi dalam suatu organisasi merupakan elemen penting dalam hal efektifitas secara organisasi. Aliran informasi



111

dianalogikan sama dengan pipa minyak dalam sebuah indusri. Menciptakan, menjaga, dan memanfaatkan aliran informasi hendaknya menjadi kunci aktivitas organisasional. Aliran pengetahuan dapat diumpamakan sebagai sebuah sungai yang berliku-liku melalui ekologi suatu organisasi. Di daerah tertentu meluap dan di tempat lain airnya surut. Sehatnya ekologi belajar dari suatu organisasi tergantung pada efektifnya pemeliharan aliran informasi. Analisis jaringan sosial merupakan unsur-unsur tambahan dalam memahami model-model belajar di era digital dewasa ini. Art Kleiner (2002) menguraikan quantum theory of trust milik Karen Stephenson yang menjelaskan tidak hanya sekadar bagaimana mengenal kapabilitas kognitif kolektif dari suatu organisasi, tetapi bagaimana mengolah dan meningkatkannya. Starting point konstruktivisme adalah individu. Pengetahuan personal terdiri dari jaringan, yang hidup dalam organisasi atau institusi, yang pada gilirannya memberi umpan balik pada jaringan itu, dan kemudian terus menerus member pengalaman belajar kepada individu. Gerak perkembangan pengetahuan (personal ke jaringan ke organisasi) memungkinkan pebelajar tetap mutakhir dalam bidangnya melalui hubungan (connections) yang mereka bentuk.

D.

Teori Belajar Humanistik

Mazhab teori humanis pula berpendapat bahwa pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Seorang ahli mazhab ini, Carl Rogers menyatakan bahwa setiap individu itu mempunyai cara belajar yang berbeda dengan individu yang lain. Oleh itu, strategi dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dan disusun mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar itu. Beliau juga menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan sendiri. Maka, guru hendaklah menjaga kemandirian


112


pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat diperkembangkan ke tahap optimum. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama teori humanistik adalah pendidik membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar, ialah : a. Proses pemerolehan informasi baru, b. Personalia informasi ini pada individu Tokoh penting dalam pengembangan teori belajar aliran humanistik secara teoritik antara lain adalah : 1) Arthur Combs (1912-1999) 2) Maslow 3) Carl Rogers Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator yang berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas dari fasilitator. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa guidenes (petunjuk), antara lain : 1. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas 2. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuantujuan kelompok yang bersifat umum.



113

3. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya, sebagai kekuatan pendorong, yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. 4. Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. 5. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. 6. Di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas, dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individual ataupun bagi kelompok. 7. Bilamana cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperanan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok, dan turut menyatakan pendangannya sebagai seorang individu, seperti siswa yang lain. 8. Dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok, perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa. 9. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Di dalam perannya sebagai seorang fasilitator, guru dan/atau pimpinan harus mencoba untuk menganali dan menerima keterbatasanketerbatasannya sendiri.


114 E.


Teori Belajar Kecerdasan Ganda

Teori Kecerdasan Ganda (Multiple Inteligence) yang dikemukakan oleh Howard Gardner – seorang professor psikologi dari Harvard University – akan dijadikan acuan untuk lebih memahami bakat dan kecerdasan individu. Pada dasarnya siswa adalah individu yang unik. Setiap siswa memiliki potensi dan kemempuan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tidak semua individu memilki profil intelegensi yang sama. Setiap individu juga memilki bakat dan minat belajar yang berbeda-beda. Terdapat tujuh jenis kecerdasan dasar yang dapat dimiliki setiap individu, yaitu : 1.

Kecerdasan Bahasa

2.

Kecerdasan Matematis/Logis

3.

Kecerdasan Spasial

4.

Kecerdasan Kinestetik

5.

Kecerdasan Musikal

6.

Kecerdasan Interpersonal

7.

Kecerdasan Naturalis

Guru memegang peran yang sangat penting dalam implementasi teori kecerdasan ganda. Agar implementasi teori kecerdasan ganda dapat mencapai hasil seperti yang diinginkan ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu : a) Kemampuan guru dalam mengenali kecerdasan individu siswa b) Kemampuan mengajar dan memanfaatkan waktu mengajar secara proporsional.



115

Kemampuan guru dalam mengenali kecerdasan ganda yang dimiliki oleh siswa merupakan hal yang sangat penting. Faktor ini akan sangat menentukan dalam merencanakan proses belajar yang harus ditempuh oleh siswa. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengenali kecerdasan spesifik yang dimiliki oleh siswa. Semakin dekat hubungan antara guru dengan siswa, maka akan semakin mudah bagi para guru untuk mengenali karakteristik dan tingkat kecerdasan siswa. Setelah mengetahui kecerdasan setiap individu siswa, maka langkah – langkah berikutnya adalah merancang kegiatan pembelajaran. Armstrong (2004) mengemukakan proporsi waktu yang dapat digunakan oleh guru dalam mengimplementasikan teori kecerdasan ganda yaitu : a) 30 % pembelajaran langsung b) 30 % belajar kooperatif c) 30% belajar independent Implementasi teori kecerdasan ganda membawa implikasi bahwa guru bukan lagi berperan sebagai sumber (resources), tapi harus lebih berperan sebagai manajer kegiatan pembelajaran. Dalam menerapkan teori kecerdasan ganda, sistem sekolah perlu menyediakan guru-guru yang kompeten dan mampu membawa anak mengembangkan potensi-potensi kecerdasan yang mereka miliki. Guru musik misalnya, selain mampu memainkan instrumen musik, ia juga harus mampu mengajarkannya sehimgga dapat menjadi panutan yang baik bagi siswa yang memiliki kecerdasan musikal.

6.2.

Teori Pembelajaran

Teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar. Bruner dalam Degeng (1989) mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif, sedangkan teori belajar adalah deskriptif. Preskriptif artinya, Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

116


tujuan teori pembelajaran adalah menetapkan metode/strategi pembelajaran yang cocok supaya memperoleh hasil optimal. Dengan kata lain, teori pembelajaran berurusan dengan upaya mengontrol variabel-variabel yang spesifi k dalam teori belajar agar dapat memudahkan belajar. Sedangkan deskriptif artinya, tujuan teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Teori belajar menaruh perhatian pada bagaimana seseorang belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan , penguasaan kemahiran dan tabiat , serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan , guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu obyektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Berbicara mengenai teori pembelajaran tentu pula harus dibicarakan mengenai teori belajar. Bruner dalam Degeng (1989) mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif, sedangkan teori belajar adalah deskriptif. Preskriptif artinya, tujuan teori pembelajaran adalah menetapkan metode/strategi pembelajaran yang cocok supaya memperoleh hasil optimal. Teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi proses belajar.Ada beberapa teori pembelajaran, yaitu :



117

1.

Teori pembelajaran pengondisian klasik, adalah jenis pengondisian di mana individu merespons beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respons baru. Teori ini tumbuh berdasarkan eksperimen untuk mengajari anjing mengeluarkan air liur sebagai respons terhadap bel yang berdering, dilakukan pada awal tahun 1900-an oleh seorang ahli fisikolog Rusia bernama Ivan Pavlov

2.

Teori pembelajaran pengondisian operan, adalah jenis pengondisian di mana perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah hukuman. Kecenderungan untuk mengulang perilaku seperti ini dipengaruhi oleh ada atau tidaknya penegasan dari konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan oleh perilaku. Dengan demikian, penegasan akan memperkuat sebuah perilaku dan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Apa yang dilakukan Pavlov untuk pengondisian klasik, oleh psikolog Harvard, B. F. Skinner, dilakukan pengondisian operant. Skinner mengemukakan bahwa menciptakan konsekuensi yang menyenangkan untuk mengikuti bentuk perilaku tertentu akan meningkatkan frekuensi perilaku tersebut.

3.

Teori pembelajaran sosial, adalah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Meskipun teori pembelajaran sosial adalah perluasan dari pengondisian operant -teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi- teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran.


118


BAB 7 STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 7.1.

Strategi Pembelajaran

Dalam praktik sehari-hari dua istilah strategi dan metode seringkali diartikan sama. Namun di dalam konteks pembelajaran strategi memiliki cakupan yang jauh lebih luas, karena meliputi aspek ; perencanaan (plan), implementasi (perform), dan evaluasi (evaluation). Sedangkan metode pembelajaran adalah salah satu komponen di dalam implementasi pembelajaran (pendekatan pembelajaran). Strategi merupakan serangkaian usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Menurut J. R. David (1976), bahwa dunia pendidikan strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular educational goal (perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didisain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu). Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertenu. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran. Pada mulanya istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Sekarang, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Misalnya seorang manajer atau pimpinan perusahaan yang menginginkan keuntungan dan kesuksesan yang besar akan menerapkan suatu strategi dalam mencapai tujuannya itu, seorang pelatih akan tim



119

basket akan menentukan strategi yang dianggap tepat untuk dapat memenangkan suatu pertandingan. Begitu juga seorang guru yang mengharapkan hasil baik dalam proses pembelajaran juga akan menerapkan suatu strategi agar hasil belajar siswanya mendapat prestasi yang terbaik. Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal-1, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal-1 ; mendefenisikan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan Masnur Muslich (2007) berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses aktif bagi siswa dan guru untuk mengembangkan potensi siswa sehinggga mereka akan “tahu” terhadap pengetahuan dan pada ahirnya “mampu” untuk melakukan sesuatu. Kemudian menurut Degeng dalam Hamzah B. Uno (2008), mendefenisikan dengan singkat bahwa pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Selain itu menurut Richard L. Daft (2003) bahwa pembelajaran adalah sebuah perubahan prilaku atau suatu perubahan kinerja yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Hal ini juga dibenarkan oleh Slavin dalam H. Douglas Brown (2007) yang mendefenisikan bahwa pembelajaran adalah sebuah perubahan dalam diri seorang yang disebabkan oleh pengalaman. Pernyataan ini juga didukung oleh Kunandar (2009) yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Menurut Kemp (1995), bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan Dick & Carey (1985) menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersamasama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Strategi pembelajaran dapat pula diartikan sebagai suatu pola umum tindakan


120


guru-peserta didik dalam manifestasi aktivitas pengajaran (Ahmad Rohani, 2004). Sementara itu, Joyce dan Weil lebih senang memakai istilah model-model mengajar daripada menggunakan strategi pengajaran (Joyce dan Weil dalam Rohani, 2004). Menurut Kozma dalam Gafur, 1989 (dalam Maswins, 2010), bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan menurut Gerlach dan Ely, 1980 (dalam Maswins, 2010), bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, dan meliputi sifat, lingkup dan urutan .kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Menurut Nana Sudjana (dalam Rohani, 2004), bahwa strategi mengajar (pengajaran) adalah “taktik” yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar (pengajaran) agar dapat mempengaruhi para siswa (peserta didik) mencapai tujuan pengajaran secara lebih efektif dan efisien. Strategi pembelajaran yang efektif adalah siswa dapat terbangun kesadaran belajarnya karena guru bersangkutan dapat menunjukkan secara jelas manfaat ilmu yang dipelajarinya, upaya belajar dan prestasinya sekaligus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, berkesan dan bermakna. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pelajaran, sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasainya pada akhir kegiatan belajar. Strategi pembelajaran yang akan dipilih dan digunakan oleh guru bertitik tolak dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awal. Agar diperoleh tahapan kegiatan pembelajaran yang berdaya dan berhasil guna, maka guru harus mampu menentukan strategi


121


pembelajaran apa yang akan digunakan. Strategi pembelajaran pada dasarnya adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan.

7.2.

Jenis-jenis Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru selayaknya didasari pada berbagai pertimbangan sesuai dengan situasi, kondisi dan lingkungan yang akan dihadapinya. Pemilihan strategi pembelajaran umumnya bertolak dari beberapa faktor antara lain : a)

Rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan,

b)

Analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihasilkan,

c)

Jenis materi pelajaran yang akan dikomunikasikan.

Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu di perhatikan oleh seorang instruktur, guru, atau widyaswara dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 jenis strategi yang penting berkaitan dengan pembelajaran, yakni: (a) strategi pengorganisasian pembelajaran, (b) strategi penyampaian pembelajaran, dan (c) strategi pengelolaan pembelajaran.

A.

Strategi Pengorganisasian Pembelajaran Reigeluth, Bunderson dan Meril (1977) menyatakan strategi mengorganisasi isi pelajaran disebut sebagai struktural strategi, yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur dan prinsip yang berkaitan. Strategi pengorganisasian, lebih lanjut dibedaka menjadi dua jenis, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Startegi mikro


122


mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep, atau prosedur atau prinsip. Strategi makro mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur atau prinsip. Strategi makro berurusan dengan bagaimana memilih, menata urusan, membuat sintesis dan rangkuman isi pembelajaran yang saling berkaitan. Pemilihan isi berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mengacu pada penentapan konsep apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Penataan urutan isi mengacu pada keputusan untuk menata dengan urutan tertentu konsep yang akan diajarkan. Pembuatan sintesis diantara konsep prosedur atau prinsip. Pembauatn rangkuman mengacu kepada keputusan tentang bagaimana cara melakukan tinjauan ulang konsepnserta kaitan yang sudah diajarkan. B.

Strategi Penyampaian Pembelajaran Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variable metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran adalah: (1) menyampaikan isi pembelajaran kepada pebelajar, dan (2) menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pebelajar untuk menampilkan unjuk kerja.

C.

Strategi Pengelolaan Pembelajaran Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pebelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Paling tidak, ada 3 (tiga) klasifikasi penting variabel strategi pengelolaan, yaitu


123


penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, dan motivasi. Di dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan perkembangan kurikulum dan perkembangan teknologi media pembelajaran, maka sudah bermacam-macam jenis strategi pembelajaran yang dipergunakan, seperti : 1)

Strategi Pembelajaran Ekspositori (SPE),

2)

Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI),

3)

Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (SPBM),

4)

Strategi Pembelajaran Kooperatif (SPK),

5)

Stategi Pembelajaran Kontekstual (CTL),

6)

Strategi Pembelajaran Afektif,

7)

Strategi Pembelajaran Kreatif Produk,

8)

Strategi Pembelajaran Inkuiri Aktif ,

9)

Strategi Pembelajaran Berbasis Proyek,

10) Strategi Pembelajaran Kuantum, 11) Strategi Pembelajaran Siklus, 12) Strategi Pembelajaran Berbasis Komputer dan Berbasis Elektronik (E-Learning), 13) Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB). Masing-masing jenis strategi tersebut di atas berkembang dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan kurikulum, dan kemampuan teknologi dari media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum pembelajaran yang diselenggarakan.


124 7.3.


Metode Pembelajaran

Bila diitinjau dari segi etimologis (bahasa), metode berasal dari bahasa yunani yaitu methodos. Kata ini berasal dari dua suku kata yaitu metha yang berarti melewati atau melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Maka metode memiliki arti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Ahmad Tafsir tidak sepakat menyamakan pengertian “metode” dengan “cara”, meskipun metode juga dapat diartikan dengan cara. Untuk mengetahui metode secara tepat, dapat kita lihat penggunaan kata metode dalam bahasa inggris. Dalam bahasa inggris ada kata method dan way. Dua kata ini sering diterjemahkan “cara” dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya yang lebih tepat diterjemahkan cara adalah way bukan method. Jadi metode adalah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian “cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu”. Ungkapan “paling tepat dan cepat” ini sering di ungkapkan dengan istilah “efektif dan efisien”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, metode adalah “cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan”. Dengan kata lain adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedang bila ditinjau dari segi terminologis (istilah), metode dapat dimaknai sebagai “jalan yang ditempuh oleh seseorang supaya sampai pada tujuan tertentu, baik dalam lingkungan atau perniagaan maupun dalam kaitan ilmu pengetahuan dan lainya”. Lalu apa arti metodologi? Metodologi juga berasal dari bahasa yunani methodos = cara dan logos = ilmu, sehingga ilmu yang mempelajari tentang metode disebut metodologi. Istilah yang parallel dengan metodologi dan sering digunakan untuk menunjukan arti sejenis adalah strategi, pendekatan, metode, teknik, dan prosedur, pada secara semantik istilah-istilah tersebut masing-masing memiliki titik tekan tersendiri. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa istilah “belajar” dan “pembelajaran” memiliki orientasi yang berbeda, baik secara teoritis dan praktiknya. Belajar merupakan aktifitas yang dilakukan seseorang Metode & Strategi Pembelajaran PKLH


125

atau peserta didik secara pribadi dan sepihak. Sementara pembelajaran itu melibatkan dua pihak yaitu guru dan peserta didik yang di dalamnya mengandung dua unsur sekaligus yaitu mengajar dan belajar (teaching and learning). Jadi pembelajar telah mencakup belajar. Istilah pembelajaran merupakan perubahan istilah yang sebelumnya dikenal dengan istilah proses belajar mengajar (PBM) atau kegiatan belajar mengajar (KBM). Dari uraian dan pembahasan di atas, bila metode dikaitkan dengan pembelajaran, maka dapat digaris bawahi bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh yang sesuai dan serasi untuk menyajikan suatu hal sehingga akan tercapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Dalam dunia pendidikan banyak sekali inovasi yang dilakukan tak terkecuali dalam pembelajaran, karena pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi siswa agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang, yang mana di dalam perencanaan ini terdapat pendekatan pembelajaran atau biasa disebut implementasi pembelajaran, yang meliputi “metode” dan “teknik” pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini harus dilakukan pembaharuan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Nana Sudjana (dalam buku Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, 1989), bahwa beberapa macam metode pembelajaran, yakni: 1)

Metode Ceramah ; adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini tidak senantiasa jelek bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya. Metode ini biasanya dipergunakan bila jumlah peserta didik cukup


126


besar. Namun penerapan metode ini harus dikombinasikan dengan metode lainnya seperti tanya jawab, latihan, dan lain-lain, agar peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh di dalam kelas. 2)

Metode Tanya Jawab ; adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Guru bertanya siswa menjawab atau siswa bertanya guru menjawab.

3)

Metode Diskusi ; adalah tukar menukar informasi, pendapat dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Dalam diskusi tiap orang diharapkan memberikan sumbangan pikiran/pendapat, sehingga seluruh kelompok kembali dengan paham yang dibina bersama. Oleh karena itu diskusi bukanlah debat, karena debat adalah perang mulut orang beradu argumentasi, beradu paham dan kemampuan persuasi untuk memenangkan pahamnya sendiri.

4)

Metode Pemberian Tugas (Resitasi) ; yaitu pemberian tugas tetapi tidak sama dengan pekerjaan rumah, namun cakupannya jauh lebih luas dari itu. Tugas ini dapat dilaksanakan di rumah, di perpustakaan, di sekolah atau di tempat lainnya. Tugas merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu maupun secara kelompok.

5)

Metode Kerja Kelompok ; adalah siswa dalam satu kelas dipandang dalam satu kesatuan (kelompok) sendiri atau pun dibagi atas kelompok-kelompok kecil (sub-sub kelompok), yang diberikan tugas untuk mengkaji, membahas, dan mencari jalan keluar dari suatu permasalahan.



127

6)

Metode Demonstrasi ; adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Metode demonstrasi sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu.

7)

Metode Eksperimen ; adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar, dengan metode eksperimen, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, keadaan atau proses sesuatu. Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan dari proses yang dialaminya itu.

8)

Metode sosio-drama (role-playing) ; yaitu metode dengan cara mendramatisasikan tingkah laku dan hubungannya dengan masalah di dalam masyarakat (sosial).

9)

Metode problem solving, metode ini bukan sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan satu metode berfikir, sebab dalam solving dapat menggunakan metode lainnya dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan.

10) Metode sistem regu (team teaching) ; merupakan metode mengajar dua orang guru atau lebih bekerjasama mengajar sebuah kelompok siswa, jadi kelas dihadapi beberapa guru. Sistem regu banyak macamnya, sebab untuk satu regu tidak senantiasa guru secara formal saja, tetapi dapat melibatkan orang-orang luar yang dianggap perlu sesuai dengan keahlian yang kita butuhkan.


128


11) Metode Latihan (drill) ; metode ini pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu keterangan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. 12) Metode Simulasi ; yang mana simulasi berasal dari kata simulate yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah. Kata simulasition artinya tiruan atau perbuatan yang pura-pura. Dengan demikian, simulasi dalam metode mengajar dimaksud sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu (bahan pelajaran) melalui proses tingkah laku imitasi atau bermain peran mengenai suatu tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya. 13) Metode Infiltrasi ; disebut juga metode susupan, selipan maksudnya antipati atau jiwa ajaran tertentu diselipkan atau diselundupkan ke dalam sesuatu materi pelajaran pada waktu guru menerangkan pelajaran tersebut misalkan, nilai agama atau nilai cinta lingkungan diselipkan pada waktu mengajar umum. Metode ini digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diterangkan oleh guru. 14) Metode survai masyarakat, pada dasarnya survai berarti cara memperoleh informasi atau keterangan dari sejumlah unit tertentu dengan jalan observasi dan komunikasi langsung. Banyak sekali jenis survai ini, seperti social survey, comunity survey, school survey dan lain-lain. Masalah yang dipelajari dalam survai ialah masalah-masalah dalam kehidupan sosial. Untuk mempelajari masalah-masalah sosial atau masalah yang terjadi pada masyarakat dapat digunakan observasi dan wawancara. 15) Metode Karya Wisata (Field-trip); karyawisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karyawisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang



129

lama. Karyawisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut study tour. 16) Metode Examples Non Examples; adalah metode belajar yang menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh dapat diambil dari kasus atau gambar yang relevan dengan kompetensi dasar (KD). Selain metode di atas, masih cukup banyak metode pembelajaran yang berkembang dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan pembelajaran pada masing-masing ilmu. Sedangkan teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, misalnya penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Jenis-jenis teknik pembelajaran, meliputi : 1) Teknik syarahan, 2) Teknik perbincangan, 3) Teknik proyek, 4) Teknik penyelesaian masalah, 5) Teknik dapatan, 6) Teknik permainan, 7) Teknik kooperatif . Di dalam pelaksanaan pembelajaran seorang guru harus mampu memilih metode dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan materi dan tujuan dari pembelajaran yang diselenggarakannya. Namun seorang guru tidak harus terpaku dalam menggunakan berbagai metode (variasi metode) agar proses belajar mengajar atau pengajaran berjalan tidak membosankan, tetapi bagaimana memikat perhatian anak didik. Menurut Syaiful Bahri, D. (2002), bahwa penggunaan berbagai metode akan sulit membawa keberuntungan atau manfaat dalam kegiatan


130


belajar mengajar, bila penggunaannya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang mendukungnya, serta kondisi psikologi anak didik. Dalam hal tersebut guru dituntut untuk pandai-pandai dalam memilih metode dan teknik pembelajaran yang tepat. Menurut Prof Dr. Winarno S, bahwa ada 5 macam yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar antara lain: 1)

Tujuan berbagai jenis dan fungsinya,

2)

Peserta didik yang berbagai tingkat kematangannya,

3)

Situasi yang berbagai macam keadaan,

4)

Fasilitas yang berbagai kualitasnya,

5)

Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda.

Menurut Benny A. Pribadi (2009) bahwa, “tujuan proses pembelajaran adalah agar siswa dapat mencapai kompetensi seperti yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan proses pembelajaran perlu dirancang secara sistematik dan sistemik”.


131


BAB 8 STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN PKLH 8.1.

Pengantar

Sebagaimana telah diuraikan bahwa strategi pembelajaran yang akan dipilih dan digunakan oleh guru bertitik tolak dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awal. Untuk menetapkan tahapan kegiatan dalam suatu proses pembelajaran yang berdaya dan berhasil guna, maka guru harus mampu menentukan strategi pembelajaran apa yang akan digunakan. Dengan kata lain bahwa strategi pembelajaran pada dasarnya adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran merupakan komponen penting di dalam sistem pembelajaran, karena strategi pembelajaran terkait dengan persoalan; bagaimana mempersiapkan materi ajar (perencanaan), memilih metode yang terbaik untuk penyampaian materi pembelajaran tersebut (implementasi), dan bagaimana bentuk evaluasi yang cocok dan tepat untuk diterapkan agar bisa mendapatkan umpan balik pembelajaran. Strategi pembelajaran ini menantang guru untuk dapat merancang strategi agar peserta didik dapat menikmati proses pembelajaran yang dilaksanakan tanpa rasa bosan, jenuh, dan frustasi. Hal ini penting disadari oleh para guru, bahwa fungsi otak dari peserta didik akan optimum, jika stimulus yang diterima dari luar dirinya terutama dari gurunya menyenangkan dan menenangkan dirinya.

8.2.

Strategi Pembelajaran PKLH

Pelaksanaan pembelajaran PKLH merupakan suatu proses pembelajaran yang menuntut target pencapaian tiga sukses, yakni ;


132


1) Sukses kognitif ; dimana siswa mampu mengetahui dan memahami berbagai permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan serta dampak-dampaknya, yang mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi. 2) Sukses afektif ; dimana siswa dapat menumbuhkan dalam dirinya kesadaran, sikap, dan perilaku, serta membangkitkan keinginan berpartisipasi aktif di dalam pemecahan permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan. Partisipasi yang diharapkan muncul dari peserta didik PKLH, baik yang bersifat usaha pencegahan timbulnya masalah, maupun yang bersifat usaha penanggulangan masalah yang telah timbul. 3) Sukses psikomotorik ; dimana siswa dapat memiliki keterampilan yang efektif dan aplikatif, di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan. Untuk merealisasikan ketiga target pembelajaran di atas, maka sangat dibutuhkan strategi pembelajaran yang sistimatik, komprehensif, dan terpadu, dimulai dari tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi pembelajaran PKLH. Strategi pembelajaran PKLH yang sistimatik, adalah suatu rangkaian pembelajaran yang runtun, baik tahapannya maupun materi ajarnya. Materi ajar disusun berdasarkan jenjang pendidikan peserta didik, dan disajikan sesuai urutan skenario alamiah yang terjadi di lapangan. Materi ajar tidak boleh disusun secara “hit and run”, yang tidak diketahui dimana ujungnya dan dari mana pangkalnya. Strategi pembelajaran PKLH yang komprehensif, adalah suatu rumusan pembelajaran yang lengkap, dalam artian lengkap prosedur, lengkap metode, dan lengkap materi. Walaupun PKLH disajikan dengan pendekatan integratif, namun dengan koordinasi yang baik antara guru pengajar mata pelajaran yang terkait, akan dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih materi (overlap) dan/atau adanya materi yang



133

tertinggal/tidak terbahas (lag). Perlu diingat bahwa komprehensifitas materi PKLH yang disajikan kepada peserta didik sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap, perilaku, dan partisipasi yang benar pada diri peserta didik. Strategi pembelajaran PKLH yang terpadu, disamping bermakna penyajian materi PKLH yang terintegrasi dengan mata pelajaran terkait, juga mengandung arti keterpaduan dalam hal implementasi PKLH di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Aspek keterpaduan ini harus terbangun mulai dari tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran PKLH, hal ini sangat penting mendapat perhatian karena pencapaian tujuan pembelajaran sangat tergantung pada ketiga tahap dalam sistem pembelajaran. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa suatu strategi pembelajaran dikatakan efektif, apabila siswa dapat terbangun kesadaran belajarnya karena guru bersangkutan dapat menunjukkan secara jelas manfaat ilmu yang dipelajarinya, sehingga upaya belajar dan prestasinya sekaligus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, berkesan dan bermakna. Dalam konteks pembelajaran PKLH agar guru dengan mudah dapat menjelaskan manfaat ilmu PKLH, maka tempat belajar sebaiknya dominan di lapangan dari pada di kelas. Demikian pula dengan media belajar akan jauh lebih memudahkan bagi peserta didik untuk menangkap materi pelajaran bila menggunakan media visual dari pada diskripsi lisan. Evaluasi hasil belajar PKLH juga sebaiknya minimal dalam bentuk pemahaman (bukan hapalan), dan akan jauh lebih efektif lagi jika evaluasi diarahkan pada studi kasus, terutama untuk siswa SLTA dan mahasiswa.


134 8.3.


Metode dan Teknik Pembelajaran PKLH

Berdasarkan target dari pelaksanaan pembelajaran PKLH yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk memilih metode dan teknik pembelajaran PKLH, harus mencermati beberapa hal, antara lain : 1)

Bahwa tujuan pembelajaran PKLH, dititikberatkan pada pencapaian perubahan sikap, perilaku, dan partisipasi peserta didik terhadap permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup. Ini mengandung makna bahwa seorang guru PKLH harus mampu menggugah semua potensi peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya.

2)

Peserta didik yang berbagai tingkat kematangannya, karena PKLH diberikan kepada peserta didik mulai dari jenjang SD, SLTP, SLTA, dan PT., maka tingkat kesulitan dari materi pembelajaran PKLH juga harus disesuaikan dengan perkembangan potensi belajar dari peserta didik masing-masing.

3)

Situasi yang berbagai macam keadaan, yang mana kondisi peserta didik dan sekolah tidaklah seragam, maka metode pembelajaran PKLH juga harus disesuikan dengan situasi sekolah, situasi lingkungan, dan bentuk permasalahan PKLH yang ada di wilayah pembelajaran berlangsung.

4)

Fasilitas yang berbagai kualitasnya, yang mana alat pendukung baik berupa media, ruang/tempat belajar berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Oleh karena itu pemilihan metode pembelajaran PKLH harus disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas pendukung yang tersedia.

5)

Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbedabeda, yang mana kompetensi, gaya (style), dan bidang studi/keahlian dari masing-masing guru PKLH berbeda-beda, sehingga pemilihan metode pembelajaran PKLH harus disesuaikan dengan ketiga hal tersebut.



135

Berangkat dari pertimbangan atas faktor-faktor tersebut, maka menurut hemat penulis ada beberapa metode yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran PKLH, yang kemudian dipilih berdasarkan faktor kondisional pada masing-masing sekolah, antara lain : 1)

Metode Ceramah dengan dukungan alat dan media yang memadai, yang kemudian dikombinasikan dengan Metode Tanya Jawab, Metode Infiltrasi, dan diselingi dengan Metode Latihan. Kombinasi metode ini efektif diterapkan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

2)

Metode Diskusi yang diawali dengan Metode Ceramah dan Tanya Jawab, dikombinasi dengan Metode Resitasi, Metode Demonstrasi, Metode Infiltrasi, dan diselingi dengan Metode Kerja Kelompok. Kombinasi metode ini efektif diterapkan pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

3)

Metode Diskusi yang diawali dengan Metode Ceramah dan Tanya Jawab, dikombinasi dengan Metode Resitasi, Metode Demonstrasi, Metode Kerja Kelompok, Metode Infiltrasi, dan diselingi dengan Metode Karyawisata. Kombinasi metode ini efektif diterapkan pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

4)

Metode Diskusi yang diawali dengan Metode Ceramah dan Tanya Jawab, dikombinasi dengan Metode Resitasi, Metode Demonstrasi, Metode Kerja Kelompok, Metode Infiltrasi, dan diselingi dengan Metode Eksperimen. Kombinasi metode ini efektif diterapkan pada jenjang pendidikan tinggi.

Sedangkan di dalam pemilihan teknik pembelajaran PKLH, menurut hemat penulis beberapa teknik dapat dipergunakan. Namun satu hal yang perlu mendapat perhatian bahwa pemilihan teknik pembelajaran tidak kaku, dan selalu menyesuaikan dengan subtansi materi yang ingin disampaikan di dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi yeknik pembelajaran dapat berganti-ganti pada setiap


136


penyajian pergantian topik pembahasan, bahkan teknik pembelajaran dapat berganti-ganti di dalam pembahasan satu topik. Berbagai teknik pembelajaran yang dapat dipergunakan di dalam penyajian materi PKLH, antara lain ; (1) Teknik syarahan, (2) Teknik perbincangan, (3) Teknik proyek, (4) Teknik penyelesaian masalah, (5) Teknik dapatan, (6) Teknik permainan, dan (7) Teknik kooperatif.


137

Bagian Keempat : EVALUASI PEMBELAJARAN PKLH

Bagian Keempat EVALUASI PEMBELAJARAN PKLH

BAB 9 :

BAB 10 :

KONSEP EVALUASI PEMBELAJARAN 9.3.

Pengertian Evaluasi Pembelajaran

9.4.

Prinsip Evaluasi Pembelajaran

JENIS DAN MODEL EVALUASI PEMBELAJARN 10.4. Jenis-jenis Evaluasi Pembelajaran 10.5. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Evaluasi Pembelajaran 10.6. Syarat, Ragam dan Model Evaluasi Pembelajaran

BAB 11 :

EVALUASI PEMBELAJARAN PKLH 11.3. Pengantar 11.4. Evaluasi Pembelajaran PKLH


138


BAB 9 KONSEP EVALUASI PEMBELAJARAN 9.1.

Pengertian Evaluasi Pembelajaran

Menurut pengertian bahasa kata evaluasi yang berasal dari bahasa Inggris evaluation diartikan sebagai penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily: 1983). Evaluasi dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi atau data yang diperlukan sebagai dasar untuk membuat alternatif keputusan. Dengan demikian, setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data (Purwanto, 1992). Informasi atau data yang dikumpulkan haruslah mendukung tujuan evaluasi yang direncanakan. Dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran, oleh Gronlund (1976) merumuskan pengertian evaluasi pembelajaran sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan tentang ketercapaian tujuan pengajaran. Selain definisi dari Gronlund yang sering dijadikan rujukan dalam berbagai referensi, ada beberapa ahli yang lain mengetengahkan batasan definisi tentang evaluasi, diantaranya adalah : 1.

Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives (evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan).

2.

Tyler (Fernandes, 1984), bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan seberapa jauh tujuan pendidikan dapat



139

dicapai. 3.

Kaufman & Thomas (1980), bahwa evaluation is a process of helping to make things better than they are, of improving the situation (evaluasi adalah suatu proses untuk membantu dan memperbaiki sesuatu menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya).

4.

Anne Anastasi (1978), bahwa evaluasi sebagai a systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils (evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas).

5.

Wrighstone (dalam Purwanto, 1992), mengemukakan bahwa evaluasi pembelajaran ialah penafsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

6.

MacDonald berpendapat bahwa evaluation is the process of conceiving, obtaining and communicating information for guidance of educational decision making with regard to a specified programme (evaluasi adalah proses memahami, memperoleh dan memberitahukan informasi untuk bimbingan pendidikan dengan membuat keputusan untuk sebuah program yang telah ditetapkan).

7.

Edwind Wandt dan Gerald W. Brown mengatakan evaluation refer to the act or process to determining the value of something (evaluasi menunjukkan kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu). (Sudijono, 2007).

8.

Morrison, evaluasi adalah perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat


140


dipertanggungjawabkan. (Rusman, 2009). Dari berbagai definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa hubungan antara evaluasi dengan pengajaran, disebutkan oleh Parnel (Purwanto, 1984), pengukuran merupakan langkah awal pengajaran. Tanpa pengukuran tidak akan terjadi penilaian. Tanpa penilaian tidak akan terjadi umpan balik. Tanpa umpan balik tidak akan diperoleh pengetahuan yang baik tentang hasil. Tanpa pengetahuan tentang hasil tidak dapat terjadi perbaikan yang sistematis dalam belajar.

9.2.

