Program Akselerasi Peningkatan APK Dalam Rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa UPI Di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
TIM LP UPI DR. H. Sofyan Sauri, M.Pd (Ketua) Anggota : 1. Drs. H. Ade Sadikin Akhyadi, MSi 2. Drs. Yadi Ruyadi, MSi
PENDAHULUAN 1. Permasalahan Pendidikan : Pertama, terkait dengan kualitas pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator utama yakni proses pembelajaran yang masih konvensional, kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, jumlah dan kualitas buku di sekolah yang belum memadai. Kedua, pemerataan pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator utama yakni kerusakan sarana dan prasarana ruang kelas, keterbatasan aksebilitas dan daya tampung serta kekurangan tenaga guru. Ketiga, efisiensi pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indiktaor yakni penyelenggaraan otonomi pendidikan yang belum optimal (MBS belum optimal), keterbatasan anggaran (kemampuan pemerintah yang terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat), dan mutu SDM pengelola pendidikan. Keempat, relevansi pendidikan, yang bisa dilihat dari tiga indikator yakni kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang belum optimal, kurikulum yang belum berbasis masyarakat dan potensi daerah, serta kecakapan hidup (life skill) yang dihasilkan belum optimal.
Salah satu sub pemasalahan : RENDAHNYA RATA-RATA ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DAN ANGKA PARTISPASI MURNI (AMP).
indikator : (1) anak putus sekolah tidak dapat mengikuti pendidikan (usia 715) sekitar 693.700 orang atau 1,7 persen. (2) putus sekolah SD/MI ke SMP/MTS dan dari SMP/MTS ke jenjang pendidikan menengah sekitar 2,7 juta orang atau 6,7 persen dari total penduudk suia 7-15 tahun. (3) keseluruhan berjumlah 1.390.999 orang anak (sumber data; Pusat Data dan Informasi Pendidikan Depdiknas, 2003).
Terdapat empat faktor utama sebagai penyebab rendahnya pencapaian APK atau APM (khususnya jenjang SMP/MTS) yakni:
pertama, rendahnya jumlah anak tidak/belum sekolah dari keluarga tidak mampu, kedua, rendahnya angka melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi, ketiga, tingginya angka DO siswa karena faktor ekonomi dan keempat, rendahnya daya tampung sekolah. (Berdasarkan pengalaman di Jabar, tahun 2003-2004)
Gerakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu program utama secara nasional,
1.
2. 3.
4.
Implementasi Program Melalui Kerjasama dengan Perguruan Tinggi : Pengabdian Masyarakat berupa hibah penuntasan belajar dengan study lapangan KKN Wajar Dikdas 9 Tahun Penyaluran Sarjana Penggerak Pembanguan Pedesaan (SP3) Pengkajian Ilmiah Penuntasan Wajar
Impelementasi di Jawa Barat Melalui Program Strategis Disdiknas Jabar
Beasiswa untuk anak keluarga tidak mampu melalu kartu bebas biaya sekolah (KBBS) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SMP/MTS Pengembangan SMP terbuka Pengembangan SD-SMP Satu Atap Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pengembangan PKBM untuk penyelenggaraan Kejar Paket B.
KKN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN Di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
Landasan Program : UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Program Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Depdiknas Perda No 1 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat Visi Pendidikan dan Program Strategis Disdik Jawa Barat dan Disdik Banten Tahun 2005 PROPEDA Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tangerang MoU Rektor UPI dengan Dirjen PLP Depdiknas Tahun 2005
Tujuan 1. Tujuan Umum :
Mendukung program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu program unggulan pendidikan nasional. Mendukung program akselerasi pencapaian target peningkatan APM atau APK Sebagai implemtasi formula penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan komunitas pesantren secara simultan, sinergis dan berkelanjutan (sustainable) sebagai sumber daya strategis dalam mengatasi problematika pendidikan (khususnya terkait dengan APK yang rendah) dan mendukung tercapainya visi pendidikan Mendorong lahirnya sinergistas program pendidikan masyarakat antara dunia pendidikan formal dengan dunia pendidikan non formal, khususnya pendidikan melalui pondok pesantren. Membantu program Pemda baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun mempertajam umpan balik untuk peningkatan kebermaknaan program pembangunan pendidikan di daerah. Memotivasi masyarakat kearah swadaya dan gotong royong sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam hal self planning, self action, self evaluation dan self follow up.