Prinsip Evaluasi Pembelajaran

Di dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, agar mendapat informasi yang akurat, diantaranya adalah : 1) Dirancang secara jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian, patokannya : kurikulum dan silabi. 2) Penilaian hasil belajar menjadi bagian integral dalam proses belajar mengajar. 3) Agar hasil penilaian obyektif, gunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. 4) Hasilnya hendaknya diikuti tindak lanjut. Prinsip lain yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto, adalah : 1) Penilaian hendaknya didasarkan pada hasil pengukuran yang komprehensif. 2) Harus dibedakan antara penskoran (scoring) dengan penilaian (grading) 3) Hendaknya disadari betul tujuan penggunaan pendekatan penilaian (PAP/PAN)



141

4) Penilaian hendaknya merupakan bagian integral dalam proses belajar mengajar. 5) Penilaian harus bersifat komparabel. 6) Sistem penilaian yang digunakan hendaknya jelas bagi siswa dan guru. Di dalam penerapannya evaluasi pembelajaran menurut Rusyan (1989), harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip utama, yakni : 1) Prinsip kesinambungan (kontinuitas); bahwa evaluasi pembelajaran tidak hanya dilakukan setahun sekali, atau per semester, tetapi dilakukan secara terus-menerus, mulai dari proses belajar mengajar sambil memperhatikan keadaan anak didiknya, hingga anak didik tersebut tamat dari lembaga sekolah. 2) Prinsip menyeluruh (komprehensif); bahwa dalam evaluasi pembelajaran harus melihat dan menilai semua aspek, meliputi kepribadian, ketajaman hapalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama, tanggung jawab dan sebagainya. 3) Prinsip obyektivitas; bahwa dalam mengevaluasi berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh dipengaruhi oleh halhal yang bersifat emosional dan irasional. Evaluasi ini dilakukan secara adil, dan tidak subyektif. Kegiatan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya apa pun yang terprogram, tak terkecuali bagi program pembelajaran sebagai bagian dari program pendidikan dalam arti mikro. Melaksanakan evaluasi program pembelajaran merupakan tugas pokok seorang evaluator dalam manajemen sekolah, namun tidak berarti hanya evaluator saja yang harus memahami model-model evaluasi program pembelajaran tetapi para pendidik dan calon pendidik serta praktisi lain yang berkecimpung dalam bidang pendidikan juga perlu memahaminya.


142


BAB 10 JENIS DAN MODEL EVALUASI PEMBELAJARAN 10.1.

Jenis-jenis Evaluasi Pembelajaran

Mengacu pada asumsi bahwa pembelajaran merupakan sistem yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu masukan, proses dan keluaran/hasil; maka terdapat tiga jenis evaluasi sesuai dengan sasaran evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi masukan, proses dan keluaran/hasil pembelajaran. “Evaluasi masukan” pembelajaran menekankan pada evaluasi karakteristik peserta didik, kelengkapan dan keadaan sarana dan prasarana pembelajaran, karakteristik dan kesiapan dosen, kurikulum dan materi pembelajaran, strategi pembelajaran yang sesuai dengan mata kuliah, serta keadaan lingkungan dimana pembelajaran berlangsung. “Evaluasi proses” pembelajaran menekankan pada evalusi pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pembelajar meliputi keefektifan strategi pembelajaran yang dilaksanakan, keefektifan media pembelajaran, cara mengajar yang dilaksanakan, dan minat, sikap serta cara belajar mahasiswa. “Evaluasi hasil” pembelajaran atau evaluasi hasil belajar antara lain menggunakan tes untuk melakukan pengukuran hasil belajar sebagai prestasi belajar, dalam hal ini adalah penguasaan kompetensi oleh setiap mahasiswa. Terkait dengan ketiga jenis evaluasi pembelajaran tersebut, dalam praktek pembelajaran secara umum pelaksanaan evaluasi pembelajaran menekankan pada evaluasi proses pembelajaran atau evaluasi manajerial, dan evaluasi hasil belajar atau evaluasi substansial. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam pelaksanaan



143

pembelajaran kedua jenis evaluasi tersebut merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting. Evaluasi kedua jenis komponen yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Selanjutnya masukan tersebut pada gilirannya dipergunakan sebagai bahan dan dasar memperbaiki kualitas proses pembelajaran menuju ke perbaikan kualitas hasil pembelajaran. a.

Jenis evaluasi berdasarkan tujuan, dibedakan atas tujuh jenis evaluasi: 1. Pre-test dan Post-test Kegiatan pre-test dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian baru. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Sedangkan post-test adalah kebalikan dari pre-test, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi.Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf pengetahuan siswa atas materi yang telah diajarkan. 2. Evaluasi Diagnostic Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. 3. Evaluasi selektif Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. 4. Evaluasi penempatan Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang


144


sesuai dengan karakteristik siswa. 5. Evaluasi formatif Evaluasi jenis ini dapat dipandang sebagai “ulangan” yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatan proses belajar dan mengajar. 6. Evaluasi sumatif Ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai “ulangan umum” yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran, atau disebut juga dengan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa.Evaluasi ini lazim dilakukan pada setiap akhir semester atau akhir tahun ajaran.Hasilnya dijadikan bahan laporan resmi mengenai kinerja akademik siswa dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi. 7. Ujian Nasional (UN) Ujian Nasional (UN) pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif, yaitu sebagai alat penentu kenaikan status siswa.

b.

Jenis evaluasi berdasarkan sasaran : 1. Evaluasi konteks Evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. 2. Evaluasi input Evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.


145


3. Evaluasi proses Evaluasi yang di tujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kalancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan, dan sejenisnya. 4. Evaluasi hasil atau produk Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. 5. Evaluasi Outcome atau Lulusan Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. c.

Jenis evalusi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran: 1. Evaluasi program pembelajaran Evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspe-aspek program pembelajaran yang lain. 2. Evaluasi proses pembelajaran Evaluasi yang mencakup kesesuaian antara peoses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang di tetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 3. Evaluasi hasil pembelajaran Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik.


146

d.


Jenis evaluasi berdasarkan obyek evaluasi: 1. Evaluasi input Evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, keyakinan. 2. Evaluasi transformasi Evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran anatara lain materi, media, metode dan lain-lain. 3. Evaluasi output Evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran.

e.

Jenis evaluasi berdasarkan subyek evaluasi: 1. Evaluasi internal Evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. 2. Evaluasi eksternal Evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orangtua, masyarakat.

10.2. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Evaluasi Pembelajaran Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan melalui evaluasi pembelajaran, maka seorang pengajar dapat : (1) mengetahui apakah pebelajar mampu menguasai materi yang telah diajarkan, (2) apakah mereka bersikap sebagaimana yang diharapkan, (3) apakah mereka telah memiliki keterampilan berbahasa,


147


(4) mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, dan (5) menentukan kebijakan selanjutnya. Karena itu maka tujuan, fungsi, dan manfaat dari dilaksanakannya proses evaluasi pembelajaran tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keterkaitannya sangat erat. 1.

Tujuan Secara umum, tujuan dilaksanakannya evaluasi proses dan hasil pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian hasil pembelajaran oleh setiap mahasiswa. Informasi kedua hal tersebut pada gilirannya sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Sedangkan tujuan khusus dari evaluasi pembelajran adalah untuk : a) mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. b) mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses belajar, sehinggadapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching , dan c) mengetahui efisiensi dan efektifitas strategi pembelajaran yang digunakan guru, baik yangmenyangkut metode, media maupun sumber-sumber belajar. Dalam rumusan dari Depdiknas (2003), dikemukakan bahwa tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk : a) melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajarmengajar, b) memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru, c) memperbaiki,

menyempurnakan

dan

mengembangkan


148


program belajar-mengajar, d) mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar danmencarikan jalan keluarnya, dan e) menempatkan siswa dalam situasi belajar-mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. 2.

Fungsi Fungsi evaluasi pembelajaran dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain : a) secara psikologis, peserta didik perlu mengetahui prestasi belajarnya, sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan, b) secara sosiologis, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya, c) secara didaktis-metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, d) untuk mengetahui kedudukan peserta didik di antara temantemannya, apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang atau kurang, e) untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya, f)

untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan tingkat/kelas,

g) secara administratif, evaluasi berfungsi untuk memberikan


149


laporan tentang kemajuan peserta didik kepada pemerintah, pimpinan/kepala sekolah, guru/instruktur, termasuk peserta didik itu sendiri. Fungsi evaluasi dapat pula dilihat berdasarkan jenis evaluasi itu sendiri, yaitu : a) Fungsi formatif, yaitu memberikan feed back bagi guru/instruktur sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik yang belum menguasaisepenuhnya materi yang dipelajari, b) Fungsi sumatif, yaitu mengetahuitingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran, menentukan angka (nilai) sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar, sertadapat meningkatkan motivasi belajar, c)

Fungsi diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang peserta didik (psikologis, fisik, dan lingkungan) yang mengalami kesulitan belajar,

d) Fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi danmenempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Menurut Asmawi Zainul dan Noehi Nasution, tujuan evaluasi pembelajaran, diantaranya yang paling penting, adalah : a) Mendeskripsikan kemampuan belajar siswa b) Mengetahui tingkat keberhasilan PBM c) Menentukan tindak lanjut hasil penilaian d) Memberikan pertanggung jawaban (account ability) Secara umum ada beberapa fungsi utama dari evaluasi


150


pembelajaran, baik dalam bentuk tes maupun nontes, antara lain : 1) Dasar mengadakan seleksi; yakni untuk keputusan orang yang akan diterima atau tidak dalam suatu proses, misalnya dalam penerimaan murid baru, dan kenaikan kelas siswa, 2) Dasar penempatan; untuk mengetahui di kelompok mana seorang siswa ditempatkan, digunakan penilaian misalnya seorang siswa yang mempunyai nilai yang sama akan dikelompokkan dengan kelompok yang sama dalam belajar, 3) Diagnostik; untuk guru mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan serta kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran, dengan itu akan mudah diketahui cara mengatasinya, 4) Umpan balik; merupakan hasil suatu pengukuran skor tes tertentu yang dapat digunakan sebagai umpan balik, agar guru berusaha untuk memberi semangat kepada siswa, 5) Menumbuhkan motivasi belajar dan mengajar; memberikan semangat kepada siswa yang mempunyai hasil tes yang kurang baik serta memberikan motivasi pada saat pembelajaran, 6) Perbaikan kurikulum dan program pendidikan; perbaikan ini baik untuk mengetahui nilai siswa sehingga dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada pada saat pembelajaran, 7) Pengembangan ilmu; ini tergantung dari hasil tes siswa dan pengembangan pendidikan ilmu sangat penting sekali agar hasil tes siswa lebih baik. 3.

Manfaat Manfaat dilaksanakannya evaluasi proses dan hasil pembelajaran ada beberapa hal, diantaranya yang penting, antara lain :



151

a) Memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan pengajar, b) Membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran, dan c) Meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran. Dalam pemaknaan, menurut Suharsimi (2008), evaluasi pembelajaran mempunyai makna yang penting, baik bagi siswa, guru maupun sekolah. Adapun makna penilaian bagi ketiganya adalah sebagai berikut : a) Makna bagi siswa, ada dua kemungkinan yaitu memuaskan, jika memperoleh nilai yang baik, dan tidak memuaskan karena memperoleh nilai yang tidak memuaskan. b) Makna bagi guru, berdasarkan hasil nilai yang diperoleh guru mengetahui siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya, sudah tersampaikan dengan baikkah materi pembelajaran, dan mengetahui strategi pembelajaran yang digunakan sudah mencapai sasaran atau belum. c) Makna bagi sekolah, dapat mengetahui bagaimana hasil belajar siswa, sekolah sudah memenuhi standar atau belum, informasi yang diperoleh dapat dijadikan pertimbangan sekolah untuk menyusun program pendidikan disekolah untuk masa yang akan datang.


152


10.3. Syarat, Ragam & Model Evaluasi Pembelajaran a.

Syarat evaluasi

Langkah pertama yang perlu ditempuh guru dalam menilai prestasi belajar siswa adalah menyusun alat evaluasi (test instrument) yang sesuai dengan kebutuhan, dalam artian tidak menyimpang dari indicator dan jenis prestasi yang diharapkan. Persyaratan pokok penyusunan alat evaluasi yang baik dalam perspektif psikologi belajar (The Psychology of learning) meliputi dua macam, yakni: 1). Reliabilitas ; 2). Validitas (menurut Cross, 1974; Barlow, 1985; Butler, 1990). 1.

Reliabilitas Secara sederhana, reliabilitas (reliability) berarti hal tahan uji atau dapat dipercaya. Sebuah alat evaluasi dipandang reliable atau tahan uji apabila memiliki konsistensi atau keajegan hasil.

2.

Validitas Validitas berarti keabsahan atau kebenaran. Sebuah alat evaluasi dipandang valid atau absah apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam mengadakan kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan menurut Dimyati dan Mudjiono (2006) terurai sebagai berikut : 1.

Kesahihan Kesahihan menggantikan kata validitas (validity) yang dapat diartikan sebagai ketepatan evaluasi mengevaluasi apa yang seharusnya di evaluasi. untuk memperoleh hasil evaluasi yang sahih, dibutuhkan insturmen yang memiliki/memenuhi syaratsyarat kesahihan suatu instrumental evaluasi. Kesahihan instrument evaluasi diperoleh melalui hasil pemikiran dan hasil pengalaman.



2.

153

Keterandalan Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrument evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Gronlund dalam Dimyati dan Mudjiono (2006) mengemukakan bahwa, “keterandalan menunjukkan kepada konsistensi (keajegan) pengukuran yakni bagaimana keajegan skor tes atau hasil evaluasi lain yang berasal dari pengukuran yang satu ke pengukuran yang lain”. Dengan kata lain, keterandalan dapat kita artikan sebagai tingakat kepercayaan keajegan hasil evaluasi yang diperoleh dari suatu instrumen evaluasi.

3.

Kepraktisan Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahankemudahan yang ada pada instrument evaluasi baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi/ memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpannya.

Sementara menurut Arikunto dan Jabar (2010) evaluasi memiliki ciri-ciri dan persyaratan sebagai berikut : 1)

Proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya.

2)

Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti harus berpikir secara sistematis yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang kinerja dari obyek yang dievaluasi.

3)

Agar dapat mengetahui secar rinci kondisi dari obyek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program.

4)

Menggunakan standar, Kiteria, atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

154


diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan. 5)

Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan.

6)

Agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci untuk mengetahui bagian mana dari program yang belum terlaksana, maka perlu ada identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen, sampai pada indikator dari program evaluasi.

7)

Standar, kriteria, atau tolak ukur diterapkan pada indicator, yaitu bagian yang paling kecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak kelemahan dari proses kegiatan.

8)

Dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat.

b.

Ragam Alat Evaluasi

Secara garis besar, ragam alat evaluasi terdiri atas dua macam bentuk, yaitu : 1). Bentuk obyektif; dan 2). Bentuk subyektif. Bentuk obyektif biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk alternatif jawaban, pengisian titik-titik, dan pencocokan satu pernyataan dengan pernyataan lainnya. 1.

Bentuk obyektif Bentuk ini lazim juga disebut tes obyektif, yakni tes yang jawabannya dapat diberi score nilai secara lugas (seadanya) menurut pedoman yang ditentukan sebelumnya.

2.

Bentuk subyektif Alat evaluasi yang berbentuk tes subyektif adalah alat pengukur prestasi belajar yang jawabannya tidak ternilai dengan score atu angka pasti, seperti yang digunakan untuk evaluasi obyektif. Hal



155

ini disebabkan banyaknya ragam gaya jawaban yang diberikan oleh para siswa. Instrument evaluasi mengambil bentuk Essay examination, yakni soal ujian mengharuskan siswa menjawab setiap pertanyaan dengan cara menguraikan atau dalam bentuk karangan bebas. c.

Model-model Evaluasi

Beberapa model-model evaluasi dikemukakan oleh Arifin (2010), antara lain sebagai berikut : 1.

Model Tyler Model ini dibangung atas dua dasar pemikiran.Pertama, evaluasi ditujukan pada tingkah laku peserta didik.Kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran (hasil). Penggunaan model Tyler memerlukan informasi perubahan tingkah laku terutama pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pembelajaran. Model Tyler disebut jugamodel black box karena model ini sangat menekankan adanya tes awal dan tes akhir. Ada tiga langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang akan di evaluasi, menentukan situasi dimana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan, dan menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik.

2.

Model yang Berorientasi Pada Tujuan Model evaluasi ini mengugunakan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Model ini dianggap lebih praktis karena menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. Tujuan model ini adalah membantu guru merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antar tujuan dengan


156


kegiatan.Kelebihan model ini terletak pada hubungan antara tujuan dengan kegiatan dan menekankan pada peserta didik sebagai aspek penting dalam program pembelajaran. Kekurangannya adalah memungkinkan terjadinya proses evaluasi melebihi konsekuensi yang tidak diharapkan. 3.

Model Pengukuran Model ini sangat menitikberatkan pada kegiatan pengukuran.Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat (atribute) tertentu yang dimiliki oleh obyek, orang maupun peristiwa, dalam bentuk unit ukuran tertentu.Obyek evaluasi dalam model ini adalah tingkah laku peserta didik, mencakup hasil belajar (kognitif), pembawaan, sikap, minat, bakat, dan juga aspek-aspek kepribadian peserta didik.

4.

Model Kesesuaian Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian (congruence) antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Obyek evaluasi adalah tingkah laku peserta didik, yaitu perubahan tingkah laku yang diinginkan pada akhir kegiatan pendidikan, baik yang menyangkut aspek kognif, afektif, maupun psikomotor. Model evaluasi ini memerlukan infomasi perubahan tingkah laku pada dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model evaluasi ini adalah merumuskan tujuan tingkah laku, menentukan situasi dimana peserta didik dapat memperlihatkan tingkah laku yang akan di evaluasi, menyusun alat evaluasi, dan menggunakan hasil evaluasi.

5.

Educational System Evaluation Model Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi dengan sejumlah criterion, baik yang bersifat mutlak/intern maupun relative/ekstern. Model ini


157


menekankan sistem sebagai suatu keseluruhan ini dan merupakan penggabungan dari beberapa model, yaitu : a)

Model Countenance.

b)

Model CIPP dan CDPP.

c)

Model Scriven.

d)

Model Provus.

e)

Model EPIC.

f)

Model CEMREL.

g)

Model Atkinson.

h)

Model Alkin

Menurut model ini evaluasi adalah suatu proses untuk menyakinkan keputusan, mengumpulkan informasi, memilih informasi yang tepat dan menganalisis informasi sehingga dapat disusun laporan bagi pembuat keputusan dalam memilih alternative. 6.

Model Brinkerhoff Pada model ini ada tiga jenis evaluasi disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, yaitu ;

7.

a)

Fixed vs Emergent Design

b)

Formative vs Summative Evaluation

c)

Desain eksperimental dan desain quasi eksperimental natural inquiry

Model Illuminatif Model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif-terbuka. Kegiatan evaluasi dihubungakan dengan learning milieu, dalam konteks sekolah sebagai lingkungan material dan psikososial,


158


dimana guru dan peserta didik dapat berinteraksi. Hasil evaluasi lebih bersifat deskriptif dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi. Model ini lebih banyak menggunakan judgement. Obyek evaluasi model ini mencakup latar belakang dan perkembangan sistem pembelajaran, proses pelaksanaan sistem pembelajaran, hasil belajar peserta didik, kesukaran-kesukaran yang dialamidari rencana sampai dengan pelaksanaan, termasuk efek samping dari sistem pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan tujuan dan pendekatan evaluasi dalam model ini, maka ada tiga fase evaluasi yang harus ditempuh, yaitu : observe, inquiry, dan seek to expalain. 8.

Model Responsif Model ini menekankan pada pendekatan kualitatif-naturalistik. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami semua komponen program pembelajaran melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.Langkah-langkahh kegiatan evaluasi meliputi obsevasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal peserta didik, dan mengembangkan disain atau model.


159


BAB 11 EVALUASI PEMBELAJARAN PKLH 11.1.

Pengantar

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. (Nana Sudjana, 1989). Sejalan dengan konsep di atas Cronbach (Moch Surya, 1979) menyatakan, “Learning may be defined as the process by with a relatively enduring change in behaviour occurs as result of experience or practice”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa indikator belajar ditujukan untuk menghasilkan perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar. Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi hakikat belajar yaitu sebagai berikut: 1. Belajar merupakan suatu proses, yaitu merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai sejak lahir dan terus berlangsung seumur hidup. 2. Dalam proses belajar terjadi adanya perubahan tingkah laku yang bersifat relatif permanen 3. Hasil belajar dilakukan dengan suatu aktivitas, yaitu dalam bentuk tingkah laku secara keseluruhan. 4. Ada peranan kepribadian dalam proses belajar antara lain aspek motivasi, emosional, sikap dan sebagainya. Pembelajaran (instruction), merupakan akumulasi dari konsep Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

160


mengajar (teaching) dan konsep belajar (learning). Penekanannya pada perpaduan antara. keduanya, yakni pada penumbuhan aktivitas pada komponen subyek didik. Pembelajaran dapat dipandang sebagai suatu “system”, sehingga dalam sistem belajar ini terdapat beberapa komponen, yakni komponen siswa atau peserta didik, guru atau pendidik, tujuan, materi untuk mencapai tujuan, fasilitas dan prosedur serta alat atau media yang harus dipersiapkan. Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi komponen-komponen; manusiawi, material, fasilitas dan perlengkapan, serta prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, secara terperinci dapat diuraikan atas : 1. Komponen manusia ; guru, siswa, serta orang-orang yang mendukung pembelajaran. 2. Komponen material; berbagai bahan pelajaran yang dapat disajikan sebagai sumber belajar. 3. Komponen fasilitas dan perlengkapan; segala sesuatu yang dapat mendukung terhadap jalannya proses pembelajaran, baik media maupun teknologi pembelajaran. 4. Komponen prosedur; kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, maka tugas seorang penyusun strategi pembelajaran harus meliputi tiga hal, yakni : 1. Sebagai perencana, yaitu mengorganisasikan semua unsur supaya berfungsi dengan baik. 2. Sebagai pengelola dengan implementasikan proses pembelajaran sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditentukan. 3. Sebagai evaluator atas keberhasilan siswa dalam mencapai


161


tujuan pembelajaran. Ketiga rangkaian kegiatan mulai dari tahapan mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran seperti yang diuraikan di atas, itulah yang disebut “Strategi Pembelajaran”. Uraian di atas memberi penjelasan bahwa dalam mengembangkan strategi pembelajaran sebagai suatu “sistem”, hanya dikenal tiga tahapan, yakni : a. Tahap Perencanaan (Planing) b. Tahap Implementasi (Implementation) c. Tahap Evaluasi (Evaluation) Pembelajaran sebagai suatu sistem yang bersifat operasional, penggunaan istilah rancangan (design) kurang tepat, karena hanya merupakan konsep awal. Kegiatan merancang hanya merupakan subsistem dari tahap kegiatan perencanaan (planing).

11.2.

Evaluasi Pembelajaran PKLH

Materi PKLH yang selama 28 tahun diajarkan pada jalur pendidikan formal di tingkat SD, SLTP, SLTA, secara obyektif harus diakui belum banyak memberikan hasil terhadap peserta didiknya, baik dalam mengubah sikap dan pola pikir, maupun dalam membentuk perilaku dan partisipasi peserta didik dalam penciptaan lingkungan hidup yang sehat, selaras, seimbang, dan lestari berkelanjutan. Berangkat dari realitas tersebut maka, sudah sepatutnyalah bila dilakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran PKLH yang diterapkan selama ini, baik pada tingkat sekolah dasar maupun pada tingkat sekolah menengah. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa ada empat kelompok komponen di dalam sistem pembelajaran, yakni ; (1) komponen manusia (guru/siswa); (2) komponen material (bahan ajar); (3) komponen perlengkapan (media/teknologi); (4) komponen prosedur (metode). Untuk melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran suatu


162


proses pembelajaran, maka keempat aspek tersebut harus dievaluasi sehingga dapat diketahui letak kelemahan dan kelebihan dari perencanaan strategi pembelajaran yang diterapkan. Dengan menggunakan model evaluasi formatif, penulis mengusulkan suatu format evaluasi pembelajaran PKLH secara menyeluruh, yang dapat diterapkan pada masing-masing sekolah berdasarkan situasi yang bersifat kondisional pada masing-masing sekolah.

A. Evaluasi Komponen Manusia Komponen utama manusia dalam pembelajaran terdiri atas guru dan siswa. Kedua komponen ini mempunyai variabel yang berbeda dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi Guru : Variabel dalam evaluasi guru adalah kinerja, yang menurut (Sulistyorini, 2001), bahwa kinerja merupakan kulminasi dari tiga elemen, yakni : (1) Keterampilan guru, yang mana tingkat keterampilan seorang guru merupakan “bahan mentah” yang dibawah seseorang ke tempat kerja seperti pengalaman, kemampuan, kecakapan pribadi, dan kecakapan teknik, (2) Upaya guru, merupakan tingkat motivasi guru dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, (3) Sifat keadaan, merupakan tingkat dimana kondisi eksternal mendukung produktivitas kerja. Kriteria dari kinerja menurut Castetter (dalam Mulyasa, 2003), terdiri atas empat kriteria yang meliputi ; (1) karakter individu, (2) proses, (3) hasil, dan (4) kombinasi antara karakter individu, proses, dan hasil. Menurut Munandar (1992), bahwa kemampuan


163


dan bakat merupakan salah satu faktor penentu pada prestasi individu, sedangkan prestasi individu ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kecerdasan. Kinerja seorang guru dapat meningkat bila penempatannya sesuai dengan keahliannya. Guru yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya akan akan berdampak terhadap pribadi guru, dalam bentuk ; (1) menurunnya kualitas kerja, (2) menimbulkan rasa kecewa dan tidak puas, (3) menurunkan produktivitas kerja, (4) menghambat perkembangan moral kerja. Menurut Pidarta (1999), bahwa moral kerja positif ialah suasana bekerja yang gembira, sehingga bekerja bukan dirasakan sebagai sesuatu yang dipaksakan melainkan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jadi moral kerja yang positif adalah kemampuan mencintai tugas sebagai suatu yang didalamnya memiliki nilai keindahan. Untuk menilai kualitas kinerja seorang guru menurut Sulistyorini (2001), dapat ditinjau dari lima aspek, yakni ; (1) unjuk kerja, (2) penguasaan materi, (3) penguasaan profesional sebagai guru, (4) penguasaan dalam penyesuaian diri, (5) kepribadian dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan menurut Danim S., (2002), bahwa tanggung jawab utama seorang guru ada tiga, yakni ; (1) guru sebagai pengajar, (2) guru sebagai pembimbing, dan (3) guru sebagai adminstrator kelas. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator evaluasi terhadap kinerja guru, meliputi ; 1.

Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar

2.

Penguasaan materi ajar.

3.

Penguasaan metode dan teknik pembelajaran

4.

Kemampuan memberi penugasan kepada siswa

5.

Kemampuan mengelola kelas Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

164


6.

Kemampuan melakukan pembelajaran

penilaian

dan

evaluasi

Menurut Muhibbin Syah (2002), bahwa kemampuan dan kecakapan guru dalam mendidik dan mengajar disebut kompetensi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat 3 bahwa kompetensi ialah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi; (1) pemahaman terhadap peserta didik, (2) perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, (3) evaluasi hasil belajar, (4) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Untuk mengevaluasi kemampuan guru sesuai kriteria kompetensi di atas, maka di dalam PP No. 19/2005 tersebut, ditegaskan pula bahwa kompetensi guru, meliputi ; (1) kompotensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik, adalah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar siswa. Kompetensi pedagogik meliputi kemampuan guru : (1) menguasai landasan mengajar, (2) menguasai ilmu mengajar (didaktik metodik), (3) mengenal siswa, (4) menguasai teori motivasi, (5) mengenal lingkungan masyarakat, (6) menguasai penyusunan kurikulum, (7) menguasai teknik penyusunan RPP, (8) menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran. Kompetensi kepribadian, adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku seharihari. Menurut Mukhlas, Samani (2008), bahwa kompetensi kepribadian mencakup hal-hal sebagai berikut; a) berakhlak mulia, b) arif dan bijaksana, c) mantap, d) berwibawa, e) stabil, f) dewasa, g) jujur, h) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, i) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, j) mau Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

165


siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (PP. No.19/2005). Menurut Ngalim Purwanto (2002), bahwa guru yang profesional mempunyai sikap dan sifat terpuji, yang dicirikan; (1) bersikap adil; (2) percaya dan suka kepada siswanya; (3) sabar dan rela berkorban; (4) memiliki wibawa di hadapan peserta didik; (5) penggembira; (6) bersikap baik terhadap guru-guru lainnya; (7) bersikap baik terhadap masyarakat; (8) benar-benar menguasai mata pelajarannya; (9) suka dengan mata pelajaran yang diberikannya; dan (10) berpengetahuan luas. Kompetensi sosial, adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul seacara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini guru dituntut mampu melakukan interaksi sosial melalui komunikasi dengan semua komponen di sekitarnya, yaitu dengan sesama guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu guru dituntut mengenal banyak kelompok sosial seperti kelompok bermain, kelompok kerjasama, alim ulama, pengajian, remaja, dll. Evaluasi Peserta Didik : Peserta didik sebagai target pokok dari suatu proses pembelajaran, menjadi komponen paling penting untuk dievaluasi. Dalam konteks pembelajaran PKLH, instrumen evaluasi terhadap peserta didik harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, yang bertujuan untuk membentuk sikap, perilaku, dan menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta


166


pengendalian permasalahan kependudukan. Untuk itu maka variabel evaluasi terhadap hasil pembelajaran PKLH harus meliputi tiga aspek potensi belajar peserta didik, yakni : 1.

Aspek kognitif; yaitu ranah proses berfikir, berupa evaluasi yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan kognitif bahwa ; apakah peserta didik sudah dapat memahami semua bahan atau materi pelajaran yang telah diberikan pada mereka”?

2.

Aspek afektif; yaitu ranah nilai atau pembentukan sikap, berupa evaluasi yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan afektif bahwa ; apakah peserta didik sudah dapat menghayatinya?

3.

Aspek psikomotorik; yaitu ranah pembentukan keterampilan, berupa evaluasi yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan psikomotorik bahwa ; apakah materi pelajaran yang telah diberikan itu sudah dapat diamalkan secara kongkret dalam praktek atau dalam kehidupannya sehari-hari?

Alokasi bobot nilai untuk masing-masing aspek di atas disesuaikan dengan jenjang pendidikan formal peserta didik. Untuk siswa SD/SLTP domain evaluasi lebih fokus pada aspek kognitif, sedangkan siswa SLTA maupun mahasiswa domainnya pada aspek afektif dan psikomotorik.



167

B. Evaluasi Komponen Material Komponen material dalam sistem pembelajaran yang dominan adalah berupa bahan ajar. Bahan ajar ini terdiri atas beberapa sub-komponen, antara lain : a)

Kurikulum

b)

Silabus

c)

RPP

Menurut Pannen (1995), bahan ajar dapat didefinisikan sebagai kumpulan bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis untuk digunakan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Di samping itu , bahan ajar bersifat unik dan spesifik. Unik dalam pengertian bahwa bahan ajar hanya digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Spesifik mencerminkan bahwa bahan ajar dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari audiens tertentu dan sistematika cara penyampaiannya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang menggunakannya. Sedangkan bahan ajar cetak menurut Kemp dan Dayton (1985) didefinisikan sebagai sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Agar dapat melakukan evaluasi terhadap ”sesuatu”, maka diperlukan pengetahuan mengenai sisi positif dan negatif dari sesuatu tersebut. Dengan mengetahui kedua sisi tersebut, kita dapat menghasilkan evaluasi yang lengkap. Dengan demikian, kita akan dapat menghasilkan evaluasi yang memperlihatkan aspek yang berkualitas tinggi dari sesuatu yang dievaluasi sambil pada saat yang bersamaan juga dapat memunculkan aspek yang masih dapat ditingkatkan kualitasnya. Pendekatan yang sama harus dilakukan dalam melakukan evaluasi terhadap bahan ajar.


168


Sebelum melakukan evaluasi dengan menggunakan format dan langkah yang terstruktur, perlu diingatkan tentang kelebihan dan kelemahan bahan ajar. Gunakan informasi ini sebagai latar belakang pada saat melakukan evaluasi. Untuk melakukan evaluasi terhadap bahan ajar, ada tujuh faktor dari bahan ajar tersebut yang harus dinilai, yakni : 1.

Kecermatan isi ; Faktor ini mengacu pada validitas isi atau kebenaran isi secara keilmuan dan keselarasan isi dengan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat / bangsa. Isi bahan ajar sesuai dengan konsep dan teori yang berlaku dalam bidang ilmu.

2.

Ketepatan cakupan isi ; Faktor ini mengacu pada sisi keluasan dan kedalaman isi atau materi serta keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu sesuai dengan tujuan pembelajarannya.

3.

Ketercernaan bahan ajar dan pemaparan yang logis ; Faktor ini mencakup penyajian materi yang runtut, contoh dan illustrasi yang memudahkan pemahaman, alat bantu yang memudahkan, format yang tertib dan konsisten, penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar bagi peserta didik.

4.

Penggunaan bahasa ; Faktor ini mencakup pemilihan ragam bahasa (nonformal atau komunikatif), pemilihan kata (singkat dan lugas, terdapat daftar kata sukar/senarai), penggunaan kalimat efektif (kalimat positif dan aktif), penyusunan paragraf bermakna (ada gagasan utama, keterpaduan, keruntutan, dan koherensi antar kalimat dalam sebuah paragraf).

5.

Perwajahan ; Narasi atau teks tidak terlalu padat, tersedia bagian kosong untuk mendorong peserta didik membuat



169

catatan , kalimat pendek, menggunakan grafik dan gambar hanya jika bermakna, sistem penomoran benar dan konsisten, variasi jenis huruf dan ukuran menarik perhatian tetapi tidak terlalu banyak supaya tidak membingungkan. Menggunakan alat bantu agar bahan ajar dapat dipelajari sendiri oleh peserta didik. Alat bantu dapat ditempatkan pada bagian pendahuluan, pada uraian per topik, atau pada bagian akhir. 6.

Illustrasi ; Illustrasi dimanfaatkan untuk membuat bahan ajar menarik, memotivasi, komunikatif, membantu retensi dan pemahaman peserta didik terhadap isi pesan. Dilakukan dengan memanfaatkan tabel, diagram, grafik, kartun, foto, gambar, sketsa, simbol, dan skema.

7.

Kelengkapan komponen ; Pastikan bahwa semua komponen yang diperlukan ada dalam bahan ajar ( uraian materi, latihan, umpan balik, penguatan).

Salah satu bentuk langkah dan prosedur evaluasi terhadap bahan ajar, dapat dipergunakan model yang dikembangkan seperti pada format berikut ini :


170


FORMAT EVALUASI BAHAN AJAR PKLH Jenis Bahan Ajar Cetak Judul/Topik Bahasan Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar No.

: Modul/Handout/Lembar kerja. : ............................... : ............................... : ...............................

Variabel

1.

Kecermatan Isi

2.

Ketepatan Cakupan Isi

3.

Ketercernaan

4.

Penggunaan Bahasa


Indikator 1. Valid 2. Selaras nilai sosial 3. Mutakhir 1. Keluasan sesuai dengan tujuan instruksional PKLH 2. Kedalaman sesuai dengan tujuan instruksional PKLH 3. Keutuhan konsep 1.Logis 2. Runtut 3. Cukup contoh & ilustrasi 4. Format konsisten 5. Ada penjelasan relevansi 6. Ada penjelasan manfaat 1. Ragam bahasa komunikatif 2. Kata singkat dan lugas 3. Ada daftar senarai 4. Kalimat efektif 5. Paragraf memiliki gagasan utama

Hasil Evalusi Ya Tidak

171


5.

Perwajahan

6.

Illustrasi

7.

Kelengkapan Komponen

6. Kalimat-kalimat dalam paragraf terpadu 7. Kalimat-kalimat dalam paragraf koheren 1. Narasi tidak terlalu padat 2. Ada bagian kosong 3. Kalimat pendek 4. Grafik dan gambar bermakna 5. Penomoran benar 6. Penomoran konsisten 7. Huruf menarik 8. Huruf tidak membingungkan 9. Ada alat bantu dibagiab awal, pembahasan , dan akhir. 1. Ada illustrasi 2. Illustrasi menarik 3. Illustrasi Komunikatif 1. Ada uraian 2. Ada latihan 3. Ada umpan balik 4. Ada penguatan

Kesimpulan: ————————————————————————————— ————————————————————————————— ————————————————————————————— ———————————


172


C. Evaluasi Komponen Fasilitas dan Perlengkapan Komponen fasilitas dan perlengkapan dalam sistem pembelajaran adalah berupa media pembelajaran, teknologi pembelajaran, sumber bacaan, dan ruang belajar. Sub-komponen sumber bacaan dan ruang belajar, dapat dievaluasi secara langsung terhadap fisiknya, sedangkan sub-komponen media dan teknologi pembelajaran merupakan komponen yang harus dinilai secara komprehensif. Variabel dari komponen media pembelajaran, meliputi : a)

Variabel atensi ; yang menunjukkan pengaruh tampilan visual/gambar terhadap ketertarikan dan konsentrasi siswa kepada materi pelajaran, sehingga mampu mengarahkan perhatian siswa secara penuh selama waktu pembelajaran berlangsung. Misalnya dengan membuat animasi yang bergerak, dan mampu menyerupai kondisi/kejadian yang asli.

b)

Variabel kognitif ; yang menunjukkan pengaruh tampilan visual/gambar terhadap kelancaran pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga mudah bagi peserta didik untuk memahami dan mengingat informasi dan pesan dari materi pembelajaran. Misalnya materi tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup.

c)

Variabel afektif ; yang menunjukkan pengaruh tampilan visual/gambar terhadap tingkat keninkmatan siswa dalam belajar, sehingga mudah untuk menggugah emosi dan persepsi siswa terhadap pesan materi pembelajaran, yang pada akhirnya akan mengubah sikap dan perilakunya. Misalnya materi tentang dampak penebangan pohon terhadap pemanasan global, sehingga iklim bumi berubah, dan keberlanjutan kehidupan di bumi akan terancam.

d)

Variabel kompensatoris ; yang menunjukkan pengaruh visual/gambar terhadap daya tangkap siswa yang lemah



173

dalam membaca, sehingga mereka mampu mengorganisasikan informasi dan pesan materi dan mengingatnya kembali. Misalnya dengan membuat media pembelajaran bersuara (verbal). Selanjutnya untuk penilaian kualitas dari media pembelajaran dapat dilihat dari tiga kriteria utama, yakni : a)

Kualitas isi dan tujuan ; berkaitan dengan ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat/perhatian, keadilan, kesesuaian dengan situasi siswa.

b)

Kualitas instruksional ; berkaitan dengan pemberian kesempatan belajar dan bantuan belajar kepada siswa, kualitas memotivasi, fleksibilitas instruksional, hubungan dengan program pembelajaran lainnya, kualitas sosial interaksi instruksional, kualitas tes dan penilaian, dapat memberi dampak kepada siswa, dapat memberi dampak bagi guru dan pembelajarannya.

c)

Kualitas teknis ; berkaitan dengan keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampilan/tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengelolaan program dan kualitas pendokumentasian.

Di dalam melaksanakan evaluasi terhadap media pembelajaran, ada dua macam cara penilaian yang dapat dilakukan, yakni : a)

Evaluasi formatif adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektifitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data-data tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan agar lebih efektif dan efisien.

b)

Evaluasi sumatif adalah kelanjutan dari evaluasi formatif yakni media yang telah diperbaiki dan disempurnakan,


174


kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi-situasi tertentu. Evaluasi semacam inilah yang dinamakan dengan evaluasi sumatif. Kegiatan evaluasi dalam program pengembangan media pembelajaran disini akan dititikberatkan pada kegiatan evaluasi formatif. Ada tiga tahapan evaluasi formatif yaitu ; evaluasi satu lawan satu (one to one), evaluasi kelompok kecil (small group evaluation), dan evaluasi lapangan (field evaluation). a)

Evaluasi Satu Lawan Satu (One to One) Pada tahapan ini, dipilih 2 orang atau lebih yang dapat mewakili populasi target media yang dibuat media yang disajikan kepada siswa secara individual. Kedua orang yang dipilih tersebut satu diantaranya adalah mempunyai kemampuan di bawah rata-rata, dan yang satunya lagi di atas rata-rata. Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 1)

Jelaskan kepada siswa bahwa anda sedang merancang suatu media baru dan anda iongin mengetahui bagaimana reaksi mereka terhadap mereka terhadap media yang anada buat tersebut.

2)

Katakan kepada siswa bahwa akan terjadi kesalahan penggunaan media tersebut, bukanlah karena kekurangan siswa tetapi karena kelemahan media tersebut yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.

3)

Usahakan agar siswa berbuat santaidan bebas dalam mengemukakan pendapat mereka mengenai media yang ditampilkan tersebut.

4)

Lakukan tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan siswa terhadap penggunaan media tersebut.


175


5)

Catat lamanya waktu yang digunakan dalam penyajian media tersebut dan catat pula reaksi siswa terhadap penampilan media tersebut.

6)

Berikan tes yang mengukur keberhasilan penggunaan media tersebut.

7)

Lakukan analisis terhadap informasi yang dikumpul.

Setelah prosedur di atas dilakukan, maka akan diperoleh beberapa informasi seperti, kesalahan pemilihan kata atau uraian yang kurang jelas, kesalahan memilih lambanglambang visual, contoh yang kurang, terlalu banyak atau sedikit materi, urutan penyajian yang keliru, pertanyaan atau petunjuk yang kurang jelas, tujuan yang tidak sesuai dengan materi, dan sebagainya. Atas dasar data atau informasi dari kegiatan-kegiatan tersebut, akhirnya revisi dilakukan sebelum media dicobakan ke kelompok kecil. b)

Evaluasi Kelompok Kecil (Small Group Evaluation) Pada tahap ini perlu dicobakan kepada 10-20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Siswa yang dipilih tersebut hendaknya dapat mewakili populasi, usahakan siswa yang dipilih tersebut terdiri dari siswa yang kurang pandai, sedang, dan pandai, laki-laki dan perempuan yang terdiri dari berbagi latar belakang pendidikan sosial orang tua, dan sebagainya. Untuk itu beberapa prosedur yang perlu ditempuh adalah : 1)

Jelaskan bahwa media tersebut berada apada tahap formatif dan memerlukan umpan balik untuk penyempurnaannya.

2)

Berikan tes awal (pre-test) untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan tentang topik yang dimediakan. Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

176


3)

Tugaskan kepada siswa untuk mempelajari media tersebut.

4)

Catat waktu dan umpan balik selama penyejoian media.

5)

Berikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang ditetapkan dapat tercapai (post-test)

6)

Bagika angket kepada siswa untuk mengetahui menarik tidaknya media yang digunakan, mengerti tidaknya siswa terhadap pesan yang disampaikan oleh media tersebut, konsistensi tujuan dan materi , dan cukup tidaknya latihan yang dilakukan

7)

Analisis data-data yang terkumpul.

Atas dasar umpan balik dari evaluasi terhadap kelompok kecil inilah, kemudian media pembelajaran disempurnakan lagi. c)

Evaluasi Lapangan (Field Evaluation) Berikutnya evaluasi lapangan (field evaluation) merupakan tahap akhir dari evaluasi formatif. Untuk itu diusahakan situasi yang mirip dengan situasi yang sebenarnya. Dalam pelaksannannya dipilih 30 orang siswa dengan berbagi karakteristik yang meliputi tingkat kepandaian kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia, kemajuan belajar, dan sebagainya. Usahakan agar hindari dari pengaruh efek hallo (efek hallo). Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya, sebagi berikut : 1)

Pilih 30 orang siswa yang betul-betul mewakili populasi.

2)

Jelaskan kepada siswa maksud uji coba lapangan dan hasil akhir yang diharpkan. Usahkan siswa bersifat relaks/santai dan berani mengeluarkan pendapat atau penilaian. Ingatkan kepada mereka bahwa uji coba bukan menguji kemampuan mereka.


177


3)

Berikan tes awal (pre-test) untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan mereka mengenai topik yang menggunakan media tersebut.

4)

Sajikan media yang sesuai rencana perbuatnya.

5)

Catat semua respon yang muncul dan waktu yang diperlukan dari siswa selama penyajian

6)

Lakukan postes untuk mengukur penvcapaian hasil belajar setelah penyajian media tersebut. Hasil tes akhir dibandingkan dengan hasil tes awal yang digunakan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi media yang dibuat tersebut.

7)

Lakukan tes skala sikap kepada siswa yang dipilh tersebut untuk mengetahui sikap mereka terhadap media yang digunakan.

8)

Ringkas dan analisislah data-data yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan , terutama mengenai kemampuan awal pretes , skor tes awal, dan tes akhir, waktu yang diperlukan, perbaikan dari bagian-bagian yang sulit , pengajaran serta kecepatan sajian dan sebagainya.

Atas dasar inilah media diperbaiki dan semakin disempurnakan lagi, dan demikianlah dengan ketiga tahap evaluasi tersebut dapatlah dipastikan kebenaran efektifitas dan efisiensi media yang dikembangkan. Ciri-ciri media pembelajaran dapat dikatakan efektif, antara lain adalah : a)

Ketepatan media pembelajaran.

b)

Dukungan media pembelajaran terhadap isi bahan pelajaran.


178


c)

Kemudahan dalam memperoleh media.

d)

Keterampilan guru dalam menggunakan.

e)

Tersedia waktu untuk menggunakannya.

f)

Sesuai dengan taraf berpikir siswa.

Untuk melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran PKLH, dapat dilakukan dalam bentuk analisis korelatif antara beberapa variabel media pembelajaran PKLH dengan kriteria utama dari kualitas media pembelajaran. Evaluasi terhadap media pembelajaran PKLH, minimal harus dilakukan dalam tiga tahap sesuai dengan tahapan dalam evaluasi secara formatif, yakni : tahap evaluasi satu lawan satu (one to one); evaluasi kelompok kecil (small group evaluation); dan evaluasi lapangan (field evaluation). Jika sesudah semua tahapan evaluasi formatif dilakukan ternyata kondisi media pembelajaran masih belum memuaskan maka dapat dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk evaluasi sumatif. Salah satu model evaluasi media pembelajaran PKLH yang ditawarkan penulis, adalah dalam bentuk tabel matriks sebagai berikut :


179


MATRIKS EVALUASI MEDIA PEMBELAJARAN PKLH Tujuan Pembelajaran PKLH : membina dan mengembangkan siswa agar memiliki sikap dan tingkah laku kependudukan serta dapat mengelola lingkungan hidup secara rasional dan bertanggung jawab dalam rangka memelihara keseimbangan sistem lingkungan dan penggunaan sumber daya alam (SDA) secara spiritual maupun material.

Tahapan Evaluasi : ...............(One to One / Small Group / Field) Diskripsi Media Yang Digunakan : 1. ............................... 2. ............................... (diisi selengkap-lengkapnya) Kriteria Evaluasi

Score Range tiap Variabel (50–100) Atensi Kognitif Afektif Kompensatoris

Kualitas Isi/Tujuan : (ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat/perhatian, keadilan, kesesuaian dgn situasi siswa) Kualitas Instruksional : (kesempatan belajar, bantuan belajar, kualitas memotivasi, fleksibilitas, hub. dgn program lainnya, interaksi instruksional, kualitas tes/penilaian, dampak bagi siswa, dampak bagi guru & pembelajarannya. Kualitas Teknis : (keterbacaan, penggunaan, kualitas tampilan/tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengelolaan program & kualitas pendokumentasian. JUMLAH SCORE


180


Indikator Penilaian tiap Variabel : -

Jumlah Score : 150 – 180 Jumlah Score : 181 – 210 Jumlah Score : 211 – 240 Jumlah Score : 241 – 270 Jumlah Score : 271 – 300

: Buruk : Kurang Baik : Cukup Baik : Baik : Sangat Baik

D. Evaluasi Komponen Prosedur Pembelajaran Komponen prosedur dalam sistem pembelajaran yang utama adalah berupa metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran PKLH terdiri atas dua macam, yang sekaligus menjadi subkomponen, antara lain : a) Monolitik b) Integratif Dengan tidak melihat model pendekatan pembelajaran PKLH (monolitik atau integratif), maka metode pembelajaran PKLH sebagaimana halnya dengan pembelajaran berbasis kompetensi lainnya yang meliputi tiga aspek, yakni ; 1) Metode pengorganisasian isi/materi (Organizational Method) adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi/disiplin ilmu yang telah dipilih dalam pembelajaran. “Mengorganisasi” mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan lainnya yang setingkat dengan itu. Ada 2 strategi pengorganisasian materi yaitu strategi makro dan strategi mikro. 2) Metode penyampaian (Delivery Method); yaitu metode untuk menyampaikan isi pembelajaran kepada mahasiswa dan/atau untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari mahasiswa.


181


3) Metode pengelolaan (Management method); adalah metode untuk menata interaksi antara mahasiswa dengan variabel metode pembelajaran lainnya (variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian isi pembelajaran). Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi yang berbeda. Variabel evaluasi dari metode pembelajaran meliputi ; 1) Keefektifan (effectiveness); Keefektifan pembelajaran biasa diukur dengan tingkat pencapaian belajar peserta didik. 2) Efisiensi (efficiency); Efisiensi pembelajaran biasanya diukur dari rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai mahasiswa dan/atau jumlah biaya yang digunakan. 3) Daya tarik (appeal); Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan peserta didik untuk tetap terus belajar. Apabila dilihat dari pelaksanaan proses pembelajaran, maka tahapan evaluasi terhadap komponen metode pembelajaran, terbagi atas : a) Kegiatan pendahuluan, yang meliputi ; (i) Motivasi dan persepsi (dimana secara klasisal guru harus mengawali kegiatannya dengan memberi pertanyaan; apakah manfaat materi pembelajaran yang akan dibahas). (ii) Prasyarat pengetahuan (peserta didik diminta untuk menyebutkan beberapa istilah dan ketetapan ilmiah dalam materi pembahasan) b) Kegiatan inti, yang meliputi ; (i) Eksplorasi potensi dalam kelas, yang diawali dengan memberikan informasi awal, dalam bentuk menjelaskan


182


materi belajar dengan menggunakan berbagai media yang efektif, kemudian dilanjutkan dengan upaya guru melibatkan semua peserta didik dalam berinteraksi untuk mencari informasi tentang materi pembelajaran yang diberikan, baik melalui literatur, laboratorium, maupun pengamatan lapangan. (ii) Elaborasi informasi dari semua peserta didik melalui diskusi kelas, diskusi kelompok, presentasi perorangan dari hasil pengamatan dalam keseharian, dan bila dirasa perlu guru dapat memberikan contoh dari permasalahan yang biasa timbul, dan pemecahannnya. (iii) Konfirmasi guru terhadap siswa, berupa pertanyaanpertanyaan langsung untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Sekaligus jika masih terdapat kesalahan dalam pemahaman siswa, guru harus menjelaskan dan meluruskan pemahaman siswa tersebut. Sedangkan siswa yang telah memiliki pemahaman yang benar harus diberikan penguatan/penyimpulan sehingga mereka tahu kalau apa yang dipahaminya telah benar. c) Kegiatan penutup, yang meliputi ; (i) Rangkuman materi pembelajaran disusun bersama oleh peserta didik, atas panduan dan bimbingan dari guru. (ii) Pemberian tugas pekerjaan rumah secara klasial, untuk melihat kemampuan peserta didik dalam mengembang-kan materi pembelajaran yang telah diterima. Adapun indikator penilaian terhadap metode pembelajaran untuk semua variabel penilaian, dapat dinyatakan dalam bentuk kualitatif, yakni : Buruk, Kurang Baik, Cukup Baik, Baik, dan Baik Sekali; atau dapat pula dalam bentuk kuantitatif (range nilai nominal).


183

Bagian Kelima : ISYU-ISYU STRATEGIS PKLH

Bagian Kelima ISYU-ISYU STRATEGIS PKLH BAB 12 :

PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

12.1. Sejarah Kebijakan Lingkungan Hidup 12.2. Landasan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12.3. Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12.4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Persepsi Islam

BAB 13 : 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5.

BAB 14 :

PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN Penduduk dan Kepadatan Penduduk Pertumbuhan Penduduk Dinamika Kependudukan Lapangan Kerja Human Capital

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

14.1. Pengertian Umum 14.2. Sejarah Perkembangan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan 14.3. Ciri dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 14.4. Konsep Pendekatan dan Strategi Pembangunan Berkelanjutan 14.5. Peranan Manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan 14.6. Penduduk Berkualitas merupakan Modal Dasar Pembangunan Berkelanjutan 14.7. Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Berkelanjutan


184


BERBAGAI ISYU-ISYU STRATEGIS DI BIDANG PKLH

Dalam interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya, telah menimbulkan berbagai permasalahan yang akan mengancam dan membahayakan keberlanjutan kehidupan di atas muka bumi ini. Secara garis besar permasalahan yang telah timbul sebagai akibat dari interaksi tersebut meliputi permasalahan lingkungan, kependudukan, dan pembangunan. 1.

Masalah Lingkungan Hidup, antara lain : a. Penyempitan wilayah hutan. b. Bertambahnya lahan kritis. c. Pencemaran lingkungan. d. Pencemaran tanah. e. Pencemaran air. f. Pencemaran udara.

2.

Masalah Kependudukan, antara lain : a. Masalah kependudukan di Indonesia. b. Jumlah penduduk yang besar. c. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. d. Sebaran penduduk yang tidak merata. e. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. f. Komposisi penduduk yang kurang menguntungkan. g. Kualitas SDM yang rendah.



3.

185

Orientasi Pembangunan Pembangunan adalah proses pengolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Karena pembanunan membutuhkan dan memanfaatkan SDA dan SDM sedangkan SDA mudah rusak, kritis bahkan habis maka diperlukan perubahan perilaku pembangunan. Lahirlah model pembangunan lain yakni pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhannya. Indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan, antara lain : a. b. c. d. e.

Mortalitas bayi yang terus menurun. Umur harapan hidup meningkat. Kemampuan baca tulis meningkat. Anak sekolah semakin banyak. Produksi pangan meningkat lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk.

Sangat beragam pendapat para ahli tentang penyebab kegagalan manusia mengendalikan kependudukan dan melindungi lingkungan hidup selama ini, salah satunya adalah pendapat D. Chiras, bahwa ada tujuh penyebab umat manusia gagal mengendalikan pertumbuhan penduduk dan melindungi lingkungan hidupnya, yakni : 1) 2) 3) 4)

Imperialisme biologis. Saya vs Bukan Saya. Tumbuh suburnya frontier mentality. Pembangunan dengan mengembangkan ilmu dan teknologi yang makin canggih. 5) Anggapan bahwa SDA bumi tidak terbatas. 6) Manusia ada di atas alam. 7) Dominasi kepentingan ekonomi.


186


BAB 12 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 12.1.

Sejarah Kebijakan Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup di Indonesia relatif belum lama dan baru dirintis menjelang Pelita III. Akan tetapi dalam waktu yang realtif pendek itu Indonesia telah banyak berbuat untuk mulai mengelola lingkungan hidupnya. Hasil utama dalam pengembangan lingkungan hidup ini nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat. Antara lain nampak dalam peningkatan upaya swadaya masyarakat seperti tercermin dalam kegiatan nyata dan keterlibatan masyarakat umum dalam memecahkan masalah pencemaran di daerah. Padahal, 20 tahun sebelumnya, istilah lingkungan hidup itu sendiri belum begitu dikenal. Konsep dan kebijakan lingkungan hidup selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Pertama yang dicanangkan rezim Orde Baru, masih kurang mengalami perkembangan yang berarti. Selama Pelita III bidang lingkungan hidup ditangani oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan prioritas pada peletakan dasar-dasar kebijaksanaan “membangun tanpa merusak”, dengan tujuan agar lingkungan dan pembangunan tidak saling dipertentangkan. Pada Pelita IV, bidang lingkungan hidup berada di bawah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH), dengan prioritas pada keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup. Pada Pelita V kebijaksanaan di bidang lingkungan hidup disempurnakan dengan mempertimbangkan keterkaitan tiga unsur, yakni ; kependudukan, lingkungan hidup dan pembangunan, guna



187

mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan hanya terlanjutkan dari generasi ke generasi apabila kebijaksanaan dalam menangani tiga bidang tersebut selalu dilakukan secara serasi menuju satu tujuan. Bila lingkungan dan sumber daya alam tidak mendukung penduduk dan menunjang sumber daya manusia atau sebaliknya, maka pembangunan mungkin saja dapat berjalan, namun dengan risiko timbulnya ancaman pada kualitas dan daya dukung lingkungan. Kebijaksanaan dasar yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan ini tetap menjadi pegangan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Pelita VI dan pelita-pelita selanjutnya. Pada pelita VI, bidang lingkungan hidup secara kelembagaan terpisah dari bidang kependudukan dan berada di bawah Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men-LH). Lingkungan hidup dirasakan perlu ditangani secara lebih fokus sehubungan dengan semakin luas, dalam, dan kompleksnya tantangan pada era industrialisasi dan era informasi dalam PJP Kedua (yang dimulai pada Pelita VI). Lintas sejarah perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diuraikan menjadi tiga babak, yakni masa tumbuhnya Arus Global 1972, munculnya Komitmen Internasional, dan Komitmen Nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, serta Pasca Reformasi.

A.

Babak Pertama : Arus Global Pra-1972

Periode ini menandai daya tanggap dan cikal bakal bangkitnya kesadaran lingkungan Indonesia menyongsong konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972, ketika pembangunan nasional memasuki Pelita Pertama (1969-1974), Indonesia belum mengenal lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup. Dengan demikian perhatian terhadap masalah mulai nampak sebagaimana terlihat pada peraturan perundangan yang disusun beserta kebijaksanaan dan program sektoral yang dihasilkan selama periode tersebut.


188


Peraturan perundangan itu sudah memuat ketentuan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dengan mempertimbangkan aspek konservasinya. Selain itu konsepsi serta kebijaksanaan pengembangan wilayah yang dianut sektor juga sudah memasukan pertimbangan lingkungan. Akan tetapi pendekatan yang dilakukan masih bersifat sektoral dengan perhatian terhadap aspek pengelolaan lingkungan yang masih belum memadai. Sementara itu, perhatian terhadap lingkungan hidup di kalangan perguruan tinggi dirintis oleh Universitas Padjadjaran Bandung melalui pendirian Lembaga Ekologi pada tanggal 23 September 1972. Sebagai persiapan menghadapi konferensi Stockholm, pada tanggal 15-18 Mei 1972 diselenggarakan seminar tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional” oleh Universitas Padjadjaran di Bandung. Seminar itu membahas “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Manusia : Beberapa Pikiran dan Saran”. Hasilnya dijabarkan ke dalam Country Report RI dan disampaikan pada konferensi itu. Sebelumnya, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (Men-PAN) telah mengadakan rapat Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pencegahan.

B.

Babak Kedua : Komitmen Internasional (1972)

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan pada bulan Juni 1972 di Stockholm, Swedia, dapat dianggap sebagai pengejawantahan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya kerja sama penanganan masalah lingkungan hidup dan sekaligus menjadi titik awal pertemuan berikutnya yang membicarakan masalah pembangunan dan lingkungan hidup. Konferensi Stockholm dengan motto Hanya Satu Bumi itu menghasilkan deklarasi dan rekomendasi yang dapat dikelompokkan menjadi lima bidang utama yaitu permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan. Deklarasi

Stockholm


menyerukan

perlunya

komitmen,


189

pandangan dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia. Konsep lingkungan hidup manusia yang diperkenalkan menekankan perlunya langkah-langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan yang diderita sebagian besar manusia di negara berkembang. Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatkan seluruh pemerintah di dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan hidup, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang bagi penyelamatan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, Konferensi Stockholm mengkaji ulang pola pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan kependudukan di negara berkembang, pola konsumsi yang berlebihan di negara maju, serta ketimpangan tata ekonomi internasional. Indonesia hadir sebagai peserta konferensi tersebut dan turut menandatangani kesepakatan untuk memperhatikan segi-segi lingkungan dalam pembangunan. Sebagai tindak lanjutnya, berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 1972 Indonesia membentuk panitia interdepartemental yang disebut dengan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup guna merumuskan dan mengembangkan rencana kerja di bidang lingkungan hidup. Panitia yang diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim selaku Men-Pan/Wakil Ketua Bappenas tersebut berhasil merumuskan program kebijaksanaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Butir 10 Bab II GBHN 1973-1978 dan Bab 4 Repelita II. Keberadaan lembaga yang khusus mengelola lingkungan hidup dirasakan mendesak agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun di daerah lebih terjamin. Tiga tahun kemudian, Presiden mengeluarkan Keppres No. 27 Tahun 1975. Keppres ini merupakan dasar pembentukan Panitia Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

190


Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam dengan tugas pokoknya adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik di masa kini maupun di masa mendatang serta implikasi sosial, ekonomi, ekologi dan politis dari pola-pola tersebut. Dalam periode ini telah dilakukan persiapan penyusunan perangkat perundangan dan kelembagaan yang menangani pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan RUU Lingkungan Hidup telah dimulai pada tahun 1976 disertai persiapan pembentukan kelompok kerja hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pada periode ini beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan lingkungan dihasilkan oleh berbagai instansi sektoral. Di sejumlah perguruan tinggi, perhatian terhadap lingkungan hidup juga mulai berkembang antara lain dengan dibentuknya lembaga yang bergerak di bidang penelitian masalah lingkungan, yakni Pusat Studi dan Pengelolaan Lingkungan IPB dan Pusat Studi Lingkungan ITB. Pengelolaan lingkungan hidup pada periode ini masih berupa langkah awal pemantapan kemauan politik sebagai persiapan untuk mewujudkan gagasan-gagasan dari Konferensi Stockholm tersebut. Belum adanya lembaga khusus serta perangkat peraturan perundangan yang menangani masalah lingkungan secara komprehensif merupakan kendala yang perlu penanganan segera pada waktu itu.

C.

Babak Ketiga : Komitmen Politik Nasional

1.

Kantor Menteri Negara Pengawasan Lingkungan Hidup (1978-1983)

Pembangunan

dan

Untuk melaksanakan amanat GBHN 1978, maka berdasarkan Keppres No. 28 Tahun 1978 jo. Keppres No. 35 Tahun 1978, dalam Kabinet Pembangunan III diangkat Menteri Negara Pengawasan



191

Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah, khususnya untuk mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam aspek pembangunan. Sedangkan tugas pertamanya adalah mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pemerintah mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengelolaan serta pengembangan lingkungan hidup. Jabatan Menteri dipegang oleh Prof.Dr.Emil Salim. Dalam upaya memantapkan koordinasi pengelolaan lingkungan di daerah, Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Mendagri No. 240 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat DPRD Tingkat I yang di dalamnya terdapat Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Salah satu produk hukum terpenting yang dihasilkan selama periode PPLH adalah ditetapkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup . UU ini merupakan landasan berbagai ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup seperti perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, baku mutu lingkungan dan lain-lain. Penanganan masalah lingkungan hidup menuntut pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendukungnya. Untuk itu, pada tahun 1979 dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang tersebar di berbagai perguruan tinggi Meskipun secara struktural tetap di bawah dan bertanggung jawab pada universitasnya masing-masing, PSL memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan lingkungan hidup. Hampir semua pendidikan AMDAL dilakukan PSL di bawah koordinasi Men-PPLH (yang kemudian menjadi Men-KLH). PSL juga banyak membantu di Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

192


bidang penelitian. Pada periode PPLH pula, yakni pada 1981, penghargaan Kalpataru mulai diperkenalkan. Penghargaan dengan lambang “Pohon Kehidupan” ini diberikan kepada masyarakat yang memelihara lingkungan hidup dengan kesadaran sendiri tanpa mengharapkan imbalan dan prestasinya dinilai luar biasa. Pemberian Kalpataru biasanya dilakukan pada saat puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup, tanggal 5 Juni setiap tahunnnya mengikuti ketentuan dari UNEP (United Nations Environment Programme). Dalam bidang pengawasan, Men-PPLH telah melakukan pemantauan terhadap tidak kurang dari 5.000 proyek pembangunan sehingga meningkatkan efisiensi pada BUMN, merumuskan sebuah konsep sistem pengawasan pembangunan terpadu, dan terbentuknya sistem pengawasan melekat. Periode ini disebut sebagai pancawarsa pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup. Berbagai kekurangan dan kelemahan masih dihadapi, baik dalam hal kebijaksanaan kelembagaan dan peraturan perundangan, sumber daya manusia maupun pendanaan . 2.

Kantor Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup (1983-1993) UU No. 4 Tahun 1982 antara lain menggariskan bahwa manusia dan perilakunya merupakan komponen lingkungan hidup. Karena itu, perlu adanya perpaduan antara aspek kependudukan ke dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, berdasarkan Keppres No. 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dibentuklah Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH) dengan menterinya adalah Prof. Dr. Emil Salim. Pada periode KLH ini, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL yang merupakan pedoman pelaksanaan suatu proyek pembangunan. Setiap proyek yang



193

diperkirakan memiliki dampak penting diharuskan melakukan studi analsis mengenai dampak lingkungan. Sementara itu, kegiatan pembangunan yang makin pesat disertai makin meningkatnya dampak terhadap lingkungan menuntut dibentuknya sebuah badan yang lebih bersifat operasional. Berdasarkan Keppres No. 23 Tahun 1990 dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) yang bertugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Pusat Studi Kependudukan (PSK) dan PSL ditumbuhkembangkan bukan hanya di perguruan tinggi negeri, tetapi juga di perguruan tinggi swasta. Saat itu tercatat 35 PSK dan 67 PSL yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di seluruh tanah air. Keberadaan PSK dan PSL di setiap provinsi diharapkan akan dapat membantu pemerintah daerah dalam menangani persoalan lingkungan di daerahnya sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya dan biogeofisik setempat. Keragaman ini juga akan memperkaya khazanah bagi pengelola lingkungan di tingkat pusat yang pada gilirannya berguna dalam pengembangan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Pengembangan kelembagaan disertai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, kursuskursus dan pelatihan serta pengembanan sistem dan penyebaran informasi kependudukan dan lingkungan hidup. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tidak hanya terbatas pada aparat lembaga pemikir dan pengelola lingkungan, melainkan juga kepada aparat pendidik bahkan LSM serta masyarakat luas. Pendidikan bagi aparatur pemerintah terutama ditujukan bagi mereka yang terlibat langsung dalam penanganan masalah kependudukan dan lingkungan hidup seperti staf Kantor KLH, staf Bapedal, staf Biro KLH Tingkat I, Bappeda, Komisi AMDAL pusat dan Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

194


daerah serta aparat penegak hukum. Program ini telah menghasilkan 72 orang sarjana program Strata 2 (Magister) dan 9 orang dalam program Strata 3 (Doktoral) di bidang kependudukan dan non-kependudukan. Saat iti, rata-rata Biro KLH memiliki 9 sarjana, bahkan di Jawa rata-rata lebih dari 15 sarjana. Seiring dengan upaya di atas, dilakukan pula pengembangan kemampuan bagian kependudukan di Biro KLH Propinsi, penataan sistem dan pelatihan registrasi penduduk sampai tingkat tenaga lapangan pada 54 di tingkat kabupaten/kota II di 15 propinsi. Di samping jalur pendidikan formal, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui program TOT (training of trainers) bagi para dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan tujuan menambah wawasan para dosen tersebut. Sejak tahun 1991/1992 sampai dengan 1992/1993 sejumlah 152 orang dosen perguruan tinggi negeri dan swasta telah mengikuti program ini. Kursus-kursus AMDAL di PSL di berbagai perguruan tinggi di Indonesia mulai diselenggarakan tahun 1982. Kursus ini pada umumnya diselenggarakan melalui kerjasama antara perguruan tinggi, Kantor KLH dan Bapedal. Di bidang kependudukan, telah dilakukan pengembangan PSK. Penanaman wawasan lingkungan kepada para guru telah pula dilakukan melalui Penataran Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup bagi guru SD, SMP dan SMA pada tahun 1989/1990 hingga 1992/1993 di 27 Provinsi di Indonesia bekerjasama dengan Depdikbud. Sejumlah 5.108 guru telah mengikuti penataran tersebut yang terdiri atas 2.330 guru SD, 1.410 guru SMP dan 1.368 guru SMA. Di samping itu, sebanyak 4.600 orang kepala sekolah SMP dan SMA telah mengikuti penataran serupa. Pada Pelita V tahun 1989/1990 hingga 1992/1993 materi



195

kependudukan dan lingkungan hidup telah dimasukkan ke dalam kurikulum penjenjangan tingkat Sepada, Sepala, Sepadya dan Sespa pada pendidikan dan latihan Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN). Pada periode ini, seperangkat peraturan perundangan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari UU No. 4 Tahun 1982 telah dihasilkan termasuk keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh berbagai departemen yang berupa Pedoman dan Petunjuk Teknis. Ketika Kabinet Pembangunan IV berakhir dan memasuki Kabinet Pembangunan V, status Men-KLH tetap dipertahankan, dan Prof. Dr. Emil Salim diangkat kembali menjadi menterinya. Dalam Periode KLH 1988-1993 ini yang nampak gencar dilakukan adalah pemasyarakatan pembangunan berkelanjutan dan seluruh bidang kegiatan kependudukan dan lingkungan hidup pada periode tersebut ditujukan untuk menopang pembangunan berkelanjutan ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pengembangan atau yang lebih popular dengan sebutan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992. Hasil-hasil dari konferensi ini sangat menekankan perlunya konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya untuk pembangunan di masa sekarang, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Di dalam periode ini pula, muncul gagasan bahwa kependudukan dan lingkungan hidup merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perubahan di bidang kependudukan sangat berpengaruh dalam bidang lingkungan hidup. Demikian pula sebaliknya, lingkungan dituntut untuk selalu memiliki daya dukung bagi kehidupan. Karena itu, kebijaksaan yang dikembangkan dalam bidang kependudukan berbeda dengan periode sebelumnya. Masalah kependudukan tidak hanya dilihat dari segi demografi semata-mata (seperti: fertilitas, mortalitas dan migrasi) melainkan lebih menekankan pada unsur kualitas. Penduduk yang banyak Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

196


tidak selamanya dapat dianggap sebagai beban. Kalau berkualitas, mereka dapat dijadikan modal pembangunan. Dalam kebijaksanaan tersebut, dijelaskan pula bahwa masalah kependudukan dipengaruhi pula oleh factor lingkungan hidup. Karena itu pengelolaan lingkungan hidup dilakukan sedemikian rupa sehingga daya dukungnya dapat dipertahankan baik melalui pengaturan tata ruang, penerapan AMDAL. Rahabilitasi lingkungan seperti Program Kali Bersih (PROKASIH), maupun pemanfaatan keanekaragaman hayati. Penegakan hukum mulai dikembangkan dalam periode ini, terutama sejak Pelita V, dengan mulai dirintisnya kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kasus-kasus penindakan terhadap industri yang mencemari lingkungan sudah banyak dilakukan terutama yang berkaitan dengan pelaksaaan PROKASIH. Produk hukum penting yang dihasilkan selama periode KLH 1988-1993 ini antara lain di bidang kependudukan, RUU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera telah disahkan DPR pada 21 Maret 1992, yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada tanggal 6 April 1992. Sedangkan di bidang lingkungan hidup, telah dikeluarkan PP No. 20 Tahun 1990 tentang Baku Mutu Lingkungan dan disetujuinya RUU Penataan Ruang di DPR. Men-KLH juga mengeluarkan Keputusan Menteri No. 03 Tahun 1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair. Seperti periode sebelumnya, berbagai kelemahan masih dihadapi baik dalam hal kebijaksanaan, kelembagaan dan peraturan perundangan, sumber daya manusia maupun pendanaan. Hal ini bukan dikarenakan kegagalan pembangunan di sektor lingkungan hidup ini, melainkan cenderung disebabkan karena semakin luas, intensif dan kompleksnya permasalahan lingkungan yang dihadapi bersamaan dengan makin pesatnya kegiatan pembangunan selama periode dasawarsa KLH tersebut.