2. Tujuan Khusus
Memperoleh data kualitatif/kuantitatif kawasan/wilayah yang berindikasi rendah APK; Identifikasi masalah, potensi, harapan dan sumber daya di wilayah binaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UPI; Program penuntasan Wajar SD-SLTP melalui peningkatan dan pengembangan kelompok belajar Paket A,B, dan C di wilayah binaan KKN UPI; Meningkatkan pelayanan pendidikan untuk semua melalui gerakan penyuluhan, pembinaan, pendampingan dan publikasi Wajar Dikdas 9 tahun pada kelembagaan organisasi sosial fungsional di wilayah binaan KKN UPI.
Sasaran dan Bentuk Program
1. Sasaran Program Sasaran program ini adalah anak usia 7-15 tahun yang sedang belajar (santri) dan komunitas anak-anak seusia yang tinggal di sekitar Pondok Pesantren Salafiah di lingkungan di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Tangerang. khususnya di 10 Kecamatan (Kab Cianjur lima kecamatan dan Tangerang lima kecamatan),
2. Bentuk Program Bentuk program ini adalah berupa pelaksanaan pendidikan dan pembinaan berkelanjutan melalui KKN berbasis Wajar Dikdas 9 Tahun dalam rangka peningkatan APK Kab Cianjur dan Kab Tangerang oleh Mahasiswa KKN Universitas Pendidikan Indonesia. Program kerja mahasiswa di lapangan antara lain : 1. Program penuntasan Wajar Dikdas SD/SLTP; 2. Program perintisan Wajar SLTA; 3 Program pelayanan pendidikan untuk semua; 4. Program pendataan sasaran Wajar Dikdas dan identifikasi potensi, masalah pendidikan.
Pendekatan Program
1.
2. 3. 4. 5.
Pendekatan Kebersanmaan, Kekeluargaan dan Penghargaan yang Terpadu dan Terencana (TERPANA) Pendekatan Persuasif Pendekatan Empirik Normatif Re-Edicatif Pendekatan Andragogik, dan Pendekatan Kelembagaan
Keempat pendekatan sebelumnya dilandasi oleh
5 prinsip utama yakni sebagai berikut :
Prinsip Kebersamaan Prinsip Keterkaitan Prinsip Koordinasi Prinsip Keseimbangan Prinsip Kaderisasi
Strategi Program Strategi bertingkat sebagai berikut :
Tahun Pertama : Orientasi programnya kepada identifikasi masalah, potensi penuntasan Wajar SD-SLTP.
dan
pendataan
Tahun Kedua : Orientasi programnya kepada “Penyetaraan Sekolah”
Tahun Ketiga : Orientasi programnya kepada “Pengembangan Sekolah”
Tahap-Tahap Pelaksanaan Program 1. Tahap Persiapan
Perekrutan mahasiswa Perekrutan dosen pembimbing lapangan (DPL) dan pamong KKN Konsultasi dan koordinasi tim pelaksana ke Pemerintah Daerah (Pemda) dan DepDiknas serta Pondok Pesantren Diklat atau Pembekalan bagi dosen pembimbing lapangan (DPL), Pamong KKN Diklat atau Pembekalan bagi mahasiswa
2. Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan KKN adalah kegiatan mahasiswa tinggal di pondok pesantren selama 90 hari penuh melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang telah dibuat.
3. Tahap Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut
Para mahasiswa peserta KKN, pengurus Pontren, Dosen pembimbing, Pihak LPM dan Pemerintah daerah berkumpul melalui kegiatan Semiloka atau Workshop untuk melakukan evaluasi. Berakhirnya kegiatan KKN ditandai dengan penarikan mahasiswa dari lapangan untuk kembali ke kampus. Setelah berada di kampus, setiap kelompok menyerahkan laporan akhir kegiatan KKN melalui dosen pembimbing.