197


3.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1993-1998) Masalah kependudukan dan lingkungan hidup cenderung menjadi makin luas dan kompleks sejalan dengan makin pesatnya laju kegiatan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya pada pembangunan jangka panjang kedua (PJP II). Ketika proses industrialisasi mulai dilaksanakan secara besar-besaran. Karena itu dipandang perlu membentuk lembaga kementerian yang khusus bertugas menangani dan mengkoordinir pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Untuk itu pada tahun 1993 dibentuklah Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (MenLH), dengan Ir. Sarwono Kusumaatmadja sebagai menterinya. Agar pengelolaan lingkungan hidup lebih fokus, pada era ini kependudukan dikeluarkan dari lembaga pengelola lingkungan, dan atribut baru yang disandang adalah Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Pada awal periode ini berhasil diselenggarakan Rakornas I Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan 1994. Rakornas tersebut membahas dan merumuskan Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (1994/19952019/2020). Perumusan kebijaksanaan dan strategi nasional ini ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang sehubungan titik berat pembangunan PJP II pada bidang industri. Hasil penting dari Rakornas I tersebut adalah munculnya strategi dan kebijaksanaan satu pintu dan Sasaran Repelita Tahunan (SARLITA). SARLITA merupakan penjabaran dari program Repelita yang diharapkan dapat menjadi acuan pokok dalam penyusunan dan penilaian rencana kegiatan pembangunan tahunan, khususnya yang dibiayai oleh APBN. Penyusunan SARLITA Daerah sektor lingkungan hidup dilakukan oleh masing-masing provinsi sehingga diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

198


Selama kurun waktu 1994/1995 Kantor Men-LH turut menyusun program legislasi nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Beberapa usulan yang disampaikan oleh Kantor Men-LH tentang program legislasi nasional adalah RUU Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1982, RUU Penataan Ruang Kelautan, RPP Tata Cara Penetapan dan Pembayaran Biaya Pemulihan Lingkungan, Tata Cara Pengaduan, Penelitian dan Penuntutan Ganti Rugi, Pengendalian Perusakan Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Udara, Laut, Kebisingan dan Tanah. Periode ini merupakan pancawarsa menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan perhatian utama diarahkan pada upaya pembinaan kemitraan kelembagaan. 4.

Era Reformasi (1998-1999) Reformasi membawa perubahan secara dramatis dalam sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia, sejalan dengan itu, terjadi perubahan dalam sistem kepemerintahan. Namun demikian, masalah lingkungan yang dihadapi masih berkisar pada sumber daya alam, populasi dan kerjasama regional/internasional. Jumlah penduduk yang meningkat memberikan tekanan yang lebih besar kepada sumber alam, salah satu dampaknya adalah kondisi kritis sumber daya air khususnya di pulau Jawa. Hutan semakin menurun kualitas dan kuantitasnya akibat over exploitation dan pembakaran. Menyusutnya sumber daya hutan diikuti pula dengan menurunnya keanekaragaman hayati, hal yang sama juga terjadi di lingkungan pesisir dan laut. Kondisi ini diperburuk lagi dengan menurunnya kualitas udara akibat merebaknya industrialisasi dan perlakuan yang tidak ramah kepada atmosfer seperti semakin banyaknya polusi yang berasal dari kendaraan bermotor. Sementara itu, aktifitas manusia menghasilkan limbah domestik, dan masalah ini mulai merambah perdesaan. Kepadatan perkotaan



199

turut pula meningkatkan beban pencemaran pada lingkungan, dampak lain dari kepadatan kota adalah alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman dan industri. Ledakan jumlah penduduk memunculkan kelas masyarakat miskin, yang diikuti dengan merebaknya permukiman kumuh, masalah kesehatan, gelandangan, kriminalitas, dan berbagai masalah sosial lainnya. Sementara itu, seiring dengan modernisasi, terjadi pergeseran nilai yang bersifat tradisional agraris menuju masyarakat era indusrti yang antara lain ditandai dengan perubahan pranata sosial, perubahan nilai-nilai sosial. Perpindahan penduduk dari desa ke kota mengakibatkan turunnya ketahanan ekologis perdesaan dan menaikkan tingkat kerentanan kota. Berbagai masalah sosial di atas berdampak pada melemahnya kontrol sosial, dan cenderung diikuti timbulnya masalah sosial psikologi dalam masyarakat. Sementara itu, keanekaragaman kelompok dan ketimpangan ekonomi semakin mempertinggi persaingan dan konflik kepentingan. Berkenaan dengan itu, maka sasaran pembangunan lingkungan diarahkan pada: (i) peningkatan pengenalan jumlah dan mutu sumber daya alam serta jasa lingkungan yang tersedia, (ii) pemeliharaan kawasan konservasi, (iii) peningkatan sistem pengelolaan lingkungan, (v) pengendalian pencemaran, terutama pada daerah padat penduduk dan pembangunan, (v) pengendalian kerusakan pantai, dan (vi) peningkatan usaha rehabilitasi lahan kritis. Memperhatikan sasaran tersebut, maka kebijakan lingkungan diarahkan pada 6 program pokok, yaitu: (i) inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, (ii) penyelamatan hutan, tanah dan air, (iii) pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, (iv) pengendalian pencemaran lingkungan hidup,, (vi) rehabilitasi lahan kritis, dan (vi) pembinaan daerah pantai.


200


Periode reformasi ini relatif terjadi dalam kurun waktu yang sangat pendek (1998-1999) dan Kementerian Lingkungan Hidup mengalami dua periode kepemimpinan, yaitu: Prof. Dr. Juwono Sudarsono (1998), dan Dr. Panangian Siregar (1998-1999). 5.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1999-2001) Demi mengejar perolehan devisa negara baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada era itu pemanfaatan sumber daya alam cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemanfaatan sumberdaya alam berorientasi pada kepentingan jangka pendek sehingga kurang dan tidak efisien. Di lain pihak, adanya urgensi pemulihan ekonomi cenderung menjadi sumber permasalahan. Otonomi daerah telah merubah berbagai kewenangan bidang lingkungan yang terbagi menjadi lebih besar di kabupaten/kota dibandingkan di tingkat nasional/provinsi. Pemerintah pusat tidak lagi menjadi pelaksana, tetapi sebagai penyusun kebijakan makro dan penetapan berbagai norma, standar, kriteria dan prosedur dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mengantisipasi berbagai implikasi penerapan otonomi daerah pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, langkah-langkah yang diambil Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di antaranya adalah melakukan konsultasi dengan sektor, daerah dan para mitra lingkungan untuk mensinergikan kewenangan, mempertegas kembali komitmen penguatan lembaga lingkungan daerah, memperkuat kapasitas lembaga lingkungan di daerah, dan pengembangan berbagai program strategis seperti: Bumi Lestari, Prokasih, Adipura, Langit Biru, dan lain-lainnya. Secara internal, langkah-langkah strategis yang diambil Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup pada masa kepemimpinan Dr. Alexander Sonny Keraf adalah: (i) menjaga dan meningkatkan


201


hubungan kerja internal; (ii) memfokuskan langkah kerja setiap unit kerja, (iii) merumuskan berbagai kriteria, indikator, baku mutu dan pedoman; dan (iv) melakukan inovasi bentuk-bentuk kerja sama antar sektor, antar dinas dan stakeholders lainnya. 6.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2001-2004) Pada awal era ini teridentifikasi bahwa penyebab kerusakan lingkungan bersumber dari: (i) lemahnya penguatan dan dukungan politik untuk pelestarian lingkungan dalam proses pengambilan keputusan, (ii) rendahnya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar peraturan di bidang lingkungan, dan (iii) kemiskinan. Sebaran dampaknya masih terpusat pada perusakan hutan dan lahan, pencemaran air, urbanisasi, perusakan & pencemaran laut & pantai, dan imbas dari lingkungan global. Strategi yang ditempuh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) pada era kepemimpinan Nabiel Makarim, MPA.MSM. ini adalah: (i) peningkatan dan perluasan aliansi strategis dalam rangka memperoleh dukungan dan kekuatan politik untuk pelestarian lingkungan, (ii) pemberdayaan masyarakat sadar dan aktif berperan dalam proses pengambilan keputusan, (iii) pengembangan prinsip “good governance” dalam pelestarian lingkungan hidup di kalangan pemerintah kabupaten/kota, (iv) peningkatan penaatan melalui penggunaan instrumen hukum dan instrumen lainnya, dan (v) pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas. Pada awal era ini terjadi penggabungan antara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

7.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2004-sekarang) Pengelolaan lingkungan pada era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid1, yang dimulai pada tahun 2004 sampai tahun 2009 menempatkan Ir. Rachmat Witoelar sebagai menteri pada Kementerian Negara


202


Lingkungan Hidup. visi, misi, strategi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan KNLH cukup terarah. Pada era ini cukup banyak produk perundangan yang agak menguntungkan dalam perlindungan lingkungan hidup, seperti lahirnya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menggantikan UU No. 23 Tahun 1997. Selain itu dari lintas sektor tetapi terkait erat dengan sektor lingkungan hidup, dihasilkan pula UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang, yang menggantikan UU No.1 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Kemudian pada era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid2 kepemimpinan di KNLH dipegang oleh Gusti Muhammad Hatta (2009 – 2011), tidak banyak perkembangan yang bermakna. Selanjutnya pada perkembangan terakhir, dalam kepemimpinan Bert Kambuaya (2011 – sekarang) sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup, dikeluarkan PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan Pemerintah ini untuk sementara dinilai banyak kalangan cukup protektif dan mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup.

12.2.

Landasan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Produk perundangan pertama yang dirumuskan khusus menyangkut pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan landasan hukum untuk berbagai ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup seperti perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, baku mutu lingkungan dan lain-lain. Kemudian pada



203

tahun 1997 UU No. 4 Tahun 1982 disempurnakan melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang terakhir adalah produk legislasi berupa UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pada tahun 2009 selain UU No. 32 tersebut, juga dihasilkan suatu produk perundangan yang sangat erat kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu UU N0. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang, yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup menjadi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Kemudian perubahan UU No.1 Tahun 1967 tentang Pertambangan, menjadi UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba. Kedua produk perundangan ini memberi suatu dorongan dan semangat dalam mengubah padangan terhadap lingkungan hidup. Memaknai lingkungan hidup yang tidak seimbang, atau tidak dengan sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung, akan menyebabkan bencana buat manusia yang hidup sekarang, dan juga bagi generasi yang akan datang. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebaga “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Keberpihakan pemerintah secara legislasi kelihatannya semakin nampak, terutama setelah Presiden Susilo Bambang Yudoyono akhirakhir ini cukup aktip di berbagai forum internasional untuk membahas tentang lingkungan global (global environmental) dan isu-isu perubahan iklim (climate change). Keberpihakan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup telah melahirkan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan Pemerintah yang terakhir ini bila dicermati cukup


204


protektif dan mendukung upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup.

12.3.

Azas, Tujuan & Ruang Lingkup Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan tentang azas, tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada pasal-2 ditegaskan bahwa azas hukum yang dipergunakan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah : a. Tanggungjawab negara b. Kelestarian dan keberlanjutan c. Keserasian dan keseimbangan d. Keterpaduan e. Manfaat f. Kehati-hatian g. Keadilan h. Ekoregion i. Keanekaragaman hayati j. Pencemar membayar k. Partisipatif l. Kearifan lokal m. Tata kelola pemerintah yang baik n. Otonomi daerah. Sedangkan pada pasal-3 UU No. 32 Tahun 2009, ditegaskan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah : a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia c. Menjamin kelangsungan kehidpan makluk hidup dan kelestarian ekosistem



d. e. f. g. h. i. j.

205

Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana Mewujudkan pembangunan berkelanjutan Mengantisipasi isu lingkungan global

Selanjutnya pada pasal-4 UU No. 32 Tahun 2009, ditegaskan tentang ruang lingkup dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni : a. Perencanaan b. Pemanfaatan c. Pengendalian d. Pemeliharaan e. Pengawasan dan f. Penegakkan hukum Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfir. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

206


mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan Untuk memberikan gambaran demikian luasnya cakupan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilihat pada pasal 4 UU No. 32 Tahun 2009, yang meliputi enam aspek, yakni : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perencanaan lingkungan hidup Pemanfaatan sumber daya alam Pengendalian lingkungan hidup Pemeliharaan lingkungan hidup Pengawasan lingkungan hidup Penegakan hukum

Aspek perencanaan lingkungan hidup cukup luas, yang dikelompokkan dalam tiga bidang, yakni : 1.

Inventarisasi lingkungan hidup, yang terdiri atas ; potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik serta penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

2.

Penetapan daerah (eco-region), yang terdiri atas ; karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan penetapan hasil inventarisasi lingkungan hidup.

3.

Penyusunan RPPLH (Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), yang memuat rencana tentang ; pemanfaatan


207


dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliaraan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pemantauan serta pendayagunaan/pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi/mitigasi terhadap perubahan iklim (climate change). Aspek pemanfaatan sumber daya alam yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009, meliputi : 1. Apabila RPPLH telah dilaksanakan, maka pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh melampaui rencana pengelolaan yang ditetapkan dalam RPPLH dan/atau yang direkomendasikan dari hasil evaluasi pemantauan yang dilakukan. 2. Jika penyusunan RPPLH belum dilaksanakan, maka pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh melampaui daya dukung dan/atau daya tampung lingkungan yang tersedia untuk melakukan semua aktifitas dalam lingkungan kegiatannya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, ada empat hal yang mutlak menjadi perhatian dari pemerakarsa (pemilik) kegiatan, yakni harus mampu menjamin : 1. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; 2. Keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup; 3. Keselamatan masyarakat; dan 4. Mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Aspek pengendalian lingkungan hidup dalam UU No. 32 tahun 2009, telah diatur yang meliputi : 1. Langkah Pencegahan ; dengan mengacu pada beberapa instrumen, yakni :


208


a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); b. Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH); c. Kirteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (BKLH); d. AMDAL; e. UKL-UPL; f. Perizinan (Dokumen); g. Instrumen ekonomi lingkungan hidup; h. Peraturan dan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; i. Anggaran berbasis lingkungan hidup; j. Analisis resiko lingkungan hidup; k. Audit lingkungan hidup; dan l. Instrumen lain sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Langkah Penanggulangan ; yang mana langkah penanggungan disesuaikan dengan tingkat kerusakan/ pencemaran yang terjadi terhadap lingkungan, antara lain : a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi; dan c. Penghentian kegiatan yang menjadi sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 3. Langkah Pemulihan ; yang mana langkah pemulihan ini harus diambil apabila lingkungan hidup telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan yang akan membahayakan


209


keberlanjutan dan fungsi lingkungan terhadap makhluk hidup. Adapun langkah pemulihan ada beberapa macam, antara lain : a. Penghentian kegiatan yang menjadi sumber pencemaran dan/atau kerusakan, dan pembersihan unsur pencemar; b. Remidiasi, yaitu upaya pemulihan dalam bentuk pembersihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup; c. Rehabilitasi, upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup, termasuk upaya pencegahan kerusakan lingkungan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem; d. Restorasi, upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup dan elemen lingkungan hidup dapat berfungsi kembali sebagaimana semula; dan e. Cara-cara lainnya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan. Aspek pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009, meliputi : 1. Konservasi sumber daya alam ; yang mana langkah konservasi meliputi tiga aktifitas yang perlu diperhatikan secara runut, yakni : a. Perlindungan sumber daya alam; b. Pengawetan sumber daya alam; dan c. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. 2. Pencadangan sumber daya alam ; yaitu dengan penetapan daerah perlindungan (eco-region), yang mengandung sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka


210


waktu tertentu. 3. Pelestarian fungsi atmosfir ; yang mana kondisi atmosfir sangat mempengaruhi bumi secara global, sehingga memerlukan pemeliharaan dalam bentuk : a. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change); b. Upaya perlindungan lapisan ozon; dan c. Upaya perlindungan terhadap hujan asam (acid rain). Aspek pengawasan lingkungan hidup dalam UU No. 32 tahun 2009, telah diatur yang meliputi : 1. Peran serta masyarakat ; hal ini merupakan peran melekat pada masyarakat, yang sangat menentukan keberhasilan dari setiap upaya pelestarian lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup, dapat berupa : a. Pengawasan sosial b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan kepada penanggung jawab kegiatan, dan mengajukan pengaduan kepada yang berwajib bila saran. Pendapat, usul dan keberatannya tidak ditanggapi oleh penanggung jawab kegiatan/usaha. c. Penyampaian informasi dan laporan. 2. Peran pemerintah ; yang mana pemerintah pada masingmasing tingkatan memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Adapun peran pemerintah terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dengan langkah-langkah sebagai berikut :


211


a. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan penangung jawab (pemerakarsa) usaha/kegiatan, atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Mendelegasikan pejabat pengawasan kepada pejabat dan/atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. Menetapkan pejabat pengawas sebagai pejabat fungsional.

lingkungan

hidup

Pejabat pengawas lingkungan hidup, memiliki kewenangan secara fungsional, yakni : a. Melakukan pemantuan; b. Meminta keterangan; c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya; d. Memasuki tempat tertentu yang dibutuhkan; e. Memotret situasi yang dipantaunya; f. Membuat rekaman audio visual; g. Mengambil sampel; h. Memeriksa peralatan; i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan j. Menghentikan kegiatan tertentu yang telah melanggar. Aspek penegakan hukum dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009, meliputi : 1. Sanksi administrasi ; dalam bentuk teguran, denda, dan


212


penghentian kegiatan dan/atau usaha yang telah menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. 2. Sanksi pidana ; yaitu penegakan hukum secara pidana sesuai mekanisme dan jalur hukum terhadap penanggung jawab dan/atau seluruh operator kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Pengaduan pelanggaran pidana terhadap penanggung jawab dan/atau operator kegiatan dapat dilakukan oleh pemeritah, masyarakat (perorangan, kelompok, LSM). 3. Sanksi perdata ; merupakan pemenuhan tuntutan perdata baik melalui lembaga pengadilan maupun melalui permufakatan (luar pengadilan) antara penanggung jawab kegiatan/usaha dengan pihak-pihak yang mengalami kerugian (receptor). Apabila penyelesaian perdata melalui permufakatan maka ganti rugi kepada pihak receptor sesuai dengan kesepakatan antara penanggung jawab kegiatan dengan receptor tanpa paksaan dan/atau paksaan dari pihak manapun. Sedangkan penyelesaian perdata melalui jalur hukum (pengadilan), harus mencakup dua hal, yakni : a. Ganti rugi ; dalam konteks ini ganti rugi bisa secara kolektif (pemerintah) dan/atau ganti rugi kepada setiap receptor yang dirugikan oleh pencemaran/kerusakan lingkungan. b. Pemulihan lingkungan ; adalah merupakan sanksi yang wajib dipenuhi oleh penanggung jawab usaha yang telah merusak lingkungan hidup. pemberian sanksi pidana berupa pemulihan yang diputuskan oleh pengadilan, dapat dalam bentuk remidiasi, rehabilitasi, atau restorasi. Sama halnya dengan tuntutan pidana, tuntutan perdata juga dapat diadukan oleh pemeritah, maupun oleh masyarakat (perorangan, kelompok, LSM).



12.4.

213

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam

Telah terjadi suatu adu argumentasi antara malaikat dengan Tuhan, ketika Tuhan mengabarkan kepada mereka bahwa Dia hendak menciptakan khalifah di bumi ini yang diberi nama Manusia. Suatu keberatan, kalau bukan peringatan, yang disampaikan para malaikat kepada Tuhan, sehubungan dengan niat penciptaan itu adalah bahwa: “manusia suka berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi; tetapi kemudian Tuhan menjawab, bahwa Dia lebih tahu tentang segala sesuatu (Q.S.,2 Ayat 20). Akhirnya manusia pun diciptakan, dan “bahkan para malaikat itu pun diperintahkan oleh Tuhan untuk bersujud kepada makhluk baru yang bernama manusia itu” (Q.S., 2 Ayat 34). Kepada manusia itu Tuhan mengajarkan ilmu tentang nama-nama, suatu ilmu yang belum pernah diajarkan kepada makhluk lain, termasuk kepada malaikat, makhluk yang paling taat itu (Q.S., 2 Ayat 31). Selain itu, manusia juga dibekali dengan petunjuk sebagai bekal hidupnya di dunia, yang dengan petunjuk itu manusia akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat nanti (Q.S., 2 Ayat 38). Islam memandang manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi derajatnya daripada makhluk-makhluk yang lain, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri (Q.S., 17 Ayat 70). Dia merupakan kombinasi yang sempurna antara unsur lahir dan unsur batin, sehingga Tuhan sendiri menyebut manusia sebagai sebaik-baik ciptaan (Q.S., 95 Ayat 4). Karena kesempurnaan kejadiannya itulah manusia dipandang layak untuk menerima amanat sebagai khalifah di bumi (Q.S., 2 Ayat 30-31). Dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah, manusia diberi suatu kebebasan untuk membuat keputusan dan pilihan, tetapi setiap keputusan dan pilihan yang dibuatnya yang dimanifestasikan dalam setiap aktivitasnya untuk diadakan pertanggungjawaban dan evaluasi,


214


yang kemudian dari pertanggungjawaban dan evaluasi inilah manusia diberi kategori atau digolongkan sesuai dengan kualitasnya (Q.S., 2 Ayat 256). Kesediaan untuk menerima kebebasan yang disertai tanggung jawab inilah yang membuat kebebasan itu bermakna, sehingga keberadaannya secara eksistensial adalah suatu keberadaan yang abadi (Q.S., 98 Ayat 6-7). Kebebasan individual, sehingga pertanggungjawabannya pun bersifat individual yang tidak mungkin dipertukarkan ataupun diwakilkan (Q.S., 99 Ayat 7-8; dan Q.S. 17 Ayat 13). Dalam hidupnya manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan yang harus dipenuhinya, yang oleh Abraham Maslow (Johni Najwan, 2011) menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut dibedakan menjadi tujuh kategori yang tersusun secara hierarkis dari yang paling dasar, yakni kebutuhan fisiologis hingga yang paling tinggi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Menurutnya, manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih tinggi bila kebutuhan-kebutuhan di bawahnya telah terpenuhi, sehingga sepanjang hidupnya manusia tergerak untuk menaiki tangga-tangga kebutuhan itu meski hanya sebagian kecil saja yang berhasil mencapai puncaknya. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhankebutuhan dasar, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang secara mutlak harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup, seperti: kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal. Kualitas kebutuhan dasar ini berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan perubahan budaya manusia. Peningkatan kualitas hidup manusia bisa berarti peningkatan kualitas kebutuhan dasar ini, begitu pula kebutuhan-kebutuhan lain, dan perubahan pola berpikir manusia tentang kehidupan berpengaruh besar terhadap konsumsi sumber daya yang tersedia. Islam tidak pernah melarang manusia berupaya untuk meningkatkan taraf hidupnya, selama tidak merusak dan merugikan



215

makhluk disekitarnya. Ini berarti, bahwa peningkatan kualitas keberadaannya yang eksistensial sebagai khalifah adalah sangat dilindungi oleh Islam. Oleh karena itu, orang akan membuat suatu kesalahan besar bila menafsirkan teori Maslow secara tidak benar, karena terpenuhinya kebutuhan tertinggi manusia, bukan berarti bahwa manusia tersebut telah mencapai puncak kebahagiannya. Bagi Islam kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di “Kampung Akhirat”, dan sesuai dengan sejarah penciptaannya, manusia hidup di alam dunianya sekarang ini bukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, melainkan manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya untuk menjalani kehidupannya. Dengan demikian, kualitas kebutuhan manusia tidak identik dengan kualitas hidupnya. Karena peningkatan kualitas kebutuhan hidupnya tidak berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidupnya, begitu pula peningkatan kualitas hidup manusia bukan berarti peningkatan kualitas kebutuhannya. Manusia bisa menempati tingkat kualitas hidup yang terendah dengan kualitas kebutuhan hidup yang tertinggi, begitu pula sebaliknya, dia bisa menduduki tingkat kualitas hidup tertinggi dengan kualitas kebutuhan hidup yang terendah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tolok ukur kualitas manusia Islam itu bersifat batin, dan kualitas inilah yang melebihkan manusia dari organisme hidup lainnya, atau bahkan dari jenis-jenis makhluk yang lainnya. Sehubungan dengan pengelolaan sumber daya tersebut, menurut Johni Najwan (2011) bahwa Islam mengatur lima hal pokok yang harus mendapat perhatian, yakni : 1.

Tidak Membuat Kerusakan di Bumi. Banyak sekali ayat-ayat dalam al-Quran yang menegaskan, agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Suatu sikap manusia yang sejak semula telah dikhawatirkan oleh para malaikat (Q.S. 2 Ayat 30). Bentuk-bentuk kerusakan ini menurut ilmu


216


lingkungan bisa muncul dalam bermacam-macam aktivitas seperti menggunakan sumber daya alam yang melebihi maximum sustained yield, memutuskan salah satu mata rantai dalam foodchains atau web of life, mengeksploitasi daur materi, dan menghasilkan berbagai macam pencemaran yang akan mengganggu stabilitas tata lingkungan. Di samping itu kerusakan-kerusakan tersebut bisa pula muncul dalam bentuk aktivitas-aktivitas semacam penumpukan sumber daya alam yang menimbulkan penderitaan bagi manusia lain, eksploitasi sumber daya manusia hingga merendahkan derajatnya sebagai manusia, pengacauan terhadap keamanan, pelanggaran terhadap ketertiban, pemutusan hubungan saudara, penelantaran terhadap kemiskinan, kelalaian terhadap pendidikan dan keagamaan, dan bentuk-bentuk aktivitas lain yang bisa mengganggu tata lingkungan. 2.

Bersahabat dengan Alam Meskipun dalam bentuk yang berbeda dengan ungkapan yang disampaikan oleh kepercayaan-kepercayaan animisme, dinamisme akan tetapi Islam juga menganjurkan manusia, untuk bersahabat dengan alam. Keberadaan flora dan fauna yang memberikan manfaat kepada manusia perlu diimbangi dengan suatu “perilaku” yang baik (Q.S. 2 Ayat 205). Dalam menyembelih binatang, misalnya, Islam juga mengajarkan sopan santun yang selain menghadap kiblat dan berniat dengan nama Allah, juga disunatkan mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih binatang itu, sehingga binatang yang akan disembelih tersebut tidak terlalu menderita pada saat sakaratul maut. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah mengancam, bahwa barang siapa yang lalai dalam memberi makan kepada binatang peliharaannnya, sementara binatang peliharaannnya itu terikat dan tidak bisa


217


mencari makan sendiri sehingga mati kelaparan, maka orang itu tidak akan bisa masuk surga. Dan Tuhan sendiri mengatakan : “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan makhlukmakhluk-Ku (juga) seperti kamu” (Q.S. 6 Ayat 38). 3.

Tidak Berlaku Boros Islam mengakui hak manusia untuk menggunakan sumber daya yang memang disediakan untuknya. Akan tetapi, menggunakan sumber daya secara berkelebihan dan berlaku boros adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Bahkan Tuhan telah menggolongkan manusia yang suka menghamburkan kekayaan dan berlaku boros tersebut sebagai teman/perbuatan setan. Padahal sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, setan bagi manusia adalah musuh yang nyata (Q.S. 7 Ayat 31 dan Q.S. 17 Ayat 26-27). Dalam ilmu lingkungan pemborosan ini bisa muncul dalam bentuk ketidakseimbangan pertukaran materi dan transformasi energi, atau pemborosan juga bisa diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang tidak sebanding dengan daya gunanya. Pemborosan adalah suatu bentuk kejahatan tersendiri, karena dengan berbuat boros berarti mengurangi atau bahkan menghilangkan hak dan kesempatan manusia atau makhluk hidup yang lain atas suatu sumber daya.

4.

Memikirkan Generasi Yang Akan Datang Selain mengajarkan tentang kehidupan di alam akhirat, Islam juga mengajarkan betapa penting kehidupan generasi berikutnya. Oleh karena itu, manusia dimungkinkan untuk tetap menerima kebaikan yang mengalir tiada henti-hentinya, meskipun dia telah meninggal. Konsep amal jariyah adalah suatu konsep tentang pembangunan yang tiada hanya bermanfaat bagi dirinya di masa kini dan di akhirat nanti, akan tetapi juga bagi generasi-generasi sesudahnya. Janji


218


Nabi bahwa orang yang menanamkan kurma akan memperoleh kebaikan terus-menerus adalah suatu contoh sederhana tentang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. 5.

Meningkatkan Kesejahteraan Umum Islam mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh seseorang tidak untuk dimiliki sendiri, karena dia mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan sebahagaian dari kekayaannya itu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan berhak untuk menerimanya (Q.S. 2 Ayat 215). Di samping itu, cara pembelanjaannya pun juga diatur agar manusia tidak sia-sia dalam membelanjakannya. Bentuk-bentuk zakat, infaq dan shadaqoh tiada lain adalah upaya pencarian keridoan Tuhan yang dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan umum. Dengan cara semacam ini kesenjangan tingkat sosial ekonomi yang bisa menimbulkan gangguan tata lingkungan bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.


219


BAB 13 PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN 13.1.

Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua : 1.

Orang yang tinggal di daerah tersebut

2.

Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.

Dalam ilmu sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal. Beberapa pengamat masyarakat percaya bahwa konsep kapasitas muat juga berlaku pada penduduk bumi, yakni bahwa penduduk yang tak terkontrol dapat menyebabkan katastrofi Malthus, bahwa suatu saat bumi tidak akan mampu lagi memberikan kebutuhan pangan kepada manusia. Namun beberapa pakar menyangkal pendapat ini. Negara-negara kecil biasanya memiliki kepadatan penduduk tertinggi, di antaranya seperti Monaco, Singapura, Vatikan, dan Malta. Di antara negara besar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Jepang dan Bangladesh. Distribusi usia dan jenis kelamin penduduk dalam negara atau wilayah tertentu dapat digambarkan dengan suatu piramida penduduk. Grafik ini berbentuk segitiga, dimana jumlah penduduk pada sumbu X,


220


sedang kelompok usia (cohort) pada sumbu Y. Penduduk lak-laki ditunjukkan pada bagian kiri sumbu vertikal, sedang penduduk perempuan di bagian kanan. Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk dalam kurun waktu tertentu. Negara atau daerah dengan angka kematian bayi yang rendah dan memiliki usia harapan hidup tinggi, bentuk piramida penduduknya hampir menyerupai kotak, karena mayoritas penduduknya hidup hingga usia tua. Sebaliknya yang memiliki angka kematian bayi tinggi dan usia harapan hidup rendah, piramida penduduknya berbentuk menyerupai genta (lebar di tengah), yang menggambarkan tingginya angka kematian bayi dan tingginya risiko kematian.

Bentuk Piramida Komposisi Penduduk (Sumber : Wikipedia, 2012) Piramida penduduk seperti yang tergambar di atas, dapat menunjukkan tingkat mortalitas dalam setiap kelompok usia penduduk pada suatu negara atau daerah. Dari grafik di atas terlihat bahwa piramid penduduk yang dominan pada usia anak-anak dan remaja (penduduk muda).



13.2.

221

Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan estimasi yang diterbitkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat, penduduk dunia mencapai 6,5 miliar jiwa pada tanggal 26 Februari 2006 pukul 07.16 WIB. Dari sekitar 6,5 miliar penduduk dunia, 4 miliar diantaranya tinggal di Asia. Tujuh dari sepuluh negara berpenduduk terbanyak di dunia berada di Asia (meski Rusia juga terletak di Eropa). Sedangkan data yang dikeluarkan oleh The Economist (PBB), jumlah penduduk pada tahun 2013 melonjak menjadi 7,2 miliar jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Asia masih dominan (7 dari 12 negara berpenduduk terbanyak masih berada di benua Asia). Selain itu terdapat fenomena baru dimana penduduk benua Afrika mengalami lonjakan yang lebih besar, bahkan Nigeria yang sebelumnya belum masuk dalam 10 besar menduduki posisi ke-7 sebagai negara berpenduduk terbanyak. Selain Nigeria terdapat beberapa negara di Afrika yang mengalami laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar, antara lain : Ethiopia, Congo, dan Mesir. The Economist memperkirakan pada tahun 2050, jumlah penduduk Afrika akan mencapai 53,7 % penduduk dunia, sedangkan penduduk Asia menduduki peringkat kedua dengan jumlah 36,2 %. Kecenderungan pertumbuhan penduduk pada masing-masing negara (penduduk terbanyak) dapat dilihat pada diagram berikut :


222


Diagram Negara Berpenduduk Terbesar (Sumber : The Economist 2014) The Economist memproyeksikan pada Tahun 2100, jumlah penduduk bumi akan mencapai 11 miliar manusia. Meningkat dalam satu dekade dengan 4 miliar tambahan penduduk. Tapi jumlah


223


penduduk tidak akan stabil di abad ini. Seperti perkiraan sebelumnya, penduduk dunia meningkat di Afrika. Dari 1 miliar penduduk, lalu naik menjadi 4 miliar pada tahun 2100. Selain negara di Afrika, penduduk India akan melampaui jumlah penduduk di Tiongkok. Dan jumlah penduduk di Nigeria akan tumbuh melewati jumlah penduduk di Amerika. Setiap tahun pertumbuhan penduduk dunia meningkat sekitar 1.14%. Kelebihan penduduk bumi akan berakibat meningkatkan kebutuhan terhadap sumber daya alam, sementara persediaan sumber daya alam semakin hari semakin terbatas. Sebagai contoh kebutuhan air bersih pada tahun 2000 sudah meningkat 2x lipat dibandingkan kebutuhan pada tahun 1950. Begitu ramainya dunia dengan manusia, akan meningkatkan penyakit menular dan kemiskinan. Sejalan dengan proyeksi populasi manusia, memperlihatkan angka yang terus bertambah dengan kecepatan yang belum terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Diperkirakan seperlima dari seluruh manusia yang pernah hidup pada enam ribu tahun terakhir, sementara hidup pada saat sekarang ini. Berikut adalah peringkat negara-negara di dunia berdasarkan jumlah penduduk (2013) :

1

China

1,393,783,836

0.59%

Luas Wilayah (Km²) 9,596,947

2

India

1,267,401,849

1.22%

3,287,265

3

U.S.A.

322,583,006

0.79%

9,629,056

4

Indonesia

252,812,245

1.18%

1,904,567

5

Brazil

202,033,670

0.83%

8,514,209

6

Pakistan

185,132,926

1.64%

796,096

7

Nigeria

178,516,904

2.82%

923,766

8

Bangladesh

158,512,570

1.22%

143,998

9

Russia

142,467,651

-0.26%

17,076,310

Ranking Negara

Pertumbuhan Populasi (2013) Penduduk/Tahun


224


10

Japan

126,999,808

-0.11%

Luas Wilayah (Km²) 377,873

11

Mexico

123,799,215

1.20%

1,958,198

12

Philippines

100,096,496

1.73%

300,000

13

Ethiopia

96,506,031

2.56%

1,104,302

14

Vietnam

92,547,959

0.95%

331,689

15

Egypt

83,386,739

1.62%

1,001,450

16

Germany

82,652,256

-0.09%

357,021

17

Iran

78,470,222

1.32%

1,648,188

18

Turkey

75,837,020

1.21%

783,562

19

Congo

69,360,118

2.73%

2,344,832

20

Thailand

67,222,972

0.32%

513,113

Ranking Negara

13.3.

Pertumbuhan Populasi (2013) Penduduk/Tahun

Dinamika Kependudukan

Pengendalian penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran. Dokumen Yunani Kuno telah membuktikan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk sejak zaman dahulu kala. Salah satu contoh pengendalian penduduk yang dipaksakan terjadi di Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan kebijakannya 'satu anak cukup'. Kebijakan ini diduga banyak menyebabkan terjadinya aksi pembunuhan bayi, pengguguran kandungan yang dipaksakan, serta sterilisasi wajib bagi pasangan usia subur. Indonesia juga menerapkan pengendalian penduduk, yang dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB), meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan. Program ini dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia, terutama pada era pemerintahan orde baru.



225

Selain pertumbuhan jumlah penduduk, lingkup dari dinamika kependudukan juga mencakup masalah perpindahan penduduk (transfer penduduk). Transfer penduduk adalah istilah untuk kebijakan negara yang mewajibkan perpindahan sekelompok penduduk untuk pindah dari kawasan tertentu, terutama dengan alasan etnisitas atau agama. Hal ini terjadi di India dan Pakistan, antara Turki dan Yunani, dan di Eropa Timur selama Perang Dunia Kedua. Kebijakan transmigrasi oleh pemerintah Indonesia selama orde baru bisa dikategorikan transfer penduduk. Perpindahan penduduk lainnya dapat pula disebabkan karena imigrasi, seperti imigrasi dari Eropa ke koloni-koloni Eropa di Amerika, Afrika, Australia, dan ke tempat-tempat lainnya. Perpindahan penduduk di Indonesia yang hingga saat ini masih cukup sulit penyelesaiannya adalah urbanisasi. Istilah urbanisasi dipergunakan untuk perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan. Kasus ini terjadi sebagai akibat tidak meratanya pembangunan yang dilaksanakan di negara ini, sehingga peluang kerja di wilayah perdesaan sangat sulit. Perhatian dunia terhadap masalah keterkaitan antara kependudukan, pembangunan dan lingkungan, mulai meningkat pada dekade tahun 1960-an. Sejalan dengan kekhawatiran akan pertambahan jumlah penduduk yang cepat, perhatian para perencana pembangunan dipusatkan pada usaha untuk memahami keterkaitan antara variabel kependudukan dan lingkungan, serta dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian usaha awal untuk mengatasi penyusutan sumberdaya alam, pada saat tingkat kelahiran masih tingi, adalah dengan upaya penurunan angka kelahiran, sebagai upaya untuk menyelaraskan keseimbangan jumlah penduduk dan lingkungan. Perubahan dan perkembangan kependudukan di dunia internasional yang sangat dinamis, akan mempengaruhi pula keadaan kependudukan di Indonesia. Salah satu pengaruh yang perlu diantisipasi adalah akan dimulainya perdagangan bebas (free market economy) pada awal tahun 2000-an. Peningkatan persaingan dalam bidang ekonomi, Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

226


membuat investasi asing akan meningkat dan akan menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia sejalan dengan kebijaksanaan desentralisasi. Sebagai akibat perkembangan tersebut, salah satu spekulasi dari segi kependudukan di masa datang adalah semakin meningkatnya mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia. Menurut Ida B. Purmana (2011), bahwa pembangunan harus berwawasan kependudukan adalah kebijakan pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk kepada dinamika dan tren perkembangan kependudukan (population-responsive policy), Tetapi sekaligus juga kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk membentuk dinamika dan struktur penduduk seperti yang diinginkan (population-influencing policy). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat mortalitas dalam setiap kelompok usia penduduk pada suatu negara atau daerah, dapat dilihat pada gambarn piramida penduduk. Mortalitas di Indonesia dapat ditunjukkan pada gambar berikut.

Sumber : BKKBN (2011)

Kondisi Tingat Mortalitas Indonesia (2011)



227

Dengan mencermati piramida penduduk Indonesia pada tahun 2011 di atas. Dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain : 1.

Penduduk usia muda (di bawah 15 tahun) paling banyak. Beberapa tahun ke depan mereka inilah yang akan memasuki usia kerja. Untuk itu maka perlu untuk dipersiapkan dengan baik agar memiliki produktivitas dan daya saing yang tinggi.

2.

Penduduk usia kerja atau dewasa (15 sampai 64 tahun) cukup besar. Kondisi inilah yang disebut oleh para ahli demografi sebagai “demographic bonus”. Proyeksi pertumbuhan penduduk di Indonesia memprediksikan bahwa puncak dari Bonus demografi ini akan terjadi pada tahun 2035, ketika penduduk yang sekarang berada pada piramida usia muda yang telah bergeser menjadi penduduk usia kerja.

3.

Penduduk usia lanjut (64 tahun ke atas) masih besar (> 10 juta jiwa). Populasi ini tidak boleh diabaikan begitu saja, melainkan harus tetap diupayakan optimalisasi pemberdayaannya, sehingga mereka masih terus memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam menghadapi realitas kondisi penduduk Indonesia seperti yang tergambar di atas, teori pembangunan berwawasan kependudukan yang dikemukakan oleh Ida B. Purmana sebagaimana yang diuraikan sebelumnya dapat diterapkan. Teori Population-Responsive Policy, dapat diterapkan dengan merujuk ketiga tren perkembangan penduduk di atas. Menurut Ida Purmana, bahwa untuk merespon tren jumlah usia muda yang dominan, maka pembangunan kependudukan di Indonesia harus difokuskan pada penyiapan generasi mendatang yang berkualitas. Beberapa hal dapat dilakukan untuk itu, diantaranya ; (1) pembangunan pendidikan yang berkualitas, dan (2) pembangunan kesehatan masyarakat terutama kesehatan reproduksi. Sedangkan untuk merespon kondisi penduduk usia kerja (dewasa) yang juga cukup besar, pemerintah perlu melakukan


228


upaya berupa ; (1) peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, (2) peningkatan/penciptaan lapangan kerja, dan (3) pemberdayaan perempuan sehingga mereka dapat memasuki lapangan kerja dalam atmosfir kesetaraan jender. Kemudian untuk merespon realitas tingginya populasi penduduk usia lanjut, sebagai akibat semakin meningkatkan usia harapan hidup di Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan beberapa upaya berupa ; (1) pelayanan kesehatan usia lanjut, dan (2) pemberian peluang tetap aktif dan produktif sesuai kemampuannya bagi penduduk usia lanjut. Disamping itu teori Popultion-Influencing Policy, dapat diterapkan untuk merumuskan kebijakan program struktur kependudukan yang diinginkan di masa depan. Secara faktual permasalahan kependudukan di Indonesia memiliki tiga masalah krusial, yakni : 1. Jumlah penduduk yang cukup besar. 2. Kualitas penduduk yang relatif rendah. 3. Persebaran penduduk yang timpang, terutama antara wilayah Pulau Jawa dan Luar Jawa. Kondisi ini sudah terlihat sejak awal kemerdekaan R.I. dan semakin parah seiring perjalanan bangsa ini membangun mengisi kemerdekaannya. Menyadari hal tersebut maka pemerintah orde baru pada awal tahun 1970-an telah mencanangkan tiga program pilar dalam pembangunan kependudukan, yakni : 1. Pengendalian Kuantitas Penduduk ; yang kemudian melahirkan program nasional Keluarga Berencana. 2. Peningkatan Kualitas Penduduk ; yang melahirkan berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai program yang menunjang kesejahteraan rakyat. 3. Pengarahan Mobilitas Penduduk ; yang melahirkan kebijakan transmigrasi, yang sasaran pokoknya adalah penyebaran Metode & Strategi Pembelajaran PKLH


229

penduduk, disamping upaya peningkatan kesejahteraan penduduk, baik warga transmigrasi maupun warga penduduk asli di wilayah transmigrasi. Pertanyaan mendasar yang muncul setelah bangsa Indonesia sudah hampir 70 tahun merdeka, dan lebih 40 tahun melakukan pembangunan kependudukan dengan tiga pilar di atas, realitasnya permasalahan kependudukan ini tidak satupun yang dapat diselesaikan oleh bangsa ini. Menurut hemat penulis kegagalan bangsa ini menyelesaikan problem pembangunan nasional bangsa ini, termasuk pembangunan kependudukan disebabkan oleh empat faktor, yakni : 1.

Kebijakan pemerintah setengah hati ; fenomena ini terlihat dari program pengarahan mobilitas penduduk, yang hanya diterjemahkan melalui program transmigrasi. Padahal dari tiga faktor penyebab perpindahan penduduk yang paling efektif adalah perpindahan swakarsa karena adanya harapan hidup yang lebih baik di tempat yang baru. Ini akan lebih efektif tercipta bila pusatpusat pertumbuhan ekonomi disebar secara merata di permukaan bumi wilaya Indonesia ini. Demikian pula dengan program peningkatan kualitas penduduk, tetapi justru pemerintah memberikan peluang untuk tumbuhnya praktik liberalisme yang berorientasi kapitalis, sehingga biaya pendidikan dan kesehatan semakin mahal. Sedangkan pada program pengendalian kuantitas penduduk sikap pemerintah setengah hati menangani hal ini, terutama terlihat sejak runtuhnya pemerintahan orde baru. Yang mana program keluarga berencana tidak lagi intens dijalankan bahkan cenderung diabaikan, dan alokasi dana pada kegiatan program ini semakin kecil.

2.

Kebijakan pemerintah inkonsisten ; fenomena ini yang paling jelas terlihat dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Realitas seperti ini terjadi baik pada pemerintahan pusat terutama pada pemerintahan daerah, karena setiap pergantian pimpinan pemerintahan akan segera pula diikuti dengan perubahan arah dan Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

230


strategi pembangunan. Ibarat setiap pimpinan di negara ini cuma seorang “praktikan”, yang masuk ke laboratorium percobaan bernama “pemerintahan Indonesia”. Hal inilah yang mengakibatkan rakyat negara ini hanya “kelinci percobaan”, yang menyerahkan nasibnya untuk dibedah sesuai selera dan keinginan si praktikan frontier itu. Berhentinya program transmigrasi dan mengendornya program KB setelah orde baru runtuh, adalah sebagian kecil dari contoh inkonsistensi kebijakan pemerintahan di negara ini. Contoh lain di sektor pendidikan adalah berhentinya konsep “link and match” yang dicanangkan oleh Wardiman, justru pada masa orde baru masih berkuasa. Padahal program tersebut sudah banyak mengubah piranti pendidikan di negara ini, baik hardware maupun software di sektor pendidikan, dan telah menghabiskan banyak anggaran. 3.

Kekuasaan tidak pro-rakyat ; Ketiga komponen kekuasaan negara sepanjang Indonesia merdeka hampir belum ada yang mengabdi untuk melayani rakyat. Justru kekuasaan menjadi ajang penguasa melakukan eksploitasi terhadap SDA dan melakukan praktik kolonialisasi terhadap rakyatnya. Mental frontier penguasa semacam ini, mengakibatkan penguasa yudikatif tidak mampu menegakkan law inforcement, penguasa legislatif tidak mampu merumuskan perundangan yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan diri dan kelompoknya, penguasa eksekutif tidak mampu mendahulukan pembangunan yang adil dan merata di atas membangun kekayaan diri sendiri dan kelompoknya melalui praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

4.

Kendala kultural multi etnis ; Fenomena ini melahirkan solidaritas sempit yang bersifat kedaerahan, etnis, dan agama, dan tidak menumbuhkan solidaritas nasionalime. Kendala ini sebenarnya telah disadari sejak awal oleh para finding father sebelum kemerdekaan bangsa ini, sehingga mereka menegaskan “Bhineka Tungga Ika” sebagai semboyan bangsa Indonesia. Akan tetapi



231

belum ada pemerintahan yang mengejawantahkan semboyan ini dalam gerak langkah kebijakan pembangunan. Bhineka Tunggal Ika tidak bermakna selama pemerintahan pusat masih terus meng-anak emas-kan pembangunan di Jawa dan mengabaikan penduduk di luar Jawa, bahkan menelantarkan warga Indonesia di sepanjang perbatasan yang jauh dari Pulau Jawa. Bhineka Tunggal Ika akan menjadi slogan kosong, selama praktik diskriminasi dalam pemilihan pemimpin (Pileg, Pilkada, Pilpres) masih menggunakan embel-embel putra daerah, orang Jawa, dan lain sebagainya. Apakah empat tembok raksasa di atas dapat dicairkan oleh bangsa Indonesia ? Adalah suatu tantangan yang menarik untuk dikaji oleh putra bangsa yang mendeklarasikan diri sebagai “negarawan”. Akan tetapi sepanjang mereka belum menyadari dan memahami keempat kendala di atas, sebagai “nation’s main problem”, maka menurut penulis predikat negarawan yang mereka sandangkan pada dirinya masih perlu dipertanyakan oleh setiap anak bangsa ini.

13.4.

Lapangan Kerja

Permasalahan lapangan kerja untuk penduduk bukan hanya dominasi terjadi di negara berkembang. Di negara maju sekalipun permasalahan ini cukup merepotkan pemerintah, terutama di awal abad ke 21 ini. Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara yang sepanjang abad ke 20, banyak mendominasi pertumbuhan ekonomi lambat laun juga mengeluhkan dan merasakan kesulitan pembukaan lapangan kerja bagi penduduknya. Ini salah satu bukti keterbatasan sumber daya alam, di tengah serbuan pertumbuhan populasi manusia yang seakan tak terbatas. Untuk menyediakan lapangan kerja bagi penduduk, menurut Ida B. Purmana (2011) pemerintah harus melakukan minimal lima upaya, yakni :


232


a.

Menarik investasi asing,

b.

Meningkatkan eksport,

c.

Menjaga daya beli masyarakat,

d.

Mengoptimalisasi belanja pemerintah, dan

e.

Meningkatkan produksi.

13.5.

Human Capital

Pada akhir abad 20 berkembang suatu teori yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan suatu bangsa lebih ditentukan oleh sumber daya manusia sehingga potensi pada modal fisik tidak lagi merupakan satu-satunya kekuatan pembangunan. Sekarang ini kekuatan human capital yang ditopang dengan sosial capital adalah kunci bagi kemajuan bahkan keunggulan bersaing suatu negara secara berkelanjutan. Teori human capital pertama-tama ramai dibahas di dalam literatur ilmu ekonomi, pembangunan dan manajemen, sebagai respons terhadap paradigma yang memandang manusia hanya sebagai obyek pembangunan yang hanya mau menerima hasil-hasil pembangunan, memandang manusia hanya sebagai salah satu sumber daya yang setingkat dengan sumber daya lainnya dalam organisasi baik binis maupun pemerintahan. Teori human capital hendak mengubah pendekatan pembangunan bahwa manusia sebagai aset dan menekankan bahwa investasi manusia akan menghasilkan pengembalian yang berguna dikemudian hari. Itulah sebabnya kontribusi konsep dan teori human capital dilaporkan dalam berbagai penelitian memiliki kontribusi yang positif bagi peningkatan kinerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan keunggulan bersaing (Tinneke, 2012). Menurut Angela Baron dan Michael Armsthong (2007) Human



233

capital adalah suatu istilah yang berasal dari Schultz di tahun1961, seorang pakar ekonomi yang membuktikan bahwa hasil pada investasi human capital melalui pendidikan dan pelatihan di Amerika Serikat lebih besar daripada yang berdasarkan pada investasi dalam modal fisik. Namun menurut Tinneke (2012) bahwa ide mengenai human capital pertama-tama mulai dikumandangkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam Wealth of Nations yang menegaskan bahwa ada perbedaan antara cara-cara bekerja individu dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan pelatihan yang berbeda-beda yang merefleksikan perbedaan-perbedaan hasil biaya pengeluaran yang dikeluarkan pada waktu mendapatkan keterampilam-keterampilan itu. Menurut Lengnick Hall dan Cyntia A Lengnick Hall (2003) modal manusia berkaitan dengan keterampilan dan kecakapan. Menurutnya juga bahwa human capital merefleksikan kompetensi yang dibawah seseorang dalam dunia kerjanya. Keunggulan Human Capital yang dirumuskan oleh Boxall (1996) didasarkan pada keyakinan bahwa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dicapai ketika organisasi memiliki sumber daya manusia yang tidak dapat ditiru atau digantikan oleh para pesaingnya. Menurutnya human capital adalah suatu konsep yang berkaitan dengan pendidikan, pengalaman dan keterampilan. Fitz-Enz (2009) menjelaskan bahwa human capital merupakan kombinasi dari tiga faktor, yaitu : a.

Karakter atau sifat yang dibawa ke pekerjaan, misalnya intelegensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen,

b.

Kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan,imajinasi, kreatifitas dan bakat, dan

c.

Motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan.

Menurut Garavan. Et al (2001) sebagaimana dikemukakan oleh M. Marimuthu dkk bahwa modal manusia memiliki empat atribut kunci yaitu :


234


a.

Fleksibilitas dan adaptabilitas,

b.

Peningkatan kompetensi individu,

c.

Pengembangan kompetensi organisasi, dan

d.

Individu yang dipekerjakan.

Hal ini menunjukkan bahwa atribut-atribut pada gilirannya akan menghasilkan tambahan nilai organisasi dan hasil individu. Teori human capital telah mengalami perkembangan pesat karena memberi peran pada pembangunan ekonomi sebagaimana dilaporkan oleh Aloysius Gunardi Brata (2002), bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ramirez dan Stewartd (1998) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas SDM terhadap pembangunan ekonomi, demikian juga dilaporkan mengenai penelitian Garcia Soelistianingsih (l998) dan Wibisono (2001) bahwa human capital yang dilihat dari aspek pendidikan dan kesehatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan Pfeffer dalam Jeffrey Mello melihat bahwa keunggulan bersaing dikontribusi oleh pengelolaan SDM secara efektif. Hidup di era globalisasi dan perdagangan bebas yang sarat dengan kompetisi sekarang ini, maka kontribusi human capital menjadi kebutuhan mendesak bagi penciptaaan manusia yang unggul sebab tanpa penciptaan dan pengembangan human capital dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia maka sosok manusia di Indonesia akan tetap kerdil karena terbatasnya pengetahuan dan informasi, kurang kreatif dan inovatif, rendah keterampilan dan kurang cerdas.


235


BAB 14 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 14.1.

Pengertian Umum

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang secara berkelanjutan mengoptimalkan manfaat dari sumber alam dan sumberdaya manusia dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang tersedia. Secara implisit pengertian diatas mengandung makna beberapa aspek yaitu: 1.

Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut dan didukung oleh sumber alam dengan kualitas lingkungan dan manusia semakin berkembang;

2.

Sumber alam batas dimana berkurangnya mengurangi manusia;

3.

Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup, sehingga semakin baik mutu kualitas lingkungan semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya usia harapan hidup, turunnya tingkat kematian, dan lain-lain;

4.

Pembangunan berkelanjutan memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan lagi generasi masa depan juga dapat meningkat kesejahteraannya.

terutama udara, air dan tanah, memiliki ambang pemanfaatan yang berlebihan akan menyebabkan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam sehingga kemampuannya mendukung kehidupan umat


236


Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan dampak adanya batas, bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial, mengenai sumberdaya alam serta kemampuan biosfer menyerap pelbagai pengaruh dari kativitas manusia. Teknologi dan organisasi dapat dikelola dan ditingkatkan guna memberi jalan bagi era baru pembangunan ekonomi. Dengan demikian strategi pembangunan berkelanjutan bermaksud mengembangkan keselarasan baik antara umat manusia dengan alam. Keselarasan tersebut tentunya tidak bersifat tetap, melainkan merupakan suatu proses yang dinamis. Proses pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan diselenggarakan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Oleh karena itulah dalam pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi penduduk serta sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di suatu wilayah tertentu.

14.2.

Sejarah Perkembangan Berkelanjutan

Paradigma

Pembangunan

Laju pembangunan telah menimbulkan permasalahan lingkungan hidup Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan.Sungai-sungai di perkotaan tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat, pupuk maupun pestisida. Masalah pencemaran ini disebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku dunia usaha ataupun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Mulai tahun 1950-an masalah lingkungan mendapat perhatian serius



237

dari kalangan ilmuwan, politisi maupun masyarakat umum. Perhatian tersebut tidak saja diarahkan pada terjadinya berbagai kasus pencemaran terhadap lingkungan hidup tetapi juga banyaknya korban jiwa manusia. Saifullah mencatat bahwa Beberapa kasus lingkungan hidup yang menimbulkan korban manusia seperti pada akhir tahun 1950 yaitu terjadinya pencemaran di Jepang yang menimbulkan penyakit sangat mengerikan yang disebut penyakit itai-itai (aduh-aduh). Penyakit ini terdapat di daerah 3 Km sepanjang sungai Jintsu yang tercemari oleh Kadmium (Cd) dari limbah sebuah pertambangan Seng (Zn). Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kadar Cd dalam beras di daerah yang mendapat pengairan dari sungai itu mengandung kadmium 10 kali lebih tinggi daripada daerah lain. Pada tahun 1953 penduduk yang bermukim disekitar Teluk Minamata, Jepang mendapat wabah penyakit neurologik yang berakhir dengan kematian. Setelah dilakukan penelitian terbukti bahwa penyakit ini disebabkan oleh air raksa (Hg) yang terdapat di dalam limbah sebuah pabrik kimia. Air yang dikonsumsi tersebut pada tubuh manusia mengalami kenaikan kadar ambang batas keracunan dan mengakibatkan korban jiwa. Pencemaran itu telah menyebabkan penyakit keracunan yang disebut penyakit Minamata. Setelah berbagai kemunculan masalah lingkungan yang semakin meningkat dalam setiap tahun, maka kemudian muncul kesadaran masyarakat untuk melaksanakana pembangunan dengan tetap memperhatiakn daya dukung lingkungan. Isu lingkungan hidup kemudian pertama kali menjadi agenda resmi internasional pada Stockholm Conference on the Human Environment tahun 1972. Konferensi ini melahirkan kelembagaan tingkat internasional yang dinamakan United Nations Environment Programme (UNEP). Pada tahun 1980, bersama International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), dan World Wide Fund for Nature (WWF) mulai memperkenalkan model pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 1982, UNEP menyelenggarakan sidang istimewa Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

238


untuk memperingati 10 tahun gerakan lingkungan dunia (1972-1982) di Nairobi, Kenya, sebagai reaksi ketidakpuasan atas penanganan masalah lingkungan saat itu. Dalam sidang istimewa tersebut disepakati pembentukan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (World Commission Environment and Development - WCED). WCED adalah komisi independen yang membahsa serta memberikan rekomendasi terhadap persoalan-persoalan lingkungan global. PBB memilih PM Norwegia Nyonya Harlem Brundtland dan mantan Menlu Sudan Mansyur Khaled, masing-masing menjadi Ketua dan Wakil Ketua WCED (yang dikenal sebagai Komisi Bruntland). Komisi ini mengahasilkan laporan dengan judul “ Our Common Future”, yang membahas berbagai program nyata untuk mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan pembangunan ekonomi pada tingkat internasional, nasional serta lokal. Pada tahun 1992, 10 tahun setelah penyelenggaraan Konferensi Stockholm, PBB menyelenggarakan Conference on Environment and Development (UNCED). Konferensi ini merupakan konferensi internasional terbesar yang membahas lingkungan hidup pada era itu. UNCED juga merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan kebijakan dan hukum lingkungan di tingkat internasional, nasional maupun lokal. Dokumen-dokumen utama yang dihasilkan UNCED adalah: (1) Rio Declaration on Environment and Development (Deklarasi Rio); Agenda 21 (Rencana aksi untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Rio); (3) Konvensi tentang keanekaragaman hayati; (4) the Framework Convention on Climate Change (UNFCC); dan (5) Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation, and Sustainable Development off All Types of Forest (Statement of Forest Principles). Deklarasi Rio yang berisi 27 prinsip merupakan pengembangan dari prinsip Stockholm dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Sementara agenda 21, memuat kebijakan, program, rencana dan pedoman rencana aksi bagi pemerintah di tingkat nasional dalam melaksanakan Deklarasi Rio. Perkembangan

berikutnya,


pada

September

2000,

186


239

pemimpin dunia menghadiri United Nations Millenium Summit. Pertemuan tersebut menghasilkan Deklarasi Milenium yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari kondisi kemiskinan. Dalam konferensi ini tercetus Millenium Development Goals (MDGs). Deklarasi ini bertekad untuk bersama-sama melawan kemiskinan dan kelaparan, mendorong pendidikan, kesetaraan gender, mengurangi angka kematian bayi, memperbaiki kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, mendorong keberlanjutan lingkungan dan mendorong kerjasama global dalam pembangunan. Setelah pelaksanaan konferensi UNCED, kemudian diselenggarakan World Summit on Sustainable Development (WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002. Pada acara ini dibahas evaluasi terhadap efektivitas hasil pertemuan di Deklarasi Rio. Hasil penting dari konferensi ini adalah Political Declaration dan Johannseburg Plan of Implementation (JPOI). Political Declaration tersebut terdiri atas enam bagian yang intinya berupa komitmen untuk melaksanakan JPOI dengan penetapan kerangka waktu untuk mewujudkan capaian-capaian yang terkandung dalam konferensi WSSD. JPOI atau Rencana Aksi Johannesburg terdiri atas 170 paragraf dan secara umum mencakup halhal berikut : 1.

Mengurangi angka kemiskinan

2.

Mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan

3.

Melindungi dan mengelola sumber daya alam sebagai basis pembangunan ekonomi dan sosial

4.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (good governance)

5.

Upaya sunguh-sungguh di tingkat global; termasuk di antara para pelaku utama seperti perwakilan Negara-negara, wilayah, badan-badan PBB, multinational development banks dan kelompok masyarakat sipil


240 6.


Kelembagaan di tingkat nasional yang kuat dan partisipatif untuk mengarustamakan pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan sumberdaya merupakan upaya yang dinamis. Hal ini sesuai dengan perspektif para stakeholder yang senantiasa berkembang. Sebagai implikasi dari perkembangan perspektif tersebut, penyesuaian atau perubahan dapat terjadi pada tujuan, strategi dan kegiatan pengelolaan sumberdaya. Oleh karena itu, berdasarkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya harus memperhatikan dimensi lain agar lebih komprehensif. Paradigma pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meniadakan atau meminimalisir persoalan lingkungan dengan merubah paradigma pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, yang diganti dengan sebuah pendekatan yang lebih holistik dan integratif dengan memberi perhatian serius, mensinkronkan dan memberi bobot yang sama kepada pembangunan sosial budaya dan pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait tersebut tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Setelah dikeluarkannya deklarasi tersebut, sejarah juga mencatat akan banyaknya peristiwa lingkungan hidup seperti : pencemaran di darat, air dan udara, pemanasan global, pelubangan lapisan ozon, sampai pada berkurangnya sumber daya alam dan energi. Gangguan terhadap mata rantai ekosistem ini terjadi salah satunya disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang menjadikan sumber daya alam dan energi menjadi modal utama berlangsungnya proses pembangunan ekonomi. Keberpihakan akan kemajuan ekonomi inilah yang mengakibatkan sumber daya alam dan energi menjadi korban bagi kemajuan pembangunan.


241


14.3.

Ciri dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan karena dorongan berbagai hal, salah satunya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan. Pengalaman negara maju dan negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan selain mendorong kemajuan juga menyebabkan kemunduran karena dapat mengakibatkan kondisi lingkungan rusak sehingga tidak lagi dapat mendukung pembangunan. Pelaksanaan pembangunan akan berhasil baik apabila didukung oleh lingkungan (sumber daya alam) secara memadai. Kesadaran umat manusia pada masalah lingkungan hidup semakin meluas yaitu dengan diadakannya Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm, Swedia tanggal 5-16 Juni 1972. Konferensi ini merupakan perwujudan kepedulian bangsa-bangsa di dunia akan masalah lingkungan hidup dan merupakan komitmen prima bagi tanggung jawab setiap warga negara untuk memformulasikannya dalam setiap kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil dari konferensi ini adalah : (1) Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas mukadimah dan 26 prinsip dalam Stockholm Declaration ; (2) Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (Action Plan) yang terdiri dari 109 rekomendasi. Deklarasi dan rekomendasi dari konferensi ini dapat dikelompokkan menjadi lima bidang utama yaitu pemukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, pendidikaan dan pembangunan. Deklarasi Stockholm juga menyerukan agar bangsabangsa di dunia mempunyai kesepakatan untuk melindungi kelestarian dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Ciri-ciri Pembangunan Berkelanjutan menurut Yudi Pramana yaitu: 1.

Menjamin pemerataan dan keadilan, yaitu generasi mendatang dapat memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam sehingga berkelanjutan.

2.

Menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, spesies,


242


habitat, dan ekosistem agar tercipta keseimbangan lingkungan. 3.

Menggunakan pendekatan intergratif sehingga terjadi keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan untuk masa kini dan mendatang.

4.

Menggunakan padangan jangka panjang untuk merencanakan rancangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan.

5.

Meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

6.

Memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang dan mengaitkan bahwa pembangunan ekonomi harus seimbang dengan konservasi lingkungan.

Maria Ningsih menyebutkan bahwa ciri-ciri suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut : 1.

Pembangunan yang dilaksanakan mampu kerusakan dan pencemaran lingkungan.

2.

Pembangunan yang dilaksanakan harus memerhatikan keseimbangan antara lingkungan fisik dan lingkungan emosi.

3.

Pembangunan yang dilaksanakan mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan serta memerhatikan moral atau nilai-nilai adat yang dianut dalam masyarakat.

4.

Pembangunan yang dilaksanakan harus memiliki sifat-sifat fundamental dan ideal serta berjangka pendek dan panjang.

5.

Pembangunan yang dilaksanakan harus memperluas lapangan dan kesempatan kerja.

6.

Pembangunan

yang


dilaksanakan

mampu

meminimalkan

meningkatkan

243


pendapatan dan kesejahteraan rakyat. 7.

Pembangunan yang dilaksanakan mampu melakukan pemerataan atau keseimbangan kesejahteraan hidup antargolongan dan antardaerah.

8.

Pembangunan yang dilaksanakan mampu menunjukkan peningkatan produksi nasional, ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi.

9.

Pembangunan nasional harus berpedoman untuk selalu mempertahankan stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan nasional.

Soegiharsono menjelaskan bahwa ciri-ciri pembangunan berkelanjutan adalah: 1.

Menjamin pemerataan dan keadilan; strategi pembangunan yang berkelanjutan dilandasi oleh pemerataan distribusi lahan dan faktor produksi, lebih meratanya kesempatan perempuan, dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan.

2.

Menghargai keanekaragaman hayati; keanekaragaman hayati merupakan dasar bagi tatanan lingkungan. Pemeliharaan keanekaragaman hayati memiliki kepastian bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berlanjut untuk masa kini dan masa yang akan datang.

3.

Menggunakan pendekatan integratif; dengan menggunakan pendekatan integratif, maka keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan dapat dimungkinkan untuk masa kini dan yang akan datang.

4.

Menggunakan pandangan jangka panjang; untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan agar secara berlanjut dapat digunakan dan dimanfaatkan.


244


Berdasarkan ulasan tentang ciri-ciri pembangunan berkelanjutan seperti di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa ciri-ciri pembanguan berkelanjutan adalah: 1.

Memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan.

2.

Meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.

3.

Dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dan yang mungkin timbul di belakang hari.

4.

Melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

Setelah dikeluarkannya Deklarasi Stockholm, sejarah juga mencatat akan banyaknya peristiwa lingkungan hidup seperti: pencemaran di darat, air dan udara, pemanasan global, pelubangan lapisan ozon, sampai pada berkurangnya sumber daya alam dan energi. Gangguan terhadap mata rantai ekosistem ini terjadi salah satunya disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang menjadikan sumber daya alam dan energi menjadi modal utama berlangsungnya proses pembangunan ekonomi. Keberpihakan akan kemajuan ekonomi ini yang mengakibatkan sumber daya alam dan energi menjadi korban bagi kemajuan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan menganut berbagai prinsip. Menurut United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) yang dikutip oleh Mas Achmad Santosa (Emil Salim, 2010) prinsip pembangunan berkelanjutan adalah: 1.

Prinsip keadilan dalam satu generasi (intragenerational equity) yang menekankan pada keadilan dalam sebuah generasi umat manusia dalam pemenuhan kualitas hidup.


245


2.

Prinsip pencegahan dini (precautionary principle) yang mengandung pengertian bahwa apabila terdapat ancaman berarti atau adanya acaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan alasan untuk pembuktian ilmiah yang konkluksif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut.

3.

Prinsip perlindungan keragaman hayati (conservation of biological diversity); yang memandang potensi keragaman hayati memberikan arti penting bagi kesinambungan kehidupan umat manusia. Apalagi laju kerusakan dan kepunahan keragaman hayati semakin besar maka akan berakibat fatal bagi kelangsungan kehidupan umat manusia.

4.

Internalisasi biaya lingkungan (Internalisation of environmental cost and incentive mechanism); Rasio pentingnya diberlakukan prinsip ini berangkat dari suatu keadaan di mana penggunaan sumber daya alam kini merupakan kencenderungan atau reaksi dari dorongan pasar.

Pemikiran Supardi yang dikutip oleh Akhmad Solihin menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan adalah: 1.

Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan

2.

Memperbaiki kualitas hidup manusia

3.

Melestarikan daya hidup dan keragaman bumi

4.