STRATEGI OPERASIONAL AKSELERASI WAJAR DIKDAS 9 TAHUN MELALUI PROGRAM KKN UPI TAHUN 2005
A. PERSIAPAN RAPAT KOORDINASI TERPADU TIM TEKNIS REKRUITMEN MAHASISA RAKER TERPADU SEMUA UNSUR TERKAIT
– – – – –
RUMUSAN KKN BERBASIS WAJAR DIKDAS; KONSEP KKN BERBASIS WAJAR DIKDAS; IDE, GAGASAN BARU YANG BERKEMBANG; REKRUITMEN PESERTA; PEDOMAN KKN BERBASIS WAJAR DIKDAS
PEMBENTUKAN ORGANISASI TIMLAK DAN DESKRIPSI STRUKTUR (JOB DESKRIPSI KEGIATAN) RAPAT KOORDINASI TIMLAK DAN DINAS TERKAIT
– – – – –
RUMUSAN PESERTA, DPL, DAN TTL KKN ; LOKASI, WAKTU; OBERVASI LOKASI (IDENTIFIKASI KEBUTUHAN, MASALAH, POTENSI DAN HARAPAN); RENCANA DIKLAT/PEMBEKALAN MAHASISWA DAN, DPL, TTL, DAN INSTRUKTUR; STRATEGI PEMBELAJARAN, WAKTU, TEMPAT, SUMBER DAN WARGA BELAJAR SERTA ATRIBUT LAINNYA.
B. DIKLAT/PEMBEKALAN
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, DAN TENAGA TEKNIS LAPANGAN (WAKTU, TEMPAT, MATERI, NARA SUMBER, DLL.). MAHASISWA (WAKTU, TEMPAT, MATERI DAN INSTRUKTUR). MERUMUSKAN RANCANGAN PRA-PROGRAM – – – – –
PENDATAAN KUALITATIF/KUANTITATIF WILAYAH YANG BERINDIKASI RENDAH APK; IDENTIFIKASI MASALAH, POPTENSI, HARAPAN, DAN SUMBER DAYA DI WILAYAH BINAAN KKN; PROGRAM PENUNTASAN WAJAR SD/SLTP PROGRAM PERINTISAN WAJAR SLTA PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA ORANG;
SIMULASI PROGRAM KERJA DI LAPANGAN.
C. PELAKSANAAN PEMBERANGKATAN KE LOKASI KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA (DARI PRA-PROGRAM DIDEFINITIFKAN MENJADI PROGRAM KERJA DI LAPANGAN) LOKAKARYA MINI TINGKAT KECAMATAN / DESA (KESEPAKATAN PROGRAM BERSAMA) SELAMA DI LAPANGAN.
– – – – – –
PENDATAAN KUALITATIF/KUANTITATIF WILAYAH YANG BERINDIKASI RENDAH APK; IDENTIFIKASI MASALAH, POPTENSI, HARAPAN, DAN SUMBER DAYA DI WILAYAH BINAAN KKN; PROGRAM PENUNTASAN WAJAR SD/SLTP PROGRAM PERINTISAN WAJAR SLTA PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA; PENYLUHAN DAN PUBLIKASI WAJAR DIKDAS;
JADWAL PROGRAM KERJA SELAMA KEGIATAN DI LAPANGAN.
D. SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI
OLEH TIM PELAKSANA DAN PEMBINA DARI DIREKTORAT PLP OLEH DINAS INSTANSI, PERGURUAN TINGGI, DAN PONTEREN.
E. SEMINAR LOKAKARYA HASIL KEGIATAN TINGKAT KECAMATAN DAN KABUPATEN F.
PASCA KKN TAHUN PERTAMA UNTUK DIJADIKAN RUJUKAN SEBAGAI REKOMENDEASI AWAL BAGI PENGEMBANGAN TAHUN BERIKUTNYA
G. PELAPORAN HASIL KEGIATAN
Penutup Dengan dukungan dari seluruh stakeholder pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dari kalangan Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren, pelaksanaan Program KKN Wajar Dikdas diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi proses akselerasi peningkatan APK dan APM di Indonesia sehingga dapat mendorong tercapainya program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menuju wajar 12 tahun.
TERIMA KASIH