Menghindari sumber daya – sumber daya yang tidak terbarukan

5.

Berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi

6.

Mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang

7.

Mendukung kreativitas lingkungan sendiri

masyarakat

untuk

memelihara


246


8.

Menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan pelestarian

9.

Menciptakan kerja sama global.

Sementara WCED (Abu Huraerah, 2008) menyebutkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan adalah menjamin terciptanya kesempatan yang merata dan adil bagi semua orang serta meningkatkan potensi produksi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan hidup. Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka kami menyimpulkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan melestarikan, memelihara, menjaga serta meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menyeimbangkan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Menyadari akan hal tersebut pula, maka aspek kelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan kehidupan antar generasi menjadi komitmen mutlak yang mendasari setiap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup setiap negara di masa kini maupun masa mendatang. Dengan prinsip dasar seperti ini diharapkan setiap negara mampu untuk mengaktualisasikan komitmen ini agar dapat mengantisipasi sejauh mungkin segala akibat yang akan terjadi sehingga dapat memperkecil malapetaka lingkungan bagi umat manusia.

14.4.

Konsep Pendekatan dan Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah sejak lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlajutan (sustainability) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai oleh Malthus pada tahun 1798, yang mengkhawatirkan ketersedian lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul The Limit to Growth (Meadow et al. ,1972). Menurut



247

Brundtland Report dari PBB, 1987 Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan bagaimana mengkonservasi stok kapital bumi. Barbier (1993) merinci tiga jenis kapital, yaitu: man made capital (Km), human capital (Kh), dan natural capital (Kn). Menurut Perman et al., (1996) dalam Fauzi (2004), setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati, misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut. Ketiga, menyangkut alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (intergenerational welfare maximization). Menurut Emil Salim bahwa konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok besar, yaitu sebagai berikut: 1.

Pertama, proses pembangunan mesti berlangsung secara berlanjut, terus-menerus, dan kontinyu, yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara berlanjut pula.


248


2.

Sumber daya alam (terutama udara, air, dan tanah) memiliki ambang batas, di mana penggunaannya akan menciutkan kuantitas, dan kualitasnya.

3.

Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup.

4.

Pola penggunaan sumber alam saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa depan.

5.

Pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi, sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya pula”.

Prof. Dr. Emil Salim (dalam Sugandhy dan Hakim, 2007) mengatakan bahwa : “Supaya pembangunan dapat berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan generasi masa kini tanpa memperkecil kesempatan bagi generasi masa depan menaikkan kesejahteraan mereka nanti, maka sasaran pembangunan ekonomi perlu menunjang, dan ditunjang oleh sasaran pembangunan sosial, dan lingkungan. Begitu pula sasaran pembangunan sosial menunjang tercapainya sasaran pembangunan ekonomi dan lingkungan. Dan pembangunan lingkungan menopang tercapainya sasaran pembangunan ekonomi, dan sosial”. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isuisu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Sudah banyak disinggung di awal bahwa pembangunan berkelanjutan berkonsentrasi pada pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara sekaligus. Akhir-akhir ini, ketiga pilar tersebut kadang disamakan dengan P3 Concept, yaitu people,



249

planet, and profits (Kemp dan Martens, 2007), tetapi mereka tidaklah berbeda secara prinsipil. Secara sederhana, hubungan ketiga pilar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Hubungan Antar Kepentingan Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Sumber : Kemp dan Martens, 2007)

Pilar lingkungan (environment) adalah wilayah yang mengalami dampak ekologis langsung akibat usulan kebijakan atau proyek. Sementara itu, lingkup keberlanjutan ekonomi (economic) dan sosial (social) adalah batas administratif lokal. Bila dampak ekonomi dan sosial dirasakan lintas wilayah, maka batas administrasi yang digunakan adalah semua wilayah yang terkena dampak. Dalam pernyataan yang hampir senada, Kemp dan Martens (2007) mengatakan bahwa economy refers to jobs and wealth; environment to environmental qualities, biodiversity, and nature’s resources; and society to health, social cohesion, and opportunities for self-development attributable to education and freedom (ekonomi menunjuk pada pekerjaan dan kesejahteraan; lingkungan pada kualitas lingkungan, biodiversitas, dan sumber daya alamiah; dan sosial pada kesehatan, kekerabatan sosial, dan kesempatan bagi self-development attributable untuk pendidikan dan kebebasan). Pada Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan


250


menyebutkan bahwa "...keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam". Dengan demikian "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". Dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Hijau pada umumnya dibedakan dari pembangunan bekelanjutan, dimana pembangunan Hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Pendukung Pembangunan Berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi keberlanjutan menyeluruh dimana pemikiran mutakhir dari Pembangunan Hijau sulit diwujudkan. Sebagai contoh, pembangunan pabrik dengan teknologi pengolahan limbah mutakhir yang membutuhkan biaya perawatan tinggi sulit untuk dapat berkelanjutan di wilayah dengan sumber daya keuangan yang terbatas. Beberapa riset memulai dari definisi ini untuk berargumen bahwa lingkungan merupakan kombinasi dari alam dan budaya. Network of Excellence "Sustainable Development in a Diverse World" SUS.DIV, sponsored by the European Union, bekerja pada jalur ini. Mereka mengintegrasikan kapasitas multidisiplin dan menerjemahkan keragaman budaya sebagai kunci pokok strategi baru bagi pembangunan berkelanjutan. Beberapa peneliti lain melihat tantangan sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi kegiatan pembangunan. Hal ini nyata di dalam konsep keberlanjutan usaha yang mengkerangkai kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi perusahaan privat untuk menyediakan solusi inovatif dan kewirausahaan. Pandangan ini sekarang diajarkan pada beberapa sekolah bisnis yang salah satunya dilakukan di Center for Sustainable Global Enterprise at Cornell University.


251


Divisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan mendaftar beberapa lingkup berikut ini sebagai bagian dari Pembangunan Berkelanjutan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Pertanian; Atmosfir; Keanekaragaman Hayati; Biotekhnologi; Pengembangan Kapasitas; Perubahan Iklim; Pola Konsumsi dan Produksi; Demografi; Penggurunan dan Kekeringan; Pengurangan dan Manajemen Bencana; Pendidikan dan Kesadaran; Energi; Keuangan; Hutan;; Air Minum; Kesehatan; Pemukiman; Indikator; Industri; Informasi bagi Pembuatan keputusan dan Partisipasi; Pembuatan Keputusan yang terintegrasi; Hukum Internasional; Kerjasama Internasional memberdayakan lingkungan; Pengaturan Institusional; Pemanfaatan lahan; Kelompok Besar; Gunung; Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional; Samudera dan Laut;


252


30. Kemiskinan; 31. Sanitasi; 32. Pengetahuan Alam; 33. Pulau kecil; 34. Wisata Berkelanjutan; 35. Tekhnologi; 36. Bahan Kimia Beracun; 37. Perdagangan dan Lingkungan; 38. Transport; 39. Limbah (Beracun); 40. Limbah(Radio aktif); 41. Limbah (Padat); dan 42. Air.

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, dimana pandangan yang luas berada di bawah naungannya. Konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekolog mendalam. Konsep yang berbeda juga menunjukkan tarik ulur yang kuat antara eko (lingkungan) sentrisme dan antropo (manusia) sentrisme. Oleh karena itu konsep ini lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang mengenai definisinya. Selama dua dekade terakhir, lembaga-lembaga yang berbeda telah berusaha mengukur dan memantau perkiraan atas apa yang mereka pahami sebagai keberlanjutan dengan mengimplementasikan apa yang disebut dengan matrik dan indikator keberlanjutan. Sasaran pembangunan berkelanjutan menurut Sutamihardja (2004), merupakan upaya untuk terwujudnya : 1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergenaration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem (sistem lingkungan), serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan eksploitasi SDA yang unreplaceable.



253

2. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang. 3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi. 4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal). 5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi. 6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Pendekatan dalam pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk membantu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan WCED seperti dikutip oleh Saifullah terhadap lingkungan dan pembangunan dari enam aspek yaitu : keterkaitan, berkelanjutan, pemerataan, keamanan dan resiko lingkungan (risk and security of environment), pendidikan dan komunikasi serta kerjasama internasional. Untuk itu haruslah diterap. Pertama adalah kebutuhan untuk menjamin penyebarluasan etika mengenai kehidupan yang berkesinambungan serta terciptanya komitmen masyarakat secara mendalam terhadap etika baru tersebut. Kedua adalah upaya untuk mengejawantahkan prinsip-prinsip dalam etika tersebut ke dalam tindakan nyata. Selain itu yang sangat diperlukan adalah memadukan konservasi dan pembangunan; konservasi untuk menjaga agar aktivitas kehidupan kita tetap berada di dalam kapasitas daya dukung bumi, dan pembangunan yang memungkinkan semua orang di manapun juga dapat


254


menikmati hidup yang panjang, sehat sejahtera dan bermakna. Menurut Emil Salim seperti yang juga dikutip oleh Absori, untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pendekatan ekosistem dengan melihat interdepedensi dari setiap komponen ekosistem. Agar keberlanjutan tetap terjaga harus ada komitmen setiap komponen penyangga kehidupan dan campur tangan pemerintah dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Dunia usaha yang selama ini dituduh sebagai pelaku yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran harus dipahamkan akan tangung jawabnya terhadap lingkungan yang dapat diwujudkan dalam bentuk membayar kompensasi jasa lingkungan yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pemulihan lingkungan yang rusak atau tercemar. Berdasarkan berbagai uraian tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa pendekatan konservasi, kemitraan dan integratif akan sangat mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Berbagai pendekatan ini akan menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selain pendekatan, hal lain yang juga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah adanya strategi pembangunan berkelanjutan. Strategi Pembangunan Berkelanjutan adalah strategi pembangunan yang disatu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal diantara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber-sumber daya tersebut. Di sini ada dua pihak yang saling berkait yaitu: (a) Daya dukung sumber daya dan (b) solidaritas transgenerasi. Bagaimana kita mengekang diri untuk tidak merusak sumber daya yang ada, agar dapat bersikap adil terhadap masa depan umat manusia atau generasi mendatang (Ignas Kleden, 1992; Emil Salim, 1992). Strategi Pembangunan berkelanjutan seringkali juga disebut



255

sebagai strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan atau yang memperhatikan kelestarian. Ada dua macam kelestarian yang harus dicapai yaitu: (a) Kelestarian fisik yang mengacu kepada daya dukung sumber daya alam, (meliputi pengelolaan sumber daya alam, analisa dampak lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia; dan (b) Ketahanan sosial (berkaitan dengan tekanan demografi terhadap lahan pertanian, desentralisasi pemerintahan dan kebijakan, dan perlunya penataan institusi yang dapat menciptakan kesempatan yang sama terhadap semua orang (Kleden, 1992). Strategi integrasi tersebut meliputi (i); pengembangan pendekatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; (ii), pengembangan pendekatan pencegahan pencemaran; (iii) , pengembangan sistem neraca ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan ( Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNDP, 1997 ). Menarik untuk mereview tiga isu strategis pembangunan yang dulu lebih dikenal dengan istilah Trilogi Pembangunan dan memodifikasi salah satu logi ” paradigma stabilitas menjadi sustainabilitas”. Menurut Imansyah, urutanya adalah (1) Pemerataan, (2) Pertumbuhan, (3) Sustainabilitas.Pemerataan (Equity), merupakan isu strategis pemerataan menyangkut aset, proses, dan hasil pembangunan. Pemerataan aset – aset produksi seperti lahan, modal/kredit, teknologi, informasi, dan kesempatan usaha yang didukung kebijakan dan kepastian hukum, sebagai modal dasar pembangunan. Sinergi yang dicapai anatar aktor dan sektor pembangunan menjadi dasar bagi pertumbuhan dan keberlanjutan. Pertumbuhan (Growth), merupakan isu strategis dalam mengembangkan potensi dan mengakselerasikan dinamika pembanguan dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya dan inovasi, guna mencapai pertumbuhan yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan (Sustainability), merupakan isu strategis dalam mengharmoniskan daya dukung lingkungan dan dinamika pembangunan agar dapat dicapai manfaat antar kelompok masyarakat maupun antar generasi secara adil.


256


Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa strategi pembangunan berkelanjutan terdiri dari analisis dampak lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Berbagai strategi pembangunan berkelanjutan akan menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

14.5.

Peran Manusia Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subyek dan obyek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Pola pandang tiga dimensi memungkinkan antara lain : a. Manusia menghasilkan alat dengan perspektif lebih baik, b. Manusia mampu menakar jarak dan ruang. c. Manusia mampumenikmati lebih banyak “persepsi warna” dibanding makhluk hidup lainnya, sehinggamampu mengidentifikasi benda dengan mudah dan tepat. Ada empat peran penting manusia terhadap lingkungan hidupnya, yakni : 1. Manusia Sebagai Organisme yang Dominan Secara Ekologik. Manusia penting karena mereka merupakan makhluk hidup yang dominan secara ekologik. Maksudnya, organisme dikatakan secara ekologik jika : a.

Manusia dapat berkompetensi secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnyaterutama dalam hal



257

makanan jika dibandingkan dengan makhluk lain dalam suatu ekosistem, dan b. Manusia mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan tempat hidupnya, atau terhadap organisme yang lain. 2. Manusia Sebagai Makhluk Pembuat Alat. Manusia menjadi dominan dalam ekosistem berkat kemampuannya membuat dan menggunakan alat.Penggunaan api memungkinkan manusia menguasai daerah yang lebih luas jikadibandingkan dengan jumlah populasi manusia. Dengan kata lain dominan mereka tidak tergantung dari jumlahnya. Manusia juga merupakan organisme yang membudidayakan makanannya. Perubahan cara hidup dari pengumpulan makanan jadi penanaman serta pemetik hasil tanaman merupakan suatu pencapaian yang mempunyai dampak ekologi yang luas. 3. Manusia Sebagai Makhluk Perampok. Manusia dikenal sebagai makhluk mengeksploitasi ekosistem yang hebat. Ia dapatmemanfaatkan baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Sejak semula manusiamengeksploitasi ekosistem tidak hanya untuk makanan, tetapi tetapi juga untuk keperluanlain seperti pakaian dan rumah. Sejak itu kebutuhan akan bahan organik untuk obat-obatan, papan, serat, dan lainlain meningkat. 4. Manusia Sebagai Penyebab Evolusi. Perkembangan pengetahuan dan ketrampilan teknis mengakibatkan manusia muncul sebagai makhluk hidup dominan secara ekologik. Selain itu ia merupakan penyebab terjadinya evolusi ilmu pengetahuan dan kesadaran ilmiah pada dirinya sendiri.


258 14.6.


Penduduk Berkualitas merupakan Modal Dasar Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga harapannya terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan dampak adanya batas, bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial, mengenai sumberdaya alam serta kemampuan bisofer menyerap pelbagai pengaruh dari kativitas manusia. Teknologi dan organisasi dapat dikelola dan ditingkatkan guna memberi jalan bagi era baru pembangunan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan suatu proses pembangunan yang secara berkelanjutan mengoptimalkan manfaat dari sumber alam dan sumberdaya manusia dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang tersedia. Dengan demikian strategi pembangunan berkelanjutan bermaksud mengembangkan keselarasan baik antara umat manusia dengan alam. Keselarasan tersebut tentunya tidak bersifat tetap, melainkan merupakan suatu proses yang dinamis. Proses pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan diselenggarakan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Oleh karena itulah dalam pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi penduduk serta sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di suatu wilayah tertentu.



259

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada tiga pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Selanjutnya oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup menambahkan satu pilar lagi, yaitu pilar teknologi. Dalam hal ini terlihat jelas fenomena hubungan komplementer antara ekologi manusia dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang mana telah dijelaskan pula sebelumnya bahwa teknologi merupakan salah satu komponen utama dari ekologi manusia. Berbeda dengan ketiga pilar lainnya, keberlanjutan teknologi adalah berada di tingkat nasional dengan tetap berkoordinasi dengan dunia luar atau internasional. Lebih lanjut lagi, Kementerian Lingkungan Hidup (Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih) menjabarkan keempat pilar tersebut menjadi sebagai berikut : 1.

Keberlanjutan Lingkungan. a.

Keberlanjutan lingkungan dilakukan dengan cara menerapkan konservasi atau diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Indikator-indikator itu adalah terjaganya keberlanjutan fungsi-fungsi ekologis; tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan yang berlaku, nasional, dan lokal (tidak menimbulkan pencemaran udara, air, tanah); terjaganya keanekaragaman hayati (genetik, spesies, dan ekosistem), dan tidak terjadi pencemaran genetika; dan dipatuhinya peraturan tata guna lahan atau tata ruang.

b.

Keselamatan dan kesehatan masyarakat lokal. Indikatorindikator itu adalah tidak menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan; dipatuhinya peraturan keselamatan kerja; dan adanya prosedur yang terdokumentasi yang menjelaskan usaha-usaha yang memadai untuk mencegah kecelakaan dan mengatasi bila terjadi kecelakaan.


260 2.


Keberlanjutan Ekonomi. Yaitu kesejahteraan masyarakat lokal. Indikator-indikator itu adalah tidak menurunkan pendapatan masyarakat lokal ; adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah PHK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ; adanya upaya-upaya untuk mengatasi kemungkinan dampak penurunan pendapatan bagi sekelompok masyarakat; dan tidak menurunkan kualitas pelayanan umum untuk masyarakat lokal.

3.

4.

Keberlanjutan Sosial. a.

Partisipasi masyarakat. Indikator-indikator itu adalah adanya proses konsultasi ke masyarakat lokal; dan adanya tanggapan dan tindak lanjut terhadap komentar dan keluhan masyarakat lokal.

b.

Proyek tidak merusak integritas sosial masyarakat, dengan indikator: tidak menyebabkan konflik di tengah masyarakat lokal.

Keberlanjutan Teknologi. Yaitu terjadi alih teknologi. Indikator-indikator itu adalah tidak menimbulkan ketergantungan pada pihak asing dalam hal pengetahuan dan pengoperasian alat (know-how); tidak menggunakan teknologi yang masih bersifat percobaan dan teknologi usang; dan mengupayakan peningkatan kemampuan, dan pemanfaatan teknologi lokal.

Uraian tersebut di atas sesuai dengan pendapat Jacobs, dkk (dalam Hadi, 2005) tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (fulfilment of human needs) yang terdiri dari kebutuhan materi dan nonmateri; pemeliharaan integritas lingkungan (maintenance of ecological integrity) yang terdiri dari konservasi dan mengurangi konsumsi; keadilan sosial (social equity) yang



261

terdiri dari keadilan masa depan dan kini; dan kesempatan untuk menentukan nasib sendiri (self determination) yang terdiri dari masyarakat madani dan partisipatori demokrasi. Menurut Newman & Kenworthy (dalam Kemp & Martens, 2007), setidaknya terdapat empat prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu : 1. The elimination of poverty, especially in the Third World, is necessary not just on human grounds, but as an environmental issue (Pengurangan kemiskinan, khususnya di Dunia Ketiga, yaitu tidak hanya perlu pada masyarakat tingkat bawah, tetapi sebagai isu berbasis lingkungan). 2. The First World must reduce its consumption of resources and production of wastes (Negara Maju harus mereduksi konsumsi mereka pada sumber daya dan produksi limbah). 3. Global cooperation on environmental issues is no longer a soft option (Kerjasama global atas isu-isu lingkungan adalah tidak lebih dari sebuah pilihan lunak). 4. Change towards sustainability can occur only with communitybased approaches that take local cultures seriously (Mengubah ke arah keberlanjutan hanya dapat terjadi dengan pendekatan berbasis masyarakat yang mengambil kebudayaan lokal secara serius). Pandangan Newman dan Kenworthy tersebut di atas banyak dipengaruhi oleh perhatiannya terhadap kaum papa dan lemah yang seharusnya menjadi bagian dari keberlanjutan. Selain pilar dan prinsip itu, pembangunan berkelanjutan juga memiliki karakteristik tersendiri sebagai pegangan bagi decision-makers baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Konsep pembangunan berkelanjutan bukanlah rencana aksi yang rinci hingga implementasi. Hal itu bergantung pada tempat, waktu, dan gabungan antara nilai-nilai dan sumber daya. Pendekatan decision-making pembangunan berkelanjutan menghendaki penilaian waspada terhadap kekuatan dari lingkup rumah tangga,


262


komunitas, swasta untuk menentukan tindakan prioritas. Adapun karakteristik tersebut (Sustainable Development Communications Network, 1990), sebagai berikut: 1. Perhatian terhadap keadilan dan kejujuran, yaitu memastikan bahwa hak-hak masyarakat miskin dan generasi masa depan terjamin. Jika pembangunan dikatakan berkelanjutan, maka seharusnya decision-makers menghargai kepentingan mereka. 2. Pandangan jangka panjang, yaitu merumuskan prinsip-prinsip pencegahan yang dapat digunakan sebagai panduan. Sebuah perencanaan jangka panjang sebetulnya bergantung pada kebutuhan, dan realita lapangan. 3. Systems thinking, yaitu memahami saling-hubungan yang tak terpisahkan di antara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Walaupun isu pembangunan keberlanjutan telah bergulir secara eksplisit sejak 1970-an, tetapi terdapat urgensitas yang halus atas problematik global pada awal abad 21 ini (Adams, 2006). Bagaimanapun juga, dekade pertama abad ini menawarkan banyak kesempatan unik untuk kemudian melakukan pemikiran ulang terhadap bagian dominan dari pembangunan global. Kritik para pakar lingkungan pembangunan pada 30 tahun terakhir mengungkapkan bahwa model pembangunan konvensional telah tidak mampu berlanjut. Pada awal abad 21 ini, beberapa negara berkembang telah mengawali pencapaian pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi dengan model ini. Penjabaran tentang model tersebut di atas, kemudian disebut Adams (2006) sebagai konsep baru atau pemikiran baru. Model ini menghendaki adanya sustainability and resilience (keberlanjutan dan kelentingan), sustainability and human well-being (keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat), a new economy (ekonomi baru) dan presenting new thinking (pemikiran atau paradigma baru).



14.7.

263

Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Perencanaan pembangunan merupakan hal yang paling penting bagi keberhasilan pembangunan. Perencanaan yang tepat akan akan menghasilkan dampak yang baik terhadap masyarakat dalam konteks dapat mencapai tujuan pembangunan. Sebaliknya, perencanaan yang tidak tepat akan membawa yang tidak baik terhadap keberhasilan tujuan pembangunan. Dalam realitasnya, perencanaan pembangunan yang telah disusun dan dilaksanakan seringkali tidak dapat memuaskan keinginan masyarakat. Masyarakat mempersoalkan tentang program atau rencana kegiatan yang tidak mereka perlukan, tidak menyetujui kebijakan yang diambil pemerintah atau keluhan tidak dapat menikmati hasil pembangunan yang telah direncanakan tersebut. Atas dasar itu, maka seharusnya perencanaan partisipatif dijalankan agar dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Melalui perencanaan partisipatif, masyarakat sendiri yang terlibat penuh dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan perumusan program. Dalam proses perencanaan partisipatif, masyarakat akan lebih bebas dan terbuka dalam mengartikulasikan keinginan-keinginan dan kebutuhannya. Begitupula perencanaan partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan. Perencanaan partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan akan sangat membantu keberhasilan dalam mengintegrasikan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan untuk


264


mencapai kesejahteraan. Abu Huraerah (2008) menyatakan bahwa perencanaan partisipatif adalah suatu proses perencanaan program pengembangan masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dan stakeholders seperti: tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda) dan aparat pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam mengidentifikasi masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhannya sendiri, merumuskan dan menyeleksi alternatif tindakan atau program dan mengimplementasikan program, serta melakukan monitoring dan evaluasi program. Andi Satyumitra mengutip pernyataan Bahua tentangperencanaan pembangunan partisipatif yang dirumuskan sebagai upaya untuk meberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan denngan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarkat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan dan peningkatan rasa memiliki terhadap program kegiatan yang telah disusun. Wicaksono dan Sugiarto yang dikutip oleh Agus Harto Wibowo yang mendefinisikan perencanaan pembangunan partisipatif sebagai usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan salah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa perencanaan partisipatif pembangunan adalah usaha suatu perencanaan yang secara sadar disusun bersama oleh pemerintah, masyarakat, pihak swasta maupun perguruan tinggi untuk memilih alternatif terbaik dalam pelaksanaan pembangunan, agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencaaan partispatif memiliki berbagai siklus. Menurut Abu Huraerah


265


(2008) perencanaan partisipatif memiliki sepuluh tahap, yaitu: 1.

Identifikasi masalah dan needs assessment. Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan needs assessment (penilaian kebutuhan). Kebutuhan dapat didefiniskan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya. Penilaian kebutuhan adalah penentuan besar atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi sasaran (masyarakat) yang ingin diperbaiki atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan. Metode yang digunakan untuk identifikasi masalah dan penilaian kebutuhan adalah:

2.

Brainstorming. Metode untuk menampung berbagai aspirai, pendapat, saran-saran dar populasi sasaran (masyarakat) dana membahasnya secara bersama-sama.

3.

Focus Group Discussion. Diskusi yang dirancang khusus membicarakan suatu masalah secara terfokus.

4.

Participatory Decision Making. Metode pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama populasi sasaran dan stakeholders.

5.

Stakeholders Analysis. Analisis terhadap peserta atau pengurus dan anggota suatu program, suatu proyek pembangunan atau organisasi sosial tertentu tentang isu-isu yang terjadi di lingkungan seperti relasi kekuasaan, pengaruh, dan kepentingankepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan.

6.

Beneficiary Assessment. Pengidentifikasian masalah sosial yang melibatkan konsultasi secara sistematis dengan para penerima pelayanan sosial.

7.

Penentuan Tujuan. Tujuan perencanaan partisipatif:

a.

Menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya proses partisipasi.


266


b. Menggali masukan, pendapat, usulan dan saran-saran dari masyarakat guna memperkuat dan mendukung program pengembangan masyarakat.

c.

Menumbuhkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya.

d. Mampu merumuskan dan meyeleksi alternatif tindakan dan mengimpelmentasikan program.

e.

Mampu melakukan monitoring dan evaluasi program secara partisipatif.

8.

Penyusunan dan pengembangan perencanaan partisipatif. Para perencana bersama-sama masyarakat menyusun pola rencana intervensi yang komprehensif.

9.

Pelaksanaan. Impelementasi program pembangunan pada dasarnya merupakan proses penerapan metode dan pendayagunaan sumber-sumber (sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya finansial) untuk menghasilkan barang-barang pelayanan sosial bagi kepentingan sosial sesuai dengan tujuan dan sasaran program.

10. Monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah pemantauan secara terus-menerus dalam proses perencanaan dan pelaksaan kegiatan. Evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan tentang suatu kegiatan yang telah dilaksnakan sesuai rencana atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya. Alexander Abe yang dikutip oleh Agus Harto Wibowo, merumuskan tahapan perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1.

Penyelidikan. Penyelidikan adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat.

2.

Perumusan masalah. Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari



267

hasil penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. Untuk mencapai perumusan, pada dasarnya dilakukan suatu proses analisis atas informasi, data dan pengalaman hidup masyarakat.

3.

Identifikasi daya dukung. Daya didukung tidak diartikan sebagai dana kongkrit (uang), melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktifitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Pemahaman mengenai daya dukung ini diperlukan agar rencana kerja yang disusun tidak bersifat asal-asalan, tetapi benar-benar merupakan hasil perhitungan yang matang.

4.

Perumusan tujuan. Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya.

5.

Menetapkan langkah-langkah secara rinci. Penetapan langkahlangkah adalah proses menyusun hal yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh atau sebuah rencana tindak. Suatu rencana tindakan memuat: (1) hal yang akan dicapai, (2) kegiatan yang hendak dilakukan, (3) pembagian tugas atau pembagian tanggung jawab (siapa bertanggung jawab atas apa), dan (4) waktu (kapan dan berapa lama kegiatan akan dilakukan).

6.

Merancang anggaran. Perencanaan anggaran adalah suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia. Kekeliruan dalam menyusun alokasi, akan membuat suatu rencana kandas di tengah jalan. Anggaran juga bisa bermakna sebagai sarana kontrol.

Tjokroamidjojo yang dikutip oleh Agus Harto Wibowo, merumuskan bahwa tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan


268


terdiri atas penyusunan rencana yang meliputi tinjauan keadaan sebelum memulai suatu rencana (review before take off) maupun tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya (review of performance), perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (forecasting), penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, identifikasi kebijakanatau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana serta pengambilan keputusan sebagai persetujuan atas suatu rencana.

1.

Penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan.

2.

Pelaksanaan rencana yang terdiri atas eksplorasi, konstruksi dan operasi. Dalam tahap ini, kebijakan-kebijakan perlu diikuti implikasi pelaksanaannya.

3.

Pengawasan atas pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui penyimpangan tersebut, penyebabnya serta dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan.

4.

Evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan, yang dilakukan melalui suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus (concurrent review).

Seluruh tahap atau siklus perencanaan partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk mengintegrasikan keberlanjutan pada bidang ekonomi, sosial dan ekologi. Masyarakat akan semakin merasakan pentingnya berpartispasi untuk meningkatkan taraf hidupnya dan menyelesaikan berbagai masalah ketimpangan sosial dan lingkungan yang terjadi dalam kehidupannya.


269

Bagian Keenam : PENGINTEGRASIAN PKLH DALAM PEMBELAJARAN

Bagian Keenam PENGINTEGRASIAN ASPEK PKLH DALAM KONTEKS PEMBELAJARAN

BAB 15 :

ILMU PKLH : MULTI, INTER, DAN TRANS DISIPLIN 15.1. Eksistensi Ilmu PKLH 15.2. PKLH Multi-disipler 15.3. PKLH Inter-disipler 15.4. PKLH Trans-disipliner

BAB 16 :

PENYISIPAN KURIKULUM

MATERI

PKLH

PADA

STRUKTUR

16.1. Konsep Pembelajaran PKLH 16.2. Penyisipan Materi PKLH pada Kurikulum, Silabus & RPP


270


BAB 15 ILMU PKLH : MULTI, INTER & TRANS DISIPLINER 15.1.

Eksistensi Ilmu PKLH

Masalah lingkungan adalah persoalan yang timbul sebagai akibat dari berbagai gejala alam. Dalam arti ini masalah lingkungan adalah sesuatu yang melekat pada lingkungan itu sendiri, dan sudah ada sejak alam semesta ini, khususnya bumi dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masalah kependudukan dan masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang cukup mendapat perhatian dunia. Masalah kependudukan mendapat perhatian karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia itu sendiri beserta lingkungannya. Kelestarian lingkungan hidup yang menyangkut kawasan laut, darat dan udara dipantau terus karena pada akhir-akhir ini menunjukkan gejala kemerosotan makin meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa langkah telah dilakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut, diantaranya program keluarga berencana dan pendidikan kependudukan. Sejak awal dalam perkembangan budayanya manusia telah berusaha untuk mengelola dampak kegiatannya terhadap lingkungan hidup. Makin berkembang kegiatan ekonomi dan teknologinya, makin besar dirasakan perlunya untuk mengelola dampak kegiatannya pada lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai usaha sadar dan berencana untuk mengurangi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sampai pada tingkat yang minimum dan untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Semua kegiatan manusia mempunyai dampak pada lingkungan hidup. Kegiatan hayatinya, seperti pembuangan manusia yang metabolismenya dalam bentuk air seni dan tinja, berdampak pada lingkungan hidup. Pada waktu jumlah manusia



271

masih kecil, dampak itu kecil pula. Dengan pertumbuhan jumlah manusia dampak kumulatif kegiatan hayati manusia makin besar. Dampak itu makin besar lagi dengan berkembangnya kegiatan ekonomi dan teknologi yang memberikan kemampuan kepadanya untuk melakukan rekaya dan meningkatkan penggunaan energi. Faktor yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan hidup, tidak lepas dari pola manusia di dalam mengelola sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan hidup. (Otto Soemarwoto, 2001). Peningkatan angka pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan kemerosotan kualitas lingkungan. Akibat ulah manusia, penurunan kualitas lingkungan berlangsung terus menerus. Lalu, seiring dengan perkembangan teknologi yang ditandai oleh penggunaan beragam produk teknologi menyebabkan akselerasi kerusakan lingkungan terutama di beberapa negara berkembang seperti Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup, perlu pengenalan program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup baik terhadap masyarakat umum maupun terhadap peserta didik di jalur pendidikan formal, jalur pendidikan sekolah. Pada masyarakat umum, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dapat diperkenalkan melalui jalur pendidikan informal seperti melalui kegiatan keagamaan, perkumpulan profesi, karang taruna, atau penjelasan dan informasi melalui media cetak dan elektronik, bahkan dapat pula ditempuh jalur pendidikan non-formal, melalui kursus-kursus, sarasehan, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengenalan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup tersebut, diharapkan manusia bisa lebih bijak di dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada. Sekaligus dapat menanamkan pada setiap individu khususnya peserta didik dalam Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pengertian, kesadaran, sikap dan perilaku rasional serta bertanggung jawab terhadap berbagai aspek kehidupan manusia khususnya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II bahwa PKLH memiliki landasan filosofis yang sangat jelas dan sepesifik, sehingga tidak


272


dapat disangkal lagi bahwa PKLH adalah sebuah cabang ilmu, yang memiliki cakupan yang cukup luas, serta mempunyai entitas dan identitas tersendiri. PKLH bukan kumpulan ilmu-ilmu, yang hanya menjadi keranjang teori-teori yang berkembang pada bidang ilmu lain, karena PKLH memiliki obyek kajian, metode ilmiah untuk pengembangannya, dan standar nilai yang spesifik. Hanya karena begitu luasnya cakupan ilmu pengetahuan yang terkait dengan PKLH maka hampir semua orang dapat berbicara tentang PKLH berdasarkan sudut pandang bidang ilmu yang dimilikinya. Oleh sebab itulah maka dalam penyajian materi PKLH kepada anak didik, harus dirumuskan secara fokus sehingga pembahasan dan diskusinya tidak membias kemanamana, sehingga tidak memberikan manfaat yang real kepada peserta didik. Salah satu dampak dari luasnya cakupan materi PKLH sehingga pemerintah cenderung menetapkan model pendekatan pembelajaran PKLH secara integratif, karena diharapkan agar semua guru yang materi ajarnya terkait dengan kependudukan dan lingkungan hidup dapat menyelipkan materi PKLH di dalam pembelajarannya. Namun setelah 28 tahun penerapan pendekatan integratif tersebut, harus obyektif diakui oleh semua pihak kalau pembelajaran PKLH tidak banyak memberikan perubahan sikap, perilaku, dan partisipasi pada peserta didik. Dalam hal ini penulis berpendapat perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua komponen pembelajaran PKLH yang gagal itu, kemudian segera dilakukan pembenahan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Hal ini menjadi penting mengingat begitu mendesaknya penerapan pembangunan berkelanjutan dalam segala bidang, untuk menjamin keseimbangan alam semesta. Darwis & Hammado (2016), berpendapat bahwa sebaiknya bukan pembelajaran PKLH yang integratif, melainkan yang perlu dilakukan secara terintegrasi adalah pengembangan ilmu PKLH. Karena menurutnya bahwa suatu persoalan lingkungan atau kependudukan, dapat berdampak beragam berdasarkan bidang ilmu yang dipergunakan mengkajinya. Hal ini penting dipahami karena jika persepsi yang



273

berkembang selama ini terus dipelihara, yaitu PKLH diajarkan oleh sembarang guru asal terkait dengan masalah lingkungan dan kependudukan, maka PKLH tidak ubahnya seperti keranjang ilmu, yang diisi dengan materi yang berkembang berdasarkan kacamata bidang ilmu yang dipergunakan guru terebut. PKLH harus disajikan dengan suatu “materi sumber” yang standar dan berkembang dinamis berdasarkan perkembangan dalam bidang ilmu PKLH. Singkatnya penulis berpendapat bahwa ilmu PKLH harus menjadi mata air yang siap dialirkan kepada semua bidang ilmu yang terkait, yang dikembangkan berdasarkan karakteristiknya, yaitu multi-disiplin, inter-disiplin, dan trans-disiplin.

15.2.

PKLH Multi-disipliner

Sebagaimana uraian di atas, bahwa salah satu jalur pengembangan ilmu PKLH adalah melalui pendekatan multi-disipliner. Menurut J. M. Pemberton dan A.E. Prentice (1990), dalam bukunya The Interdisciplinary Context, bahwa Multidisipliner (multidisciplinay), adalah penggabungan beberapa disiplin ilmu untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Pendekatan Multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Jadi dalam pemecahan masalah kesejahteraan dengan menggunakan berbagai sudut pandang ilmu-ilmu yang relevan. Menurut Russel et.all., bahwa multidisiplineritas yaitu ketika spesialis berbagai disiplin ilmu bekerja sama dengan mempertahankan perspektif dan pendekatan disiplin ilmu mereka. Contohnya masalah kemiskinan rakyat Indonesia; Jika pemecahan masalah kemiskinan hanya dilihat dari sudut ilmu ekonomi, dimana Ilmu ekonomi memandang dirinya sebagai suatu studi tentang bagaimana langkahnya agar sumber-sumber daya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas, maka kemiskinan tidak akan pernah terpecahkan karena yang dapat


274


memanfaatkan sumber-sumber ekonomi adalah kelompok yang bermodal, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Buktinya selama rezim Orde Baru pertumbuhan ekonomi dipacu hingga Indonesia menjadi “macan Asia”, tetapi jumlah penduduk miskin semakin banyak. Memecahkan kemiskinan perlu pendekatan multidisiplin dari berbagai bidang ilmu, seperti : ilmu Ekologi yang mampu mengubah nafsu untuk pemenuhan “keinginan” manusia menjadi pemenuhan “kebutuhan” manusia; ilmu Agama yang mampu mengubah “mental frontier” menjadi “akhlak berbagi” dengan sesama; ilmu Kenegaraan yang mampu mengubah pandangan “kapitalis-liberal” menjadi “jiwa dan semangat nasionalis”; ilmu Psikologi yang mampu mengubah perilaku-perilaku masyarakat marginal ketika mendapatkan sedikit uang dari jerih payah bertani atau melaut, mereka terus bermalas-malasan atau memboroskan hasil jerih payahnya untuk kenikmatan sesaat, sehingga mereka tidak dapat keluar dari cengkeraman kemiskinan; dan banyak bidang ilmu lainnya yang dapat secara bersama-sama memecahkan masalah kemiskinan tersebut. Russel mengatakan pendekatan lintas disiplin semakin mendesak akibat tekanan permasalahan lingkungan hidup (environmental imperative). Sejak tahun 1960an, masyarakat industri modern telah menyaksikan perubahan dramatis dari kepedulian sosial atas isu lingkungan. Berkembangnya gerakan sosial lingkungan hidup turut menekan pemerintah untuk mengakui dan menyelesaikan persoalan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh industri dan praktek sosial (gaya hidup) modern. Imperatif lingkungan hidup ini terlihat pada program ‘Manusia dan Biosfer’ dari UNESCO pada 1970an, Laporan Brundtland di 1980an dan Rio Earth Summit pada tahun 1990an. Lalu, Negara-negara merespon dengan membangun kementerian lingkungan hidup, meratifikasi perjanjian dan traktat isu-isu lingkungan hidup serta berpartisipasi pada pembangunan organisasi lingkungan hidup internasional. Salah satu indikasi meningkatnya kepedulian pada isu lingkungan hidup adalah bagaimana kemajuan pembangunan ekonomi ditekankan pada isu keberlanjutan.



275

Meskipun kepedulian meningkat, permasalahan lingkungan hidup semakin besar. Permasalahan ini terdokumentasikan di berbagai organisasi internasional seperti United Nations Environmental Programme (UNEP), UNFCC (Climate Change) atau UNDP. Permasalahan yang dihadapi dunia termasuk tapi tidak terbatas deforestasi, polusi air, tanah, udara, degradasi lahan subur, penggurunan, degradasi keanekaragaman hayati dll. Ketika persoalan tersebut dibenturkan dengan ancaman perubahan iklim, situasi menjadi semakin pelik. Semakin memanasnya dunia dan perubahan iklim akan menggoncang ekosistem di segala penjuru dan lapisan kehidupan di bumi ini.

15.3.

PKLH Inter-disipliner

Menurut J. M. Pemberton dan A.E. Prentice (1990), dalam bukunya The Interdisciplinary Context, bahwa Interdisipliner (interdisciplinary) adalah interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui programprogram pengajaran dan penelitian, dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Pendekatan Interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Dalam pemecahan masalahannya di bidang ekonomi dengan interdisipliner hanya dengan satu ilmu saja yang serumpun. Secara akademik, interdisipliner mencakup empat bidang, yakni : pengetahuan, riset, pendidikan dan teori. Pengetahuan interdisipliner melibatkan kesamaan komponen dari dua atau lebih disiplin. Riset interdisipliner menggabungkan komponen dari dua atau lebih disiplin dalam rangka mencari pengetahuan, praktek dan ekspresi artistik yang baru. Pendidikan interdisipliner menggabungkan komponen dua atau lebih disiplin dalam satu program instruksi. Teori interdisipliner mengambil pengetahuan, riset dan pendidikan interdisipliner sebagai obyek kajian utamanya.


276


Tidak jarang kita menemukan penolakan terhadap pengetahuan yang bersifat interdisipliner atau riset yang merefleksikan kesalahpahaman dalam pentingnya kontribusi pengetahuan tersebut terhadap (1) perkembangan pengetahuan dan keilmuan, (2) keuntungan sosial bagi masyarakat, dan (3) keuntungan individu. Menurut Russel et.all., bahwa Interdisiplineritas yaitu ketika masalah yang bertumpang tindih antar disiplin ilmu dikaji oleh ilmuwan dari dua atau lebih disiplin ilmu. Contohnya permasalahan dalam lingkup yang lebih kecil yaitu kemiskinan rumah tangga. Dari sudut pandang ilmu Ekonomi Mikro masalah kemiskinan dapat terpecahkan dengan jalan salah satunya adalah mencari pekerjaan yang menjanjikan, bekerja keras, tidak putus asa, tidak boros dalam arti kata tidak besar pasak dari pada tiang (besar pengeluaran dari pada pendapatan). Namun dari sudut ilmu Ekonomi Makro memandang bahwa dengan kebijakan pemerintah menaikan BBM (bahan bakar minyak) dengan tujuan tertentu, tetapi bagi masyarakat miskin kebijakan tersebut semakin menjepit dan menyulitkan kehidupannya akibat semua harga kebutuhannya membubung tinggi, yang semakin tidak terjangkau dengan kemampuannya, sehingga kemiskinan pun semakin merajalela. Jadi pemecahan masalahnya adalah pemerintah harus bisa melihat ke bawah (masyarakat kecil), dan menyejahterakan masyarakat.

15.4.

PKLH Trans-disipliner

Menurut J. M. Pemberton dan A.E. Prentice (1990), dalam bukunya The Interdisciplinary Context, bahwa Transdisipliner (transdisciplinarity) adalah upaya mengembangkan sebuah teori atau aksioma baru dengan membangun kaitan dan keterhubungan antar berbagai disiplin. Menurut Russel et.all., bahwa transdisplineritas lebih maju dalam meleburkan batas-batas disiplin ilmu dibanding dua pendekatan sebelumnya. Karakteristik potensial dari transdisiplineritas termasuk,



277

fokus pada permasalahan (riset berasal dan dikontekstualisasikan dengan masalah di dunia nyata), berkembangnya metodologi dan kolaborasi antar aktor yang luas. Sebagai contoh dalam transdisiplin adalah berkembangnya disiplin ilmu baru Human Ecology yang melebur teori, komponen, dan pengetahuan dari disiplin ilmu lain seperti Ekonomi, Politik, Teknik Lingkungan. Proses penemuan seringkali mencakup tindakan menggabungkan ide yang sebelumnya tampak tidak berkaitan. Pemikiran yang kreatif kerap menghasilkan ide yang tidak lazim tapi membuahkan permutasi yang produktif. Aspek yang digabungkan bisa berasal dari satu disiplin, atau berasal dari permutasi ide dari dua atau lebih disiplin. Menurut Prof. Mubyarto, bahwa pendekatan trans-disipliner harus mampu menghilangkan ethnocentrisme atau fanatisme teori, memiliki rasa skeptis (rendah hati) terhadap ilmunya sendiri dengan mencari bantuan disiplin ilmu lain yang dianggap lebih mampu melengkapi dan menyempurnakan ekspedisi (kajian) ilmiahnya dalam memecahkan persoalan publik yang dihadapinya. Contohnya dalam mengembangkan konsep ekonomi nasional, Mubyarto tidak sungkan mengadopsi faktor-faktor yang positif dari konsep ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme, yang kemudian disinkronisasi dengan nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa Inonesia, dan kemudian melahirkan konsep Ekonomi Kerakyatan yang diberi nama Ekonomi Pancasila. Konsep inilah yang kemudian melahirkan suatu konsep pembangunan pada zaman Orde Baru yang disebut Trilogi Pembangunan (pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan), namun gagal mencapai tujuannya karena relatif hanya menjadi slogan kosong yang diimplementasikan setengah hati. Seirama dengan kesadaran politik, banya riset akademik untuk mengkaji permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan turut meningkat. Walaupun sebelumnya kajian telah dilakukan oleh disiplin ilmu seperti biologi, geologi, hidrologi, geografi, arkeologi dll, Namun kesadaran untuk mengkombinasikan dan menghubungkan berbagai Metode & Strategi Pembelajaran PKLH

278


bidang pengetahuan tersebut datang belakangan, terutama untuk mencapai aspek keberlanjutan pembangunan (sustainable development). Faktor ini telah menjadi pendorong yang mengubah pola pikir untuk melaksanakan riset lintas disiplin ilmu. Konsep dan upaya mencapai pembangunan berkelanjutan juga telah menarik perhatian akan pentingnya mengkombinasikan pengetahuan dari ilmu sosial dan alam. Keterhubungan permasalahan lingkungan hidup juga mengakibatkan perlunya kerjasama inter dan intra institusi dari level lokal hingga global. Hasrat untuk memahami tentang lingkungan hidup dan kependudukan secara menyeluruh, dan membangun solusi untuk mengatasi masalah lingkungan dan kependudukan, telah mengakibatkan proaktifnya berbagai pusat kajian dan mata pelajaran yang fokus pada masalah lingkungan hidup dan kependudukan. Ini adalah bentuk mengkristalnya transdisiplinaritas akibat tekanan imperatif baik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang kependudukan. Perspektif yang memfokuskan pada imperatif lingkungan hidup dan kependudukan, mengakui permasalahan yang muncul dan hadir dalam konteks sosial dan alam yang terkait secara kompleks, penuh ketidakpastian dan tidak adanya batasan disiplin ilmu yang jelas. Lebih jauh lagi, mencari solusi untuk persoalan lingkungan hidup dan kependudukan tidak hanya membutuhkan pemahaman atas lingkungan hidup dan ancamannya, serta pengetahuan tentang kependudukan dan permasalahnnya; tetapi juga harus mempengaruhi sikap, tindakan, perilaku, dan partisipasi berbagai aktor di dalam masyarakat. Cara berpikir seperti ini, melihat solusi memerlukan produksi pengetahuan yang berdasarkan pendekatan sistemik dan menyeluruh ketimbang partial; tidak terkungkung oleh batasan pengetahuan yang ketat; bisa menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian; dan mampu mengintegrasikan dan mengkomunikasikan pengetahuan di antara semua aktor dan antar bidang disiplin ilmu. Pendek kata, pendekatan lintas disiplin ilmu penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat. Serta Metode & Strategi Pembelajaran PKLH


279

mengatasi tekanan imperatif lingkungan hidup dan kependudukan, yang telah menjadi salah satu faktor pendorong praktek transdisiplinaritas, dan kajian lintas disiplin ilmu lainnya. Karena itu di kala ada upaya memperdalam spesialisasi di dalam disiplin ilmu tertentu, ada baiknya para ilmuwan juga memberikan perhatian terhadap kajian lintas disiplin ilmu. Pendekatan lintas disiplin ilmu ini (inter-disipliner, multidisipliner, dan trans-disipliner), juga memiliki kelemahan, antara lain : 1. Pertama, untuk mendapatkan jarak pandang yang luas, seorang bisa jadi mengorbankan waktu untuk menjadi ahli di satu bidang. 2. Kedua, perlu dihindari upaya melakukan generalisasi yang naïf akibat pengabungan beberapa disiplin ilmu. 3. Ketiga, Ilmuwan yang dikategorikan lintas batas menghadapi hambatan profesi yang masih memprioritaskan spesialisasi disiplin ilmu. 4. Keempat, interdisiplineritas kerap dicap sebagai kompetitor oleh penganut spesialis disiplin ilmu yang fanatis. Untuk mengatasi kelemahan ini haruslah melakukan perubahan cara berpikir. Akademik perlu memberi ruang bagi tumbuh kembangnya pengetahuan dan riset yang lintas disiplin ilmu. Selayaknya atmosfir akademik perlu merawat spesialis dan generalis demi terciptanya kemajuan akademik yang kaya. Perubahan cara berpikir ini salah satunya berkat tekanan imperatif lingkungan hidup dan kependudukan. Sebagai akibat dari adanya fragmentasi disiplin ilmu, maka akademisi kerap gagal mendeteksi ancaman besar dalam sangkar kebebasan akademik. Pemahaman pentingnya kerjasama bisa menjadi pelindung melawan birokratisme yang berusaha menerapkan pengawasan yang ketat, berdasarkan indikator performa. Karenanya cukup penting untuk menjaga kebebasan seorang akademisi dalam memilih apa yang akan dikaji dan apa yang tidak perlu dikaji.


280


BAB 16 PENYISIPAN MATERI PKLH PADA STRUKTUR KURIKULUM 16.1.

Konsep Pembelajaran PKLH

Pembelajaran tentang kependudukan dan lingkungan hidup sudah merupakan kebutuhan pokok bagi semua warga masyarakat, jika kita ingin tetap melihat kesinambungan kesejahteraan umat manusia di bumi ini. Tanpa kesadaran dan kepedulian terhadap kualitas lingkungan dan keseimbangan kuantitas penduduk dengan daya dukung lingkungannya, niscaya kehidupan manusia di bumi ini pada waktu mendatang akan menjadi semakin sulit. Berbagai masalah akan menghadang umat manusia seperti kelangkaan air bersih, kekuarangan pangan, minimnya ketersediaan energi, tanah longsor, banjir, polusi udara yang mengancam kesehatan manusia, dan sebagainya. Masalahmasalah tersebut, diakui atau tidak sangat terkait dengan kegagalan umat manusia dalam merencanakan pertumbuhan populasinya, dan mengelola lingkungan hidupnya. Untuk mengantisipasi semakin parahnya semua masalah tersebut, maka diperlukan adanya gerakan kesadaran dan kepedulian terhadap kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, serta upaya pengendalian pertumbuhan populasi manusia. Perubahan perilaku masyarakat menuju masyarakat yang sadar dan peduli terhadap kelestarian lingkungan dan pengendalian pertumbuhan penduduk, perlu dilakukan melalui contoh nyata dari tokoh-tokoh panutan dan melalui pendidikan. Pendidikan KLH merupakan pembelajaran dalam pembentukan sikap, perilaku dan tindakan manusia. Sikap seseorang terhadap sesuatu



281

obyek umumnya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dan melatarbelakangi seseorang tersebut sebagai pengalaman hidupnya. Orang yang telah tertanam dan terkristal nilai-nilai tertentu dalam mental atau kepribadiannya, tentunya dalam menghadapi dan merespon sesuatu tersebut akan diwarnai oleh nilai-nilai yang diyakininya. Sedangkan perilaku yang berada dalam batas kewajaran dan kenormalan yang merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus lingkungan sosial. Hubungan antara sikap dan perilaku menurut teori tindakan beralasan dari Icek Ajzen dan Martin Fishbein, dikatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya hanya pada tiga hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi ditentukan oleh sikap specifik (rasionalitas) terhadap sesuatu. Kedua, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga oleh norma-norma subyektif yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan, agar kita perbuat. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama-sama norma subyektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. Secara sederhana teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan (perilaku) apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang yang yakin bahwa tindakan (perilaku) yang akan dilakukan menimbulkan dampak positif pada dirinya, ia akan bersikap cenderung melakukan tindakan tersebut. Begitu sebaliknya jika ia yakin tindakan yang dilakukannya berdampak negatif pada dirinya, ia bersikap menolak melakukan tindakan tersebut. Hal inilah yang disebut keyakinan pribadi. Proses pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup perlu diberikan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun informal, dan non formal. Dalam proses pendidikan, pemberian pengetahuan merupakan bagian awal dari pembentukan sikap dan perubahan perilaku agar peserta didik lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan


282


dan pengendalian pertumbuhan penduduk, menurut Gufron Amirullah, MPd (2008), yang ditandai dengan adanya : a. Sikap positif terhadap kegiatan yang mendukung terwujudnya lingkungan yang lebih bersih, asri, nyaman melalui upaya minimisasi limbah, pemanfaatan dan daur ulang limbah; b. Pemanfaatan sumber daya alam secara hemat, berdaya guna dan berkelanjutan maupun pengehematan energi; c. Kegiatan kebersihan lingkungan hidup, sehat lahir dan batin, dan keharmonisan di masyarakat; dan d. Sikap positif dan partisipatif terhadap semua program yang bertujuan untuk merencanakan dan mengendalikan pertumbuhan penduduk seperti keluarga berencana, transmigrasi, dan lain-lain. Salah satu jalur pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup adalah melalui pendidikan formal, yaitu pendidikan yang diselenggarkan di sekolah. Salah satu komponen utama dalam upaya pengembangan kemampuan, ketrampilan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik (siswa) adalah guru. Guru mempunyai peran startegis dalam membangun perilaku siswa, baik dalam hal pengetahuan, sikap, perilaku, dan tindakan ketrampilan siswa. Perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, dan tindakan dapat dilakukan terutama melalui contoh-contoh, panutan, kegiatan nyata yang dapat dicoba, dialami, dan diusahakan oleh siswa yang akan bermanfaat bagi kehidupan siswa itu sendiri maupun juga bagi lingkungannya. Dari uraian di atas didapatkan gambaran bahwa pembelajaran PKLH secara integratif akan lebih efisien dibandingkan secara holistik, karena melalui integrasi materi PKLH ke dalam materi pembelajaran akan dapat dilakukan dalam jangka panjang pada semua tingkatan atau jenjang pendidikan yang ada. Dalam tataran konsep pembelajaran PKLH, perlu adanya perubahan paradigma yang tadinya berpusat pada guru (teacher



283

centered) menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (learner centered). Hal ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku. Melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan aktif siswa ini berarti guru tidak mengambil hak anak untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitasi urtuk membangun sendiri pengetahuannya sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam (deep learning), dan dapat meningkatkan mutu kualitas siswa, yang pada akhirnya akan mengubah sikap, perilaku dan partisipasi siswa dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan. Pembelajaran yang inovatif dengan metode yang berpusat pada siswa (student centerd learning) memiliki keragaman model pembelajaran yang menuntut partisipasi aktif dari siswa. Metodemetode tersebut diantaranya adalah : 1) Berbagi informasi (Information Sharing) dengan cara: curah gagasan (brainstorming), diskusi kelompok (group discussion), diskusi panel (panel discussion), simposium, dan seminar; 2) Belajar dari pengalaman (Experience Based) dengan cara: simulasi, bermain peran (froleplay), permainan (game), dan kelompok temu; 3) Pembelajaran melalui Pemecahan Masalah (Problem Solving Based) dengan cara: Studi kasus, tutorial, dan lokakarya. Metode pembelajaran berpusat pada siswa (Student Centered Learning) kini dianggap lebih sesuai dengan kondisi eksternal aktual yang menjadi tantangan bagi siswa untuk mampu mengambil keputusan secara efektif terhadap problematika yang dihadapinya, seperti permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan. Melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa maka siswa harus berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis, mampu


284


menganalisis dan dapat memecahkan masalah-masalahnya sendiri. Tantangan bagi guru sebagai pendamping pembelajaran siswa, untuk dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa perlu memahami tentang konsep, pola pikir, filosofi, komitmen metode, dan strategi pembelajaran. Untuk menunjang kompetensi guru dalam proses pembelajaran berpusat pada siswa maka diperlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman, keahlian, dan ketrampilan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran berpusat pada siswa. Peran guru dalam pembelajar berpusat pada siswa bergeser dari semula menjadi pengajar (teacher) menjadi fasilitator. Fasilitator adalah orang yang memberikan fasilitasi. Dalam hal ini adalah guru harus memfasilitasi proses pembelajaran siswa, guru menjadi mitra pembelajaran yang berfungsi sebagai pendamping (guide on the side) bagi siswa. Guru memiliki kesempatan yang luas dan peran yang penting dalam pembentukan perilaku peduli terhadap kualitas dan kelestarian lingkungan serta permasalahan kependudukan yang mengancam bumi dapat berkelanjutan (sustainable earth). Hal ini mengingat, pada saat ini kuantitas dan kualitas interaksi guru dan siswanya menjadi semakin intens. Secara kuantitatif, jumlah jam interaksi guru dan siswa makin banyak, tidak hanya dalam jam pelajaran intrakurikuler tetapi juga dalam jam ekstrakurikuler. Secara kualitas, mengingat semakin berkurangnya interaksi siswa dengan keluarganya, karena orangtua semakin sibuk dan semakin berkurang kesempatan berinteraksi dengan anak-anaknya, maka anak-anak (siswa) semakin membutuhkan peran guru sebagai pendamping dalam meniti kehidupan rnereka. Kondidsi inilah yang dapat menyebabkan guru memiliki peran strategis dalam mempengaruhi kehidupan para siswanya, termasuk di dalamnya pengaruh dalam pembentukan perilaku sadar dan peduli terhadap lingkungan hidup. Beberapa persyaratan penting bagi menjalankan tugasnya dengan baik dalam Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yakni :


guru agar dapat proses Pendidikan


1) Menguasai materi yang mendukung Kependudukan dan Lingkungan Hidup;

285 Pendidikan

2) Mampu membuat Satuan Acuan Pembelajaran (SAP) sebagai wujud integrasi materi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang berpusat pada siswa (Student Centerd Learning); 3) Memahami dan dapat menerapkan metode/cara pembelajaran yang dapat mendorong perubahan perilaku sadar dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan secara menarik, berhasil guna, dan sesuai materi maupun karakteristik sasaran; dan 4) Memahami dan mampu menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dalam proses Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, sehingga siswa dapat membangun sendiri dan memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku sadar dan peduli terhadap problematika lingkungan hidup dan kependudukan. Persiapan menjadi fasilitator memerlukan upaya khusus dan berkesinambungan. Selain bekal pengetahuan, juga diperlukan latihanlatihan yang terus menerus agar supaya pengetahuan itu menjadi sebuah keterampilan. Ibarat orang membuat kue, tidak cukup hanya dengan mengumpulkan bahan-bahan dan membaca resep, tetapi juga harus meramu sesuai resepnya, kemudian memasaknya. Bahkan kadang-kadang diperlukan cara yang berbeda, dan penambahan bahanbahan dengan prosedur yang tepat sehingga dihasilkan kue yang lezat. Demikian pula menjadi fasilitator, selain persiapan pengetahuan, latihan-latihan, juga perlu pengalaman. Melalui pengalaman dan praktek menjadi fasilitator maka akan diperoleh tambahan bekal yang semakin banyak sehingga kita akan dapat menemukan sendiri cara yang tepat, efektif, dan efisien di dalam memfasilitasi proses pembelajaran siswa.


286


16.2.

Penyisipan Materi PKLH pada Kurikulum, Silabus dan RPP.

Penyisipan (inserting) materi PKLH dapat dilakukan untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA, sampai pada tingkat pendidikan tinggi. Penyisipan materi PKLH tersebut harus terpadu mulai dari inserting pada kurikulum, silabus, sampai ke RPP. Dengan demikian maka kemungkinan terjadinya materi yang overlap (tumpang tindih) dan/atau gap (celah, tertinggal), akan dapat diminimalisir. Sebagai illustrasi penulis akan menyajikan teknik inserting materi PKLH ke dalam struktur kurikulum SMP Negeri yang mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, yang berlaku saat ini. A.

Contoh Inserting Materi PKLH ke dalam Kurikulum SMP Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Sosial Seni Budaya Pendidikan Jasmani, Olahraga & Kesehatan. Keterampilan/Teknologi Informasi & Komunikasi Bahasa Daerah (Muatan Lokal) Keterampilan/PKK (Pengembangan Diri) Jumlah Total Alokasi Waktu Jumlah Alokasi Waktu tersisip PKLH

Kelas dan Insert PKLH VII VIII IX 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2

2

2

2

2

2

2 2*)  39 27 

2 2*)  39 27 

2 2*)  39 27 

Keterangan :  adalah mata pelajaran yang dapat tersisip materi PKLH.



287

Dari tabel inserting materi PKLH ke dalam kurikulum SMP, maksimum dapat dicapai akolasi waktu per minggu sebanyak 27 jam belajar (27 x 40’). Namun peluang itu hanya sebatas kemungkinan yang terbuka, dan yang menentukan realisasinya di lapangan sangat tergantung pada kompetensi guru di bidang studi tersebut. Hal ini disebabkan karena pembelajaran materi PKLH hanya merupakan sisipan (integratif) ke dalam materi bidang studi yang terkait. B.

Contoh Penyisipan Materi PKLH ke dalam Silabus SMP Materi PKLH yang disajikan secara integratif ke dalam silabus, hanya memungkinkan untuk disisipkan satuan pelajaran yang terkait dengan aspek kependudukan dan lingkungan hidup. Sebagai contoh akan diperlihatkan cara penyisipan materi PKLH ke dalam silabus mata pelajaran IPA, sebagai berikut :

Standar Materi Pokok Kompetensi Dasar Kompetensi Pembelajaran 1. Memahami 1.1 Menganalisis Pertumbuhan dan Pertumbuha pentingnya Perkembangan n dan pertumbuhan dan Ketergantungan perkembang perkembangan pada manusia pada an makhluk makhluk hidup. lingkungan biotik & hidup abiotik 1.2 Mendeskripsikan Perkembangan tahapan perkembangan manusia manusia Pertumbuhan penduduk tidak seimbang kapasitas daya dukung bumi 2. Memahami 2.1 Mendeskripsikan Sistem Gerak pada berbagai sistem gerak pada manusia sistem manusia dan dalam hubungannya dengan kehidupan kesehatan manusia 2.2 Mendeskripsikan Sistem Pencernaan

Alokasi Waktu 5 x 40’

2 x 40’

5 x 40’

5 x 40’


288


2.3

2.4

3. Memahami 3.1 sistem dalam kehidupan 3.2 tumbuhan

3.3

3.4

4. Menjelaskan konsep partikel materi

4.1 4.2

sistem pencernaan pada manusia pada manusia dan dan hubungannya dengan kesehatan Mendeskripsikan Sistem Pernapasan 5 x 40’ sistem pernapasan pada manusia pada manusia dan Kebutuhan manusia hubungannya dengan terhadap Oksigen kesehatan. Mendeskripsikan Sistem peredaran 5 x 40’ sistem peredaran darah pada manusia darah pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan Mengidentifikasi Struktur dan fungsi 5 x 40’ struktur dan fungsi jaringan tumbuhan jaringan tumbuhan Mendeskripsikan Fotosintesis 5 x 40’ proses perolehan Kebutuhan manusia nutrisi dan pada karbohidrat transformasi energi dari hasil pada tumbuhan hijau fotosintesis Mengidentifikasi Gerak Tumbuhan 3 x 40’ macam-macam gerak pada tumbuhan Mengidentifikasi hama Hama dan penyakit 2 x 40’ dan penyakit pada pada tumbuhan organ tumbuhan yang Ancaman dijumpai dalam penggunaan kehidupan sehari-hari insektisida pada tanaman Menjelaskan konsep Atom, ion dan 2 x 40’ atom, ion, dan molekul molekul Menghubungkan Hubungan atom,ion 2 x 40’ konsep atom, ion, dan dan molekul molekul dengan dengan produk produk kimia seharikimia



hari 4.3 Membandingkan molekul unsur dan molekul senyawa 5. Memahami 5.1 Mencari informasi kegunaan tentang kegunaan dan bahan kimia efek samping bahan dalam kimia dalam kehidupan kehidupan sehari-hari

5.2

5.3

5.4

5.5

Perbandingan molekul unsur dan molekul senyawa Kimia Rumah Tangga Diskripsi contoh makanan instant yang membahayakan manusia dan lingkungannya Mengkomunikasikan Kegunaan dan efek informasi tentang samping bahan kegunaan dan efek kimia samping bahan kimia Contohkan bahan kimia beracun, berbahaya (B2) Mendeskripsikan bahan Bahan kimia alami kimia alami dan bahan dan buatan kimia buatan dalam kemasan yang terdapat dalam bahan makanan Mendeskripsikan Zat adiktif dan sifat/pengaruh zat psikotropika adiktif dan psikotropika Jelaskan bahaya narkoba Menghindarkan diri dari Cara menghindari pengaruh zat adiktif dan diri dari pengaruh psikotropika zat akditif dan psikotropika

289

2 x 40’

2 x 40’

2 x 40’

5 x 40’

2 x 40’

2 x 40’

Keterangan : Kalimat yang diketik dengan underline, adalah sisipan materi PKLH, yang diajarkan bersamaan dalam waktu penyajian materi pelajaran pokok.


290 C.


Contoh Penyisipan Materi PKLH ke dalam RPP SMP Sama halnya dengan cara menyisip materi PKLH ke dalam silabus, maka akan diperlihatkan contoh penyisipan materi PKLH ke dalam RPP, yaitu mata pelajaran IPA pada tingat SMP, sebagai berikut : Standar Kompetensi : 1. Memahami Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup.

Kompetensi Tujuan Materi Karakterisik Dasar Pembelajaran Pembelajaran Siswa diharap 1.1 Meng1. Menyebutkan 1. Pertumbuhan - Disiplin analisis faktor-faktor dan - Rasa hormat & pentingyang Perkembangan perhatian nya mempengaruhi 2. Ketergantung- - Tekun pertumpertumbuhan an manusia - Tanggungjawab buhan & dan perkemb. pada - Ketelitian perkemmakhluk hidup lingkungan bangan 2. Menyimpulkan biotik & abiotik pada perbedaan makhluk pertumbuhan hidup. dan perkembangan pada makhluk hidup 3. Membandingkan metamorfosis dan metagenesis 1.2 Mendis- 1. Menjelaskan 1. Perkembangan - Disiplin kripsikan tahapan manusia - Rasa hormat & tahapan perkembangan 2. Pertumbuhan perhatian perkemmanusia mulai penduduk - Tekun bangan dari bayi, anaktidak seimbang - Tanggungjawab manusia anak, remaja, kapasitas daya - Ketelitian dan dewasa dukung bumi


291


Standar Kompetensi : 2. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Kompetensi Tujuan Dasar Pembelajaran 2.1 Mendis- 1. Membandingkan kripsikan macam2 organ sistem penyusun sistem gerak pada gerak pada manusia manusia & 2. Membedakan hubunganfungsi tulang nya rawan, tulang dengan keras, otot, dan kesehatan sendi sebagai penyusun rangka tubuh 3. Mengidentifikasi macam sendi dan fungsinya 4. Mendata contoh kelainan dan penyakit yang berkaitan dengan tulang & otot yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari & upaya mengatasinya 2.2 Mendis- 1. Membedakan kripsikan antara saluran sistem pencernaan dan pencernakelenjar an pada pencernaan sebagai manusia & penyusun sistem hubunganpencernaan pada nya manusia dengan 2. Mendeskripsikan kesehatan jenis makanan

Materi Karakterisik Pembelajaran Siswa diharap Sistem Gerak - Disiplin pada manusia - Rasa hormat & perhatian - Tekun - Tanggungjawab - Ketelitian

Sistem Pencernaan pada manusia

- Disiplin - Rasa hormat & perhatian - Tekun - Tanggungjawab - Ketelitian


292


berdasar kandungan zat yang ada di dalamnya 3. Membandingkan pencernaan mekanik dan kimiawi, 4. Menyebutkan contoh kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan upaya mengatasinya 2.3 Mendis- 1. Membandingkan 1. Sistem kripsikan macam organ Pernapasan sistem penyusun sistem pada pernapapernapasan pada manusia san pada manusia 2. Kebutuhan manusia & 2. Membandingkan manusia hubunganproses inspirasi terhadap nya dan ekspirasi pada Oksigen dengan proses pernapasan kesehatan 3. Mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan yang biasa dijumpai dalam kehidupan seharihari dan upaya mengatasinya



293


2.4 Mendis- 1. Membandingkan kripsikan macam organ sistem penyusun sistem peredaran peredaran darah darah pada manusia pada 2. Menjelaskan fungsi manusia & jantung, fungsi hubunganpembuluh darah & nya darah dalam sistem dengan peredaran darah kesehatan 3. Mendata contoh penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari

Sistem peredaran darah pada manusia


Standar Kompetensi : 3. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan. Kompetensi Tujuan Materi Dasar Pembelajaran Pembelajaran 3.1 Mengi1. Menjelaskan struk- Struktur dan dentifikasi tur dan fungsi fungsi jaringan struktur jaringan di akar, tumbuhan dan fungsi batang & daun jaringan 2. Menunjukkan tumbuhan letak epidermis, korteks & stele pada tumbuhan 3. Menjelaskan fungsi jaringan tertentu yang dijumpai pada tumbuhan

Karakterisik Siswa diharap - Disiplin - Rasa hormat & perhatian - Tekun - Tanggungjawab - Ketelitian


294


3.2 Mendis- 1. Menunjukkan kripsikan bagian daun yang proses berperan dalam perolehan fotosintesis nutrisi dan transfor- 2. Melakukan dan masi membuat laporan energi hasil percobaan pada fotosintesis tumbuhan 3. Menjelaskan hijau faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis 3.3 Mengi1. Mendeskripsikan dentifikasi macam-macam macamgerak pada macam tumbuhan gerak 2. Menjelaskan pada perbedaan gerak tumbuhan tropisme dengan gerak nasti 3.4 Mengi1. Menjelaskan dentifikasi perbedaan hama hama dan dan penyakit penyakit 2. Mendata contoh pada hama dan penyakit organ pada organ tumbuhan tumbuhan yang yang dijumpai dalam dijumpai kehidupan seharidalam hari kehidupan seharihari


1. Fotosintesis 2. Kebutuhan manusia pada karbohidrat dari hasil fotosintesis


Gerak Tumbuhan - Disiplin - Rasa hormat & perhatian - Tekun - Tanggungjawab - Ketelitian

1. Hama dan penyakit pada tumbuhan 2. Ancaman penggunaan insektisida pada tanaman


295


Standar Kompetensi : 4. Menjelaskan konsep partikel materi. Kompetensi Tujuan Dasar Pembelajaran 4.1 Menjelas- 1. Mendefinisikan kan konpengertian sep atom, partikel materi ion, dan (atom, ion, dan molekul molekul). 2. Memberikan contoh materi tertentu yang terdiri atas ionion.

Materi Karakterisik Pembelajaran Siswa diharap Atom, ion dan - Disiplin molekul - Rasa hormat & perhatian - Tekun - Tanggungjawab - Ketelitian

4.2. Menghu- 1. Menjelaskan bungkan hubungan atom, konsep ion dan molekul atom, ion, 2. Mendeskripsikan dan komponen molekul penyusun salah dengan satu produk kimia produk kimia sehari-hari 4.3 Memban- 1. Menjelaskan dingkan dengan gambar molekul perbedaan antara unsur dan molekul unsur molekul dengan molekul senyawa senyawa. 2. Menunjukkan beberapa contoh molekul sederhana dlm kehidupan seharihari

Hubungan atom,ion dan molekul dengan produk kimia


Perbandingan molekul unsur dan molekul senyawa



296


Standar Kompetensi : 5. Memahami kegunaan bahan kimia dalam kehidupan. Kompetensi Tujuan Materi Dasar Pembelajaran Pembelajaran 5.1 Mencari 1. Menyebutkan 1. Kimia Rumah informasi bahan-bahan Tangga tentang kimia yang dapat 2. Diskripsi kegunaan dimanfaatkan contoh dan efek dalam kehidupan makanan samping sehari-hari. instant yang bahan 2. Menjelaskan membahayaka kimia efek samping n manusia dan dalam bahan kimia lingkungannya kehidupan yang terdapat sehari-hari dalam produk kebutuhan rumah tangga

5.2 Mengkomunikasikan informasi tentang kegunaan dan efek samping bahan kimia

1. Mengidentifikasi fungsi bahan kimia yang terdapat dalam makanan 2. Mengidentifikasi efek samping bahan kimia yang terdapat dalam suatu produk


Karakterisik Siswa diharap - Disiplin - Rasa hormat & perhatian - Tekun - Tanggungjawab - Ketelitian

1. Kegunaan dan - Disiplin efek samping - Rasa hormat & bahan kimia perhatian 2. Contohkan - Tekun bahan kimia - Tanggungjawab beracun, - Ketelitian berbahaya (B2)

297


5.3 Mendis- 1. Menjelaskan kripsikan bahan-bahan bahan kimia alami dan kimia alami bahan-bahan dan bahan kimia buatan kimia yang dapat buatan digunakan dalam sebagai bahan kemasan pewarna, yang pemanis, terdapat pengawet dan dlm bahan penyedap yang makanan terdapat dalam bahan makanan kemasan 2. Menunjukkan contoh makanan yang menggunakan bahan kimia alami dan buatan

Bahan kimia alami - Disiplin dan buatan - Rasa hormat & perhatian - Tekun - Tanggungjawab - Ketelitian

5.4 1. Menjelaskan Mendiskrip- pengertian zat sikan sifat & adiktif dan pengaruh psikotropika zat adiktif 2. Menjelaskan dan dampak negatif psikotropika zat adiktif (rokok dan minuman keras) dan psikotropika bagi kesehatan, ekonomi, dan sosial

1. Zat adiktif dan psikotropika 2. Jelaskan bahaya narkoba

5.5 Menghin- 1. Menjelaskan

Cara menghindari - Disiplin



298 darkan diri dari pengaruh zat adiktif dan psikotropika


cara menghindarkan diri dari zat adiktif (rokok dan minuman keras) dan psikotropika. 2. Mendata zat adiktif dan psikotropika yang digunakan di bidang kesehatan

diri dari pengaruh - Rasa hormat & zat akditif dan perhatian psikotropika - Tekun - Tanggungjawab - Ketelitian

Keterangan : Kalimat yang diketik dengan underline, adalah sisipan materi PKLH, yang diajarkan bersamaan dalam waktu penyajian materi pelajaran pokok.


299

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA Anonimus (2008). Pengembangan silabus dan Rencana pelaksanaan pembelajaran dalam KTSP. Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jakarta Anonimus, (2007). Panduan Lengkap KTSP. Departemen Pendidikan Nasional. Anonimus, (2006). Standar Isi. Badaan Standar Nasional Penddikan – Depdiknas. Anonimus (2006). Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SMP/MTs, Badan Standar Nasional Pendidikan – Jakarta. Anonimus, (2005). Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta : Depdiknas. Anonimus, (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas. Anonimus, (2003). Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Bandung: Citra Umbara. Anonimus, (2000). Selamatkan Paru-Paru Bumi, Harian Kompas edisi hari Sabtu, 22 April 2000 Anonimus, (1999). Pengelolaan Pengujian bagi Guru Mata Pelajaran. Depdiknas. Jakarta. Anonimus, (1987). Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta: Ditjen Dikti Anonimus, (1993). Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional no. 2 tahun 1989, Jakarta: Balai Pustaka Anonimus, (1993). Kurikulum Pendidikan Dasar, Jakarta: Depdikbud Anonimus, (1993). Kurikulum Sekolah Menengah Umum, Jakarta: Depdikbud Abu

Hurerah, (2008). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.

Akhmad Fauzi, (2004). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Anderson, L. W. and David R. Krathwohl, (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. New York: Longman.


300

Daftar Pustaka

Anwar, Sofyan Mufid, (2010). Ekologi Manusia. Bandung: Remaja Rosda Karya. Arifin, Zainal, (2010). Evaluasi Pembelajaran Prinsip,Teknik,Prosedur. Bandung: Remaja Rosdakarya. Arikunto, Suharsimi, (1989). Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Arikunto, Suharsimi, (1996). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Cet 12. Jakarta: Bumi Aksara. Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Safruddin Abdul, (2010). Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Asep Herry Hernawan. (2006). Pengembangan Silabus dan Satuan Pembelajaran. Makalah tidak di publikasikan. Baron Angela dan Michael Armstrong, Human Capital Management, Kogan Page,USA , 2007 Bestorm, A. (1956), The Restoration of Learning, New York: Alfred A. Knopf Bhakta Raj Ranjit (Aug.2009) : “A Concept Paper on Education planning in Nepal”, http://www.internationalpeaceandconflict.org/profiles/blogs/ aconcept-paper-on-education#.UIs3KO9jHzg. Bobbit F. (1924), How to make curriculum, Boston: Houghton Milfflin Boxall, P, Human Resource Strategy and Competitive Advantage: a Longitudinal study of engineering consultancies, Journal of Management Studies.1996 Caswell, H.I and D.S. Canbell, D.S. (1935), Curriculum Development, (New York: American Book Company Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991. Cizek, G. J. (2000). Pockets of Resistance in the Assessment Revolution, Educational Measurement : Issues and Practice. Summer 2000. Volum 19, Number 2. Colin Marsh. (1996). Handbook for beginning teachers. Sydney : Addison Wesley Longman Australia Pry Limited. Cummings, R. J. (1989). The Interdisciplinary Challenge. National Forum, 69: 2-3.


301

Daftar Pustaka

Darwis & Hammado (2016), Filsafat Ilmu PKLH. Penerbit Alauddin University Press, Makassar. Dimyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. Djajadiningrat. S.T. 2005. Suistanable Future: Menggagas Warisan peradaban bagi Anak Cucu, Seputar Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat. Dunkin, M.J.(1989), The International Encyclopedia of teaching and Teacher Education, Oxford: Pergamon Press Emil Salim. 2010. Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Grondlund, N. E. 1993. How to Make Achievement Test and Assessment 5th Ed. New York: Macmillan Publishing Co. Gronlund, N. E . (1981). Measurement and Evaluation in Teaching, 5 th Ed. New York: MacMillan Publishing Co. Gufron Amirullah, M.Pd. (2008). Pendidikan Lingkungan Hidup melalui Pembelajaran Berpusat pada Siswa. http://plhuhamka.blogspot. com/2008/03/pembelajaran-lingkungan-hidup.html. Diundah 10 Maret 2008. Hamzah (2011) : “Belajar dengan Pendekatan PAILKEM”, Pena Grafika – Jakarta. Harjanto (2010) : “Perencanaan Pengajaran”, Rineka Cipta – Jakarta. Haryati, Mimin. 2007. Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan Pendidikan. Edisi Pertama. Gaung Persada Press Jakarta. Jakarta. Haryoko Sapto, Prof. DR. MPd. (2012) : “Perencanaan sebagai subsistem Pembelajaran”, Materi Kuliah Program S3 PKLH – UNM, Makassar. Hutchin, R.M. (1936), The Higher learning in Amerika, Connecticut: Yale University Press Ida B. Permana. 2011. Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Iskandar. 2009. Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru. Jakarta: Gaung Persada Press Iwandra Dodi (Jan, 2012) : “Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran”, http://dodiiwandra.blogspot.com/2012/01/konsep-dasar-


302

Daftar Pustaka

perencanaan-pembelajaran.html JacFitz-enz, The ROI of Human Capital, Second edition, Jamacom Amercian Management Association, USA,2009 Johan

Iskandar. 2010. Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D. 2011. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan, Hukum Islam. Vol.2 Tahun 2011. Johnson, M. (1970), Appropriate Research Directions in Curriculum and Instruction, USA: Curriculum Thery Network Karim, S.A. (2000). Reformasi Pendidikan Sain, bagian makalah disajikan di seminar Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, tanggal 20 Mei 2000 Karim, S.A Sukandi, U. Maskur, (2000). Hasil Pemantauan dan Supervisi Terhadap Dampak Lokakarya Belajar Aktif, Jakarta: The British Council Kunto Wibisono, (2011). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. http://proteksilingkungan.blogspot. com/2011/02/sejarahlingkungan-hidup-di-indonesia. html. Diundah 2 Feb 2011. Lengnick Hall Mark L. dan Cynthia A. Lengnick Hall. (2003). Human Resources Management in The Knowledge Economy, Berett Koehler Publusher. Luqman (Oktober 2011) : “Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran”, http://luqmanmaniabgt.blogspot.com/2011/10/konsep-dasarperencanaan-pembelajaran.html. Marimuthu Maran, Lawrence Arokiasamy, Maimunah Ismail, (2009). Human Capital Development and its impact on Firm Performance evidence from Development Economics, The Journal of Internasional Social Research, Vol.2/8, Summer 2009 Malak Abd. & Mamdouh Marco (Okt. 2010) : “Concepts of educational planning”, Bulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Marg

Sri Aurobindo, (2012). “CONCEPTS AND TERMS IN EDUCATIONAL PLANNING” : – A Guidebook, Publication Unit, NIEPA, New Delhi.

Miles, L., (1989). Renaissance and Academe. National Forum, 69: 15-17.


303

Daftar Pustaka

Muhaimin, 2001, Paradigma Pendidikan Islam, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya Mujiono Agus Drs.,M.Ed & Nurulia Lily,SS.M.Pd (2012) : “Analisis Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan”, Balai Diklat Keagamanan Semarang. Nissani, Moti, (1997). Ten cheers for interdisciplinarity: The case for interdisciplinary knowledge and research. Social Science Journal, 1997, Vol. 34 Issue 2. Oemar Hamalik. (1995). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. Oster K.V., (2011). What Is the Meaning of Educational Planning?. http://www.ehow.com/about_6629932_meaning-educationalplanning_.html. Phenix, P.H. (1962). The Discipline as Curriculum Content, dalam Harry Passow (Ed.), Curriculum Crossroads, New York: Teachers College Press Purwanto, M. Ngalim, (1988). Prinsip-Prinsip dan Teknik-Teknik Evaluasi Pengajaran. Cetakan ke- 2. Bandung: Remaja Rosda Karya. Prijono

Tjiptoherijanto, (2002). Dimensi Kependudukan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Makalah disajikan Forum Parlemen Indonesia untuk Pembangunan dan Kependudukan.

Prentice, A.E., (1990). Introduction of Information Science – The Interdisciplinary Context, ed. J. M. Pemberton dan A.E. Prentice, New York : Neal-Schuman Publishers. Rambo A. Terry. 1981. Conceptual Approaches to Human Ecology : A Sourcebook on Alternative Paradigm for The Study of Human Interactions Wirh The Environment. The EAPI Workshop Sourcebook. Razak Rifa

H. Abdul, (2011). Prinsip dan Presedur Pembelajaran. abdulrazak19.blogspot.com

Perencanaan

Nadia Nurfuadah, 2012. Ahli Teknik Sipil Dunia Bahas Pembangunan Berkelanjutan. Seminar Internasioanl 1st Internasional Sustainable Civil Engineering Structures and Construction Materials di Universitas Gadjah Mada (UGM). http://kampus.okezone.com/read/2012/09/12/373/688746/ahliteknik-sipil-dunia-bahas-pembangunan-berkelanjutan.

Rohani, Ahmad dan Abu Ahmadi, (1991). Pengelolaan Pengajaran.


304

Daftar Pustaka

Jakarta: PT. Rineka Cipta. Rusman, (2011). Model-model Pembelajaran, Raja Grafindo Persada – Jakarta. Rusman, (2009). Manajemen Kurikulum. Edisi 2. Jakarta: Rajawali Press. Russel, A.Wendy, Et.all. (2008). Transdisciplinarity: Context, contradictions and capacity. Futures 40 (2008) p.460 Ruscio, K. P., (1986). Bridging Specializations: Reflections from Biology and Political Science. Review of Higher Education, 10: 29-45. Sanjaya Wina, (2009), Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Prenada Media Group – Jakarta. Saylor, J.G. Alexander, W.M. Lewis, A.J., (1981). Curriculum Planning, New York: Holt, Rinehart and Winston. Semiawan, C.R. dan Raka Joni, T., (1993). Pendekatan Pembelajaran: Acuan Konseptual Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah, Jakarta: Konsorsium Ilmu Pendidikan Ditjen Pendidikan Tinggi. Sharma V., (2009). CONCEPTS AND TERMS IN EDUCATIONAL PLANNING - A Contextual. CHAWLA OFFSET PRINTERS, Delhi110052. Sikligar P.C. (2011). Mid Day Meal Scheme and School Education: Planning Implementation and Effectiveness. Concept Publishing Company Pvt. Ltd., New Delhi-110059. Siti Kotijah, (2010). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Usaha Pertambangan. http://hukum. kompasiana.com/2010/12/23/perlindungan-dan-pengelolaanlingkungan-hidup-dalam-usaha-pertambangan/ 23 Desember 2010. Slameto,

(1991), Proses Belajar Mengajar Semester,Jakarta : Bumi Aksara

dalam

Sistem

Kredit

Soerjani, M., (1997). Pembangunan dan Lingkungan: Meniti gagasan dan pelaksanaan sustainable development, Jakarta: Institut Pendidikan dan pengembangan Lingkungan. Soeryani, M Ahmad, R, dan Munir, R., (1987). Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan, Jakarta: Universitas Indonesia Soemarwoto, O., (1997). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan,


Daftar Pustaka

305

Penerbit Jambatan. Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim, (2007). Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta. Sony Keraf, (2010). Etika Lingkungan Hidup. Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Sudijono, Anas, (2007). Pengantar Evaluasi Pendidikan. Ed. 7. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sukardjo, (2007). Penilaian Hasil Belajar Kimia (Naskah Buku). Yogyakarta: FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Suleman

Kasim, (Mei 2012). Perencanaan Pembelajaran. http://emanfikrygeogfraphy10. blogspot.com/2012/05/makalahperencanaan-pembelajaran.html

Sumarwoto, (1990). Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Djambatan, Bandung. Suparlan, (2004). Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dari Konsepsi ke Implementasi. Yogyakarta: Hikayat Publishing. Suparlan, (2005). Menjadi Guru Efektif. Yogyakarta: Hikayat Publishing. Sutamihardja, (2004), Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Sekolah Pascasarjana; IPB Sutikno Sobry M., (2009). Pengelolaan Pendidikan: Tinjauan Umum dan Konsep Islami. Prospect – Bandung. Su’ud Udin Syaefudin, M.Ed., Ph.D, Makmun Abin Syamsudin, Prof. Dr. M.A, (2009). Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensip. Rosyda Karya – Bandung. Syah, Muhibbin, (2008). Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Syah, Muhibbin. (2003). Psikologi Belajar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Tarmijah,

(2011). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. http://tarmijah.blogspot.com/2010/11/ strategi-pembangunanberkelanjutan. html. 21 Maret 2011.

Tilak J.B.G. (2008). Educational Planning At Grassroots. APH Publishing Corporation, New Delhi-110002. Tinneke E.M. Sumual, (2012). Membangun Keunggulan Kompetitif


306

Daftar Pustaka

Sumber Daya Manusia di Era Milenium Ketiga Indonesia Melalui Penciptaan Human Capital dan Sosial Capital. Konaspi VII Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. Tyler, R.W., (1957). The Curriculum Then and Now, dalam konferensi masalah penilaian pada tahun 1956, New Jersey: Educational Testing Service Uno H.B., (Juni, 2009). Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran. http://ptkmakalah.wordpress. com/2009/06/19/makalah-konsepdasar-perencanaan-pembelajaran/ Uno H.B., (2008). Perencanaan Pembelajaran, Penerbit Bumi Aksara – Jakarta. Yudipramana, (2011). Pembangunan Berkelanjutan dan Masalah. http://yudipramana.blogspot. com/2009/04/pembangunanberkelanjutan-dan-masalah.html. 6 April 2011


307

Index

INDEX A posteriori 33 A priori 33 Afektif 7, 9, 22, 44, 60, 63, 67, 81, 116, 123, 132, 134, 145, 156, 166, 172 Aksiologi 27, 28, 40, 41, 42, 44 AMDAL 191, 192, 193, 194, 196 Bapedal 193, 194 Bebas nilai 41 Bonus demografi 227 Climate change 203, 207, 210 Deduktif 29, 34, 35, 36 Diagnostik 149, 150 Dinamika kependudukan 31, 183, 224, 225 Ekologi 11, 17, 111, 188, 190, 247, 257, 259, 268, 274 Ekologik 256, 257 Ekologis 6, 10, 17, 199, 249, 259 Ekosistem 11, 204, 209, 240, 242, 244, 252, 253, 254, 257, 259, 275 Eksistensi 2, 3, 28, 29, 30, 31, 42, 269, 270 Eksistensial 214, 215 Empiris 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38 Empirisme 30, 36, 37 Environmentalisme 17 Episteme 32 Epistemologi 27, 28, 32, 38, 44 Epistemologi Ilmu 33, 34, 36 Esensi 1, 2, 7, 15, 20, 22, 30 Etika lingkungan 12, 13, 25, 32, 39 Etimologis 124 Filsuf 30 Frontier 24, 98, 185, 230, 274 Hakikat 15, 18, 21, 22, 29, 30, 34, 42, 44, 49, 87, 89, 98, 102, 159 Hipotesis 3, 36, 37 Human capital 232, 233, 234, 247 Idealisme 29 Induktif 35, 36 Integritas 260 Interdisipliner 7, 275, 276, 279 Intuisi 27 Keberlanjutan ekonomi 2, 249, 260 Keberlanjutan lingkungan 239, 250, 259 Keberlanjutan sosial 2, 260 Keberlanjutan teknologi 259, 260 Keterikatan nilai 41


308

Index

Kognitif 7, 9, 22, 40, 44, 63, 65, 80, 81, 107, 108, 109, 111, 116, 132, 134, 145, 156, 166, 172 Kompetensi dasar 58, 62, 63, 64, 68, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99, 129 Kompetensi kepribadian 61, 164 Kompetensi pedagogik 61, 164 Kompetensi profesional 61, 164, 165 Kompetensi sosial 61, 164, 165 Konservasi 7, 199, 205, 209, 247, 253, 254, 259, 260 Konservasi lingkungan 7, 242 Liberalisme 229 Mentalitas 24, 98 Metafisika 27, 28, 32 Metode ilmiah 33, 34, 36, 37, 38, 44, 272 Mortalitas 18, 19, 99, 185, 195, 220, 226 Multidisipliner 273 Obyektif 4, 116, 140, 154, 161, 164, 272 Ontologi 1, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 24, 44 Ontologis 26, 29, 31, 32, 34 Otonomi daerah 200, 204 P3 Concept 248 Pappeda 193 Pelita 186, 187, 189, 194, 196, 197 Pembangunan hijau 250 Pendekatan integratif 13, 14, 132, 243, 272 Pendekatan monolitik 5, 13, 21, 95, 180 Pluralisme 29 Populasi 11, 12, 16, 19, 20, 99, 174, 175, 176, 198, 223, 227, 228, 231, 257, 265, 280 Pragmatis 5, 69 Premis 37 Psikomotorik 7, 9, 22, 44, 63, 67, 81, 132, 134, 145, 166 Ramah lingkungan 3, 39, 97, 246 Realisme 30 Repelita 189, 197 Silabus 10, 64, 68, 88, 89, 90, 91, 92, 167, 269, 286, 287, 290 Spiritualisme 29 Standar kompetensi 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 85, 88, 89, 90, 91, 165 Subyektif 4, 141, 154, 281 Transdisipliner 276 Trilogi pembangunan 255, 277 Urgensi 1, 2, 23, 200 Urgensitas 262 Validitas 32, 33, 152, 168


309

Gloserium

GLOSERIUM AMDAL = Analisis Mengenai Dampak Lingkungan B3 = Bahan Beracun Berbahaya Bapedal = Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Bappeda = Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BPHN = Badan Pembinaan Hukum Nasional BSNP = Badan Standarisasi Nasional Pendidikan CTL = Contextual Teaching Learning DPR = Dewan Perwakilan Rakyat DPRD = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ESD = Education for Sustainable Development GBPP = Garis-garis Besar Program Pembelajaran IPTEK = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ISSD = Indonesian Summit on Sustainable Development (2004) IUCN = International Union for Conservation of Nature and Natural Resources JPOI = Johannesburg Plan of Implementation KB = Keluarga Berencana KBM = Kegiatan Belajar Mengajar KD = Kompetensi Dasar KLH = Kependudukan dan Lingkungan Hidup KLHS = Kajian Lingkungan Hidup Strategis LPTK = Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat MA = Madrasah Aliyah MAK = Madrasah Aliyah Kejuruan Men-KLH = Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup MI = Madrasah Iftidayah MTs = Madrazah Tsanawiyah NKKBS = Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera NKRI = Negara Kesatuan Republik Indonesia P3 Concept = People, Planet, and Profits (Kemp & Martens, 2007). PBB = Perserikatan Bangsa Bangsa PBM = Program Belajar Mengajar PDKBM = Pola Dasar Kegiatan Belajar Mengajar PK = Pendidikan Kependudukan PK = Pendidikan Kependudukan PKLH = Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup PLH = Pendidikan Lingkungan Hidup PP = Peraturan Pemerintah Praxis = Mempertautkan pengetahuan dan kepentingan PSK = Pusat Studi Kependudukan


310 PSL QS REPELITA RI RKL RPL RPP Rpp RPPLH RUU SD SDA SDLB SDM SK SK-KD SK-KMP SKL SKL-SP SLTA SLTP SMA SMALB SMK SMP SMPLB SMU SPBM SPE SPI SPK UN UNCED UNEP UNESCO UNFCC UNMS UNO UU WCED WIB WSSD WWF

Gloserium

= Pusat Studi Lingkungan = Al-Quran Surah = Rencana Pembangunan Lima Tahun = Republik Indonesia = Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup = Rencana Pengawasan Lingkungan Hidup = Rancangan Peraturan Pemerintah = Rencana Pelaksanaan Pembelajaran = Rencana Pengendalian dan Pengolalaan Lingkungan Hidup = Rancangan Undang-undang = Sekolah Dasar = Sumber Daya Alam = Sekolah Dasar Luar Biasa = Sumber Daya Manusia = Standar Kompetensi = Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar = Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran = Standar Kompetensi Lulusan = Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan = Sekolah Lanjutan Tingkat Atas = Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama = Sekolah Menengah Atas = Sekolah Menengah Atas Luar Biasa = Sekolah Menengah Kejuruan = Sekolah Menengah Pertama = Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa = Sekolah Menengah Umum = Strategi Pembelajaran Bebasis Masalah = Strategi Pembelajaran Ekspositori = Strategi Pembelajaran Inkuiri = Strategi Pembelajaran Kooperatif = Ujian Nasional = United Nations Conference on Environment and Development = United Nations Environment Programme = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = United Nations Framework Convention on Climate Change = United Nations Millenium Summit = United Nations Organization = Undang-undang = World Commission Environment and Development = Waktu Indonesia Barat = World Summit on Sustainable Development = World Wide Fund for Nature


311

Profil Penulis

PROFIL PENULIS Dr. Ir. H. Darwis, MSc alias Darwis Panguriseng, lahir di Cakke Kabupaten Enrekang, 31 Desember 1961. Adalah putera ketiga dari Bapak H.A.Panguriseng dan Ibu Hj. Djawi. Menamatkan pendidikan di SD Negeri Pasaran (1973), SMP Negeri Cakke (1976), SMA Negeri Cakke (1980). Masuk pada Jurusan Teknik Sipil Universitas Hasanuddin lewat jalur PMDK sebagai lulusan terbaik IPA dari SMAN Cakke dan menyelesaikan program S1 (1985), masuk pada program Pascasarjana Teknik Sipil ITB 1988 dan mendapatkan gelar Master of Science (M.Sc.) pada tahun 1990, dan pada awal tahun 2016 berhasil meraih gelar Doktor (Dr.) dalam bidang ilmu Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Sejak 1986 penulis aktif mengajar di Universitas 45 Makassar dan beberapa perguruan tinggi di Makassar. Pelatihan dan penataran yang pernah diikuti, antara lain : Metode Penelitian Bidang Teknologi di Cisarua (1991), Kursus Dosen Mekanika Tanah oleh Dirgutiswa (1992), Kursus Supervisi Jalan & Jembatan oleh Inkindo & RBO di Makassar (1993), Kursus Dosen Rekayasa Pondasi oleh Dirgutiswa (1995), Teaching Improvement Workshop (TIW) Angkatan I di Bandung (1999), dan beberapa latihan dan penataran di bidang kependidikan dan keteknikan yang diselenggarakan baik di lingkungan Depdikbud dan Kopertis IX, maupun beberapa pelatihan yang diselenggarakan instansi lain. Penulis mengabdi selama 18 tahun di Universitas 45 Makassar sebagai dosen PNS-dpk, sembari menyumbang pikiran, waktu, dan tenaga sebagai struktural yang dimulai sebagai Dekan Fakultas Teknik (1986-1991), Pembantu Rektor III (1991-1995), Pembantu Rektor I (1995-2002), dan terakhir mengabdikan diri sebagai Rektor di Universitas tersebut (2002-2004). Penulis bertugas sebagai staf dosen PNSdpk pada Universitas Muhammadiyah Parepare dari tahun 2004 hingga 2010, dan terakhir penulis mengabdi sebagai dosen PNS-dpk di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar sejak tahun 2010 hingga saat ini. Sebagai tenaga dosen, penulis aktif pula mengabdikan pengetahuannya dalam masyarakat sebagai salah satu unsur kegiatan tridarma. Berbagai aktivitas pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan, antara lain : menjadi Advisor Pemda Kabupaten Gowa bidang pembangunan infrastruktur (1997-1998), Staf Ahli Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan (1997-1999), Advisor Pemda Kota Makassar (1999-2001), Staf Ahli Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan (20002003), Staf ahli pada Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional (BPTPT) Makassar - Kementerian Pekerjaan Umum (2010 – sekarang).


312

Profil Penulis

Disamping itu beberapa organisasi profesi juga pernah menjadi ajang penulis dalam mengasah leadership talent, seperti pada organisasi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sulsel, International Committe Irrigation and Drainage (ICID), Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI), Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), Lembaga Konsumen Jasa Konstruksi (LKJK), dan juga beberapa organisasi kemasyarakatan dan organisasi daerah. Kegiatan penelitian ilmiah banyak dilakukan oleh penulis, diantaranya : Studi daya dukung pondasi kelompok tiang geser, Studi pengaruh kadar semen terhadap peningkatan daya dukung tanah lempung, Studi peningkatan daya dukung tanah lempung dengan stabilisasi fly ash, Teknologi bekisting gantung untuk pelaksanaan pegecoran plat lantai tanpa perancah, dan dalam 5 tahun terakhir penulis mendapat dukungan DP2M/DRPM dalam melaksanakan penelitian (Skim Hibah Bersaing), dengan judul : Pemodelan pipa resapan untuk recovery airtanah dalam penanggulangan degradasi dan intrusi air laut pada lahan pertanian beririgasi airtanah di Kabupaten Takalar (2012-2013); Model pemberdayaan petani pemakai air tanah dalam konservasi air tanah di Takalar (2014-2016). Selaku staf ahli pada BPTPT Makassar penulis menjadi narasumer pada beberapa penelitian di institusi tersebut, dengan topik penelitian antara lain : Pengembangan Pola penataan Lingkungan Permukiman Rumah Tradisional di Kawasan Perairan Teluk Youtefa – Papua (2010) ; Pengembangan Teknologi Struktur dan Bahan Bangunan Rumah Tradisional Suku Tobadij di Teluk Youtefa – Papua (2011); Inovasi Teknologi Struktur dan Material Komponen Kaki Bangunan Rumah Tradisional Suku Tobadij di Teluk Youtefa Papua – Jayapura (2012); Kajian Tipologi Permukiman Nelayan Danau Tempe – Sulawesi Selatan (2013); Pengembangan Teknologi Rumah Apung Tradisional Danau Tempe – Sulawesi Selatan (2014); Inovasi Teknologi Struktur dan Sistem Sanitasi Bangunan Rumah Apung Tradisional Danau Tempe –Kab. Wajo (2015). Berbagai karya Penulis dalam bentuk buku ajar yang telah dihasilkan selama menjadi staf pengajar, antara lain : Rekayasa Pondasi I, Rekayasa Pondasi II, Rekayasa Geoteknik, dan buku Stabilisasi Tanah; Dinamika Tanah, Statistika; Metodologi Penelitian, Mekanika Tanah Dasar, Mekanika Tanah Lanjutan, dan Geologi Rekayasa Buku terakhir yang dihasilkan oleh penulis bersama-sama dengan Prof. Dr. H. Hammado Tantu, M.Pd. dengan judul Filsafat Ilmu PKLH, yang sejak tahun 2012 telah menjadi buku rujukan untuk berbagai program studi yang terkait dengan kependudukan dan lingkungan hidup, termasuk program studi S2 dan S3 PKLH pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Buku FilsafatI lmu PKLH tersebut baru diterbitkan secara resmi dalam bentuk buku referensi pada tahun 2016, setelah Prof. Dr. H. Hammado Tantu, M.Pd. berpulang ke haribaan Allah SWT pada tahun 2015.


Profil Penulis

313

Prof. Dr. H. Lahming, MS, lahir di Murante Kabupaten Luwu pada tanggal 31 Desember 1954. Lahming merupakan anak pertama dari pasangan Muhammad Toda Opu Madja dengan Kannai Sati Opu Sanggala. Menamatkan pendidikan di SD Negeri Murante (1967), SMP Negeri Belopa (1970), dan tamat STM Instruktur Jurusan Mesin di Makassar (1973). Masuk Jurusan Teknik Mesin Konstruksi pada IKIP Ujung Pandang pada tahun 1974 dan menamatkannya pada tahun 1982. Melanjutkan pendidikan pascasarjana pada program studi Keteknikan Pertanian di PPs UGM (Universitas Gajah Mada) di Yogyakarta yang ditamatkan pada tahun 1990, dan menempuh pendidikan doktoral pada tahun 2009 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Berbagai pengalaman pelatihan dan lokakarya yang pernah ditempuh, antara lain : Diklat Keterampilan Teknik pada FPTK IKIP Yogyakarta pada tahun 1985 dan 1987; Lokakarya penyusunan Proposal Program Vucer dan Ipteks di LPPM IKIP Makassar (1999); Lokakarya Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan(2001); Workshop Penyusunan Kurikulum Jurusan Teknik Mesin FT-UNM (2002); Sebagai pembicara pada Seminar Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik Menentukan Mutu Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang (2010); Sebagai pembicara pada Seminar Membangun Budaya yang Damai, Santun, Jujur, Cerdas, dan Bertanggung Jawab Bagi Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan oleh UNM Makassar (2011); Peserta Training Course in the Flolowing Subject di UNM Makassar (2012); Pembicara pada Konferensi Nasional VI APTEKINDO di Makassar (2012); dan Pelatihan Penggunaan Alatdan Mesin Pertanian untuk Pengembangan Agribisnis di Indonesia (2013), dan berbagai pelatihan, lokakarya, workshop, dan seminar nasional/internasional, yang dikarenakan keterbatasan ruang sehinga tidak memungkinkan untuk diuraikan secara keseluruhan. Sebagai staf akademik pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, penulis tidak terlepas dari kegiatan penelitian. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, antara lain : Serapan dan Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Industri dan Nilai Tambah Ekonomi; Efektifitas Penerapan Teknologi Pertanian bagi Masyarakat Petani di Kabupaten Luwu; Evaluasi Penggunaan Alat dan Mesin


314

Profil Penulis

Pertanian bagi Petani Gurem di Sulawesi Selatan; Perancanagn Alat Pengering Gabah dengan Bahan Bakar Serbuk Gergaji; Rancang-bangun Alat Pengering Gabah dengan Sumber Panas Kolektor Panas Matahari; Rancang-bangun Alat Pemeras (Press) Santan Kelapa dengan Sistem Pompa Hidrolik; Pengembangan Model Pelatihan Keterampilan Agribisnis Sagu dan Silibai di Kbupaten Luwu; Pengaruh Metode Pelatihan dan Pengetahuan Kewirausahaan terhadap Peningkatan Keterampilan Wirausaha Agribisnis Sagu di Kabupaten Luwu; Evaluasi Optimasi Pemanfaatan Bengkel Laboratorium Teknik Mesin FT-UNM dalam Rangka Meningkatkan Keterampilan Mahasiswa, dan beberapa penelitian lain secaara tim, baik yang dilaksanakan penulis sebagai penanggung jawab (Ketua), maupun penelitian dimana penulis sebagai anggota tim peneliti. Berbagai aktifitas lain yang pernah dilakukan penulis sebagai bagian dari tugas kewajiban seorang staf pengajar, antara lain : Assesor Sertifikasi Guru (2010); Assesor Sertifikasi Dosen (2010); Anggota Senat Fakultas Teknik UNM; Anggota Senat Universitas UNM; Anggota Tim Pengembangan Pembangunan Desa UNM; Anggota Tim Pengembangan Pembangunan Desa; Anggota Tim Pengembangan Pelestarian Tanaman Pangan; Anggota Tim Penataan Konsentrasi Penduduk Perkotaan; Anggota Tim Pembinaan Masyarakat Perdesaan, dan berbagai kegiatan pengabdian baik yang bersifat ormas, organisasi keluarga dan organisasi daerah.


Dr. IR. H. Darwis, M.Sc Prof. Dr. H. Lahming, MS

Recommend Documents